Massa KOMBAT Dukung Surya Paloh Dan Tegaskan Kekecewaan Terkait Pemberitaan Tempo

‎PATIMPUS.COM - Sebagai bentuk respons kekecewaan atas polemik visual pada sampul majalah Tempo yang menampilkan sosok Surya Paloh, ribuan massa yang tergabung dalam Komando Bela Tanah Air (KOMBAT) Restorasi Indonesia Sumatera Utara (Sumut) melakukan aksi damai dipusat Kota Medan, Lapangan Merdeka Medan pada Kamis (16/4/2026).

‎

‎Sebelum berorasi menyampaikan aspirasi damainya didepan Posbloc, massa aksi KOMBAT melakukan longmarch disepanjang pinggiran Lapangan Merdeka Medan dengan membentangkan spanduk bertuliskan dukungan kepada Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan mengkritik cover serta isi Majalah Tempo edisi 13-19 April 2026 yang berjudul 'Nasdem Indonesia Raya TBK'.

‎

‎Dalam orasinya, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) KOMBAT Sumut Ricky Anthony yang diwakili Ketua Ketua Harian DPW KOMBAT Sumut, Andika Sitepu menyatakan keberatannya atas pemberitaan majalah Tempo yang mendiskreditkan Surya Paloh.

‎

‎"Yang saya hormati masyarakat Kota Medan, dan teman-teman media pers. Izinkanlah saya menyampaikan orasi mewakili Ketua DPW KOMBAT Sumut Bapak Ricky Anthony. Beliau tidak dapat hadir dikarenakan adanya tugas dan wewenang demi bangsa dan masyarakat. Hari ini kami kembali menyampaikan keberatan kami atas pemberitaan Tempo yang mendiskreditkan bapak Surya Paloh," ungkap Andika melalui mobil komando.

‎

‎Andika menambahkan KOMBAT dan NasDem sangat menghormati kebebasan pers, karena Surya Paloh juga merupakan tokoh pers di negeri ini. Namun apa yang dituliskan Majalah Tempo dalam edisi itu, menurutnya, tidak benar dan sepihak.

‎

‎"Kita hormat sama media, kita sangat menghargai media dan kita butuh media. Media yang memberikan pendidikan, pemberitaan yang benar sesuai dengan profesionalisme kode etik jurnalistik bukan pemberitaan yang bohong bukan pemberitaan yang hoax sehingga akan terjadinya kesalahpahaman," jelas Andika.

‎

‎Andika juga menyampaikan kekecewaannya terhadap pemberitaan majalah Tempo, menurutnya lagi selain cover, salah satu yang menjadi keberatan KOMBAT adalah isi berita.

‎

‎"Karena dalam berita itu digambarkan seolah-olah Bapak Surya Paloh sudah tidak mampu lagi memimpin Partai NasDem. Seolah-olah Bapak Surya Paloh sudah jatuh bangkrut sehingga harus menjual partai ini atau bergabung ke partai lain," jelas Andika.

‎

‎Sementara itu, Ketua DPD KOMBAT Kota Medan, Samsir Pohan yang turut menyampaikan orasinya menyatakan aspirasinya.

‎

‎"Kenapa kita hadir hari ini, kenapa kita berdiri panas-panas hari ini. Sebagai kader Kombat sebagai kombatan, kita marah, kita terpanggil karena orang yang kita cintai, inspirator kita bapak Surya paloh dihinakan, direndahkan oleh majalah tempo yang selama ini kita percayai," tegas Samsir.

‎

‎Hal senada juga disampaikan oleh orator lainnya, Taufiq Hidayat Tanjung. Ia menegaskan, KOMBAT akan tetap pada sikap tegas untuk membela Surya Paloh. 

‎

‎Menurut Taufiq, Karikatur yang dimuat oleh Tempo sangat merendahkan martabat sosok pendiri sekaligus Ketua Umum Partai Nasdem, dan juga tokoh pers negeri.

‎

‎"Hari ini kita hadir untuk membela bapak Surya Paloh yang belakangan diserang martabatnya oleh Majalah Tempo. Surya Paloh telah banyak berbuat kepada bangsa, baik sebagai tokoh pers maupun politisi. Surya Paloh tidak pantas diberlakukan seperti itu, apalagi jika datanya tidak valid," ungkap Taufiq.

‎

‎Salah satu massa aksi, M. Yamin Nasution menyatakan Kader KOMBAT Sumatera Utara menyampaikan sikapnya melalui aspirasi aksi damai, tertib dan mengedepankan penyampaian secara konstitusional secara terbuka sebagai bentuk solidaritas terhadap Surya Paloh yang merupakan figur publik dan tokoh nasional.

‎

‎“Hari ini, Kami ingin menyampaikan sikap secara terbuka, namun tetap menjaga ketertiban dan keamanan di lokasi aksi. Ini adalah aksi damai sebagai bentuk keberatan atas pemberitaan yang kami nilai tidak pantas dan tidak berimbang,” jelas M. Yamin Nasution yang juga merupakan Ketua DPC KOMBAT Medan Maimun.

‎

‎Pantauan awak media, massa KOMBAT yang turun dalam aksi damai tersebut berasal dari berbagai daerah Sumatera Utara seperti Langkat, Deli Serdang dan Kota Medan. (Soni)

Fraksi Perindo Dorong Fleksibilitas Anggaran Kesehatan Hingga Penguatan Status Puskesmas

PATIMPUS.COM - Fraksi Partai Persatuan Indonesia (Perindo) DPRD Kota Medan menyampaikan sejumlah rekomendasi penting dalam sidang paripurna pembahasan Ranperda perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan.

Melalui juru bicaranya, T Bahrumsyah, Fraksi Perindo menyoroti kebijakan anggaran kesehatan daerah yang dinilai perlu disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat.

Fraksi Perindo menilai, kebijakan pemerintah pusat yang tidak lagi mewajibkan alokasi minimal 10 persen anggaran kesehatan di luar gaji dalam APBD harus dimanfaatkan secara bijak oleh pemerintah daerah.

Menurutnya, penganggaran sektor kesehatan ke depan sebaiknya lebih fleksibel, berbasis kinerja, kebutuhan, dan fokus pada pelayanan dasar masyarakat.

“Pengelolaan anggaran harus diarahkan pada peningkatan kualitas layanan kesehatan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Bahrumsyah, Senin 6 April 2026

Selain itu, Fraksi Perindo juga menekankan pentingnya penguatan peran Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan.

Mereka meminta Pemerintah Kota Medan memastikan seluruh Puskesmas berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dengan status tersebut, Puskesmas dapat lebih leluasa mengelola keuangan secara mandiri.

Melalui skema BLUD, Puskesmas dapat langsung menggunakan pendapatan dari BPJS Kesehatan maupun retribusi layanan untuk kebutuhan operasional tanpa terhambat mekanisme birokrasi yang kaku.

“Kondisi ini akan memungkinkan Puskesmas meningkatkan kualitas layanan secara optimal, termasuk dalam pengelolaan SDM dan pengadaan alat kesehatan,” jelasnya.

Fraksi Perindo juga meminta Pemerintah Kota Medan melakukan evaluasi terhadap tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Perda Kota Medan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Mengacu pada ketentuan yang memperbolehkan evaluasi tarif setiap tiga tahun, Fraksi Perindo menilai penyesuaian perlu dilakukan berdasarkan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat saat ini.

Dalam kesempatan itu, Fraksi Perindo turut menyoroti belum optimalnya pelayanan di RSUD Bachtiar Djafar.

Rumah sakit tersebut dinilai masih kekurangan tenaga dokter spesialis, sehingga pelayanan kepada masyarakat belum berjalan maksimal.

Fraksi Perindo mendorong Pemerintah Kota Medan untuk mengambil langkah konkret, salah satunya dengan menyusun regulasi terkait penambahan insentif atau penghasilan bagi dokter spesialis.

“Langkah ini penting agar kebutuhan tenaga medis, khususnya dokter spesialis, dapat terpenuhi dan pelayanan rumah sakit bisa berjalan optimal,” tegas Bahrumsyah.

Saat ini, dari kapasitas sekitar 100 tempat tidur yang tersedia, tingkat keterisian rumah sakit tersebut masih tergolong rendah akibat keterbatasan tenaga medis.

Menutup pandangannya, Fraksi Perindo berharap pembahasan Ranperda perubahan sistem kesehatan ini dapat dilakukan secara komprehensif dan menghasilkan kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kota Medan.

Fraksi Perindo menegaskan komitmen untuk terus mengawal pembahasan regulasi tersebut agar benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. (rel)

Dialog Multipihak Dorong Pemulihan Lanskap Aceh dan Sumatra Utara Pascabencana

PATIMPUS.COM - Perubahan tutupan hutan dan lahan pascabencana menjadi tantangan penting dalam upaya pemulihan wilayah terdampak di Aceh dan Sumatra Utara. 

Untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjawab tantangan tersebut, Coalition for Sustainable Livelihoods (CSL) menggelar Dialog Multipihak bertajuk “Wajah Baru Tutupan Hutan dan Lahan Pascabencana: Menuju Pemulihan Lanskap di Aceh dan Sumatra Utara.” 

Dialog ini mempertemukan pemerintah, peneliti, sektor swasta, dan mitra pembangunan untuk membahas dinamika perubahan lanskap setelah bencana sekaligus memperkuat kolaborasi dalam mendukung pemulihan ekosistem dan penghidupan masyarakat.

“Dialog ini menjadi ruang penting untuk mempertemukan berbagai pihak di Sumatra Utara dan Aceh dalam berbagi data, pengetahuan, dan pengalaman terkait perubahan lanskap pascabencana. Melalui kolaborasi multipihak, kita dapat mendorong upaya pemulihan yang lebih terarah dan berkelanjutan,” ujar Edward Manihuruk, Lead CSL.

Dalam diskusi panel yang dimulai oleh Hunggul Yudono Setio Hadi Nugroho dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), pentingnya data dalam mendukung proses pemulihan pascabencana ditekankan. 

Menurutnya, berbagai pihak telah mengumpulkan data mengenai kondisi wilayah terdampak, yang perlu dimanfaatkan secara optimal untuk memahami dinamika perubahan lanskap serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pemulihan.

“Data menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan dan implementasi solusi pascabencana. Karena itu, penting untuk membangun sistem pemantauan hidrologi dan kebencanaan yang akurat, cepat, dan inklusif agar dapat mendukung mitigasi risiko serta pengambilan keputusan yang adaptif,” ujarnya. 

Ia juga menambahkan bahwa BRIN terus melakukan pemantauan, analisis, serta mengembangkan inovasi teknologi untuk membantu mendeteksi dan memitigasi potensi bencana di masa depan.

Perubahan lanskap juga berdampak langsung terhadap kondisi ekosistem dan keanekaragaman hayati. 

M Yakob Ishadamy, Direktur Yayasan Ekosistem Lestari, menyoroti bahwa tekanan terhadap tutupan hutan di Aceh berkontribusi pada meningkatnya risiko kehilangan biodiversitas sekaligus memperbesar kerentanan terhadap bencana di masa depan apabila tidak diikuti dengan upaya pemulihan yang tepat.

Sementara itu, dari perspektif regional Sumatra Utara, Jeri Imansyah, Sundaland Program Director Konservasi Indonesia menekankan bahwa perubahan lanskap perlu dipahami secara menyeluruh agar dapat menjadi dasar dalam memperkuat pengelolaan hutan dan lahan yang lebih berkelanjutan dan tetap mendukung penghidupan masyarakat.

“Perubahan tutupan hutan dan lanskap tidak hanya berkaitan dengan isu lingkungan, tetapi juga berpengaruh terhadap ketahanan wilayah dan keberlanjutan penghidupan masyarakat. Karena itu, pemulihan pascabencana perlu dilihat sebagai momentum untuk memperkuat praktik pengelolaan lanskap yang lebih bertanggung jawab dan berketahanan iklim,” jelas Jeri.

Dialog ini juga menghadirkan perspektif sektor swasta mengenai respons terhadap dampak bencana. Sugihartana H.S. dari PT Socfin Indonesia menyampaikan bahwa perusahaan di Aceh turut mengembangkan berbagai strategi adaptasi untuk menjaga keberlanjutan operasional sekaligus mendukung petani kecil yang menjadi bagian dari ekosistem produksi.

“Kejadian bencana menjadi pengingat penting bagi sektor usaha untuk memperkuat praktik pengelolaan lahan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap risiko. Kolaborasi dengan berbagai pihak sangat penting untuk memastikan pengelolaan lanskap yang lebih tangguh sekaligus mendukung keberlanjutan produksi,” ujar Sugihartana. 

Dari sisi pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatra Utara menilai forum ini memberikan ruang penting untuk memperkaya perspektif dalam implementasi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), sekaligus membuka peluang kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ketahanan wilayah.

Melalui pertukaran perspektif tersebut, dialog ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman bersama mengenai dinamika perubahan lanskap pascabencana sekaligus mendorong tindak lanjut kolaboratif dalam mendukung pemulihan hutan, daerah aliran sungai, serta lahan pertanian dan perkebunan secara berkelanjutan.

CSL berharap dialog ini dapat memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam membangun lanskap yang lebih tangguh bencana sekaligus sekaligus mendukung penghidupan masyarakat yang berkelanjutan di Aceh dan Sumatra Utara. (rel/don)

Pemko Medan Turunkan Tarif Parkir, Kereta Rp2.000

PATIMPUS.COM - Pemko Medan resmi melakukan menurunkan atau penyesuaian tarif retribusi parkir untuk kendaraan roda dua dan roda empat melalui Peraturan Walikota (Perwal) terbaru nomor 9 Tahun 2026 tentang peninjauan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. 

Kebijakan ini diambil sebagai bentuk peningkatan pelayanan sekaligus stimulus ekonomi bagi masyarakat.

Hal ini disampaikan langsung Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat doorstop dengan Wartawan di Balaikota, Rabu (25/2/26).

Dijelaskan Rico Waas, dalam kebijakan baru tersebut, tarif parkir sepeda motor yang sebelumnya Rp3.000 diturunkan menjadi Rp2.000. Sementara tarif parkir mobil yang sebelumnya Rp5.000 kini menjadi Rp4.000.

Menurut Rico Waas Penyesuaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat serta kebutuhan akan layanan parkir yang lebih tertib dan terstandarisasi. 

"Pemko Medan menilai kebijakan ini dapat membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat sekaligus menciptakan sistem perparkiran yang lebih baik," jelas Rico Waas didampingi Asisten Ekbang Citra Effendi Capah, Asisten Umum Laksamana Putra Siregar, Aspemsos Muhammad Sofyan dan Plt Kadis Perhubungan, Suriono serta Kadis Kominfo Arrahmaan Pane.

Selain penyesuaian tarif, lanjut Rico Waas, Pemko Medan juga menerapkan sistem pembayaran parkir secara manual (tunai) dan digital melalui QRIS atau metode non-tunai. Langkah ini bertujuan meningkatkan transparansi dan mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran.

"Untuk memastikan sistem berjalan optimal, akan dibentuk satuan tugas (Satgas) khusus yang bertugas mengawasi penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum. Penindakan terhadap juru parkir (jukir) liar juga akan terus dilakukan secara tegas seperti yang telah dilakukan Tim Cakrawala," ujar Rico Waas.

Menurut Rico Waas, nantinya ke depan, setiap jukir resmi wajib menggunakan atribut standar berupa rompi khusus serta jukir akan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Dinas Perhubungan. Pelatihan tersebut mencakup etika pelayanan, pemahaman marka parkir, serta tata cara berinteraksi yang sopan dengan masyarakat.

"Pelatihan ini nantinya akan menjadi salah satu syarat untuk menjadi jukir. Pelatihan tersebut mencakup etika pelayanan, pemahaman marka parkir, serta tata cara berinteraksi yang sopan. Hal ini agar tidak ada lagi jukir yang kurang melayani dan dianggap kasar," kata Rico Waas.

Selain itu, Rico Waas menyampaikan jukir juga diwajibkan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat pernyataan resmi. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan parkir di Kota Medan.

"Jukir harus bebas narkoba, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bebas narkoba resmi," papar Rico Waas.

Selanjutnya Rico Waas berharap kebijakan baru ini dapat membawa dampak positif, baik dari sisi pelayanan publik maupun dukungan terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Meski membutuhkan masa penyesuaian, pemerintah optimistis pembenahan sistem perparkiran ini akan berjalan baik dengan dukungan masyarakat dan media.

"Melalui Perwal baru ini, Pemko Medan berkomitmen menghadirkan sistem parkir yang lebih tertib, transparan, dan berpihak kepada masyarakat", sebut Rico Waas sembari Pemko Medan melalui Dinas Perhubungan akan melakukan sosialisasi terkait Perwal tersebut. (don)

Rico Waas Kunjungi Rumah Tokoh Tionghoa Sumut

PATIMPUS.COM - Dalam rangka perayaan Imlek 2577, Walikota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas didampingi Istri Ny Airin Rico Waas mengunjungi rumah tokoh Tionghoa Sumut yang juga Pemilik Harian Analisa, Supandi Kusuma, di Komplek Grand Polonia Medan, Selasa (17/2/26).

Kunjungan tersebut menjadi momentum silaturahmi yang hangat sekaligus mempererat hubungan antara pemerintah daerah dengan tokoh masyarakat.

Kedatangan Rico Waas dan Istri yang juga Ketua TP PKK Kota Medan disambut langsung oleh Supandi Kusuma beserta keluarga. Nuansa khas Imlek dengan dekorasi merah dan ornamen tradisional menambah semarak suasana, mencerminkan harapan dan semangat baru di tahun yang baru.

Suasana hangat dan kekeluargaan begitu terasa dalam silaturahmi ini. Rico Waas tampak berbincang akrab dengan tuan rumah serta para tamu yang hadir.

Dalam kesempatan itu, Rico Waas menyampaikan apresiasinya terhadap kontribusi Harian Analisa yang selama ini konsisten menjadi referensi informasi masyarakat Sumatera Utara.

“Media memiliki peran penting dalam membangun peradaban dan demokrasi. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kami membutuhkan media sebagai mitra strategis untuk menyampaikan informasi yang akurat dan membangun optimisme publik,” kata Rico Waas.

Dalam suasana santai tersebut, Rico Waas juga bercerita mengenai perkembangan pembangunan Kota Medan. Ia menyampaikan bahwa revitalisasi sejumlah puskesmas terus dilakukan agar pelayanan kesehatan masyarakat semakin optimal. Selain itu, pembenahan dan peningkatan fasilitas di RSUD Pirngadi juga tengah berjalan untuk memberikan layanan yang lebih baik bagi warga.

Tidak hanya sektor kesehatan, Rico Waas turut menyinggung perbaikan trotoar dan penataan pohon di sejumlah ruas jalan sebagai bagian dari upaya mempercantik wajah Kota Medan sekaligus menghadirkan ruang publik yang lebih nyaman bagi masyarakat.

Di sela-sela perbincangan, Walikota Medan tampak menikmati berbagai hidangan dan cemilan khas Imlek yang disajikan tuan rumah, menambah kehangatan suasana kebersamaan.

Ia juga menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru Imlek 2577 kepada seluruh masyarakat Tionghoa yang merayakan, seraya berharap perayaan tahun ini membawa keberuntungan, kesehatan, dan kemajuan bagi seluruh warga Kota Medan.

Sementara itu, Supandi Kusuma yang juga Master Wushu mengapresiasi kehadiran Walikota Medan dan istri di kediamannya dalam perayaan Imlek tersebut. Dirinya berharap silaturahmi yang terjalin semakin memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan media dalam mendukung pembangunan daerah.

Kunjungan ini tidak sekadar menjadi bagian dari tradisi perayaan, tetapi juga simbol toleransi dan kebersamaan di tengah keberagaman Kota Medan. (rel)