RSU Muhammadiyah Medan Ungkap Dugaan Malapraktek Pasien Miom

MEDAN (patimpus.com) - Dugaan malapraktek terhadap pasien Mimi Maisyarah (48) terungkap setelah pihak RSU Muhammadiyah Medan membeberkan kronologis diagnosis hingga operasi.

Manajemen rumah sakit menegaskan seluruh tindakan medis telah melalui proses edukasi, persetujuan, serta tahapan sesuai prosedur.

Kepala Bagian Umum dan SDM RSU Muhammadiyah Medan, Ibrahim Nainggolan, menjelaskan pasien pertama kali datang pada Januari 2026 dengan keluhan yang mengarah pada miom. Saat itu, pasien disebut telah menyampaikan dugaan penyakitnya sebelum dilakukan pemeriksaan oleh dokter.

“Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh, dokter menjelaskan bahwa kondisi pasien merupakan miom dengan tingkat tertentu yang memerlukan tindakan operasi, termasuk kemungkinan pengangkatan rahim,” ujarnya, Rabu (22/4).

Pada kunjungan awal tersebut, pasien dan keluarga belum bersedia menjalani operasi dan memilih pulang untuk berdiskusi lebih lanjut.

Sekitar satu bulan kemudian, pasien kembali dengan keluhan yang semakin memburuk. Setelah pemeriksaan ulang dan penjelasan kembali dari tim medis, pasien dan keluarga akhirnya menyetujui tindakan operasi.

“Persetujuan tindakan medis ditandatangani oleh pihak keluarga setelah melalui proses pertimbangan. Operasi kemudian dijadwalkan dan dipersiapkan pada Februari,” jelas Ibrahim.

Ia menegaskan, keputusan tindakan medis tidak dilakukan secara tiba-tiba, melainkan melalui rentang waktu yang cukup panjang agar keluarga dapat memahami dan mempertimbangkan langkah yang diambil.

“Tindakan ini bukan seketika. Dari awal sudah dijelaskan, namun sempat ditolak. Setelah satu bulan, barulah keluarga menyetujui dan menandatangani persetujuan,” tambahnya.

Menanggapi isu kurangnya edukasi kepada pasien, pihak rumah sakit membantah tudingan tersebut. Menurut Ibrahim, informasi mengenai kondisi miom, termasuk kemungkinan dampaknya terhadap rahim, telah disampaikan sejak awal.

Ia juga menjelaskan bahwa secara medis terdapat berbagai kondisi miom, mulai dari yang berdiri sendiri hingga yang telah memengaruhi dinding rahim. Dalam kondisi tertentu, hal tersebut dapat memerlukan tindakan pengangkatan rahim.

Selain itu, ia mengungkapkan adanya dinamika dalam penanganan pasien. Pada suatu kesempatan, pasien sempat dibawa kembali ke rumah sakit dalam kondisi yang disebut membutuhkan penanganan segera. Namun, tindakan medis tidak dapat dilakukan karena adanya penolakan dari pihak keluarga.

“Kami sudah siapkan penanganan di UGD, tetapi keluarga menolak dilakukan tindakan medis, sehingga pasien dibawa pulang,” jelasnya.

RSU Muhammadiyah Medan juga menyatakan telah membuka ruang komunikasi dengan keluarga pasien, termasuk melalui pertemuan yang melibatkan kuasa hukum dan pihak kepolisian guna menjaga kondusifitas pelayanan.

Terkait somasi yang dilayangkan pihak keluarga, manajemen rumah sakit menyatakan masih mempelajari isi dan substansinya sebelum memberikan tanggapan resmi.

“Yang utama bagi kami adalah memastikan kondisi pasien. Untuk somasi, tentu kami butuh waktu untuk memahami secara utuh sebelum memberikan jawaban,” tegasnya.

Dalam hal rujukan, pihak rumah sakit mengaku telah menyarankan pasien dirujuk ke sejumlah fasilitas kesehatan, seperti RS Murni Teguh dan RSUP Adam Malik. Namun, keluarga disebut memilih untuk dirujuk ke RSU Haji Medan dengan pertimbangan jarak yang lebih dekat.

Sementara itu, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sebelumnya sudah  menurunkan tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait dugaan malpraktik tersebut begitu juga dengan Dinkes Medan serta Organisasi Profesi Kesehatan salah satunya Ikatan Dokter Indonesia (IDI) serta Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI).

Kasus ini hingga kini masih dalam proses penelusuran lebih lanjut oleh pihak terkait dimana RS masih mengumpulkan informasi atas apa yang telah terjadi. (don)

Kemendukbangga/BKKBN Sumut Bersama Ombudsman Sumut Perkuat Pengawasan Transparansi

MEDAN (patimpus.com) - Dalam rangka menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ BKKBN terkait Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara melaksanakan audiensi bersama Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara.

Kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antar lembaga, khususnya dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Audiensi ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Dr. Fatmawati, ST., M.Eng dan tim kerja Kemendukbangga/BKKBN Sumut. Dalam audiensi yang dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Herdensi, S.Sos., M.SP ini, kedua belah pihak berdiskusi mengenai berbagai aspek pengawasan pelayanan publik, termasuk upaya pencegahan maladministrasi, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan sistem pengaduan masyarakat. Selain itu, dibahas pula pentingnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap lini pelayanan.

Melalui audiensi ini, diharapkan terjalin kolaborasi yang lebih erat antara Kemendukbangga/BKKBN Sumut dan Ombudsman RI Perwakilan Sumut, khususnya dalam mendukung terciptanya pelayanan publik yang prima dan berintegritas. Kemendukbangga/BKKBN Sumut berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan inovasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan yang diberikan. (don)

Komisi II DPRD Medan Tegaskan Direktur RS Pirngadi Naikkan Honor Dokter Spesialis

PATIMPUS.COM - Karena sudah menjadi Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) bukan UPT Dinas Kesehatan, RSUD dr Pirngadi Medan harua mandiri mengelola keuangan sediri.

Hal itu ditegaskan Anggota DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung kepada  Plt Direktur Rumah Sakit (RS) Pirngadi Medan dr Mardohar Tambunan.

"Kalau sudah BLUD harus bisa mandiri menghasilkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Jangan berharap lagi bantuan dari APBD menutupi biaya belanja," ujar Henry Jhon Hutagalung, saat rapat evaluasi triwulan I TA 2026 realisasi capaian kerja pihak RS Pirngadi Medan bersama Komisi II selaku konterpart di gedung DPRD Medan, Selasa (15/4/2026). 

Rapat dipimpin Ketua Komisi Kasman bin Marasakti bersama Wakil Ketua Komisi Modesta Marpaung, didampingi anggota komisi Henry Jhon Hutagalung, Lily MBA, Binsar Simarmata dan dr Ade Taufiq.

Sebelumnya, diawal rapat, Plt Dirut RS Pirngadi Medan Mardohar Tambunan, telah memaparkan  kondisi RS yang belum mampu bersaing dengan beberapa pihak RS swasta di Kota Medan. Bahkan pendapatan asli belum mampu menutupi belanja. Sehingga terjadi besaran belanja dengan selisih pendapatan sebesar Rp 5 Miliar.

Mendapat keterangan itu, pantas saja salah satu anggota komisi Henry Jhon mempertanyakan hal kejanggalan dimaksud. "Kalau seperti itu keadaannya, lalu dari mana pihak manajemen menutupi selisih besaran belanja kekurangan Rp 5 Miliar," tanya Henry.

Mendengar pertanyaan Henry Jhon, paparan Mardohar berhenti sejenak  dan melanjutkan kembali. Dengan penuh kehati hatian, Mardohar melanjutkan paparan dengan menjawab, bahwa kekurangan Rp 5 M ditutupi dari APBD Pemko Medan. 

Mendapat jawaban itu, tentu saja Henry Jhon sedikit kaget. "Nah, ini yang menjadi masalah, kalau sudah status BLUD harus bisa mandiri kelola keuangan dan patut dipertanyakan apa sudah benar aliran dananya dan melalui audit," ungkapnya.

Dari paparan Mardohar, terungkap pemakaian  BOR dari sekitar 500 bed hanya mencapai 50 persen. "Kondisi ini patut kita prihatin. Dimana, saat ini seluruh RS swasta selalu kamar penoh. Konon RS Pirngadi kekurangan pasien. Maka harus disikapi serius untuk pembenahan," terangnya. 

Untuk itu Henry Jhon mendesak Dirut RS Pirngadi Mardohar Tambunan harus memperbaiki total kinerjanya dengan profesional. Begitu juga soal rujukan pasen dari Puskesmas diwajibkan prioritas ke RS milik Pemko Medan yakni Pirngadi dan Bachtiar Djafar. 

Selain itu, Henry Jhon menyarankan kepada Walikota Medan supaya meningkatkan gaji dokter spesialis yang ada di RS Pirngadi Medan. Hal itu perlu dilakukan guna merangsang minat para dokter betah mengabdi dan menjalankan tugas kamanusiaan di  Pirngadi. (don)

Jawab Kebutuhan Peserta, Direksi Baru BPJS Kesehatan Beberkan 8 Program Andalan

PATIMPUS.COM – Kebutuhan peserta Program JKN untuk mendapat respons yang cepat dan solutif saat mengalami kendala di lapangan, mendapat perhatian khusus dari jajaran Direksi BPJS Kesehatan periode 2026-2031. 

Komitmen ini dibuktikan dengan diluncurkannya 8 Program Quick Wins yang ditargetkan tuntas terlaksana dalam 100 hari kerja pertama Direksi BPJS Kesehatan baru. 

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito menjelaskan bahwa Quick Wins ini terdiri atas 4 Program Customer Centric dan 4 Program Collaborative.  

“Program Customer Centric kami kembangkan secara khusus untuk mengakomodir kebutuhan fundamental peserta JKN yang dirumuskan dengan menjaring aspirasi masyarakat. Harapan masyarakat sama, yaitu bisa direspons dengan cepat dan solutif apabila mereka menemui masalah saat mengakses layanan administrasi atau layanan kesehatan. Secara paralel, Program Collaborative juga dijalankan untuk memperluas jangkauan layanan terintegrasi, sehingga melibatkan sinergi dengan berbagai stakeholders dalam implementasinya,” jelas Pujo pada Rabu (15/04). 

Adapun 4 Program Customer Centric tersebut meliputi 1) Respons Cepat Solutif, 2) Iuran Kuat, 3) Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) Muda, dan 4) Eliminasi Inefisiensi. 

Langkah Respon Cepat Solutif difokuskan untuk menangani keluhan peserta JKN terhadap pelayanan BPJS Kesehatan atau mitranya, sekaligus meningkatkan jangkauan komunikasi hingga ke pedesaan.  

“Quick Wins ini juga merupakan wujud komitmen kami dalam mendukung salah satu poin asta cita Presiden Prabowo, yakni memperkuat pembangunan SDM yang salah satunya melalui kesehatan. Program JKN sudah memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia, ada banyak orang yang sudah merasakan manfaat kehadirannya. Oleh karena itu, kami mohon dukungan segenap pihak untuk bersama-sama mengawal Program JKN ini supaya bisa berjalan semakin baik lagi,” ujar Pujo usai acara Launcing PANDAWA 24 Jam dan Quick Wins 100 Hari Kerja Pertama tersebut. 

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto menambahkan bahwa salah satu inovasi yang dikembangkan dalam Quick Wins Respons Cepat Solutif adalah Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA) 24 jam. 

Jika dahulu peserta JKN hanya bisa mengakses PANDAWA pada 08.00 -17.00 waktu setempat, maka kini masyarakat bisa mengakses PANDAWA dengan chat ke nomor Whatsapp 08118165165 selama 24 jam penuh. 

“Di samping layanan PANDAWA 24 jam, kami juga berkomitmen menghadirkan layanan prioritas dengan standar waktu layanan kurang dari 5 menit. Kami menjamin untuk layanan-layanan prioritas ini akan direspons dalam waktu kurang dari 5 menit oleh petugas PANDAWA. Ini adalah standar baru layanan cepat yang kami persembahkan bagi peserta JKN,” ungkap Akmal. 

Layanan prioritas yang dimaksud mencakup tiga hal. Pertama, penambahan anggota keluarga bagi peserta bayi baru lahir PBI JK, pegawai swasta/BUMN/BUMD, PNS/TNI/POLRI dan pensiunan/veteran. 

Kedua, pengaktifan kembali status kepesertaan JKN bagi anak usia di atas 21 tahun yang masih kuliah, peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) non aktif yang berpindah segmen menjadi peserta mandiri, dan WNI yang kembali dari luar negeri. 

Ketiga, perubahan atau perbaikan data berupa golongan dan gaji PNS/TNI/POLRI, nomor handphone, dan perubahan identitas (NIK, KK, tanggal lahir, dan alamat). 

“Indonesia sudah masuk ke arah digital welfare state. Artinya layanan publik ke depan bisa bergerak dari reaktif menjadi proaktif. Layanan publik yang cepat dan solutif menjadi yang utama, digitalisasi membantu kita melawan inefisiensi waktu. PANDAWA 24 jam merupakan arah besar transformasi digital nasional,” kata Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid yang hadir dalam acara tersebut. 

Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka mengatakan bahwa akses layanan kesehatan yang mudah dan responsif merupakan fondasi utama membangun kualitas SDM. Ia pun mengapresiasi PANDAWA 24 jam dan Quick Wins BPJS Kesehatan yang dinilainya merupakan terobosan besar untuk menjawab kebutuhan masyarakat. 

“Inovasi PANDAWA 24 jam merupakan langkah progresif yangs sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat. BPJS Kesehatan membuktikan bahwa negara hadir memberikan kemudahan akses bagi seluruh masyarakat tanpa terikat ruang dan waktu,” jelas Wakil Ketua BAZNAS RI, Zainul Tauhid Sa’adi. 

Adapun Program Customer Centric lainnya adalah Iuran Kuat, yakni optimalisasi penerimaan iuran dengan melibatkan kolaborasi stakeholders JKN, misalnya dalam bentuk donasi corporate social responsibility (CSR), serta cicilan iuran secara harian dan mingguan (pengembangan Program REHAB). 

Di sisi lain, ada pula Program Prolanis Muda yang diperuntukkan bagi peserta penderita diabetes melitus dan hipertensi di bawah usia 45 tahun. Di samping itu, juga dilakukan Eliminasi Inefisiensi melalui optimalisasi pencegahan, pendeteksian, dan penanganan perilaku inefisiensi (termasuk fraud) dan pemanfaatan ‘Intelligence Claim’ berbasis artificial intelligence (AI) untuk membantu proses verifikasi klaim. 

Di sisi lain, 4 Program Collaborative meliputi: 1) P-Care MBG untuk memantau tumbuh kembang siswa penerima MBG di 3 sekolah, serta status kesehatan dan kepesertaan JKN petugas SPPG di 3 lokasi SPPG; 2) Siswa Sehat Sekolah Rakyat, yaitu pemeriksaan kesehatan berkala siswa di 3 sekolah rakyat; 3) Desa Sehat JKN, yang melibatkan kerja sama dengan Koperasi Merah Putih (KDMP) dalam uji coba penyelenggaraan jaminan kesehatan dengan KDMP sebagai agen fasilitator; serta 4) JKN 3T, yakni kerja sama dengan kapal bantu rumah sakit TNI AL ke daerah 3T, serta pengiriman tenaga kesehatan ke daerah 3T. (don)

RSU Haji Medan Raih Golden Trophy dan BLUD Bintang 5 di TOP BUMD Awards 2026

PATIMPUS.COM - UPTD Khusus RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan Golden Trophy dan predikat BLUD Bintang 5 pada ajang TOP BUMD Awards 2026.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja unggul, inovasi, serta kontribusi RSU Haji Medan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Penghargaan ini diterima langsung oleh Direktur RSU Haji Medan, dr. Yulinda Elvi Nasution, MKes dari TOP BUMD Award 2026 ddi Hotel Raffles Jakarta, tepatnya di Dian Ballroom, Ciputra World, Jakarta Selatan, Senin (13/4/2026). 

Direktur RSU Haji Medan, dr. Yulinda Elvi Nasution, MKes menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas capaian tersebut. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran rumah sakit serta dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

“Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, kami menyampaikan terima kasih atas penghargaan Golden Trophy dan BLUD Bintang 5 yang kami terima. Ini adalah buah dari kolaborasi seluruh insan RSU Haji Medan serta dukungan luar biasa dari pemerintah daerah,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (14/4/2026). 

Secara khusus, ia juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Surya, serta Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulaiman Harahap, yang dinilai terus memberikan arahan dan dukungan dalam penguatan layanan kesehatan.

"Secara khusus, kami menghaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Mhd. Bobby Afif Nasution, SE, MM, Gubernur Sumatera Utara, Bapak Surya, B.Sc, Wakil Gubernur, Bapak Sulaiman Harahap, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi, serta seluruh pemangku kepentingan yang senantiasa memberikan arahan, kepercayaan, dan dukungan bagi penguatan layanan kesehatan yang kami selenggarakan,' imbuhnya. 

Menurutnya, penghargaan ini bukan menjadi tujuan akhir, melainkan amanah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, profesionalisme, serta akuntabilitas sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

“Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan kesehatan, khususnya di Sumatera Utara dan Indonesia,” tambahnya.

Ajang TOP BUMD Awards sendiri merupakan salah satu penghargaan nasional bergengsi yang menilai kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan BLUD berdasarkan aspek pencapaian, perbaikan, serta kontribusi terhadap pembangunan daerah dan perekonomian nasional.

Dengan raihan ini, RSU Haji Medan diharapkan semakin memperkuat perannya sebagai institusi layanan kesehatan yang profesional, inovatif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. (don)