Anak dan Ibu Hamil Penumpang Angkot Rentan Terpapar Asap Rokok

Anak dan Ibu Hamil Penumpang Angkot Rentan Terpapar Asap Rokok

PATIMPUS     Minggu, September 12, 2021  

PATIMPUS.COM - Meskipun undang undang kesehatan dan beberapa peraturan daerah atau peraturan walikota di sejumlah Kabupaten/Kota telah diatur, bahwa sarana transportasi umum menjadi salah satu kawasan tanpa rokok (KTR) , namun pada kenyataannya di kawasan ini justru orang bebas melakukan aktivitas merokok.

Dari analisis yang dilakukan Yayasan Pusaka Indonesia (YPI) fasilitas transportasi umum khususnya angkutan darat paling sering melakukan pelanggaran. Baik angkutan antar lintas provinsi, maupun angkutan kota. 

Elisabet selaku koordinator program Tobaco Control YPI mengungkapkan pengendalian semakin sulit dilakukan karena umumnya yang melakukan pelanggaran itu justru para supir angkutan, kemudian dilakukan oleh penumpang. Sehingga tidak ada yang melakukan kontrol terhadap perilaku merokok di angkutan umum. 

"Kondisi angkutan yang padat, ruang yang tertutup, serta ventilasi yang kurang, membuat aktivitas merokok sangat berbahaya bagi penumpang. Bahaya ini khususnya bagi anak dan ibu hamil yang langsung terpapar dengan racun dari pembuangan asap di ruang yang sempit. Anak dan perempuan sering menjadi korban paparan asap rokok," ujar Elisabet.

Di lain pihak, sosialisasi tentang peraturan KTR ini masih kurang dilakukan oleh pemerintah. Akibatnya, implementasi KTR tidak terlaksana dengan baik.

"Orang tidak tahu lagi bahwa kita punya aturan dalam bernegara. Bahwa merokok di sarana transportasi umum itu melanggar dan merugikan orang lain secara langsung," tambah Elisabet lagi.

Padahal menurut Elisabet, keamanan dalam bertransportasi tidak semata hanya berbicara kondisi fisik transportasi atau sarana jalan, tetapi juga harusnya mempertimbangkan kenyamanan yang tidak mengganggu kesehatan.

Menurut Elisabet, kendaraan umum yang sering melakukan pelanggaran adalah kendaraan umum non AC, tetapi masih ada juga didapati kendaraan umum AC. 

Untuk sarana transportasi kereta api, kapal laut, pesawat, aktivitas merokok menurut Elisabet memang sudah bisa dikendalikan. Namun, masih juga di temukan areal tempat orang merokok yang belum sesuai. Seperti berada di ruang tertutup, masih di areal terminal.

Elisabet berharap pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan sebagai penanggung jawab  tegas memberikan sanksi kepada pengelola wilayah. Sehingga peraturan yang sudah dibuat dengan mengeluarkan anggaran ini bisa diwujudkan untuk masa depan anak anak bangsa.

Elisabet juga meminta partisipasi masyarakat untuk melaporkan aktivitas merokok yang melanggar di kawasan tanpa rokok.

"Masyarakat bisa melaporkan melalui aplikasi pantau KTR, dengan mendownload aplikasi melalui playstore, Masyarakat bisa memfoto pelanggaran itu melalui aplikasi. Aplikasi ini akan diakumulasi dan dilaporkan kepada pemerintah setempat untuk ditindaklanjuti," jelas Elisabet.

Ada pun 7 kawasan tanpa rokok, sebagai tempat dilarang merokok antara lain: Wilayah pendidikan, tempat kesehatan, tempat bermain anak, sarana transportasi, rumah ibadah, area perkantoran dan fasilitas umum.

Kecamatan Medan Maimun Pilih Kasih Dalam Penerapan PPKM

Kecamatan Medan Maimun Pilih Kasih Dalam Penerapan PPKM

PATIMPUS     Minggu, September 12, 2021  

PATIMPUS.COM - Walikota Medan Bobby Nasution menyatakan bahwasannya PPKM Kota Medan sudah turun dari Level 4 ke Level 3 dan keluar dari zona merah Covid-19 serta melonggarkan aturan perihal aktivitas warga.

Pernyataan Walikota Medan tersebut tentu saja disambut gembira masyarakat terutama para pedagang yang bisa menggelar dagangannya kembali seperti biasa.

Namun, masih ada di sejumlah pedagang rumah makan, warung kopi mau pun cafe yang masih mendapatkan intimidasi oleh petugas trantib.

Seperti di wilayah Kecamatan Medan Maimun, sejumlah cafe dan rumah makan di Jalan Multatuli dipaksa tutup setelah jam 21.00 WIB, begitu juga di rumah makan di Jalan Sultan Makmun Al Rasyid dan Jalan Pemuda.

"Hanya di sini saja yang sering dirazia pedagangnya, di tempat lain sudah tidak ada lagi razia," sebut Tengku, pedagang warkop Jalan Multatuli, Sabtu (11/09/2021).

Hal yang sama juga terjadi terhadap pedagang di Jalan Pemuda dan Jalan Wajir. Walau pun baru buka sekitar jam 18.00 WIB, mereka dipaksa tutup jam 21.00 WIB.

"Jam 9 malam kami sudah tidak melayani makan di tempat. Take away atau bungkus saja. Tapi tetap disuruh tutup sama oknum petugas Trantib Kecamatan Medan Maimun. Situasi ini sama saja ketika PPKM Darurat," sebut Tito, pegawai Nasi Goreng Pemuda.

Tito mengungkapkan, pekan lalu saat mereka hendak tutup, rombongan Walikota Medan Bobby Nasution bersama istrinya, Kahiyang Ayu, datang hendak makan di tempat. Bahkan Walikota Medan memerintahkan agar menghidupkan lampu dan menggelar meja kembali agar mereka bisa makan.

"Kalau Pak Walikota Medan sudah sering makan di tempat ini. Bahkan sebelum mencalonkan diri Pak Bobby sering makan di sini. Banyak juga pejabat yang makan disini," ungkap Tito.

Dengan masih ketatnya peraturan PPKM Level 4, membuat para pedagang keberatan. Sebab selama dua bulan digelar PPKM, omset mereka turun drastis. Para pekerja pun sebagian dirumahkan. Padahal jika mereka tak bekerja kebutuhan rumah tangganya terancam.

Pantauan wartawan, terlihat sejumlah petugas trantib dari Kecamatan Medan Maimun mendatangi Nasi Goreng Pemuda untuk menutup tempat usaha tersebut.

"Kami diperintah Pak Camat Medan Maimun untuk menutup tempat ini. Sudah lewat jam 9 malam," ujar Purba, Kasie Trantib Medan Maimun.

Purba mengatakan pihaknya sudah memerintahkan menutup seluruh tempat usaha di wilayahnya agar jangan beroperasi kembali lewat jam 21.00 WIB.

"Tidak hanya disini saja, kami sudah tutup semua pedagang di Medan Maimun. Silahkan cari kalau masih ada pedagang yang buka hingga jam segini (jam 01.00 WIB)," tantangnya.

Namun setelah ditelusuri, ucapan Kasie Trantib tersebut tidak benar, sebab di sejumlah lokasi masih banyak dijumpai tempat usaha yang masih buka hingga menjelang pagi.

Seperti sebuah cafe di dekat Gang Al Fajar, Kelurahan Sei Mati, Tempat Spa dan Message di Jalan Juanda, pedagang makanan pinggir jalan di Simpang Kampung Baru dan di sepanjang Jalan Brigjend Katamso masih banyak ditemui pedagang makan di tempat yang masih beroperasi hingga dini hari.

Sikap overacting petugas Trantib Kecamatan Medan Maimun kepada sejumlah pedagang tertentu menjadi tanda tanya, kenapa hanya mereka saja yang diteror terus.

Bahkan dari pengamatan wartawan, di sejumlah wilayah seperti di Kecamatan Medan Kota, Medan Denai dan Medan Area, aktifitas razia terhadap pedagang menurun, tidak terlihat lagi ada razia PPKM terhadap para pedagang. Sikap ini menunjukkan toleransi kepada para pedagang.

Seperti di Jalan Pandu, pedagang nasi goreng di lokasi itu tidak tersentuh razia PPKM, begitu juga sejumlah pedagang di Jalan Halat, Jalan Bromo, Jalan Denai, Jalan SM Raja hingga kawasan Simpang Limun. Bahkan mereka buka sampai pagi.

Oleh sebab itu, para pedagang di Kecamatan Medan Maimun meminta agar tidak ada diskriminasi alias pilih-pilih kasih terhadap mereka.

Ketika hal tersebut hendak dikonfirmasi kepada Kasat Pol PP Kota Medan, Sofyan Harahap, mantan Camat Medan Area tersebut tidak dapat dihubungi.

Tertimpa Tumpukan Baju Baru, Sekeluarga Tewas

Tertimpa Tumpukan Baju Baru, Sekeluarga Tewas

PATIMPUS     Sabtu, September 11, 2021  

PATIMPUS.COM - Sekeluarga ditemukan polisi dalam kondisi tewas di bawah tumpukan plastik berisi baju batu siap dipasarkan di sebuah rumah yang dijadikan gudang penyimpanan pakaian di Jalan Ratu Zaleha, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (10/09/2021) malam.

Korban yang meninggal dunia terdiri dari ibu, ayah dan anak yang masih berusia 6 tahun, masing-masing Sela Pujita (33), suaminya Saubari (41) dan anaknya Siti Khadijah (6).

Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin Kompol Alfian Tri Permadi mengatakan ketiganya merupakan satu keluarga yang ditugaskan pemilik salah satu penjual baju menjaga gudang itu.

"Untuk kejadian, ditemukan kemarin, tanggal 10 September. ditemukan, di gudang industri tekstil yang siap edar," ujar Alfian saat dihubungi, Sabtu (11/09/2021).

"Memang ditemukan di situ, karena yang bersangkutan penjaga gudang tersebut," lanjut Alfian.

Alfian mengatakan, sebelum ditemukan tewas, anak pemilik toko tekstil sudah menghubungi Saubari. Namun, dua hari tak kunjung ada respons. 

Anak pemilik pabrik tekstil yang tak disebut namanya oleh Alfian itu kemudian mengunjungi rumah gudang tersebut.

"Lalu dicari karena sudah 2 hari, sejak hari rabu tidak merespons, baik komunikasi WA (WhatsApp) maupun telepon, ketika dicari ke gudang, sudah ditemukan meninggal dunia," ujar Alfian.

Polisi kemudian langsung mengevakuasi jasad ketiganya. Saubari dan keluarganya dipercaya oleh pemilik toko tekstil untuk menjaga rumah dan gudang tempat penyimpanan baju itu.

Alfian mengatakan dari hasil olah tempat kejadian perkara, tidak ditemukan kejanggalan. Dengan kata lain, peristiwa ini murni kecelakaan.

"Setelah olah TKP, tidak ditemukan kejanggalan. Kalau kita laksanakan autopsi, tapi keluarga meminta jenazah tidak diautopsi, karena alasan kepercayaan," ujar Alfian. (*)

Pelajari Islam Selama Setahun Michelle Mantap Jadi Mualaf

Pelajari Islam Selama Setahun Michelle Mantap Jadi Mualaf

PATIMPUS     Jumat, September 10, 2021  

PATIMPUS.COM - Tidak ada paksaan bagi seorang non muslim untuk memeluk agama Islam. Menjadi seorang muslim harus berdasarkan keinginan sendiri setelah dirinya mempelajari Islam, agar tidak ada keraguan baginya.

Hal tersebut disampaikan Ustadz Taufik Rusli saat membimbing Michelle, seorang gadis Tionghoa, memeluk agama Islam di Masjid Jami' Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Medan, Jumat (10/09/2021) usai Shalat Jumat.

"Islam agama satu-satunya penyembah Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Allah Maha Mengampuni segala dosa dan lagi Maha Penyayang. Seseorang yang baru memeluk agama Islam seperti bayi yang baru dilahirkan, bersih tanpa dosa," ucap Ustadz Taufik Rusli didampingi Ketua BKM Jami' Aur, Sutan Fazli, pengurus BKM Suryadi dan Ketua Persatuan Perkumpulan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Kota Medan Hj Lilie S.

Ustadz Taufik Rusli pun berpesan kepada pengurus BKM Jami' Aur dan PITI untuk terus membimbing Michelle agar lebih mantap lagi dalam menjalankan agama Islam.

Setelah dibimbing memeluk agama Islam dengan mengucapkan kalimat tauhid atau dua kalimah sahadah, Michelle yang tinggal di Jalan Metal, Kecamatan Medan Timur, mengubah namanya menjadi Khadijah, karena terinspirasi dengan Siti Khadijah, istri pertama Nabi Muhammad SAW.

"Sudah satu tahun saya berniat mau masuk Islam. Sebelum masuk Islam, saya mencari tahu dulu apa itu Islam. Alhamdulillah, sekarang saya sudah menjadi seorang Muslimah," ungkap Michelle, yang genap berusia 31 tahun pada 14 September 2021 nanti.

Sementara Ketua BKM Jami' Aur, Sutan Fazli mengatakan pihaknya siap membimbing Michelle untuk melaksanakan shalat lima waktu dan mengajak untuk hadir di setiap pengajian subuh yang digelar BKM Jami' Aur pada hari minggu.

Sedangkan Ketua PITI Kota Medan, Hj Lilie S, mengatakan, dirinya bersama komunitas muslim Tionghoa lainnya akan memfasilitasi Michelle jika ingin belajar lebih dalam lagi tentang Islam.

"Datang saja ke kantor PITI Kota Medan di Jalan Mantri, Kelurahan Aur, untuk mempelajari Islam lebih dalam. Kami siap memfasilitasi," sebut Hj Lilie S. (*)

GBI Berbagi Sembako pada Komunitas Media di Medan

GBI Berbagi Sembako pada Komunitas Media di Medan

PATIMPUS     Jumat, September 10, 2021  

PATIMPUS.COM - Gereja Bethel Indonesia (GBI) Rumah Persembahan Jalan Jamin Ginting Km,115 No.65 Medan memberikan sembako pada komunitas media di Medan, yang terdampak PPKM, Jumat (10/09/2021) Pagi.

Berbagi kasih ini dipersembahkan oleh PT Wilmar Group bekerjasama dengan Yayasan Surya Kebenaran Internasional (YSKI) dan Peduli Sumut.

Penyerahan diberikan kepada sejumlah organisasi media yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independent (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), serta Ikatan Wartawan Online (IWO), dan seniman.

Penyerahan bantuan dipersiapkan dengan tertib sesuai protokol kesehatan. Terlihat para tamu yang datang dipersilahkan duduk di masing-masing kursi yang berjarak 1 meter satu sama lain, dan memasuki lokasi juga dipersiapkan beberapa tempat pencuci tangan.

RE Nainggolan sebagai tokoh masyarakat mengatakan jangan dilihat apa yang diberikan, namun dilihat dari keikhlasan dalam pemberian dan perhatian tersebut.

"Apa yang diberikan sedikit bisa mengobati di massa pandemi. Apalagi saat ini Indonesia adalah negara no. 6 di dunia. Sehingga kita memang harus benar benar ikuti prosedur kesehatan agar dapat mengurangi dampak pandemi," katanya.

Sementara itu, Ketua PWI Sumut, Hermansjah mengatakan bahwa kerjasama dengan yayasan ini sudah berjalan 10 tahun dengan media. Apalagi hari ini yayasan memberikan sembako untuk 575 wartawan.

"Terimakasih kami ucapkan, kerjasama kita dengan Surya Kebenaran yang sudah sekitar 10 tahun, jadi kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Sebagai wartawan kita harus berjibaku meliputi berita ke lokasi sehingga ada beberapa kawan kita yang terpapar Covid-19. Seperti dr. Anita yang mengaku menangani pasien terpapar Covid-19, mudah-mudahan berlaku juga untuk wartawan yang bisa dibantu,"ujarnya.

Walikota Medan, Bobby Nasution mengatakan pemko Medan terus memantau kinerjanya dengan solid dalam mengatasi Covid-19 agar tidak meluas. Inilah kondisi saat ini, dan komunitas media juga berperanan dalam hal itu.

"Kita terus menerus konsisten, ini bentuk kepedulian kita, semoga Covid-19 ini bisa selesai. Selain itu kami ucapkan terimakasih pada pak RE Nainggolan yang banyak memberi masukan. Saya mengajak teman teman media berkolaborasi agar Medan bisa maju," katanya.

Dikatakannya bahwa wartawan juga sangat membantu dalam memutus rantai penyebaran Covid-19. 

"Intinya dalam memutuskan mata rantai itu adalah, mengajak masyarakat. Kalau kita mengajak di satu tempat tidak tersalurkan, tapi melalui media adalah corongnya,"ujarnya.

Bobby mengajak agar membiasakan pakai masker dan ini adalah salah satu sosialisasi dari peran media yang menyebarkannya. Informasi informasi yang disebarkan itu melalui media, dan Bobby berterima kasih karena telah membantu pemko Medan.

"Bagi yang terpapar,  kita haruskan untuk isoma dan makannya tidak ditanggung keluarganya, ini semua dibiayai Pemko Medan kalau warga Medan. Kalau yang terpapar keluarganya kita kasih suplay makanan sampai sembuh," ujarnya.

Dikatakannya, bahwa sudah 2 bulan Medan menjalani PPKM, untuk itu pihaknya mentrasformasi agar bisa hidup normal seperti biasanya. Sedangkan untuk program vaksinasi di kota Medan terus dioptimalkan.

Syaiful Ramadhan Desak Pemko Medan Revisi Perda Kepling

Syaiful Ramadhan Desak Pemko Medan Revisi Perda Kepling

PATIMPUS     Selasa, September 07, 2021  

PATIMPUS.COM - Tertangkapnya oknum Kepala Lingkungan (Kepling) dalam kasus pesta Narkoba, menunjukkan adanya kesalahan dalam rekruitment pemilihan kepling.

Menyoroti hal tersebut Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Medan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Syaiful Ramadhan sangat menyayangkan terjadinya hal tersebut. 

Menurutnya Kepling yang seharusnya menjadi contoh dan pengayom dimasyarakat justru melakukan hal yang bertentangan dengan hukum, untuk itu ia mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk segera merevisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Kepala Lingkungan.

Menurut Syaiful pada Dialog Lintas Pagi RRI Pro 1 Medan, Senin (6/9/2021). Ada beberapa persoalan yang disoroti perihal kepling, hal ini sering terjadi permasalahan sehingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Seperti pengangkatan kepling yang tidak melibatkan masyarakat dikarenakan adanya oknum Kelurahan atau Kecamatan mengambil tindakan sendiri dan pemberhentian kepling secara sepihak padahal kepling tersebut direkomendasikan masyarakat.

"Ya… Saya melihat menemukan adanya permasalahan kepling ini sehingga terjadi kegaduhan, terutama pada pengangkatan kepala lingkungan yang tidak melibatkan masyarakat dikarenakan adanya oknum Kelurahan ataupun Kecamatan melakukan tindakan sendiri dalam memilih kepling dan adanya pemberhentian sepihak padahal kepling tersebut rekomendasi dari masyarakat," ujar Syaiful.

Kedua hal tersebut dinilainya sering membuat kegaduhan di beberapa lingkungan. Selain itu Politisi PKS ini juga melihat adanya persoalan kriteria syarat pengangkatan kepling belum dijalankan dengan baik sesuai Perda yang telah dibuat, seperti salah satu syarat kepling yaitu calon kepling harus bebas dari narkoba, memiliki KTP yang berdomisili di lingkungan tersebut yang menurut temuan Syaiful tidak dilaksanakan dengan baik oleh oknum lurah atau camat.

Syaiful juga mendesak perlunya diterbitkan Perwal (Peraturan Walikota) tentang kepling ini agar kriteria syarat kepling bisa dijalankan dengan baik, menurutnya seharusnya setiap peng-SK-an kepling dengan 3 tahun periodenya bisa diperbaharui dengan dengan melampirkan syarat bebas narkoba sehingga hal tertangkapnya oknum kepling dalam pesta narkoba tidak terjadi lagi.

Bang SR sapaan akrab Syaiful Ramadhan, juga menyoroti permasalahan kepling seperti adanya sistem kerajaan. Menurutnya, adanya sistem kerajaan ini menjadi persoalan yang harus diperhatikan juga dan harus diubah. Sebab menurut temuannya yang didengarnya langsung dari aspirasi masyarakat saat melakukan reses tentang perda di beberapa lingkungan, kebanyakan masyarakat tidak menginginkan hal itu terjadi.

Menyikapi hal tersebut Syaiful menyuarakan perlunya ditambahkan dalam perda tersebut perioditasi masa jabatan kepling. Jika masa jabatan kepling 3 tahun dalam 1 periode, menurutnya 3 periode masa jabatan kepling sudah cukup, dan setelah itu harus diganti.

"Kita mendengar langsung aspirasi masyarakat, adanya sistem kerajaan dalam pengangkatan kepling dan masyarakat tidak menginginkan kerajaan tersebut. Untuk itu saya sudah menyuarakan perlunya dibuat periodeisasi masa jabatan kepling. Presiden saja 2 periode cukup, kalau kepling saya rasa 3 periode cukup lah," ujarnya.

Tertangkapnya oknum kepling dalam kasus narkoba dan adanya temuan persoalan-persoalan tersebut yang merupakan aspirasi masyarakat menjadi pertimbangan Syaiful untuk mendesak Pemko Medan agar melakukan revisi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 9/2017 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan.

Diakhir dialog, Syaiful yang juga Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Medan berharap dan mendorong Pemko Medan segera mengkaji ulang perda tentang kepling ini, melihat fakta di lapangan apa yang kurang agar ditambahi agar tidak menjadi polemik di masyarakat, dan ia juga meminta kepada lurah dan camat untuk tidak main-main dalam perda pengangkatan dan pemberhentian kepling ini dan perihal pengangkatan dan pemberhentian kepling harus merujuk kepada perda yang dibuat. Dan terakhir kepada masyarakat juga harus proaktif dalam menyuarakan aspirasinya khususnya perihal tentang perda kepling. (son)

Gudang di Tanjung Priok Terbakar

Gudang di Tanjung Priok Terbakar

PATIMPUS     Senin, September 06, 2021  

PATIMPUS.COM - Gudang di Jalan Agung Karya, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, hangus terbakar, Minggu (5/9/2021) jam 22.50 WIB.

"Objek kebakaran gudang c Dunex. Pengerahan 20 unit mobil pemadam," kata Humas Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta Mulat Wijayanto, dalam keterangan tertulis, Minggu (5/9/2021).

Mulat mengatakan, proses pemadaman masih berlangsung. Belum diketahui penyebab kebakaran.

Selain itu, belum ada laporan terkait korban jiwa maupun luka-luka.

"Situasi di lokasi perambatan sudah dapat di lokalisir. Saat ini masih menyala dan masih dalam penanganan oleh petugas," kata dia. (*)

PTPN II Diduga Isolir Kediaman Pensiunan

PTPN II Diduga Isolir Kediaman Pensiunan

PATIMPUS     Minggu, September 05, 2021  

PATIMPUS.COM - PTPN II diduga memanfaatkan anak dibawah umur dan oknum aparat, untuk menutup akses keluar masuk kediaman pensiunan di Kebun Helvetia, Dusu I Desa Helvetia, Labuhan Di, Delisersang, Kamis (2/9/2021).

Padahal saat itu LBH Medan sedang meminta jawaban Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Deliserdang tentang surat penolakan pengajuan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang diajukan oleh PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial.

"Jelas atas kejadian dihari yang bersamaan ini, kami sebagai kuasa hukum Masidi, dkk yang merupakan pensiunan PTPN II akan mendesak DLH Kabupaten Deliserdang untuk segera menjawab secara tertulis surat penolakan pengajuan studi AMDAL dari kami yang diajukan oleh PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial agar ditolak dan kami akan sangat merasa kecewa apabila ternyata pengajuan AMDAL tersebut dikabulkan oleh DLH Deliserdang, sebab bila dikabulkan akan berpotensi terjadi pelanggaran terhadap hak asasi dan hak warga negara pensiunan baik dari segi kesehatan, sosial, ekonomi dan lainnya, sehingga patut dan wajar apabila permohonan oleh PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial tidak dikabulkan," jelas Kepala Divisi SDA, LBH Medan Muhammad Alinafiah Matondang SH MHum kepada wartawa, Jum'at (3/9/2021).

Menurut Alinafiah, selain dilakukan pemagaran pada siang hari, pihak PTPN II juga melakukannya pada malam hari. Upaya itu mereka lakukan agar keluarga pensiunan terisolir atau tidak bisa keluar masuk di lahan tersebit. Beruntung upaya itu tidak berhasil sebab dihalangi oleh keluarga pensiunan dan dibantu oleh masyarakat sekitar.

"Apabila dari pihak PTPN II bersama dengan oknum-oknum militer tetap melaksanakan pemagaran rumah pensiunan yang mengakibatkan keluarga pensiunan itu tidak bisa lagi keluar masuk akses ke rumah dia, itu sama dengan pihak PTPN II dan oknum militer itu melakukan penyanderaan atau menahan mereka, sehingga berakibat kepada perampasan kemerdekaan bagi keluarga pensiunan itu. Nah perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 333 ayat 1 KUHP. Dan apabila itu terjadi, LBH Medan akan melakukan pengaduan ke pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara atas adanya dugaan tindak pidana tersebut," sebut Ali kepada wartawan.

Bahkan Ali juga menjelaskan selain kepada hukum pidana tersebut, tindakan perampasan kemerdekaan itu juga melanggar ketentuan Pasal 34 Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia. Selain itu juga dengan adanya dugaan keterlibatan anak-anak dalam melakukan pekerjaan pemagaran dan pembokaran rumah di lokasi perumahan pensiunan yang diawasi oleh PTPN II dan oknum militer itu juga melanggar Undang Undang pelindungan anak dan Undang Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia Pasal 64 tentang Eksploitasi Ekonomi terhadap Anak.

"Kami dari LBH Medan menyayangkan adanya dugaan keterlibatan anak-anak dibawah umur dalam melakukan pemagaran dan pembongkaran rumah di sebelah pensiunan, yang diawasi oleh pihak PTPN II dan oknum-oknum militer di lokasi kejadian sehinga ini jelas melanggar Undang Undang pelindungan anak dan Undang Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia Pasal 64 tentang Eksploitasi Ekonomi terhadap Anak," beber Ali kepada wartawan.

Ali juga sangat menyayangkan adanya dugaan keterlibatan beberapa oknum militer atas adanya dugaan perbuatan tindak pidana perlindungan anak terhadap Anak dan perampasan kemerdekaan terhadap keluarga pensiunan sebab sebagaimana yang telah diatur Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004. 

"Fungsi dan tugas TNI adalah menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa namun dalam hal ini oknum oknum militer ini telah melenceng dari tugas dan fungsinya dan bahkan terkesan dijadikan alat intimidasi terhadap Keluarga Pensiunan atas adanya perselisihan lahan dengan pihak PTPN II," sebut Ali.

Kembali lagi di jelaskan Ali tentang persoalan AMDAL yang diajukan oleh PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial agar tidak dikabulkan bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 lalu, pihak PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial mengiklankan pengumuman pada pemberitaan salah satu koran ternama di Kota Medan bahwa akan melakukan Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) terhadap areal lahan seluas 6,88 Ha dan luas Bangunan 33,901 meter kubik yang didalamnya termasuk areal tanah dan perumahan pensiunan karyawan yang tengah dihuni oleh pensiunan selama berpulan tahun secara terus menerus.

"Atas hal tersebut, Kami melakukan tanggapan dan permohonan penolakan persetujuan AMDAL yang ditujukan kepada 7 pejabat tinggi di Sumatera Utara yang berkompeten terkait AMDAL ini khususnya kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 22 Juli 2021 yang lalu, namun hingga saat ini LBH Medan belum mendapatkan balasan atau konfirmasi resmi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang bahwa AMDAL yang diajukan oleh PT. Kota Delimegapolitan Kawasan Residensial ini disetujui atau ditolak," ungkap Ali lagi. (*)

RS Colombia Asia Pastikan Tagih Biaya Pasien Covid Rp 87 Juta

RS Colombia Asia Pastikan Tagih Biaya Pasien Covid Rp 87 Juta

PATIMPUS     Kamis, September 02, 2021  

PATIMPUS.COM - Rumah Sakit Columbia Asia Medan membantah melakukan tagihan biaya ratusan juta terhadap pasien Covid-19 atas nama Ria Anjelia Siregar atas perawatannya di rumah sakit swasta ini, seperti informasi yang tengah beredar.

General Manager RS Columbia Asia Medan Deny Hidayat menyampaikan, yang ada ialah, tagihan pasien dilakukan, karena dari total biaya perawatan Rp456 juta, yang bisa dicover oleh Kemenkes adalah sebesar Rp366 juta, sehingga sisanya Rp87 juta menjadi beban pasien.

"Jadi tidak ada istilah kami mengejar keluarga untuk melakukan pembayaran," ungkapnya didampingi Direktur RS Colombia Asia Medan Prof dr Sutomo Kasiman dan Medical Service Manager dr Sabar Petrus Sembiring, Kamis (2/9/2021).

Lebih lanjut Deny menjelaskan, RS Columbia memang menerima segala jenis proses pembayaran Covid-19 baik asuransi, korporasi, pribadi maupun kemenkes. Jadi, kata dia, pasien dapat memilih mau menggunakan sektor dan jaminan seperti apa dalam perawatan yang ingin diterimanya. 

"Itu menjadi hak dari pada si pasien sendiri dan kita hanya mengakomodir berdasarkan permintaan pasien. Dalam hal kasus ini, pasien datang bersedia untuk membayar pribadi," jelasnya.

Selain itu, lanjut dia, proses pelayanan kesehatan di RS Columbia mulai dari setiap tindakan dan pengobatan yang diberikan kepada pasien akan selalu dimintakan persetujuan kepada keluarga. Karena, tanpa adanya persetujuan, tegasnya, pihaknya tidak bisa melakukan apa-apa.

"Jadi selalu kita komunikasikan kepada keluarga pasien bila ada prosedur, obat dan tindakan berbeda berdasarkan kondisi klinis kepada keluarga pasien untuk meminta persetujuan. Dan kami juga memiliki prosedur pemberitahuan jumlah tagihan setiap hari, sehingga pasien tahu seperti apa mereka punya biaya selain kondisi kesehatan sendiri," ujarnya.

Sementara itu, terhadap klaim biaya Kemenkes, Deny mengatakan, juga memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi pasien agar pihaknya bisa jaminkan. Karenanya, dari total biaya tersebut, biaya sebesar Rp87 juta menjadi tagihan kepada pasien. "Itu lah kejadian yang sebenarnya," ucapnya.

Deny menceritakan, pasien sendiri datang ke RS Colombia atas rujukan RS lain pada 27 Juli dengan keadaan cukup kritis. Namun setelah dirawat selama sekitar 20 hari, tepatnya pada 19 Agustus 2021, pasien meninggal dunia.

Sebelum perawatan, sambung dia, keluarga pasien juga telah menyimpan deposito sebesar Rp166 juta. Namun ujar Deny, karena pembiayaan semakin membesar, RS menawarkan agar tagihan ditagihkan ke Kemenkes saja.

"Jadi kami sudah memberikan solusi yang terbaik dan pasien setuju," sebutnya.

Selanjutnya, lantaran keluarga sedang berduka karena meninggalnya pasien, pihaknya pun memberikan waktu selama 2 minggu untuk kembali datang menyelesaikan segala administrasi yang dibutuhkan untuk klaim biaya ke Kemenkes. Begitu juga dengan pemotongan deposito sesuai dengan biaya yang tidak ditanggung Kemenkes tersebut.

"Karena tanpa suami menandatangani itu tidak bisa kami klaimkan ke kemenkes," imbuhnya. 

Akan tetapi, timpal Deny, beredar kabar dari keluarga pasien jika RS Columbia menagihkan biaya ratusan juta kepada mereka. Hal ini yang sangat disayangkan oleh pihaknya. 

"Bahwa pasien memilih membayar diawal itu tidak bisa kita cegah, mungkin  diawal tidak berpikir biaya sebesar itu sehingga bersedia membayar pribadi," terangnya.

Deny menambahkan, memang untuk pasien Covid-19 tidak semata-mata biaya perawatannya akan langsung ditutupi oleh Kemenkes. Karena sebetulnya aturan dan kondisi klinis tertentu yang harus dimiliki pasien, sehingga biaya bisa diklaimkan. 

"Yang 87 juta tidak bisa diklaimkan karena pasti akan ditolak. Tapi yang perlu jadi perhatian di rumah sakit manapun, bahwa ada tindakan yang tidak ditanggung Kemenkes akan menjadi tanggungan pribadi pasien. Dan itu berlaku bagi seluruh RS di dunia dan Indonesia," pungkasnya. (*)

Gangguan Tuli Bisu Dapat Diatasi Dengan Stem Cell

Gangguan Tuli Bisu Dapat Diatasi Dengan Stem Cell

PATIMPUS     Kamis, September 02, 2021  

PATIMPUS.COM - Ada harapan baru bagi penderita difabel. Untuk penanggulangan gangguan tuli bisu, dapat diatasi dengan terapi Stem Cell. Cara ini diharapkan bisa menggantikan tindakan operasi yang memakan biaya Rp300 juta lebih. 

"Saya baru menguji penelitian S3, Dr. Indri Spesialis THT. Saya juga promotor, pembimbingnya, kita menghasilkan temuan baru cara penanggulangan orang tuli bisu. Selama inikan orang tuli bisu itu bisa menggunakan alat bantu dengar, tapi kalau berat harus dilakukan operasi. Kalau operasi alatnya saja Rp300 juta, belum lagi operasinya. Sekarang kita meneliti bahwasanya Stem Cell ada harapan menggantikan operasi itu," kata Prof. Dr. dr. Delfitri Munir, Sp.THT-KL(K) dari KOMDA PGPKT (Komite Daerah Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian) Sumut, Kamis (2/9/2021).

Dalam penelitian dr. Indri, Sp-THT tersebut, Stem Cell yang dipakai dari vulva gigi susu, berhasil diubah menjadi sel-sel rambut yang ada di koklea di telinga. "Orang nggak bisa dengar karena sel rambut itu tidak tumbuh atau sangat minimal sekali tumbuh. Nah, kita bisa menumbuhkan itu dari sel vulva gigi susu, yang di dalam itu diambil lalu dipicu dengan bahan-bahan tertentu, maka jadi sel syaraf rambut di koklea di telinga, pengganti yang tak tumbuh," imbuhnya.

Menurutnya, secara empitro laboratorium, penelitian dr. Indri Sp-THT itu sudah berhasil mengubah sel dari vulva gigi menjadi sel-sel rambut yang ada di koklea di telinga. "Ini jadi harapan besar karena memang angka tuli bisu ini cukup besar, 1 dari 1000 kelahiran itu berisiko mengalami tuna rungu dan lebih kurang 5000 anak-anak yang lahir setiap tahun tuli bisu. Maka SLB kita setiap kab/kota tidak pernah sepi muridnya," ungkapnya.

Diharapkannya, penemuan dr. Indri Sp-THT ini jadi penelitian awal, kemudian bisa dilanjutkan dengan binatang percobaan. "Diharapkan terapi Stem Cell bisa menggantikan operasi. Kalau operasi biayanya mahal. Kemudian komplikasi operasi, karena operasi dekat syaraf muka kalau kena bisa mencong terus itu. Kalau terapi stem cell tidak seperti itu, kita suntikkan melalui darah atau kita kateterkan sampai ke daerah telinga, maka tumbuh rambut-rambut di koklea dan macam orang normal," tuturnya. 

Namun, lanjutnya, baik tindakan operasi dan terapi Stem Cell ini dilakukan saat usia bayi tuna rungu di bawah dua tahun atau di bawah satu tahun. "Stem sell disuntikkan di bawah dua tahun atau dibawah satu tahun. Di atas dua tahun itu udah kecil kemungkinan bisa kembali mendengar, maka sebaiknya tindakan operasi atau penyuntikan Stem Cell sebelum dia mulai berbicara. Apalagi dilakukan saat dewasa itu tidak mungkin, karena dia sudah terbiasa menggunakan bahasa isyarat," ungkapnya lagi.

Dia juga mengharapkan, adanya laboratorium Stem Cell lengkap di USU. Laboratorium Stem Cell di USU baru sebagian alat-alatnya. Jika laboratorium kita ada maka jauh lebih mudah, dan Stem Cell bisa dipakai dari mana saja, kalau dr Indri dari vulva gigi, dari tali pusat orang juga bisa, itu bisa dipakai untuk siapapun. Ternyata tali pusat itu tidak direject. Inilah kita sedang berupaya karena alat USU baru separuh jalan, mudah-mudahan rektor sekarang bersemangat untuk itu," tuturnya.

Dia menyarankan, bayi baru lahir harus diskrining secara dini untuk mengetahui apakah mengalami gangguan pendengaran atau tidak. 

"Harus dilakukan secara dini, karena bayi tuna rungu itu tidak semua butuh operasi atau terapi Stem Cell, tetapi bisa hanya dengan alat bantu dengar namun harus dilakukan secara dini," sarannya.

Ditambahkannya, sejak 2010, Komda PGPKT sudah keliling ke kab/kota untuk mengajarkan bidan cara skrining dini pendengaran bayi. "Kita ajarkan ke bidan. Bayi baru lahir inikan dimandikan oleh bidan. Pada hari ke lima belas, minggu kedua dilakukan tes sederhana. Bunyikan aja gelas dengan sendok, kalau normal dan mendengar bayi akan bereaksi, kalau si bayi tenang-tenang aja, berarti ada gangguan, baru dibawa ke dokter THT untuk memastikan kerusakan," tambahnya. (*)