Jangan Zholim, 11 Bulan Upah Pungut PBB Kepling Belum Cair

MEDAN (patimpus.com) - Ketua Komisi I DPRD Medan Reza Pahlevi Lubis S Kom meminta Walikota Medan Rico Putra Bayu Waas melalui Bapenda Kota Medan segera membayarkan upah pungut Pajak Bumi Bangunan (PBB) kepada seluruh Kepling Kota Medan.

Pemberian upah pungut sesuai ketentuan hendaknya segera direalisasikan, guna memotivasi kinerja Kepling agar lebih semangat.

Hal itu disampaikan Reza Pahlevi Lubis S.Kom (foto), kepada wartawan, Rabu (11/11/2026), menyikapi keluhan para Kepling yang hingga kini belum menerima upah pungut PBB.

Dikatakan Reza, Kepling sudah bekerja keras sejak awal tahun. Mengetuk pintu rumah warga, mengantar surat PBB, melayani masyarakat, hingga memastikan target pendapatan daerah tercapai.

"Kepling sudah bekerja keras melayani masyarakat. Jangan lagi mereka dizolimi dengan belum keluarnya upah yang seharusnya mereka dapatkan. Itu hak mereka, tolong diperhatikan kesejahteraan Kepling se-Kota Medan,” tegas Reza.

Reza mengingatkan, pada tahun 2025 lalu, Kepling sudah menerima upah pungut PBB pada tahap awal sekitar bulan Mei 2026.

Artinya, tahun ini ada kemunduran yang sangat jelas. Jika tahun lalu bulan Mei sudah cair, mengapa tahun ini hingga bulan November belum juga cair

“Ini bukan soal keterlambatan biasa. Ini soal keadilan. Kalau Kepling dituntut bekerja cepat, maka hak mereka juga harus dibayar cepat. Jangan tuntut kinerja cepat, tapi bayar haknya lambat,” ujar Reza 

Menurut Reza, upah pungut bukan hadiah, bukan belas kasihan, dan bukan bonus. Upah pungut adalah hak yang diatur dalam ketentuan. Hak yang lahir dari keringat Kepling yang turun langsung ke lapangan.

“Pemko Medan tidak boleh abai. Segerakan berikan hak-hak Kepling yang harus mereka dapatkan,” tambahnya.

Ditambahkan Reza menegaskan, Kepling adalah ujung tombak Pemko Medan di tengah masyarakat. Mereka yang pertama kali didatangi warga saat ada persoalan. Mereka yang pertama kali diminta tolong saat ada banjir, saat ada warga sakit, saat ada persoalan administrasi, hingga saat ada persoalan PBB.

Tapi ironisnya, ujung tombak inilah yang paling sering dilupakan kesejahteraannya.

“Bagaimana mungkin kita berharap pelayanan di tingkat lingkungan berjalan baik, kalau Keplingnya sendiri dibuat tidak semangat karena haknya tidak dibayar. Bagaimana mungkin kita berharap target PBB tercapai, kalau yang memungutnya saja tidak dihargai," tegas Reza.

Reza mengingatkan Bapenda Kota Medan untuk tidak hanya fokus pada target penerimaan PBB, tapi juga fokus pada keadilan bagi para pemungutnya.

“PBB itu bisa terkumpul karena ada Kepling yang bekerja. Jangan hanya ingat targetnya, ingat juga orangnya,” ujar Reza.

Reza juga mengingatkan Pemko Medan untuk tidak menunggu Kepling mengeluh, menagih, atau viral di media sosial, baru kemudian dibayarkan.

Pemerintah harus hadir sebelum keluhan itu muncul. Pemerintah harus proaktif, bukan reaktif.

“Jangan tunggu Kepling menagih baru dibayar. Itu bukan cara pemerintah yang baik. Pemerintah yang baik itu membayar hak rakyatnya tepat waktu, tanpa harus diminta-minta,” pungkasnya.

Sebagaimana keluhan yang diterima wartawan dari Kepling mengaku belum menerima upah pungut PBB hingga saat ini. Pada hal tahun 2025 lalu mereka sudah menerima tahao awal pertengahan tahun lalu.

Hingga berita ini diturunkan, konfirmasi kepada Bapenda, wartawan belum menerima jawaban. (rel/don)

Ka.SPI Perumda Tirtanadi Bantah Temuan BPK 2022-2023, Nyatakan Status Laporan Selesai

MEDAN (patimpus.com) - Media sosial yang sejatinya sebagai tempat penyampaian edukasi dan pengetahuan singkat kepada masyarakat, namun sangat disayangkan belakangan ini telah menjadi penyampaian hujatan, kebencian maupun informasi yang belum bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya, sehingga masyarakat harus menguji terlebih dahulu akan kebenaran  sesungguhnya yang disajikan oleh media sosial.

Platform tiktok yang memberitakan dengan judul "DPP HARI Desak Kejatisu Usut Temuan BPK Rp 1,82 Miliar Atas Pengadaan Meteran Air Rp 29 M" mendapat bantahan serius dari Kepala Satuan Pengawas Intern (Ka.SPI) Perumda Tirtanadi Perdinan Ginting SH.

"Anggaran 2022 dan 2023 pada semester pertama yang disampaikan di tiktok dianggap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah selesai dan sudah dikembalikan oleh pihak penyedia,"kata Kepala Satuan Pengawas Intern (Ka.SPI) Perdinan Ginting SH kepada wartawan Rabu (11/11/2026).

Dikatakan Perdinan Ginting dengan sudah selesainya pemeriksaan BPK tersebut,  maka status laporan BPK menjadi selesai dan telah sesuai rekomendasi.

"Selisih  ketidakwajaran harga dari pemeriksaan BPK sudah dikembalikan oleh pihak penyedia ke kas Tirtanadi makanya hasil akhir laporan pemeriksaan BPK menjadi selesai sesuai rekomendasi,"ujar Perdinan Ginting.

Selain itu kata Perdinan Ginting informasi tentang laporan pemeriksaan BPK untuk tahun 2022 dan 2023 semester pertama dapat dilihat pada aplikasi SIPTL BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

"Pada aplikasi SIPTL BPK RI Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat dengan jelas status pengadaan water meter air anggaran 2022 dan 2023 semester pertama,"urai Perdinan Ginting.

Lebih jauh dikatakan Perdinan Ginting saat ini dengan arus informasi yang sangat cepat pihaknya terbuka dalam menyampaikan kebenaran untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Diharapkan Perdinan Ginting masyarakat yang memperoleh informasi terutama dari media sosial hendaknya menguji kembali akan kebenaran informasi tersebut, agar tidak menerima informasi yang salah dalam menentukan sikap. 

Sementara di tempat terpisah Ketua Umum Lembaga  Pemantau Pemilu dan Pemerintahan Sumatera Utara (LP3SU) Salfimi Umar sangat menyambut baik kinerja SPI dalam laporan BPK yang selama ini terbuka dan berjalan baik, sehingga hasil pemeriksaan BPK keseluruhannya dinyatakan sudah selesai dan sesuai rekomendasi.

"Selama yang kami ketahui SPI Perumda Tirtanadi setiap laporan pemeriksaan  akhir BPK tetap menjadi selesai dan sesuai rekomendasi ini membuktikan kinerja SPI berjalan baik," ujar Salfimi Umar. (don)

Orang Dengan HIV/AIDS di Medan Capai 14.066, PKBI Sumut Dorong Seluruh OPD Terlibat dalam Penganggaran

MEDAN (patimpus.com) - Jumlah kasus HIV/AIDS yang ditemukan di Kota Medan mencapai 14.066 kasus sepanjang 2006 hingga 2026. Bahkan, selama Januari 2026 saja, tercatat 717 kasus baru ditemukan.

Angka tersebut menjadi perhatian dalam upaya memperkuat penanggulangan HIV/AIDS, terutama di tengah tantangan keberlanjutan program dan dukungan pendanaan.

Perwakilan pengurus Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Medan, L Marsudi Budi Utomo, mengungkapkan data tersebut dalam kegiatan Press Conference Local Media for Ensuring Implementation Social Contracting yang diselenggarakan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sumatera Utara di Kantor PKBI Sumut, Jalan Multatuli No. 34-X, Medan, Senin (9/11/2026).

Menurut Marsudi, jumlah kasus yang telah ditemukan tersebut memperlihatkan bahwa penanggulangan HIV/AIDS di Kota Medan masih membutuhkan kerja bersama berbagai pihak. Upaya pencegahan, penemuan kasus, pendampingan komunitas, hingga penanganan stigma dan diskriminasi tidak dapat hanya dibebankan kepada satu lembaga.

"Kita bisa bayangkan, dengan jumlah kasus di Medan sekitar 14.066 orang yang ditemukan sejak 2006 hingga 2026, sementara Januari saja sudah ada 717 kasus yang ditemukan," jelas Marsudi.

Ia juga menyoroti pentingnya memperkuat keterlibatan komunitas dan organisasi masyarakat sipil dalam penanggulangan HIV/AIDS. Menurutnya, dukungan terhadap komunitas diperlukan agar berbagai kebutuhan intervensi dapat terus dijalankan.

Marsudi menyampaikan bahwa KPA Kota Medan telah berulang kali membangun komunikasi dengan sejumlah instansi pemerintah, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi, dan Dinas Pendidikan.

Dia berharap semakin banyak lembaga, komunitas, dan media yang terlibat menyuarakan persoalan HIV/AIDS. Sebab, apabila penanganannya hanya mengandalkan komunitas, sementara dukungan dari berbagai sektor belum optimal, upaya yang dilakukan akan menghadapi keterbatasan.

Sejalan dengan hal tersebut, Technical Officer PKBI Sumatera Utara, Eka Prahadian Abdurahman, mendorong agar isu HIV/AIDS menjadi agenda lintas organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Eka mengatakan, PKBI Sumut berencana menggelar kegiatan pada 19 November 2026 dalam rangka pramusrenbang dengan mengundang sejumlah OPD yang dinilai memiliki peluang mengalokasikan anggaran untuk program penanggulangan HIV/AIDS.

"Kami berharap bahwa isu HIV ini menjadi mainstreaming isu di setiap OPD yang ada di Kota Medan. Jadi bukan hanya Dinas Kesehatan saja," ujar Eka.

Ia menjelaskan, persoalan HIV/AIDS tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga menyentuh persoalan sosial, budaya, relasi antarmanusia, hingga ekonomi.

Karena itu, apabila tidak mendapatkan perhatian serius, dampaknya dapat meluas dan berpotensi menambah beban anggaran pemerintah daerah maupun masyarakat.

"Masalah HIV ini hari ini bukan hanya masalah kesehatan. Tetapi juga ada masalah sosial, masalah budaya, masalah relasi dan masalah ekonomi yang juga terdampak dari isu ini," katanya.

Eka berharap konferensi pers tersebut dapat memberikan pemahaman kepada perwakilan OPD agar pesan mengenai penanggulangan HIV/AIDS diteruskan kepada pimpinan masing-masing instansi.

Menurutnya, seluruh komponen pembangunan, baik pemerintah maupun masyarakat, memiliki ruang untuk mengambil peran dalam penanganan HIV/AIDS.

"HIV bukan hanya isu kesehatan saja dan bukan hanya Dinas Kesehatan saja yang memiliki tanggung jawab itu. Tetapi juga seluruh komponen pembangunan, baik itu pemerintah maupun masyarakat boleh mengambil perannya," tegasnya.

Sementara itu, Fungsional Perencana Bappeda Kota Medan, Natal Leli, menjelaskan bahwa pengintegrasian isu HIV/AIDS ke dalam program masing-masing OPD masih membutuhkan penguatan komunikasi dan koordinasi.

Ia mengungkapkan, selama ini setiap OPD cenderung berfokus pada tugas dan program kerja sesuai bidang masing-masing. Apabila isu HIV/AIDS tidak masuk dalam perencanaan kegiatan, perhatian dan dukungan anggaran dari OPD tersebut berpotensi tidak terakomodasi.

"Selama ini masing-masing OPD memang berfokus pada tugas dan program kerja sesuai dengan bidangnya. Karena itu, kalau isu HIV tidak masuk dalam perencanaan program, bisa saja isu tersebut tidak menjadi perhatian dalam kegiatan maupun penganggaran mereka. Kami sudah menyampaikan agar untuk tahun 2027, isu HIV juga dimasukkan dalam kegiatan sosialisasi dan program yang berkaitan dengan penanganannya. Jadi, bukan hanya Dinas Kesehatan, tetapi juga OPD lain yang memiliki keterkaitan, terutama yang menangani persoalan sosial dan ekonomi. Memang Dinas Kesehatan berada dalam lingkup koordinasi kami sehingga komunikasi lebih mudah dilakukan. Namun, untuk OPD lainnya, perlu ada komunikasi dan dorongan agar mereka juga melihat bahwa isu HIV perlu menjadi perhatian sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing," terangnya.

Sebelumnya, Eka juga menyoroti berakhirnya dukungan Global Fund periode putaran ketujuh pada 31 Desember 2026 serta kemungkinan perubahan skema pendanaan pada 2027.

Dalam pemaparannya, Eka menyebutkan, bahwa sekitar 80 persen dukungan pembiayaan sejumlah kegiatan masih bergantung pada lembaga donor. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran apabila perubahan skema pendanaan berdampak pada keberlanjutan intervensi, khususnya bagi populasi kunci.

Salah satu program yang menjadi perhatian adalah penjangkauan perempuan pekerja seks yang selama ini menjadi bagian dari intervensi penanggulangan HIV/AIDS. (don)

‎Cari Tempat Weekend Nyaman Dan Harga Ekonomis, Wolon All Day Dining Elais By ARTOTEL Hadirkan 'Grill & Chill' Untuk Masyarakat Medan

MEDAN (patimpus.com) – Akhir pekan (Weekend) menjadi waktu yang tepat untuk bersantai, berkumpul bersama teman maupun keluarga. Namun, terkadang mencari tempat yang nyaman dengan pilihan ‎makanan menarik dan harga terjangkau bisa menjadi tantangan tersendiri.

Menjawab kebutuhan tersebut, Wolon All Day Dining yang berlokasi di Elais by ARTOTEL Medan memberikan kabar gembira buat masyarakat Kota Medan yang ingin mencari tempat weekend nyaman, beraneka ragam pilihan makanan menarik selera dengan harga ekonomis.

‎

Wolon All Day Dining Elais by ARTOTEL Medan menghadirkan promo spesial 'Grill & Chill', yakni sebuah pengalaman BBQ akhir pekan yang menawarkan kombinasi antara hidangan lezat, suasana santai, dan harga yang ramah di kantong.

‎

‎Dengan harga spesial IDR 100.000,-/net/person, dari harga normal IDR 150.000,- net/person, pengunjung dapat menikmati pengalaman BBQ setiap Jumat dan Sabtu, mulai pukul 18.00 hingga

‎21.00 WIB sepanjang bulan November 2026.

‎

‎“Kadang saat weekend kita masih bingung mau pergi ke mana atau mau melakukan apa. Lewat ‎Grill & Chill, kami ingin memberikan pilihan yang mudah untuk masyarakat. Cukup datang ke

‎Wolon, menikmati BBQ bersama teman atau keluarga, makan enak, dan menghabiskan waktu ‎bersama tanpa harus mengeluarkan budget yang besar. Jadi, kalau masih bingung mau ke mana

‎saat weekend, Wolon bisa jadi salah satu pilihannya,” ujar Andrew, Food & Beverage Manager ‎Elais by ARTOTEL Medan, Jum'at (6/11/2026).

‎

‎Melalui promo ini, Wolon All Day Dining berharap dapat menjadi salah satu pilihan destinasi kuliner ‎akhir pekan bagi masyarakat Medan yang ingin menikmati waktu berkualitas bersama orang-orang

‎terdekat.

‎

‎Untuk informasi dan pemesanan silahkan menghubungi Wolon All Day Dining di 0811-6163-7722. (Soni)

‎

‎Sesalkan Pengeroyokan Petugas Zakat di CFD, Anggota DPD M Nuh Minta Aparat Bertindak Tegas ‎

MEDAN ‎(patimpus.com) - Peristiwa pengeroyokan yang dialami Rafli Kahfi, seorang petugas Lembaga Amil Zakat dari Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), di kawasan Car Free Day (CFD) Kesawan, Kota Medan, Minggu (8/11/2026) Pagi, menjadi sorotan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) asal Sumatera Utara, KH Muhammad Nuh. 

‎

‎M Nuh sapaan akrab KH Muhammad Nuh, sangat menyayangkan dan menyesalkan terjadinya peristiwa penganiayaan terhadap petugas Lembaga Amil Zakat dari IZI yang sedang menjalankan tugas kemanusiaan dengan menggalang donasi ditengah aktivitas masyarakat di kawasan CFD Kesawan.

‎

‎"Kita tentu sangat menyesalkan peristiwa pengeroyokan yang terjadi di kawasan CFD Kesawan ini. Apalagi, korban merupakan petugas yang sedang menjalankan tugas kemanusiaan. Seharusnya, setiap persoalan yang terjadi di tengah masyarakat dapat diselesaikan dengan cara yang baik, bukan justru dengan tindakan kekerasan," ungkap KH Muhammad Nuh.

‎

‎M Nuh juga meminta aparat keamanan, khususnya pihak kepolisian, agar memberikan perhatian serius terhadap kejadian tersebut dan mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku.

‎

‎"Kita meminta kepada aparat keamanan untuk bertindak tegas. Peristiwa seperti ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Siapa pun yang melakukan tindakan kekerasan harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," tegas M Nuh.

‎

‎Menurutnya, ketegasan aparat sangat diperlukan agar masyarakat mendapatkan rasa aman sehingga kejadian serupa tidak kembali terulang dan penanganan yang serius juga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi korban sekaligus menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak menyelesaikan persoalan dengan tindakan main hakim sendiri.

‎

‎Peristiwa pengeroyokan yang terjadi ini harus menjadi perhatian serius terhadap keamanan dan ketertiban di kawasan CFD Kesawan. 

‎

‎"CFD itu merupakan ruang publik bagi masyarakat. Karena itu, keamanan dan ketertibannya harus benar-benar dijaga. Jangan sampai masyarakat yang datang untuk berolahraga maupun mereka yang melakukan kegiatan sosial justru mengalami kejadian yang tidak diinginkan," jelas M Nuh.

‎

‎Informasi yang diketahui, insiden pengeroyokan tersebut petugas Zakat IZI tersebut bermula ketika 3 Sepeda motor menerobos masuk ke kawasan CFD Kesawan dan Kelompok pengendara tersebut kemudian menabrak Rafli Kahfi yang sedang bertugas menggalang donasi kemanusiaan.

‎

‎Akibat tabrakan itu, kacamata korban terjatuh dan pecah. Ketika korban menghampiri para pengendara untuk meminta pertanggungjawaban atas kerusakan tersebut, situasi justru memanas hingga berujung pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok pengendara berjumlah lima pria tersebut.

‎

‎Peristiwa ini pun menuai perhatian hingga memunculkan desakan dari masyarakat agar pihak kepolisian segera mengusut dan menindak tegas pelaku pengeroyokan tersebut, selain itu juga meminta aparat memperketat pengawasan akses kendaraan bermotor di kawasan CFD untuk mencegah kejadian serupa tidak terulang kembali. (Soni)