Tampilkan postingan dengan label Sumut. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Sumut. Tampilkan semua postingan

Kaper BKKBN Sumut Tekankan Akurasi Data Saat Launching Pemutakhiran Data Keluarga 2026

Jumat, Agustus 21, 2026


SIMALUNGUN (patimpus.com) - Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Dr Mahyuzar MSi, menekankan pentingnya ketersediaan data keluarga yang akurat dan mutakhir sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang tepat sasaran.


Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Launching Pemutakhiran Data Keluarga pada Sistem Informasi Keluarga (SIGA) Tahun 2026 di Kabupaten Simalungun, Kamis (20/8).


Kegiatan tersebut dihadiri oleh Asisten I Pemerintah Kabupaten Simalungun, Kapolsek Tanah Jawa, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun, perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS), perwakilan Dinas Kesehatan, Camat, Kepala Desa, Puskesmas Tanah Jawa, Koordinator Wilayah (Korwil), serta para kader pendata.


Dalam kesempatan tersebut, Mahyuzar menyampaikan bahwa pemutakhiran data keluarga merupakan bagian penting dalam memastikan pemerintah memiliki gambaran yang sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.


“Data keluarga bukan sekadar angka. Di dalam setiap data terdapat kondisi, kebutuhan, dan persoalan keluarga yang harus kita pahami. Karena itu, data yang kita miliki harus benar-benar akurat, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya,” ujar Mahyuzar.


Menurutnya, kualitas data sangat menentukan ketepatan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, khususnya program yang berkaitan dengan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.


“Kita ingin data yang dihasilkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan dan intervensi yang tepat. Untuk itu, proses pemutakhiran harus dilakukan dengan teliti, objektif, lengkap, dan sesuai kondisi riil keluarga,” jelasnya.


Mahyuzar juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemutakhiran data keluarga. Keterlibatan pemerintah daerah hingga kader pendata menjadi bagian penting untuk memastikan proses pendataan dapat berjalan secara optimal.


“Pemutakhiran data keluarga ini tidak dapat dilakukan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dari pemerintah daerah, kecamatan, desa, tenaga kesehatan, kader pendata, dan seluruh pihak terkait. Kita harus bersama-sama memastikan data yang dihasilkan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.


Usai launching, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan langsung ke rumah keluarga sasaran, salah satunya keluarga Bapak Deni. Pada kesempatan tersebut, Mahyuzar melihat secara langsung proses pemutakhiran data yang dilakukan oleh kader pendata.


Para kader melakukan wawancara dengan keluarga menggunakan metode Computer-Assisted Personal Interviewing (CAPI) melalui aplikasi Data Keluarga.

Kunjungan lapangan tersebut menjadi bagian penting untuk melihat secara langsung bagaimana proses pemutakhiran data dilaksanakan. Melalui wawancara langsung dengan keluarga, informasi yang diperoleh diharapkan dapat menggambarkan kondisi keluarga secara faktual.


“Dengan turun langsung ke lapangan, kita dapat memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar menggambarkan kondisi keluarga. Di balik setiap data ada keluarga dengan kondisi dan kebutuhan yang berbeda. Karena itu, pendataan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab,” ungkap Mahyuzar.


Ia juga mengapresiasi peran para kader pendata sebagai ujung tombak pelaksanaan pemutakhiran data keluarga.


“Kader adalah ujung tombak kita di lapangan. Saya berharap seluruh kader dapat melaksanakan pendataan dengan teliti dan penuh tanggung jawab, sehingga data yang dihasilkan benar-benar akurat dan dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan,” tambahnya.


Pemutakhiran Data Keluarga pada SIGA Tahun 2026 di Kabupaten Simalungun diharapkan dapat memperkuat ketersediaan Satu Data Keluarga yang akurat, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.


Data tersebut menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung pembangunan berbasis bukti serta memastikan program pemerintah dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih tepat sasaran. (rel/don)

Perumda Tirtanadi Gelar Sosialisasi Layanan Tarif Air Minum di Percut Sei Tuan Dan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang

Rabu, Agustus 19, 2026

 


DELISERDANG (patimpus.com) - Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kegiatan sosialisasi layanan tarif air minum  kepada masyarakat di dua kecamatan yakni Kecamatan Percut  Sei Tuan dan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Kabupaten Deli Serdang.


Kegiatan tersebut  dilaksanakan di Aula Kantor Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, dibuka oleh Kepala Divisi Pemasaran Perumda Tirtanadi 

Sahrim Siregar Rabu (19/8/2026).


Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Direksi Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor KEP-67/DIR/DIHBL/2026 tentang Penetapan Tarif Air Minum dan Air Limbah Perumda Tirtanadi.


Kegiatan ini  menjadi bagian dari upaya Perumda Tirtanadi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kebijakan layanan tarif, sekaligus menyampaikan informasi secara terbuka terkait penerapan tarif air minum.


Kepala Desa Sambirejo Timur M Arifin, menyampaikan apresiasi kepada Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara yang telah melaksanakan sosialisasi pelayanan tarif air minum dan di Desa Sambirejo Timur.


Arifin mengatakan, kegiatan sosialisasi tersebut sangat penting karena masyarakat perlu mendapatkan penjelasan secara langsung mengenai kebijakan penetapan tarif air minum. sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direksi Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor KEP-67/DIR/DIHBL/2026.


“Dengan adanya sosialisasi ini, kami berharap masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas dan memahami dasar serta tujuan dari penyesuaian tarif yang telah ditetapkan,” ujar Arifin.


Ia berharap Perumda Tirtanadi tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam hal kelancaran distribusi air, kualitas air, serta kecepatan dalam menanggapi keluhan pelanggan.


Menurutnya, komunikasi yang baik antara Perumda Tirtanadi dengan masyarakat sangat diperlukan agar setiap kebijakan dapat dipahami secara bersama dan pelaksanaannya berjalan dengan baik.


Dalam sosialisasi tersebut, Kepala Devisi Pemasaran Perumda Tirtanadi,  Sahrim Siregar menyampaikan  mengenai dasar penetapan tarif, mekanisme penerapan tarif, serta pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Masyarakat juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan maupun masukan terkait kebijakan penyesuaian/ layanan tarif tersebut.


Layanan tarif dilakukan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan pelayanan air minum kepada masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan, serta kemampuan dan keterjangkauan pelanggan. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan masyarakat dapat memahami kebijakan yang telah ditetapkan dan memperoleh informasi yang benar mengenai tarif air minum.


Selain itu  kata Sahrim Perumda Tirtanadi saat ini memberikan layanan gratis pipa distribusi ke masyarakat minimal 50 meter dan minimal 5 rumah serta meteran yang sudah diputus dan mau pasang kembali biaya dendanya dihapus, "dan bagi masyarakat yang mau pasang baru biaya pemasangan Rp 2.050.000 dapat dicicil," ujar Sahrim.



Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mendukung pelaksanaan sosialisasi tersebut sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat. Penyampaian informasi secara langsung dinilai penting agar kebijakan layanan tarif dapat dipahami dengan baik serta tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.


Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang  mengharapkan Perumda Tirtanadi terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi kontinuitas distribusi air, kualitas air, respons terhadap keluhan pelanggan, maupun pelayanan administrasi.


Kegiatan sosialisasi berlangsung dengan suasana interaktif. Masyarakat yang hadir mengikuti pemaparan dan berdiskusi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan tarif air minum serta pelayanan Perumda Tirtanadi.


Melalui kegiatan tersebut, diharapkan terjalin komunikasi dan koordinasi yang semakin baik antara Perumda Tirtanadi, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, pemerintah desa, dan masyarakat sebagai pelanggan, sehingga pelayanan air minum dapat terus ditingkatkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.


Hadir dalam sosialisasi tersebut, unsur Pemerintahan Kecamatan Percut Sei Tuan, Pemerintahan Kecamatan Batang Kuis, Pemerintahan Desa Sambirejo Timur, perwakilan Perumda Tirtanadi, tokoh masyarakat, serta masyarakat pelanggan Perumda Tirtanadi di wilayah tersebut. (rel/don)

‎Tingkatkan Kualitas Guru, PW PERSIS Sumut Gelar Daurah Asatidz

Jumat, Juli 24, 2026

‎HAMPARANPERAK (patimpus.com) -  Mengawali pelaksanaan Tahun Ajaran 2026/2027, Pimpinan Wilayah (PW) Persatuan Islam (PERSIS) Sumatera Utara (Sumut) menggelar Daurah Asatidz Kurikulum PERSIS 2026.

‎Kegiatan yang digelar selama dua hari, 24–25 Juli 2026 ini mengusung moto "Beradab, Berdakwah, dan Berpikir Kritis" berlangsung khidmat di Pesantren As Shidiqin Hamparan Perak.

‎Kegiatan Daurah Asatidz yang bertujuan sebagai upaya meningkatkan kualitas guru dan pengajar di lingkungan PERSIS Sumatera Utara tersebut secara resmi dibuka oleh Ketua PW PERSIS Sumatera Utara, KH Muhammad Nuh MSP. 

‎Dalam sambutannya, M Nuh menegaskan bahwa guru PERSIS memiliki peran strategis dalam melahirkan generasi Islam yang berilmu, berakhlak mulia, serta mampu menjawab tantangan zaman dengan tetap berpegang teguh pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

‎"Guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi menjadi teladan dalam adab, penggerak dakwah, dan pembentuk cara berpikir kritis peserta didik. Kurikulum PERSIS harus mampu melahirkan generasi yang unggul dalam ilmu, kokoh dalam akidah, dan siap memberikan kontribusi bagi bangsa," ujar KH Muhammad Nuh MSP.

‎Daurah Asatidz merupakan bagian dari program pembinaan guru dan pengajar atau Training of Trainer (ToT) yang selama ini diselenggarakan secara terpusat oleh Pimpinan Pusat (PP) PERSIS melalui Bidang Tarbiyah. 

‎Program tersebut kemudian diteruskan kepada jajaran Pimpinan Wilayah agar dapat diimplementasikan secara optimal di seluruh satuan pendidikan PERSIS.

‎Hadir sebagai narasumber dari Bidang Pendidikan PP PERSIS, Dr Cepi Triatna dan Dr Acep Saefuddin, Dr Tiar Anwar Bachtiar, Dr Darwis, dan lainnya, memberikan pembekalan mengenai implementasi Kurikulum PERSIS 2026, metodologi pembelajaran, strategi pengajaran yang efektif, serta pendalaman ilmu syariat sebagai karakter utama pendidikan PERSIS.

‎Selama dua hari pelaksanaan, para peserta mendapatkan berbagai materi utama, mulai dari penguatan kurikulum khas PERSIS, metode pembelajaran yang inovatif, pengembangan kompetensi pendidik, hingga penguatan nilai-nilai keislaman yang menjadi ciri khas lembaga pendidikan PERSIS.

‎Melalui kegiatan ini, PW PERSIS Sumatera Utara berharap seluruh guru dan asatidz mampu menjadi pendidik yang profesional, berintegritas, serta mampu mengimplementasikan Kurikulum PERSIS 2026 secara utuh sehingga melahirkan generasi yang beradab, berdakwah, dan berpikir kritis, sesuai dengan visi besar pendidikan Persatuan Islam. (Soni)

PTPN IV Regional 2 Salurkan Beasiswa bagi 44 Siswa Berprestasi dan Kurang Mampu di Simalungun

Rabu, Juli 15, 2026


SIMALUNGUN (patimpus.com) – PTPN IV Regional 2 kembali menyalurkan beasiswa kepada 44 siswa berprestasi dan kurang mampu di lingkungan Yayasan Pendidikan PTPN IV Regional 2.


Bantuan pendidikan tersebut diserahkan secara simbolis dalam Seremoni Penyerahan Bantuan Beasiswa Berprestasi dan Kurang Mampu yang berlangsung di Nagori Bah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, Jumat (3/7/2026). 


Menurut Region Head PTPN IV Regional 2, Budi Susanto, pendidikan adalah fondasi penting dalam mencetak generasi yang unggul sekaligus mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya tujuan keempat tentang Pendidikan Berkualitas. Karena itu, PTPN IV Regional 2 memandang beasiswa sebagai bentuk investasi bagi masa depan anak-anak di sekitar wilayah operasional Perusahaan.


“Kami ingin memberikan apresiasi kepada siswa dan siswi yang telah menunjukkan prestasi membanggakan, sekaligus membantu anak-anak dari keluarga yang membutuhkan agar tetap memiliki kesempatan yang sama memperoleh pendidikan yang berkualitas,” ujar Budi.


Sebanyak 44 penerima beasiswa berasal dari 11 sekolah di bawah naungan Yayasan Pendidikan PTPN IV Regional 2. Masing-masing sekolah mengirimkan empat siswa yang dipilih berdasarkan prestasi akademik serta kondisi ekonomi keluarga. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan semangat belajar sekaligus memberikan dukungan nyata bagi keberlangsungan pendidikan para penerima.


Dalam kesempatan itu, Budi juga mengajak seluruh orang tua, guru, dan masyarakat untuk terus mendukung PTPN IV Regional 2 sebagai bagian dari upaya membangun kesejahteraan bersama. Menurutnya, keberhasilan perusahaan akan membuka ruang yang lebih luas bagi pelaksanaan berbagai program sosial, termasuk di bidang pendidikan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar.


“Kami berharap anak-anak ini kelak tumbuh menjadi generasi yang mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat, bangsa, bahkan berpeluang ikut membangun PTPN IV di masa mendatang. Gunakan bantuan ini sebagai motivasi untuk terus belajar, menjaga akhlak, menghormati guru dan orang tua, serta tidak pernah berhenti mengejar cita-cita,” kata Budi.


Plh. Kepala Bagian Sekretariat dan Hukum PTPN IV Regional 2, Hwin Dwi Putera, menjelaskan program beasiswa tersebut merupakan bagian dari implementasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang secara konsisten dijalankan Perusahaan di bidang pendidikan. Tahun ini, bantuan diberikan kepada 44 siswa yang berasal dari 11 sekolah di lingkungan Yayasan Pendidikan PTPN IV Regional 2. 


Terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Termasuk prestasi dan kondisi ekonomi keluarga. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, kata Hwin, sudah menjadi salah-satu investasi jangka panjang yang terus didorong PTPN IV Regional 2 melalui berbagai program sosial.


“Kami berharap bantuan ini benar-benar dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan pendidikan para siswa sehingga dapat memberikan dampak nyata terhadap proses belajar mereka. Perusahaan akan terus mendorong program-program TJSL yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya di bidang pendidikan sebagai investasi jangka panjang bagi daerah,” ujar Hwin.


Seremoni penyerahan beasiswa ini turut dihadiri Camat Jawa Maraja Bah Jambi Sudiono, Pangulu Nagori Bah Jambi Yuki Murdiansyah, Kepala Sub Bagian TJSL Afni Ria Safitri, para kepala sekolah dan wakil kepala sekolah Yayasan Pendidikan PTPN IV Regional 2, serta seluruh siswa penerima beasiswa beserta orang tua. 


Melalui program TJSL, lanjut Hwin, PTPN IV Regional 2 berharap akses pendidikan yang lebih baik dapat membuka kesempatan yang lebih luas bagi generasi muda untuk berkembang sesuai potensi masing-masing. Perusahaan meyakini investasi di bidang pendidikan akan melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan.


“Kami percaya keterbatasan ekonomi tidak boleh menjadi penghalang bagi lahirnya generasi yang cerdas, berprestasi, dan memiliki cita-cita tinggi,” pungkasnya. (don)

Gandeng DLHK Sumut, PTPN IV Regional 2 Perkuat Kualitas Pelaporan PROPER

Sabtu, Juni 27, 2026

SIMALUNGUN (patimpus.com) - PTPN IV Regional 2 memperkuat komitmen terhadap tata kelola lingkungan dengan membekali unit-unit usahanya mengenai mekanisme pelaporan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) periode 2025-2026.


Langkah tersebut diwujudkan melalui bimbingan teknis pengisian Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan (SIMPEL) yang digelar di Kebun Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, pada 23-24 Juni 2026.


Kegiatan tersebut menghadirkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sumatera Utara sebagai narasumber sekaligus pendamping teknis bagi seluruh unit usaha PTPN IV Regional 2. 


Menurut Region Head PTPN IV Regional 2, Budi Susanto, pengelolaan lingkungan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari operasional Perusahaan. Karena itu, setiap proses pelaporan harus disusun secara akurat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar mampu merepresentasikan kondisi di lapangan secara utuh.


Selain proses penilaian administrasi, kata Budi, PROPER juga menjadi instrumen untuk mengukur komitmen Perusahaan dalam menjalankan pengelolaan lingkungan secara bertanggung jawab. 


“Melalui bimbingan teknis ini kami ingin memastikan seluruh unit usaha memahami mekanisme pelaporan dengan baik sehingga data yang disampaikan benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Budi.


Selama dua hari, peserta memperoleh pendalaman mengenai tata cara pengisian akun SIMPEL, kelengkapan dokumen pendukung, hingga penyesuaian terhadap ketentuan pelaporan yang menjadi bagian dari proses penilaian PROPER oleh Kementerian Lingkungan Hidup.


Pelaksanaan bimbingan teknis ini menjadi bagian dari upaya PTPN IV Regional 2 guna memastikan setiap unit kerja memiliki pemahaman yang sama terhadap standar pelaporan lingkungan. Ketepatan penyampaian data dinilai menjadi faktor penting karena menjadi dasar dalam menggambarkan implementasi pengelolaan lingkungan yang telah dijalankan perusahaan.


Menurut Budi, pelaporan yang berkualitas akan mendukung proses evaluasi sekaligus menjadi bahan perbaikan dalam pengelolaan lingkungan Perusahaan. PTPN IV Regional 2, kata Budi, akan terus mendorong setiap unit usaha agar menjadikan kepatuhan terhadap regulasi sebagai bagian dari budaya kerja, seiring dengan upaya meningkatkan produktivitas.


Budi menambahkan, sinergi dengan DLHK Provinsi Sumatera Utara menjadi langkah strategis karena memberikan ruang diskusi langsung terkait berbagai aspek teknis yang kerap dihadapi unit usaha dalam proses pelaporan. Melalui pendampingan tersebut, setiap peserta diharapkan memiliki pemahaman yang seragam terhadap ketentuan yang diterapkan dalam penilaian PROPER.


“Kami memandang pembinaan dari regulator sebagai bagian penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola Perusahaan. Semakin baik pemahaman terhadap regulasi, semakin efektif pula implementasi pengelolaan lingkungan yang dapat dilakukan di masing-masing unit kerja,” katanya.


Menurut Plh. Kepala Bagian Sekretariat dan Hukum PTPN IV Regional 2, Hwin Dwi Putera, bimbingan teknis difokuskan pada tahapan pengisian akun SIMPEL yang menjadi media resmi penyampaian dokumen dalam proses penilaian PROPER. Selain membahas aspek administratif, peserta juga memperoleh penjelasan mengenai standar kelengkapan dokumen, tata cara unggah data, serta penyesuaian terhadap perkembangan ketentuan pelaporan yang berlaku.


Menurut Hwin, kesalahan dalam penyusunan maupun pengunggahan dokumen dapat memengaruhi proses evaluasi apabila tidak segera diperbaiki. Oleh sebab itu, kegiatan tersebut dirancang agar peserta dapat melakukan verifikasi sejak awal sehingga seluruh dokumen yang dipersyaratkan telah sesuai sebelum disampaikan kepada tim penilai.


“Melalui pendampingan ini kami berharap seluruh unit usaha memiliki persepsi yang sama mengenai tata cara pengisian SIMPEL dan kelengkapan dokumen pendukung. Dengan demikian, proses pelaporan dapat berjalan lebih efektif, meminimalkan potensi kekeliruan administrasi, serta memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan dalam penilaian PROPER,” ujar Hwin.


Hwin mengatakan, penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam aspek kepatuhan lingkungan akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya PTPN IV Regional 2 membangun tata kelola yang profesional. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan program di lapangan, tetapi juga oleh kualitas dokumentasi serta pelaporan yang menjadi dasar penilaian regulator.


Melalui kegiatan tersebut, PTPN IV Regional 2 berharap seluruh unit usaha mampu menjalankan proses pelaporan PROPER secara lebih sistematis, akurat, dan tepat waktu. 


“Komitmen itu diharapkan semakin memperkuat implementasi prinsip keberlanjutan sekaligus mendukung peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup,” pungkas Hwin. (don/rel)

‎Komunitas YBCI Aceh-Sumut Gelar Anniversary Ke-2 Di Langkat

Senin, Juni 15, 2026

LANGKAT (patimpus.com) - Komunitas Yaris Club Indonesia (YBCI) Regional Aceh Sumut sukses menggelar 2nd Anniversary, dengan rangkaian kegiatan Family Gathering, Camping, dan Musyawarah Besar (Mubes) yang berlangsung selama dua hari, 13–14 Juni 2026. 

‎Kegiatan ini diikuti oleh puluhan anggota bersama keluarga dengan rute perjalanan dari Medan menuju Rumah Ladang, Langkat. 

‎Kegiatan diawali dengan titik kumpul di Masjid Al-Fatih Binjai, dilanjutkan dengan konvoi kendaraan menuju lokasi kamp Rumah Ladang, Langkat dengan tetap mengedepankan keselamatan berkendara. 

‎Setibanya dilokasi, peserta bersama-sama mendirikan tenda dan mempersiapkan area kegiatan dalam suasana kebersamaan dan gotong royong. Kemudian dilanjutkan dengan barbekyu, makan malam bersama, dan hiburan.

‎Memasuki acara inti, pembukaan berlangsung khidmat dengan doa bersama, dilanjutkan sambutan dari Ketua Panitia dan Ketua YBCI Aceh Sumut, Wanda.

‎Dalam sambutannya, Wanda menyampaikan apresiasi atas kekompakan seluruh anggota. Ia juga menegaskan bahwa momentum ulang tahun ke-2 ini menjadi tonggak penting dalam mempererat solidaritas komunitas. 

‎“Perjalanan dua tahun ini bukan hanya tentang otomotif, tetapi tentang kebersamaan, kekeluargaan, dan komitmen untuk terus tumbuh bersama. Saya berharap YBCI Aceh Sumut semakin solid, kompak, dan mampu memberikan kontribusi positif, baik bagi anggota maupun masyarakat,” ujar Wanda. Sabtu (13/6/2026).

‎Pada hari kedua, suasana semakin hangat melalui berbagai kegiatan family gathering, mulai dari sarapan pagi, permainan kebersamaan, hingga outbound yang melibatkan seluruh anggota keluarga. 

‎Rangkaian acara ditutup dengan pembagian hadiah, sesi hiburan, serta kegiatan bersih-bersih lingkungan sebelum kembali ke Medan. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga memperkuat nilai kebersamaan yang menjadi fondasi utama YBCI Aceh Sumut.  (Soni)

‎Ribuan Jamaah Hadiri Haul Tuan Guru Syeikh KH Ali Mas'ud Al Banjari Di Kampung Matfa Langkat

Rabu, Juni 03, 2026

‎LANGKAT (patimpus.com) - Ribuan jamaah dari berbagai daerah di Sumatra menghadiri Peringatan Haul Akbar ke-15 Tuan Guru Syeikh KH Ali Mas'ud Al Banjari, di Kampung Darussalam Matfa Indonesia RT 03 Dusun III Telaga Said, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Rabu (3 Juni 2026). 

‎Haul Tuan Guru ini yang mengusung tema 'Menjalin Silaturahmi Untuk Menguatkan Rasa Persatuan, Persaudaraan Serta Kasih Sayang Kepada Seluruh Ummat,' ini berlangsung meriah, khidmat dan penuh rasa kekeluargaan. 

‎Haul Akbar ini menjadi momen penting untuk mengenang Tuan Guru Syeikh KH Ali Mas'ud Al Banjari dalam perjuangannya menyebarkan ajaran ilmu tauhid.

‎Penerus Tuan Guru Syeikh KH Ali Mas'ud Al Banjari, Tuwan Imam mengatakan kegiatan haul ini menjadi momen penting untuk menjalin silaturahmi untuk menguatkan rasa persatuan.


‎"Saya ucapkan terima kasih banyak kepada tamu undangan yang hadir dari berbagai daerah, kalangan dan berbagai agama, semoga pertemuan kita ini semakin menguatkan silaturahmi, persatuan dan kasih sayang, dan saya berharap semoga ilmu yang telah didapat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat bagi orang yang banyak," ujar Tuwan Imam.

‎Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua PKK Kabupaten Langkat Hj Endang Kurniasih Syah Afandin, Yonif 8 Marinir Pangkalanbrandan Lettu Marinir Cipta Handana, Yonif TP 907 Dewa Shahdan, Ketua KAHMI Sumut H Rusdi Lubis, Pimpinan MTTQ Aby Jumar Ali dan jemaah, Ketua Muslimat NU Kota Medan Hj Tapi Rumondang, DG Suleiman Lions Club Internasional District 307 A2 Indonesia, Ketua Pemuda Muslimin Indonesia-Sumut, Ketua Pewarta Foto Indonesia (PFI) Medan Risky Cahyadi, perwakilan Komunitas Jurnalis Anak Medan Rahmad Suryadi, perwakilan Pondok Pesantren Babur Ridho Rahmatullah Pija, pimpinan Pondok Pesantren Mazila Ustadz M Dahrul, Kodim Langkat dan Kepolisian Polsek Sei Lepan.

‎Kegiatan tersebut ditutup dengan makan bersama dengan seluruh tamu undangan dan ribuan masyarakat yang hadir.  (Soni)

BKKBN Sumut dan Pemkab Langkat Satukan Langkah Tingkatkan Kesehatan Ibu dan Anak

Kamis, Mei 21, 2026

LANGKAT (patimpus.com) - Komitmen memperkuat kesehatan ibu dan anak terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor di Kabupaten Langkat. Hal tersebut terlihat dalam Rapat Koordinasi Program “Sehati Bunda” yang digelar di Ruang Rapat Rumah Dinas Bupati Langkat, Rabu (20/05).


Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam menyatukan langkah antara pemerintah daerah, Kemendukbangga/BKKB, serta mitra pembangunan guna memastikan keberlanjutan program dan memperluas manfaatnya bagi masyarakat.


Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Dr. Mahyuzar, bersama Bupati Langkat, H Syah Afandin, jajaran Pemerintah Kabupaten Langkat, Population Service International (PSI), serta Yayasan Cipta.


Suasana rapat berlangsung hangat dan penuh semangat kolaborasi, dengan fokus utama pada penguatan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu pasca persalinan, serta keluarga berisiko stunting.


Dalam rapat koordinasi tersebut, berbagai capaian Program Sehati Bunda turut dipaparkan, termasuk tantangan yang masih dihadapi di lapangan serta strategi percepatan intervensi di wilayah prioritas. Program ini dinilai menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung percepatan penurunan stunting sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan keluarga di Kabupaten Langkat.


Kepala Perwakilan BKKBN Sumut, Dr. Mahyuzar, menegaskan bahwa keberhasilan program tidak dapat dicapai hanya oleh satu pihak, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintah dan mitra pembangunan.


“Program Sehati Bunda membutuhkan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak. Mulai dari perangkat daerah, tenaga kesehatan, hingga mitra pembangunan harus bergerak bersama agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal,” ujar Dr. Mahyuzar.


Ia juga menekankan bahwa upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak merupakan investasi penting dalam membangun generasi masa depan yang sehat dan berkualitas. Menurutnya, intervensi yang tepat sejak masa kehamilan hingga pasca persalinan akan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak dan kualitas keluarga di masa mendatang.


“Penanganan stunting tidak hanya berbicara soal anak, tetapi juga tentang kesiapan keluarga, kesehatan ibu, pola pengasuhan, dan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan sejak dini,” tambahnya.


Sementara itu, Bupati Langkat, H. Syah Afandin, SH menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin antara Pemerintah Kabupaten Langkat dengan Kemendukbangga/BKKBN dan seluruh mitra terkait. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung implementasi Program Sehati Bunda agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.


“Kami menyambut baik pelaksanaan rapat koordinasi ini sebagai bentuk penguatan sinergi bersama. Pemerintah Kabupaten Langkat berkomitmen mendukung Program Sehati Bunda demi mewujudkan keluarga yang sehat dan berkualitas,” ungkap Syah Afandin.


Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan kesehatan di daerah. Dengan dukungan bersama, ia optimistis program-program intervensi kesehatan ibu dan anak dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.


Melalui rapat koordinasi ini, seluruh pihak diharapkan semakin solid dalam menjalankan Program Sehati Bunda, terutama dalam memperluas akses pelayanan kesehatan dan pendampingan bagi keluarga berisiko stunting. Tidak hanya menjadi program layanan kesehatan, Sehati Bunda juga diharapkan mampu menjadi gerakan bersama untuk membangun keluarga yang lebih sehat, kuat, dan sejahtera di Kabupaten Langkat. (don)

Warga Halaban Pertanyakan Koperasi Bentukan PT Putri Hijau

Senin, Februari 16, 2026


PATIMPUS.COM - Koperasi Jasa Mulia Jaya yang dibentuk pada 2018 dan berperan sebagai mitra perusahaan sekaligus pengelola kebun plasma masyarakat di Kabupaten Langkat menuai sorotan. 


Koperasi ini diduga sarat praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme karena mayoritas pengurusnya berasal dari internal perusahaan mitra, yakni PT Putri Hijau.


Struktur pengurus Koperasi Jasa Mulia Jaya disebut didominasi karyawan perusahaan, mulai dari ketua yang menjabat asisten kebun, sekretaris staf kantor hingga bendahara kepala tata usaha. Sementara anggota dari masyarakat luar kebun hanya sebagian kecil.


Salah seorang pengurus kelompok tani yang enggan disebut namanya menyampaikan kekecewaan karena sekitar 10 butir janji kerjasama pengelolaan kebun plasma belum terealisasi. Kelompok tani beranggotakan 35 orang itu juga menilai pengelolaan plasma tidak transparan.


Informasi yang dihimpun menyebut luas kebun plasma sekitar 22 hektare. Padahal, ketentuan UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang kemudian diperkuat UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Permentan Nomor 18 Tahun 2021 mewajibkan perusahaan perkebunan memfasilitasi kebun masyarakat minimal 20 persen dari luas HGU melalui pola kemitraan inti plasma.


Perwakilan manajemen saat ditemui Kamis (13/2/2026) menyebut perbaikan administrasi menjadi syarat pengajuan perpanjangan HGU dan mengakui luas plasma sekitar 22 hektare.


Terkait ketentuan porsi 20 persen dan teknis kemitraan, pihak perusahaan mengarahkan konfirmasi ke bagian humas. Ketua koperasi belum berhasil dimintai keterangan. (don)

Ahmad Darwis Desak Kejatisu Tuntaskan Dugaan Korupsi Dana KIP Di LLDikti Wilayah ‎

Sabtu, Februari 14, 2026


PATIMPUS.COM - Menanggapi adanya laporan dari mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Untuk Rakyat (GUNTUR) ke Kejatisu. Anggota (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ahmad Darwis mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) untuk mengusut tuntas dugaan korupsi dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I (LLDikti Wilayah I) Sumut, Sabtu (14/2/2026).

‎Ahmad Darwis menegaskan bahwa kasus ini menyangkut masa depan mahasiswa dari keluarga kurang mampu sehingga harus menjadi prioritas penanganan aparat penegak hukum.

‎“Kasus ini menyangkut masa depan masyarakat miskin. Karena itu, harus menjadi prioritas bagi kejaksaan,” tegasnya.

‎Darwis juga berharap Kejatisu menangani perkara tersebut secara profesional dan transparan. Menurutnya, profesionalisme dapat tercermin dari progres penanganan yang jelas, mulai dari tahap telaah hingga pemanggilan dan pemeriksaan saksi untuk pengumpulan data serta keterangan.

‎“Penuntasan kasus ini ditunggu masyarakat karena menyangkut masa depan generasi muda yang memiliki kemampuan akademik baik, namun secara ekonomi kurang beruntung,” ujarnya.

‎Ahmad Darwis menilai, klarifikasi menyeluruh penting dilakukan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran dalam proses penetapan maupun penyaluran bantuan pendidikan dan Jika ditemukan ketidaksesuaian dengan aturan, maka harus ditindak sesuai ketentuan hukum. Sebaliknya, apabila tidak terbukti, hasilnya juga perlu disampaikan secara terbuka agar tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan.

‎Sebagai mitra kerja pemerintah di bidang pendidikan, Komisi E DPRD Sumut mendorong evaluasi dan pengawasan internal oleh seluruh pemangku kepentingan agar penyaluran KIP Kuliah benar-benar tepat sasaran. 

‎Darwis juga menekankan pentingnya data penerima yang akurat, verifikasi lapangan, sistem digital yang objektif dan terintegrasi, keterbukaan informasi publik, serta pengawasan independen.

‎Sementara itu, dari pihak Kejatisu menyampaikan bahwa laporan yang masuk masih dalam tahap telaah awal oleh tim intelijen untuk mengkaji klasifikasi laporan dan menentukan langkah lanjutan sesuai mekanisme hukum. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, proses penanganan akan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

‎Di sisi lain, Kepala LLDikti Wilayah I, Syaiful Anwar Matondang, memberikan klarifikasi bahwa pihaknya hanya mengusulkan perguruan tinggi yang memenuhi syarat administratif untuk mengikuti program KIP Kuliah. 

‎Persyaratan tersebut meliputi status kampus aktif, memiliki akreditasi institusi dan program studi, tidak dalam pembinaan, serta rutin melaporkan data ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

‎Menurutnya, setelah usulan disampaikan ke pemerintah pusat, proses pencairan bantuan dilakukan langsung oleh pemerintah, yakni pembayaran biaya pendidikan ke rekening yayasan perguruan tinggi dan uang saku ke rekening mahasiswa penerima. 

‎Ia juga menegaskan bahwa LLDikti Wilayah I tidak melakukan pungutan dalam proses tersebut dan setiap perguruan tinggi wajib menandatangani pakta integritas.

‎“Lembaga kami berkomitmen menjalankan tugas secara profesional dan mengajak masyarakat menunggu proses klarifikasi yang sedang berlangsung sebelum mengambil kesimpulan,” ujarnya.

‎Kasus ini menjadi perhatian publik karena program KIP Kuliah dinilai sangat strategis dalam membuka akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Transparansi dan akuntabilitas diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan maupun aparat penegak hukum. (Soni)

Musrenbang Kecamatan Besitang Susun Prioritas Pembangunan RKPD 2027

Selasa, Februari 10, 2026


PATIMPUS.COM - Bupati Langkat yang diwakili Asisten I Setdakab Langkat Drs H Rudi Kinandung MAP, selaku Ketua Tim Musrenbang Kecamatan RKPD 2027, membuka Musrenbang Kecamatan Besitang di Aula Kantor Camat Besitang, Selasa (10/2/2026).


Dalam sambutannya, Rudi Kinandung menyebut Musrenbang menjadi forum penting untuk menyelaraskan rencana pembangunan daerah. Tema RKPD 2027 difokuskan pada penguatan kemandirian daerah melalui peningkatan infrastruktur, ketahanan pangan, dan kualitas sumber daya manusia, sejalan dengan program pengentasan kemiskinan ekstrem dan pemulihan pascabencana.


Empat prioritas utama disampaikan, yaitu pemulihan pascabencana dan ekonomi daerah, pemerataan infrastruktur dan konektivitas, optimalisasi irigasi pertanian, serta peningkatan kapasitas SDM dan daya saing daerah.


Camat Besitang Restra Yudha SIP, menegaskan Musrenbang adalah amanat regulasi tahunan sekaligus peluang bagi desa dan kelurahan mengusulkan program prioritas, meski di tengah efisiensi anggaran.


Kegiatan diisi pemaparan profil rencana pembangunan dan sosial ekonomi desa/kelurahan. Hadir unsur Pemkab Langkat, tim Musrenbang, TNI-Polri, kepala desa dan lurah, tokoh masyarakat, organisasi, serta pers. (raj)

Ekobis

Pendidikan

Hukum

Kesehatan

Komunitas

Jajanan

Peristiwa