Kabupaten di Sumut dan Aceh Perkuat Kesiapan Investasi Lanskap Berkelanjutan

MEDAN (patimpus.com) - Sepuluh kabupaten/kota di Sumatera Utara dan Aceh memperkuat kesiapan daerah untuk membuka peluang pendanaan, kolaborasi, dan investasi lanskap berkelanjutan melalui kegiatan konsultasi dan validasi hasil kajian kesiapan kabupaten yang difasilitasi oleh Coalition for Sustainable Livelihoods (CSL). 

Kegiatan ini mempertemukan pemerintah daerah, mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyepakati hasil kajian sekaligus mendorong langkah tindak lanjut dalam mendukung pendekatan yurisdiksi berkelanjutan.

Kajian dilakukan di sepuluh wilayah, yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Langkat, dan Mandailing Natal di Provinsi Sumatera Utara; serta Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Aceh Singkil, dan Kota Subulussalam di Provinsi Aceh. 

Melalui pengumpulan data, diskusi multipihak, dan validasi bersama pemerintah daerah, kajian ini menghasilkan profil kesiapan kabupaten yang memetakan aspek tata kelola, kapasitas implementasi, perlindungan lingkungan, penguatan penghidupan masyarakat dan sistem produksi, serta potensi pembiayaan dan insentif sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan berkelanjutan.

Edward Manihuruk, CSL Lead, menjelaskan bahwa kajian kesiapan kabupaten menjadi fondasi penting bagi daerah untuk membangun kesiapan sebelum peluang investasi dan dukungan pendanaan masuk. 

“Setiap daerah memiliki kondisi dan potensi yang berbeda, sehingga kesiapan menjadi kunci agar investasi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Hasil kajian ini membantu sepuluh kabupaten memahami kebutuhan penguatan, membuka peluang pendanaan dan kolaborasi, serta menarik investasi yang bertanggung jawab. Melalui pengembangan dashboard kesiapan kabupaten, informasi utama tiap wilayah dapat dipahami secara lebih terstruktur sehingga menjadi dasar bersama bagi pemerintah daerah dan mitra pembangunan dalam menentukan prioritas, mengidentifikasi peluang dan tantangan, serta mendorong implementasi di tingkat lanskap,” ujar Edward.

Mewakili Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sumatera Utara, Sry Puspa Sari ST MSi, menyampaikan bahwa hasil kajian dapat menjadi masukan penting untuk memperkuat arah pembangunan daerah yang lebih terukur dan berkelanjutan.

“Kami memahami kajian ini sebagai langkah strategis untuk membantu daerah melihat peluang dan tantangan yang perlu ditindaklanjuti bersama. Hasil kajian ini diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan, penguatan tata kelola, perluasan akses pembiayaan, serta mendorong investasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Kolaborasi lintas pihak menjadi penting agar pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif sekaligus tetap menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Sry.

Mewakili Pemerintah Provinsi Aceh, Salim Alkatiri SE, Sekretaris Bappeda Kabupaten Bener Meriah menekankan pentingnya memastikan hasil kajian dapat diterjemahkan menjadi langkah implementasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan memperkuat kemandirian ekonomi.

“Bener Meriah memiliki komoditas unggulan kopi sekaligus kawasan hutan lindung yang perlu dijaga secara seimbang. Tantangan penggunaan pestisida dan bahan kimia yang tinggi perlu dijawab melalui penerapan praktik budidaya yang lebih berkelanjutan, peningkatan kapasitas pelaku perkebunan, serta pemanfaatan teknologi yang lebih modern. Ke depan, pendekatan hulu hilir yang terintegrasi perlu diperkuat agar peningkatan produksi, kualitas sumber daya manusia, ketersediaan air, dan pengembangan ekonomi hilirisasi dapat berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan,” ujarnya.

Kartini E Christina Nahampun SSTP MSP, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Tapanuli Utara memberikan tanggapannya bahwa hasil kajian ini menunjukkan pentingnya pendampingan dan dukungan yang lebih merata bagi daerah. 

“Kami melihat adanya korelasi antara pendampingan yang dilakukan mitra pembangunan dengan besarnya intervensi yang diterima oleh kabupaten/kota. Sebagai contoh, meskipun 67% kawasan Ekosistem Batang Toru berada di Kabupaten Tapanuli Utara, perhatian dan intervensi yang diterima masih perlu terus diperkuat. Potensi stok karbon yang dimiliki juga menjadi peluang penting yang perlu ditindaklanjuti melalui penyusunan roadmap daerah, termasuk pemetaan stok karbon dan identifikasi sumber pendanaan,” ujarnya.

”Pengalaman menghadapi kerugian akibat bencana pada akhir tahun lalu juga menjadi pengingat bahwa daerah perlu semakin siap dalam mengantisipasi risiko ke depan melalui perencanaan yang lebih adaptif dan berkelanjutan,” tambah Kartini.

Ke depan, CSL bersama para pihak akan terus mendorong ruang pembelajaran, pertukaran pengetahuan, dan kolaborasi multipihak untuk mendukung implementasi program konservasi, restorasi, produksi berkelanjutan, serta peningkatan penghidupan masyarakat melalui pendekatan lanskap dan yurisdiksi di Sumatera Utara dan Aceh. (don/rel)

Ekspor Kopi Indonesia Tumbuh, tetapi Krisis Iklim Mengancam Masa Depan Kopi

JAKARTA (patimpus.com) - Ditengah pertumbuhan sektor kopi dan meningkatnya tekanan akibat perubahan iklim serta dinamika pasar global, diperlukan pendekatan yang mampu menjaga produktivitas sekaligus keberlanjutan lanskap penghasil kopi. 

Menjawab tantangan tersebut, Coalition for Sustainable Livelihood (CSL) bekerja sama dengan Sustainable Coffee Platform of Indonesia (SCOPI) mengadakan webinar bertajuk “Menjaga Kopi di Tengah Krisis Iklim: Solusi Agroforestri dan Investasi Berkelanjutan” pada Rabu (24/6/2026). 

Melalui webinar ini, para pihak mendorong percepatan praktik agroforestri dan investasi berkelanjutan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan sektor kopi di Aceh dan Sumatera Utara menghadapi krisis iklim. 

Indonesia dikenal sebagai salah satu pemain utama dalam rantai pasok kopi global. Bagi ratusan ribu keluarga petani di dataran tinggi Sumatra, khususnya di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, kopi bukan hanya komoditas unggulan, tetapi juga sumber penghidupan dan penggerak ekonomi daerah. 

Kemendag (Kementerian Perdagangan) mencatat bahwa sepanjang Januari – Oktober 2025, nilai ekspor kopi Indonesia mencapai USD 2,68 miliar atau naik sebesar 46,68% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, capaian ini dibayangi oleh meningkatnya risiko kekeringan dan cuaca ekstrem yang diproyeksikan akan menekan produktivitas kopi. 

Beberapa studi, termasuk penelitian yang dipublikasikan di jurnal Regional Environmental Change, memproyeksikan bahwa perubahan iklim dapat mengurangi hingga sekitar 90% area yang saat ini cocok untuk produksi kopi Arabika di Aceh dan Sumatera Utara pada 2050. Menanggapi kondisi tersebut, Edward Manihuruk, CSL Lead, menyampaikan, 

“Dibalik pertumbuhan sektor kopi, tantangan perubahan iklim juga semakin nyata bagi petani. Karena itu, dibutuhkan berbagi solusi yang tidak hanya menjaga produktivitas kopi, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi dan lingkungan. Melalui webinar bersama SCOPI ini, kami mendorong dialog dan kolaborasi yang mempercepat praktik perkebunan terbaik serta investasi pendukung yang berkelanjutan,” ujar Edward.

Direktur Eksekutif SCOPI, Ibu Ade Aryani, menegaskan bahwa menjaga masa depan kopi membutuhkan upaya yang berjalan secara simultan dari tingkat kebijakan hingga implementasi di lapangan. 

“Melalui paparan yang disampaikan bersama Bapak Alfahmi dari Bappeda Bener Meriah, Ibu Intan Diani Fardinatri dari Rainforest Alliance, dan Ibu Mentari Amanda dari Ofi, saya sepakat bahwa ketahanan sektor kopi perlu dibangun melalui berbagai pendekatan yang saling menguatkan, mulai dari tata kelola dan perencanaan wilayah yang mendukung lanskap kopi, penguatan kapasitas dan insentif bagi petani, hingga komitmen sektor swasta dalam mendorong praktik produksi dan rantai pasok yang lebih berkelanjutan," ujar ibu Ade.

Bapak Alfahmi selaku Kepala Bappeda Bener Meriah juga menyatakan bahwa tanaman kopi tidak hanya menjadi penghasil komoditas kopi yang mendukung perekonomian masyarakat, tetapi juga berfungsi dalam menjaga lingkungan seperti menjaga tutupan lahan di aliran sungai, menjaga sumber air, dan mengurangi risiko longsor serta erosi. 

“Bagi Kabupaten Bener Meriah, agroforestri kopi bukan hanya sistem budidaya, tetapi strategi pembangunan daerah yang mampu menjaga kelestarian lingkungan, memperkuat ketahanan iklim, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Bapak Alfahmi. 

Edward Manihuruk  menekankan bahwa tantangan keberlanjutan sektor kopi membutuhkan ruang yang mampu mempertemukan perspektif dan kepentingan yang selama ini sering berjalan sendiri-sendiri. 

“Dari diskusi tadi, kita melihat bahwa banyak inisiatif dan komitmen sebenarnya sudah tersedia. Tantangan berikutnya bukan lagi mencari solusi baru, tetapi bagaimana mempercepat koneksi antarupaya yang sudah ada agar dapat menghasilkan dampak yang lebih nyata bagi petani dan lanskap penghasil kopi. Kami berharap keterhubungan para mitra melalui koalisi meningkatkan peluang dukungan bagi penguatan inisiatif di Aceh dan Sumatera Utara,” ujar Edward Manihuruk. (don/rel)

Periode Januari-Mei 2026, Jumlah Pasien RS Pirngadi Meningkat Menjadi 48 Ribu

 

MEDAN (patimpus.com) - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Pirngadi Medan terbukti masih menjadi pilihan masyarakat Kota Medan, dari banyaknya opsi rumah sakit ternama baik milik pemerintah maupun swasta.

Tingginya minat masyarakat terhadap layanan kesehatan di RSUD Pirngadi Medan itu berdasarkan data jumlah pasien rawat inap dan rawat jalan yang wartawan himpun jelang setengah tahun ini. 

"Total pasien yang sudah ditangani dan menerima layanan kesehatan di RSUD Pirngadi Medan mencapai kurang lebih 48.408 ribu jiwa," ujar Ester Pinem SKM MKM, Rabu (24/6/2026). 

Dijelaskan Kepala Tim Hukum dan Humas, puluhan ribu pasien yang telah ditangani RSUD Pirngadi Medan, terhitung dalam kurun waktu lima bulan atau sejak periode bulan Januari 2026 dan Mei 2026.

Sebanyak 48 ribu pasien, dirincikan Ester, Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Medan itu melayani kurang lebih 2.845 pasien rawat inap dan juga menangani 45.563 pasien rawat jalan poliklinik. 

Sebelumnya, RSUD dr Pirngadi Medan juga menorehkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), terhadap layanan yang diberikan dengan hasil nilai mencapai 85,29 persen dan termasuk kategori baik. (don)

Plt RSUD Dr Pirngadi Medan Tegaskan Pentingnya Peran Masyarakat Di Sektor Kesehatan

MEDAN (patimpus.com) - Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Dr Pirngadi Medan, Mardohar Tambunan, menegaskan bahwa partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka Forum Konsultasi Publik RSUD Dr Pirngadi Medan yang digelar di Medan, Jumat (19/6/2026), yang dihadiri unsur masyarakat, perwakilan organisasi, tenaga kesehatan, serta pemangku kepentingan lainnya.

Mardohar menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat tidak hanya sebatas menyampaikan kritik dan saran, tetapi juga mencakup proses penyusunan standar pelayanan, pelaksanaan program, hingga evaluasi terhadap layanan yang diberikan.

"Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Keterlibatan masyarakat diperlukan mulai dari penyusunan standar pelayanan, pelaksanaan, hingga evaluasi terhadap layanan yang diberikan," ujarnya.

Menurutnya, masukan dari masyarakat menjadi instrumen penting dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan di RSUD Dr Pirngadi Medan. Dengan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat, rumah sakit dapat mengidentifikasi kebutuhan, harapan, serta berbagai kendala yang dihadapi pasien dan keluarga pasien.

Mardohar menambahkan, pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Regulasi tersebut menegaskan bahwa penyelenggara pelayanan wajib membuka ruang partisipasi masyarakat guna mewujudkan pelayanan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

"Berdasarkan indikator konsultasi publik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, penyelenggara pelayanan wajib melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan pelayanan agar layanan yang diberikan dapat berjalan efektif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik juga dapat diwujudkan melalui pembentukan forum atau lembaga partisipatif yang berfungsi sebagai wadah komunikasi antara penyedia layanan dan masyarakat.

Melalui Forum Konsultasi Publik ini, RSUD Dr Pirngadi Medan berharap terbangun sinergi yang kuat antara rumah sakit dan masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

Forum ini juga menjadi sarana untuk menampung aspirasi, mengevaluasi kualitas layanan yang telah berjalan, serta merumuskan berbagai langkah perbaikan secara berkelanjutan.

"Masukan dan saran dari masyarakat menjadi bagian penting dalam proses peningkatan kualitas pelayanan. Dengan kolaborasi yang baik, kami optimistis pelayanan kesehatan di RSUD Dr Pirngadi Medan akan semakin responsif, profesional, dan sesuai dengan harapan masyarakat," tutupnya. (don)

Kebun PTPN Cot Girek Diokupasi dan Dijarah, Pekerja Menderita Negara Rugi Miliaran

COT GIREK (patimpus.com) - Ribuan pekerja dan keluarganya di salah satu kebun milik BUMN di Cot Girek, Aceh, kini harus menghadapi tekanan ekonomi yang tidak ringan.

Lebih dari 6 bulan terakhir, pendapatan mereka berkurang drastis akibat okupasi dan penjarahan. Tidak hanya itu, kebun negara tersebut juga merugi hingga miliaran rupiah.

Adalah Kebun Cot Girek PTPN IV Regional 6, yang kerap diokupasi paksa dan dijarah oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan diri sebagai warga setempat. Kegiatan ini muncul akibat kebun negara tersebut akan segera berakhir masa HGU.

Penjarahan disertai kekerasan yang telah berlangsung sejak September 2025 tersebut memberikan dampak langsung kepada pendapatan 2.400 orang pekerja berserta keluarganya yang selama ini menggantungkan hidup disana.

Penjarahan Tandan Buah Segar itu tidak hanya menghilangkan hasil panen kebun, tetapi juga secara langsung mempengaruhi pendapatan mereka yang menggantungkan penghasilan pada produksinya.

Rusli Cut Ali, salah seorang pekerja kebun mengaku kepada awak media bahwa kondisi tersebut telah memberikan dampak yang sangat berat bagi keluarganya.

"Dulu insentif panen, yang kami sebut premi, menjadi harapan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Nilainya Rp 2-5 juta perbulan. Sekarang sudah dari akhir tahun lalu kami tidak mendapatkannya,” ungkap Rusli, Kamis (18/06/2026).

Menurutnya hal ini sangat mengganggu. “Sedangkan anak-anak tetap harus sekolah, periuk nasi harus diisi, sementara penghasilan yang biasa kami andalkan sudah tidak ada lagi. Kami hanya berharap penjarahan ini segera berakhir agar kehidupan kami bisa kembali normal,” pintanya.

Bagi para pekerja PTPN, selain gaji, premi menjadi bagian penting dari pendapatan bulanan mereka. Ketika produksi terganggu akibat pencurian dan penjarahan, premi yang biasanya diterima ikut tergerus  bahkan nihil.

Region Head PTPN IV Regional 6, Yudi Cahyadi menyatakan pihaknya telah berupaya maksimal untuk mencegah penjarahan termasuk dalam  menyelesaikan proses pengurusan perpanjangan HGU yang menjadi akar permasalahan. 

“Upaya-upaya pengamanan dan koordinasi dengan aparat terkait telah kami lakukan. Laporan ke Polisi juga sudah berulang kali. Kita juga sudah mengadu ke pemerintah hingga DPR. Upaya pengurusan perpanjangan HGU juga sudah dilakukan sesuai aturan. Namun aksi penjarahan di Kebun Cot Girek oleh warga pendatang ini malah terus berlarut-larut,” ungkapnya.

Yudi juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi yang dialami pekerja bersama keluarga serta masyarakat sekitar yang sebagian besar menggantungkan hidup dari perkebunan sawit BUMN di negeri serambi Mekah tersebut.

"Kita tentu sangat prihatin. Sekali lagi, kita berharap konflik sosial antara pekerja yang merupakan warga cot girek selama puluhan tahun, dengan warga pendatang yang menjarah ini tidak sampai terjadi” ujar Yudi.

Untuk itu pihaknya terus berharap negara melalui seluruh pihak terkait dapat membantu penyelesaian atas tindakan kriminal yang telah berdampak signifikan tidak hanya bagi pekerja, namun juga menimbulkan kerugian bagi negara tersebut.

⁠Diutarakannya, luas areal yang diokupasi dan dijarah mencapai sekitar 3.200 Ha. Ini mendatangkan kerugian  akibat kehilangan produksi hingga puluhan milyar.

“Sampai awal Juni ini, perhitungan kerugian mencapai Rp 62,6 Milyar. Itu diluar kerusakan tanaman yang nilainya hampir Rp 1 milyar,” terang Yudi.

“Untuk itu kami sangat memohon bantuan seluruh pihak untuk menyelesaikan pernasalahan ini. Semakin banyak hasil panen yang hilang, semakin besar kerugian negara dan yang terutama, semakin besar pula dampaknya terhadap pendapatan masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada aktivitas perkebunan," tukasnya.

Yudi juga menambahkan manajemen PTPN akan terus berupaya guna memperjuangkan aset negara, hak-hak para pekerja sawit dan masyarakat yang bergantung di dalamnya.

"Kebijakan manajemen akan selalu tegak lurus dengan harapan seluruh pekerja dan masyarakat, yaitu permasalahan ini bisa diselesaikan. Tidak perlu ada konflik fisik yang terjadi dan negara tidak perlu lagi menanggung rugi. Kita ingin kebun yang aman, produksi yang kembali normal, sebab di balik setiap tandan buah sawit yang hilang, terdapat hak dan kesejahteraan masyarakat yang ikut terampas," tutupnya. (don)