‎Ribuan Jamaah Hadiri Haul Tuan Guru Syeikh KH Ali Mas'ud Al Banjari Di Kampung Matfa Langkat

‎LANGKAT (patimpus.com) - Ribuan jamaah dari berbagai daerah di Sumatra menghadiri Peringatan Haul Akbar ke-15 Tuan Guru Syeikh KH Ali Mas'ud Al Banjari, di Kampung Darussalam Matfa Indonesia RT 03 Dusun III Telaga Said, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Rabu (3 Juni 2026). 

‎

‎Haul Tuan Guru ini yang mengusung tema 'Menjalin Silaturahmi Untuk Menguatkan Rasa Persatuan, Persaudaraan Serta Kasih Sayang Kepada Seluruh Ummat,' ini berlangsung meriah, khidmat dan penuh rasa kekeluargaan. 

‎

‎Haul Akbar ini menjadi momen penting untuk mengenang Tuan Guru Syeikh KH Ali Mas'ud Al Banjari dalam perjuangannya menyebarkan ajaran ilmu tauhid.

‎

‎Penerus Tuan Guru Syeikh KH Ali Mas'ud Al Banjari, Tuwan Imam mengatakan kegiatan haul ini menjadi momen penting untuk menjalin silaturahmi untuk menguatkan rasa persatuan.

‎

‎"Saya ucapkan terima kasih banyak kepada tamu undangan yang hadir dari berbagai daerah, kalangan dan berbagai agama, semoga pertemuan kita ini semakin menguatkan silaturahmi, persatuan dan kasih sayang, dan saya berharap semoga ilmu yang telah didapat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat bagi orang yang banyak," ujar Tuwan Imam.

‎

‎Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua PKK Kabupaten Langkat Hj Endang Kurniasih Syah Afandin, Yonif 8 Marinir Pangkalanbrandan Lettu Marinir Cipta Handana, Yonif TP 907 Dewa Shahdan, Ketua KAHMI Sumut H Rusdi Lubis, Pimpinan MTTQ Aby Jumar Ali dan jemaah, Ketua Muslimat NU Kota Medan Hj Tapi Rumondang, DG Suleiman Lions Club Internasional District 307 A2 Indonesia, Ketua Pemuda Muslimin Indonesia-Sumut, Ketua Pewarta Foto Indonesia (PFI) Medan Risky Cahyadi, perwakilan Komunitas Jurnalis Anak Medan Rahmad Suryadi, perwakilan Pondok Pesantren Babur Ridho Rahmatullah Pija, pimpinan Pondok Pesantren Mazila Ustadz M Dahrul, Kodim Langkat dan Kepolisian Polsek Sei Lepan.

‎

‎Kegiatan tersebut ditutup dengan makan bersama dengan seluruh tamu undangan dan ribuan masyarakat yang hadir.  (Soni)

BKKBN Sumut dan Pemkab Langkat Satukan Langkah Tingkatkan Kesehatan Ibu dan Anak

LANGKAT (patimpus.com) - Komitmen memperkuat kesehatan ibu dan anak terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor di Kabupaten Langkat. Hal tersebut terlihat dalam Rapat Koordinasi Program “Sehati Bunda” yang digelar di Ruang Rapat Rumah Dinas Bupati Langkat, Rabu (20/05).

Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam menyatukan langkah antara pemerintah daerah, Kemendukbangga/BKKB, serta mitra pembangunan guna memastikan keberlanjutan program dan memperluas manfaatnya bagi masyarakat.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Dr. Mahyuzar, bersama Bupati Langkat, H Syah Afandin, jajaran Pemerintah Kabupaten Langkat, Population Service International (PSI), serta Yayasan Cipta.

Suasana rapat berlangsung hangat dan penuh semangat kolaborasi, dengan fokus utama pada penguatan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu pasca persalinan, serta keluarga berisiko stunting.

Dalam rapat koordinasi tersebut, berbagai capaian Program Sehati Bunda turut dipaparkan, termasuk tantangan yang masih dihadapi di lapangan serta strategi percepatan intervensi di wilayah prioritas. Program ini dinilai menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung percepatan penurunan stunting sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan keluarga di Kabupaten Langkat.

Kepala Perwakilan BKKBN Sumut, Dr. Mahyuzar, menegaskan bahwa keberhasilan program tidak dapat dicapai hanya oleh satu pihak, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintah dan mitra pembangunan.

“Program Sehati Bunda membutuhkan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak. Mulai dari perangkat daerah, tenaga kesehatan, hingga mitra pembangunan harus bergerak bersama agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal,” ujar Dr. Mahyuzar.

Ia juga menekankan bahwa upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak merupakan investasi penting dalam membangun generasi masa depan yang sehat dan berkualitas. Menurutnya, intervensi yang tepat sejak masa kehamilan hingga pasca persalinan akan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak dan kualitas keluarga di masa mendatang.

“Penanganan stunting tidak hanya berbicara soal anak, tetapi juga tentang kesiapan keluarga, kesehatan ibu, pola pengasuhan, dan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan sejak dini,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Langkat, H. Syah Afandin, SH menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin antara Pemerintah Kabupaten Langkat dengan Kemendukbangga/BKKBN dan seluruh mitra terkait. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung implementasi Program Sehati Bunda agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

“Kami menyambut baik pelaksanaan rapat koordinasi ini sebagai bentuk penguatan sinergi bersama. Pemerintah Kabupaten Langkat berkomitmen mendukung Program Sehati Bunda demi mewujudkan keluarga yang sehat dan berkualitas,” ungkap Syah Afandin.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan kesehatan di daerah. Dengan dukungan bersama, ia optimistis program-program intervensi kesehatan ibu dan anak dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Melalui rapat koordinasi ini, seluruh pihak diharapkan semakin solid dalam menjalankan Program Sehati Bunda, terutama dalam memperluas akses pelayanan kesehatan dan pendampingan bagi keluarga berisiko stunting. Tidak hanya menjadi program layanan kesehatan, Sehati Bunda juga diharapkan mampu menjadi gerakan bersama untuk membangun keluarga yang lebih sehat, kuat, dan sejahtera di Kabupaten Langkat. (don)

Warga Halaban Pertanyakan Koperasi Bentukan PT Putri Hijau

PATIMPUS.COM - Koperasi Jasa Mulia Jaya yang dibentuk pada 2018 dan berperan sebagai mitra perusahaan sekaligus pengelola kebun plasma masyarakat di Kabupaten Langkat menuai sorotan. 

Koperasi ini diduga sarat praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme karena mayoritas pengurusnya berasal dari internal perusahaan mitra, yakni PT Putri Hijau.

Struktur pengurus Koperasi Jasa Mulia Jaya disebut didominasi karyawan perusahaan, mulai dari ketua yang menjabat asisten kebun, sekretaris staf kantor hingga bendahara kepala tata usaha. Sementara anggota dari masyarakat luar kebun hanya sebagian kecil.

Salah seorang pengurus kelompok tani yang enggan disebut namanya menyampaikan kekecewaan karena sekitar 10 butir janji kerjasama pengelolaan kebun plasma belum terealisasi. Kelompok tani beranggotakan 35 orang itu juga menilai pengelolaan plasma tidak transparan.

Informasi yang dihimpun menyebut luas kebun plasma sekitar 22 hektare. Padahal, ketentuan UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang kemudian diperkuat UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Permentan Nomor 18 Tahun 2021 mewajibkan perusahaan perkebunan memfasilitasi kebun masyarakat minimal 20 persen dari luas HGU melalui pola kemitraan inti plasma.

Perwakilan manajemen saat ditemui Kamis (13/2/2026) menyebut perbaikan administrasi menjadi syarat pengajuan perpanjangan HGU dan mengakui luas plasma sekitar 22 hektare.

Terkait ketentuan porsi 20 persen dan teknis kemitraan, pihak perusahaan mengarahkan konfirmasi ke bagian humas. Ketua koperasi belum berhasil dimintai keterangan. (don)

Ahmad Darwis Desak Kejatisu Tuntaskan Dugaan Korupsi Dana KIP Di LLDikti Wilayah ‎

‎PATIMPUS.COM - Menanggapi adanya laporan dari mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Untuk Rakyat (GUNTUR) ke Kejatisu. Anggota (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ahmad Darwis mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) untuk mengusut tuntas dugaan korupsi dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I (LLDikti Wilayah I) Sumut, Sabtu (14/2/2026).

‎

‎Ahmad Darwis menegaskan bahwa kasus ini menyangkut masa depan mahasiswa dari keluarga kurang mampu sehingga harus menjadi prioritas penanganan aparat penegak hukum.

‎

‎“Kasus ini menyangkut masa depan masyarakat miskin. Karena itu, harus menjadi prioritas bagi kejaksaan,” tegasnya.

‎

‎Darwis juga berharap Kejatisu menangani perkara tersebut secara profesional dan transparan. Menurutnya, profesionalisme dapat tercermin dari progres penanganan yang jelas, mulai dari tahap telaah hingga pemanggilan dan pemeriksaan saksi untuk pengumpulan data serta keterangan.

‎

‎“Penuntasan kasus ini ditunggu masyarakat karena menyangkut masa depan generasi muda yang memiliki kemampuan akademik baik, namun secara ekonomi kurang beruntung,” ujarnya.

‎

‎Ahmad Darwis menilai, klarifikasi menyeluruh penting dilakukan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran dalam proses penetapan maupun penyaluran bantuan pendidikan dan Jika ditemukan ketidaksesuaian dengan aturan, maka harus ditindak sesuai ketentuan hukum. Sebaliknya, apabila tidak terbukti, hasilnya juga perlu disampaikan secara terbuka agar tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan.

‎

‎Sebagai mitra kerja pemerintah di bidang pendidikan, Komisi E DPRD Sumut mendorong evaluasi dan pengawasan internal oleh seluruh pemangku kepentingan agar penyaluran KIP Kuliah benar-benar tepat sasaran. 

‎

‎Darwis juga menekankan pentingnya data penerima yang akurat, verifikasi lapangan, sistem digital yang objektif dan terintegrasi, keterbukaan informasi publik, serta pengawasan independen.

‎

‎Sementara itu, dari pihak Kejatisu menyampaikan bahwa laporan yang masuk masih dalam tahap telaah awal oleh tim intelijen untuk mengkaji klasifikasi laporan dan menentukan langkah lanjutan sesuai mekanisme hukum. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, proses penanganan akan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

‎

‎Di sisi lain, Kepala LLDikti Wilayah I, Syaiful Anwar Matondang, memberikan klarifikasi bahwa pihaknya hanya mengusulkan perguruan tinggi yang memenuhi syarat administratif untuk mengikuti program KIP Kuliah. 

‎

‎Persyaratan tersebut meliputi status kampus aktif, memiliki akreditasi institusi dan program studi, tidak dalam pembinaan, serta rutin melaporkan data ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

‎

‎Menurutnya, setelah usulan disampaikan ke pemerintah pusat, proses pencairan bantuan dilakukan langsung oleh pemerintah, yakni pembayaran biaya pendidikan ke rekening yayasan perguruan tinggi dan uang saku ke rekening mahasiswa penerima. 

‎

‎Ia juga menegaskan bahwa LLDikti Wilayah I tidak melakukan pungutan dalam proses tersebut dan setiap perguruan tinggi wajib menandatangani pakta integritas.

‎

‎“Lembaga kami berkomitmen menjalankan tugas secara profesional dan mengajak masyarakat menunggu proses klarifikasi yang sedang berlangsung sebelum mengambil kesimpulan,” ujarnya.

‎

‎Kasus ini menjadi perhatian publik karena program KIP Kuliah dinilai sangat strategis dalam membuka akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Transparansi dan akuntabilitas diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan maupun aparat penegak hukum. (Soni)

Musrenbang Kecamatan Besitang Susun Prioritas Pembangunan RKPD 2027

PATIMPUS.COM - Bupati Langkat yang diwakili Asisten I Setdakab Langkat Drs H Rudi Kinandung MAP, selaku Ketua Tim Musrenbang Kecamatan RKPD 2027, membuka Musrenbang Kecamatan Besitang di Aula Kantor Camat Besitang, Selasa (10/2/2026).

Dalam sambutannya, Rudi Kinandung menyebut Musrenbang menjadi forum penting untuk menyelaraskan rencana pembangunan daerah. Tema RKPD 2027 difokuskan pada penguatan kemandirian daerah melalui peningkatan infrastruktur, ketahanan pangan, dan kualitas sumber daya manusia, sejalan dengan program pengentasan kemiskinan ekstrem dan pemulihan pascabencana.

Empat prioritas utama disampaikan, yaitu pemulihan pascabencana dan ekonomi daerah, pemerataan infrastruktur dan konektivitas, optimalisasi irigasi pertanian, serta peningkatan kapasitas SDM dan daya saing daerah.

Camat Besitang Restra Yudha SIP, menegaskan Musrenbang adalah amanat regulasi tahunan sekaligus peluang bagi desa dan kelurahan mengusulkan program prioritas, meski di tengah efisiensi anggaran.

Kegiatan diisi pemaparan profil rencana pembangunan dan sosial ekonomi desa/kelurahan. Hadir unsur Pemkab Langkat, tim Musrenbang, TNI-Polri, kepala desa dan lurah, tokoh masyarakat, organisasi, serta pers. (raj)