MEDAN (patimpus.com) - Sepuluh kabupaten/kota di Sumatera Utara dan Aceh memperkuat kesiapan daerah untuk membuka peluang pendanaan, kolaborasi, dan investasi lanskap berkelanjutan melalui kegiatan konsultasi dan validasi hasil kajian kesiapan kabupaten yang difasilitasi oleh Coalition for Sustainable Livelihoods (CSL).
Kegiatan ini mempertemukan pemerintah daerah, mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyepakati hasil kajian sekaligus mendorong langkah tindak lanjut dalam mendukung pendekatan yurisdiksi berkelanjutan.
Kajian dilakukan di sepuluh wilayah, yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Langkat, dan Mandailing Natal di Provinsi Sumatera Utara; serta Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Aceh Singkil, dan Kota Subulussalam di Provinsi Aceh.
Melalui pengumpulan data, diskusi multipihak, dan validasi bersama pemerintah daerah, kajian ini menghasilkan profil kesiapan kabupaten yang memetakan aspek tata kelola, kapasitas implementasi, perlindungan lingkungan, penguatan penghidupan masyarakat dan sistem produksi, serta potensi pembiayaan dan insentif sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan berkelanjutan.
Edward Manihuruk, CSL Lead, menjelaskan bahwa kajian kesiapan kabupaten menjadi fondasi penting bagi daerah untuk membangun kesiapan sebelum peluang investasi dan dukungan pendanaan masuk.
“Setiap daerah memiliki kondisi dan potensi yang berbeda, sehingga kesiapan menjadi kunci agar investasi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Hasil kajian ini membantu sepuluh kabupaten memahami kebutuhan penguatan, membuka peluang pendanaan dan kolaborasi, serta menarik investasi yang bertanggung jawab. Melalui pengembangan dashboard kesiapan kabupaten, informasi utama tiap wilayah dapat dipahami secara lebih terstruktur sehingga menjadi dasar bersama bagi pemerintah daerah dan mitra pembangunan dalam menentukan prioritas, mengidentifikasi peluang dan tantangan, serta mendorong implementasi di tingkat lanskap,” ujar Edward.
Mewakili Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sumatera Utara, Sry Puspa Sari ST MSi, menyampaikan bahwa hasil kajian dapat menjadi masukan penting untuk memperkuat arah pembangunan daerah yang lebih terukur dan berkelanjutan.
“Kami memahami kajian ini sebagai langkah strategis untuk membantu daerah melihat peluang dan tantangan yang perlu ditindaklanjuti bersama. Hasil kajian ini diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan, penguatan tata kelola, perluasan akses pembiayaan, serta mendorong investasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Kolaborasi lintas pihak menjadi penting agar pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif sekaligus tetap menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Sry.
Mewakili Pemerintah Provinsi Aceh, Salim Alkatiri SE, Sekretaris Bappeda Kabupaten Bener Meriah menekankan pentingnya memastikan hasil kajian dapat diterjemahkan menjadi langkah implementasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan memperkuat kemandirian ekonomi.
“Bener Meriah memiliki komoditas unggulan kopi sekaligus kawasan hutan lindung yang perlu dijaga secara seimbang. Tantangan penggunaan pestisida dan bahan kimia yang tinggi perlu dijawab melalui penerapan praktik budidaya yang lebih berkelanjutan, peningkatan kapasitas pelaku perkebunan, serta pemanfaatan teknologi yang lebih modern. Ke depan, pendekatan hulu hilir yang terintegrasi perlu diperkuat agar peningkatan produksi, kualitas sumber daya manusia, ketersediaan air, dan pengembangan ekonomi hilirisasi dapat berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan,” ujarnya.
Kartini E Christina Nahampun SSTP MSP, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Tapanuli Utara memberikan tanggapannya bahwa hasil kajian ini menunjukkan pentingnya pendampingan dan dukungan yang lebih merata bagi daerah.
“Kami melihat adanya korelasi antara pendampingan yang dilakukan mitra pembangunan dengan besarnya intervensi yang diterima oleh kabupaten/kota. Sebagai contoh, meskipun 67% kawasan Ekosistem Batang Toru berada di Kabupaten Tapanuli Utara, perhatian dan intervensi yang diterima masih perlu terus diperkuat. Potensi stok karbon yang dimiliki juga menjadi peluang penting yang perlu ditindaklanjuti melalui penyusunan roadmap daerah, termasuk pemetaan stok karbon dan identifikasi sumber pendanaan,” ujarnya.
”Pengalaman menghadapi kerugian akibat bencana pada akhir tahun lalu juga menjadi pengingat bahwa daerah perlu semakin siap dalam mengantisipasi risiko ke depan melalui perencanaan yang lebih adaptif dan berkelanjutan,” tambah Kartini.
Ke depan, CSL bersama para pihak akan terus mendorong ruang pembelajaran, pertukaran pengetahuan, dan kolaborasi multipihak untuk mendukung implementasi program konservasi, restorasi, produksi berkelanjutan, serta peningkatan penghidupan masyarakat melalui pendekatan lanskap dan yurisdiksi di Sumatera Utara dan Aceh. (don/rel)
