Kadiv Hukum Perumda Tirtanadi Ungkap 17 Pensiunan Sudah Terima Dana Pensiun AJB Bumiputera

MEDAN (patimpus.com) - Terkait pemberitaan para pensiunan Perumda Tirtanadi yang berjumlah 17 orang hingga kini terus menyampaikan tuntutannya ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) dan juga memberitakan di beberapa media online maupun media sosial, perihal belum dibayarkannya uang pensiun mereka oleh Perumda Tirtanadi, Kepala Divisi (Kadiv) Hukum Perumda Tirtanadi Idham Khalid angkat bicara.

"Dana pensiun AJB Bumiputera sudah dierima sebahagian untuk para pensiunan yang ke- 17 orang," kata Kepala Divisi (Kadiv) Hukum Idham Khalid melalui telepon genggamnya Minggu (23/8/2026).

Lebih jauh Idham Khalid mengatakan  bahwa para pensiunan yang ke 17 orang tersebut, sudah men dapatkan manfaat sebahagian dari dana pesangon/pensiun AJB Bumiputera sebesar Rp 4.897.851.177,- dikatakannya hingga saat ini Perumda Tirtanadi masih terus melakukan upaya hukum seperti Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) untuk memperjuangkan hak - hak kekurangan dana yang dialami para pensiunan dari AJB Bumiputera yang 17 orang tersebut.

Dikatakannya (Idham-red) bahwa ke 17 orang tersebut ada tiga kelompok para pensiunan yang masih menuntut untuk diselesaikan Perumda Tirtanadi, dan perlu diketahui sebelumnya sekitar tahun 2005 Perumda Tirtanadi menjalin kerjasama dengan pihak asuransi AJB Bumiputera, namun berselang berjalannya waktu pihak AJB Bumiputera mengalami gagal bayar ke Perumda Tirtanadi untuk pesangon pegawai, terutama pesangon (uang pensiun) untuk para pegawai Tirtanadi yang sudah masuk masa purnabakti (pensiun) sehingga menurut Idham Khalid para pensiunan yang berjumlah 17 orang tersebut tetap melakukan tuntutannya karena  belum menerima keseluruhan dana pensiunnya.

"AJB Bumiputera belakangan ini mendapat masalah pada perusahaannya sendiri sehingga pihak AJB Bumiputera wanprestasi dalam menyelesaikan pesangon pegawai yang purnabakti pada waktu itu,"ujar Idham Khalid.

Seperti diketahui para pensiunan yang 17 orang tersebut hingga saat ini masih menuntut ke Perumda Tirtanadi agar menyelesaikan dana pensiun mereka yang belum dibayar oleh AJB Bumiputera yaitu delapan orang dengan nilai Rp 2.2 Miliar dan ada tiga orang dengan nilai Rp 839 juta serta ada enam orang yang belum keluar putusan Mahkamah Agung (MA) sebesar Rp 1.93 Miliar.

 Untuk itu kata  Idham Khalid Perumda Tirtanadi dalam menyikapi permasalahan ini sudah mengambil kebijakan sesuai ketentuan ketenagakerjaan dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku,  guna menyelesaikan persoalan ini sesuai hukum, dan  setelah dilakukan penghitungannya  keseluruhan untuk 17 orang tersebut, Perumda Tirtanadi telah menyiapkan dana sebesar Rp 675 juta namun ditolak. 

"Karena AJB Bumiputera wanprestasi sesuai perjanjian dengan Perumda Tirtanadi, sekitar tahun 2005 silam dan belakangan ini AJB Bumiputera mendapat masalah sehingga tidak penuh memberikan  kewajibannya yaitu pesangon bagi pegawai yang purnabakti, maka Tirtanadi sudah manyiapkan dana untuk ke 17 orang tersebut, sebesar Rp 675 juta sesuai ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku akan tetapi ditolak mereka dan mereka melakukan upaya hukum lain,"ujar Idham Khalid.

Namun begitu lanjut Idham Khalid, hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan upaya hukum ataupun musyawarah terbaik ke pihak AJB Bumiputera  untuk 17 orang pensiunan tersebut, dan katanya jika nanti pihak AJB Bumiputera menyelesaikan  persoalan keuangan perusahaannya dengan membayar kewajibannya ke Tirtanadi maka tetap diberikan kekurangan tersebut kepada pensiunan yang 17 orang tersebut.

Karena menurutnya Perumda Tirtanadi tetap berjuang dengan melakukan yang terbaik bagi para pensiunan, berdasarkan ketentuan peraturan ketenaga kerjaan yang berlaku, dan Perumda Tirtanadi patuh kepada proses hukum yang berlaku.

Idham Khalid berharap Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan timnya terhadap AJB Bumiputera dapat membuahkan hasil yang baik untuk para pensiunan maupun pegawai yang masih aktif bekerja.

"Perumda Tirtanadi masih menunggu hasil putusan PK  di MA mudah - mudahan kita berdoa bersama hasilnya untuk kebaikan bagi semuanya," ujar Idham Khalid. (don)

Menteri Lingkungan Hidup-PTPN IV PalmCo Luncurkan Gerakan Tanam 1,5 Juta Pohon

PEKANBARU (patimpus.com) - Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat bersama sub Holding PTPN III (Persero), PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo meluncurkan gerakan penanaman 1,5 juta pohon yang dilaksanakan serentak di seluruh wilayah operasional, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan hingga Sulawesi.

Gerakan yang dipusatkan dari PTPN IV Regional III, Pekanbaru, Riau, Jumat (21/8) itu menjadi bagian dari dukungan PTPN IV PalmCo terhadap program penanaman 2 miliar pohon yang dicanangkan pemerintah untuk memperkuat pemulihan dan pelestarian lingkungan.

Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat mengapresiasi langkah PalmCo yang menjadikan penanaman pohon sebagai gerakan bersama dengan cakupan wilayah yang luas.

"Saya berterima kasih bahwa ada inisiatif dari perusahaan negara yang begitu membanggakan karena ikut memastikan keberlanjutan lingkungan," kata Menteri Jumhur kepada wartawan di Pekanbaru, Jumat (21/8/2026).

Ia pun berharap program yang dilangsungkan oleh PTPN IV dan tercatat sebagai perusahaan perkebunan pertama di Indonesia yang berkomitmen mendukung upaya penguatan vegetasi serta sejalan dengan program 2 miliar pohon oleh KLH tersebut dapat dijadikan contoh oleh perusahaan-perusahaan lainnya. 

"Mudah-mudahan ini bisa dijadikan contoh oleh (perusahaan perkebunan) swasta untuk mencontoh BUMN," ujarnya. 

Lebih jauh, ia turut mengapresiasi inisiatif PTPN yang melangsungkan program tersebut pada wilayah yang teridentifikasi sebagai high conservation value (HCV), termasuk kawasan sempadan sungai. Langkah itu, kata dia, tidak hanya menjaga lingkungan, namun turut memberikan kebaikan kepada masyarakat sekitar. 

"Program yang diusung PTPN IV ini sebenarnya tidak menghentikan kegiatan ekonomi, namun justru growth through environmental," tuturnya. 

Gerakan penanaman 1,5 juta pohon sendiri dilaksanakan secara serentak di berbagai wilayah operasional PTPN IV PalmCo sebagai bagian dari komitmen perusahaan perkebunan negara dalam menjaga keseimbangan antara aktivitas usaha dan kelestarian lingkungan.

Direktur Aset Holding Perkebunan Nusantara III (Persero) Agung Setya Imam Effendi menyambut baik gerakan penanaman  1,5 juta bibit pohon yang diinisiasi PTPN IV PalmCo itu. Ia mengatakan bahwa inisiatif tersebut sebagai tindak lanjut arahan transformasi Danantara yang dilangsungkan PTPN grup.

"Sejujurnya kami sangat antusiasi ketika kemarin Pak Jatmiko menyampaikan gagasan untuk menggerakkan penanaman pohon secara masif di seluruh wilayah operasional. Dan gerakan ini juga merupakan bagian dari mendukung inisiatif 2 miliar tanam pohon Pak Menteri. Tentu Ini adalah sebuah langkah yang sangat relevan dengan arah transformasi Danantara," kata Agung. 

Untuk itu dirinya ingin mereplikasi inisiatif ini agar semakin luas. “Kita akan dorong PTPN grup agar menjalankan hal serupa secara terstruktur dan berkelanjutan,” tambahnya.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa menjelaskan gerakan  1,5 juta pohon ditargetkan terealisasi dalam tiga tahun ke depan. 

“Yang kami lakukan sekarang adalah menyatukan berbagai upaya tersebut dalam satu gerakan yang lebih besar. Hari ini kita mulai dengan 1,5 juta pohon. Besok dan tahun-tahun berikutnya, kita rawat dan kita lanjutkan,” katanya.

Ia menjelaskan PTPN IV PalmCo mendapat amanah dari pemerintah untuk mengelola sekitar 648 ribu hektare perkebunan negara yang tersebar dari Sumatera hingga Sulawesi.

Dari luasan tersebut, sebanyak 27.057 hektare teridentifikasi sebagai kawasan dengan nilai konservasi tinggi atau high conservation value (HCV), termasuk di dalamnya kawasan sempadan dan riparian sungai.

Menurut Jatmiko, program penghijauan dan revegetasi bukan merupakan kegiatan baru bagi PTPN IV PalmCo. Seluruh regional telah menjalankan penanaman pohon, pemulihan kawasan konservasi, serta revegetasi di sekitar sempadan sungai dalam beberapa tahun terakhir.

Sejak dibentuk pada Desember 2023 lalu, PTPN IV PalmCo telah melakukan penanaman 211 ribu pohon dengan cakupan areal mencapai sekitar 2.116 hektare.

“Dan yang kami lakukan sekarang adalah menyatukan berbagai upaya tersebut dalam satu gerakan yang lebih besar,” ujarnya.

Kegiatan peluncuran tersebut turut mendapat dukungan dari berbagai pihak. Jatmiko mengatakan keterlibatan berbagai pihak menjadi penting karena upaya menjaga lingkungan tidak dapat dilakukan perusahaan secara parsial. 

“Bagi kami, menjaga lingkungan bukan pekerjaan tambahan. Ini bagian dari cara kami menjalankan usaha,” tuturnya.

Ia menyebut lingkungan di sekitar perkebunan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari aktivitas perusahaan, mulai dari sungai, hutan, tanah, masyarakat hingga keanekaragaman hayati.

Karena itu, gerakan penanaman 1,5 juta pohon diharapkan tidak berhenti pada kegiatan penanaman, tetapi dilanjutkan dengan pemeliharaan dan perawatan bersama sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat.

“Bersama pak menteri kita memulai. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi bagian dari upaya bersama yang lebih besar dalam menjaga lingkungan Indonesia,” demikian Jatmiko. (don)

Kaper BKKBN Sumut Tekankan Akurasi Data Saat Launching Pemutakhiran Data Keluarga 2026

SIMALUNGUN (patimpus.com) - Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Dr Mahyuzar MSi, menekankan pentingnya ketersediaan data keluarga yang akurat dan mutakhir sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Launching Pemutakhiran Data Keluarga pada Sistem Informasi Keluarga (SIGA) Tahun 2026 di Kabupaten Simalungun, Kamis (20/8).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Asisten I Pemerintah Kabupaten Simalungun, Kapolsek Tanah Jawa, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun, perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS), perwakilan Dinas Kesehatan, Camat, Kepala Desa, Puskesmas Tanah Jawa, Koordinator Wilayah (Korwil), serta para kader pendata.

Dalam kesempatan tersebut, Mahyuzar menyampaikan bahwa pemutakhiran data keluarga merupakan bagian penting dalam memastikan pemerintah memiliki gambaran yang sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.

“Data keluarga bukan sekadar angka. Di dalam setiap data terdapat kondisi, kebutuhan, dan persoalan keluarga yang harus kita pahami. Karena itu, data yang kita miliki harus benar-benar akurat, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya,” ujar Mahyuzar.

Menurutnya, kualitas data sangat menentukan ketepatan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, khususnya program yang berkaitan dengan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.

“Kita ingin data yang dihasilkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan dan intervensi yang tepat. Untuk itu, proses pemutakhiran harus dilakukan dengan teliti, objektif, lengkap, dan sesuai kondisi riil keluarga,” jelasnya.

Mahyuzar juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemutakhiran data keluarga. Keterlibatan pemerintah daerah hingga kader pendata menjadi bagian penting untuk memastikan proses pendataan dapat berjalan secara optimal.

“Pemutakhiran data keluarga ini tidak dapat dilakukan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dari pemerintah daerah, kecamatan, desa, tenaga kesehatan, kader pendata, dan seluruh pihak terkait. Kita harus bersama-sama memastikan data yang dihasilkan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Usai launching, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan langsung ke rumah keluarga sasaran, salah satunya keluarga Bapak Deni. Pada kesempatan tersebut, Mahyuzar melihat secara langsung proses pemutakhiran data yang dilakukan oleh kader pendata.

Para kader melakukan wawancara dengan keluarga menggunakan metode Computer-Assisted Personal Interviewing (CAPI) melalui aplikasi Data Keluarga.

Kunjungan lapangan tersebut menjadi bagian penting untuk melihat secara langsung bagaimana proses pemutakhiran data dilaksanakan. Melalui wawancara langsung dengan keluarga, informasi yang diperoleh diharapkan dapat menggambarkan kondisi keluarga secara faktual.

“Dengan turun langsung ke lapangan, kita dapat memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar menggambarkan kondisi keluarga. Di balik setiap data ada keluarga dengan kondisi dan kebutuhan yang berbeda. Karena itu, pendataan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab,” ungkap Mahyuzar.

Ia juga mengapresiasi peran para kader pendata sebagai ujung tombak pelaksanaan pemutakhiran data keluarga.

“Kader adalah ujung tombak kita di lapangan. Saya berharap seluruh kader dapat melaksanakan pendataan dengan teliti dan penuh tanggung jawab, sehingga data yang dihasilkan benar-benar akurat dan dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan,” tambahnya.

Pemutakhiran Data Keluarga pada SIGA Tahun 2026 di Kabupaten Simalungun diharapkan dapat memperkuat ketersediaan Satu Data Keluarga yang akurat, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Data tersebut menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung pembangunan berbasis bukti serta memastikan program pemerintah dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih tepat sasaran. (rel/don)

Walikota Medan Dorong Penguatan Sinergi Dengan Perguruan Tinggi

MEDAN (patimpus.com) - Pemko Medan terus memperkuat sinergi dengan dunia perguruan tinggi guna mendorong pembangunan berbasis ilmu pengetahuan. 

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, usai menghadiri Sidang Terbuka Dies Natalis Ke-74 Universitas Sumatera Utara (USU) yang digelar di Auditorium Kampus USU, Kamis (20/8/2026).

Mengusung tema "Listening to Science for Global Impact", perayaan ini menegaskan pentingnya peran riset ilmiah dalam memberikan dampak nyata, baik di tingkat lokal maupun internasional. 

Dalam kesempatan tersebut, Rico Waas memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen USU yang konsisten meningkatkan kualitas pendidikan, fasilitas modern, serta wadah inkubasi bagi para mahasiswa.

“Banyak sekali fasilitas dan penguatan yang dibangun untuk mahasiswa. Mereka bisa belajar secara kreatif dengan teknologi mutakhir, bahkan dipersiapkan tempat inkubasi bisnis untuk masa depan,” ungkap Rico Waas.

Sebagai salah satu kampus tertua dan terbesar di luar Pulau Jawa, keberadaan USU dinilai memiliki nilai strategis bagi kemajuan Kota Medan.

Maka dari itu, Rico Waas menekankan bahwa kolaborasi riset antara akademisi dan Pemko Medan sangat krusial untuk menghasilkan solusi praktis yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

"Salah satu penerapan hasil riset USU pada pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kota Medan, dan pengembangan UMKM melalui program inkubator bisnis kampus,"pungkas Rico Waas.

Sementara itu Rektor USU, Muryanto Amin, menegaskan target USU untuk menjadi business district baru yang mengintegraskan kampus, industri, dan masyarakat.

"Kampus USU harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, karena berada di kawasan business district di kota Medan," ujar Muryanto

Acara ini turut dihadiri oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan sekaligus Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) USU, Jenderal Pol (Purn) Agus Andrianto, serta Menteri UMKM Maman Abdurrahman yang memberikan orasi ilmiah. (rel/don)

Pemko Medan Didesak Segera Inventarisir Kerugian Korban Puting Beliung

MEDAN (patimpus.com) - Pemko Medan diminta segera lakukan inventarisir korban kerugian akibat dampak angin puting beliung terjadi Selasa 18 Agustus 2026 sekitar pukul 20.00 Wib.

Dimana, akibat angin kencang banyak pohon tumbang menimpa fasilitas dan rumah serta atap seng warga yang beterbangan.

"Pemko Medan melalui perangkatnya supaya segera turun ke tengah masyarakat melaporkan segala kerugian akibat bencana puting beliung," ujar anggota Komisi IV DPRD Medan Edwin Sugesti Nasution kepada wartawan, Rabu (19/8/2026) menyikapi bencana alam tersebut.

Selanjutnya kata Edwin Sugesti yang juga Sekretaris DPD PAN Kota Medan itu Pemko Medan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) supaya segera memberikan bantuan kepada korban. 

"Melalui peran pergerakan seluruh Kepling di Kota Medan kiranya dapat memaksimalkan pendataan," ungkap Edwin.

Terkait terjadinya cuaca ekstrim di Kota Medan, Edwin Sugesti sangat menyayangkan pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang tidak ada melakukan pemberitahuan peringatan kepada masyarakat akan terjadinya cuaca ekstrim.

Begitu juga kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan, Edwin menyoroti lemahnya kinerja Kepala Dinas DLH Melvi Marlabayana Girsang yang tidak melakukan pemangkasan pohon yang terlalu rindang. Begitu juga soal perawatan pohon tidak dilakukan.

"Tahunya pihak DLH menebangi pohon yang kuat, bukan melakukan perawatan. Terbukti menebangi sekitar 2700 pohon kuat demi proyek BRT," cetusnya. (rel/don)