‎Matangkan Program Kerja, PW MIO Indonesia Sumut Gelar Rapat Koordinasi Lanjutan ‎

‎MEDAN (patimpus.com) - Untuk mematangkan sejumlah agenda strategis menjelang pelantikan, Jajaran Pengurus dan anggota Pimpinan Wilayah (PW) Media Independen Online (MIO) Indonesia Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menggelar Rapat Koordinasi Lanjutan di Kantor Sekretariat PW MIO Sumut, jalan Besar Tanjung Selamat No.112 B, Kabupaten Deli Serdang. Rabu (26/8/2026).

‎

‎Kegiatan rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari konsolidasi organisasi PW MIO Indonesia Sumut yang membahas lima agenda utama, yakni:

‎1. Rencana pelantikan PW MIO Sumut.

‎2. Rencana audiensi organisasi.

‎3. Pembentukan panitia pelantikan MIO Sumut.

‎4. Penyusunan dan pelaksanaan program kerja organisasi.

‎5. Rencana pemberlakuan iuran anggota MIO Sumut.

‎

‎Pembahasan tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh perangkat organisasi agar memiliki arah kerja yang jelas serta mampu menjalankan roda organisasi secara terstruktur dan profesional.

‎

‎Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua PW MIO Indonesia Sumatera Utara, Fajar Trihatya, SE, bersama Sekretaris Wilayah Rusli, SE., SH., MH dan jalannya konsolidasi diharapkan dapat mendorong seluruh pengurus serta anggota agar aktif dalam mengambil bagian untuk penguatan organisasi.

‎

‎*MIO Sumut Harus Hadir Hingga Pelosok Daerah*

‎

‎Dalam sambutannya, Ketua PW MIO Indonesia Sumut Fajar Trihatya, SE menegaskan bahwa konsolidasi internal merupakan fondasi penting dalam membangun organisasi yang solid.

‎

‎“Rapat koordinasi ini bukan sekadar membahas agenda pelantikan, tetapi bagaimana kita menyatukan langkah dan membangun komitmen bersama untuk memajukan MIO Indonesia di Sumatera Utara.” jelas Fajar.

‎

‎Menurut Fajar, keberadaan MIO Sumut diharapkan tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi mampu berkembang hingga ke berbagai daerah di Sumatera Utara.

‎

‎“Kita ingin MIO Sumut menjadi organisasi yang solid, profesional dan mampu memberikan kontribusi positif bagi insan media. Karena itu, kita harus membangun jaringan organisasi sampai ke pelosok daerah Sumatera Utara,” tegasnya.

‎

‎Ia juga mengajak seluruh jajaran pengurus dan anggota untuk menjaga kekompakan, meningkatkan profesionalisme serta menjalankan organisasi sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama.

‎

‎*Konsolidasi Jadi Kunci Penguatan Organisasi*

‎

‎Sementara itu, Sekretaris Wilayah PW MIO Indonesia Sumut Rusli, SE., SH., MH menekankan pentingnya koordinasi antarpengurus agar setiap agenda organisasi dapat berjalan efektif.

‎

‎Menurutnya, pembentukan kepanitiaan pelantikan, program kerja serta rencana audiensi harus dipersiapkan secara matang sehingga pelaksanaan seluruh agenda organisasi dapat berlangsung terarah dan bertanggung jawab.

‎

‎Rapat koordinasi tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat soliditas internal PW MIO Indonesia Sumut.

‎

‎Dengan semangat kebersamaan, jajaran pengurus dan anggota berkomitmen membangun MIO Indonesia Sumut sebagai wadah organisasi media yang profesional, independen, solid dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan pers serta masyarakat di Sumatera Utara.

‎

‎"Rapat koordinasi boleh berakhir, tetapi konsolidasi organisasi harus terus berjalan." tutup Rusli.  (rel/soni)

Dinkes Medan Diminta Siapkan Vaksin Rabies di RS Pirngadi hingga Seluruh Puskesmas

MEDAN (patimpus.com) - Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Medan, H Iswanda Ramli, meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan untuk memastikan ketersediaan vaksin rabies bagi masyarakat Kota Medan di setiap fasilitas kesehatan (faskes) milik Pemerintah Kota (Pemko) Medan, mulai dari RSUD dr Pirngadi hingga seluruh puskesmas yang ada di Kota Medan.

"Dinkes Medan harus memastikan ketersediaan vaksin rabies untuk masyarakat Kota Medan secara gratis. Vaksin itu harus tersedia di RS Pirngadi, RS Bachtiar Djafar, hingga seluruh puskesmas di Kota Medan," ucap Iswanda Ramli kepada wartawan, Rabu (26/8/2026).

Dikatakan politisi Partai Demokrat yang akrab disapa Nanda Ramli itu, vaksin rabies merupakan vaksin yang sangat penting untuk selalu tersedia di setiap faskes di Kota Medan. Mengingat, manusia yang terpapar virus rabies akibat tertular dari hewan yang telah terjangkit virus tersebut dapat mengalami risiko yang fatal, bahkan hingga risiko kematian.

"Sementara, tidak ada yang tahu kapan masyarakat kita terpapar rabies dari hewan yang sudah terjangkit virus tersebut. Oleh sebab itu, vaksin rabies harus selalu tersedia. Kita tekankan hal ini kepada Dinkes Medan," ujarnya.

Sayangnya, saat ini masyarakat Kota Medan sangat sulit mendapatkan vaksin rabies secara gratis. Vaksin tersebut hanya tersedia di satu puskesmas di Kota Medan, yakni di Puskesmas Bestari yang berada di Kecamatan Medan Petisah.

"Saat ini masyarakat Kota Medan sangat kesulitan untuk mendapatkan vaksin rabies secara gratis di faskes-faskes milik Pemko Medan. Bahkan di RS Pirngadi sendiri pun saat ini tidak tersedia vaksin rabies, sudah cukup lama kosong. Dari sekian banyak puskesmas di Kota Medan, vaksin rabies hanya tersedia di Puskesmas Bestari. Ini harus menjadi perhatian penting bagi Dinkes Medan," tegasnya.

Berangkat dari hal itu, Nanda Ramli meminta Dinkes Medan untuk segera menyiapkan vaksin rabies secara gratis tersebut di seluruh faskes milik Pemko Medan.

"Sampaikan saja berapa kebutuhannya, kita di DPRD Medan akan membantu penganggarannya. Ini sangat penting, demi keselamatan masyarakat Kota Medan," pungkasnya.

Terpisah, Plt Dirut RSUD dr Pirngadi, dr Mardohar Tambunan M.Kes, membenarkan ketiadaan vaksin rabies di RSUD milik Pemko Medan tersebut.

"Iya, saat ini stok vaksin rabies di RS Pirngadi memang lagi kosong. Sudah kosong dari sekitar satu bulan yang lalu," kata Mardohar kepada wartawan, Rabu (26/8/2026).

Mardohar mengatakan, RSUD dr Pirngadi hanya bersifat sebagai pelaksana teknis. Bila vaksin rabies tersebut tersedia, pihaknya akan siap melayani masyarakat yang membutuhkan vaksin tersebut.

"Jadi kekosongan vaksin rabies di RS Pirngadi ini sudah kita sampaikan ke Dinkes (Medan), sudah kita minta untuk di suplai. Tetapi sampai saat ini vaksin tersebut belum datang. Kalau vaksinnya ada, tentu kita siap melayani masyarakat dengan menyuntikkan vaksin rabies tersebut secara gratis," tutupnya. (rel/don)

Warga Resah, Fraksi PKS Minta Pemko Medan Stabilkan Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok

MEDAN (patimpus.com) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga dan memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran.

Permintaan tersebut disampaikan Anggota DPRD Medan dari Fraksi PKS, Syaiful Ramadhan, menyusul adanya sejumlah aduan masyarakat terkait kenaikan harga bahan-bahan kebutuhan pokok yang dinilai mulai membebani masyarakat.

“Kami mendapat aduan dari masyarakat terkait naiknya bahan-bahan kebutuhan pokok tersebut. Kami meminta kepada Pemerintah Kota Medan melalui OPD terkait agar melakukan langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok,” ujar Syaiful Ramadhan, Selasa (25/08/2026).

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan harga kebutuhan pokok di pasar, sekaligus memastikan pasokan tetap tersedia. Langkah tersebut penting untuk mencegah terjadinya lonjakan harga yang dapat semakin menekan daya beli masyarakat.

Syaiful berharap persoalan harga dan ketersediaan bahan pokok menjadi perhatian serius Pemko Medan. Pemerintah, kata dia, perlu memperkuat koordinasi dengan instansi terkait serta para pelaku distribusi agar rantai pasok kebutuhan masyarakat tetap berjalan dengan baik.

“Kami berharap permasalahan tersebut menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Medan, karena menjaga keterjangkauan kebutuhan bahan pokok merupakan bagian penting dalam melindungi kesejahteraan masyarakat Kota Medan,” tegasnya.

Ia menambahkan, stabilitas harga kebutuhan pokok bukan hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut langsung kehidupan sehari-hari masyarakat. Karena itu, pemerintah harus hadir memastikan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang wajar dan pasokan yang memadai.

"Kami (Fraksi PKS DPRD Medan-red),  akan terus mendorong pemerintah daerah agar memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pengendalian harga bahan pokok dan penguatan ketersediaan pasokan di Kota Medan," pungkasnya. (rel/don)

Walikota Medan Perintahkan Kepling, Lurah, Camat Daftarkan Warganya Ke Perlinsos

MEDAN (patimpus.com) - Walikota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan kepada seluruh perangkat kewilayahan mulai dari Kepala Lingkungan (Kepling), Lurah, hingga Camat untuk melakukan upaya jemput bola guna mempercepat proses pendataan dan pendaftaran warga ke Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) Kota Medan.

Langkah ini diambil mengingat batas waktu pendaftaran yang ditargetkan selesai pada akhir Agustus 2026 ini.

"Sudah saya perintahkan untuk dipercepat dari semua tingkatan," tegas Rico Waas.

Menurut Rico Waas, kendala utama belum optimalnya capaian Perlinsos di lapangan disebabkan masih banyaknya masyarakat yang belum memahami prosedur pengaktifan Identitas Kependudukan Digital (IKD) maupun tata cara pendaftaran akun Perlinsos. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Rico Waas telah menginstruksikan skema jemput bola dengan melibatkan Perangkat Daerah teknis terkait.

"kemarin kita panggil semua kewilayahan untuk jemput bola, karena masih banyak masyarakat belum mengerti. Bahkan kita juga melibatkan OPD seperti Dinsos dan Disdukcapil agar proses pendaftaran bisa cepat dilakukan," lanjutnya.

Berdasarkan data yang diproleh dari Dinas Sosial Kota Medan, mencatat pendaftaran Kartu Keluarga (KK) pada Portal Perlindungan Sosial di 21 kecamatan se-Kota Medan, secara keseluruhan baru 288.140 KK (37%) dari total target 789.026 KK.

Kecamatan Medan Belawan menjadi kecamatan dengan capaian tertinggi dengan pendaftaran mencapai 51% (16.290 KK dari 32.106 KK), diikuti oleh Medan Marelan (47%) dan Medan Maimun (47%). Sementara Kecamatan Medan Timur menjadi daerah dengan capaian terendah yaitu 28% (10.796 KK dan 38.939 KK).

Rico Waas berharap kolaborasi aktif dari Camat, Lurah, hingga kepling serta edukasi langsung dari Dinas Sosial dan Disdukcapil mampu menggenjot angka capaian pendaftaran warga sebelum tenggat waktu berakhir.

Sementara itu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan Baginda P Siregar saat di konfirmasi mengatakan masyarakat dapat mengisi secara mandiri dan mengajukan sanggahan apabila data tidak sesuai dengan cara mengaktifkan Indentitas Kependudukan Digital (IKD).

"Masyarakat dapat secara mandiri mengisi data diri di portal Perlinsos sekaligus juga mengajukan sanggahan. Namjn syaratnya harus mengaktifkan IKD terlebih dahulu," ujarnya. (rel/don)

Kadiv Hukum Perumda Tirtanadi Ungkap 17 Pensiunan Sudah Terima Dana Pensiun AJB Bumiputera

MEDAN (patimpus.com) - Terkait pemberitaan para pensiunan Perumda Tirtanadi yang berjumlah 17 orang hingga kini terus menyampaikan tuntutannya ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) dan juga memberitakan di beberapa media online maupun media sosial, perihal belum dibayarkannya uang pensiun mereka oleh Perumda Tirtanadi, Kepala Divisi (Kadiv) Hukum Perumda Tirtanadi Idham Khalid angkat bicara.

"Dana pensiun AJB Bumiputera sudah dierima sebahagian untuk para pensiunan yang ke- 17 orang," kata Kepala Divisi (Kadiv) Hukum Idham Khalid melalui telepon genggamnya Minggu (23/8/2026).

Lebih jauh Idham Khalid mengatakan  bahwa para pensiunan yang ke 17 orang tersebut, sudah men dapatkan manfaat sebahagian dari dana pesangon/pensiun AJB Bumiputera sebesar Rp 4.897.851.177,- dikatakannya hingga saat ini Perumda Tirtanadi masih terus melakukan upaya hukum seperti Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) untuk memperjuangkan hak - hak kekurangan dana yang dialami para pensiunan dari AJB Bumiputera yang 17 orang tersebut.

Dikatakannya (Idham-red) bahwa ke 17 orang tersebut ada tiga kelompok para pensiunan yang masih menuntut untuk diselesaikan Perumda Tirtanadi, dan perlu diketahui sebelumnya sekitar tahun 2005 Perumda Tirtanadi menjalin kerjasama dengan pihak asuransi AJB Bumiputera, namun berselang berjalannya waktu pihak AJB Bumiputera mengalami gagal bayar ke Perumda Tirtanadi untuk pesangon pegawai, terutama pesangon (uang pensiun) untuk para pegawai Tirtanadi yang sudah masuk masa purnabakti (pensiun) sehingga menurut Idham Khalid para pensiunan yang berjumlah 17 orang tersebut tetap melakukan tuntutannya karena  belum menerima keseluruhan dana pensiunnya.

"AJB Bumiputera belakangan ini mendapat masalah pada perusahaannya sendiri sehingga pihak AJB Bumiputera wanprestasi dalam menyelesaikan pesangon pegawai yang purnabakti pada waktu itu,"ujar Idham Khalid.

Seperti diketahui para pensiunan yang 17 orang tersebut hingga saat ini masih menuntut ke Perumda Tirtanadi agar menyelesaikan dana pensiun mereka yang belum dibayar oleh AJB Bumiputera yaitu delapan orang dengan nilai Rp 2.2 Miliar dan ada tiga orang dengan nilai Rp 839 juta serta ada enam orang yang belum keluar putusan Mahkamah Agung (MA) sebesar Rp 1.93 Miliar.

 Untuk itu kata  Idham Khalid Perumda Tirtanadi dalam menyikapi permasalahan ini sudah mengambil kebijakan sesuai ketentuan ketenagakerjaan dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku,  guna menyelesaikan persoalan ini sesuai hukum, dan  setelah dilakukan penghitungannya  keseluruhan untuk 17 orang tersebut, Perumda Tirtanadi telah menyiapkan dana sebesar Rp 675 juta namun ditolak. 

"Karena AJB Bumiputera wanprestasi sesuai perjanjian dengan Perumda Tirtanadi, sekitar tahun 2005 silam dan belakangan ini AJB Bumiputera mendapat masalah sehingga tidak penuh memberikan  kewajibannya yaitu pesangon bagi pegawai yang purnabakti, maka Tirtanadi sudah manyiapkan dana untuk ke 17 orang tersebut, sebesar Rp 675 juta sesuai ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku akan tetapi ditolak mereka dan mereka melakukan upaya hukum lain,"ujar Idham Khalid.

Namun begitu lanjut Idham Khalid, hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan upaya hukum ataupun musyawarah terbaik ke pihak AJB Bumiputera  untuk 17 orang pensiunan tersebut, dan katanya jika nanti pihak AJB Bumiputera menyelesaikan  persoalan keuangan perusahaannya dengan membayar kewajibannya ke Tirtanadi maka tetap diberikan kekurangan tersebut kepada pensiunan yang 17 orang tersebut.

Karena menurutnya Perumda Tirtanadi tetap berjuang dengan melakukan yang terbaik bagi para pensiunan, berdasarkan ketentuan peraturan ketenaga kerjaan yang berlaku, dan Perumda Tirtanadi patuh kepada proses hukum yang berlaku.

Idham Khalid berharap Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan timnya terhadap AJB Bumiputera dapat membuahkan hasil yang baik untuk para pensiunan maupun pegawai yang masih aktif bekerja.

"Perumda Tirtanadi masih menunggu hasil putusan PK  di MA mudah - mudahan kita berdoa bersama hasilnya untuk kebaikan bagi semuanya," ujar Idham Khalid. (don)