 |
MEDAN (patimpus.com) – Diikuti oleh mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Hima Persis), PD Persis Kota Medan, serta unsur Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan, Diskusi Publik (Sarasehan) Kebangsaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) bersama KH Muhammad Nuh MSP, berjalan khidmat dan penuh dengan pesan ilmu.
Kegiatan sosialisasi kebangsaan yang mengangkat tema 'Memahami Peran, Fungsi dan Kewenangan MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi dan Penjaga Kedaulatan Rakyat' tersebut sukses digelar di Aula Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Pancing, Minggu (8/11/2026) Siang.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Pimpinan Daerah (PD) Persatuan Islam (Persis) Kota Medan, Joko Imawan SPdI MM.
Dalam sambutannya ia menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan kesempatan berharga bagi mahasiswa dan seluruh peserta untuk lebih mengenal lembaga MPR RI.
Menurut Joko, pemahaman mengenai peran dan kewenangan MPR RI sangat penting diketahui oleh masyarakat, khususnya generasi muda perlu memahami sistem ketatanegaraan Indonesia.
Kegiatan Diskusi Kebangsaan tersebut turut menghadirkan Muhammad Sabil sebagai moderator serta Saddan Dintara Lubis SH MH, sebagai pemateri.
Dalam pengantarnya, Saddan Dintara Lubis menyampaikan bahwa untuk memahami MPR RI secara lebih mendalam, diperlukan penjelasan langsung dari pihak yang memiliki pengalaman dan pemahaman mengenai lembaga tersebut.
Saddan juga mengingatkan bahwa sebelum perubahan atau amandemen UUD 1945, MPR RI pernah berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara.
Namun, setelah amandemen konstitusi, terjadi perubahan mendasar terhadap kedudukan dan kewenangan MPR RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Pembahasan juga menyoroti fungsi MPR RI dalam menjaga dan mengawal konstitusi serta memastikan kehidupan berbangsa dan bernegara tetap berjalan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Peserta sarasehan kebangsaan semakin atusias ketika salah satu materi mengenai kewenangan MPR RI dalam melantik Presiden dan Wakil Presiden serta mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui proses pemakzulan (impeachment).
Suasana diskusi pun jadi semakin menarik ketika salah seorang peserta sarasehan kebangsaan yang terdiri dari kalangan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan mengajukan pertanyaan mengenai isu Surat Keterangan (Suket) atau dokumen ijazah Wakil Presiden yang saat ini menjabat.
Salah satu peserta tersebut mempertanyakan bagaimana tanggapan dan sikap anggota MPR RI apabila persoalan terkait ijazah Presiden maupun Wakil Presiden terbukti berkaitan dengan tidak terpenuhinya persyaratan konstitusional.
Dalam sesi diskusi itu, Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, KH Muhammad Nuh MSP, turut menjelaskan mengenai mekanisme pemakzulan serta pentingnya memahami prosedur konstitusional dalam menyikapi persoalan yang berkaitan dengan jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
Menanggapi pertanyaan salah satu peserta tersebut, dijelaskan bahwa apabila terdapat dugaan Presiden atau Wakil Presiden melanggar ketentuan maupun tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, maka penyelesaiannya harus melalui mekanisme konstitusional, termasuk proses pemakzulan atau impeachment apabila memenuhi ketentuan yang berlaku.
Proses tersebut tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena memiliki tahapan, prosedur, serta mekanisme hukum yang panjang sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Penjelasan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam diskusi, sekaligus memberikan pemahaman kepada peserta bahwa persoalan yang menyangkut jabatan Presiden dan Wakil Presiden harus diselesaikan berdasarkan hukum dan konstitusi, bukan semata-mata berdasarkan opini maupun tekanan publik.
Melalui kegiatan sarasehan kebangsaan ini, diharapkan generasi muda semakin memahami sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya kedudukan, fungsi, dan kewenangan MPR RI sebagai lembaga negara yang memiliki peran penting dalam menjaga konstitusi dan kehidupan demokrasi di Indonesia.
Pada sesi terakhir kegiatan, M Nuh sapaan akrab KH Muhammad Nuh, menyerahkan plakat kepada Saddan Dintara Lubis SH MH, sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan atas partisipasinya dalam kegiatan sosialisasi kebangsaan tersebut.
Penyerahan plakat berlangsung di hadapan para peserta yang hadir dan menjadi bagian dari rangkaian penutup kegiatan.
Kegiatan kemudian ditutup dengan harapan agar pemahaman mengenai peran dan kewenangan MPR RI semakin diketahui luas oleh masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. (Soni)
» Thanks for reading: Sarasehan Kebangsaan Peran, Fungsi Dan Kewenangan MPR RI, M Nuh Beri Pemahaman Terkait Pertanyaan Mahasiswa 