Ka.ULP Sebut Tender Meteran Air Tirtanadi Mengacu Sistem Nilai dan Sudah Sesuai Ketentuan

Selasa, November 17, 2026


MEDAN (patimpus.com) - Tender meteran air senilai Rp 20 miliar di Perumda Tirtanadi tahun ini sangat berbeda dengan tahun sebelumnya.


Pasalnya perusahaan pemenang tender pengadaan meteran air tersebut tercantum harga penawaran lebih tinggi dibandingkan harga penawaran peserta lain.


"Tender di Perumda Tirtanadi tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena untuk tahun ini menggunakan Sistem Nilai (pembobotan) dengan bobot teknis sebesar 70 persen sedangkan untuk bobot harga 30 persen dan pelaksanaan tender sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Direksi Nomor : PER-14/DIR/SMM/2023 tahun 2023 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Perumda Tirtanadi," kata Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Perumda Tirtanadi Datuk Syahlafati Ichsan kepada wartawan Selasa (17/11/2026).


Datuk Syahlafati Ichsan menjelaskan bahwa item penilaian (pembobotan) teknis  meliputi tebal digit/angka penunjuk pada meter, letak ataupun posisi alat justir yang aman sehingga nantinya tidak akan mudah diubah/disetel oleh pelanggan "nakal" karena letaknya di dalam.


“Selanjutnya garansi yang diajukan penyedia kami melihat garansi pemenang hingga dua tahun kalau selama ini hanya satu tahun," ujarnya, kemudian hasil pengujian dari lembaga yang bisa dipertanggungjawabkan serta kepemilikan laboratorium yang terakreditasi dari pabrik.


"Makanya penawar yang terendah belum tentu menang pada tender meter air kemaren karena kelima item tersebut berperan dalam penentuan nilai bobot teknis," ujar Datuk Syahlafati Ichsan.


Dikatakan Datuk Syahlafati Ichsan Perumda Tirtanadi tidak pernah mencampuri dan membatasi peserta penyedia berapa harga yang ditawarkan pada pelaksanaan tender sepanjang tidak melampaui Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yaitu Rp 23.180.030.544,- dengan harga satuan Rp 554.344,- karena merupakan hak dari peserta penyedia.


"Oleh karena itu dengan sistem nilai (pembobotan) bagi peserta penyedia yang memperoleh total nilai kombinasi (Nilai Teknis + Nilai Harga) lebih tinggi dapat ditetapkan sebagai pemenang meskipun harga penawarannya tinggi dan yang pastinya perusaahaan yang memenangkan tender telah lulus kualifikasi diataranya memiliki izin usaha yang dipersyaratkan," ujarnya.


Diuraikan Datuk Syahlafati Ichsan fungsi yang paling utama dari HPS diantaranya untuk menilai kewajaran harga sehingga dapat menjadi pembanding dalam mengevaluasi apakah harga penawaran dari penyedia tersebut logis ataupun wajar. 


Kemudian dalam batas tertinggi yaitu menjadi batas harga penawaran tertinggi yang sah untuk itu, kata Datuk Syahlafati penawaran penyedia yang melebihi nilai HPS akan gugur, tidak hanya itu menurutnya untuk acuan nilai jaminan sangat menjadi dasar dalam menentukan besaran nilai jaminan penawaran ataupun jaminan pelaksana.


Datuk Syahlafati Ichsan menjelaskan bahwa selama ini pengumuman tender di Perumda Tirtanadi tetap diumumkan pada papan pengumuman Kantor Pusat Perumda Tirtanadi dan dapat dilihat di website dan aplikasi e-procurement menurutnya setiap pengumuman tender dilakukan terbuka sehingga dapat diakses serta diketahui oleh siapapun. (don)

Gandeng ITS dan BRIN, PTPN IV PalmCo Dorong Hilirisasi Riset di KSTI 2026

Senin, November 16, 2026


SURABAYA (patimpus.com) - PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV PalmCo) berpartisipasi dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 yang digelar di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, pada 10–13 November 2026. 


Keikutsertaan ini menjadi bagian dari upaya perusahaan memperkuat kolaborasi riset dan pengembangan teknologi untuk mendukung produktivitas, dekarbonisasi, serta hilirisasi industri perkebunan.


KSTI 2026 yang diinisiasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mengusung tema “Akselerasi Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Indonesia”. Forum ini mempertemukan peneliti, inovator, dan pelaku industri untuk mendorong pemanfaatan hasil riset nasional.


Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemdiktisaintek, Mohammad Fauzan Adziman, menekankan pentingnya riset yang mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.


“Yang kami kedepankan dalam pameran ini adalah masalah dan solusi. Masyarakat dapat melihat persoalan yang hendak dipecahkan sekaligus teknologi yang dikembangkan peneliti Indonesia untuk menjawabnya,” ujar Fauzan.




Mendorong Riset Menjawab Kebutuhan Industri


Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, menyampaikan bahwa kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga riset merupakan langkah perusahaan dalam menjawab tantangan industri perkebunan melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.


“Melalui kolaborasi dengan ITS dan BRIN, kami mendorong pengembangan riset yang relevan dengan kebutuhan industri, khususnya dalam peningkatan produktivitas, efisiensi operasional, dan transisi energi. Harapannya, hasil penelitian tersebut dapat terus dikembangkan hingga memberikan manfaat nyata bagi perusahaan dan masyarakat,” ujar Jatmiko.


Dalam KSTI 2026, PTPN IV PalmCo memperkenalkan sejumlah kegiatan riset bersama ITS dan BRIN. Di antaranya penelitian Drone Taksasi berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung akurasi taksasi produksi kelapa sawit, serta riset Bensin Sawit (Benwit) yang mengeksplorasi potensi bahan bakar alternatif berbasis sawit.


Selain itu, bersama BRIN, perusahaan melakukan riset Bio-Compressed Methane Gas (BioCMG) untuk mengkaji pemanfaatan limbah cair pabrik kelapa sawit (POME) menjadi energi terbarukan. Pengembangan teknologi ini diarahkan untuk mendukung pengurangan emisi gas metana sebagai bagian dari program dekarbonisasi PTPN IV PalmCo.



Tiga Kerja Sama Strategis untuk Hilirisasi


Sebagai bagian dari upaya mendorong penerapan hasil riset dan pengembangan bisnis, PTPN IV PalmCo juga mengagendakan tiga kerja sama strategis dalam rangkaian KSTI 2026.


Pertama, kerja sama dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) terkait rencana penyerapan (offtake) CBG yang akan dihasilkan dari PKS Betung, Sumatera Selatan. PGN diproyeksikan menjadi pembeli gas guna mendukung kepastian pasar dan pengembangan bisnis energi terbarukan.


Kedua, kerja sama dengan PT ITS Tekno Sains dalam pengembangan bersama pembangunan Pabrik Refinery Gambir di Pangkalan Koto Baru, Sumatera Barat, meliputi pengembangan hasil studi kelayakan, teknologi, desain, serta persiapan pembangunan pabrik.


Ketiga, kerja sama dengan BRIN terkait pengembangan Sei Pagar Integrated Palm Bioenergy Technopark sebagai sarana kolaborasi riset, pengujian, dan pengembangan teknologi bioenergi berbasis limbah kelapa sawit.


Menyoroti penandatanganan tersebut, Direktur Strategy & Sustainability PTPN IV PalmCo, Ugun Untaryo, memastikan bahwa seluruh kesepakatan ini disusun dengan peta jalan yang terukur agar implementasi skala industrinya dapat segera berjalan.


"Tiga kerja sama strategis ini menjadi tonggak penting bagi kami untuk bergerak lebih cepat dari tahap kajian menuju realisasi komersial. Kami memastikan bahwa setiap tahapan hilirisasi ini, mulai dari pengolahan hingga penyerapan pasarnya, dirancang secara berkelanjutan dan dapat memberikan nilai keekonomian yang solid bagi semua pihak yang terlibat," jelas Ugun.


Jatmiko menegaskan kembali bahwa kolaborasi tersebut diharapkan dapat menjembatani kegiatan penelitian dengan kebutuhan industri dan peluang pengembangan usaha.


“Bagi kami, riset merupakan langkah awal untuk menciptakan nilai tambah. Melalui sinergi dengan berbagai pihak, kami ingin memastikan pengembangan teknologi memiliki arah yang jelas menuju penerapan industri dan memberikan manfaat ekonomi maupun lingkungan secara berkelanjutan,” tutup Jatmiko.


Melalui KSTI 2026, PTPN IV PalmCo menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antara dunia industri, perguruan tinggi, dan lembaga riset dalam mendorong pengembangan sektor perkebunan yang produktif, berkelanjutan, dan berdaya saing. (don)

BKKBN Sumut dan FIA UI Dorong Sinergi Lintas Instansi dalam Tata Kelola Program MBG

Minggu, November 15, 2026


MEDAN (patimpus.com) - Inspektur Utama (Irtama) Kemendukbangga/BKKBN, Ucok Abdulrauf Damenta, bersama Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Mahyuzar, beserta jajaran menghadiri Forum Group Discussion (FGD) terkait Arsitektur Kelembagaan dan Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Sumatera Utara, Kamis (12/11), bertempat di Kopi Seduh Nusantara, Medan.


Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian penelitian Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) yang berlangsung pada 11–13 November 2026. Penelitian ini bertujuan menggali informasi, pengalaman, serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan model arsitektur kelembagaan dan tata kelola Program MBG yang lebih terintegrasi, efektif, dan mampu menjawab berbagai persoalan dalam pelaksanaannya di daerah.


FGD tersebut melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, di antaranya perwakilan KPPG Regional Medan, pengelola Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT), Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), kader Tim Pendamping Keluarga (TPK), Dinas P3AMP2KB Provinsi Sumatera Utara, Pondok Pesantren Amrullah Akbar, serta Bapperida Provinsi Sumatera Utara.


Dalam pemaparannya, tim peneliti FIA UI menjelaskan bahwa forum ini menjadi bagian dari upaya merumuskan solusi atas berbagai persoalan mendasar yang ditemukan dalam pelaksanaan Program MBG di sejumlah lokus penelitian sebelumnya, termasuk di Bali dan Purwokerto. 


Hasil diskusi di beberapa daerah tersebut menunjukkan masih adanya tantangan dalam koordinasi antarlembaga, keterbatasan kanal komunikasi, serta belum optimalnya keterpaduan peran para pemangku kepentingan.


Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pentingnya membangun keterhubungan antarlembaga sejak proses penyediaan bahan pangan dari hulu hingga pelaksanaan di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Keterlibatan dinas terkait, petani, peternak, pasar, pemasok, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dinilai perlu diperkuat agar ketersediaan bahan pangan, kualitas, harga, dan standar keamanan pangan dapat terjaga.


Tim peneliti juga menyoroti bahwa persoalan Program MBG tidak hanya berada pada proses pengolahan makanan di dapur, tetapi dapat dimulai sejak tahap pengadaan bahan baku. Kualitas bahan pangan yang belum memenuhi standar, proses penyediaan yang kurang higienis, serta belum optimalnya standardisasi pemasok menjadi sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian bersama.


Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan aktif organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, tidak hanya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kualitas, harga, dan ketersediaan bahan pangan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam mendukung rantai pasok dan keberlanjutan penyediaan makanan bergizi. Dalam hal ini, SPPG tetap menjadi unsur penting dalam pelaksanaan program, namun perlu didukung oleh sistem kelembagaan yang saling terhubung dan memiliki pembagian peran serta tanggung jawab yang jelas.


Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Mahyuzar, menyampaikan bahwa pelaksanaan Program MBG membutuhkan sinergi lintas sektor agar tujuan pemenuhan gizi dapat berjalan seiring dengan upaya pembangunan keluarga berkualitas. Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak, termasuk jajaran BKKBN yang berinteraksi langsung dengan keluarga dan masyarakat, menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan program.


“Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis membutuhkan dukungan dan koordinasi dari berbagai sektor. Tidak bisa hanya bertumpu pada satu pihak, karena ada banyak aspek yang saling berkaitan, mulai dari ketersediaan bahan pangan, kualitas makanan, hingga sasaran penerima manfaat.


Melalui forum ini, kami berharap berbagai masukan dan pengalaman dari para pemangku kepentingan dapat menjadi bahan untuk memperkuat sinergi dan merumuskan langkah-langkah yang lebih konkret dalam pelaksanaan program di Sumatera Utara,” ungkap Mahyuzar.


Ia menambahkan bahwa Perwakilan BKKBN Sumatera Utara memiliki jejaring hingga tingkat lini lapangan melalui PKB dan kader Tim Pendamping Keluarga yang dapat mendukung upaya komunikasi, koordinasi, serta penyampaian informasi terkait kondisi keluarga dan masyarakat.


“Dengan adanya kolaborasi yang lebih terintegrasi, kita berharap pelaksanaan program tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat bagi keluarga dan masyarakat. Karena itu, komunikasi dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat agar setiap kendala yang muncul di lapangan dapat diidentifikasi dan dicarikan solusi bersama,” tambahnya.


Melalui FGD ini, diharapkan terhimpun berbagai perspektif dan rekomendasi dari para pemangku kepentingan di Sumatera Utara sebagai bahan penyusunan arsitektur kelembagaan dan tata kelola Program MBG.


Penguatan koordinasi, pembagian peran yang jelas, serta keterpaduan rantai pasok pangan dari hulu hingga hilir diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas pelaksanaan program.


Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan tidak hanya mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis, tetapi juga memperkuat upaya pemenuhan gizi masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan keluarga berkualitas di Provinsi Sumatera Utara. (don)

Irtama BKKBN Perkuat Kinerja dan Integritas Jajaran BKKBN Sumut

Jumat, November 13, 2026


MEDAN (patimpus.com) – Inspektur Utama (Irtama) Kemendukbangga/BKKBN, Ucok Abdulrauf Damenta, melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Kamis (12/11), bertempat di Aula Utama Kantor Perwakilan BKKBN Sumatera Utara. 


Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Mahyuzar, seluruh ASN Perwakilan BKKBN Sumut, DPD IPeKB Sumatera Utara, serta DPC IPeKB dari kabupaten/kota terdekat, meliputi Medan, Binjai, Langkat, Deli Serdang, dan Serdang Bedagai.


Pembinaan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat fungsi pengawasan internal sekaligus meningkatkan kesiapan SDM dalam menghadapi dinamika pelaksanaan program Kemendukbangga/BKKBN. 


Melalui kegiatan tersebut, jajaran didorong untuk tidak hanya memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing, tetapi juga mampu mengidentifikasi berbagai tantangan dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan program di lapangan.


Dalam arahannya, Ucok Abdulrauf Damenta menekankan pentingnya mengetahui secara langsung kesiapan para pelaksana program, khususnya tenaga yang bertugas di lini lapangan. Ia juga membuka ruang dialog bagi jajaran untuk menyampaikan berbagai kendala, termasuk beban yang mungkin muncul akibat adanya penugasan baru, serta memberikan masukan dan saran sebagai bahan evaluasi bersama.


“Kami ingin melihat bagaimana kesiapan rekan-rekan di lapangan, kendala apa saja yang dihadapi, dan apakah penugasan baru yang diberikan menjadi beban tersendiri bagi rekan-rekan semua. Hal-hal seperti ini perlu kita dengarkan bersama, termasuk masukan dan saran dari pelaksana di lapangan. Karena keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut dapat dijalankan dengan baik oleh seluruh jajaran,” ujar Ucok.


Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa seiring dengan transformasi Kemendukbangga/BKKBN, pelaksanaan pengawasan juga mengalami perkembangan. 


Pengawasan tidak lagi hanya berorientasi pada kepatuhan administrasi dan pengelolaan keuangan, tetapi semakin diarahkan pada pencapaian kinerja, mulai dari kebijakan yang ditetapkan hingga implementasinya di lapangan.


“Semakin hari, tata kelola keuangan dan administrasi keuangan semakin ketat. Sekarang pengawasan kita juga sudah beralih pada aspek kinerja. Artinya, yang dikoreksi bukan hanya persoalan administrasi, tetapi juga kebijakan dan bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar dilaksanakan dan memberikan hasil sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Karena itu, integritas menjadi hal yang sangat penting dan harus terus kita perkuat dalam setiap pelaksanaan tugas,” tegasnya.


Ia juga mengingatkan bahwa transformasi organisasi harus diikuti dengan kesiapan seluruh SDM untuk beradaptasi terhadap perubahan, baik dalam pola kerja, pelaksanaan tugas, maupun sistem pengawasan. 


Setiap jajaran diharapkan memiliki pemahaman yang sama mengenai arah kebijakan organisasi sehingga pelaksanaan program dapat berjalan secara efektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.


Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Mahyuzar, menyampaikan apresiasi atas pembinaan yang diberikan oleh Irtama Kemendukbangga/BKKBN. 


Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran untuk memperkuat pemahaman mengenai tata kelola organisasi, pengawasan internal, serta tanggung jawab dalam pencapaian target kinerja.


“Kami menyambut baik pembinaan yang diberikan oleh Inspektur Utama. Ini menjadi penguatan sekaligus pengingat bagi seluruh jajaran bahwa dalam menjalankan program, kita tidak hanya dituntut untuk mencapai target, tetapi juga harus memastikan seluruh prosesnya berjalan sesuai ketentuan, tertib administrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami ingin seluruh pegawai semakin memahami tugas dan tanggung jawabnya serta memiliki komitmen yang kuat dalam menjaga integritas,” ungkap Mahyuzar.


Ia menambahkan bahwa pelaksanaan program prioritas di Sumatera Utara membutuhkan kerja sama, koordinasi, dan komitmen dari seluruh unsur pelaksana, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. 


Oleh karena itu, berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan perlu dikomunikasikan agar dapat dicarikan solusi bersama dan tidak menjadi hambatan dalam pencapaian target program.


“Kami juga terus mendorong agar komunikasi dan koordinasi antara jajaran di tingkat provinsi dengan para pelaksana di kabupaten/kota semakin diperkuat. Setiap kendala yang dihadapi di lapangan perlu disampaikan dan ditindaklanjuti bersama. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa program berjalan sesuai arah kebijakan, target kinerja tercapai, dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.


Melalui pembinaan ini, Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara diharapkan semakin memperkuat fungsi pengawasan internal, meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi kinerja, serta memastikan kesesuaian antara perencanaan, realisasi kegiatan, dan capaian yang dihasilkan. 


Selain itu, ketepatan waktu dan validitas pelaporan juga menjadi perhatian penting dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.


Penguatan pengawasan dan integritas tersebut diharapkan menjadi landasan bagi seluruh jajaran Kemendukbangga/BKKBN di Sumatera Utara untuk terus meningkatkan profesionalisme, kualitas kinerja, serta tanggung jawab dalam menjalankan setiap penugasan guna mendukung pencapaian target program prioritas di Provinsi Sumatera Utara. (don)

Jangan Zholim, 11 Bulan Upah Pungut PBB Kepling Belum Cair

Rabu, November 11, 2026


MEDAN (patimpus.com) - Ketua Komisi I DPRD Medan Reza Pahlevi Lubis S Kom meminta Walikota Medan Rico Putra Bayu Waas melalui Bapenda Kota Medan segera membayarkan upah pungut Pajak Bumi Bangunan (PBB) kepada seluruh Kepling Kota Medan.


Pemberian upah pungut sesuai ketentuan hendaknya segera direalisasikan, guna memotivasi kinerja Kepling agar lebih semangat.


Hal itu disampaikan Reza Pahlevi Lubis S.Kom (foto), kepada wartawan, Rabu (11/11/2026), menyikapi keluhan para Kepling yang hingga kini belum menerima upah pungut PBB.


Dikatakan Reza, Kepling sudah bekerja keras sejak awal tahun. Mengetuk pintu rumah warga, mengantar surat PBB, melayani masyarakat, hingga memastikan target pendapatan daerah tercapai.


"Kepling sudah bekerja keras melayani masyarakat. Jangan lagi mereka dizolimi dengan belum keluarnya upah yang seharusnya mereka dapatkan. Itu hak mereka, tolong diperhatikan kesejahteraan Kepling se-Kota Medan,” tegas Reza.


Reza mengingatkan, pada tahun 2025 lalu, Kepling sudah menerima upah pungut PBB pada tahap awal sekitar bulan Mei 2026.


Artinya, tahun ini ada kemunduran yang sangat jelas. Jika tahun lalu bulan Mei sudah cair, mengapa tahun ini hingga bulan November belum juga cair


“Ini bukan soal keterlambatan biasa. Ini soal keadilan. Kalau Kepling dituntut bekerja cepat, maka hak mereka juga harus dibayar cepat. Jangan tuntut kinerja cepat, tapi bayar haknya lambat,” ujar Reza 


Menurut Reza, upah pungut bukan hadiah, bukan belas kasihan, dan bukan bonus. Upah pungut adalah hak yang diatur dalam ketentuan. Hak yang lahir dari keringat Kepling yang turun langsung ke lapangan.


“Pemko Medan tidak boleh abai. Segerakan berikan hak-hak Kepling yang harus mereka dapatkan,” tambahnya.


Ditambahkan Reza menegaskan, Kepling adalah ujung tombak Pemko Medan di tengah masyarakat. Mereka yang pertama kali didatangi warga saat ada persoalan. Mereka yang pertama kali diminta tolong saat ada banjir, saat ada warga sakit, saat ada persoalan administrasi, hingga saat ada persoalan PBB.


Tapi ironisnya, ujung tombak inilah yang paling sering dilupakan kesejahteraannya.


“Bagaimana mungkin kita berharap pelayanan di tingkat lingkungan berjalan baik, kalau Keplingnya sendiri dibuat tidak semangat karena haknya tidak dibayar. Bagaimana mungkin kita berharap target PBB tercapai, kalau yang memungutnya saja tidak dihargai," tegas Reza.


Reza mengingatkan Bapenda Kota Medan untuk tidak hanya fokus pada target penerimaan PBB, tapi juga fokus pada keadilan bagi para pemungutnya.


“PBB itu bisa terkumpul karena ada Kepling yang bekerja. Jangan hanya ingat targetnya, ingat juga orangnya,” ujar Reza.


Reza juga mengingatkan Pemko Medan untuk tidak menunggu Kepling mengeluh, menagih, atau viral di media sosial, baru kemudian dibayarkan.


Pemerintah harus hadir sebelum keluhan itu muncul. Pemerintah harus proaktif, bukan reaktif.


“Jangan tunggu Kepling menagih baru dibayar. Itu bukan cara pemerintah yang baik. Pemerintah yang baik itu membayar hak rakyatnya tepat waktu, tanpa harus diminta-minta,” pungkasnya.


Sebagaimana keluhan yang diterima wartawan dari Kepling mengaku belum menerima upah pungut PBB hingga saat ini. Pada hal tahun 2025 lalu mereka sudah menerima tahao awal pertengahan tahun lalu.


Hingga berita ini diturunkan, konfirmasi kepada Bapenda, wartawan belum menerima jawaban. (rel/don)

Ekobis

Pendidikan

Hukum

Kesehatan

Komunitas

Jajanan

Peristiwa

Tradisi