Tampilkan postingan dengan label Kesehatan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kesehatan. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 28 Januari 2023

Gerakan Kawan Awen Adakan USG Gratis Kepada Ibu Hamil


PATIMPUS.COM - Gerakan Kawan Awen mengadakan pemeriksaan Ultrasonografi (USG) gratis kepada ibu hamil, Sabtu (28/01/2023) di Kantor Desa Lau Dendang, Kabupaten Deliserdang, Sumut.


Program USG gratis, yang bekerjasama dengan sejumlah pihak diantaranya Dokter Spesialis Kandungan, dr Pebriwarita Pulungan SpOG, Green Smoothie Factory, Forum Wartawan Kesehatan (Forwakes) Sumut dan lainnya itu, dilakukan untuk membantu  ibu hamil memeriksakan kondisi bayi di dalam kandungannya serta mendekatkan akses USG ke masyarakat yang membutuhkan dengan sistem jemput bola.


Selain pemeriksaan USG gratis, warga juga diberikan sejumlah edukasi terkait pentingnya pemberian ASI kepada bayi, edukasi bagaimana agar air ASI lancar dan edukasi bagaimana menjaga kesehatan selama kehamilan. 


Jelas program ini membuat warga sangat senang, seperti ungkapan salah seorang warga Deliserdang ini, Muliati  mengaku sangat senang bisa memeriksakan kehamilannya secara gratis sebab karena keterbatasan ekonomi sampai usia kehamilan 6 bulan  ia belum pernah melakukan pemeriksaan USG. Mulyani berharap program ini terus berlanjut agar dapat membantu warga yang membutuhnya.


Warga lainnya, Dina Utami juga mengaku sangat terbantu dan berharap program ini terus berjalan.


"Usia kandungan saya sudah 8 bulan namun pemeriksaan USG saya lakukan hanya dibulan pertama saja selanjutnya tidak pernah lagi. Saya berharap program ini terus ada sehingga dapat membantu ibu-ibu hamil kurang mampu melakukan pemeriksaan kehamilannya," harap Dina Utami.


Founder KawanAwen, Alwen Ong mengatakan program USG gratis ini dilakukannya berawal rasa prihatinnya terhadap warga di salah satu daerah yang lokasinya jauh untuk mengakses lokasi pemeriksaan USG dan juga ketidakmampuan ekonomi yang mengakibatkan warga itu mengurungkan niatnya untuk memeriksakan kehamilannya.


"Awalnya saya berfikir untuk menghadirkan USG gratis karena pada ramadhan lalu saat kita turun ke lapangan kita bertemu dengan seorang ibu hamil dan saya bertanya kebeliau berapa usia kehamilannya dan apakah sudah USG namun ibu tersebut tidak menjawab malah mengatakan ia memiliki uang Rp 10 ribu tapi aku bingung mau beli odol atau mau beli telur. Jadi saya merasa uang Rp 10 ribu dia sangat berarti sehingga harus   memilih antara mau makan telur atau gosok gigi saat itu. Jadi jawaban untuk USG itu tidak ada, artinya kita hari ini gembar -gembir tentang Pencegahan stunting, kehidupan anak yang generasi gemilang tapi ada hal yang kita alpa. Bahwa ternyata masih ada warga yang terlewatkan diperhatikan Kesehatan kehamilannya," ungkap Alwen Ong. 


Atas itulah program ini sebutnya dilakukan dan ternyata pada pelaksaanan perdana itu diakuinya cukup bagus antusias masyarakat sehingga dari target hanya 20 ibu hamil yang dilayani ternyata bertambah menjadi 26 orang karena hingga akhir kegiatan masih ada warga yang berdatangan untuk melakukan pemeriksaan USG. 


Alwen mengaku, program ini dihadirkannya memang untuk masyarakat kurang mampu dan juga jauh dari akses layanan USG. Sehingga diharapkannya dengan USG gratis dengan sistem jemput bola mendatangi langsung warga ini dapat membantu dN memudahkan warga.


"Gerakan KawanAwen serius bantu pemerintah dari sisi Kesehatan semoga program ini bermanfaat bagi banyak orang," ungkap Alwen Ong yang juga pengelola Narsis Printing Medan ini.


Alwen juga menceritakan bahwa program ini sempat tertunda 2 tahun namun ia bersama timnya terus bersemangat untuk mewujudkan ini. 


"Awalnya kita mengajukann bantuan dari dana CSR, mulai CSR Pemko, Pemprovsu namun apakah karena tidak mau repot atau tidak faham intinya 2 tahun menanti tidak ada hasilnya. Yang kemudian kita mencari tau berapa harga alat dan bagaimana bisa membeli alatnya, alhamdulillah dari Narsis Printing yang kita kelola kita mampu membeli alat USG dan juga langsung mendapat support dari dokter obgyn dan lainnya," ungkap Alwen Ong.


Dokter Spesialis Kandungan, dr Pebriwarita Pulungan, SpOG mengatakan pemeriksaan USG bagi ibu hamil sangat penting untuk mengetahui apakah ada kelainan, atau keterlambatan pertumbuhan sejak dalam kehamilan. 


"Semakin cepat kita tau maka semakin cepat dalam penangannya supaya kehamilannya tidak berisiko.  Resiko itu bukan hanya kepada ihunya saja melainkan kepada bayinya juga jadi pemeriksaan USG memamg  perlu  bagi ibu hamil," tegasnya.


Hal-hal yang dapat terpantau dari USG yaitu  terpantaunya  perkemabngan bayi mulai lingkar kepala, lingkar perut, panjang paha, air ketuban, plasenta dan bahkan bagi ibu hamil yang tidak tau dia hamil bisa  kita melihat usia kehamilan dan taksiran melahirkannya. ataupun dapat kita lihat apakah ada kelainan. Jadi  idealnya USG sebaiknya 6 kali dalam masa kehamilan," jelasnya lagi.


Dipenghujung ia mengaku mau terlibat dalam pemeriksaan gratis bersama gerakan KawanAwen ini karena jiwanya terpanggil dan ia ingin ilmu yang diperolehnya bisa dibagikan untuk ibu hamil. apalagi yang ia mengaku karena sekolah dengan beasiswa sehingga ia merasa harus mengabdi kepada masyarakt salah satunya dengan kegiatan itu.


Sementara itu, para ibu hamil pada kegiatan itu selain bisa melakukan pemeriksaan gratis, edukasi Kesehatan juga mendapatkan bingkisan dan pemberian foto hasil pemeriksaan USG. (rel)

Share:

Kamis, 19 Januari 2023

PWI Sumut Minta Forwakes Ikut Sukseskan HPN


PATIMPUS.COM - Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Wilayah Sumatera Utara, Farianda Putra Sinik meminta Forum Wartawan Kesehatan (Forwakes) Sumut, ikut mensukseskan Hari Pers Nasional pada Februari 2023 mendatang.


"Kita minta kerjasamanya Forwakes dalam mensukseskan HPN dengan menggelar donor darah bersama PMI," sebut Farianda Putra Sinik, saat menerima audiensi Pengurus Forwakes Sumut di kantor PWI Jalan Adinegoro Medan, Rabu (17/01/2023).


Kedatangan para wartawan yang bertugas meliput di bidang kesehatan tersebut guna menyampaikan rencana kegiatan Buka Puasa bersama Forwakes yang diagendakan setiap tahun.


"Saya sebagai ketua PWI mendukung kegiatan Forwakes, yakni Forwakes Berbagi di bulan puasa nanti," katanya.


Bahkan saat Forwakes meminta Farianda untuk menjadi salah satu pembicara di kegiatan Forwakes Berbagi beliau dengan senang menerima tawaran tersebut.


"Tapi begitu pun tolong ingatkan saya lagi, karena saat ini saya masih sangat fokus menjelang HPN, di Februari mendatang," ujarnya.


Farianda memberi support yang lebih pada Forwakes dalam setiap kegiatan. Misalnya jika ingin menggelar donor darah, PWI akan memberikan tempat di kantor PWI.


"Jadi nanti saat HPN, Forwakes boleh menggelar donor darah di kantor PWI, jadi nanti jika sudah koordinasi dengan PMI silahkan pakai gedung ini," ujarnya.


Sementara itu, Ketua Panitia Forwakes Berbagi, Diva Suwanda mengatakan bahwa keinginan Forwakes beraudiensi ke Ketua PWI sekalian memperkenalkan bahwa di Medan punya forum wartawan yang khusus membidangi kesehatan.


"Kita semua sangat berterima kasih kepada Ketua PWI Sumut yang mau menerima kami untuk menyampaikan program kerja Forwakes," katanya.


Forwakes berharap, kedepan PWI Sumut dapat menggandeng Forwakes dalam beberapa kegiatan kesehatan, begitu pun sebaliknya. (don)

Share:

Selasa, 17 Januari 2023

Dinkes Sumut Butuh Dukungan Tekan Angka Kematian Ibu dan Bayi


PATIMPUS.COM - Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara, dr H Alwi Mujahit Hasibuan MKes, mengatakan, masalah kematian ibu dan bayi baru lahir di Sumatera Utara butuh dukungan keteladanan semua pihak. 


"Kalaupun masih terjadi kematian, mestinya setelah ada upaya keras kita untuk mengatasi penyebab agar kematian itu menjadi bermartabat," sebut Alwi Mujahit, Selasa (17/01/2023)  saat membuka kegiatan Orientasi Pedoman Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon (AMPSR) di Sumatera Utara. 


Alwi menyampaikan bahwa semestinya AKI AKB di Provinsi Sumatera Utara bisa ditekan dan diturunkan dengan memastikan bahwa setiap kematian diketahui penyebabnya dengan perlu melakukan audit yang benar dan dari hati, agar masalah dapat ditemukan untuk dicarikan solusi dan tidak terulang. 


Kegiatan Orientasi AMPSR Sumatera Utara yang dilaksanakan pada Tanggal 17-19 Januari 2023 di Hotel Sibayak Kabupaten Karo ini diikuti perwakilan tim AMP dari 3 Kabupaten dampingan USAID MPHD yaitu Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo dan Kabupaten Asahan. 


Satu lagi daerah dampingan Kabupaten Langkat tidak ikut dalam kegiatan ini karena sudah melakukan secara mandiri di Stabat. Pelaksanaan pelatihan orientasi AMPSR merupakan kerjasama USAID – MPHD Sumatera Utara dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.  


Senior Program Manager MPHD – USAID, dr. Apsari Diana Kusumastuti, MARS dalam sesi pembukaan menyatakan bahwa dukungan USAID MPHD untuk pelaksanaan kegiatan orientasi AMPSR ini karena sudah ada amanah dari Peraturan Menteri Kesehatan RI no 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual. 


Lebih lanjut dr. Apsari menyebutkan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatan kapasitas komite AMPSR di tingkat kabupaten kota, mendorong kabupaten / kota untuk melakukan audit kematian maternal dan perinatal sesuai standar pedoman AMP-SR yang telah ditetapkan. 


Selanjutnya kegiatan juga diharapkan mampu menyampaikan panduan AMP-SR terbaru dan formulir-formulir yang digunakan dalam pelaporan kematian maternal dan perinatal. Lebih lanjut dr. Apsari menekankan AMPSR merupakan nadi utama untuk penurunan Kematian ibu dan Bayi. 


Tim AMPSR yang mewakili Kabupaten dampingan terdiri dari Dinas Kesehatan Kabuapten, Tim RSUD yang terdiri dari Spesialsi Kebidanan dan spesilais Anak, Bidan, Perwakilan Puskesmas dan organisasi profesi (IDI, IBI dan PPNI). Tim AMPSR merupakan tim yang secara formal diatur atau ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah (Bupati). Kehadiran tim AMPSR dari 3 Kabupaten yang diundang berdasarkan informasi dari tim MPHD hampir 100%. Hal ini merupakan bukti keseriusan 3 Kabupaten ini untuk bisa memperbaiki proses Audit yang selama ini sudah dilakukan. Dengan adanya Pedoman AMPSR yang dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan RI, maka proses hari ini membuktikan dukungan USAID MPHD terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah.


Para pelatih atau mentor yang memfasilitasi kegiatan ini cukup beragam. Selain menggunakan para Mentor dari Sumatera Utara, kegiatan juga diperkuat melalui presentasi dari Kementrian Kesehatan. Pada Sesi awal, Kemenkes RI mempresentasikan tentang tentang Kebijakan AMPSR di Indonesia yang disampaikan oleh dr. Florentine Marthatilova dari Tim Kerja Surveilans Gizi dan KIA. Selain itu, dari Kemenkes (dr.Irna Lidiawati, MARS) menyampaikan materi tentang dukungan Akreditasi RS terhadap AMPSR. Sekarang AMPSR menjadi salah satu indikator yang akan diukur untuk Proses Akreditasi Rumah Sakit. 


Kegiatan orientasi AMPSR Sumatera Utara secara konten difasilitasi oleh dr. Nurlely Bethesda Sinaga dari WHO. Tugas dr. Bet mengawal proses pelatihan yang akan berlangsung 3 hari. 


Dalam salah satu sesi, dr. Beth menyebutkan bahwa posisi Sumatera Utara masih tinggi sebagai kontributor AKI AKB di Indonesia. Namun demikian secara palaporan, Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara sudah mengalami peningkatan perbaikan. Namun demikian kualitas Audit kematian ibu dan bayi masih membutuhkan perbaikan. Untuk itulah dilaksanakan kegiatan orientasi sekaligus memastikan Pedoman AMPSR yang dikeluarkan oleh Kemetrian bisa dilaksanakan.  


Sederetan mentor Sumatera Utara ikut memfasilitasi antara lain dr. Ade Rachmat Yudianto, M. Ked (Ped) SpA (K), dr. Iman Helmi Efendi, M.Ked ()G), SpOG (K), Prof.Dr.dr. Sarma Lumbanraja, M.Ked (OG), SpOG (K), dr. Aswan B Nasution beserta tim AMPSR Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.  


MPHD merupakan proyek bidang kesehatan yang dirancang diatas program pemerintah saat ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka upaya penurunan AKI AKB di Indonesia. MPHD bekerja di 25 kabupaten/kota berprioritas tinggi pada rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan primer swasta untuk meningkatkan kapasitas layanan, memperkuat data untuk pengambilan keputusan dan manajemen adaptif, meningkatkan jejaring rujukan, dan mengembangkan model berkelanjutan yang dapat direplikasi dan terukur. (rel)



Share:

Jumat, 06 Januari 2023

Usai Sertijab, Alwi Mujahit Langsung Terima Kunjungan KKP Kelas I Medan


PATIMPUS.COM - Hari pertama kerja pasca dilantik Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi, Kepala Dinas Kesehatan Sumut (Kadiskes Sumut), dr Alwi Mujahit Hasibuan menerima kunjungan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Medan, dr Jepri Sitorus MKes dan Apt Inggrita dari Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit, BTKL Medan.

 

Dikatakan Kadiskes Alwi, kehadiran mereka sehubungan dengan akan diadakannya F1 H2O, di Sumatera Utara, sehingga perlu diadakan persiapan di bidang kesehatan untuk mensukseskan acara dimaksud yang dilaksanakan oleh Kementerian Parekraf, di kawasan Danau Toba, pada 24-26 Feb 2023 mendatang.


"Dari keterangan  yang ada bahwa  event itu akan dihadiri peserta dari 10 negara sehingga diharapkan dapat meningkatkan keberadaan kawasan Danau Toba sebagai destinasi utama pariwisata Indonesia, khususnya Sumatera Utara," ungkapnya usai serah terima jabatan dari drg Ismail Lubis, mantan Kadis Kesehatan Sumut.


Sehingga Alwi menyebutkan ia selaku Kadinkes dan Kepala KKP sepakat akan melaksanakan pertemuan yang akan melibatkan seluruh komponen kesehatan terkait untuk mendukung dan mensukseskan acara dimaksud.


"Mereka datang melaporkan event tersebut dan meminta kita untuk mengonsolidasi dukungan kesehatan. Termasuk tim kesehatan, rumah sakit rujukan dan pendukung lainnya," tandas Alwi Mujahit. (don)

Share:

Kamis, 05 Januari 2023

Alwi Mujahit Kembali Jabat Kadis Kesehatan Sumut


PATIMPUS.COM - Kepala Dinas Kesehatan Sumut termasuk salah satu pejabat yang dirotasi oleh Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, Kamis (5/1). 


Edy Rahmayadi kembali mempercayakan jabatan Kadis Kesehatan Sumut kepada dr Alwi Mujahit Hasibuan menggantikan drg Ismail Lubis yang telah ditunjuk sebagai Direktur UPTD Khusus Rumah 

Sakit Jiwa Prof Dr M Ildrem. 


Alwi sendiri sebelum periode keduanya menjabat Kadis Kesehatan, menempati jabatan sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).


Alwi mengaku, akan kembali melanjutkan rencana program yang sebelumnya telah dirancangnya. 

Terutama, sebut dia, terkait pengembangan pelayanan kesehatan di Sumut. 


"Kita akan kembali melanjutkan apa yang sudah kita rancangan kemarin yang terhambat oleh Covid 

dan belum bisa diwujudkan," ungkapnya," kepada wartawan.


Salah satunya, jelas dia, adalah program Bakti Kesehatan Bermartabat (BKB). Karena menurut Alwi, 


program ini dianggap sangat tepat untuk memberikan kepada masyarakat pelayanan kesehatan yang bermutu. 


"Program ini baru menjangkau 72 persen di Sumut. Sedangkan 28 persen yang belum, ternyata berada di daerah yang sulit dijangkau dengan akses yang sangat lemah untuk masyarakat 

mendapatkan pelayanan kesehatan bermutu," jelasnya.


Oleh karena itu, kata Alwi, program BKB ini ke depan harus dilaksanakan dengan metode jemput bola. Sehingga diharapkan, program itu bisa menjangkau seluruh wilayah di Sumut termasuk di daerah kepulauan Nias. 


"Setelah Covid mereda kita harus melakukan ke hal-hal yang harus dilakukan sesuai program yang 

terencana dengan baik," pungkasnya. (don)

Share:

Selasa, 03 Januari 2023

Pasca Kebakaran Pelayanan BPJS Kesehatan Kembali Normal


PATIMPUS.COM - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan cabang Medan memastikan pelayanan peserta tetap berjalan pasca kebakaran di Kantor BPJS Kesehatan Medan Jalan Karya Medan, Senin (2/1) malam.


“Pasca kebakaran di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Medan, kami pastikan bahwa pelayanan peserta tetap berjalan seperti biasa,” kata Kabid  SDM, Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Medan Rahman Cahyo, Selasa (3/1).


Disebutkannya, mulai per tanggal 3 Januari 2023 Pelayanan peserta tetap dapat dilaksanakan seperti biasanya secara online melalui Mobile JKN, Care Center 165 dan Pelayanan Administrasi Via WA dengan nomor 08118165165.


Sedangkan pelayanan secara tatap muka, dapat dilaksanakan di Kantor BPJS Kesehatan di JL Prof HM Yamin, tepat didepan RS Pirngadi Medan (Prioritas), Halaman gedung kantor BPJS Kesehatan Cabang Medan, Jalan Karya No 135 Sei Agul Medan Barat dan Kantor Camat Medan Johor (Mobile Customer Service) serta Kantor Camat Medan Labuhan (Mobile Customer Service). (don)

Share:

Jones : Pelayanan BPJS Kesehatan Semakin Baik dan Mudah


PATIMPUS.COM - Usia yang tidak muda lagi, nyatanya tak menghalangi semangat Jones Lumbantobing (55) untuk terus mempelajari jaminan pelayanan kesehatan. Selain itu dengan memahami peraturan Program JKN, ia menilai hal tersebut bisa memudahkannya jika perlu mengakses layanan kesehatan.


“Sebetulnya sudah lama saya jadi peserta BPJS Kesehatan ini. Dari tahun 90-an saya sudah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), kami didaftarkan ke dalam PT Askes (Persero) yang akhirnya berubah menjadi BPJS Kesehatan. Meskipun saya belum pernah dirawat inap, tapi saya senang pelayanannya makin baik. Kemarin saya baru dapat kacamata dari BPJS Kesehatan, tidak susah prosesnya,” jelas Jones ketika berjumpa dengan Jamkesnews, Selasa (13/12/2022).


Sebagai informasi, kacamata merupakan salah satu dari sekian alat bantu kesehatan yang dijamin manfaatnya oleh Program JKN. Sejalan dengan komitmen BPJS Kesehatan untuk mempermudah pelayanan bagi pesertanya, kini alur untuk memperoleh kacamata pun telah dipersingkat. Proses pemeriksaan mata dan pelayanan kacamata bisa dilakukan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tanpa harus melalui proses rujukan ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).


“Saat itu saya dengar ada peraturan baru yang memudahkan pelayanan kacamata.  Saya coba dengan datang ke klinik tempat saya terdaftar. Waktu itu saya sudah cukup lama merasa pandangan saya kurang jernih. Sesampainya di klinik, mereka bisa langsung memeriksa saya. Akhirnya setelah selesai diperiksa, saya diberikan surat legalisasi lalu saya diinfokan kalau bisa mengambil kacamata saya di optik yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Senang juga saya, bisa dapat pelayanan yang baik dan mudah,” tutur Jones.


Di akhir perbincangan, Jones berterima kasih atas kemudahan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan. Ia berharap BPJS Kesehatan dapat terus menyosialisasikan inovasi serta program terbaru kepada seluruh masyarakat agar informasi dan manfaat yang dihadirkan oleh Program JKN dapat semakin dipahami. (don)

Share:

Jumat, 30 Desember 2022

Pemerintah Harus Komitmen Penuhi Hak Kesehatan Anak


PATIMPUS.COM - Selama tahun 2022, banyak persoalan yang menyangkut kesehatan anak terjadi di Indonesia.  Diantaranya adalah kasus gagal ginjal akut, cacar monyet, covid, stunting anak, dan masih tingginya angka perokok anak serta narkoba.


Dalam catatan akhir tahun 2022, Yayasan Pusaka Indonesia (YPI) melihat ada 5 moment penting bidang kesehatan yang terjadi di Medan. Pertama, hadirnya Walikota Medan dalam event Healthy Cities Summit di Semarang pada bulan Maret.


Meskipun Kota Medan belum pernah ikut serta dalam penilaian branding Kota Sehat yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan sejak tahun 2005 lalu.


Kedua, dilaksanakannya sosialisasi dan penegakan kebijakan pelanggaran Protokol Kesehatan pencegahan Covid 19, serta penegakan tipiring Perda KTR.  


Terlepas dari kelemahan yang masih ada, edukasi dan penegakan tipiring Prokes Covid serta program vaksinasi dapat mengendalikan penyebaran Covid 19 di masyarakat.


Sementara untuk  tipiring pelanggaran Perda KTR pada tanggal 31 Mei belum dilakukan secara kontiniu, sehingga belum dapat disebut berhasil memaksa kepatuhan masyarakat untuk tidak merokok di wilayah KTR. Hal ini juga dapat terlihat dari masih banyaknya laporan masyarakat terkait pelanggaran KTR melalui Aplikasi PANTAU KTR.


Selama tahun 2022, khusus untuk Kota Medan terekam 2452 pelanggaran, dimana pelanggaran KTR di tempat umum tercatat paling tinggi (1270), tempat proses belajar mengajar 563 pelanggaran, tempat kerja 238 pelanggaran, 168 pelanggaran terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan.


Moment Ketiga adalah ketika Kota Medan kembali mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak (KLA) kategori Madya. Dalam beberapa tahun terakhir Medan belum berhasil menaikkan peringkat Madya ini ke Nindya.


Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Pemko Medan adalah dengan memastikan penegakan Perda KTR dan pelarangan iklan dan sponsor rokok di seputar sekolah. Sebab KTR dan implementasi KTR masuk dalam salah satu indikator penilaian KLA.


Selanjutnya, moment Keempat adalah tingginya temuan stunting anak di Kota Medan. Tercatat 550 kasus yang terbanyak tersebar di 4 kecamatan (Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Marelan dan Medan Deli). 


Temuan ini paralel dengan hasil survey prevalensi perokok Balitbang Medan tahun 2016 lalu. Oleh karenanya di butuhkan langkah-langkah cepat dan terintegrasi lintas OPD untuk menanganinya sehingga stunting anak dapat dicegah dan diturunkan.


Terakhir, moment diluncurkannya Universal Health Coverage (UHC) oleh Walikota Medan pada  9 Desember lalu. Program ini diharapkan Pemko dapat memberi pelayanan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan kepada seluruh warganya tanpa ribet dan diskriminasi. Program ini patut didukung namun harus diimbangi dengan program yang sifatnya kuratif agar penyakit dapat dicegah.


Pembangunan Kesehatan bukan hanya pada sarana, prasarana dan layanan (seperti UHC) tetapi juga pada  program promotive preventif yang bertujuan untuk perubahan mindset (pola pikir) dan perubahan perilaku dari yang tidak/kurang sehat menjadi lebih sehat.  


Kampanye dan edukasi masyarakat untuk lebih mengutamakan belanja telur dan susu daripada belanja produk tembakau keluarga dapat mencegah terjadinya stunting pada anak, dengan melibatkan multistakeholder. (don)

Share:

Kamis, 29 Desember 2022

Dinkes Sumut Peringati Hari Ibu dan Dharma Wanita Persatuan


PATIMPUS.COM - Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Dinkes Sumut), Erniza SAg, mengatakan sepanjang sejarah peranan Ibu sangat menentukan bagi perkembangan dan keberadaan manusia. 


"Oleh karena itu pentingnya peranan ibu ini tidak masanya lagi  seseorang meremehkan kaum ibu khususnya dalam era pembangunan sekarang ini. Banyak kedudukan dan jabatan dipegang kaum ibu. Namun ditegaskan bahwa bagaimanapun sibuknya diluar rumah  hendaknya jangan lupakan kewajiban sebagai ibu," sebut Erniza SAg saat membuka kegiatan Dirgahayu DWP Ke 23 dan Hari Ibu ke 94, Kamis (29/12) di Halaman Parkir Kantor Dinkes Sumut.


Emiza mengingatkan bahwa kaum ibu walau sibuknya di luar rumah hendaknya jangan melupakan kewajiban sebagai seorang ibu. Ibu sebagai seorang pendamping suami yang mampu memberi motivasi dan spirit serta mendorong kemajuan karir suaminya.


Ia juga bahkan mengatakan ibu sebagai pengembangan keturunan dan sekaligus sebagai pendidik atau mengasuh anak-anaknya agar kelak menjadi anak yang dapat diandalkan bagi kemajuan bangsa dan negara. 


Sementara itu, Memperingati HUT DWP dan Hari Ibu itu diramaikan dengan sejumlah kegiatan yakni Bazar UMKM, Pemberian bantuan Sembako secara simbolis kepada sejumlah Cleaning Service (CS) wanita di Lingkungan Dinkes Sumut dan juga pemotongan nasi tumpeng yang disaksikan seluruh pengurus dan anggota DWP Dinkes Sumut serta hadir Wakil Ketua DWP Provsu, Ny Mahreni Aspan Sopian, dan Kadis Kesehatan Sumut, drg Ismail Lubis.


Pada giat yang bertemakan membangun perempuan cerdas untuk memperkuat ketahanan keluarga di era digital itu, Kadis Kesehatan Sumut, drg Ismail Lubis menyampaikan ucapan selamat dan sangat bergembira kepada DWP Dinkes Sumut karena menjadi juara dua dalam hal kegiatan terbanyak DWP dari 54 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sumut. Ia juga menyebutkan kegiatan Bazar yang meramaikan HUT DWP dan Hari Ibu ini menjadi moment kegembiraan yang dapat  melunturkan masalah yang ada. 


Pada kesempatan itu, Kadiskes, Ismail juga tidak ketinggalan mengatakan sangat bangga dengan kinerja DWP Dinkes Sumut, dan ditahun depan ia meminta harus lebih banyak lagi kegiatan yang dilakukan bukan hanya interaksi sosial, tapi berupaya saling bahu -membahu untuk bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat agar bisa membangun Sumut dengan visi Gubernur Sumut mewujudkan Sumut yang bermartabat dimana masyarakatnya hidup dalam  Kesehatan yang prima.


"Kedepan DWP semuanya meng-hayokan agar bisa merubah prilaku yang tidak baik bagi kesehatan menjadi baik. Kita harus semua berperan karena kaum ibu ini berada di lini-lini terkecil masyarakat, di kelurahan, di desa-desa," ujarnya.


Ismail juga menyinggung soal arti Kesehatan bagi kaum perempuan atau kaum ibu yakni sebutnya kaum perempuan itu harus sehat.


"Pertama kita tau bagaimana kita menyelesaikan stunting di Sumut yaitu remaja harus dipersiapkan karena banyak remaja putri kita anemia. Jadi kita harus mendampingi remaja putri mengkonsumsi pil tambah darah dan makanan yang sehat. Begitu juga kaum ibu harus melakukan IVA test  yang gunanya untuk melihat Kesehatan organ reproduksinya," tegasnya. 


Pantauan bazar UMKM sangat disambut antusias oleh para ASN dilingkungan Dinkes Sumut, dan juga para undangan yang hadir pada kegiatan itu. Ada beragam jenis kuliner yang disajikan para pedagang UMKM tersebut. (don)

Share:

Kamis, 15 Desember 2022

Tingkatkan Transparansi, BPJS Kesehatan Luncurkan Data Sampel Terbaru


PATIMPUS.COM - BPJS Kesehatan resmi meluncurkan data sampel tahun 2022 yang terdiri atas data sampel general tahun 2015-2021, data sampel kontekstual diabetes melitus tahun 2015-2021 dan data sampel tuberkulosis tahun 2015-2021.


Data sampel pertama sekali diluncurkan pada tahun 2019 yang disusun berdasarkan data kepesertaan dan pelayanan kesehatan tahun 2015 hingga tahun 2016 dengan jumlah sebesar 4,4 juta baris data. Setiap tahunnya jumlah sampel terus ditambah dan sejak tahun 2021 dilakukan penambahan data khusus untuk penyakit diabetes mellitus sebesar 17,3 juta baris data.


Hal dimaksudkan untuk meningkatkan minat para peneliti dalam melakukan riset terkait diabetes mellitus yang merupakan salah satu target Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi kabupaten/kota. 


Tahun ini, selain melakukan penambahan data sampel general dan data sampel konstektual diabetes mellitus, BPJS Kesehatan juga menambahkan data sampel kontekstual khusus penyakit TBC dengan jumlah sebesar 5,2 juta baris data. Total data sampel yang diluncurkan pada tahun 2022 menjadi sebesar 57,6 juta baris data.


Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, Edwin Aristiawan mengungkapkan bahwa data sampel tersebut bisa digunakan untuk menunjang proses analisis dan dasar pengambilan kebijakan Program JKN yang adekuat. 


“Data yang kami miliki adalah aset yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan penelitian dan pengambilan kebijakan yang kredibel berbasis bukti (evidence based policy) dalam penyelenggaraan Program JKN-. Dengan metodologi pengambilan sampel yang melibatkan banyak pihak, termasuk akademisi, data sampel ini dirancang dapat merepresentasikan keseluruhan data yang ada di BPJS Kesehatan, sehingga dapat diolah dengan komprehensif," jelas Edwin.


Untuk mengakses data sampel, masyarakat bisa mengakses data sampel melalui https://data.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs-portal/action/landingPage.cbi. Namun sebelum login, masyarakat harus melakukan pendaftaran terlebih dulu untuk memperoleh akses ke data yang dibutuhkan. Hal ini untuk memastikan transaksi data ke luar terpantau dengan baik dan sesuai dengan tata kelola data berdasarkan regulasi yang berlaku. 


“Data sampel BPJS Kesehatan bisa dimanfaatkan untuk mendukung analisis prevalensi penyakit tertentu wilayah, hotspot kejadian, longitudinal, per kategori faktor risiko tertentu. Selain itu, juga bisa digunakan untuk menganalisa akses terhadap layanan JKN, analisis kelompok berdasarkan data kontekstual diabetes mellitus dan tuberkulosis, serta sangat memungkinkan digabungkan dengan informasi berdasarkan data resmi dari instansi lain seperti Badan Pusat Statistik (BPS) atau kementerian/lembaga terkait,” kata Dosen Prodi Statistika dan Sains Data IPB University, Bagus Sartono.


Sementara itu, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof. Hasbullah Thabrany, mengungkapkan bahwa data sampel BPJS Kesehatan bisa dimanfaatkan untuk membantu kementerian/lembaga/instansi yang diberi mandat untuk mengatur, mengelola dan mengawasi penyelenggaraan Program JKN. Misalnya, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan lain sebagainya.


“Kita harus benar-benar bisa melakukan integrasi digitalisasi kesehatan dengan  berbagai pihak. Sharing data antarinstansi masih perlu dioptimalkan dalam Penyelenggaraan Program JKN. Diperlukan sikap konsisten antarpemegang mandat dan pengawas agar tata kelola program publik berjalan dengan baik. Selain itu, konsistensi maupun kesinambungan ketersediaan data dan informasi juga akan mempercepat pembangunan manusia sehat, produktif, dan kompetitif,” katanya.



New Mobile JKN


Pada kesempatan yang sama, guna meningkatkan pelayanan bagi peserta Program JKN, BPJS Kesehatan resmi meluncurkan versi terbaru Aplikasi Mobile JKN. Tak hanya tampilannya yang berubah lebih segar, Aplikasi Mobile JKN kini juga dilengkapi dengan beragam fitur baru yang kian memudahkan peserta JKN mengakses layanan. Mulai dari penyempurnaan telemedicine pada fitur Layanan Konsultasi Dokter, fitur Antrean Farmasi, fitur Informasi Poli Fingerprint, hingga fitur Kalkulator Kesehatan.


“Layanan Konsultasi Dokter sebenarnya sudah ada dari dulu, kini disempurnakan melalui penambahan fitur telemedicie. Kalau dulu peserta JKN hanya bisa berkonsultasi dengan dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), sekarang dokter bisa langsung memasukkan rekomendasi obat sesuai dengan diagnosa keluhan pasien JKN dari hasil konsultasi tadi,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti. 


Sementara itu, penambahan Fitur Antrean Farmasi diharapkan bisa kian melancarkan peserta JKN saat mengakses pelayanan kesehatan di rumah sakit. Melalui Aplikasi Mobile JKN versi teranyar ini, peserta JKN dapat mengambil nomor antrean online di rumah sakit tidak hanya untuk antre di bagian pendaftaran dan poli rujukan saja, melainkan hingga untuk mengambil obat di farmasi rumah sakit. 


“Fitur baru lainnya adalah informasi terkait Poli Fingerprint. Saat ini layanan cuci darah yang dijamin BPJS Kesehatan wajib menggunakan sidik jari (fingerprint). Jadi, jika peserta JKN hendak mengakses layanan cuci darah, maka sekarang Aplikasi Mobile JKN akan menampilkan informasi agar peserta yang bersangkutan melakukan pendaftaran atau validasi sidik jari terlebih dulu sebelum ke poli rumah sakit,” jelas Ghufron. 


Fitur Kalkulator Kesehatan bisa dimanfaatkan peserta JKN untuk menghitung Body Mass Index (BMI), Basal Metabolic Rate (BMR), dan tekanan darah secara mandiri, bahkan bisa memprediksi ada-tidaknya potensi penyakit diabetes dan hipertensi pada peserta tersebut. 


Di samping itu, Aplikasi Mobile JKN yang baru juga memiliki fitur notifikasi yang menampilkan berbagai informasi penting bagi peserta JKN, mulai dari notifikasi pengingat pendaftaran satu keluarga bagi peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau mandiri, notifikasi Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB), notifikasi tanggapan pengaduan layanan JKN, hingga notifikasi umum berisi informasi peraturan terbaru, klarifikasi atas hoaks, dan lain-lain.


Share:

Walau Ditanggung Bobby, Peserta JKMB Tetap Cicil Tunggakan BPJS Kesehatan


PATIMPUS.COM - Peserta Jaminan Kesehatan Medan Berkah (JKMB) yang menunggak iuran BPJS Kesehatannya diimbau tetap membayarkan tunggakannya meskipun telah ditanggung oleh Pemko Medan.


Kepala BPJS Kesehatan Cabang Medan, Sari Quratul Ainy mengatakan, jika peserta JKMB suatu saat nanti ingin kembali menjadi peserta mandiri, tunggakan tersebut sudah harus dilunaskan terlebih dahulu. 


"Peserta mandiri yang menunggak dan sudah beralih ke JKMB karena butuh akses layanan tidak mampu membayar, mereka sebenarnya bisa mencicil," ungkapnya, Kamis (15/12).


Memang, jelas Sari, ketika peserta mandiri sudah beralih sebagai peserta JKMB maka kartunya sudah langsung aktif. Hanya saja, jika ingin kembali beralih menjadi peserta mandiri, maka syarat lainnya adalah baru bisa dilakukan setelah 12 bulan.


"Jadi siapa tau ingin naik kelas atau merasa sudah mampu boleh kembali beralih ke mandiri. Karena JKMB ini hanya khusus untuk kelas tiga saja," jelasnya.


Untuk mencicil tunggakan, sambung dia, masyarakat dapat memanfaatkan program rehab. Tunggakan yang diberikan kepada peserta mandiri itu, tambahnya maksimal adalah 24 bulan.


"Jadi kalau ada yang menunggak sampai delapan tahun pun yang akan dihitung tetap 24 bulan. Jadi kita sarankan (bila ada tunggakan) cicil saja," tandasnya. 


Sebelumnya, Sari menerangkan, dengan rutin membayar iuran, maka masyarakat yang mampu turut berpartisipasi agar program universal health coverage (UHC) bisa tetap berkesinambungan. Karena, imbuhnya, program ini jangan hanya menjadi tanggungjawab Pemda saja melainkan juga semua masyarakat.


"Karena ini gotong royong. Dengan membayar iuran berarti juga membantu saudara-saudara kita yang sakit. Jadi kepada semua masyarakat ini bukan berarti boleh menunggak, bukan seperti itu. Program ini benar-benar untuk yang tidak mampu membayar tunggakan," jelasnya.


Khusus kepada peserta mandiri kelas tiga, Sari juga meminta agar tetap membayar iurannya seperti biasa. Sebab, tuturnya, ada perbedaan fasilitas yang didapatkan sebagai peserta kelas tiga mandiri dengan pasien program JKMB tersebut. 


"Ada perbedaannya, kalau mandiri dia boleh naik kelas satu tingkat. Tapi kalau yang dibiayai Pemda itu sama sekali tidak boleh naik kelas," bebernya. (don)

Share:

Senin, 12 Desember 2022

Atasi Stunting, BKKBN Terbitkan RAN PASTI


PATIMPUS.COM - Stunting telah ditetapkan sebagai isu prioritas nasional dalam RPJMN 2022-2024 dengan target penurunan angka stunting hingga 14% di tahun 2024. 


Dalam upaya pencapaian target tersebut, BKKBN menerbitkan Peraturan BKKBN No.12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) yang meliputi penyediaan data keluarga dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pendampingan semua calon pengantin/calon PUS, surveilans keluarga beresiko stunting serta audit kasus stunting melalui pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK).


Sekaitan hal tersebut, Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara melaksanakan Konsolidasi SDM Lini Lapangan dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sumatera Utara, di Kabupaten Simalungun.


Mewakili Kepala Perwakilan BKKBN Sumut, Yusrizal Batubara, SSos selaku Sekretaris Badan menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada seluruh TPK dan jajaran pemerintah Kab/Kota Se Sumatera Utara atas dukungan dan komitmennya dalam membantu mensukseskan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting.


"Kami berharap kegiatan ini dapat mempererat tali silaturahmi   dan memperkuat komitmen bapak/ibu dalam mendukung pelaksanaan program-program BKKBN", ucapnya, kemarin.


Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kadis PPKB Kab. Simalungun, Gimrood Sinaga, SKM, MKM mewakili Bupati Simalungun dan Drs. Rukman Heryana, MM sebagai narasumber pada hari pertama kegiatan. 


Pada hari kedua, dilaksanakan kegiatan team building yang dibawakan oleh Edi Siswanto. Adapun pada hari terakhir kegiatan, materi disampaikan oleh Perwakilan dari Satgas Stunting Provinsi, serta materi oleh Noprijal, SP.MA selaku Penyuluh KB Ahli Utama BKKBN. 


"Saya berharap agar ini tidak menjadi kegiatan seremonial semata, namun dapat dijadikan sebagai wadah untuk bersama-sama kita laksanakan upaya untuk mencapai target dan sasaran serta dilakukan evaluasi dalam keberlangsungan program" ungkap Kepala Perwakilan BKKBN Sumut, Mhd Irzal SE ME. (don)

Share:

BKKBN Sumut Tinjau Pelayanan KB MOW di RSU Pancurbatu


PATIMPUS.COM - Perwakilan BKKBN Sumut melalui bidang KB/KR bersama dengan PKMI Cabang Sumatera Utara melakukan pendampingan terhadap RSU Pancurbatu dalam melaksanakan Pelayanan KB Medis Operasi Wanita (MOW) atau lebih umum dikenal dengan Tubektomi.


Puluhan ibu-ibu peserta MOW tampak terbaring di ruang opservasi setelah menjalani operasi didampingi suami, anak, serta kerabat dan PKB yang membawa mereka untuk menjalani pelayanan KB MOW sebelum akhirnya diizinkan pulang.


Kepala perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, melalui koordinator bidang KB-KR, A Sofyan Rangkuti, menuturkan bahwa pelaksanaan pelayanan KB MOW dilaksanakan untuk ibu rumah tangga atau  pasangan usia subur (PUS) yang  tidak memiliki keinginan atau rencana menambah anak lagi dikarenakan telah memiliki jumlah anak yang cukup atau ideal dan mendapat persetujuan keluarga atau suami dikarenakan MOW atau Tubektomi merupakan salah satu jenis kontrasepsi yang memilki prosedur sterilisasi yang bertujuan untuk mencegah kehamilan secara permanen.


"Ada kriteria juga bagi ibu-ibu yang ingin melakukan MOW ini, jika masih memilki anak satu, tidak diijinkan untuk melakukan sterilisasi ini walaupun berusia 30 tahun, begitu juga walaupun masih berumur 28 tahun, jika anak sudah 4, kita ijinkan melakukan MOW. Tak hanya itu apabila anaknya 2 atau 3 namun  anak yang paling kecil masih berumur dibawah 5 tahun, kita juga tidak anjurkan melaksanakan ini" ungkap Sofyan, Kamis kemarin.


Lebih lanjut pelaksanaan pelayanan KB MOW di RSU Pancurbatu ini merupakan yang ke-2 kali dilaksanakan pada tahun 2022, yang pertama pada Senin, 21 November 2022 dari target 125 akseptor terlayani 95 akseptor, Untuk yang kedua kali ini  Peserta calon aseptor yang ditargetkan sebanyak 34 akseptor dan yang terlayani sebanyak 20 akseptor di 9 Kecamatan yakni kecamatan Percut Sei Tuan, Kecamatan Pantailabu, Kecamatan Beringin, Kecamatan Pancurbatu, Kecamatan Batangkuis, Kecamatan Bangunpurba, Kecamatan Delitua, Kecamatan Patumbak serta Kecamatan Pagarmerbau.


Pelaksanaan pelayanan KB MOW ini tanpa dipungut biaya dan peserta didampingi oleh Penyuluh Lapangan (PL) KB dari tiap kecamatan, kader. Keputusan ibu-ibu memilih kontrasepsi ini sepenuhnya datang dari masing-masing peserta yang sebelumnya telah mendapatkan informasi atau konseling secara langsung terkait seluruh jenis kontrasepsi dari petugas KB (PKB) dan kader KB.


Pelaksanaan MOW digelar merupakan upaya pemerintah agar keluarga Indonesia lebih sehat, sejahtera dan terhindar dari anak beresiko stunting di keluarga. Diketahui stunting terjadi dikarenakan salah satunya adalah jumlah anak yang banyak, asupan gizi, serta pola asuh. 


Ia menambahkan program ini juga digelar sebagai upaya agar keluarga lebih sehat &  sejahtera dan mencegah stunting pada anak. Terjadinya stunting karena salah satunya dari jumlah anak yang banyak dan tidak terurus baik dari gizi, pola asuh, maupun pendidikan.


Kendati demikian masih banyak masyarakat yang takut untuk melaksanakan MOW, sehingga dihimbau kepada masyarakat yang ingin melakukan MOW atau tubektomi dapat secara langsung menghubungi penyuluh KB di kecamatan masing-masing sehingga mendapatkan informasi terkait prosedur secara tepat. (don)

Share:

Info TNI-Polri

Olahraga

Bencana Alam

Nasional

Kasus Korupsi

Internasional

Ekonomi

Peristiwa

Kriminal

Sekitar Sumut

Kesehatan

PatimpusTV

Dukung Kami

Label

Arsip Blog

Jangan Klik

Info Kuliner

Info Selebritis

Apa Cari?

Religi

Visitor

Artikel

Pendidikan

Politik

Cuci Mata

Jangan Lihat