 |
MEDAN (patimpus.com) - Jumlah kasus HIV/AIDS yang ditemukan di Kota Medan mencapai 14.066 kasus sepanjang 2006 hingga 2026. Bahkan, selama Januari 2026 saja, tercatat 717 kasus baru ditemukan.
Angka tersebut menjadi perhatian dalam upaya memperkuat penanggulangan HIV/AIDS, terutama di tengah tantangan keberlanjutan program dan dukungan pendanaan.
Perwakilan pengurus Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Medan, L Marsudi Budi Utomo, mengungkapkan data tersebut dalam kegiatan Press Conference Local Media for Ensuring Implementation Social Contracting yang diselenggarakan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sumatera Utara di Kantor PKBI Sumut, Jalan Multatuli No. 34-X, Medan, Senin (9/11/2026).
Menurut Marsudi, jumlah kasus yang telah ditemukan tersebut memperlihatkan bahwa penanggulangan HIV/AIDS di Kota Medan masih membutuhkan kerja bersama berbagai pihak. Upaya pencegahan, penemuan kasus, pendampingan komunitas, hingga penanganan stigma dan diskriminasi tidak dapat hanya dibebankan kepada satu lembaga.
"Kita bisa bayangkan, dengan jumlah kasus di Medan sekitar 14.066 orang yang ditemukan sejak 2006 hingga 2026, sementara Januari saja sudah ada 717 kasus yang ditemukan," jelas Marsudi.
Ia juga menyoroti pentingnya memperkuat keterlibatan komunitas dan organisasi masyarakat sipil dalam penanggulangan HIV/AIDS. Menurutnya, dukungan terhadap komunitas diperlukan agar berbagai kebutuhan intervensi dapat terus dijalankan.
Marsudi menyampaikan bahwa KPA Kota Medan telah berulang kali membangun komunikasi dengan sejumlah instansi pemerintah, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi, dan Dinas Pendidikan.
Dia berharap semakin banyak lembaga, komunitas, dan media yang terlibat menyuarakan persoalan HIV/AIDS. Sebab, apabila penanganannya hanya mengandalkan komunitas, sementara dukungan dari berbagai sektor belum optimal, upaya yang dilakukan akan menghadapi keterbatasan.
Sejalan dengan hal tersebut, Technical Officer PKBI Sumatera Utara, Eka Prahadian Abdurahman, mendorong agar isu HIV/AIDS menjadi agenda lintas organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan.
Eka mengatakan, PKBI Sumut berencana menggelar kegiatan pada 19 November 2026 dalam rangka pramusrenbang dengan mengundang sejumlah OPD yang dinilai memiliki peluang mengalokasikan anggaran untuk program penanggulangan HIV/AIDS.
"Kami berharap bahwa isu HIV ini menjadi mainstreaming isu di setiap OPD yang ada di Kota Medan. Jadi bukan hanya Dinas Kesehatan saja," ujar Eka.
Ia menjelaskan, persoalan HIV/AIDS tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga menyentuh persoalan sosial, budaya, relasi antarmanusia, hingga ekonomi.
Karena itu, apabila tidak mendapatkan perhatian serius, dampaknya dapat meluas dan berpotensi menambah beban anggaran pemerintah daerah maupun masyarakat.
"Masalah HIV ini hari ini bukan hanya masalah kesehatan. Tetapi juga ada masalah sosial, masalah budaya, masalah relasi dan masalah ekonomi yang juga terdampak dari isu ini," katanya.
Eka berharap konferensi pers tersebut dapat memberikan pemahaman kepada perwakilan OPD agar pesan mengenai penanggulangan HIV/AIDS diteruskan kepada pimpinan masing-masing instansi.
Menurutnya, seluruh komponen pembangunan, baik pemerintah maupun masyarakat, memiliki ruang untuk mengambil peran dalam penanganan HIV/AIDS.
"HIV bukan hanya isu kesehatan saja dan bukan hanya Dinas Kesehatan saja yang memiliki tanggung jawab itu. Tetapi juga seluruh komponen pembangunan, baik itu pemerintah maupun masyarakat boleh mengambil perannya," tegasnya.
Sementara itu, Fungsional Perencana Bappeda Kota Medan, Natal Leli, menjelaskan bahwa pengintegrasian isu HIV/AIDS ke dalam program masing-masing OPD masih membutuhkan penguatan komunikasi dan koordinasi.
Ia mengungkapkan, selama ini setiap OPD cenderung berfokus pada tugas dan program kerja sesuai bidang masing-masing. Apabila isu HIV/AIDS tidak masuk dalam perencanaan kegiatan, perhatian dan dukungan anggaran dari OPD tersebut berpotensi tidak terakomodasi.
"Selama ini masing-masing OPD memang berfokus pada tugas dan program kerja sesuai dengan bidangnya. Karena itu, kalau isu HIV tidak masuk dalam perencanaan program, bisa saja isu tersebut tidak menjadi perhatian dalam kegiatan maupun penganggaran mereka. Kami sudah menyampaikan agar untuk tahun 2027, isu HIV juga dimasukkan dalam kegiatan sosialisasi dan program yang berkaitan dengan penanganannya. Jadi, bukan hanya Dinas Kesehatan, tetapi juga OPD lain yang memiliki keterkaitan, terutama yang menangani persoalan sosial dan ekonomi. Memang Dinas Kesehatan berada dalam lingkup koordinasi kami sehingga komunikasi lebih mudah dilakukan. Namun, untuk OPD lainnya, perlu ada komunikasi dan dorongan agar mereka juga melihat bahwa isu HIV perlu menjadi perhatian sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing," terangnya.
Sebelumnya, Eka juga menyoroti berakhirnya dukungan Global Fund periode putaran ketujuh pada 31 Desember 2026 serta kemungkinan perubahan skema pendanaan pada 2027.
Dalam pemaparannya, Eka menyebutkan, bahwa sekitar 80 persen dukungan pembiayaan sejumlah kegiatan masih bergantung pada lembaga donor. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran apabila perubahan skema pendanaan berdampak pada keberlanjutan intervensi, khususnya bagi populasi kunci.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah penjangkauan perempuan pekerja seks yang selama ini menjadi bagian dari intervensi penanggulangan HIV/AIDS. (don)
.jpg)
