Perwakilan BKKBN Sumut Tandatangani Komitmen Bersama Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi
| Senin, Januari 19, 2026

By On Senin, Januari 19, 2026


PATIMPUS.COM - Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Utara melaksanakan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Senin (19/1) di Lapangan kantor Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara. 


Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud nyata keseriusan dalam mendukung Reformasi Birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.


Penandatanganan komitmen bersama ini diikuti oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Dr Fatmawati ST MEng dan seluruh jajaran pegawai Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara. 


"Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk menyatukan tekad dan langkah seluruh aparatur dalam membangun budaya kerja yang berintegritas serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik," sebut Kaper BKKBN Sumut, DR Fatmawati ST MEng.


Zona Integritas lanjutnya, merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya memiliki komitmen kuat untuk melakukan reformasi birokrasi, khususnya dalam aspek pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan. 


Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuntut perubahan menyeluruh, tidak hanya pada aspek administrasi, tetapi juga pada pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) aparatur.


Pembangunan ZI WBK bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sekaligus mendorong terwujudnya pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel.


Melalui ZI WBK, instansi pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.


Dalam konteks tugas dan fungsi BKKBN, pembangunan Zona Integritas memiliki peran strategis. Sebagai instansi yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan pembangunan keluarga, BKKBN dituntut untuk memberikan pelayanan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. 


Oleh karena itu, komitmen bersama menuju WBK menjadi landasan penting dalam memastikan seluruh program dan layanan dilaksanakan secara bersih dan bertanggung jawab.


Pembangunan Zona Integritas menuju WBK bukanlah proses yang instan, melainkan membutuhkan konsistensi, kerja sama, dan pengawasan yang berkelanjutan. 


Seluruh unsur organisasi diharapkan mampu berperan aktif dalam mengimplementasikan nilai-nilai integritas dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi. Dengan demikian, ZI WBK tidak hanya menjadi simbol komitmen, tetapi benar-benar terinternalisasi dalam budaya kerja sehari-hari.


"Melalui kegiatan penandatanganan komitmen bersama ini, Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara menegaskan tekad untuk terus melakukan pembenahan internal dan meningkatkan kualitas tata kelola organisasi. Upaya ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya pelayanan publik yang prima, berintegritas, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam bidang kependudukan dan pembangunan keluarga," ujarnya.


Ke depan, Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara akan terus mendorong implementasi pembangunan Zona Integritas secara konsisten sebagai bagian dari upaya mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. (don)

Dinkes Medan Gandeng Forwakes Guna Tangkal Berita Hoax Di Medsos
| Minggu, Januari 18, 2026

By On Minggu, Januari 18, 2026


PATIMPUS.COM - Berbagai informasi yang beredar di media sosial (medsos) saat ini tidak bisa dijadikan sumber informasi akurat dan dapat dipercaya.


Sebab banyak kekurangan dari medsos yang bisa menimbulkan dampak negatif, misal risiko kejahatan, kesehatan mental karena adanya 'cyberbullying', hingga sulitnya membedakan fakta alias berita hoax.


Meski medsos banyak kekurangannya, tapi banyak masyarakat malah menjadikan media sosial sebagai sumber informasi yang bisa dipercaya, apalagi jika informasi yang disajikan bermuatan negatif, menyudutkan pihak tertentu tanpa adanya konfirmasi sebagai perimbangan dari pihak-pihak yang tertulis namanya di medsos.


"Kalau kita lihat ya banyak masyarakat sekarang suka lihat berita dari medsos yang terkadang hanya memberitakan satu pihak, tanpa adanya konfirmasi dari pihak lainnya, terkesan menyudutkan dan menjelekkan citra salah satu pihak. Anehnya lagi, masyarakat justru suka hal demikian, hingga komentar-komentarnya berisi amarah bahkan caci maki. Padahal kebenaran dari suatu informasi itu belum tentu  benar. Harus dikroscek kembali," ucap Plt Kadis Kesehatan Kota Medan, dr Surya Syaputra Pulungan melalui Sekretaris Dinkes Kota Medan, Plt Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Medan, Iin Juliani Saragih, SKM MM saat menerima Audiensi Forum Kesehatan (Forwakes) Sumut di Kantor Dinkes Kota Medan, belum lama ini.


Iin didampingi Plh Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Medan Zulhilminil Amani SKM dan Edy Yusuf SKM, MKM selaku Ketua Tim Kerja P2PM Dinas Kesehatan Kota Medan menyampaikan, bahwa dari medsos banyak informasi sepotong atau keterangan yang tidak lengkap. Belum lagi komentar-komentar netizennya yang terkadang tidak etis,  bahkan karena medsos jadi suka marah-marah.


Pihaknya juga menyoroti  medsos yang berisi informasi semisal kegiatan pemerintahan yang positif atau mendapat suatu penghargaan/prestasi malah kurang diapresiasi atau sepi tanggapan. Tapi bila ada isu negatif dari instansi pemerintahan justru disukai, paling banyak dikomentari tanpa mencari penyeimbang dari media lain (media massa) untuk tahu apakah benar informasi yang disampaikan.


Karena itulah mengapa saat ini media massa seperti surat kabar, media elektronik (televisi, radio, termasuk media online) masih sangat dibutuhkan hingga saat ini. 


"Kita tahu media massa memiliki aturan dalam hal peliputan hingga cara penyampaiannya ke masyarakat. Sehingga informasi yang sampai lebih akurat dan dapat dipercaya serta bisa dipertanggungjawabkan," sebutnya.


Selaku instansi pemerintahan di bidang pelayanan kesehatan, mereka memerlukan media massa sebagai penyambung lidah atau penyampai informasi yang tepat kepada masyarakat. Karena itu, pihaknya berharap antara Forwakes dan jajaran Dinkes Medan bisa bermitra dengan baik untuk menangkal berita-berita hoax tentang kesehatan di Kota Medan. 


"Masyarakat juga diharap harus semakin cerdas dalam menyaring informasi dari medsos sehingga tidak terjebak dengan informasi tidak benar (hoaks). Perlu dilakukan kroscek ulang, dari sumber lainnya," serunya.


Menanggapi hal itu Ketua Forwakes Sumut, Mahbubah Lubis menegaskan bahwa media massa hadir, tugasnya selain sebagai penyampai informasi pada masyarakat juga sebagai kontrol sosial atas informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, sebagai penyeimbang, sehingga masyarakat paham mana yang benar. 


Didampingi para pengurus dan anggota Forwakes Sumut, Mahbubah menjelaskan, saat ini medsos sangat berkembang pesat. Hanya saja media massa dan medsos memiliki perbedaan. 


Perbedaan yang sangat mendasar adalah medsos tidak memiliki izin/legalitas dalam penyebaran informasi seperti media massa, bahkan penyebar informasi melalui medsos tidak jelas pelakunya. Kabar yang disampaikan juga kita tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Ada pula si penyampai informasi menayangkan di medsosnya hanya untuk mencari sensasi, supaya viral sehingga banyak yang nge-'like' dan naik rating.


Ada pula informasi yang disampaikan merupakan informasi lama, entah sudah beberapa tahun lalu kejadiannya. Tapi diposting ulang lagi hanya demi 'like', seolah-olah kejadiannya baru berlangsung. Untungnya saat ini banyak masyarakat yang sudah cerdas, mencari tahu fakta sebenarnya dari media massa. 


"Jadi tugas media massa itu tidak hanya sekadar penyampai informasi tapi juga untuk mengungkap fakta sebenarnya. Masyarakat harusnya tidak menelan mentah-mentah informasi yang beredar di medsos, sebab banyak bertebaran informasi hoaks di sana," pungkasnya.


Katanya, keunggulan dari medsos hanyalah dalam hal kecepatan (speed), sementara media massa unggul dalam kebenaran dan kedalaman (accuracy & depth). 


"Sebenarnya keduanya saling melengkapi, akan tetapi media massa tetap dibutuhkan sebagai jangkar informasi yang andal di tengah ketidakpastian informasi di medsos," ucapnya.


Mahbubah menambahkan, terkait Forwakes, selama ini sudah hadir sebagai penyampai informasi khususnya tentang pelayanan kesehatan di Kota Medan dan Sumut.


"Forwakes selama 20 tahun ini sudah menjadi mitra penyampai informasi layanan hingga keluhan masyarakat terkait kesehatan, dan selama ini berjalan lancar," ucapnya.


Selain Dinkes Kota Medan, Forwakes juga menjalin mitra dengan instansi lainnya seperti Dinkes Sumut, rumah sakit pemerintahan, rumah sakit swasta, puskesmas dan lainnya. 


"Forwakes senantiasa siap menjadi mitra Dinkes Kota Medan, karena mungkin masih banyak informasi atau kegiatan berkaitan dengan kesehatan belum diketahui masyarakat, sehingga perlu disampaikan lewat media massa," tutup Mahbubah. (don)

Sumut Berpotensi Kembangkan Wisata Kesehatan
| Kamis, Januari 15, 2026

By On Kamis, Januari 15, 2026


PATIMPUS.COM - Provinsi Sumatera Utara dinilai memiliki peluang besar untuk mengembangkan health tourism atau wisata kesehatan mulai tahun 2026. 


Namun, pengembangan sektor ini membutuhkan keberanian rumah sakit, dukungan kebijakan pemerintah daerah, serta model pembiayaan di luar BPJS Kesehatan. Alhasil, Sumut masih tertinggal dibanding Malaysia dan Thailand.


Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) Laksono Trisnantoro dalam diskusi strategis bertajuk “Sumatera Utara Health Tourism: Bagaimana Memulainya di Tahun 2026 Ini?” yang digelar Kamis (15/1/2026), menjelaskan, Sumatera Utara memiliki modal dasar yang kuat, mulai dari sumber daya alam, infrastruktur pariwisata, hingga fasilitas kesehatan. Namun, potensi tersebut belum terintegrasi dalam satu strategi pengembangan wisata kesehatan yang jelas.


“Faktanya, masih banyak masyarakat Sumatera Utara yang memilih berobat ke Malaysia. Sebaliknya, belum terlihat arus signifikan pasien asing, termasuk dari Malaysia, yang datang untuk berobat ke Sumut,” ujar Laksono.


Menurutnya, kondisi ini seharusnya menjadi alarm kebijakan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pasalnya, lebih dari 60 persen pendapatan wisata kesehatan Malaysia diketahui berasal dari pasien asal Indonesia, yang sebagian besar berasal dari wilayah Sumatera.


Laksono menilai, keberhasilan Malaysia dan Thailand tidak terjadi secara alami, melainkan didukung oleh kehadiran negara dan pemerintah daerah sebagai pengarah ekosistem, termasuk dalam soal regulasi, pendanaan, dan sinergi lintas sektor.


“Di Malaysia dan Thailand, rumah sakit swasta diberi ruang tumbuh melalui pendanaan non-pajak, asuransi kesehatan swasta, serta keterhubungan langsung dengan sektor pariwisata. Sementara di Sumatera Utara, belum terlihat adanya roadmap daerah yang secara spesifik mendorong hal itu,” katanya.


Ia juga menyoroti ketergantungan tinggi pada BPJS Kesehatan yang membuat ruang inovasi rumah sakit menjadi terbatas. Dengan belanja kesehatan nasional yang stagnan di kisaran tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), rumah sakit dinilai sulit naik kelas jika seluruh layanan hanya bertumpu pada skema jaminan sosial.


“BPJS penting sebagai jaring pengaman sosial. Tapi jika semua layanan diseragamkan, rumah sakit tidak punya ruang untuk mengembangkan layanan berstandar internasional. Akibatnya, pasien yang mampu justru memilih berobat ke luar negeri,” jelas Laksono.


Dalam konteks Sumatera Utara, Laksono menyarankan agar pengembangan health tourism dimulai dari rumah sakit non-BPJS atau rumah sakit yang memiliki lini layanan khusus di luar BPJS. Langkah ini dinilai lebih realistis tanpa mengorbankan prinsip keadilan layanan kesehatan.


Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam membangun sinergi antara rumah sakit, hotel, resort, dan sektor pariwisata. Tanpa koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), wisata kesehatan berisiko hanya menjadi wacana tanpa implementasi.


“Masalahnya bukan semata di rumah sakit. Ini soal tata kelola daerah. Kalau kesehatan dan pariwisata masih berjalan sendiri-sendiri, sulit berharap Sumatera Utara bisa bersaing dengan Malaysia,” ujarnya.


Laksono menegaskan, tidak semua rumah sakit di Sumatera Utara harus masuk ke bisnis wisata kesehatan. Cukup sekelompok rumah sakit yang siap berinvestasi, memiliki tata kelola kuat, dan berani membenchmark layanan ke luar negeri untuk menjadi pemantik perubahan.


“Awal 2026 adalah momentum. Sumatera Utara harus menentukan sikap, apakah ingin terus menjadi daerah pengirim pasien ke luar negeri, atau mulai bertransformasi menjadi tujuan layanan kesehatan regional,” pungkasnya.


Sedangkan, Destanul Aulia, Ketua MMTB dan Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat USU, menegaskan, persoalan medical tourism bukan semata-mata soal kemampuan rumah sakit, melainkan masalah sistem dan tata kelola daerah.


“Medical tourism tumbuh karena desain sistem, bukan kebetulan. Di Malaysia dan Thailand ada pemisahan yang jelas antara layanan UHC dan layanan pasar. Negara tidak menghambat rumah sakit swasta berkembang,” kata Destanul.


Ia menilai, Medan sebagai gerbang Sumatera seharusnya memiliki posisi strategis dalam pengembangan wisata kesehatan. Namun hingga kini, pasar tersebut belum dikelola secara serius, meski masyarakat Indonesia sudah terbiasa membayar layanan kesehatan non-BPJS.


"OOP (out of pocket) atau biaya dari kantong sendiri di Indonesia tinggi. Artinya pasar ada. Tapi di Medan, pasar itu tidak ditata menjadi industri,” ujarnya.


Destanul juga menyoroti ketergantungan tinggi pada BPJS Kesehatan yang membuat semua rumah sakit berada dalam posisi “setengah BPJS”. Kondisi ini dinilai menyulitkan lahirnya diferensiasi layanan yang menjadi prasyarat tumbuhnya medical tourism. “Tanpa sistem tier yang jelas, medical tourism sulit tumbuh. Semua rumah sakit berada di zona abu-abu,” katanya. (don)

Jabat Direktur RSJ Prof Ildrem, Sri Suriani Purnamawati Fokus Penanganan Bencana
| Minggu, Januari 11, 2026

By On Minggu, Januari 11, 2026


PATIMPUS.COM - Direktur UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Prof Dr M Ildrem, Sri Suriani Purnamawati SSi Apt, telah menggambarkan beberapa target yang akan dilakukan diawal kepemimpinannya di tahun 2026.


“Target kami di tahun 2026 pada triwulan (TW) pertama terkait penanganan pasca bencana yang terjadi di wilayah Sumut,” ujarnya kepada Forwakes, Minggu (11/1/2026).


Lebih lanjut, Sri mengatakan pihaknya juga akan melakukan kolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan stakeholder lainnya untuk turut serta dalam kegiatan pemulihan pasca bencana dalam bentuk trauma healing.


Sri juga menegaskan, akan tetap menjaga keberlanjutan layanan di RSJ Prof Ildrem untuk, meningkatkan efisiensi pemanfaatan fasilitas yang telah tersedia.


“Kami juga memperkuat peran RSJ Prof Ildrem sebagai rujukan kesehatan jiwa dan adiksi ataupun kecanduan (suatu zat) di Sumatera Utara,” tuturnya.


Terkait target Pendapatan Asli Daerah (PAD), dikatakan Sri, akan mengupayakan pencapaian secara rasional dan bertahap, dengan tetap mengedepankan fungsi sosial rumah sakit dan mutu pelayanan kepada masyarakat. (don)

Pecah Rekor? Awal 2026 Sebanyak 1.127 Warga Medan Masuk IGD RSUD dr Pirngadi
| Rabu, Januari 07, 2026

By On Rabu, Januari 07, 2026


PATIMPUS.COM - Diawal tahun baru 2026, Instasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Pirngadi Medan, dipenuhi warga Medan.


Jumlah kunjungan pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari 1 Januari 2026 itu tercatat mencapai 1.127 orang.


Kepala Bagian Hukum dan Humas RSUD dr Pirngadi Medan, Gibson Girsang, menyampaikan dari jumlah tersebut, 95 pasien tercatat menjalani rawat inap, 870 pasien memperoleh layanan rawat jalan, serta 162 pasien mendapatkan penanganan di Instalasi Gawat Darurat (IGD).


Menurut Gibson, secara umum jumlah pasien yang datang berobat ke RSUD dr Pirngadi Medan pada awal tahun masih tergolong stabil dan tidak mengalami lonjakan yang signifikan. Ia menjelaskan, peningkatan kunjungan hanya terlihat pada layanan rawat jalan, namun jumlahnya masih dalam batas wajar.


“Untuk rawat jalan memang ada kenaikan, tetapi hanya berkisar 50 hingga 100 pasien kunjungan, peningkatan ada, tapi tidak begitu signifikan,” jelasnya.


Ia menambahkan, data jumlah pasien ini menjadi salah satu indikator dalam melihat kebutuhan layanan kesehatan masyarakat di awal tahun. Oleh karena itu, pihak rumah sakit terus melakukan pemantauan terhadap tingkat kunjungan pasien di setiap unit pelayanan.


Gibson juga menegaskan, RSUD dr. Pirngadi Medan tetap berupaya memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada seluruh pasien, baik rawat inap, rawat jalan, maupun IGD, sesuai dengan prosedur dan standar pelayanan yang berlaku. (don)

Sambut Nataru 2025, RSU Haji Medan Sesuaikan Jadwal Pelayanan
| Rabu, Desember 24, 2025

By On Rabu, Desember 24, 2025


PATIMPUS.COM - Direktur Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan, Sri Suriani Purnamawati SSi Apt, mengatakan bahwa, terdapat beberapa penyesuaian layanan kesehatan selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.


Sri menegaskan bahwa, selama libur Nataru 2025/2026 pelayanan gawat darurat melalui Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan layanan rawat inap tetap berjalan normal.


"Selama libur Nataru, layanan IGD RSU Haji Medan tetap buka 24 jam seperti biasa, untuk melayani pasien gawat darurat dan rawat inap," ujarnya kepada wartawan, Rabu (24/12/2025). 


Lebih lanjut, Sri mengatakan jika khusus pelayanan rawat jalan melalui poliklinik bagi para pasien, akan diliburkan selama beberapa hari kedepan. 


"Layanan rawat jalan, pada tanggal 25 dan 26 Desember 2025 sementara tidak beroperasi dan akan kembali buka pada tanggal 27 Desember 2025 sesuai jadwal normal," ucapnya. (don)

Jelang Libur Nataru, Layanan Kesehatan untuk Peserta JKN Tetap
| Rabu, Desember 24, 2025

By On Rabu, Desember 24, 2025

foto : istimewa

PATIMPUS.COM - Memasuki masa libur Natal dan tahun  baru (Nataru), BPJS Kesehatan memastikan peserta Program Jaminan Kesehatan (JKN) tetap dapat mengakses layanan kesehatan yang diperlukan meski sedang berada di luar kota. 


Hal ini sesuai dengan prinsip portabilitas JKN yang memungkinkan pesertanya untuk memperoleh layanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. 


“Peserta JKN bisa mengakses pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia, tidak bergantung pada domisili  KTP yang bersangkutan. Jadi meski sedang di luar  kota, peserta tetap bisa mengakses layanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) kota tersebut maksimal 3 kali. Yang  penting, pastikan status kepesertaan JKN Anda aktif dan ikuti prosedur berobat yang berlaku,” kata Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah pada Selasa (23/12). 


Rizzky juga menjelaskan  bahwa dalam situasi gawat darurat, peserta JKN dapat mengakses Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit terdekat  tanpa perlu surat rujukan,  baik yang telah bekerja sama maupun yang belum  bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.


Ia menjelaskan penilaian terhadap kondisi darurat ini dilakukan oleh dokter yang menangani pasien tersebut. Sesuai Peraturan  Presiden Nomor 82 Tahun  2018 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor  47 Tahun 2018, kondisi gawat darurat mencakup keadaan yang berisiko tinggi terhadap nyawa pasien, seperti gangguan pada jalan napas, pernapasan, sirkulasi, penurunan kesadaran, dan kondisi medis lainnya yang serupa. 


“Saat di luar kota, peserta  JKN juga bisa mengecek lokasi fasilitas kesehatan yang berada paling dekat dengan lokasinya saat itu melalui Aplikasi Mobile JKN pada menu Info Lokasi Faskes. Jika peserta perlu informasi atau mau  menyampaikan pengaduan, juga bisa dilakukan lewat aplikasi ini. Selain lewat Aplikasi Mobile JKN, peserta juga bisa mengakses layanan informasi, administrasi, dan pengaduan melalui chat Whatsapp PANDAWA  di nomor 08118165165 atau BPJS Kesehatan Care Center 165. 


"Harapan kami, kanal-kanal layanan ini bisa membantu peserta JKN, termasuk bagi yang sedang bepergian ke luar kota,” kata Rizzky. 


Di sisi lain, fasilitas kesehatan yang menjadi mitra BPJS Kesehatan juga turut bersiap memastikan peserta JKN dan masyarakat luas tetap  bisa mengakses layanan kesehatan yang diperlukan saat musim libur Nataru. 


Salah satunya disampaikan oleh Direktur RS Mitra Siaga Tegal, dr  Ahmad Shohibul Birry. Ia menuturkan bahwa pihaknya telah menyiagakan dokter di bagian IGD dan empat poli besar rumah sakit. 


“Seperti tahun-tahun yang lalu, kita siagakan dokter di IGD maupun di poli anak, kebidanan, bedah, dan penyakit dalam. Biasanya banyak pasien-pasien emergency di situ. Dokter tetap pasien  yang datang bisa tertangani dengan baik,” kata dr Birry. Ia menambahkan, pihaknya  dan rumah sakit sestandby, sehingga insya Allah Kabupaten Tegal juga telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat sebagai langkah antisipatif apabila terjadi ledakan pasien. Apalagi RS Mitra Siaga Tegal berada tak jauh dari jalur Pantura yang padat arus kendaraan saat libur Nataru. 


“Pengalaman-pengalaman  lalu, di  daerah dekat jalan  raya, biasanya rawan kecelakaan. Sudah kita siapkan IGD 24 jam nonstop. Insya Allah tidak ada satu rumah sakit yang penuh dengan pasien karena sudah dipersiapkan pembagian dan antisipasi distribusi pasiennya.


Bagi masyarakat yang  bepergian ke luar kota, tetap tenang di perjalanan, jangan stres dan tegang. Perhatikan asupan makan, jangan sampai terlambat makan. Selain itu juga sempatkan beristirahat di perjalanan supaya fisik tidak kelelahan,” ujarnya. (don)

Medan

Sumut

Komunitas

Pendidikan

Ekbis