Ekspor Kopi Indonesia Tumbuh, tetapi Krisis Iklim Mengancam Masa Depan Kopi

JAKARTA (patimpus.com) - Ditengah pertumbuhan sektor kopi dan meningkatnya tekanan akibat perubahan iklim serta dinamika pasar global, diperlukan pendekatan yang mampu menjaga produktivitas sekaligus keberlanjutan lanskap penghasil kopi. 

Menjawab tantangan tersebut, Coalition for Sustainable Livelihood (CSL) bekerja sama dengan Sustainable Coffee Platform of Indonesia (SCOPI) mengadakan webinar bertajuk “Menjaga Kopi di Tengah Krisis Iklim: Solusi Agroforestri dan Investasi Berkelanjutan” pada Rabu (24/6/2026). 

Melalui webinar ini, para pihak mendorong percepatan praktik agroforestri dan investasi berkelanjutan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan sektor kopi di Aceh dan Sumatera Utara menghadapi krisis iklim. 

Indonesia dikenal sebagai salah satu pemain utama dalam rantai pasok kopi global. Bagi ratusan ribu keluarga petani di dataran tinggi Sumatra, khususnya di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, kopi bukan hanya komoditas unggulan, tetapi juga sumber penghidupan dan penggerak ekonomi daerah. 

Kemendag (Kementerian Perdagangan) mencatat bahwa sepanjang Januari – Oktober 2025, nilai ekspor kopi Indonesia mencapai USD 2,68 miliar atau naik sebesar 46,68% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, capaian ini dibayangi oleh meningkatnya risiko kekeringan dan cuaca ekstrem yang diproyeksikan akan menekan produktivitas kopi. 

Beberapa studi, termasuk penelitian yang dipublikasikan di jurnal Regional Environmental Change, memproyeksikan bahwa perubahan iklim dapat mengurangi hingga sekitar 90% area yang saat ini cocok untuk produksi kopi Arabika di Aceh dan Sumatera Utara pada 2050. Menanggapi kondisi tersebut, Edward Manihuruk, CSL Lead, menyampaikan, 

“Dibalik pertumbuhan sektor kopi, tantangan perubahan iklim juga semakin nyata bagi petani. Karena itu, dibutuhkan berbagi solusi yang tidak hanya menjaga produktivitas kopi, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi dan lingkungan. Melalui webinar bersama SCOPI ini, kami mendorong dialog dan kolaborasi yang mempercepat praktik perkebunan terbaik serta investasi pendukung yang berkelanjutan,” ujar Edward.

Direktur Eksekutif SCOPI, Ibu Ade Aryani, menegaskan bahwa menjaga masa depan kopi membutuhkan upaya yang berjalan secara simultan dari tingkat kebijakan hingga implementasi di lapangan. 

“Melalui paparan yang disampaikan bersama Bapak Alfahmi dari Bappeda Bener Meriah, Ibu Intan Diani Fardinatri dari Rainforest Alliance, dan Ibu Mentari Amanda dari Ofi, saya sepakat bahwa ketahanan sektor kopi perlu dibangun melalui berbagai pendekatan yang saling menguatkan, mulai dari tata kelola dan perencanaan wilayah yang mendukung lanskap kopi, penguatan kapasitas dan insentif bagi petani, hingga komitmen sektor swasta dalam mendorong praktik produksi dan rantai pasok yang lebih berkelanjutan," ujar ibu Ade.

Bapak Alfahmi selaku Kepala Bappeda Bener Meriah juga menyatakan bahwa tanaman kopi tidak hanya menjadi penghasil komoditas kopi yang mendukung perekonomian masyarakat, tetapi juga berfungsi dalam menjaga lingkungan seperti menjaga tutupan lahan di aliran sungai, menjaga sumber air, dan mengurangi risiko longsor serta erosi. 

“Bagi Kabupaten Bener Meriah, agroforestri kopi bukan hanya sistem budidaya, tetapi strategi pembangunan daerah yang mampu menjaga kelestarian lingkungan, memperkuat ketahanan iklim, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Bapak Alfahmi. 

Edward Manihuruk  menekankan bahwa tantangan keberlanjutan sektor kopi membutuhkan ruang yang mampu mempertemukan perspektif dan kepentingan yang selama ini sering berjalan sendiri-sendiri. 

“Dari diskusi tadi, kita melihat bahwa banyak inisiatif dan komitmen sebenarnya sudah tersedia. Tantangan berikutnya bukan lagi mencari solusi baru, tetapi bagaimana mempercepat koneksi antarupaya yang sudah ada agar dapat menghasilkan dampak yang lebih nyata bagi petani dan lanskap penghasil kopi. Kami berharap keterhubungan para mitra melalui koalisi meningkatkan peluang dukungan bagi penguatan inisiatif di Aceh dan Sumatera Utara,” ujar Edward Manihuruk. (don/rel)

Kebun PTPN Cot Girek Diokupasi dan Dijarah, Pekerja Menderita Negara Rugi Miliaran

COT GIREK (patimpus.com) - Ribuan pekerja dan keluarganya di salah satu kebun milik BUMN di Cot Girek, Aceh, kini harus menghadapi tekanan ekonomi yang tidak ringan.

Lebih dari 6 bulan terakhir, pendapatan mereka berkurang drastis akibat okupasi dan penjarahan. Tidak hanya itu, kebun negara tersebut juga merugi hingga miliaran rupiah.

Adalah Kebun Cot Girek PTPN IV Regional 6, yang kerap diokupasi paksa dan dijarah oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan diri sebagai warga setempat. Kegiatan ini muncul akibat kebun negara tersebut akan segera berakhir masa HGU.

Penjarahan disertai kekerasan yang telah berlangsung sejak September 2025 tersebut memberikan dampak langsung kepada pendapatan 2.400 orang pekerja berserta keluarganya yang selama ini menggantungkan hidup disana.

Penjarahan Tandan Buah Segar itu tidak hanya menghilangkan hasil panen kebun, tetapi juga secara langsung mempengaruhi pendapatan mereka yang menggantungkan penghasilan pada produksinya.

Rusli Cut Ali, salah seorang pekerja kebun mengaku kepada awak media bahwa kondisi tersebut telah memberikan dampak yang sangat berat bagi keluarganya.

"Dulu insentif panen, yang kami sebut premi, menjadi harapan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Nilainya Rp 2-5 juta perbulan. Sekarang sudah dari akhir tahun lalu kami tidak mendapatkannya,” ungkap Rusli, Kamis (18/06/2026).

Menurutnya hal ini sangat mengganggu. “Sedangkan anak-anak tetap harus sekolah, periuk nasi harus diisi, sementara penghasilan yang biasa kami andalkan sudah tidak ada lagi. Kami hanya berharap penjarahan ini segera berakhir agar kehidupan kami bisa kembali normal,” pintanya.

Bagi para pekerja PTPN, selain gaji, premi menjadi bagian penting dari pendapatan bulanan mereka. Ketika produksi terganggu akibat pencurian dan penjarahan, premi yang biasanya diterima ikut tergerus  bahkan nihil.

Region Head PTPN IV Regional 6, Yudi Cahyadi menyatakan pihaknya telah berupaya maksimal untuk mencegah penjarahan termasuk dalam  menyelesaikan proses pengurusan perpanjangan HGU yang menjadi akar permasalahan. 

“Upaya-upaya pengamanan dan koordinasi dengan aparat terkait telah kami lakukan. Laporan ke Polisi juga sudah berulang kali. Kita juga sudah mengadu ke pemerintah hingga DPR. Upaya pengurusan perpanjangan HGU juga sudah dilakukan sesuai aturan. Namun aksi penjarahan di Kebun Cot Girek oleh warga pendatang ini malah terus berlarut-larut,” ungkapnya.

Yudi juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi yang dialami pekerja bersama keluarga serta masyarakat sekitar yang sebagian besar menggantungkan hidup dari perkebunan sawit BUMN di negeri serambi Mekah tersebut.

"Kita tentu sangat prihatin. Sekali lagi, kita berharap konflik sosial antara pekerja yang merupakan warga cot girek selama puluhan tahun, dengan warga pendatang yang menjarah ini tidak sampai terjadi” ujar Yudi.

Untuk itu pihaknya terus berharap negara melalui seluruh pihak terkait dapat membantu penyelesaian atas tindakan kriminal yang telah berdampak signifikan tidak hanya bagi pekerja, namun juga menimbulkan kerugian bagi negara tersebut.

⁠Diutarakannya, luas areal yang diokupasi dan dijarah mencapai sekitar 3.200 Ha. Ini mendatangkan kerugian  akibat kehilangan produksi hingga puluhan milyar.

“Sampai awal Juni ini, perhitungan kerugian mencapai Rp 62,6 Milyar. Itu diluar kerusakan tanaman yang nilainya hampir Rp 1 milyar,” terang Yudi.

“Untuk itu kami sangat memohon bantuan seluruh pihak untuk menyelesaikan pernasalahan ini. Semakin banyak hasil panen yang hilang, semakin besar kerugian negara dan yang terutama, semakin besar pula dampaknya terhadap pendapatan masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada aktivitas perkebunan," tukasnya.

Yudi juga menambahkan manajemen PTPN akan terus berupaya guna memperjuangkan aset negara, hak-hak para pekerja sawit dan masyarakat yang bergantung di dalamnya.

"Kebijakan manajemen akan selalu tegak lurus dengan harapan seluruh pekerja dan masyarakat, yaitu permasalahan ini bisa diselesaikan. Tidak perlu ada konflik fisik yang terjadi dan negara tidak perlu lagi menanggung rugi. Kita ingin kebun yang aman, produksi yang kembali normal, sebab di balik setiap tandan buah sawit yang hilang, terdapat hak dan kesejahteraan masyarakat yang ikut terampas," tutupnya. (don)

Siap-Siap Upgrade Gadget Impianmu! Blibli XPO 2026 Hadir di Grand Indonesia, Banjir Promo dan Gratis Perlindungan s.d. 36 Bulan

JAKARTA (patimpus.com) - Momentum belanja tengah tahun akhirnya tiba!  Bagi kamu yang menantikan waktu terbaik untuk upgrade smartphone, laptop, smartwatch, dan wearable device kekinian, Blibli XPO 2026 resmi hadir mulai 27-31 Mei 2026 di Main Atrium Grand Indonesia East Mall, Level 1.

Diselenggarakan oleh PT Global Digital Niaga Tbk melalui entitas anak PT Global Teknologi Niaga (GTNi), Blibli XPO 2026 dirancang sebagai trusted go-to destination untuk memenuhi seluruh kebutuhan digital essentials pelanggan. 

Acara ini menawarkan pengalaman belanja offline yang lebih interaktif dan seamless, dimana pengunjung bisa mencoba langsung gadget keluaran terbaru  dari brand ternama sekaligus berburu beragam promo spesial. 

“Blibli XPO 2026 menjadi destinasi wajib bagi tech-savvy dan pelanggan yang ingin berbelanja dengan jaminan untung maksimal. Untuk itu, kami berikan deretan promo terbaik agar upgrade gadget menjadi lebih praktis, aman, dan menguntungkan,” ujar Wisnu Iskandar, CEO PT Global Teknologi Niaga (GTNi).

Keuntungan Ekslusif Pengunjung Blibli XPO 2026

1. Potongan device ekstra: dapatkan potongan harga perangkat hingga Rp5 juta. 

2. Trade-in makin mudah: Tukar tambah gadget lama dan nikmati potongan tambahan hingga Rp3 juta. 

3. Diskon kartu kredit: dapatkan potongan ekstra hingga Rp1,5 juta dari kartu kredit. Serta promo spesial gratis 1x cicilan khusus untuk pengguna kartu kredit BCA (kuota terbatas dan selama persediaan masih ada). 

4. Cicilan Triple Zero 0%: bawa pulang gadget impian dengan cicilan 0%, provisi 0%, dan admin Rp0. 

5. Ketenangan maksimal: kamu bisa dapat benefit unggulan, Gratis Perlindungan Lengkap hingga 36 bulan untuk melindungi gadget baru dari berbagai risiko tak terduga sejak hari pertama pembelian dan setelah melakukan aktivasi.

6. Aksesoris digital murah meriah: lengkapi gadget dengan diskon aksesoris hingga 80%. 

7. Talk show interaktif

Jajal Langsung Gadget Paling Hype Tahun Ini

Masih bingung menentukan pilihan? Di Blibli XPO 2026, pengunjung tidak hanya melihat produknya langsung, tersedia juga deretan gadget teranyar yang siap dijajal performanya, mulai dari MacBook Neo, Huawei Fit5 Series hingga OPPO Find X9. 

Selain itu, tersedia smartphone, laptop, tablet, wearable device, audio gadget premium, hingga berbagai aksesori digital. 

Tidak hanya itu, pengunjung juga dapat berinteraksi langsung dengan para expert untuk berkonsultasi, membandingkan perangkat, hingga mengikuti talk show interaktif yang seru.

Tunggu Apa Lagi? Jangan sampai terlewat! Segera kunjungi Blibli XPO 2026 di Main Atrium Grand Indonesia East Mall, Level 1, dan nikmati perpaduan sempurna antara produk teknologi terbaru, promo luar biasa, serta pengalaman omnichannel yang lancar.

Untuk informasi terbaru dan berbagai kejutan menarik lainnya, pantau terus Instagram resmi kami di @Bliblistore.id. (rel/doni)

Produksi Sawit Nasional Stagnan, PalmCo Genjot Transformasi Kebun Rakyat

JAKARTA (patimpus.com) - Industri kelapa sawit nasional menghadapi tekanan ganda dalam lima tahun terakhir. Di satu sisi, permintaan terhadap produk sawit berkelanjutan semakin ketat di pasar global. Di sisi lain, produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Indonesia justru cenderung stagnan.

Kondisi itu memunculkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan pasokan bahan baku sawit nasional, termasuk saat pemerintah tengah mempercepat hilirisasi dan meningkatkan pemanfaatan biodiesel berbasis sawit menuju implementasi B50 pada 2026.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, stagnasi produksi menjadi tantangan paling mendesak yang kini dihadapi industri sawit nasional.

“Lima tahun terakhir produksi kita stagnan. Tahun 2025 memang naik sedikit. Produksi CPO sekitar 51,6 juta ton, total produksi 56,5 juta ton. Padahal seharusnya bisa lebih dari 60 juta ton,” sebut Eddy dalam diskusi industri sawit di Jakarta, baru-baru ini.

Menurut Eddy, salah satu penyebab utama stagnasi ialah lambatnya program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Padahal, program tersebut dinilai strategis untuk mengganti tanaman tua dengan bibit unggul yang lebih produktif.

Selain persoalan produktivitas, sektor sawit nasional juga menghadapi tantangan sertifikasi dan keterlacakan rantai pasok. Tuntutan itu semakin menguat setelah Uni Eropa menerapkan European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang mewajibkan produk bebas deforestasi serta dapat ditelusuri hingga tingkat kebun.

Eddy menilai kesiapan petani rakyat dalam memenuhi standar tersebut masih rendah.

“Petani rakyat yang sudah ISPO belum sampai 5 persen. Padahal pasar sekarang menuntut sertifikasi dan traceability,” katanya.

Di tengah tantangan itu, PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo terus menggesa program transformasi sawit rakyat melalui skema “BUMN untuk Sawit Rakyat”. Program yang difokuskan pada peningkatan produktivitas kebun petani sekaligus penguatan tata kelola berkelanjutan.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K Santosa mengatakan, peningkatan produksi nasional tidak dapat dilepaskan dari perbaikan produktivitas kebun rakyat yang selama ini menjadi tulang punggung industri sawit Indonesia.

“Kalau bicara stagnasi produksi nasional, maka gap itu salah satunya dapat ditutup dari sawit rakyat. Karena itu PalmCo hadir melalui program plasma dan pendampingan terpadu agar produktivitas petani meningkat, mulai dari penggunaan bibit unggul, kultur teknis, pembinaan kelembagaan petani sampai kepastian penyerapan hasil produksi,” ujarnya.

Menurut Jatmiko, perusahaan tidak hanya memberikan pendampingan teknis, tetapi juga menjalankan pola pengelolaan terpadu melalui skema single management dan avalis produksi. Skema tersebut diterapkan untuk menjaga standar budidaya sekaligus memastikan produktivitas kebun petani tetap terukur.

PalmCo menggandeng Pusat Penelitian Kelapa Sawit dalam penyediaan bibit unggul bersertifikat. Melalui penerapan praktik budidaya yang lebih disiplin, produktivitas kebun rakyat binaan perusahaan disebut mampu mencapai rata-rata 20 ton tandan buah segar per hektare pada tanaman usia TM II Bahkan, pada sejumlah lokasi produktivitas mencapai 23,9 ton per hektare atau setara sekitar 4 ton CPO per hektare.

Angka tersebut berada di atas rata-rata produktivitas nasional yang saat ini masih berkisar 2-3 ton CPO per hektare.

Jatmiko mengungkapkan, peningkatan produktivitas sawit rakyat ini menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan kebutuhan pangan, energi, dan ekspor nasional di tengah meningkatnya konsumsi domestik untuk biodiesel.

Selain memperkuat sektor hulu, PalmCo juga mulai mendorong pemanfaatan biomassa dan limbah sawit sebagai sumber energi hijau untuk mendukung agenda transisi energi nasional.

Direktur Industri Kemurgi, Oleokimia, dan Pakan Kementerian Perindustrian Krisna Septiningrum menilai peningkatan produktivitas sawit rakyat harus ditopang penggunaan bibit unggul dan perawatan kebun yang baik agar tanaman lebih cepat menghasilkan.

Sementara itu, Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha sekaligus peneliti sawit Universitas Indonesia Eugenia Mardanugraha menegaskan bahwa hilirisasi sawit nasional tidak akan optimal tanpa peningkatan produksi di tingkat petani.

Menurut dia, penguatan sawit rakyat menjadi semakin penting menjelang implementasi mandatori B50 pada tahun depan agar keseimbangan pasokan untuk pangan, energi, dan ekspor tetap terjaga. (don/rel)

Nyaris Seribu Kantong Darah Terkumpul, Solidaritas Karyawan PTPN IV PalmCo Mengalir ke Berbagai Daerah

JAKARTA (patimpus.com) - Kesadaran akan pentingnya ketersediaan darah bagi layanan kesehatan mendorong PTPN IV PalmCo terus menggencarkan aksi donor darah di berbagai wilayah operasional perusahaan.

Sepanjang 2026, perusahaan perkebunan tersebut berhasil menghimpun 883 kantong darah melalui rangkaian kegiatan donor darah yang digelar di sejumlah daerah di Sumatera, Kalimantan, Jawa Barat, Banten, hingga Sulawesi.

Program donor darah itu dilaksanakan bekerja sama dengan sejumlah unit Palang Merah Indonesia (PMI) dan fasilitas kesehatan daerah. Sejumlah cabang PMI yang terlibat antara lain PMI Kota Sukabumi, PMI Kota Bandar Lampung, PMI Kota Palembang, PMI Kota Medan, PMI Kabupaten Deli Serdang, hingga PMI Kota Tebing Tinggi.

Puncak kegiatan donor darah digelar di Kantor Pusat PTPN IV PalmCo, Jakarta, Kamis (7/5/2026) lalu. Sejak pagi, ratusan karyawan tampak memadati area registrasi untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan sebelum mendonorkan darah.

Direktur Strategy & Sustainability PTPN IV PalmCo, Ugun Untaryo, mengatakan donor darah telah menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam membangun budaya kerja yang sehat sekaligus memperkuat nilai kemanusiaan di lingkungan perusahaan.

“Donor darah bukan sekadar kegiatan rutin. Ada nilai kemanusiaan dan keberlanjutan yang ingin terus dibangun. Kesehatan menjadi aset penting, baik bagi perusahaan maupun masyarakat,” ucap Ugun dalam sambutannya.

Ia juga menyinggung sejarah perkembangan transfusi darah yang menurutnya menjadi pengingat penting tentang peran ilmu pengetahuan dalam menyelamatkan nyawa manusia. Penemuan sistem golongan darah ABO oleh ilmuwan Austria, Karl Landsteiner, disebutnya membuka jalan bagi transfusi darah yang aman hingga saat ini.

“Melalui donor darah, kita bisa saling membantu dengan cara yang sederhana, tetapi berdampak besar,” katanya.

Antusiasme peserta terlihat tinggi dalam kegiatan tersebut. Dari sekitar 215 pendaftar, sebanyak 175 orang dinyatakan lolos pemeriksaan kesehatan dan berhasil mendonorkan darah.

Perwakilan PMI Kota Sukabumi, Khairil Nafis, mengapresiasi konsistensi perusahaan dalam mendukung pemenuhan stok darah di daerah.

“Pasokan darah sangat penting untuk menjaga kebutuhan rumah sakit dan pasien. Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut secara berkala,” ujarnya.

Di tengah padatnya aktivitas operasional perusahaan, sejumlah karyawan mengaku tetap antusias mengikuti donor darah. Arlan, salah satu peserta, menilai kegiatan tersebut menjadi ruang untuk menumbuhkan kepedulian sosial di lingkungan kerja.

Hal senada disampaikan Teddy Bakyard yang mengaku bangga dapat ikut berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan tersebut. Sementara itu, karyawan lainnya, Andrifan, berharap darah yang didonorkannya dapat membantu masyarakat yang membutuhkan.

“Walaupun hanya satu kantong, mudah-mudahan bisa sangat berarti bagi orang lain,” katanya.

Bagi Anastasya Indriani, donor darah bukan hanya bentuk kepedulian sosial, tetapi juga simbol harapan bagi sesama. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus menjadi agenda rutin perusahaan.

Melalui rangkaian donor darah yang digelar di berbagai daerah, PTPN IV PalmCo tidak hanya berupaya memperkuat budaya sehat di lingkungan kerja, tetapi juga berkontribusi menjaga ketersediaan darah bagi masyarakat. Di tengah kebutuhan darah yang kerap meningkat, keterlibatan dunia usaha dinilai menjadi salah satu penopang penting bagi keberlangsungan layanan kesehatan. (rel/don)

Pabrik Sawit PTPN IV PalmCo Raih PROPER Hijau, Dorong Transisi Energi dan Efisiensi

JAKARTA (patimpus.com) - Upaya penguatan praktik keberlanjutan di industri kelapa sawit kembali mendapat pengakuan. Dua unit pabrik milik Subholding PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo, yakni Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sei Mangkei dan PKS Bah Jambi, meraih peringkat Hijau dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) periode 2024–2025 yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup.

Penghargaan tersebut diumumkan dalam seremoni di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, beberapa waktu lalu. Peringkat Hijau dalam PROPER menunjukkan bahwa perusahaan dinilai telah melampaui standar kepatuhan dasar pengelolaan lingkungan atau beyond compliance.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, mengatakan capaian ini mencerminkan arah transformasi perusahaan yang semakin menitikberatkan pada efisiensi energi dan penurunan emisi.

“Kami berupaya mengoptimalkan pemanfaatan energi terbarukan serta menekan emisi di area produksi. Ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang perusahaan,” ujar Jatmiko kepada media, Selasa (05/05/2026).

Salah satu inovasi diterapkan di PKS Sei Mangkei yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Pabrik ini mengoperasikan fasilitas methane capture yang menangkap gas metana dari limbah cair kelapa sawit (POME) untuk diolah menjadi energi melalui Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg). Pemanfaatan ini dinilai mampu mengurangi emisi gas rumah kaca sekaligus meningkatkan efisiensi energi internal pabrik.

Sementara itu, PKS Bah Jambi melakukan sejumlah langkah efisiensi operasional, antara lain konversi pompa air berbahan bakar solar menjadi pompa listrik. Berdasarkan data perusahaan, langkah ini menurunkan konsumsi solar secara signifikan, dari 3.695 liter pada 2023 menjadi 2.364,7 liter pada 2024. Selain itu, otomatisasi pada tangki air panas juga diterapkan untuk meningkatkan efisiensi proses produksi.

Dalam pengelolaan limbah padat, kedua pabrik memanfaatkan serat kelapa sawit sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik dan produksi uap. Adapun limbah tandan kosong (jangkos) dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Khusus di Bah Jambi, limbah tersebut juga dimanfaatkan bersama masyarakat sekitar sebagai media tanam jamur.

Direktur Strategy & Sustainability PTPN IV PalmCo, Ugun Untaryo, mengatakan perusahaan menargetkan peningkatan kinerja lingkungan di seluruh unit operasional. Saat ini, manajemen menetapkan standar minimal peringkat Biru untuk seluruh pabrik dan kebun.

“Kami mendorong lebih banyak unit untuk naik ke peringkat Hijau pada periode berikutnya, bahkan dalam jangka panjang menuju PROPER Emas,” kata Ugun.

Berdasarkan data Rapor Final PROPER 2024–2025, sejumlah unit usaha lainnya di lingkungan PTPN IV PalmCo telah memenuhi standar kepatuhan lingkungan dan meraih peringkat Biru.

Capaian ini menjadi bagian dari upaya industri sawit nasional untuk menjawab tantangan keberlanjutan, di tengah tuntutan global terhadap praktik produksi yang lebih ramah lingkungan. (rel/don)

‎Menag RI Ajak Tokoh Agama Tenangkan Umat agar Tidak Terprovokasi

‎PATIMPUS.COM - Melihat situasi kondisi aksi demonstrasi yang masih terjadi di Jakarta dan sejumlah daerah dan terlihat juga ada yang berjalan tertib bahkan beberapa wilayah diwarnai kerusuhan. 

‎

‎Melihat peristiwa tersebut, Menteri Agama (Menag) Republik Indonesia (RI) Nasaruddin mengimbau masyarakat yang melakukan aksi demo untuk tidak melakukan tindakan anarkis dalam menyampaikan aspirasi. 

‎

‎Nasaruddin juga mengajak para tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk bisa menenangkan umat agar tidak terprovokasi yang dapat menyulut kerusuhan dan pengrusakan.

‎

‎“Saya mengajak tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan pesan yang menjernihkan dan menyejukkan demi terus terjaganya kohesivitas sosial. Pesan yang menenangkan agar umat tidak terprovokasi,” terang Menag dalam giat Zikir dan Doa Bersama untuk Negeri di Button Tengah, Sulawesi-Tenggara, Sabtu (30/8/2025). 

‎

‎“Menyampaikan aspirasi adalah hak setiap warga bangsa, saya mengimbau para pendemo untuk tidak bertindak anarkis karena itu justru dapat merugikan semua pihak,” tambah Nasaruddin.

‎

‎Nasaruddin juga berharap kepada para penyuluh agama, para penceramah, kyai,  ustadz, dan para pemimpin perguruan tinggi keagamaan agar memberikan pesan tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam setiap kegiatan keagamaan yang diikuti. 

‎

‎“Sebagai pembina umat, peran tokoh agama, tokoh masyarakat, cendekiawan dan akademisi, diharapkan dapat mengambil peran dalam menjernihkan dan menenangkan suasana,” jelas Nasaruddin.

‎

‎Nasaruddin turut menyampaikan duka mendalam dalam peristiwa aksi yang terjadi sebelumnya yang menimbulkan adanya korban jiwa dan luka. Ia mendoakan semoga almarhum Affan Kurniawan mendapat tempat terbaik di sisi Allah, keluarganya diberi ketabahan dan kesabaran. 

‎

‎Untuk warga yang terluka dan menjalani perawatan, Nasaruddin mendoakan semoga lekas sehat dan pulih. Selain itu, dalam hal terkait pelanggaran hukum yang terjadi, Ia juga meminta kepada masyarakat agar memberikan kepercayaan kepada aparat. 

‎

‎“Proses penegakkan hukum sedang berjalan dan percayakan kepada aparat penegak hukum yang tengah bekerja secara professional dan transparan,” pesan Nasaruddin.

‎

‎Nasaruddin yang juga merupakan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta juga mengajak seluruh umat beragama untuk mendoakan Indonesia agar tetap terjaga, aman, rukun, dan damai.

‎

‎“Kita harap semua pihak bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa beberapa hari ini untuk terus melakukan perbaikan di masa mendatang,” tandasnya. (Soni)

‎Letkol Kav Prima Wahyudi PSC (j) GDDSS Jabat Komandan Yonkav 4/KC Kota Bandung

‎PATIMPUS.COM - Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kosasih, S.E., memimpin upacara serah terima jabatan (Sertijab) Komandan Batalyon Kavaleri 4/Kijang Cakti dan Komandan Batalyon Zeni Tempur 3/Yudha Wyoghra yang berlangsung di Lapangan Upacara Yonkav 4/KC Kota Bandung, Selasa, 26 Agustus 2025.

‎

‎Dalam prosesi tersebut, jabatan Komandan Yonkav 4/KC resmi diserahterimakan dari Letkol Kav Samto Betah kepada Letkol Kav Prima Wahyudi PSC (j) GDDSS, yang sebelumnya menjabat Pabandyawanwil Sterdam XIII/Mdk.

‎

‎Selanjutnya, Letkol Kav Samto Betah menempati jabatan baru sebagai Dandim 0624/Kab. Bandung Korem 062/Tn Kodam III/Slw.

‎

‎Sementara itu, jabatan Komandan Yonzipur 3/YW diserahterimakan dari Letkol Czi Dili Eko Setyawan, S.Ak., M.Han. kepada Mayor Czi Muhamad Agusetiadi, S.Hub.Int., yang sebelumnya menjabat Ps. Kabaginvent Subditbinmatzi Sdircab Pusziad. Adapun Letkol Czi Dili Eko Setyawan selanjutnya dipercaya sebagai Dandim 1707/Merauke Korem 174/Atw Kodam XVII/Cenderawasih.

‎

‎Pangdam III/Siliwangi menegaskan, serah terima jabatan di lingkungan TNI AD merupakan hal yang wajar dan strategis dalam rangka regenerasi serta kaderisasi kepemimpinan.

‎

‎“Serah terima jabatan bukan sekadar pergantian personel, tetapi bagian dari proses regenerasi kepemimpinan untuk menghadirkan energi, ide, dan semangat baru dalam menghadapi tantangan di masa depan. Hal tersebut sekaligus menjaga kesinambungan pembinaan satuan dan meningkatkan kualitas operasional Kodam III/Siliwangi secara berkelanjutan,” ujar Pangdam.

‎

‎Yonkav 4/KC dan Yonzipur 3/YW memiliki peran vital sebagai satuan bantuan tempur yang berfungsi menghadapi potensi ancaman sekaligus menjaga stabilitas pertahanan wilayah.

‎

‎"Keberhasilan satuan sangat ditentukan oleh kepemimpinan komandan dalam membina kesiapan, soliditas, profesionalisme, serta daya juang prajurit," ucapnya. 

‎

‎Pada kesempatan itu, Pangdam memberikan perumpamaan penuh makna tentang kebersamaan dan kekompakan prajurit.

‎

‎“Jadilah seperti kedua tangan yang selalu kompak, tidak seperti telinga yang meski dekat tak pernah bertemu. Kepemimpinan yang baik adalah hadir, melayani, dan menjadi pelindung bagi prajurit serta keluarganya. Dengan begitu, satuan akan semakin kuat, solid, dan menjadi kebanggaan Kodam III/Slw,” pungkas Pangdam.

‎

‎Siap Menjaga Stabilitas Pertahanan Wilayah

‎

‎Sementara itu, Letkol Kav Prima Wahyudi menyatakan, amanah jabatan Komandan Yonkav 4/KC merupakan tantangan baru bagi dirinya. 

‎

‎"Saya ucapkan terimakasih kepada Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kosasih, S.E., yang telah memberikan amanah baru di Yonkav 4/KC. Ini menjadi tantang baru, dan harus dapat sedini mungkin beradaptasi di Yonkav 4/KC," ucap Letkol Kav Prima Wahyudi, Rabu, 27 Agustus 2025.

‎

‎Kendati demikian, Letkol Kav Prima Wahyudi siap mengemban jabatan Komandan Yonkav 4/KC. "Saya siap menjaga stabilitas pertahanan wilayah Kicang Sakti Kota Bandung," sebut Prima sapaan akrabnya. (rel)

Holding Perkebunan Nusantara Melalui PTPN IV Regional III Rangkul Petani Jagung Siak Bangun Kemandirian Pangan

Manajemen PTPN IV Regional III yang diwakili Manajer Kebun Lubuk Dalam Koko Baskoro menyerahkan bantuan TJSL kepada kelompok tani budidaya jagung di Kabupaten Siak, Riau.

PATIMPUS.COM - Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (persero), melalui PTPN IV Regional III, entitas yang bernaung di bawah Subholding PTPN IV PalmCo, merangkul kelompok tani di Kabupaten Siak, untuk membantu memperkuat ketahanan pangan melalui budidaya jagung. 

Inisiatif tersebut direalisasikan entitas yang berlokasi di Bumi Lancang Kuning, Provinsi Riau tersebut melalui penyaluran bantuan program tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) kepada Kelompok Tani Maju Makmur, di Kampung Rawang Kao, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

Region Head PTPN IV Regional III, Ahmad Gusmar Harahap, dalam keterangan tertulisnya di Pekanbaru, Senin (30/7/2025) mengatakan langkah itu merupakan bentuk nyata dukungan terhadap upaya budidaya jagung yang saat ini tengah dijalankan oleh kelompok tani tersebut di atas lahan seluas 8 hektare. 

"Sejak awal tahun ini, secara konsisten kita terus mendukung program pemerintah mewujudkan ketahanan pangan melalui budidaya tanaman padi dan jagung. Alhamdulillah, bersama para petani dan masyarakat, kita bergandengan tangan mewujudkannya melalui beragam inisiatif, termasuk program TJSL ini," ujar Ahmad. 

Ia menjelaskan program yang sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memperkuat produksi pangan tersebut, turut bertujuan untuk mendorong kemandirian petani lokal.

Kabupaten Siak, kata Ahmad, memiliki potensi besar dalam pengembangan jagung, dan PTPN IV melihat hal ini sebagai peluang untuk turut serta membangun ketahanan pangan nasional dari daerah. 

"Melalui program TJSL ini, kami ingin mendorong peningkatan produksi jagung lokal, sehingga petani bisa lebih mandiri, produktif, dan pertaniannya berkelanjutan," ujarnya. 

Lebih lanjut ia menambahkan, bahwa dukungan tersebut juga diharapkan mampu menjadi stimulan agar semakin bersemangat dalam mengembangkan sektor pertanian yang selama ini menjadi penopang perekonomian masyarakat desa.

Kegiatan ini turut menjadi bagian dari strategi PTPN IV PalmCo dalam memperluas kontribusi sosial dan ekonomi di berbagai wilayah operasionalnya, sejalan dengan visi perusahaan dalam membangun hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan. 

Sebelumnya, sukses merangkul petani sawit peserta program peremajaan sawit rakyat (PSR) melalui optimalisasi areal tanaman belum menghasilkan dengan skema intercropping atau tanaman sela padi gogo. Sukses dengan program di bawah arahan Holding Perkebunan Nusantara tersebut, PTPN IV Regional III turut menjalin sinergitas dengan Polri membudidayakan jagung pipil di Kabupaten Indragiri Hulu. (don/rel)

16 Lembaga Desak Jokowi Percepat Pengesahan Ranperpres KKS

PATIMPUS.COM - Sebanyak 16 lembaga mendesak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk segera mengesahkan penyempurnaan penilaian Kabupaten Kota Sehat (KKS) melalui Ranperpres KKS, Jakarta, Kamis (6/4/2023).

Desakan itu dilakukan melalui surat oleh 16 lembaga diantaranya Yayasan Pusaka Indonesia (YPI)- Medan, KAKAK- Surakarta, FAKTA Indonesia,  HIMPHA Stikes Bhakti, IYCTC, Pemuda Penggerak,  Ruang Anak Muda- Sumbar, TCSC, IAKMI, Komnas PT, Lentera Anak, YLKI, CISDI, TC Sumut, IYCTC, ISMKMI Semarku Kulon Progo.

Dari rilis yang diterima menyebutkan, desakan percepatan pengesahan Ranperpres KKS berdasarkan pertimbangan bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana terdapat ketentuan peralihan kewenangan kabupaten/kota dan provinsi/pusat yang mengakibatkan Peraturan Bersama Menteri tersebut sudah tidak relevan. 

Perwakilan lembaga YPI, Elisabet Perangin-angin SH mengatakan bahwa beberapa urusan beralih kewenangannya dari kabupaten/kota ke provinsi/pusat mengakibatkan Peraturan Bersama Menteri tersebut sudah tidak relevan lagi pada masa kini.

Selain itu menurutnya, perlunya up-date instrumen penilaian penyelenggaraan KKS yang sudah agar lebih memotivasi daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan kesehatan di daerahnya sesuai standart kesehatan masyarakat yang universal.

"KKS yang penyelenggaraannya melibatkan multi sektor & multi stakeholder baik di tingkat pusat & daerah, sehingga untuk lebih optimalnya dibutuhkan regulasi yang lebih tinggi dari Peraturan Bersama 2 (dua) Menteri," tambah Elisabet.

Dalam pernyataan yang disampaikan belasan lembaga lewat surat tersebu juga menyebutkan mendukung percepatan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). 

Dengan demikian, melihat urgensi dan pentingnya peran Ranperpres KKS dalam memajukan program pembangunan kesehatan daerah di Indonesia. Selain itu juga dengan  mempertimbangkan waktu yang cukup lama (hampir 4 tahun) dalam pembahasan Ranperpres tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, maka 16 lembaga tersebut meminta segera disahkannya Ranperpres Kabupaten Kota Sehat.

"Kita khawatir Presiden lupa sehingga hingga akhir jabatan Raperpres KKS tidak juga disahkan. Makanya dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Sedunia tanggal 7 April, kami mengingatkan kembali Presiden akan komitmen Presiden dalam pembangunan bidang kesehatan," ujar Elisabet lagi.

Selain itu, ke 16 lembaga yang perduli kesehatan masyarakat dan anak-anak ini menyampaikan apresiasi  atas kerja-kerja yang telah dilakukan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri dalam membahas dan menyusun Rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres) tentang Penyelenggaraan

Kabupaten/Kota Sehat (KKS), beserta seluruh instrumen pendukung yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penilaian KKS tersebut nantinya.

Penyelenggaraan KKS di Indonesia selama ini masih menggunakan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor : 1138/Menkes/ PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat, yang tentunya sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan variabel kesehatan masyarakat di masa kini. Sehingga sejak tahun 2020 lalu,

Kemendagri dan Kemenkes telah menyusun Ranperpres tentang Penyelenggaraan

Kabupaten/Kota Sehat.

Pada Pasal 15 Ranperpres KKS tersebut, disebutkan bahwa tatanan KKS terdiri dari tatanan wajib dan tatanan pilihan. Tatanan wajib KKS meliputi 4 bidang, yaitu (a) Pemukiman, sarana dan prasarana umum; (b) Kehidupan masyarakat sehat yang mandiri, ketahanan pangan dan gizi; (c) Pasar; (d) Pendidikan. Sedangkan tatanan pilihan meliputi 6 bidang, yaitu: (a) Kehidupan sosial yang sehat dan penanganan bencana; (b) Transportasi dan tata tertib lalu lintas jalan; (c) Perkantoran dan

perindustrian ; (d) Pariwisata; (e) Rumah ibadah; (f) Kabupaten/kota pintar.

Perubahan ketentuan ini menjadi salah satu poin penting karena ada kewajiban kabupaten/kota untuk memenuhi tatanan wajib KKS terlebih dahulu sebelum melakukan tatanan pilihan. Sedangkan pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor: 1138/Menkes/ PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat,

kabupaten/kota tidak memiliki kewajiban terhadap tatanan tertentu.

Pada Ranperpres KKS ini juga terdapat banyak perubahan dalam instrumen penilaian KKS yang diharapkan dapat menginspirasi dan memotivasi daerah dalam menyusun program pembangunan kesehatan di daerahnya secara lebih komprehensif, modern dan maju menyesuaikan dengan meningkatnya standar kesehatan masyarakat sesuai dengan standar dan nilai kesehatan yang berlaku di seluruh dunia. (don)