Tantangan Perluasan Digitalisasi Layanan Kesehatan Program JKN-KIS

Tantangan Perluasan Digitalisasi Layanan Kesehatan Program JKN-KIS

PATIMPUS     Kamis, Oktober 14, 2021  

PATIMPUS.COM - Kondisi pandemi Covid-19 menuntut seluruh aspek kehidupan untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang terjadi, termasuk dalam aspek pelayanan kesehatan.   Pemanfaatan digitalisasi dalam layanan kesehatanpun tidak dapat dielakkan. Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti dalam Kegiatan Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan Tahun 2021, Kamis (14/10).

“BPJS Kesehatan juga senantiasa mendorong penerapan digitalisasi pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat sejumlah tantangan diantaranya ketersediaan akses jaringan komunikasi data, sarana dan prasarana dan tentu bagaimana efektivitas dan mutu atas layanan yang diberikan. Untuk itu sangat diperlukan kolaborasi antara semua pihak untuk menjawab tantangan tersebut,” kata Ghufron.

Ghufron mengungkapkan, layanan digital yang diterapkan tentu akan berdampak pada efisiensi dan efektivitas biaya karena proses bisnisnya menjadi lebih sederhana. BPJS Kesehatan telah mengembangkan berbagai inovasi dan terobosan berbasis teknologi informasi untuk menunjang penyelenggaraan Program JKN-KIS. 

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Achmad Yurianto mengungkapkan, berbagai terobosan layanan kesehatan berbasis teknologi informasi yang dikembangkan BPJS Kesehatan diharapkan dapat berdampak pada kualitas layanan, penguatan sarana dan prasarana, serta perubahan budaya dan perilaku masyarakat di era digitalisasi.

“Pandemi Covid-19 mendorong kita untuk berbenah dalam pemanfaatan teknologi informasi. Digitalisasi bukan barang baru namun merupakan keharusan. Namun tantangannya bukan hanya pada sisi infrastruktur, tetapi juga menyentuh perubahan perilaku dan budaya untuk menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi. Sehebat apapun yang dibangun tanpa peran aktif dan perubahan budaya individu tidak akan terwujud,” kata Yurianto.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy dalam keynote speech mengatakan, tantangan digitalisasi layanan harus didukung oleh kualitas pengelolaan data. Validasi data yang dibentuk bagi pengelola layanan digital harus bisa dipertanggungjawabkan serta berkualitas.

“Dengan begitu manfaat dari digitalisasi layanan diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi kualitas layanan. Lebih jauh, dengan kualitas data yang mumpuni akan membentuk Big Data yang berkualitas dan membantu Pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan ke depannya,” kata Muhadjir.

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh fasilitas kesehatan, asosiasi fasilitas kesehatan, serta asosiasi profesi secara daring ini, Direktur Mutu dan Akreditasi Ditjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Kalsum Komaryani, menjelaskan berbagai upaya yang dilakukan Kementerian Kesehatan menjawab tantangan digitalisasi bidang kesehatan di Indonesia.  Menurut Kalsum, pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang kesehatan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan. 

“Isu ketahanan kesehatan di masa pandemi Covid 19 memang salah satu fokus Kementerian Kesehatan saat ini. Digitalisasi menjadi peluang untuk memutus rantai penularan virus, dari sisi pembiayaan juga lebih efektif. Ketersediaan regulasi salah satu tantangan dalam implementasi digitalisasi layanan kesehatan,” kata Kalsum. 

Dalam kesempatan yang sama Plt. Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ismail, menyebut Pemerintah terus berupaya menghadirkan infrastruktur jaringan sampai ke pelosok wilayah Indonesia. Pemerintah kini tidak hanya bisa menunggu perusahaaan operator, namun juga berinisiatif dan telah menganggarkan pembangunan jaringan internet (signal 4G) seluruh desa di Indonesia. Targetnya akhir tahun 2022 seluruh desa di Indonesia sudah dapat mengakses signal 4G.

“Diharapkan upaya tersebut juga akan mengakomodir kebutuhan  jaringan internet seluruh fasilitas kesehatan. Kominfo bekerja keras menuntaskan isu infrastruktur ini. Namun kami mengimbau, bahwa pimpinan fasilitas kesehatan juga mulai membangun kultur digitalisasi ini di wilayahnya,” kata Ismail. 

BPJS Kesehatan sendiri, terus melakukan upaya perbaikan layanan melalui digitalisasi layanan kesehatan antara lain dengan mengurangi antrean pelayanan melalui pemanfaatan face recognition dan teknologi artificial intelligence, antrean elektronik yang terkoneksi dengan aplikasi Mobile JKN, display informasi ketersediaan tempat tidur, display informasi jadwal operasi di rumah sakit dan yang terbaru adalah simplifikasi rujukan pelayanan hemodialisa serta thalasemia di rumah sakit. Dari sisi administrasi klaim, BPJS Kesehatan juga telah mengembangkan e-Claim Primer, Virtual Claim (V-Claim), Verifikasi Digital (Vidi), dan Digitalisasi Audit Klaim (Defrada).

Dalam pertemuan tersebut, BPJS Kesehatan juga memberikan apresiasi kepada fasilitas kesehatan paling berkomitmen dalam terhadap mutu pelayanan bagi peserta JKN-KIS, sebagai berikut :

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama :

a.    Kategori Puskesmas : 

1.    Puskesmas Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur
2.    Puskesmas Temon I, Kabupaten Kulon Progo
3.    Puskesmas Plaju, Kota Palembang
b.    Kategori Klinik Pratama : 
1.    Klinik Citra Medika 2, Kota Medan
2.    Klinik Mercubaktijaya, Kota Padang
3.    Klinik Amalia, Kabupaten Muara Enim
c.    Kategori Dokter Praktik Perorangan : 
1.    Dr. Mutiara Dian Puspita Rini, Kabupaten Kudus
2.    Dr. Wiyogo, Kota Medan
3.    Dr. Fauzul Wildan Suaidi, Kota Batu
d.    Kategori Dokter Gigi : 
1.    Drg. Suhodo, Kabupaten Temanggung
2.    Drg. Anjar Ariansyah Sejati, Kota Jayapura
3.    Drg. Juniati Bandaso, Kabupaten Toraja
e.    Kategori RS D Pratama : 
1.    RSP Gerbang Sehat Mahalu, Kabupaten Mahakam Ulu
2.    RSUD Pratama Reda Bolo – Kabupaten Sumba Baray Daya
3.    RS D Pratama Kabupaten Nias Utara, Kabutapen Nias Utara

Rumah Sakit :

a.    Kategori RS Tipe A : 

1.    RSU Bhayangkara Tingkat I R Said Sukanto, DKI Jakarta
2.    RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, Bandar Lampung
3.    RS Jiwa Tampan, Pekanbaru
b.    Kategori RS Tipe B :
1.    RSUD Kabupaten Jombang, Jawa Timur
2.    RSUD Budhi Asih, DKI Jakarta
3.    RSUD Dr. Rubini Mempawah,  Kalimantan Barat
c.    Kategori RS Tipe C : 
1.    RSU Pamanukan Medical Center, Jawa Barat
2.    RSU Islam Kustati, Jawa Tengah
3.    RSUD Dr. Rubini Mempawah, Kalimantan Barat
d.    Kategori RS Tipe D : 
1.    RS Islam Aisyiyah Nganjuk, Jawa Timur
2.    RS PKU Muhammadiyah Sragen, Jawa Tengah
3.    RSU Permata Blora, Jawa Tengah
e.    Kategori Khusus 
1.    Kategori Presentasi Terbaik – RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, Bandar Lampung
2.    Kategori Kerjasama Terbaru – RS Provita Jayapura
****
Informasi lebih lanjut hubungi:
Humas BPJS Kesehatan       
BPJS Kesehatan Kantor Pusat           
BPJS Kesehatan Care Center 165   
Website :www.bpjs-kesehatan.go.id

Oknum Penyerobot Lahan Puncak Laut Tawar Usir Polisi

Oknum Penyerobot Lahan Puncak Laut Tawar Usir Polisi

PATIMPUS     Rabu, Oktober 13, 2021  

PATIMPUS.COM - Sikap arogan AM, oknum diduga penyerobot lahan wisata Puncak Laut Tawar ditunjukkan bukan hanya kepada warga tapi juga kepada anggota Polri yang menyambangi lokasi.

Saat itu polisi dari Polsek Saribudolok mendatangi lokasi Puncak Laut Tawar di Dusun Hoppoan Desa Sinar Naga Mariah Simalungun untuk melakukan olah TKP kasus pemukulan penjaga kantin Vetty Bangun oleh AM Cs.

Namun AM yang saat itu sedang bekerja mendozer lahan mengusir polisi yang datang. Ia sempat terlibat adu mulut dan tidak terima dengan kedatangan polisi tersebut.

"Apa polisi datang, urusan apa, ini tanahku. Tidak ada yang bisa masuk sembarangan tanpa izin," kata AM dengan nada tinggi.

Polisi kemudian menjelaskan maksud kedatangan mereka untuk melakukan olah TKP kasus pemukulan yang diduga dilakukan AM dan rekannya, namun AM tidak terima.

"Ini jelas-jelas tanahku, buktinya sejak ku pasang Plank ini tidak ada yang berani datang. Semua orang kutunggu di lapangan, kalau memang ada suratnya, datanglah bawa kemari. Setiap hari kutunggui orang datang bawa surat. Nggak ada urusan kalian kemari, Pulanglah kalian. Ini jelas-jelas tanah PT kami," ucapnya sama polisi.

Warga yang bekerja di lahan tersebut, Avensius Girsang menyatakan tanah puncak itu tidak pernah terjadi jual beli termasuk sewa-menyewa dengan PT SPS.

Bahkan, kata dia, PT SPS sudah pernah ditegur oleh pihak Kecamatan dan Kepala Desa melalui surat resmi, namun tetap diabaikan.

PT SPS malah mempromosikan daerah itu dengan nama baru dan gencar melakukan pembangunan. Mereka juga mengiklankan tanah di lokasi untuk dibangun villa.

Sebelumnya, AM telah dilaporkan oleh pemilik tanah Puncak Laut Tawar, Karya Bhakti atas dugaan penyerobotan lahan, 6 Oktober 2021.

Dalam laporan yang bernomor surat STPL/178/X/2021/SPKT/RES SIMALUNGUN/POLDA SUMUT tertanggal 6 Oktober 2021 itu, Karya Bhakti melaporkan oknum yang berinisial AM tersebut atas peristiwa pelanggaran pidana UU No 1 tahun 1946 tentang KUHP pasal 385 yang terjadi pada tanggal 14 September 2021 di Dusun Hapoan Naga Meriah, Kabupaten Simalungun.

Sementara pada Senin (11/10) AM juga telah dilaporkan ke Polsek Saribudolok atas dugaan penganiayaan yang dilakukan kepada penjaga kantin Vetty Bangun.

Dalam laporan bernomor STPL-KB/28/X/2021/SPKT/POLSEK SARIBUDOLOK/POLRES SIMALUNGUN/POLDA SUMUT tertanggal 11 Oktober 2021 itu Vetty melaporkan JM alias AM atas penganiayaan yang dialaminya pada Sabtu 2 Oktober pukul 07.45. Akibat penganiayaan itu Vetty menderita beberapa luka pada tubuhnya. (*)

Warga Kampung Aur Keluhkan Lampu Penerangan Lingkungan

Warga Kampung Aur Keluhkan Lampu Penerangan Lingkungan

PATIMPUS     Rabu, Oktober 13, 2021  

PATIMPUS.COM - Warga Kampung Aur, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, mengeluhkan padamnya lampu lingkungan selama 2 pekan akibat putusnya bola lampu.

Hal itu terungkap saat perwakilan warga Kampung Aur terdiri dari Aliansi Masyatakat Peduli Sungai Deli dan Lingkungan Laskar Bocah Sungai Deli (Labosude) bersilaturahmi dengan Anggota DPRD Kota Medan Fraksi PKS Syaiful Ramadhan, pada Senin (11/10/2021) lalu..

Budi Bahar Young selaku pendiri Labosude Sumut bersama rombongan memaparkan beberapa point, ia menyampaikan keluhan warga tentang lampu penerangan di lingkungannya sudah 2 pekan mati sehingga lapangan sebagai sentral aktifitas warga di depan Masjid Jami' Aur tersebut gelap.

Budi Labosude dan kawan-kawan sudah melaporkan matinya lampu penerangan tersebut kepada Kepala Lingkungan IV, Yahdi Sabil, tapi sudah mau pekan 3 lampu tersebut masih mati. 

Budi juga meminta agar lampu penerangan ditambah 2 tiang lagi di 2 titik di lapangan depan masjid tersebut.

Selain itu, Budi juga berharap agar bantaran Sungai Deli mendapat perhatian pemerintah agar dipercantik dengan pinggiran sungai dibuat menarik dengan dicat warna-warni, selain itu ia berharap agar di pinggiran Sungai Deli dibuat kamar jongkok, yang ukurannya pas separuh badan.

Menurutnya perlunya kamar jongkok agar masyarakat bisa beraktifitas mencuci atau pun BAB agar tidak terlihat orang.

"Yah kita berharap agar dibuatlah kamar jongkok, yang bangunannya tidak perlu tinggi, setidaknya separuh badan dan dipercantik dengan hiasan warna-warni sehingga warga yang melakukan aktifitas di sungai saat jongkok tidak terlihat dari luar," jelas Budi.

Budi dan rombongan berharap diadakannya pengadaan rumah tanggap bencana dengan dilengkapi fasilitas alat tanggap bencana baik kebakaran maupun banjir. Juga diadakan pelatihan tanggap bencana agar warga bisa mengantisipasi bencana banjir dan kebakaran.

Budi Labosude juga menyoroti adanya oknum yang mengukur lingkungan tempat tinggalnya sepanjang 20m dari sungai ke lapangan tanpa didampingi kepala lingkungan. Padahal menurut aturannya tidak sepanjang itu dan pengukuran itu tanpa ada sosialisasi ke warga.

Dalam hal tersebut ia merasa kecewa pada pemerintah kelurahan yang tidak mensosialisasikan hal tersebut. Ia juga kecewa karena tidak adanya sosialisasi dari pemerintah setempat tentang alokasi Dana Desa dan Program Bedah Rumah.

Sementara itu Politisi Muda PKS, Syaiful Ramadhan juga sangat mengapresiasi dan berterimakasih kepada Labosude yang telah mampir di rumah aspirasi rakyat. 

Syaiful menjelaskan bahwa aspirasi yang disampaikan kepadanya seputar masalah sungai sudah disuarakan PKS. Pada permasalahan sungai Syaiful mengatakan terkendala pada kewenangan, mengingat permasalah sungai ini kewenangan dari Pusat melalui BWS.  

Syaiful tahu tugas mereka amat berat, jadi ia sudah mengingatkan kepada mereka dan juga pemborong agar berhati-hati dan jangan menyakiti rakyat. Syaiful tahu pekerjaan mereka amat berat dan berisiko karena selalu berhadapan sama mafia. 

PKS juga telah menyuarakan untuk mengingatkan agar Pemko Medan lebih memperhatikan pelayanan yang baik buat masyarakat. Seperti yang terjadi kericuhan di wisata Danau Siombak dan juga telah mengingatkan Pemko Medan untuk memperhatikan generasi muda dengan membuat program pembinaan yang bisa menghasilkan pendapatan bagi anak-anak muda. 

Misalnya youtube, dari youtube anak-anak muda bisa menghasilkan uang. Jadi semestinya Pemko Medan bisa memfasilitasi peralatan untuk pembinaan dan pelatihan digital tersebut agar anak-anak muda di Kota Medan ada aktifitas positif dan menghasilkan, sehingga bisa membantu Pemko mengurangi pengangguran.

Saat membicarakan masalah banjir, PKS juga sudah menyuarakan agar persoalan banjir jangan sampai merugikan masyarakat, dan saat ini pemko sedang menjalankan program normalisasi sungai di Sungai Bedera.

Diakhir Syaiful juga berterimakasih atas silaturahmi audiensi ke rumah rakyat ini dan aspirasi yang disampaikan Labosude telah menjadi agenda yang disuarakan PKS di DPRD untuk kepentingan masyarakat. 

"Alhamdulillah, terimakasih atas silaturahim audiensi saudara-saudara dari Labosude ke rumah aspirasi rakyat ini, Aspirasi saudara semua akan kita sampaikan nantinya. Dan beberapa aspirasi saudara semua, alhamdulillah sudah di suarakan PKS dan diperjuangkan PKS," ujar syaiful. (son)

Vaksinasi Covid-19 Sumatera Barat Terendah Se Indonesia, Menkes Turun Tangan

Vaksinasi Covid-19 Sumatera Barat Terendah Se Indonesia, Menkes Turun Tangan

PATIMPUS     Rabu, Oktober 13, 2021  

PATIMPUS.COM - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, meminta Provinsi Sumatera Barat meningkatkan vaksinasi Covid-19, sebab ranah minang ini termasuk satu dari tiga daerah dengan realisasi vaksin terendah di Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 10 Oktober 2021, dari total 4.408.509 sasaran vaksinasi di Sumatera Barat, baru 1.114.877 orang atau 25.29% yang disuntik vaksin dosis pertama dan 568.327 orang atau 12.89% yang sudah mendapatkan dosis lengkap. 

Ini menjadi perhatian dari pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk mengejar target vaksinasi Covid-19 di Sumbar. 

“Kalau saya lihat, di Sumbar target yang divaksinasi ada 4,4 juta yang sudah divaksinasi dosis pertama 1,1 juta, dosis kedua sekitar 560 ribu. Jadi saya minta tolong semua diajak untuk divaksinasi, ini bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga orang lain,” kata Menkes disela kunjungannya ke Kota Padang, Sumatera Barat pada Selasa (12/10).

Tak dapat dipungkiri, serapan vaksinasi yang rendah salah satunya karena masih adanya keraguan, kekhawatiran bahkan ketakutan ditengah masyarakat mengenai vaksin Covid-19. Padahal, pemberian vaksin Covid-19 memiliki banyak manfaat diantaranya meningkatkan kekebalan tubuh dari paparan Covid-19 serta mencegah mutasi baru dari Covid-19.

Selain itu, vaksin Covid-19 yang disuntikkan kepada masyarakat sudah melalui serangkaian pengujian ketat, sehingga dipastikan aman, bermutu dan berkhasiat. 

Menurut Menkes, langkah pertama yang bisa dilakukan untuk menggenjot target vaksinasi dimulai dengan meyakinkan diri sendiri terhadap vaksinasi Covid-19. Langkah selanjutnya, meyakinkan orang terdekat seperti anggota keluarga, teman, tetangga dan masyarakat luas mengenai manfaat vaksinasi serta dampak dari pemberian vaksin Covid-19. 

Menkes meyakini melalui metode ini, masyarakat akan bersedia divaksinasi setelah melihat orang-orang terdekatnya divaksin. 

“Saya harapkan yang sudah divaksinasi mengajak orang-orang terdekatnya juga untuk divaksin, karena itu penting. Semakin banyak yang divaksin, makin naik antibodinya. Tingkat keparahan akan turun,” tuturnya. 

Selain menggencarkan vaksinasi, Menkes juga berpesan agar kegiatan 3T yakni Tracing, Testing dan Treatment serta penegakkan 3M juga diperkuat sebagai bagian untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 ditengah masyarakat. 

“Vaksinasi dipercepat, prokes dijalankan, surveilans dipercepat, itu yang perlu kita siapkan sebelum Januari,” pungkasnya. 

Penjaga Kantin Ikut jadi Korban Arogansi Oknum Penyerobot Puncak Laut Tawar

Penjaga Kantin Ikut jadi Korban Arogansi Oknum Penyerobot Puncak Laut Tawar

PATIMPUS     Senin, Oktober 11, 2021  

PATIMPUS.COM - Tindakan oknum berinisial AM dan rekan-rekannya di lahan wisata Puncak Laut Tawar semakin menjadi. Setelah dilaporkan ke polisi pun mereka tidak pernah berhenti merusak dan membangun lokasi tersebut. 

Bahkan wanita penjaga kantin di lokasi pun ikut menjadi korban tindakan barbar AM Cs. Akibatnya, wanita bernama Vetty Nopersia Br Bangun (VNB) itu melaporkan AM Cs ke Polsek Saribudolok. 

Kepada wartawan Senin (11/10) Vetty menjelaskan tindakan barbar itu terjadi pada Jumat (1/10) sore, pulangnya beberapa pekerja di Puncak Laut Tawar yang diduga "diongkosi" untuk pulang Kampung, VNB tetap dalam pendiriannya tidak mau pulang, setelah di desak AM, selain omongam kasar, tindakan peecehan pun terjadi dengan memukulinya beberapa kali disaksikan rekan Vetty yakni JRT dan KS. 

Setelah kejadian, beberapa hari Vetty masih berada dalam tenda menunggu jemputan dari rekannya. Kemudian, AM tetap menerornya dengan menyuruhnya segera angkat kaki dari lokasi. 

Padahal sebelumnya, kata Vetty selama ini AM diperlakukan sebagai pelanggan kantin biasa, namun hari itu tiba-tiba AM menjadi kasar, memang AM terlihat membawa Tuak Satu Jeregen. 

Vetty mengatakan kekerasan yang dialaminya menyebabkan luka hingga akhirnya pada hari ini, Senin (11/10 ) ia mendatangi Puskesmas  dan mengadukan perbuatan AM ke Polsek Saribudolok. 

Selanjutnya petugas Polsek mendampingi untuk visum di Puskesmas Tiga Raja, selanjutnya mengadakan olah TKP di Puncak Laut Tawar. 

Begitupun, di lokasi AM Cs tetap bekerja mendozer lahan Pak Karya Bhakti Purba, juga ikut mendozer Lahan milik Avensius Girsang penduduk asli Huta Hoppoan. 

Marjan Girsang, juga ikut mengelola Bukit Sinarta,  3 tahun lalu oknum PT SPS itu juga sempat memenjarakannya berserta 8 warga lainnya, dalam kasus yang berbeda. 

Wisata Puncak Laut Tawar kini sudah diklaim PT SPS dan mempromosikannya di media sosial dengan nama yang baru. (*)

Knalpot Blong Dan Balap Liar Dirazia Aparat Gabungan

Knalpot Blong Dan Balap Liar Dirazia Aparat Gabungan

PATIMPUS     Senin, Oktober 11, 2021  

PATIMPUS.COM - Polres Dairi bersama Kodim 0206/Dairi dan Satpol PP, menggelar patroli serta razia balap liar dan knalpot blong, Sabtu (09/10/2021) Malam.

Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) tersebut menindaklanjuti perintah Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Sitinjak MSi dan dipimpin Wakapolda Dairi, Kompol David P Silalahi.

Adapun titik kegiatan dimulai dari Jalan Sisingamangaraja, Jalan Pakpak, Jalan Sulang Silima, Jalan FL Tobing dan Jalan Ahmad Yani.

Selain melakukan razia Prokes di cafe dan tempat berkumpulnya warga pada malam hari, petugas  menghimbau untuk segera membubarkan diri dan pulang ke rumah. Selanjutnya petugas melalukan razia balap liar dan knalpot blong di depan Mapolres Dairi Jalan Sisingamangaraja.

Kapolres Dairi AKBP Wahyudi Rahman SH SIK MM, melalui Kasubbag Humas Iptu Donni Saleh mengatakan, patroli gabungan  yang dilaksanakan bertujuan ini menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di Kabupaten Dairi.

"Juga untuk menanggapi laporan dan keluhan masyarakat yang resah, karena adanya balap liar dan maraknya penggunaan knalpot blong yang menimbulkan suara bising yang sangat mengganggu," kata Donni.

Disebutkan Donni, sebanyak 12 unit sepeda motor yang menggunakan knalpot blong terjaring dalam kegiatan itu. "Setelah dilakukan penindakan berupa tilang, sepeda motor  diamankan ke Mapolres Dairi," sebutnya. (*)

Angka Cerai Tinggi, PKS Maimun Lounching Program Pemberdayaan Wanita

Angka Cerai Tinggi, PKS Maimun Lounching Program Pemberdayaan Wanita

PATIMPUS     Minggu, Oktober 10, 2021  

PATIMPUS.COM - Tingginya angka perceraian serta kenakalan di kalangan remaja, terutama di kota-kota besar seperti kota Medan perlu perhatian serius. 

Untuk menjawab tantangan dari fenomena tersebut, Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga Partai Keadilan Sejahtera (BPKK PKS) Medan Maimun sebagai partai dakwah mengambil peranan dengan mengadakan Lounching Sekolah Ibu dan Sekolah Pra nikah pada Sabtu (09/10/2021) tepatnya di Jalan Brigjen Katamso Gg. Rakyat lingkungan 4 Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun

Menurut pandangan BPKK PKS Maimun salah satu hal penting untuk menekan angka tersebut adalah memberikan ilmu dan pemahaman yang menyeluruh kepada para ibu-ibu dan pasangan yang usianya siap untuk menikah pada masa pra nikah sehingga mendapat solusi bagaimana menjalankan hubungan rumah tangga dan mendidik anak dengan baik.

Berkaitan dengan hal tersebut, Selain untuk membantu pemerintah dalam upaya menekan tingginya angka perceraian dan kenakalan remaja tersebut, PKS Maimun Hadir dengan program pemberdayaan perempuan yaitu Sekolah Ibu dan Sekolah Pranikah.

Program sekolah ibu dan sekolah pra nikah ini akan berjalan selama 6 bulan untuk tiap angkatan. BPKK PKS Medan Maimun telah membuka pendaftaran untuk ibu-ibu dan usia pra nikah untuk belajar bersama dengan mendatangkan pakar psikologi, kesehatan dan keluarga serta bidang ilmu yg dianggap perlu. 

Ketua Bidang BPKK DPC PKS Medan Maimun, Hj Vebby Hardanova ST menjelaskan progran ini merupakan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pentingnya mengikuti program tersebut untuk merajut keluarga yang Samawa (Sakinah, Mawaddah, dan Warohmah).

Program ini akan dilaksanakan pada Bulan November 2021. Untuk sekolah pranikah di Tanggal 7 Nobember 2021 dan Sekolah Ibu tanggal 21 November 2021 di Jalan. Warni No 16, Kelurahan Sukaraja.

"Hari ini merupakan lounching program Sekolah Ibu dan Sekolah Pra Nikah, kita dari BPKK PKS Maimun sosialisasikan kegiatan ini kepada masyarakat, Kita akan buat serentak disatu tempat untuk sekolah pranikah di tanggal 7 November 2021 dan Sekolah Ibu tanggal 21 November 2021 di jalan Warni no 16, Kelurahan Sukaraja," jelas Veby.

Program pemberdayaan Perempuan dan Keluarga ini diharapkan setelah belajar di Sekolah Ibu dan Sekolah Pranikah para alumni dari sekolah tersebut nantinya bisa menjalankan bahtera rumah tangganya dengan lebih terpola dan tertata. Sehingga melahirkan keluarga sakinah mawadah warohmah, hingga alumni-alumni tersebut bisa jadi tauladan di masyarakat sekitarnya serta menularkan ilmu-ilmu yang di dapat kepada masyarakat sekitarnya, dan akhirnya makin banyak keluarga yang menjalankan dengan pola yang benar akan memperkecil masalah-masalah yang terjadi di rumah tangga serta masyarakat.

Acara launching Sekolah ibu dan sekolah pra nikah ini di buka langsung oleh Ketua BPKK DPD PKS Kota Medan, Doni Hardiani SPd MPsi. Pada kesempatan tersebut Doni Hardiani SPd, MPsi. menjelaskan bahwa peran wanita sebagai pondasi negara dan Sebaik-baik wanita adalah wanita Sholeha. Jadi Bpkk mengadakan sekolah ibu dan pranikah ini berguna untuk mempersiapkan ibu yang Sholehah dan mempersiapkan anak-anak gadis yang belum menikah untuk siap membentuk keluarga sakinah mawadah warohmah.

"Wanita adalah pondasi negara, sebaik-baik wanita yaitu wanita sholeha. Jadi sekolah ibu dan sekolah pranikah ini sangat baik untuk mempersiapkan ibu tangguh lagi sholeha serta bisa mempersiapkan anak-anak gadis yang belum menikah untuk siap membentuk keluarga yang Samawa," Jelas Doni Hardiani.

Acara Lounching tersebut dihadiri oleh masyarakat yang terdiri dari peserta Sekolah Ibu dan Sekolah Pranikah, selain itu turut hadir juga Ketua Bidang BPKK DPD PKS Kota Medan Doni Hardiani, S.Pd., M.Psi. di dampingi oleh Ketua BPKK DPC PKS Medan Maimun Hj. Vebby Hardanova, ST. Turut hadir juga anggota DPRD Kota Medan Fraksi PKS Dhiyaul Hayati, S.Ag., M.Pd, Ketua Bidang Pembinaan Cabang -5 (BPC-5) Isharianto Sinambela, Ketua DPC PKS Medan Maimun Ismalik Syahputra, SE serta jajaran pengurus DPC PKS Medan Maimun. (Son)

Muda Tanpa Rokok, Menyatukan Komitmen Bersama Mahasiswa di Sumut

Muda Tanpa Rokok, Menyatukan Komitmen Bersama Mahasiswa di Sumut

PATIMPUS     Minggu, Oktober 10, 2021  

 

PATIMPUS.COM - Di tengah gempuran iklan, sponsor serta iming-iming beasiswa dari perusahaan rokok seratusan mahasiswa di Sumatera Utara ini justru membuat komitmen bersama, untuk ikut menjadi kelompok muda tanpa rokok.

Momen ini dilakukan dalam webinar "Muda Tanpa Rokok" Sabtu (9/9/2021) yang diselenggarakan oleh North Sumatera Youth Tobaco Control Movement (NSYTCM) kerjasama Yayasan Pusaka Indonesia (YPI) Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia daerah SUMUT dan Kabinet Serasi FMIPA Unimed. 

Salah seorang pembicara dalam webinar ini adalahAnggi Maisarah SH. Ia merupakan  Top 10 World Muslimah 2013 dan juga sebagai Leader Sahabat Pantau KTR Kota Medan. Ia menyampaikan materi Perspektif Kaum Muda terhadap Isu Rokok. Dikesempatan ini, Anggi memperkenalkan Aplikasi Pantau KTR yang bisa diakses masyarakat untuk melaporkan adanya pelanggaran KTR.

Pemateri yang tak kalah mengesankan, Manik Marganamahendra, S.KM. Manik adalah Presiden Mahasiswa Universitas Indonesia periode 2019/2020 dan juga sebagai aktifis Indonesia Youth Council for Tobacco Control (IYCTC). Di kesempatan   Manik banyak menceritakan gerakan anak muda dalam gerakan refisi PP 102, yang berkaitan dengan iklan, sponsor rokok. Manik mendorong kaum muda untuk berpartisipasi kepada hal yang bermakna.

"Karena anak muda, tak hanya punya semangat yang tinggi, tapi juga daya kritis yang tinggi. Bergeraklah bersama untuk mengajak anak anak muda keluar dari belenggu rokok yang menyesatkan. Karena ini saatnya kita berbuat," ujar Manik.

 Pemateri yang terakhir, Zulqadri yang merupakan Koordinator NSYTCM membawakan materi tentang Pergerakan Kaum Muda Sumatera Utara Melawan Isu Rokok. 

"Pemuda Sumut pernah melakukan aksi di depan Wali Kota untuk implementasi perda KTR, kita juga pernah mengkritisi aksi merokok Wakil Wali Kota yang melanggar Perda KTR," ujar Zuqadri.

Ketiga pemateri ini berhasil menghipnotis para peserta untuk bangkit dari iklan yang sesat yang selama ini justru merugikan anak anak dan pemuda. Mereka juga mengajak mahasiswa untuk membuat perlawanan.

Kegiatan ini dihadiri lebih dari 270 peserta, webinar ini sukses membangkitkan semangat kaum muda di berbagai daerah dalam mengentaskan isu-isu terkait pertembakauan.

“Keantusiasan Peserta webinar ini merupakan bukti bahwa masih adanya semangat bagi masyarakat umum terkhususnya kaum muda untuk dapat mengentaskan masalah rokok” ujar Naifa Anisa, ketua Panitia acara webinar.

Tidak hanya pemberian materi, tapi webinar ini juga diisi dengan games berhadiah dan challenge dari pantau KTR, dipandu dengan kolaborasi yang sangat meriah dari Fany Khalafi dan Fahira sebagai MC dan Moderator.

Hingga di penghujung acara, dilaksanakan penandatanganan dukungan "Gerakan Muda Tanpa Rokok" oleh stakeholder, para pembicara dan penyelenggara.

“Semoga dengan terselenggaranya webinar ini dapat menjadi pembangkit semangat terkhususnya untuk kaum muda dalam mengentaskan isu tembakau serta meningkatkan kepedulian kita semua, karna Muda Tanpa Rokok itu keren” tutup Grecia sebagai salah satu panitia dalam pelaksanaan webinar ini. (*)

Dilapor ke Polisi, AM Cs Malah Bikin Portal di Wisata Puncak Laut Tawar

Dilapor ke Polisi, AM Cs Malah Bikin Portal di Wisata Puncak Laut Tawar

PATIMPUS     Minggu, Oktober 10, 2021  

PATIMPUS.COM - Pemilik lahan Wisata Puncak Laut Tawar Simalungun, Karya Bhakti Purba telah melaporkan dugaan penyerobotan lahan oleh PT SPS yang dilakukan pria bernama AM dan rekan-rekannya belum lama ini.

Bukannya mundur, AM Cs justru semakin menjadi-jadi dengan melakukan segala aktifitas penguasaan fisik di bukit yang tengah viral di media sosial itu.

AM Cs kini membuat palang atau portal di lokasi tersebut. Anehnya, tindakan pemasangan portal ini dilakukan usai kedatangan Tim dari Polres Simalungun dan BPN ke lokasi.

Penerima Kuasa Penuh untuk mengelola menjadi lokasi Pariwisata (akta notaris) dari Pemilik Tanah, Benson Kaban mengatakan AM Cs juga telah membakar pondok yang tadinya berfungsi sebagai kantin dan mengeluarkan dengan paksa seluruh isi barang-barang kantin di puncak Laut Tawar tersebut.

"Mereka bahkan menjadikan mushola sebagai base camp untuk orang jaga malam. Tindakannya ini benar-benar keterlaluan," kesal Benson, Sabtu (9/10/2021)

Marjan Girsang selaku koordinator tanamanan pangan mengatakan pihak PT SPS mendozer tanaman warga seperti padi, jagung, kol, kentang, bawang dan kopi di areal perladangan tersebut. 

Padahal areal itu sedang dalam persiapan pengembangan dengan nama Roemah Tuan Agroforestry, pidzem madu atau kotak lebah untuk produksi madu hutan, serta pengembangan tanaman tembakau. Akan tetapi semuanya sudah dirusak oleh AM Cs.

Anehnya lagi, kata Benson, mereka justru mempromosikan lokasi ini sebagai lokasi wisata miliknya lewat platform FB nya sudah dikasih nama Taman Bunga Soadamara dan Rest Area SPS Nauli bahkan mereka juga menawarkan tanah bagi yang ingin membuat villa di lokasi.

Terkait terteranya nomor sertifikat tanah dalam plank yang didirikan AM Cs, Benson menduga sertifikat PT SPS itu bukan berstatus SHM melainkan HGU atau HBG.

"Pertanyaannya jika memang HGU atau HGB, PT SPS mendapatkan hak tersebut dari mana?? HGU dan HGB bukan hak milik, mirip hak sewa. Jika PT SPS punya sertifikat HGU, tidak ada pernah usaha PT SPS di lokasi tersebut, fisik tanah pun tidak pernah dipegang kecuali yang 2 ha ini dengan ala koboy. Jika HGB tidak ada pernah mereka membangun dengan Bangunannya yang di Sertifikatnya. Intinya tanah bukan milik PT SPS," tegas Benson.

Itu juga yang menjadi alasan Benson enggan menemui oknum preman yang mengatasnamakan PT SPS ini. 

"Maka saya sebagai pribadi, tidak mau menemui bahkan menghubungi nomor konfirmasi yang dipasang di plank. Feeling saya, gaya dagang seperti ini akan bangkrut dengan sendirinya. menakut-nakuti, hanya orang penakut yang takut. Coba dijebak ya orang bodoh yang terjebak. Coba dibujuk orang yang tidak punya pendirian yang bisa disogok, jika kita bebas tiga hal ini kita akan bebas tanpa hambatan, sepanjang kita berpegang teguh kepada nilai-nilai kebebaran, data dan fakta," ujar Benson Kaban akhiri wawancara kepada media di sekitar Kantor Camat Pematang Silima Huta, Tiga Raja. 

Sebelumnya, pemilik lahan wisata Puncak Laut Tawar bernama Karya Bhakti Purba melaporkan oknum yang mengatasnamakan PT SPS karena diduga telah menyerobot lahan dan melakukan tindakan arogan mengusir pengelola kantin serta mencabut plank Lokasi Puncak Laut Tawar, Rabu (6/10).

Karya Bhakti melaporkan oknum yang berinisial AM tersebut atas peristiwa pelanggaran pidana UU No 1 tahun 1946 tentang KUHP pasal 385 yang terjadi pada tanggal 14 September 2021 di Dusun Hapoan Naga Meriah, Kabupaten Simalungun.

Laporan itu bernomor surat STPL/178/X/2021/SPKT/RES SIMALUNGUN/POLDA SUMUT tertanggal 6 Oktober 2021.

"Ini tampaknya kita berhadapan dengan manusia buta hati nurani yang sesuka hatinya buat tindakan," ujar Karya Bhakti mengeluhkan atas situasi yang dihadapinya. 

Ia mengesalkan tindakan PT SPS dan AM Cs yang diduga menyerobot lahannya dan mengaku sebagai pemilik. Padahal Karya Bhakti memiliki sertifikat tanah berstatus SHM.

"Jelas-jelas saya membeli tanah dari warga desa dan banyak saksinya, tanah saya selain sebagian besar adalah SHM (Sertifikat Hak Milik) dengan 7 Pucuk Sertipikat. 3 Pucuk surat Dengan Akta Jual beli dinotaris yang sebagai besar warga desa ikut menjual dengen pelepasan hak yang jelas, tanah yang dipuncak merupakan tanah kampung (kepemikikan kolektif) yang dijual ke saya," ujar Karya Bhakti Purba.

 Sementara sebagian lainnya, ia beli dari warga setempat dengan surat desa. 

"Selama ini tidak ada masalah, maka saya terkejut dengan tindakan brutal ini," keluhnya.

Terkait persoalan ini pihak PT SPS yakni AM belum memberikan tanggapan. Saat dikirimkan pesan lewat Whatsapp beberapa waktu lalu, AM mengatakan akan segera memberi kabar. (*)

365 ODGJ Masih Dipasung, 250 Akan Divaksin Covid-19

365 ODGJ Masih Dipasung, 250 Akan Divaksin Covid-19

PATIMPUS     Jumat, Oktober 08, 2021  

PATIMPUS.COM - Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara, drg Ismail Lubis, mengimbau kepada masyarakat jika ada keluarga menderita gangguan jiwa agar melapor ke Puskesmas terdekat untuk menerima pengobatan.

"Jika ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) sudah sembuh dapat diperlakukan sebagai orang sehat pada umumnya," ujar drg Ismail Lubis, Jumat (8/10/2021) di ruang kerjanya.

Karena, lanjutnya, kalau kita memperlakukannya seperti saat dia sakit maka penyakitnya akan dapat kembali lagi dan terganggu lagi jiwanya. 

"Mari bersama sama melakukan ini tidak ada pasung, menerima kesembuhan ODGJ," imbaunya.

Diketahui Hari Kesehatan Jiwa se dunia diperingati 10 Oktober setiap tahunnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Sumut menyebutkan, jumlah kasus pasung yang dilepaskan tahun 2019 sebanyak 136 orang, tahun 2020 sebanyak 73 dan triwulan I 2021 sebanyak 37 orang, termasuk yang pindah domisili dan meninggal.

Jumlah yang dipasung kembali tahun 2019 ada 8 orang, 2020 berjumlah 14 orang dan triwulan I 2021 sebanyak 6 orang.

Jumlah total kasus pasung tahun 2019 sebanyak 375 orang, 2020 ada 373 orang dan triwulan I tahun 2021 sebanyak 365 orang.

Sementara yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa tahun 2019 sebanyak 395 orang, tahun 2020 ada 386 dan triwulan I 2021 berjumlah 327 orang.

Sedangkan temuan kasus pasung hingga 2021 hanya sekitar 20 persen dari estimasi 2018. 

Sementara itu, dalam waktu dekat, Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Kota Medan akan mulai disuntik vaksin Covid-19. 

Hal ini ditegaskan Wali Kota Medan, Bobby Nasution, dan pihaknya juga sudah mengagendakan penyuntikan vaksin kepada ODGJ ini.

Terkait jumlah ODGJ yang akan disuntik vaksin, disebutkannya masih akan berkoordinasi dengan IDI (Ikatan Dokter Indonesia).

"Nanti akan diinformasikan jumlah ODGJ yang divaksin," ujar Bobby kemarin.

Terpisah, Ketua Yayasan Rumah Sehat, Afif Abdillah, mengatakan pihaknya menyediakan sekitar 250 dosis vaksin khusus untuk ODGJ.

"Rencana penyuntikan vaksin kepada ODGJ ini, tidak bisa sembarangan memberikan vaksin ke ODGJ," jelasnya.

Untuk mempermudah mencari ODGJ yang disuntik vaksin, pihaknya berkoordinasi dengan pihak rumah sakit. Adapun kondisi ODGJ yang divaksin harus dalam keadaan baik atau tenang dan mendapat izin dari keluarganya.

"Kapasitas kita itu 250 dosis, nanti tergantung dari rumah sakit usulan seperti apa. Tentu harus ada izin keluarga dan ODGJ dimaksud harus tenang, baru bisa disuntik vaksin," tutur anggota DPRD Medan ini. (*)