CISDI & Pusaka Nobar Film 'Di Balik Satu Batang'
PATIMPUS.COM - Center for Indonesia Strategic Development Initiative (CISDI) & Yayasan Pusaka Indonesia mengadakan diskusi dan nonton bersama Film Dokumenter “Di Balik Satu Batang” di CGV Focal Point, Kota Medan, Rabu (18/1/2023).
Film ini menampilkan potret realita buruh dan petani tembakau dalam ekosistem bisnis rokok.
Project Lead Tobacco Control CISDI sekaligus sutradara film, Iman Zein mengungkap kerap muncul narasi petani dan buruh tembakau akan terdampak buruk kenaikan cukai tembakau. Tapi ini berbanding terbalik dengan temuannya di lapangan.
“Di lapangan, para petani mengeluhkan tentang tata niaga yang belum baik. Mereka tidak memiliki kemerdekaan menentukan harga. Belum lagi faktor cuaca yang kadang membuat petani gagal panen. Jadi, kerugian mereka tidak ada hubungannya dengan cukai. Malah jika dialokasikan dengan tepat, Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) justru berdampak baik untuk petani,” ungkap Iman.
Hal ini dikonfirmasi Sukiman dan Istanto yang menjadi narasumber di film tersebut, dimana dulunya mereka bekerja sebagai petani tembakau. Kini keduanya memilih menanam secara multikultur.
“Harga rokok naik terus, tapi harga daun tembakaunya segitu saja. Ini membingungkan para petani. Kami juga ingin sejahtera. Tapi realitanya, kesejahteraan petani dan industri terasa sekali kesenjangannya,” tutur Sukiman dalam film dokumenter tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Istanto juga menerangkan tentang kesejahteraan petani yang meningkat setelah melakukan diversifikasi pertanian.
“Dulu sempat ada kemarau panjang. Banyak petani tembakau merugi karena alami gagal panen, bahkan sampai ada yang menjual tanah pertaniannya. Keresahan ini berakhir ketika kami sudah beralih tanam. Di luar dugaan, tanaman seperti buncis, cabe yang ditanam penduduk lokal sudah bisa ekspor. Proses alih tanam ini dibantu dari DBHCHT setelah kita bersurat ke Presiden,” jelas Istanto.
Pro-kontra kenaikan cukai selalu terjadi setiap tahun. Kesejahteraan petani dan pekerja industri tembakau selalu dibenturkan dalam perdebatan cukai rokok. Iman Zein Project Lead CISDI, juga turut mempertanyakan kebenaran narasi tersebut. Menurutnya hampir setiap tahun Kementerian Keuangan konsisten menaikan cukai tembakau namun produksi rokok tidak mengalami penurunan, malah cenderung meningkat.
“Tahun lalu, produksi rokok di Indonesia meningkat sampai 7,27%. Tahun 2020, Indonesia memproduksi 298,4 miliar batang, namun tahun 2021 produksi rokok naik hingga 320,1 miliar batang. Padahal, di tahun itu cukai rokok naik rata-rata 12,5%. Jadi mana buktinya industri akan merugi jika cukai rokok dinaikan?” tutur Iman.
Senada dengan CISDI, Koordinator Divisi Advokasi Pusaka Indonesia, Elisabeth Juniarti juga menuturkan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di ranah pengendalian tembakau.
“Di hilir kita melihat fakta dari data terakhir RISKESDAS perokok anak terus meningkat menjadi 9,1%, sementeara di hulu, film dokumenter ini berhasil memotret nasib petani tembakau dan buruh rokok belum sejahterah, dimana ada hak yang tidak terpenuhi, seperti jaminan kesehatan, upah minimum rakyat, banyak sektor yang harusnya turut bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan ini” tutur Elisabeth.
Pemutaran film dokumenter “Di Balik Satu batang” turut dihadiri Narasumber Faisal Amri Tampubolon sebagai Kasubag Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan menyatakan melihat film tadi geram dan cukup tidak sesuai pembayaran upah serta standar kesehatan dari perusahaan rokok.
Dan Zulfansyah Ali Syahputra dari Kasubag Informasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan, Kota Medan. Medan sangat kental dengan temakau deli. Ia mengakui tanaman tembakau jejak tembakau deli masih ada di Medan. Diakuinya terlalu banyak dampak terhadap rokok, ia setuju kenaikan cukai rokok untuk menurunkan angka perokok.
Di akhir sesi diskusi film, Iman Zein menyatakan bahwa film dokumenter ini membuka mata kita untuk melihat sisi lain dari para pekerja di sektor pertembakauan. “Ternyata di balik satu batang rokok terdapat realita kehidupan petani tembakau yang sesungguhnya. Masih banyak PR, terutama dalam kebijakan pengendalian tembakau, yang harus diselesaikan. Keterlibatan multisektor sangat diharapkan agar tidak ada lagi kesalahan dalam pengambilan kebijakan,” tutup Iman. (don)
