Headline News

Fraksi PAN - Perindo Soroti RS Bachtiar Djafar Minim Dokter Spesialis

PATIMPUS.COM - Fraksi PAN - Perindo DPRD Kota Medan mendorong reformasi sistem pelayanan kesehatan, khususnya di tingkat puskesmas, dalam p...

Fraksi PAN - Perindo Soroti RS Bachtiar Djafar Minim Dokter Spesialis
| Selasa, April 07, 2026

By On Selasa, April 07, 2026


PATIMPUS.COM - Fraksi PAN - Perindo DPRD Kota Medan mendorong reformasi sistem pelayanan kesehatan, khususnya di tingkat puskesmas, dalam pembahasan Ranperda perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan.


Pandangan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan yang digelar pada Senin, 6 April 2026, di Gedung DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis No. 1.


Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Drs Wong Cun Sen didampingi Wakil Ketua DPRD Medan Rajudin Sagala, S.Pd.I, Zulkarnaen SKM, dan Hadi Suhendra serta para anggota DPRD lainnya.


Turut hadir Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan.


Pandangan Fraksi PAN–Perindo disampaikan oleh juru bicara, T. Bahrumsyah, S.H., M.H., dalam agenda jawaban fraksi terhadap tanggapan kepala daerah.


Fraksi PAN–Perindo menekankan pentingnya perubahan paradigma pelayanan puskesmas dari yang selama ini berfokus pada pengobatan (kuratif) menjadi promotif dan preventif.


“Puskesmas harus lebih mengutamakan upaya pencegahan dan edukasi kesehatan kepada masyarakat, bukan hanya menunggu pasien datang berobat,” ujar Bahrumsyah.


Selain itu, fraksi menilai penghapusan ketentuan mandatory spending anggaran kesehatan sebesar 10 persen memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menyusun anggaran yang lebih fleksibel berbasis kebutuhan masyarakat.


Fraksi PAN–Perindo juga mendorong agar seluruh puskesmas di Kota Medan berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar lebih fleksibel dalam pengelolaan keuangan dan peningkatan pelayanan.


Tak hanya itu, fraksi meminta evaluasi terhadap tarif retribusi pelayanan kesehatan agar tetap sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat.


Sorotan tajam juga diarahkan pada Rumah Sakit Bachtiar Djafar yang dinilai belum optimal dalam memberikan pelayanan.

Fraksi mengungkapkan bahwa dari sekitar 100 tempat tidur yang tersedia, baru 10 hingga 20 persen yang dapat dimanfaatkan akibat kekurangan dokter spesialis.


“Kondisi ini sangat memprihatinkan, sehingga perlu langkah konkret, termasuk pemberian insentif tambahan untuk menarik dokter spesialis,” tegasnya.


Di akhir pandangannya, Fraksi PAN–Perindo menyatakan setuju agar Ranperda perubahan sistem kesehatan tersebut dilanjutkan pembahasannya ke tahap berikutnya.(don)

Lewat TikTok Live, BPJS Kesehatan On Air Buka Ruang Tanya Jawab Keluhan Peserta
| Selasa, April 07, 2026

By On Selasa, April 07, 2026


PATIMPUS.COM - BPJS Kesehatan terus berinovasi dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Salah satunya melalui program “BPJS Kesehatan On Air”, yakni siaran langsung (live) di platform TikTok yang menghadirkan edukasi sekaligus ruang interaksi bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).


Iwan Adriady selaku Asisten deputi bidang SDMUK, BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah I menjelaskan, program ini mulai dilaksanakan sejak September 2025 sebagai bagian dari strategi komunikasi digital untuk menjangkau masyarakat lebih luas.


“BPJS Kesehatan On Air merupakan sarana sosialisasi, edukasi, sekaligus penyelesaian permasalahan atau keluhan masyarakat terkait program JKN,” ujar Iwan, Sabtu (3/4/2026). 


Ia menambahkan, program ini menyasar seluruh peserta BPJS Kesehatan, khususnya pengguna media sosial TikTok yang saat ini menjadi salah satu platform paling populer di Indonesia.


Program ini dilaksanakan secara rutin oleh seluruh unit kerja BPJS Kesehatan, mulai dari kantor pusat, 12 kantor wilayah, hingga 127 kantor cabang di seluruh Indonesia. Setiap unit kerja diwajibkan menggelar siaran langsung minimal satu kali dalam seminggu dengan durasi sekurang-kurangnya 60 menit.


Dalam setiap sesi, narasumber yang dihadirkan berasal dari internal BPJS Kesehatan, namun tidak menutup kemungkinan juga melibatkan pihak eksternal sesuai kebutuhan topik yang dibahas.


Iwan juga mengungkapkan, sejak diluncurkan, program ini mendapat respons positif dari masyarakat. Partisipasi penonton terus meningkat signifikan. Pada awal pelaksanaan, jumlah penonton berkisar antara 500 hingga 3.000 orang per sesi. Namun kini, di beberapa unit kerja, jumlah penonton bahkan telah menembus angka lebih dari 20.000.


“Kami terus mendorong partisipasi masyarakat dengan menginformasikan jadwal live sebelumnya, sehingga masyarakat dapat ikut serta dan memanfaatkan layanan ini,” jelasnya.


Untuk wilayah Kedeputian Wilayah I melalui akun @bpjswilayah1, rata-rata jumlah penonton dalam tiga sesi terakhir mencapai sekitar 3.500 orang.


Antusiasme masyarakat juga terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan selama siaran berlangsung. Bahkan setelah sesi berakhir, masyarakat masih dapat menyampaikan pertanyaan melalui pesan langsung (direct message) atau formulir yang disediakan.


Adapun topik yang paling sering ditanyakan bersifat dinamis, mengikuti isu yang berkembang. Misalnya, pada Februari 2026 lalu, banyak masyarakat yang menanyakan terkait penonaktifan peserta PBI Jaminan Kesehatan dan solusi untuk mengaktifkannya kembali. Selain itu, pertanyaan seputar program UHC Sumatera Utara dan Probis Sumut Berkah juga kerap muncul.


Untuk menarik minat masyarakat, BPJS Kesehatan melakukan berbagai persiapan sebelum siaran, mulai dari publikasi jadwal di berbagai platform media sosial, penyiapan materi dan narasumber, hingga pengaturan tampilan visual yang menarik.


Melalui program ini, BPJS Kesehatan berharap masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi yang akurat sekaligus memperoleh solusi atas berbagai kendala yang dihadapi dalam mengakses layanan JKN. (don)


Fraksi Perindo Dorong Fleksibilitas Anggaran Kesehatan Hingga Penguatan Status Puskesmas
| Selasa, April 07, 2026

By On Selasa, April 07, 2026


PATIMPUS.COM - Fraksi Partai Persatuan Indonesia (Perindo) DPRD Kota Medan menyampaikan sejumlah rekomendasi penting dalam sidang paripurna pembahasan Ranperda perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan.


Melalui juru bicaranya, T Bahrumsyah, Fraksi Perindo menyoroti kebijakan anggaran kesehatan daerah yang dinilai perlu disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat.


Fraksi Perindo menilai, kebijakan pemerintah pusat yang tidak lagi mewajibkan alokasi minimal 10 persen anggaran kesehatan di luar gaji dalam APBD harus dimanfaatkan secara bijak oleh pemerintah daerah.


Menurutnya, penganggaran sektor kesehatan ke depan sebaiknya lebih fleksibel, berbasis kinerja, kebutuhan, dan fokus pada pelayanan dasar masyarakat.


“Pengelolaan anggaran harus diarahkan pada peningkatan kualitas layanan kesehatan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Bahrumsyah, Senin 6 April 2026


Selain itu, Fraksi Perindo juga menekankan pentingnya penguatan peran Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan.


Mereka meminta Pemerintah Kota Medan memastikan seluruh Puskesmas berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dengan status tersebut, Puskesmas dapat lebih leluasa mengelola keuangan secara mandiri.


Melalui skema BLUD, Puskesmas dapat langsung menggunakan pendapatan dari BPJS Kesehatan maupun retribusi layanan untuk kebutuhan operasional tanpa terhambat mekanisme birokrasi yang kaku.


“Kondisi ini akan memungkinkan Puskesmas meningkatkan kualitas layanan secara optimal, termasuk dalam pengelolaan SDM dan pengadaan alat kesehatan,” jelasnya.


Fraksi Perindo juga meminta Pemerintah Kota Medan melakukan evaluasi terhadap tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Perda Kota Medan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.


Mengacu pada ketentuan yang memperbolehkan evaluasi tarif setiap tiga tahun, Fraksi Perindo menilai penyesuaian perlu dilakukan berdasarkan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat saat ini.


Dalam kesempatan itu, Fraksi Perindo turut menyoroti belum optimalnya pelayanan di RSUD Bachtiar Djafar.


Rumah sakit tersebut dinilai masih kekurangan tenaga dokter spesialis, sehingga pelayanan kepada masyarakat belum berjalan maksimal.


Fraksi Perindo mendorong Pemerintah Kota Medan untuk mengambil langkah konkret, salah satunya dengan menyusun regulasi terkait penambahan insentif atau penghasilan bagi dokter spesialis.


“Langkah ini penting agar kebutuhan tenaga medis, khususnya dokter spesialis, dapat terpenuhi dan pelayanan rumah sakit bisa berjalan optimal,” tegas Bahrumsyah.


Saat ini, dari kapasitas sekitar 100 tempat tidur yang tersedia, tingkat keterisian rumah sakit tersebut masih tergolong rendah akibat keterbatasan tenaga medis.


Menutup pandangannya, Fraksi Perindo berharap pembahasan Ranperda perubahan sistem kesehatan ini dapat dilakukan secara komprehensif dan menghasilkan kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kota Medan.


Fraksi Perindo menegaskan komitmen untuk terus mengawal pembahasan regulasi tersebut agar benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. (rel)

Direksi Perumda Tirtanadi Sudah Tindaklanjuti Hasil Monitoring BPK Wilayah 1 Sumut
| Senin, April 06, 2026

By On Senin, April 06, 2026


PATIMPUS.COM - Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara sudah menyelesaikan keseluruhan hasil monitoring Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wilayah 1 Sumatera Utara (Sumut) untuk tahun 2023.


"Hal ini berdasarkan hasil tindaklanjut bersama BPK Wilayah 1 Sumut pada Semester 1 Tahun 2025 tertanggal 24 Juli 2025 yaitu tindaklanjut rekomendasi kepada direksi periode sebelumnya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) No : 98/LHP/XVIII/Medan/12/2023, bahwa telah dilakukan  tindaklanjut terhadap hasil monitoring dan telah ditindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK. 


"Adapun jajaran direksi periode yang menjabat saat ini sangat terbuka terhadap laporan masyarakat apalagi BPK walaupun rekomendasi yang disampaikan BPK adalah untuk Direksi periode sebelumnya," kata Kepala Bidang (Kabid) Publikasi dan Komunikasi Lokot Parlindungan Siregar, Senin ( 6/4/2026).


Hal itu dikatakan Lokot Parlindungan Siregar terkait pemberitaan pada salah satu media online yang menyatakan adanya dugaan mark up di Tirtanadi terkait beberapa pekerjaan strategis yang dilaksanakan Perumda Tirtanadi, antara lain pengadaan pipa lateral, pipa transmisi, dan renovasi menara air.


Dikatakan Lokot Parlindungan Siregar sampai saat ini Perumda Tirtanadi telah menyelesaikan seluruh hasil monitoring BPK yang merupakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk periode tahun 2023.


"Jajaran Direksi yang saat ini menjabat sangat memberikan atensi untuk menindaklanjuti setiap hasil monitoring BPK Wilayah 1 Sumut, dengan baik dan transparan," ujar Lokot Parlindungan Siregar.


Sementara Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perdinan Ginting  mengatakan bahwa dalam LHP BPK tidak ada menyampaikan tentang 

mark up, hanya ketidaksesuaian yang harus di ditindaklanjuti.


"Tidak ada kalimat mark up pada pemeriksaan BPK yang ada itu ketidaksesuaian," ujar Perdinan Ginting.


Dikatakan Perdinan Ginting setiap hasil dari monitoring BPK yang memeriksa dari suatu pekerjaan akan mencantumkan istilah "sesuai atau tidak sesuai" untuk hasil pemeriksaannya.


Selain itu kata Perdinan setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Wilayah 1 Sumut akan langsung ditindaklanjuti dan dilaporkan kembali kepada BPK sesuai ketentuan yang berlaku dengan melampirkan bukti-bukti yang ada. (don)

BKKBN Sumut Gelar Pra Rakorda Untuk Hasilkan Rumusan Strategis Program Bangga Kencana
| Senin, April 06, 2026

By On Senin, April 06, 2026


PATIMPUS.COM - Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana (Kemendukbangga) Perwakilan BKKBN Sumatera Utara menggelar Pra Rapat Koordinasi Daerah (Pra Rakorda) Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera, Senin (6/4/2026).


Kegiatan yang berlangsung di Kantor Perwakilan BKKBN Sumut, Jalan Krakatau Medan tersebut dipimpin Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara Dr Fatmawati ST MEng, yang dihadiri Kesdam I/BB, dr Igusti Nugrahah Gede Kartika Sp An, dari Polda Sumut, dr Venny Ria Pratiwi, yang sekaligus sebagai nara sumber yang dipandu Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Yusrizal Batubara SSos MM.


Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara Dr Fatmawati ST MEng, dalam sambutannya menyampaikan, rakorda ini menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan pra rakorda berjalan optimal, mulai dari kesiapan materi, teknis pelaksanaan, hingga koordinasi lintas tim.


Dalam arahannya, Kaper menekankan pentingnya sinergi, ketepatan waktu, dan kualitas pelaksanaan agar pra rakorda dapat menghasilkan rumusan strategis yang berdampak nyata bagi program Bangga Kencana di Sumatera Utara.


“Melalui persiapan yang matang, diharapkan Pra Rakorda ini mampu memperkuat komitmen bersama dalam percepatan pencapaian program prioritas serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya dihadapan para BKKBN Kabupaten Kota Se Sumut yang berhadir seraya mengatakan untuk mematangkan Pra Rakorda sengaja menghadir nara sumber dari Pangdam I/BB dan Polda Sumut untuk memberikan masukan sekalgus dukungan suksesnya program BKKBN Sumut.


“Suksesnya program Perwakilan BKKBN tak terlepas dukungan kemitraan yang sudah dan akan terjalin sebagai kolaborasi dan sinergitas selama ini,” ujarnya seraya mengucapkan terima kasih pada Pangdam I/BB dan Poldasu.


Program Kemendukbangga (Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN), berfokus pada peningkatan kualitas SDM melalui percepatan penurunan stunting dan penguatan ketahanan keluarga, mendukung Indonesia Emas 2045. 


Lima inisiatif strategis (Quick Wins) yang diusung meliputi Genting, Tamasya, Gati, Sidaya, dan Super Apps Keluarga Indonesia.


GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting): Program pendampingan dan pemenuhan gizi untuk anak stunting. TAMASYA (Taman Asuh Sayang Anak): Penyediaan fasilitas pengasuhan anak yang berkualitas. GATI (Gerakan Ayah Teladan Indonesia): Meningkatkan peran ayah dalam pengasuhan anak. SIDAYA (Lansia Berdaya): Program pemberdayaan lansia agar tetap produktif dan sehat dan Super Apps Keluarga Indonesia: Aplikasi berbasis AI untuk layanan konsultasi keluarga.


Sementara Kesdam I/BB, dr Igusti Nugrahah Gede Kartika Sp An dalam pemaparannya menyampaikan, sinergitas dengan Perwakilan BKKBN Sumut  sepenuhnya didukung dan siap berlaborasi mewujudkan percepatan program di tengah-tengah masyarakat.


“Kami akan berperan dengan BKKB Sumut, tantangan kami dengan TNI ingin berperan dengan BKKBN, kami memiliki SDM dari pusat sampai ke desa menuju keluraga dan penduduk berkualitas dengan memberikan edukasi, fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit yang ada di jajarannya dan pendampingan bagi keluaraga,” ujarnya.


Oleh karena itu, harapnya, jika ada pelatihan yang diselenggarakan BKKBN Sumut bisa dilibatkan Kodim-Kodim yang ada di jajaran Pangdam I/BB.


“Kami senang bersinergi dengan pihak BKKBN Sumut, karena kami juga punya keluarga,” tuturnya mengakhiri.


Hal yang sama juga dr Venny Ria Pratiwi dari Poldasu, sangat mendukung seperti menurunkan stunting telah dilakukan. Demikian juga keluarga sehat seperti pendampingan para nikah dan ibu hamil. Pertemuan berakhir dengan dengan dialog terhadap nara sumber yang dipandu Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Yusrizal Batubara SSos MM. (don)

Zakiyuddin Harahap Optimistis RSUD dr Pirngadi Kembali Bangkit
| Rabu, April 01, 2026

By On Rabu, April 01, 2026


PATIMPUS.COM - Wakil Walikota Medan, H Zakiyuddin Harahap, menegaskan komitmen kuatnya untuk mengembalikan kejayaan RSUD dr Pirngadi Medan sebagai pusat pelayanan kesehatan utama di Kota Medan.


Dalam upaya tersebut, Zakiyuddin menekankan pentingnya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD dr Pirngadi Medan.

 


Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap dalam acara Silaturahmi dan Sosialisasi Penguatan Kinerja Pelayanan RSUD dr. Pirngadi yang dihadiri oleh jajaran direksi, dokter spesialis, dan tenaga medis di ruang rapat II, RSUD dr Pirngadi, Rabu (1/4/26).


Kehadiran Wakil Wali Kota Medan didampingi Istri Ny Martinijal Zakiyuddin Harahap disambut hangat jajaran manajemen dan dokter termasuk Plt Dirut RSUD dr Pirngadi Mardohar Tambunan dan Plt Kadis Kesehatan Surya Syahputra Pulungan.


Dijelaskan Zakiyuddin bahwa peran dokter dan tenaga medis merupakan ujung tombak dalam sistem pelayanan kesehatan. Dirinya menilai, keberadaan fasilitas dan infrastruktur yang baik tidak akan optimal tanpa didukung oleh kualitas pelayanan dari tenaga medis.


“Tanpa dokter, sehebat apa pun rumah sakit, tidak akan berarti. Kunci utama pelayanan kesehatan itu ada pada dokter, baik dokter umum maupun dokter spesialis,” kata Zakiyuddin Harahap.


Zakiyuddin juga menekankan bahwa sektor kesehatan menjadi salah satu indikator utama kemajuan suatu daerah. Oleh karena itu, Pemko Medan berkomitmen untuk terus memperkuat layanan kesehatan, termasuk melalui peningkatan fasilitas dan sumber daya manusia di RSUD dr Pirngadi.


Diakui Zakiyuddin bahwa dalam beberapa tahun terakhir, RSUD dr Pirngadi menghadapi tantangan, terutama sejak diberlakukannya sistem BPJS Kesehatan yang memungkinkan masyarakat berobat ke berbagai rumah sakit, termasuk swasta. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya daya saing rumah sakit pemerintah.


Meski demikian, menurut Zakiyuddin Pemko Medan terus melakukan berbagai upaya pembenahan. Salah satunya adalah rencana pembangunan gedung baru RSUD dr Pirngadi dengan dukungan pemerintah pusat, serta peningkatan sarana dan prasarana medis.


"Saya sudah mengurus ini ke pusat, bertemu langsung dengan Menteri Kesehatan dan Menteri PU. Insyaallah disetujui anggaran sekitar Rp600 miliar untuk membangun gedung baru. Saya meminta pusat yang membangun langsung agar hasilnya lebih rapi, bagus, dan berkualitas tanpa kendala teknis di masa depan," ujar Zakiyuddin.


Selain rumah sakit, Zakiyuddin juga menyampaikan bahwa tahun ini Pemko Medan akan merenovasi 41 Puskesmas di seluruh pelosok kecamatan untuk memperkuat pelayanan kesehatan dari tingkat dasar.


Kemudian Zakiyuddin juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan dan kebersihan rumah sakit sebagai faktor utama dalam menarik kembali minat masyarakat.


“Pelayanan dan kebersihan adalah kunci. Gedung bagus saja tidak cukup kalau pelayanannya tidak baik,” tegas Zakiyuddin 


Dalam kesempatan tersebut, Zakiyuddin turut mengajak seluruh dokter, khususnya dokter spesialis, untuk berperan aktif dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat agar tidak lagi berobat ke luar negeri, seperti ke Malaysia.


Menurut Zakiyuddin fenomena masyarakat yang memilih berobat ke luar negeri menjadi tantangan serius bagi layanan kesehatan di daerah. Ia menilai, dari sisi kompetensi tenaga medis, Kota Medan tidak kalah, namun masih perlu meningkatkan kepercayaan publik.


“Kita harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa berobat di Medan, khususnya di RSUD dr Pirngadi, tidak kalah dengan di luar negeri. Ini tugas kita bersama,” jelas Zakiyuddin.


Lebih lanjut, Zakiyuddin berharap adanya kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan tenaga medis dalam meningkatkan mutu layanan, termasuk memberikan masukan terkait kebutuhan rumah sakit, baik dari sisi alat kesehatan maupun sistem pelayanan.


Melalui kegiatan ini, Pemko Medan menargetkan RSUD dr Pirngadi dapat kembali menjadi rumah sakit rujukan utama yang dipercaya masyarakat, sekaligus mampu bersaing dengan rumah sakit swasta maupun layanan kesehatan di luar negeri. (don)

Medan

Sumut

Komunitas

Pendidikan

Ekbis