BKKBN Sumut Perkuat Mutu Pelayanan KB dan Tata Kelola Alokon

MEDAN (patimpus.com) – Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara menggelar Sosialisasi Pengendalian Mutu Pelayanan KB sekaligus Penguatan Komitmen Penggerakan Sistem Tata Kelola Alat dan Obat Kontrasepsi Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026, di Hotel Santika, Selasa (8/9/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan secara luring dan daring melalui Zoom Meeting tersebut diikuti sebanyak 50 peserta serta melibatkan 33 OPD KB kabupaten/kota se-Sumatera Utara. 

Pertemuan ini menjadi wadah untuk memperkuat komitmen, koordinasi, dan pemahaman lintas sektor dalam meningkatkan mutu pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR), sekaligus memperkuat sistem tata kelola alat dan obat kontrasepsi (alokon).

Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Ari Armawan SKom, membuka kegiatan secara resmi. Dalam sambutannya, Ari menyampaikan bahwa peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

Hal tersebut sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMN Tahun 2025–2029, khususnya agenda transformasi sosial melalui tujuan pembangunan Indonesia Emas “Kesehatan untuk Semua”. 

Dalam mendukung agenda tersebut, diperlukan kebijakan keluarga berencana yang komprehensif, peningkatan pemahaman masyarakat, serta jaminan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata.

“Program KB bertujuan untuk mengatur kehamilan, menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak, meningkatkan akses dan kualitas informasi, konseling dan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, serta sebagai upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia,” ujar Ari.

Menurut Ari, keberhasilan program KB membutuhkan dukungan dan kolaborasi berbagai pihak, termasuk dalam memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi.

Ketersediaan alokon menjadi salah satu faktor penting dalam menjamin pelayanan KB yang berkualitas dan berkesinambungan bagi masyarakat.

“Pelayanan yang berkualitas hanya dapat terwujud apabila setiap fasilitas pelayanan kesehatan memperoleh pasokan alokon yang tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, dan tepat sasaran. Karena itu, tata kelola alokon harus kita perkuat bersama,” tegasnya.

Penguatan tersebut dilakukan melalui pengelolaan alokon secara terintegrasi, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan dan pelaporan hingga pemantauan dan evaluasi.

Pengelolaan yang baik diperlukan untuk menjaga ketersediaan alokon sekaligus memastikan kebutuhan pelayanan KB di setiap wilayah dapat terpenuhi.

Namun, pengelolaan alokon masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain ketidakseimbangan stok antarwilayah, risiko kekosongan stok (stockout) maupun kelebihan stok (overstock), serta perlunya peningkatan pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan.

Kondisi geografis Sumatera Utara yang beragam juga memerlukan sistem distribusi yang lebih adaptif agar ketersediaan alokon di fasilitas pelayanan kesehatan tetap terjaga.

Selain penguatan tata kelola alokon, pemerintah juga terus mendorong peningkatan mutu pelayanan KB. Komitmen tersebut dituangkan melalui Keputusan Bersama Empat Kementerian/Lembaga Tahun 2026 tentang Pengendalian Mutu Pelayanan KB, yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kemendukbangga/BKKBN, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Keputusan bersama tersebut menjadi panduan bagi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan pengendalian mutu pelayanan KB. Melalui penguatan koordinasi lintas sektor, pelayanan KB diharapkan semakin terstandar, aman, berkualitas, dan dapat diandalkan.

“Mari kita jadikan pertemuan ini sebagai momentum untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kolaborasi, serta membangun sistem pelayanan KB yang semakin baik di Sumatera Utara,” kata Ari.

Melalui kegiatan ini, peserta juga dibekali pemahaman mengenai pengelolaan alokon mulai dari perencanaan kebutuhan, penyediaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan dalam pelayanan kontrasepsi, pencatatan dan pelaporan hingga pemantauan dan evaluasi.

Pada akhir kegiatan, peserta melakukan pembahasan Instrumen Tata Kelola Alokon serta penyusunan rencana tindak lanjut.

Hasil pembahasan diharapkan dapat memperkuat kebijakan, sistem, dan penggerakan tata kelola alokon di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota serta mendukung terwujudnya pelayanan KB yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan di Sumatera Utara. (rel/don)

Hujan-Hujan Makan Gurame Bakar di Ikan Bakar Pandu Raya

MEDAN (patimpus.com) - Hujan deras yang melanda Kota Medan sejak sore tadi membuat perut berontak ingin melahap apa saja. Tentu saja, sudahlah cuacanya dingin ditambah kelaparan lagi.

Dengan memacu sepeda motor, aku menembus curahan hujan mencari lapak makanan sesuai seleraku malam ini. Awalnya aku berhenti di lapak penjual Sate Padang di Jalan Syahbandar di Kampung Aur, Medan Maimun. 

Habis satu porsi ternyata tak membuat perutku kenyang. Aku pun kembali bergerilya ke arah Kampung Baru. Kali ini makanannya harus yang berat-berat.

Mataku tertuju oleh sebuah lapak bernama Ikan Bakar Pandu Raya, yang terletak di Jalan Brigjend Katamso, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan. 

Namanya tidak asing, seperti nama sebuah jajanan malam yang terkenal di era tahun 80 sampai 90an di Jalan Pandu Medan, tapi tidak menjual ikan bakar.

Saat duduk di meja makan, pegawai menyodorkan daftar menu. Karena anggaran pas-pasan saja, aku pun memesan Kerapu Sedang seharga Rp 60.000 plus dengan nasi putih dan segelas Teh Manis Panas.

Dari daftar menu yang kulihat, ada beberapa jenis ikan bakar yang mereka sajikan. Dimulai dari yang tertinggi hingga yang terendah.

Seperti ikan Kakap Merah dan Siakap harganya sama-sama mahal. Untuk ukuran besar harganya Rp 110.000 perekor, sedang Rp 90.000 dan kecil Rp 70.000-80.000.

Lalu ada yang termurah yakni ikan Lele, perekor hanya Rp 13.000. Untuk harga ikan bakar lengkapnya silahkan melihat menu.

Tak hanya ikan bakar, usaha pinggir jalan milik Syahrul Tanjung ini juga menjual ayam bakar seharga Rp17.000 sampai 15.000 perporsi. Kemudian ada sayuran Kangkung, Capcai dan Terong Goreng, berikut dengan aneka minumannya.

Lapak ini setiap hari ramai pembeli karena berlokasi di Jalan Brigjend Katamso yang memanfaatkan halaman sebuah rumah toko empat pintu.

Menurut Syahrul Tanjung, usaha yang dia rintis ini sudah berlangsung selama 5 tahun lebih. Awalnya dia membuka usaha Nasi Goreng Pandu Raya, yang berlokasi sekitar 30 meter dari usaha ikan bakar. Karena banyaknya peminat ikan bakar, maka dia pun membuka usaha ikan bakar.

“Usaha ikan ini melihat situasi juga. Jika cuaca bagus ikan akan melimpah, tetapi jika cuaca buruk ikan akan langka karena nelayan tidak berani melaut,” ungkap pemuda perantau dari Sumatera Barat yang beristrikan seorang gadis asal Aceh, Selasa (8/9/2026) malam.

Ayah tiga anak laki-laki semua ini juga berencana mengembangkan usahanya di beberapa daerah termasuk di Kota Binjai Sumatera Utara hingga Kota Padang Sumatera Barat. (don)

Peringati HUT Ke 121, Perumda Tirtanadi Gelar Berbagai Perlombaan

MEDAN (patimpus.com) - Dalam memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke 121, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Sumatera Utara menggelar berbagai perlombaan, Selasa (8/9/2026) di Kantor Pusat Perumda Tirtanadi Sumatera Utara Jalan SM Raja Medan.

Sebelum kegiatan yang melibatkan jajaran manajemen, dan Kepala Divisi (Kadiv), Kepala Cabang (Kacab), Kepala Bidang (Kabid), serta seluruh unsur pegawai, maupun keluarga besar perusahaan, terlebih dahulu dilaksanakan upacara.

Usai upacara Direktur Utama (Dirut) Perumda Tirtanadi Ardian Surbakti bersama Dewan Pengawas Arif Tri Nugroho, Andi Atmoko Panggabean, Yudha Johansah melepas 50 orang pegawai yang telah memasuki masa purna bakti (pensiun), kemudian membagikan brosur program Tirtanadi dan souvenir kepada pengendara yang melintas di seputaran Jalan Pandu Medan bersama Direksi lainnya serta Dewan Pengawas tersebut diikuti para Kadiv dan Kacab/Ka. IPAM.

Adapun kegiatan perlombaan berlangsung meriah dengan mengusung semangat kebersamaan dan kekeluargaan.

Berbagai perlombaan disiapkan panitia untuk memeriahkan momentum hari jadi perusahaan yang telah berusia lebih dari satu abad tersebut. Kegiatan tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga diharapkan dapat mempererat hubungan antar karyawan di lingkungan Perumda Tirtanadi.

Suasana semakin semarak ketika para peserta mengikuti perlombaan dengan penuh antusias. Masing-masing peserta menunjukkan semangat kompetitif, namun tetap menjunjung tinggi sportivitas dan kebersamaan selama kegiatan berlangsung.

Peringatan HUT ke-121 ini juga menjadi momentum bagi seluruh insan Perumda Tirtanadi untuk memperkuat rasa memiliki terhadap perusahaan.

Kebersamaan yang terbangun melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan energi positif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat.

Selain sebagai hiburan, berbagai perlombaan tersebut menjadi sarana membangun komunikasi yang lebih baik antara pimpinan dan pegawai. Interaksi yang berlangsung dalam suasana santai diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang semakin harmonis dan solid.

Dirut Perumda Tirtanadi Ardian Surbakti mengatakan, sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran penting dalam penyediaan dan pelayanan air minum bagi masyarakat Sumatera Utara.

"Karena itu, kekompakan sumber daya manusia dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan perusahaan.

Momentum HUT ke -121 sekaligus menjadi kesempatan untuk merefleksikan perjalanan panjang Perumda Tirtanadi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai tantangan yang dihadapi perusahaan diharapkan dapat dijawab dengan peningkatan profesionalisme, inovasi, dan kolaborasi seluruh jajaran," katanya.

Masih katanya, melalui rangkaian kegiatan peringatan HUT tersebut, keluarga besar Perumda Tirtanadi diharapkan semakin kompak dalam mendukung berbagai program perusahaan.

"Semangat kebersamaan yang tercipta diharapkan dapat dibawa ke lingkungan kerja sehingga berdampak positif terhadap produktivitas dan kualitas pelayanan," ujarnya.

"Dengan bertambahnya usia perusahaan, Perumda Tirtanadi diharapkan terus berkembang dan mampu memberikan pelayanan air minum yang semakin baik, profesional, dan berkelanjutan," tambahnya.

Peringatan HUT ke -121 pun menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sumatera Utara.

Adapun perlombaan yang diselenggarakan yakni; Perlombaan Truf Gembira dan Domino Batu Ceria. Minggu, 6 September 2026 Pukul : 08.00 -15.00 WIB.

Sedangkan lomba memasak nasi goreng, Selasa, 8 September 2026 Pukul : 13.30-16.30 WIB.

Khusus untuk perlombaan ini Seluruh Unit Kerja dan Kepala Unit Kerjanya WAJIB mengikutinya dimana 1 Tim terdiri dari 4 orang.

Untuk PWT (Persatuan Wanita Tirtanadi) mengutus 1 Tim dan Ketua/Pengurus PWT WAJIB ikut sebagai salah satu peserta.

Selain perlombaan HUT ke - 121 Perumda Tirtanadi juga mengadakan aksi sosial donor darah peduli kemanusiaan (TERBUKA UNTUK UMUM). Rabu, 9 September 2026 Pukul : 09.00 - 15.00 WIB.

Tirtanadi Idol 2.0 Sabtu, 12 September 2026 Pukul : 08.00 - 17.00 WIB. Untuk perlombaan ini  seluruh unit kerja WAJIB mengutus 1 orang peserta. (don)

Mau Dapat Bansos, Seluruh Warga Diminta Buka Rekening BRI dan BSI

Screenshot Youtube

JAKARTA (patimpus.com) - Seluruh masyarakat Indonesia wajib memiliki rekening PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS) jika ingin mendapatkan Bantuan Sosial (Bansos) dari pemerintah.

Dikutip dari Tirto.id, Pembukaan rekening perbankan untuk seluruh masyarakat Indonesia itu diminta langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian daripada memperluas inklusi keuangan. 

"Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat," ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangan pers, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026).

Dalam pelaksanaannya, BRI dan BSI akan menggunakan data masyarakat yang direkam oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri).

Tidak langsung menggunakan data yang tersedia, data masyarakat yang ada di Dukcapil tersebut nantinya akan terlebih dulu dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia (BI).

Artinya, pencocokan data identitas penduduk akan dilakukan dengan data atau sistem pembayaran yang dimiliki atau dikelola BI, sehingga satu orang dapat dikenali secara konsisten dalam ekosistem pembayaran.

"Pertama, untuk payment system-nya dan yang kedua untuk gateway system-nya," sambung Airlangga.

Dengan kepemilikan rekening bank berbasis data kependudukan ini, nantinya bantuan sosial (bansos) atau program pemerintah lainnya dapat disalurkan secara langsung kepada penerima manfaat. Oleh karena itu, rekening masyarakat juga akan terhubung dengan sistem pembayaran QRIS.

Melalui pembuatan rekening ini pula, pemerintah berharap tingkat inklusi keuangan Indonesia dapat terkerek naik.

"Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusi keuangan kita bisa mencapai seoptimal, mungkin lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah, tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut," jelas Airlangga.

Sementara itu, berdasarkan hasil survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 93,62 persen, sedangkan tingkat literasi keuangan sebesar 69,57 persen.

Airlangga menyebut capaian literasi keuangan Indonesia bahkan telah melampaui standar yang digunakan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), yakni sekitar 63 persen.

“Angka ini relatif baik. Kalau dibandingkan dengan OECD, standar literasi keuangannya sekitar 63 persen, sedangkan survei kita mencapai 69,57 persen,” ujarnya. (tirto/don)

Rico Waas Luncurkan Medan Corpu Smart

MEDAN (patimpus.com) - Sebanyak 654 Aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Medan mulai mengikuti pembelajaran digital melalui Medan Corpu Smart, Senin (7/9/2026). 

Platform yang diluncurkan Walikota Medan Rico Waas ini menjadi langkah baru Pemko Medan membangun budaya belajar ASN yang adaptif sekaligus terhubung dengan kebutuhan organisasi dan pelayanan publik.

Peluncuran berlangsung di Assessment Center Lantai V MPP Medan secara hibrid, diikuti 99 ASN secara langsung dan 555 ASN daring. 

Peluncuran ditandai dengan penekanan tombol dan penandatanganan komitmen bersama. Didampingi Wakil Walikota Medan H Zakiyuddin Harahap, Rico Waas menegaskan Medan Corpu Smart tidak boleh berhenti sebagai sistem pembelajaran, tetapi harus mampu mentransformasi pola kerja dan meningkatkan profesionalisme ASN. 

“Medan Corpu Smart tidak hanya kita bangun sebagai sistem pembelajaran ASN pada masa sekarang, tetapi kami berharap ini dapat mentransformasi pola kerja kita ke depannya. Ini bukan hanya dipakai satu atau dua tahun, tetapi untuk selamanya,” kata Rico Waas.

Menurut Rico Waas, peningkatan kompetensi harus dibarengi kemauan untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Sistem pembelajaran bersama diperlukan agar ASN memiliki pemahaman dan frekuensi yang sama dalam menjalankan tugas pemerintahan. 

Ia mencontohkan penanganan bencana, di mana ASN perlu memiliki pemahaman dasar yang sama mengenai langkah penanganan, meski teknis pelaksanaannya dapat menyesuaikan kondisi lapangan.

Karena itu, ia mendorong modul pembelajaran terus dikembangkan untuk berbagai kebutuhan pemerintahan, mulai dari kebencanaan, pengelolaan logistik dan anggaran, distribusi bantuan hingga pertanggungjawaban.

 

“Belajar adalah hal yang baik untuk meningkatkan kualitas diri. Tentu ada kaitannya dengan jenjang karir, tetapi jenjang karir harus dibarengi dengan kapasitas dan hasil kerja. Tidak mungkin seseorang naik jabatan tanpa memiliki kapasitas,” tegas Rico Waas.

Kepala BKPSDM Medan Subhan Fajri Harahap menjelaskan, Medan Corpu Smart dikembangkan sebagai ekosistem pembelajaran ASN berbasis Learning Management System (LMS) yang menyediakan learning path, modul digital, evaluasi, pemantauan progres, hingga sertifikat pelatihan digital. 

Pada tahap awal, sebanyak 654 ASN dari perangkat daerah terkait penanggulangan bencana, serta camat dan lurah di wilayah berpotensi tinggi mengalami bencana mengikuti pelatihan Kepemimpinan Adaptif dalam Penanggulangan Bencana dan Mewujudkan Resiliensi Daerah Medan. 

“Medan Corpu Smart merupakan inovasi Pemerintah Kota Medan melalui BKPSDM, khususnya dalam bidang pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan kompetensi ASN,” ujar Subhan.

Subhan menambahkan, seluruh ASN Pemko Medan dapat mengikuti pembelajaran tanpa biaya. Pemanfaatan Learning Management System (LMS) diperkirakan menghemat biaya operasional sekitar Rp1,5 miliar per tahun dan meningkatkan produktivitas senilai sekitar Rp600 juta, sehingga total valuasi ekonomi mencapai sekitar Rp2,1 miliar per tahun. Sertifikat pelatihan juga dapat terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) dan menjadi bagian dari data pengembangan kompetensi dalam Sistem Informasi Manajemen Talenta.

Untuk memastikan keberlanjutan program, komitmen bersama ditandatangani Walikota Medan, Wakil Walikota Medan, Kepala Bappeda, Kepala BKPSDM, serta Plt. Kepala BKAD. 

BKPSDM juga menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) peningkatan kompetensi ASN melalui pelatihan kepemimpinan adaptif dalam penanggulangan bencana dan penguatan resiliensi daerah dengan BPBD, Dinas SDABMBK, Dinas Damkarmat, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, dan Satpol PP.

Kepala Kantor Regional VI BKN Janry Haposan U.P. Simanungkalit mengapresiasi peluncuran Medan Corpu Smart sebagai langkah maju Pemko Medan dalam mengembangkan kompetensi dan profesionalisme ASN sesuai kebutuhan strategis organisasi.

Kehadiran platform tersebut diharapkan membuat pengembangan kompetensi tidak berhenti pada kegiatan pelatihan, tetapi menjadi bagian dari budaya kerja ASN yang terus belajar, beradaptasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. (rel/don)