BPJS Kesehatan dan USU Gelar Fun Run, Dorong Peserta Prolanis Terapkan Hidup Sehat

MEDAN (patimpus.com) - BPJS Kesehatan bersama Universitas Sumatera Utara menggelar kegiatan Fun Run BPJS Kesehatan–USU Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya mendorong budaya hidup sehat melalui aktivitas fisik, khususnya bagi peserta Program Pengelolaan Penyakit Kronis atau Prolanis.

Kegiatan ini dihadiri oleh unsur pimpinan Universitas Sumatera Utara, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, jajaran BPJS Kesehatan, perwakilan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, serta peserta Prolanis. Acara tersebut menjadi momentum untuk memperkuat pesan bahwa pengelolaan penyakit kronis tidak cukup hanya dilakukan melalui pengobatan, tetapi juga harus disertai edukasi, pendampingan, dan perubahan gaya hidup.

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Abdi Kurniawan Purba, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan besar berupa pergeseran beban penyakit dari penyakit menular menuju penyakit tidak menular. Penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, dan stroke disebut sebagai persoalan kesehatan yang membutuhkan perhatian serius dari seluruh pihak.

Menurutnya, paradigma pelayanan kesehatan tidak boleh hanya bertumpu pada pendekatan kuratif atau pengobatan setelah sakit. Melalui transformasi kesehatan, masyarakat perlu didorong untuk lebih menempatkan upaya promotif dan preventif sebagai bagian penting dalam menjaga kualitas hidup.

“Program Pengelolaan Penyakit Kronis bukan sekadar pembagian obat rutin. Program ini adalah tentang pendampingan, edukasi, dan pemberdayaan,” demikian pesan utama yang disampaikan dalam kegiatan tersebut. 

Abdi menambahkan, Kegiatan Fun Run ini juga menjadi simbol bahwa olahraga merupakan bagian penting dalam pengelolaan penyakit kronis. Aktivitas fisik secara teratur dapat membantu peserta dengan diabetes dalam mengontrol kadar gula darah, serta membantu penderita hipertensi dan penyakit jantung menjaga fungsi pembuluh darah dan kerja jantung secara lebih baik.

“Kami menekankan bahwa kunci olahraga bagi penderita penyakit kronis bukan terletak pada intensitas, melainkan konsistensi. Tujuan utama kegiatan ini bukan untuk menjadi yang tercepat mencapai garis akhir, tetapi untuk membangun kebiasaan sehat yang dapat dilakukan secara berkelanjutan,” terang Abdi.

Lebih lanjut, Abdi menyampaikan apresiasi kepada Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara atas kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan ini. Perguruan tinggi dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional melalui riset, inovasi, dan penguatan pendekatan berbasis bukti.

“Sinergi antara pemerintah, akademisi, fasilitas kesehatan, dan masyarakat merupakan formula penting dalam menjawab persoalan kesehatan yang semakin kompleks. BPJS Kesehatan berharap kerja sama dengan USU tidak berhenti pada kegiatan Fun Run, tetapi dapat berkembang menjadi inovasi pengelolaan penyakit kronis dan isu kesehatan lainnya yang bermanfaat langsung bagi masyarakat,” kata Abdi.

Pada kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Kedokteran USU Muara Panusunan Lubis, menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik kegiatan Fun Run yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan tersebut. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya untuk mengajak masyarakat untuk memelihara pola hidup sehat.

“Kedepannya, semoga sinergi antara BPJS kesehatan dengan Fakultas Kedokteran USU tetap dapat terjalin dengan baik. Terutama dalam membangun kesadaran untuk terus mengedepankan upaya promotif dan preventif dalam menjaga kesehatan, serta disiplin menjalankan pola hidup yang sehat,” ujar Muara. (don)

Gandeng DLHK Sumut, PTPN IV Regional 2 Perkuat Kualitas Pelaporan PROPER

SIMALUNGUN (patimpus.com) - PTPN IV Regional 2 memperkuat komitmen terhadap tata kelola lingkungan dengan membekali unit-unit usahanya mengenai mekanisme pelaporan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) periode 2025-2026.

Langkah tersebut diwujudkan melalui bimbingan teknis pengisian Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan (SIMPEL) yang digelar di Kebun Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, pada 23-24 Juni 2026.

Kegiatan tersebut menghadirkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sumatera Utara sebagai narasumber sekaligus pendamping teknis bagi seluruh unit usaha PTPN IV Regional 2. 

Menurut Region Head PTPN IV Regional 2, Budi Susanto, pengelolaan lingkungan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari operasional Perusahaan. Karena itu, setiap proses pelaporan harus disusun secara akurat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar mampu merepresentasikan kondisi di lapangan secara utuh.

Selain proses penilaian administrasi, kata Budi, PROPER juga menjadi instrumen untuk mengukur komitmen Perusahaan dalam menjalankan pengelolaan lingkungan secara bertanggung jawab. 

“Melalui bimbingan teknis ini kami ingin memastikan seluruh unit usaha memahami mekanisme pelaporan dengan baik sehingga data yang disampaikan benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Budi.

Selama dua hari, peserta memperoleh pendalaman mengenai tata cara pengisian akun SIMPEL, kelengkapan dokumen pendukung, hingga penyesuaian terhadap ketentuan pelaporan yang menjadi bagian dari proses penilaian PROPER oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Pelaksanaan bimbingan teknis ini menjadi bagian dari upaya PTPN IV Regional 2 guna memastikan setiap unit kerja memiliki pemahaman yang sama terhadap standar pelaporan lingkungan. Ketepatan penyampaian data dinilai menjadi faktor penting karena menjadi dasar dalam menggambarkan implementasi pengelolaan lingkungan yang telah dijalankan perusahaan.

Menurut Budi, pelaporan yang berkualitas akan mendukung proses evaluasi sekaligus menjadi bahan perbaikan dalam pengelolaan lingkungan Perusahaan. PTPN IV Regional 2, kata Budi, akan terus mendorong setiap unit usaha agar menjadikan kepatuhan terhadap regulasi sebagai bagian dari budaya kerja, seiring dengan upaya meningkatkan produktivitas.

Budi menambahkan, sinergi dengan DLHK Provinsi Sumatera Utara menjadi langkah strategis karena memberikan ruang diskusi langsung terkait berbagai aspek teknis yang kerap dihadapi unit usaha dalam proses pelaporan. Melalui pendampingan tersebut, setiap peserta diharapkan memiliki pemahaman yang seragam terhadap ketentuan yang diterapkan dalam penilaian PROPER.

“Kami memandang pembinaan dari regulator sebagai bagian penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola Perusahaan. Semakin baik pemahaman terhadap regulasi, semakin efektif pula implementasi pengelolaan lingkungan yang dapat dilakukan di masing-masing unit kerja,” katanya.

Menurut Plh. Kepala Bagian Sekretariat dan Hukum PTPN IV Regional 2, Hwin Dwi Putera, bimbingan teknis difokuskan pada tahapan pengisian akun SIMPEL yang menjadi media resmi penyampaian dokumen dalam proses penilaian PROPER. Selain membahas aspek administratif, peserta juga memperoleh penjelasan mengenai standar kelengkapan dokumen, tata cara unggah data, serta penyesuaian terhadap perkembangan ketentuan pelaporan yang berlaku.

Menurut Hwin, kesalahan dalam penyusunan maupun pengunggahan dokumen dapat memengaruhi proses evaluasi apabila tidak segera diperbaiki. Oleh sebab itu, kegiatan tersebut dirancang agar peserta dapat melakukan verifikasi sejak awal sehingga seluruh dokumen yang dipersyaratkan telah sesuai sebelum disampaikan kepada tim penilai.

“Melalui pendampingan ini kami berharap seluruh unit usaha memiliki persepsi yang sama mengenai tata cara pengisian SIMPEL dan kelengkapan dokumen pendukung. Dengan demikian, proses pelaporan dapat berjalan lebih efektif, meminimalkan potensi kekeliruan administrasi, serta memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan dalam penilaian PROPER,” ujar Hwin.

Hwin mengatakan, penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam aspek kepatuhan lingkungan akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya PTPN IV Regional 2 membangun tata kelola yang profesional. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan program di lapangan, tetapi juga oleh kualitas dokumentasi serta pelaporan yang menjadi dasar penilaian regulator.

Melalui kegiatan tersebut, PTPN IV Regional 2 berharap seluruh unit usaha mampu menjalankan proses pelaporan PROPER secara lebih sistematis, akurat, dan tepat waktu. 

“Komitmen itu diharapkan semakin memperkuat implementasi prinsip keberlanjutan sekaligus mendukung peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup,” pungkas Hwin. (don/rel)

Kabupaten di Sumut dan Aceh Perkuat Kesiapan Investasi Lanskap Berkelanjutan

MEDAN (patimpus.com) - Sepuluh kabupaten/kota di Sumatera Utara dan Aceh memperkuat kesiapan daerah untuk membuka peluang pendanaan, kolaborasi, dan investasi lanskap berkelanjutan melalui kegiatan konsultasi dan validasi hasil kajian kesiapan kabupaten yang difasilitasi oleh Coalition for Sustainable Livelihoods (CSL). 

Kegiatan ini mempertemukan pemerintah daerah, mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyepakati hasil kajian sekaligus mendorong langkah tindak lanjut dalam mendukung pendekatan yurisdiksi berkelanjutan.

Kajian dilakukan di sepuluh wilayah, yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Langkat, dan Mandailing Natal di Provinsi Sumatera Utara; serta Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Aceh Singkil, dan Kota Subulussalam di Provinsi Aceh. 

Melalui pengumpulan data, diskusi multipihak, dan validasi bersama pemerintah daerah, kajian ini menghasilkan profil kesiapan kabupaten yang memetakan aspek tata kelola, kapasitas implementasi, perlindungan lingkungan, penguatan penghidupan masyarakat dan sistem produksi, serta potensi pembiayaan dan insentif sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan berkelanjutan.

Edward Manihuruk, CSL Lead, menjelaskan bahwa kajian kesiapan kabupaten menjadi fondasi penting bagi daerah untuk membangun kesiapan sebelum peluang investasi dan dukungan pendanaan masuk. 

“Setiap daerah memiliki kondisi dan potensi yang berbeda, sehingga kesiapan menjadi kunci agar investasi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Hasil kajian ini membantu sepuluh kabupaten memahami kebutuhan penguatan, membuka peluang pendanaan dan kolaborasi, serta menarik investasi yang bertanggung jawab. Melalui pengembangan dashboard kesiapan kabupaten, informasi utama tiap wilayah dapat dipahami secara lebih terstruktur sehingga menjadi dasar bersama bagi pemerintah daerah dan mitra pembangunan dalam menentukan prioritas, mengidentifikasi peluang dan tantangan, serta mendorong implementasi di tingkat lanskap,” ujar Edward.

Mewakili Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sumatera Utara, Sry Puspa Sari ST MSi, menyampaikan bahwa hasil kajian dapat menjadi masukan penting untuk memperkuat arah pembangunan daerah yang lebih terukur dan berkelanjutan.

“Kami memahami kajian ini sebagai langkah strategis untuk membantu daerah melihat peluang dan tantangan yang perlu ditindaklanjuti bersama. Hasil kajian ini diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan, penguatan tata kelola, perluasan akses pembiayaan, serta mendorong investasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Kolaborasi lintas pihak menjadi penting agar pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif sekaligus tetap menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Sry.

Mewakili Pemerintah Provinsi Aceh, Salim Alkatiri SE, Sekretaris Bappeda Kabupaten Bener Meriah menekankan pentingnya memastikan hasil kajian dapat diterjemahkan menjadi langkah implementasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan memperkuat kemandirian ekonomi.

“Bener Meriah memiliki komoditas unggulan kopi sekaligus kawasan hutan lindung yang perlu dijaga secara seimbang. Tantangan penggunaan pestisida dan bahan kimia yang tinggi perlu dijawab melalui penerapan praktik budidaya yang lebih berkelanjutan, peningkatan kapasitas pelaku perkebunan, serta pemanfaatan teknologi yang lebih modern. Ke depan, pendekatan hulu hilir yang terintegrasi perlu diperkuat agar peningkatan produksi, kualitas sumber daya manusia, ketersediaan air, dan pengembangan ekonomi hilirisasi dapat berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan,” ujarnya.

Kartini E Christina Nahampun SSTP MSP, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Tapanuli Utara memberikan tanggapannya bahwa hasil kajian ini menunjukkan pentingnya pendampingan dan dukungan yang lebih merata bagi daerah. 

“Kami melihat adanya korelasi antara pendampingan yang dilakukan mitra pembangunan dengan besarnya intervensi yang diterima oleh kabupaten/kota. Sebagai contoh, meskipun 67% kawasan Ekosistem Batang Toru berada di Kabupaten Tapanuli Utara, perhatian dan intervensi yang diterima masih perlu terus diperkuat. Potensi stok karbon yang dimiliki juga menjadi peluang penting yang perlu ditindaklanjuti melalui penyusunan roadmap daerah, termasuk pemetaan stok karbon dan identifikasi sumber pendanaan,” ujarnya.

”Pengalaman menghadapi kerugian akibat bencana pada akhir tahun lalu juga menjadi pengingat bahwa daerah perlu semakin siap dalam mengantisipasi risiko ke depan melalui perencanaan yang lebih adaptif dan berkelanjutan,” tambah Kartini.

Ke depan, CSL bersama para pihak akan terus mendorong ruang pembelajaran, pertukaran pengetahuan, dan kolaborasi multipihak untuk mendukung implementasi program konservasi, restorasi, produksi berkelanjutan, serta peningkatan penghidupan masyarakat melalui pendekatan lanskap dan yurisdiksi di Sumatera Utara dan Aceh. (don/rel)

Ekspor Kopi Indonesia Tumbuh, tetapi Krisis Iklim Mengancam Masa Depan Kopi

JAKARTA (patimpus.com) - Ditengah pertumbuhan sektor kopi dan meningkatnya tekanan akibat perubahan iklim serta dinamika pasar global, diperlukan pendekatan yang mampu menjaga produktivitas sekaligus keberlanjutan lanskap penghasil kopi. 

Menjawab tantangan tersebut, Coalition for Sustainable Livelihood (CSL) bekerja sama dengan Sustainable Coffee Platform of Indonesia (SCOPI) mengadakan webinar bertajuk “Menjaga Kopi di Tengah Krisis Iklim: Solusi Agroforestri dan Investasi Berkelanjutan” pada Rabu (24/6/2026). 

Melalui webinar ini, para pihak mendorong percepatan praktik agroforestri dan investasi berkelanjutan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan sektor kopi di Aceh dan Sumatera Utara menghadapi krisis iklim. 

Indonesia dikenal sebagai salah satu pemain utama dalam rantai pasok kopi global. Bagi ratusan ribu keluarga petani di dataran tinggi Sumatra, khususnya di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, kopi bukan hanya komoditas unggulan, tetapi juga sumber penghidupan dan penggerak ekonomi daerah. 

Kemendag (Kementerian Perdagangan) mencatat bahwa sepanjang Januari – Oktober 2025, nilai ekspor kopi Indonesia mencapai USD 2,68 miliar atau naik sebesar 46,68% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, capaian ini dibayangi oleh meningkatnya risiko kekeringan dan cuaca ekstrem yang diproyeksikan akan menekan produktivitas kopi. 

Beberapa studi, termasuk penelitian yang dipublikasikan di jurnal Regional Environmental Change, memproyeksikan bahwa perubahan iklim dapat mengurangi hingga sekitar 90% area yang saat ini cocok untuk produksi kopi Arabika di Aceh dan Sumatera Utara pada 2050. Menanggapi kondisi tersebut, Edward Manihuruk, CSL Lead, menyampaikan, 

“Dibalik pertumbuhan sektor kopi, tantangan perubahan iklim juga semakin nyata bagi petani. Karena itu, dibutuhkan berbagi solusi yang tidak hanya menjaga produktivitas kopi, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi dan lingkungan. Melalui webinar bersama SCOPI ini, kami mendorong dialog dan kolaborasi yang mempercepat praktik perkebunan terbaik serta investasi pendukung yang berkelanjutan,” ujar Edward.

Direktur Eksekutif SCOPI, Ibu Ade Aryani, menegaskan bahwa menjaga masa depan kopi membutuhkan upaya yang berjalan secara simultan dari tingkat kebijakan hingga implementasi di lapangan. 

“Melalui paparan yang disampaikan bersama Bapak Alfahmi dari Bappeda Bener Meriah, Ibu Intan Diani Fardinatri dari Rainforest Alliance, dan Ibu Mentari Amanda dari Ofi, saya sepakat bahwa ketahanan sektor kopi perlu dibangun melalui berbagai pendekatan yang saling menguatkan, mulai dari tata kelola dan perencanaan wilayah yang mendukung lanskap kopi, penguatan kapasitas dan insentif bagi petani, hingga komitmen sektor swasta dalam mendorong praktik produksi dan rantai pasok yang lebih berkelanjutan," ujar ibu Ade.

Bapak Alfahmi selaku Kepala Bappeda Bener Meriah juga menyatakan bahwa tanaman kopi tidak hanya menjadi penghasil komoditas kopi yang mendukung perekonomian masyarakat, tetapi juga berfungsi dalam menjaga lingkungan seperti menjaga tutupan lahan di aliran sungai, menjaga sumber air, dan mengurangi risiko longsor serta erosi. 

“Bagi Kabupaten Bener Meriah, agroforestri kopi bukan hanya sistem budidaya, tetapi strategi pembangunan daerah yang mampu menjaga kelestarian lingkungan, memperkuat ketahanan iklim, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Bapak Alfahmi. 

Edward Manihuruk  menekankan bahwa tantangan keberlanjutan sektor kopi membutuhkan ruang yang mampu mempertemukan perspektif dan kepentingan yang selama ini sering berjalan sendiri-sendiri. 

“Dari diskusi tadi, kita melihat bahwa banyak inisiatif dan komitmen sebenarnya sudah tersedia. Tantangan berikutnya bukan lagi mencari solusi baru, tetapi bagaimana mempercepat koneksi antarupaya yang sudah ada agar dapat menghasilkan dampak yang lebih nyata bagi petani dan lanskap penghasil kopi. Kami berharap keterhubungan para mitra melalui koalisi meningkatkan peluang dukungan bagi penguatan inisiatif di Aceh dan Sumatera Utara,” ujar Edward Manihuruk. (don/rel)

Periode Januari-Mei 2026, Jumlah Pasien RS Pirngadi Meningkat Menjadi 48 Ribu

 

MEDAN (patimpus.com) - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Pirngadi Medan terbukti masih menjadi pilihan masyarakat Kota Medan, dari banyaknya opsi rumah sakit ternama baik milik pemerintah maupun swasta.

Tingginya minat masyarakat terhadap layanan kesehatan di RSUD Pirngadi Medan itu berdasarkan data jumlah pasien rawat inap dan rawat jalan yang wartawan himpun jelang setengah tahun ini. 

"Total pasien yang sudah ditangani dan menerima layanan kesehatan di RSUD Pirngadi Medan mencapai kurang lebih 48.408 ribu jiwa," ujar Ester Pinem SKM MKM, Rabu (24/6/2026). 

Dijelaskan Kepala Tim Hukum dan Humas, puluhan ribu pasien yang telah ditangani RSUD Pirngadi Medan, terhitung dalam kurun waktu lima bulan atau sejak periode bulan Januari 2026 dan Mei 2026.

Sebanyak 48 ribu pasien, dirincikan Ester, Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Medan itu melayani kurang lebih 2.845 pasien rawat inap dan juga menangani 45.563 pasien rawat jalan poliklinik. 

Sebelumnya, RSUD dr Pirngadi Medan juga menorehkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), terhadap layanan yang diberikan dengan hasil nilai mencapai 85,29 persen dan termasuk kategori baik. (don)