Pastikan Layanan Baik, Wagubsu Kunjungi RS Haji Medan
| Jumat, Februari 06, 2026

By On Jumat, Februari 06, 2026


PATIMPUS.COM - Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya mengunjungi Rumah Sakit (RS) Haji Medan, Kamis (5/2/2026), guna memastikan pelayanan rumah sakit berjalan dengan baik serta terus mengalami peningkatan.


Wagub Surya didampingi Asisten Administrasi Umum Muhammad Suib, Kepala Dinas Kesehatan Sumut Faisal Hasrimy, Plt Direktur RS Haji Medan Yulinda Elvi Nasution, serta jajaran direksi RS Haji Medan meninjau sejumlah pasien rawat inap. Dalam kunjungan itu, Surya menanyakan langsung kepada pasien terkait pelayanan yang diberikan RS Haji Medan, khususnya kepada pasien kanker.


“Gimana ibu kondisinya? Sudah berapa lama di sini (rumah sakit)?” tanya Surya, kepada pasien kanker payudara, Sulastri.


Pada kesempatan tersebut, Surya mendengarkan langsung cerita Sulastri yang baru sehari sebelumnya menjalani operasi. Sulastri mengidap kanker payudara dan telah dirawat di rumah sakit selama tiga hari. Didampingi sang suami, Sulastri diimbau agar tetap mengikuti anjuran dokter, termasuk mengonsumsi obat sesuai jadwal yang telah ditentukan.


Selain itu, Surya juga mengunjungi Elly, warga Medan Belawan yang menderita kanker payudara. Ibu dua anak tersebut telah menjalani perawatan di RS Haji Medan selama empat hari dengan menggunakan layanan BPJS Kesehatan.


Surya menyampaikan bahwa RS Haji Medan merupakan rumah sakit rujukan dari berbagai daerah di Sumatera Utara, sehingga kualitas pelayanannya harus terus ditingkatkan. Saat ini, RS Haji Medan telah mampu melayani pasien dengan penyakit kanker, jantung, dan stroke.


Ia berharap penerapan Universal Health Coverage (UHC) di RS Haji Medan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih prioritas dan merata kepada masyarakat. UHC merupakan bagian dari visi dan misi Gubernur Sumut Bobby Nasution bersama Wakil Gubernur Surya yang kini menjadi visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.


“Kami telah mendengar langsung dari pasien bahwa pelayanan rumah sakit Haji Medan ini sudah bagus, dokternya ramah-ramah, perawat bagus. Tentu ini harus ditingkatkan lagi,” ujarnya.


Menurut Surya, peningkatan pelayanan RS Haji Medan tidak hanya dari sisi fasilitas, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Salah satunya dengan meningkatkan keahlian dokter spesialis, khususnya di bidang jantung. Selain itu, RS Haji Medan juga terus berkolaborasi dengan RS Adam Malik Medan.


Sementara itu, Plt Direktur RS Haji Medan Yulinda Elvi Nasution menyampaikan bahwa RS Haji Medan kini menjadi pusat rujukan layanan prioritas nasional KJSU (Kanker, Jantung, Stroke, dan Uro-neurologi) serta KIA (Kesehatan Ibu dan Anak). Pihaknya berkomitmen mendukung penuh kebijakan UHC Sumut dengan memberikan kemudahan akses pengobatan gratis bagi masyarakat. (don)



Mardohar Tambunan Pimpin Sementara RS Pirngadi Medan
| Kamis, Februari 05, 2026

By On Kamis, Februari 05, 2026


PATIMPUS.COM - Mardohar Tambunan resmi ditunjuk sebagai Plt Direktur Utama (Dirut) RSUD dr Pirngadi Medan. Penunjukan itu diketahui lewat Surat Perintah Pelaksana Tugas No.800.1.11.1/156 yang ditandatangani Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, pada 2 Februari 2026.


"Benar, saya telah ditunjuk sebagai Plt Dirut RUSD Pirngadi Medan," jawab Mardohar, Kamis (5/2/2026).


Dikatakannya, begitu ditunjuk sebagai Plt Dirut RSUD Pirngadi, dirinya langsung menggelar rapat bersama para wakil direktur dan jajaran lainnya guna membahas berbagai upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan pelayanan di RS tipe B milik Pemko Medan tersebut.


"Tadi kita baru saja menggelar rapat, ada cukup banyak yang dibahas. Sesuai arahan dari Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, pelayanan di RS Pirngadi harus meningkat dan jauh lebih baik dari sebelumnya," katanya.


Mardohar menyebut, dirinya tengah menyusun SOP agar pelayanan di RS Pirngadi Medan dapat berjalan dengan lebih cepat dan terstruktur.


"Agar hal itu bisa terealisasi, tentunya harus ada pembenahan SDM, ini yang akan kita fokuskan. Alhamdulillah, Bapak Wakil Wali Kota Medan juga berkantor di RS Pirngadi ini. Beliau sangat fokus pada hal ini, sehingga pembenahan SDM diharapkan bisa berjalan dengan lebih cepat. Target kita seluruh SDM harus melayani dengan cepat dan ramah," sebutnya.


Ke depan, Mardohar juga akan berfokus pada ketersediaan obat di RSUD Pirngadi Medan.


"SOP terkait ketersediaan obat di RSUD Pirngadi juga akan kita atur, bagaimana agar obat selalu tersedia. Kita ingin RS Pirngadi tidak boleh kehabisan obat," pungkasnya.


Seperti diketahui, dr Mardohar Tambunan ditunjuk sebagai Plt Dirut RSUD Pirngadi Medan untuk menggantikan dr Suhartono SpPD yang mengundurkan diri pada akhir Januari 2026 lalu. (don)

Gegara Ini, Direktur dan Wadir RS Pirngadi Pilih Mundur
| Kamis, Februari 05, 2026

By On Kamis, Februari 05, 2026


PATIMPUS.COM - Kabar pengunduran diri Direktur dan Wakil Direktur (Wadir) Pelayanan Medis RSUD Dr Pirngadi Medan mencuat di lingkungan rumah sakit dan Pemerintah Kota Medan.


Namun, hingga kini, proses administrasi pengajuan tersebut masih berjalan dan belum mendapat persetujuan resmi dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD).


Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan dr Surya Syaputra Pulungan MKes membenarkan adanya pengajuan pengunduran diri dari dua pejabat tersebut.


“Informasinya ada dua, Direktur dan Wadir Pelayanan. Tapi ini masih proses pengajuan secara kepegawaian. Suratnya sedang diproses di BKD,” ujar Surya saat dikonfirmasi Forwakes, Rabu (4/2/2026).


Surya menjelaskan, alasan pengunduran diri keduanya berbeda. Direktur RSUD Dr Pirngadi Medan disebut ingin lebih dekat dengan keluarga karena anaknya sedang menempuh pendidikan spesialis di luar daerah.


Sementara itu, Wadir Pelayanan dikabarkan ingin melanjutkan pendalaman spesialisasi di bidang kedokteran gigi. 


“Surat pengunduran diri itu masih proses secara kepegawaian. Kewenangannya ada di BKD dan Pemko,” katanya.


Terkait pengganti, Surya menyebut hingga kini belum ada penunjukan pelaksana harian (Plh) maupun pejabat definitif karena pengajuan pengunduran diri belum disetujui. “Selama belum ada keputusan resmi, yang bersangkutan masih menjalankan tugas,” jelasnya.


Sementara itu, Kepala Tim Humas dan Hukum RSUD Dr Pirngadi Medan Gibson Girsang SKep mengaku pihaknya belum menerima surat resmi terkait pengunduran diri tersebut.


“Secara resmi kami belum ada menerima surat dari BKD atau Pemko. Yang kami dengar hanya isu, katanya direktur pensiun dini. Tapi suratnya kami tidak pernah lihat,” ujar Gibson.


Ia menyebut, di internal rumah sakit beredar informasi bahwa yang mengajukan pengunduran diri adalah Direktur dan Wadir Pelayanan Medis.


“Kemarin saya lihat beres-beres barang, sekitar dua hari lalu. Tapi secara administrasi kami belum dapat apa-apa,” katanya.


Gibson menegaskan, hingga saat ini Direktur RSUD Dr Pirngadi Medan masih aktif masuk kerja dan belum ada pejabat pengganti yang ditunjuk. “Belum ada surat resmi, jadi beliau masih menjabat,” ucapnya.


Hingga berita ini diturunkan, Direktur RSUD Dr Pirngadi Medan dr Suhartono belum memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi melalui pesan singkat dan sambungan telepon seluler belum mendapat respons. (don)

TFR Sibolga Sudah On Track, BKKBN Sumut Fokus Genjot mCPR
| Kamis, Februari 05, 2026

By On Kamis, Februari 05, 2026



PATIMPUS.COM - Komitmen memperkuat pelaksanaan Program Bangga Kencana sekaligus menunjukkan kepedulian terhadap tenaga lini lapangan kembali ditegaskan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Utara. Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Sumut, Dr Fatmawati ST MEng, turun langsung ke Kota Sibolga untuk menyerahkan bantuan sekaligus melakukan pembinaan terhadap Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), Selasa (3/2/2026).


Dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Sibolga tersebut, bantuan dari Birokrasi Kemendukbangga/BKKBN diserahkan kepada PKB Kota Sibolga yang terdampak bencana Sumatera.


Selain itu, bantuan juga disalurkan secara virtual kepada PKB Kabupaten Tapanuli Selatan.

Tak hanya menyerahkan bantuan, kunjungan ini juga dimanfaatkan sebagai momentum penguatan kapasitas dan evaluasi pelaksanaan program di lapangan. 


Dalam arahannya, Dr. Fatmawati menyoroti capaian indikator program di Kota Sibolga yang menunjukkan progres positif, namun tetap memerlukan penguatan strategi pelaksanaan.


Berdasarkan data tahun 2025, Total Fertility Rate (TFR) Kota Sibolga telah berada pada angka 2,3, lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Sumatera Utara yang berada pada angka 2,39. 


Capaian tersebut dinilai menunjukkan bahwa pelaksanaan program keluarga berencana di Kota Sibolga telah berjalan pada jalur yang tepat.


“Capaian TFR Kota Sibolga sudah menunjukkan hasil yang baik dan berada di bawah rata-rata provinsi. Ini menandakan program yang dijalankan sudah on track dan perlu terus dipertahankan,” ujar Dr. Fatmawati.


Meski demikian, ia menekankan masih adanya tantangan dalam peningkatan Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) Kota Sibolga yang saat ini berada di angka 45,6 persen. Angka tersebut dinilai masih perlu ditingkatkan karena turut memengaruhi capaian provinsi yang berada di angka 50,5 persen.


“Kita perlu memperkuat strategi pendekatan kepada masyarakat agar penggunaan kontrasepsi modern dapat meningkat. Peran PKB sebagai ujung tombak pelayanan di lapangan sangat menentukan keberhasilan program ini,” tambahnya.


Lebih lanjut, Dr. Fatmawati juga mendorong PKB Kota Sibolga untuk terus meningkatkan kualitas kinerja sehingga pelaksanaan Program Bangga Kencana dan program Quick Win dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.


Ia juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan program pembangunan keluarga dan kependudukan di daerah.


“Kami berharap kolaborasi antara PKB, pemerintah daerah, serta mitra kerja lainnya terus diperkuat agar target program dapat tercapai secara maksimal dan berkelanjutan,” katanya.


Melalui pembinaan yang dilakukan serta dukungan berbagai pihak, diharapkan capaian program kependudukan dan keluarga berencana di Kota Sibolga dapat terus meningkat, sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan keluarga berkualitas dan masyarakat yang sejahtera. (don)

TFR Tapteng Masih Tinggi, BKKBN Sumut Dorong Penguatan Peran PKB
| Kamis, Februari 05, 2026

By On Kamis, Februari 05, 2026


PATIMPUS.COM - Upaya penguatan pelaksanaan Program Bangga Kencana di Kabupaten Tapanuli Tengah terus didorong melalui pembinaan langsung oleh Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Dr Fatmawati ST MEng.


Dalam kunjungannya 

pada 3 Februari 2026, Kaper tidak hanya menyerahkan bantuan secara simbolis dari Birokrasi Kemendukbangga/BKKBN kepada Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) yang terdampak bencana, tetapi juga menegaskan pentingnya peningkatan kinerja program di lapangan.


Kegiatan pembinaan yang digelar di Matahari Mangga Dua Pandan menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan strategi pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana di daerah.


Dalam arahannya, Dr. Fatmawati menyoroti sejumlah indikator program yang masih perlu mendapat perhatian serius.


Berdasarkan data, Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2025 masih berada pada angka 2,79, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Sumatera Utara sebesar 2,39.


“TFR Tapanuli Tengah masih cukup tinggi dibandingkan rata-rata provinsi. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus segera ditangani melalui penguatan edukasi dan pelayanan keluarga berencana kepada masyarakat,” ujar Dr. Fatmawati.




Selain itu, capaian Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) Tapanuli Tengah yang berada di angka 47,6 persen juga dinilai masih perlu ditingkatkan karena turut memengaruhi capaian provinsi yang saat ini berada pada angka 50,5 persen.


“Kita perlu strategi yang lebih inovatif dan pendekatan yang lebih efektif agar penggunaan kontrasepsi modern dapat meningkat. Peran PKB di lapangan menjadi sangat penting dalam memberikan pendampingan dan edukasi kepada masyarakat,” tambahnya.


Dr. Fatmawati juga mendorong PKB Tapanuli Tengah untuk terus meningkatkan kinerja agar pelaksanaan Program Bangga Kencana dan program Quick Win dapat berjalan maksimal. Ia menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang selama ini telah terjalin dengan baik.


“Kami berharap koordinasi lintas sektor terus diperkuat sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” katanya.


Dalam kesempatan tersebut, Kaper juga mengingatkan PKB agar selalu bekerja sesuai tugas dan fungsi serta menjalankan kewajiban secara profesional dan bertanggung jawab.


Melalui semangat kolaborasi dan kerja nyata seluruh pihak, diharapkan capaian Program Bangga Kencana di Kabupaten Tapanuli Tengah dapat terus meningkat sekaligus mendukung terwujudnya keluarga berkualitas dan pembangunan kependudukan yang berkelanjutan. (don)

Kaper BKKBN Sumut Monitoring ke SPPG Kecamatan Balige, Kabupaten Toba
| Selasa, Februari 03, 2026

By On Selasa, Februari 03, 2026


PATIMPUS.COM - Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Dr Fatmawati ST MEng, melakukan kunjungan kerja ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Senin (2/2/2026).


Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka monitoring pelaksanaan distribusi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) agar tepat sasaran kepada kelompok 3B, yaitu ibu hamil (Bumil), ibu menyusui (Busui), dan balita non PAUD di wilayah Kecamatan Balige.


Dalam kegiatan tersebut, Dr. Fatmawati meninjau langsung proses distribusi MBG di SPPG Kecamatan Balige, Kabupaten Toba sekaligus memastikan mekanisme penyaluran berjalan sesuai ketentuan. Selain itu, kunjungan ini juga menjadi momentum memperkuat koordinasi dan sinergi antara Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Sumatera Utara dengan SPPG Kecamatan Balige, Kabupaten Toba.


Dr. Fatmawati menyampaikan bahwa pelaksanaan Program MBG 3B merupakan tindak lanjut dari hasil audiensi antara Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, yang menekankan pentingnya pendampingan kepada keluarga penerima manfaat.


Sebagai bagian dari implementasi kebijakan tersebut, Tim Pendamping Keluarga (TPK) ditugaskan untuk turut mendampingi proses distribusi MBG kepada sasaran 3B. Pendampingan ini tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan pangan, tetapi juga menjadi sarana edukasi dan penyuluhan kepada keluarga.


“Program MBG 3B tidak hanya memastikan pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tetapi juga menjadi momentum bagi TPK untuk memberikan pendampingan, edukasi pola makan bergizi, pentingnya pemeriksaan kehamilan, pemberian ASI eksklusif, serta pemantauan tumbuh kembang balita,” ujar Dr. Fatmawati.


Menurutnya, pendekatan distribusi yang disertai pendampingan akan memberikan manfaat yang lebih optimal dan berkelanjutan dalam upaya pencegahan stunting serta peningkatan kualitas kesehatan keluarga.


Ia juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program agar distribusi bantuan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.


Melalui kegiatan monitoring ini, BKKBN Sumatera Utara berharap pelaksanaan Program MBG 3B di SPPG Kecamatan Balige, Kabupaten Toba dapat semakin optimal dalam mendukung pemenuhan gizi ibu dan anak, sekaligus berkontribusi dalam mewujudkan generasi sehat, berkualitas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. (don)

Genjot Penggunaan KB Modern, BKKBN Sumut Perkuat Peran PKB di Toba
| Selasa, Februari 03, 2026

By On Selasa, Februari 03, 2026


PATIMPUS.COM - Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara terus mendorong peningkatan penggunaan kontrasepsi modern dan penurunan angka kelahiran di Kabupaten Toba.


Upaya tersebut dilakukan melalui pembinaan kepada para Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) yang dilaksanakan di Balai Penyuluhan KB Kecamatan Balige, Senin (2/2).


Pembinaan dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Dr. Fatmawati, ST., M.Eng. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa PKB memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam keberhasilan pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).



Dr. Fatmawati menyampaikan bahwa Kabupaten Toba masih menghadapi tantangan dalam pencapaian indikator kependudukan. Berdasarkan data tahun 2025, Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Toba tercatat sebesar 2,85 dan masih berada di atas rata-rata Provinsi Sumatera Utara sebesar 2,39.

Selain itu, capaian Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) Kabupaten Toba juga masih relatif rendah, yakni sekitar 39,3 persen. Kondisi tersebut turut memengaruhi capaian mCPR Provinsi Sumatera Utara yang pada tahun 2025 berada di angka 50,5 persen.


“PKB memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keluarga. Diperlukan langkah inovatif, pendekatan yang adaptif terhadap kondisi sosial budaya masyarakat, serta penguatan kolaborasi lintas sektor,” ujar Dr. Fatmawati.


Ia menambahkan, optimalisasi pemanfaatan data serta peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana menjadi kunci dalam mendorong peningkatan mCPR sekaligus menurunkan angka TFR di Kabupaten Toba pada tahun 2026.


Melalui kegiatan pembinaan ini, PKB Kabupaten Toba dapat meningkatkan kinerja di lapangan serta menghadirkan inovasi pelayanan dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana kepada masyarakat. Upaya tersebut diharapkan mampu mendukung terwujudnya keluarga berkualitas serta mempercepat pembangunan kependudukan di Kabupaten Toba. (don)

"Kami Merasa Tidak Sendiri", Suara Hati Penerima Manfaat MBG 3B di Sumatera Utara
| Selasa, Januari 27, 2026

By On Selasa, Januari 27, 2026


PATIMPUS.COM - Bagi sebagian keluarga di Sumatera Utara, hidup sering kali berjalan dengan keterbatasan. Keterbatasan pengetahuan, keterbatasan ekonomi, hingga keterbatasan akses terhadap layanan pendampingan keluarga.


Dalam situasi seperti itu, banyak orang tua hanya bisa bertahan dengan apa yang mereka tahu dan miliki. Namun kehadiran Program MBG 3B membawa harapan baru—harapan bahwa negara benar-benar hadir di tengah keluarga, bukan hanya lewat kebijakan, tetapi lewat sentuhan nyata di lapangan.


Itulah yang dirasakan Maysarah (25), seorang ibu di Kabupaten Serdang Bedagai. Dengan mata berkaca-kaca, ia menceritakan bagaimana pendampingan yang diterimanya perlahan mengubah cara pandangnya dalam merawat anak.

“Dulu saya pikir anak kurus itu biasa, karena kami juga hidup pas-pasan. Yang penting anak tidak sakit parah. Setelah didampingi, saya baru tahu kalau gizi dan pola asuh itu sangat penting. Sekarang saya merasa lebih percaya diri sebagai seorang ibu,” tuturnya lirih.


Bagi Maysarah, Program MBG 3B bukan sekadar sosialisasi atau kunjungan formal. Program ini menjadi ruang aman untuk bertanya, didengar, dan dipahami tanpa rasa dihakimi. Setiap kunjungan pendamping menjadi momen berharga untuk belajar hal-hal sederhana namun berdampak besar—mulai dari pengaturan pola makan anak, kebersihan lingkungan rumah, hingga cara berkomunikasi yang lebih hangat dengan keluarga.

“Saya jadi tahu cara masak makanan yang lebih bergizi dari bahan yang ada di rumah. Pendamping juga tidak pernah marah atau menyalahkan. Mereka ngajari pelan-pelan. Rasanya seperti punya keluarga sendiri yang peduli,” tambahnya.


Hal serupa dirasakan Armansyah (35), kepala keluarga dari Kabupaten Deli Serdang. Ia mengaku sebelumnya jarang terlibat dalam urusan kesehatan dan pengasuhan anak. Dalam pandangannya dulu, urusan anak adalah wilayah ibu, sementara dirinya fokus mencari nafkah.

“Biasanya urusan anak itu ibu-ibu saja. Saya pikir tugas saya cuma kerja. Tapi lewat MBG 3B, saya diajak ikut bertanggung jawab. Saya jadi paham peran saya sebagai ayah. Keluarga kami sekarang lebih kompak,” katanya.


Armansyah juga mengungkapkan bahwa pendampingan yang ia terima membuatnya lebih terbuka terhadap perubahan. Ia mulai ikut memperhatikan tumbuh kembang anak, menemani ke posyandu, dan berdiskusi dengan istrinya tentang perencanaan masa depan keluarga.

“Sekarang saya tahu kenapa 1.000 Hari Pertama Kehidupan itu penting. Dulu saya tidak pernah dengar soal itu. Kalau bukan karena MBG 3B, mungkin saya tetap menganggap semua ini sepele,” ujarnya.


Program MBG 3B hadir dengan pendekatan mendampingi, bukan menghakimi. Melalui dialog yang sederhana dan solusi yang disesuaikan dengan kondisi nyata keluarga, program ini membantu masyarakat memahami pentingnya perencanaan keluarga, pemenuhan gizi, serta penguatan ketahanan keluarga sebagai fondasi masa depan anak.


Para kader dan pendamping keluarga menjadi ujung tombak program ini. Mereka hadir secara rutin ke rumah-rumah warga, membangun kepercayaan, dan memastikan setiap keluarga merasa tidak sendirian dalam menghadapi persoalan hidup.

BKKBN Provinsi Sumatera Utara menegaskan bahwa testimoni para penerima manfaat adalah cermin keberhasilan program. Lebih dari sekadar angka dan laporan, MBG 3B adalah tentang perubahan kecil yang berarti besar bagi kehidupan keluarga.


“Ketika keluarga merasa diperhatikan dan didampingi, di situlah perubahan dimulai. MBG 3B adalah upaya kami memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan sejahtera,” ujar Dr. Fatmawati, ST. M.Eng , selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara.


Ia menambahkan bahwa keberlanjutan program menjadi kunci agar dampak yang dirasakan masyarakat tidak berhenti di satu titik. Kolaborasi dengan pemerintah daerah, kader, dan mitra pembangunan terus diperkuat agar semakin banyak keluarga yang terjangkau.

Di balik setiap senyum anak yang tumbuh sehat dan setiap orang tua yang kini lebih percaya diri, Program MBG 3B terus bergerak. Perlahan, namun pasti, membangun keluarga yang lebih kuat dan menyalakan harapan bagi generasi masa depan Sumatera Utara.


Bagi Maysarah dan Armansyah, MBG 3B bukan hanya program pemerintah. Ia adalah simbol kepedulian, penguat semangat, dan bukti bahwa perubahan bisa dimulai dari hal-hal sederhana—selama ada yang mau mendampingi. (don)

Sepanjang 2025, 122 Penyakit Kusta Baru Ditemukan Di Sumut
| Senin, Januari 26, 2026

By On Senin, Januari 26, 2026

foto : istimewa

PATIMPUS.COM - Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara mencatat sebanyak 122 kasus baru kusta dari Januari hingga Desember 2025. 


Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Faisal Hasyrimi, kepada awak media, Senin (26/1/2026).


Menurut Faisal, seluruh pasien kusta telah mendapatkan terapi MDT (Multi Drug Therapy) yang tersedia gratis di seluruh puskesmas. Terapi ini diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan tipe kusta yang diderita pasien


Faisal menjelaskan, ada beberapa tipe dan masa pengobatan dalam kasus ini. Di mana, Tipe PB (Pausi Basiler) dengan masa pengobatan selama 6–9 bulan, sementara Tipe MB (Multi Basiler) dengan masa pengobatan selama 12–18 bulan.


“Obat tersedia di puskesmas tanpa biaya. Kami pastikan pasien mendapatkan terapi sesuai standar WHO,” ujar Faisal.


Dinas Kesehatan juga melaksanakan berbagai kegiatan pencegahan dan pengendalian, antara lain deteksi dini dan skrining kusta di puskesmas, pemeriksaan kontak penderita di lingkungan sekitar dan pemberian kemoprofilaksis atau obat pencegahan kepada individu yang berisiko.


Faisal menambahkan, tidak ada pasien kusta yang dirawat inap selama periode tersebut. 


Penularan kusta, lanjutnya, umumnya terjadi melalui kontak erat dan berkepanjangan dengan penderita yang belum diobati, terutama melalui droplet saat batuk atau bersin. (don)

Capaian Imunisasi Bayi Turun, Dinkes Medan Minta Orangtua Tak Termakan Isu Hoax
| Rabu, Januari 21, 2026

By On Rabu, Januari 21, 2026


PATIMPUS.COM – Dinas Kesehatan Kota Medan menaruh perhatian serius terhadap menurunnya capaian imunisasi bayi pascapandemi COVID-19.


Padahal, imunisasi menjadi benteng paling awal untuk melindungi anak dari berbagai penyakit menular yang bisa berakibat fatal.


Ketua Tim Kerja Surveilans & Imunisasi Dinkes Medan, Julhilminil Amani Hasibuan, SK, mengungkapkan bahwa hingga kini cakupan imunisasi di Medan belum kembali mencapai target tahunan. Kondisi ini justru terjadi di tengah minimnya ancaman wabah serius di awal tahun.


“Kalau melihat laporan puskesmas, penyakit yang muncul masih tergolong penyakit biasa, seperti flu musiman. Tidak ada lonjakan signifikan. Justru yang menjadi pekerjaan rumah kami adalah imunisasi bayi yang capaiannya menurun,” ujar Julhilminil kepada wartawan, Selasa (20/01/2026).


Ia menyebutkan, sebelum pandemi, capaian imunisasi bayi di Medan relatif stabil. Namun setelah COVID-19, banyak orang tua menjadi ragu membawa anak ke puskesmas. Keraguan itu sebagian besar dipicu oleh informasi yang beredar di media sosial dan grup percakapan, yang kerap tidak memiliki dasar ilmiah.


“Kadang masyarakat lebih cepat percaya informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Padahal imunisasi itu sudah terbukti secara ilmiah sebagai cara paling efektif mencegah anak sakit,” katanya.


Julhilminil menegaskan, kekhawatiran orang tua seharusnya tidak berlebihan, apalagi jika hanya bersumber dari isu atau cerita yang belum jelas kebenarannya.


Menurutnya, imunisasi bayi justru menjadi kunci penting untuk menjaga daya tahan tubuh anak, terutama di masa penyakit musiman seperti flu. Anak yang imunisasinya lengkap akan jauh lebih terlindungi dari komplikasi penyakit.


Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, Dinkes Medan telah melakukan berbagai upaya, mulai dari menggandeng Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) hingga turun langsung ke puskesmas dan sekolah-sekolah.


Orang tua dikumpulkan dan diberi penjelasan langsung oleh dokter spesialis anak tentang manfaat dan keamanan imunisasi.


“Kami sudah keliling puskesmas, bertemu orang tua, guru, dan tokoh masyarakat. Tapi harus kami akui, hasilnya belum signifikan. Karena itu kami sangat berharap peran media untuk membantu menyuarakan pentingnya imunisasi bayi,” ujarnya.


Julhilminil juga menekankan bahwa imunisasi berbeda dengan vaksin COVID yang sempat menuai pro dan kontra di masyarakat. Imunisasi bayi telah digunakan puluhan tahun, diteliti secara panjang, dan terbukti menurunkan angka kesakitan serta kematian anak.


“Ini bukan hal baru. Imunisasi sudah lama ada dan manfaatnya nyata. Jadi kami mengajak ibu-ibu di Kota Medan, jangan ragu, bawa anak ke puskesmas, lengkapi imunisasinya,” katanya.


Ia berharap, dengan semakin banyak informasi yang benar dan mudah dipahami, kepercayaan masyarakat terhadap imunisasi bayi bisa pulih, sehingga generasi Medan tumbuh lebih sehat dan terlindungi sejak dini. (don)

Waspadai Super Flu, RSU Haji Siagakan Tim PIE
| Selasa, Januari 20, 2026

By On Selasa, Januari 20, 2026

foto : istimewa

PATIMPUS.COM - Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan mengaku tetap siaga dan waspada dalam menghadapi isu super flu yang kini tengah melanda dunia kesehatan di tanah air. 


Untuk itu, Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan (Kabid Yankep) di RSU Haji Medan, drg Fitrady Ulianda Siregar, M.Kes mengatakan, pihaknya telah menyiagakan Tim Penyakit Infeksi Emerging (PIE) yang sudah dibentuk. 


"Gak ada persiapan khusus. Tapi timnya sudah ada dibentuk," ungkapnya, Selasa (20/1/2026).


Selain itu, jelasnya, tim yang bertugas di Instalasi Gawat Darurat (IGD) juga agar tetap siaga dan waspada. 


Terutama, tambahnya, terhadap pasien-pasien yang dicurigai terindikasi  penyakit super flu.


Seperti diketahui, di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) khususnya Kota Medan, sejauh ini belum ditemukan kasus super flu.


Sebelumnya, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan juga menegaskan hingga saat ini belum menerima surat resmi maupun imbauan kewaspadaan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI maupun Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terkait isu yang berkembang di masyarakat mengenai super flu. 


Plh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Medan, Zulhilminil Amani Hasibuan menjelaskan, secara gejala, flu yang ramai dibicarakan tersebut masih mirip dengan flu biasa. Namun demikian, pihaknya belum memiliki dasar resmi untuk memberikan pernyataan lebih jauh.


“Secara gejala memang seperti flu biasa. Sampai saat ini kami belum menerima surat kewaspadaan dari kementerian maupun dari Dinkes Provinsi Sumut. Biasanya surat itu selalu dikirimkan ke daerah, tapi kali ini belum ada,” ujarnya kepada wartawan baru-baru ini. (don)

Perwakilan BKKBN Sumut Tandatangani Komitmen Bersama Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi
| Senin, Januari 19, 2026

By On Senin, Januari 19, 2026


PATIMPUS.COM - Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Utara melaksanakan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Senin (19/1) di Lapangan kantor Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara. 


Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud nyata keseriusan dalam mendukung Reformasi Birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.


Penandatanganan komitmen bersama ini diikuti oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Dr Fatmawati ST MEng dan seluruh jajaran pegawai Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara. 


"Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk menyatukan tekad dan langkah seluruh aparatur dalam membangun budaya kerja yang berintegritas serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik," sebut Kaper BKKBN Sumut, DR Fatmawati ST MEng.


Zona Integritas lanjutnya, merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya memiliki komitmen kuat untuk melakukan reformasi birokrasi, khususnya dalam aspek pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan. 


Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuntut perubahan menyeluruh, tidak hanya pada aspek administrasi, tetapi juga pada pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) aparatur.


Pembangunan ZI WBK bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sekaligus mendorong terwujudnya pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel.


Melalui ZI WBK, instansi pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.


Dalam konteks tugas dan fungsi BKKBN, pembangunan Zona Integritas memiliki peran strategis. Sebagai instansi yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan pembangunan keluarga, BKKBN dituntut untuk memberikan pelayanan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. 


Oleh karena itu, komitmen bersama menuju WBK menjadi landasan penting dalam memastikan seluruh program dan layanan dilaksanakan secara bersih dan bertanggung jawab.


Pembangunan Zona Integritas menuju WBK bukanlah proses yang instan, melainkan membutuhkan konsistensi, kerja sama, dan pengawasan yang berkelanjutan. 


Seluruh unsur organisasi diharapkan mampu berperan aktif dalam mengimplementasikan nilai-nilai integritas dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi. Dengan demikian, ZI WBK tidak hanya menjadi simbol komitmen, tetapi benar-benar terinternalisasi dalam budaya kerja sehari-hari.


"Melalui kegiatan penandatanganan komitmen bersama ini, Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara menegaskan tekad untuk terus melakukan pembenahan internal dan meningkatkan kualitas tata kelola organisasi. Upaya ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya pelayanan publik yang prima, berintegritas, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam bidang kependudukan dan pembangunan keluarga," ujarnya.


Ke depan, Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara akan terus mendorong implementasi pembangunan Zona Integritas secara konsisten sebagai bagian dari upaya mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. (don)

Dinkes Medan Gandeng Forwakes Guna Tangkal Berita Hoax Di Medsos
| Minggu, Januari 18, 2026

By On Minggu, Januari 18, 2026


PATIMPUS.COM - Berbagai informasi yang beredar di media sosial (medsos) saat ini tidak bisa dijadikan sumber informasi akurat dan dapat dipercaya.


Sebab banyak kekurangan dari medsos yang bisa menimbulkan dampak negatif, misal risiko kejahatan, kesehatan mental karena adanya 'cyberbullying', hingga sulitnya membedakan fakta alias berita hoax.


Meski medsos banyak kekurangannya, tapi banyak masyarakat malah menjadikan media sosial sebagai sumber informasi yang bisa dipercaya, apalagi jika informasi yang disajikan bermuatan negatif, menyudutkan pihak tertentu tanpa adanya konfirmasi sebagai perimbangan dari pihak-pihak yang tertulis namanya di medsos.


"Kalau kita lihat ya banyak masyarakat sekarang suka lihat berita dari medsos yang terkadang hanya memberitakan satu pihak, tanpa adanya konfirmasi dari pihak lainnya, terkesan menyudutkan dan menjelekkan citra salah satu pihak. Anehnya lagi, masyarakat justru suka hal demikian, hingga komentar-komentarnya berisi amarah bahkan caci maki. Padahal kebenaran dari suatu informasi itu belum tentu  benar. Harus dikroscek kembali," ucap Plt Kadis Kesehatan Kota Medan, dr Surya Syaputra Pulungan melalui Sekretaris Dinkes Kota Medan, Plt Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Medan, Iin Juliani Saragih, SKM MM saat menerima Audiensi Forum Kesehatan (Forwakes) Sumut di Kantor Dinkes Kota Medan, belum lama ini.


Iin didampingi Plh Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Medan Zulhilminil Amani SKM dan Edy Yusuf SKM, MKM selaku Ketua Tim Kerja P2PM Dinas Kesehatan Kota Medan menyampaikan, bahwa dari medsos banyak informasi sepotong atau keterangan yang tidak lengkap. Belum lagi komentar-komentar netizennya yang terkadang tidak etis,  bahkan karena medsos jadi suka marah-marah.


Pihaknya juga menyoroti  medsos yang berisi informasi semisal kegiatan pemerintahan yang positif atau mendapat suatu penghargaan/prestasi malah kurang diapresiasi atau sepi tanggapan. Tapi bila ada isu negatif dari instansi pemerintahan justru disukai, paling banyak dikomentari tanpa mencari penyeimbang dari media lain (media massa) untuk tahu apakah benar informasi yang disampaikan.


Karena itulah mengapa saat ini media massa seperti surat kabar, media elektronik (televisi, radio, termasuk media online) masih sangat dibutuhkan hingga saat ini. 


"Kita tahu media massa memiliki aturan dalam hal peliputan hingga cara penyampaiannya ke masyarakat. Sehingga informasi yang sampai lebih akurat dan dapat dipercaya serta bisa dipertanggungjawabkan," sebutnya.


Selaku instansi pemerintahan di bidang pelayanan kesehatan, mereka memerlukan media massa sebagai penyambung lidah atau penyampai informasi yang tepat kepada masyarakat. Karena itu, pihaknya berharap antara Forwakes dan jajaran Dinkes Medan bisa bermitra dengan baik untuk menangkal berita-berita hoax tentang kesehatan di Kota Medan. 


"Masyarakat juga diharap harus semakin cerdas dalam menyaring informasi dari medsos sehingga tidak terjebak dengan informasi tidak benar (hoaks). Perlu dilakukan kroscek ulang, dari sumber lainnya," serunya.


Menanggapi hal itu Ketua Forwakes Sumut, Mahbubah Lubis menegaskan bahwa media massa hadir, tugasnya selain sebagai penyampai informasi pada masyarakat juga sebagai kontrol sosial atas informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, sebagai penyeimbang, sehingga masyarakat paham mana yang benar. 


Didampingi para pengurus dan anggota Forwakes Sumut, Mahbubah menjelaskan, saat ini medsos sangat berkembang pesat. Hanya saja media massa dan medsos memiliki perbedaan. 


Perbedaan yang sangat mendasar adalah medsos tidak memiliki izin/legalitas dalam penyebaran informasi seperti media massa, bahkan penyebar informasi melalui medsos tidak jelas pelakunya. Kabar yang disampaikan juga kita tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Ada pula si penyampai informasi menayangkan di medsosnya hanya untuk mencari sensasi, supaya viral sehingga banyak yang nge-'like' dan naik rating.


Ada pula informasi yang disampaikan merupakan informasi lama, entah sudah beberapa tahun lalu kejadiannya. Tapi diposting ulang lagi hanya demi 'like', seolah-olah kejadiannya baru berlangsung. Untungnya saat ini banyak masyarakat yang sudah cerdas, mencari tahu fakta sebenarnya dari media massa. 


"Jadi tugas media massa itu tidak hanya sekadar penyampai informasi tapi juga untuk mengungkap fakta sebenarnya. Masyarakat harusnya tidak menelan mentah-mentah informasi yang beredar di medsos, sebab banyak bertebaran informasi hoaks di sana," pungkasnya.


Katanya, keunggulan dari medsos hanyalah dalam hal kecepatan (speed), sementara media massa unggul dalam kebenaran dan kedalaman (accuracy & depth). 


"Sebenarnya keduanya saling melengkapi, akan tetapi media massa tetap dibutuhkan sebagai jangkar informasi yang andal di tengah ketidakpastian informasi di medsos," ucapnya.


Mahbubah menambahkan, terkait Forwakes, selama ini sudah hadir sebagai penyampai informasi khususnya tentang pelayanan kesehatan di Kota Medan dan Sumut.


"Forwakes selama 20 tahun ini sudah menjadi mitra penyampai informasi layanan hingga keluhan masyarakat terkait kesehatan, dan selama ini berjalan lancar," ucapnya.


Selain Dinkes Kota Medan, Forwakes juga menjalin mitra dengan instansi lainnya seperti Dinkes Sumut, rumah sakit pemerintahan, rumah sakit swasta, puskesmas dan lainnya. 


"Forwakes senantiasa siap menjadi mitra Dinkes Kota Medan, karena mungkin masih banyak informasi atau kegiatan berkaitan dengan kesehatan belum diketahui masyarakat, sehingga perlu disampaikan lewat media massa," tutup Mahbubah. (don)

Medan

Sumut

Komunitas

Pendidikan

Ekbis