PATIMPUS.COM - Maraknya bangunan tanpa Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) di Kota Medan tentu telah merugikan Pemerintah Kota Medan dari sektor Pendapatan Asli Daerah.
Seperti pembangunan rumah tempat tinggal sebanyak 9 unit di Jalan Brigjend Katamso, Gang Bunga, Lingkungan 2, Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan. Meski pun SIMB nya sudah kadaluarsa, pihak pengembang tetap melanjutkan pembangunannya.
Berdasarkan SIMB yang mereka miliki, tertera izinnya tertanggal 11 Juni 2003, atas nama Soeganda Kusuma, warga Jalan Wahidin, dengan jumlah unit 10 pintu berlantai dua.
"Itu sudah illegal. Kami dari Komisi IV DPRD Medan, mendesak Pemko Medan, melalui Dinas Perkim dan Tata Ruang dan Satpol PP untuk membongkar bangunan itu," tegas Hendra DS, Rabu (5/5) di Medan.
Pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil dinas terkait dan juga pihak developer yang dengan berani melakukan pembangunan rumah tanpa izin.
Sementara di lokasi pembangunan, tidak terlihat plank SIMB. Menurut seorang mandor, bernama Ijon, mengatakan papan plank SIMB nya sejak mereka mulai bekerja awal bulan April 2021, sudah tidak ada.
"Proyeknya ini sudah lama berhenti. Kami hanya melanjutkannya saja," ujar warga Hamparan Perak ini, kepada wartawan, kemarin.
Sebelumnya Sekretaris Dinas Pelayanan Satu Pintu Pemko Medan, Drs Ahmad Basaruddin ketika dikonfirmasi di ruangannya, Senin (3/5), mengatakan, proyek pembangunan rumah di Jalan Brigjend Katamso, Gang Bunga, Kelurahan Sei Mati, Medan Maimun, jelas telah melanggar dan harus dibongkar.
"Jika dia menggunakan izin tahun 2003, izinnya itu sudah kadaluarsa. Kecuali kalau dia sudah membangun 5 pintu, kemudian berhenti dikarenakan kurangnya dana, maka dia bisa mengajukan perpanjangan izin untuk melanjutkan sisa pembangunannya lagi. Mengenai perizinnya coba tanyakannkepada Dinas Perkim dan Tata Ruang," sebut Ahmad Basaruddin.
Sedangkan Kabid Pengawas Dinas Perkim dan Tata Ruang, Ade Cahyadi, mengaku tidak memgetahui adamya pembangunan rumah illegal di Jalan Brigjend Katamso, Gang Bunga, Kelurahan Sei Mati, Medan Maimun.
Pihaknya berjanji akan turun ke lokasi untuk mengecek laporan tersebut. Jika ditemukan adanya penyimpangan, pihaknya akan melakukan penindakan. "Besok kami cek ke lokasi," katanya.
Sementara Lurah Kelurahan Sei Mati, Fahrur Rozi, mengaku tidak mengetahui adanya pembangunan rumah tanpa izin atau izin yang menyalah di wilayahnya.
"Coba nanti kami cek jika memang tak ada izin. Tapi soal perizinan itu bukan kami yang mengeluarkan," imbuhnya.
Sementara, Legirin, pengawas proyek perumahan tersebut yang sebelumnya tak menjawab konfirmasi wartawan, mengaku saat itu sedang berada di luar kota.
"Di luar kota aku Bang. Aku sekarang di lokasi. Kemarilah, jumpa kita," ujarnya. (don)
Tidak ada komentar:
Write Berikan komentar anda