BKKBN Sumut Perkuat Mutu Pelayanan KB dan Tata Kelola Alokon

MEDAN (patimpus.com) – Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara menggelar Sosialisasi Pengendalian Mutu Pelayanan KB sekaligus Penguatan Komitmen Penggerakan Sistem Tata Kelola Alat dan Obat Kontrasepsi Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026, di Hotel Santika, Selasa (8/9/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan secara luring dan daring melalui Zoom Meeting tersebut diikuti sebanyak 50 peserta serta melibatkan 33 OPD KB kabupaten/kota se-Sumatera Utara. 

Pertemuan ini menjadi wadah untuk memperkuat komitmen, koordinasi, dan pemahaman lintas sektor dalam meningkatkan mutu pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR), sekaligus memperkuat sistem tata kelola alat dan obat kontrasepsi (alokon).

Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Ari Armawan SKom, membuka kegiatan secara resmi. Dalam sambutannya, Ari menyampaikan bahwa peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

Hal tersebut sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMN Tahun 2025–2029, khususnya agenda transformasi sosial melalui tujuan pembangunan Indonesia Emas “Kesehatan untuk Semua”. 

Dalam mendukung agenda tersebut, diperlukan kebijakan keluarga berencana yang komprehensif, peningkatan pemahaman masyarakat, serta jaminan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata.

“Program KB bertujuan untuk mengatur kehamilan, menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak, meningkatkan akses dan kualitas informasi, konseling dan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, serta sebagai upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia,” ujar Ari.

Menurut Ari, keberhasilan program KB membutuhkan dukungan dan kolaborasi berbagai pihak, termasuk dalam memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi.

Ketersediaan alokon menjadi salah satu faktor penting dalam menjamin pelayanan KB yang berkualitas dan berkesinambungan bagi masyarakat.

“Pelayanan yang berkualitas hanya dapat terwujud apabila setiap fasilitas pelayanan kesehatan memperoleh pasokan alokon yang tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, dan tepat sasaran. Karena itu, tata kelola alokon harus kita perkuat bersama,” tegasnya.

Penguatan tersebut dilakukan melalui pengelolaan alokon secara terintegrasi, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan dan pelaporan hingga pemantauan dan evaluasi.

Pengelolaan yang baik diperlukan untuk menjaga ketersediaan alokon sekaligus memastikan kebutuhan pelayanan KB di setiap wilayah dapat terpenuhi.

Namun, pengelolaan alokon masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain ketidakseimbangan stok antarwilayah, risiko kekosongan stok (stockout) maupun kelebihan stok (overstock), serta perlunya peningkatan pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan.

Kondisi geografis Sumatera Utara yang beragam juga memerlukan sistem distribusi yang lebih adaptif agar ketersediaan alokon di fasilitas pelayanan kesehatan tetap terjaga.

Selain penguatan tata kelola alokon, pemerintah juga terus mendorong peningkatan mutu pelayanan KB. Komitmen tersebut dituangkan melalui Keputusan Bersama Empat Kementerian/Lembaga Tahun 2026 tentang Pengendalian Mutu Pelayanan KB, yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kemendukbangga/BKKBN, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Keputusan bersama tersebut menjadi panduan bagi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan pengendalian mutu pelayanan KB. Melalui penguatan koordinasi lintas sektor, pelayanan KB diharapkan semakin terstandar, aman, berkualitas, dan dapat diandalkan.

“Mari kita jadikan pertemuan ini sebagai momentum untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kolaborasi, serta membangun sistem pelayanan KB yang semakin baik di Sumatera Utara,” kata Ari.

Melalui kegiatan ini, peserta juga dibekali pemahaman mengenai pengelolaan alokon mulai dari perencanaan kebutuhan, penyediaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan dalam pelayanan kontrasepsi, pencatatan dan pelaporan hingga pemantauan dan evaluasi.

Pada akhir kegiatan, peserta melakukan pembahasan Instrumen Tata Kelola Alokon serta penyusunan rencana tindak lanjut.

Hasil pembahasan diharapkan dapat memperkuat kebijakan, sistem, dan penggerakan tata kelola alokon di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota serta mendukung terwujudnya pelayanan KB yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan di Sumatera Utara. (rel/don)

Menteri Wihaji Lantik Ari Armawan sebagai Sekretaris Perwakilan BKKBN Sumut

JAKARTA (patimpus.com) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr H Wihaji SAg MPd, resmi melantik Ari Armawan SKom, sebagai Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Rabu (2/9/2026), di Auditorium Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Jakarta.

Pelantikan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola organisasi dan dukungan manajemen Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara dalam mengakselerasi berbagai program prioritas kependudukan dan pembangunan keluarga.

Sebagai Sekretaris Perwakilan, Ari Armawan mengemban peran strategis dalam memastikan dukungan administrasi dan manajemen organisasi berjalan efektif, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, barang milik negara, layanan umum, hingga penguatan akuntabilitas kinerja organisasi.

Amanah tersebut juga menuntut kemampuan membangun koordinasi yang solid antarunit kerja serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai mitra dalam mendukung keberhasilan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana di Sumatera Utara.

Di tengah transformasi Kemendukbangga/BKKBN, fungsi sekretariat memiliki posisi penting sebagai penggerak organisasi. Tata kelola yang semakin adaptif, transparan, efektif, dan berbasis hasil menjadi fondasi agar setiap program dapat terlaksana secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Di bawah kepemimpinan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Dr. Mahyuzar, M.Si., kehadiran Sekretaris Perwakilan yang baru diharapkan semakin memperkuat sinergi internal sekaligus mempercepat pencapaian target-target strategis organisasi.

Ari Armawan menyampaikan bahwa jabatan yang diembannya merupakan amanah sekaligus tanggung jawab besar untuk memberikan dukungan terbaik bagi organisasi.

“Amanah ini bukan hanya tentang jabatan, tetapi tentang tanggung jawab untuk memastikan seluruh sumber daya organisasi dapat bergerak secara efektif dalam mendukung keberhasilan program. Dengan kolaborasi, integritas, dan semangat melayani, kami siap memperkuat tata kelola Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara agar semakin solid, adaptif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Ari.

Ke depan, penguatan kualitas perencanaan dan penganggaran, percepatan transformasi digital, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, optimalisasi pengelolaan aset, peningkatan kualitas pelayanan internal, serta penguatan akuntabilitas menjadi bagian penting dari agenda dukungan manajemen Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara.

Pelantikan ini sekaligus menjadi awal dari tanggung jawab baru bagi Ari Armawan untuk ikut mengawal transformasi organisasi dan memastikan setiap kebijakan serta program Kemendukbangga/BKKBN dapat diterjemahkan menjadi kerja nyata di Sumatera Utara.

Dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi seluruh jajaran, Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara optimistis mampu terus meningkatkan kinerja dan menghadirkan pelayanan serta program pembangunan keluarga yang semakin berkualitas.

Amanah baru, semangat baru, dan satu tujuan: memperkuat tata kelola organisasi untuk mewujudkan keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. (rel/don)

Dampak Erupsi Gunung Sinabung, Dinkes Sumut Terjunkan 2 Tim Medis

MEDAN (patimpus.com) - Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Dinkes Sumut) menurunkan dua tim medis untuk menangani dampak erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo.

Tim tersebut diterjunkan ke lokasi pengungsian dan sejumlah titik yang menjadi tempat berkumpulnya masyarakat terdampak bencana.

Kepala Dinkes Sumut melalui Sekretaris Dinkes Sumut Hamid Rijal Lubis mengatakan, tim Dinkes Sumut telah bergerak sejak Senin malam dan tiba di lokasi pada Selasa pagi.

"Kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Karo dan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, Puskesmas maupun rumah sakit. Tim kita sendiri sudah berada di sana sejak kemarin," ujar Hamid, Rabu (2/9/2026).

Hamid menjelaskan, dua tim yang diturunkan terdiri dari tim pelayanan kesehatan dan tim surveillance. Tim surveillance bertugas melakukan pemantauan terhadap potensi penularan penyakit yang dapat muncul akibat kondisi bencana.

Sementara tim pelayanan kesehatan bertugas memperkuat pelayanan kesehatan di lapangan, terutama apabila terjadi kondisi kegawatdaruratan. Tim tersebut terdiri dari tenaga kesehatan, termasuk dokter dan perawat.

"Surveillance itu terkait dengan pemantauan penularan penyakit akibat bencana. Satu lagi tim pelayanan, ini memperkuat pelayanan kesehatan saat ada kegawatdaruratan di lapangan, dokter, perawat dan sebagainya," jelasnya.

Selain itu, tim Dinkes Sumut juga melakukan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang berada di wilayah terdampak, mulai dari Puskesmas, klinik hingga rumah sakit.

Untuk mendukung pelayanan, posko kesehatan juga telah disiapkan di sejumlah titik yang menjadi lokasi masyarakat berkumpul. Posko tersebut dibangun melalui kolaborasi Dinkes Sumut, Dinas Kesehatan Kabupaten Karo dan Puskesmas setempat.

Menurut Hamid, seluruh Puskesmas yang berada di Kabupaten Karo diminta terlibat sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Puskesmas yang berada dekat dengan wilayah bencana menjadi fasilitas utama pelayanan kesehatan.

"Misalnya Puskesmas Tigapanah dan Puskesmas Kabanjahe/Korpri menjadi posko utama untuk memberikan pelayanan kesehatan. Sementara Puskesmas lainnya dalam posisi siaga," katanya.

Puskesmas yang berada lebih jauh dari lokasi erupsi disiapkan sebagai fasilitas pendukung, termasuk untuk mengantisipasi kebutuhan pergantian petugas, obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP).

Dinkes Sumut juga telah mengirimkan sejumlah kebutuhan kesehatan ke lokasi terdampak, di antaranya masker, obat-obatan dan pembersih mata.

Hamid mengatakan, tenaga kesehatan yang diturunkan akan bekerja secara bergantian setiap pekan. Lama penugasan akan menyesuaikan dengan perkembangan aktivitas erupsi Gunung Sinabung.

"Per minggu bergantian. Tergantung erupsinya. Kalau erupsinya sudah mereda dan tidak lagi menjadi kekhawatiran, tentu petugas akan kembali," ujarnya.

Terkait jumlah masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan, Hamid mengatakan data masih dalam proses pengumpulan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karo.

Di tengah penanganan dampak erupsi, Dinkes Sumut mengimbau masyarakat yang berada di sekitar wilayah terdampak Gunung Sinabung untuk menggunakan alat pelindung diri (APD), terutama masker.

Penggunaan masker dinilai penting untuk mengurangi risiko abu vulkanik masuk ke saluran pernapasan dan menimbulkan gangguan kesehatan.

"Masyarakat diimbau menggunakan alat pelindung diri, yang merupakan bagian penting dari menjaga kesehatan di daerah berisiko bencana," kata Hamid.

Selain menggunakan masker, masyarakat juga diminta meningkatkan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Hal ini penting karena kondisi di wilayah terdampak bencana dapat meningkatkan risiko penularan penyakit menular.

"Kami imbau untuk tegakkan PHBS, karena kita ketahui bersama untuk daerah-daerah yang rawan bencana ataupun terdampak bencana, risiko penularan penyakit menular bisa lebih tinggi," ujarnya.

Hamid juga mengingatkan masyarakat untuk lebih sering mencuci tangan dan menjaga kebersihan diri maupun lingkungan selama berada di wilayah terdampak.

Selain itu, masyarakat diminta mematuhi seluruh arahan dan ketentuan yang dikeluarkan instansi berwenang terkait penanganan erupsi Gunung Sinabung.

"Misalnya dalam hal ini instansi Badan Penanggulangan Bencana atau instansi berwenang lainnya. Kami imbau masyarakat mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh instansi tersebut," pungkasnya. (don)

Dinkes Medan Sebut Vaksin Tak Hanya Ada di Pirngadi Tapi Ada Di Lima Puskesmas Rabies Center

MEDAN (patimpus.com) - Ketersediaan vaksin rabies di rumah sakit sempat mengalami keterlambatan akibat adanya perubahan sistem pendataan dari pemerintah pusat. Namun, saat ini stok vaksin tersedia dan pelayanan terhadap pasien tetap dapat dilakukan.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan,  dr. Mardohar Tambunan, M.Kes  terkait penanganan kasus gigitan hewan penular rabies (GHPR).

Disebutkan, sebelumnya proses pemberian vaksin berjalan normal karena pendataan pasien hanya menggunakan nomor induk kependudukan (NIK). Namun, kini sistem pendataan juga mewajibkan pencantuman nomor telepon pasien.

“Dulu untuk kasus rabies, kita tangani di rumah sakit dan vaksin sudah sesuai kebutuhan. Kenapa sempat terhenti karena ada perubahan sistem pendataan dari pusat. Sekarang selain NIK harus ada nomor telepon, sehingga prosesnya menjadi lebih lambat,” ujarnya pada Jumat, (28/8).

Ia menjelaskan, distribusi vaksin rabies merupakan program nasional yang alurnya berasal dari pemerintah pusat, kemudian disalurkan ke Dinas Kesehatan Provinsi dan diteruskan ke kabupaten/kota.

“Informasinya perubahan sistem ini sedikit lambat, sehingga beberapa bulan terakhir vaksin datangnya agak terlambat dari Dinas Kesehatan Provinsi. Saat ini stok sudah ada, sambil melengkapi data yang diminta Kementerian Kesehatan melalui dinas terkait,” katanya.

Menurutnya, rumah sakit tetap siap memberikan pelayanan apabila ada pasien yang terkena gigitan hewan berisiko rabies. Namun, ketersediaan vaksin sangat bergantung pada distribusi dari instansi yang berwenang.

“Kalau ada pasien tetap bisa kita tangani. Tapi rumah sakit menerima vaksin dari Dinas terkait. Kalau tidak ada, bagaimana kami mencarinya, karena itu bukan tugas rumah sakit,” jelasnya.

Selain persoalan vaksin, ia juga menyoroti pentingnya penanganan terhadap anjing yang terindikasi rabies. Menurutnya, upaya pencegahan tidak cukup hanya dengan menangani korban gigitan, tetapi harus dilakukan dari sumber masalah.

“Anjing yang gila atau terindikasi rabies harus ada penanganan. Di Malaysia misalnya ada tim khusus yang menangani dan menangkap anjing liar yang berbahaya. Kita juga perlu langkah antisipasi agar tidak terus memakan korban,” katanya.

Ia berharap dinas terkait dapat lebih aktif melakukan pengawasan dan penanganan terhadap hewan penular rabies, sehingga angka kasus dapat ditekan.

“Kalau anjing yang berpotensi rabies tidak ditangani, kasus akan terus terjadi. Harus ada kerja sama lintas sektor untuk melakukan pencegahan,” pungkasnya.

Sementara itu, Keterangan dr Shereivia Faradillah, M.K.M selaku 

Kepala bidang pencegahan dan pengendalian penyakit dinas kesehatan kota medan menjelaskan, bahwa  pelayanan vaksin rabies tidak hanya tersedia di RSUD dr Pirngadi Medan. Saat ini terdapat enam fasilitas kesehatan yang menjadi pusat layanan rabies (rabies center) di Kota Medan.

Katanya, selain RSUD dr Pirngadi, rabies center juga terdapat di sejumlah puskesmas, yakni Puskesmas Bestari, Sunggal, Helvetia, Tuntungan, dan Johor.

“Jadi kalau vaksin rabies tidak tersedia di Pirngadi, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan di rabies center lainnya. Tidak hanya bergantung pada satu rumah sakit,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kasus gigitan hewan penular rabies sebenarnya tidak termasuk kondisi darurat yang harus langsung mendapatkan suntikan vaksin pada saat kejadian. Penanganan awal yang paling penting adalah membersihkan luka dengan baik.

“Kalau digigit hari ini tidak harus langsung disuntik. Penanganan awal dilakukan dengan pembersihan luka, pemberian antiseptik, kemudian dilakukan penilaian apakah gigitan tersebut berisiko atau tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP) Kementerian Kesehatan,” katanya.

Menurutnya, risiko tinggi terjadi apabila gigitan berada di area tertentu seperti wajah dan ujung jari. Selain itu, petugas juga akan melihat kondisi hewan yang menggigit, termasuk melakukan observasi terhadap hewan tersebut.

“Masa inkubasi sampai muncul gejala biasanya kita lihat sekitar 14 hari. Hewannya juga harus diobservasi. Kalau hewan peliharaan mati, barulah dilakukan penyuntikan. Kalau hewannya tidak mati, tidak diberikan suntikan,” jelasnya.

Terkait ketersediaan vaksin, Dinkes Medan menyebut distribusi vaksin berasal dari pemerintah pusat melalui Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, kemudian disalurkan berdasarkan jumlah kasus di masing-masing daerah.

“Kabupaten/kota mendapatkan vaksin dari provinsi sesuai distribusi dan jumlah kasus. Kota Medan termasuk yang kasusnya cukup banyak, sehingga vaksin harus dibagi ke beberapa rabies center,” katanya.

Ia menerangkan, lima puskesmas yang ditetapkan sebagai rabies center dipilih berdasarkan pertimbangan wilayah dan jumlah kasus, sehingga pelayanan dapat menjangkau seluruh wilayah Kota Medan.

Terkait sering kosongnya vaksin di RSUD dr Pirngadi, ia mengatakan hal itu terjadi karena rumah sakit tersebut beroperasi selama 24 jam dan menerima pasien dari berbagai daerah.

“Pirngadi sering menjadi rujukan karena buka 24 jam dan bisa melayani siapa saja dari daerah mana pun. Sementara vaksin yang diberikan provinsi merupakan alokasi untuk masyarakat Kota Medan. Kalau pasien bukan warga Medan, seharusnya dikembalikan ke kabupaten/kota asal karena masing-masing daerah sudah memiliki alokasi vaksin,” ujarnya.

Ia menambahkan, tidak bisa seluruh pasien dialihkan ke rabies center lain seperti Puskesmas Tuntungan karena masing-masing pusat layanan sudah memiliki pembagian pelayanan, baik untuk pasien baru maupun pasien lanjutan.

“Setiap rabies center sudah memiliki peruntukannya. Karena itu masyarakat tidak perlu hanya datang ke Pirngadi, tetapi bisa memanfaatkan rabies center yang lebih dekat dengan wilayah tempat tinggalnya,” pungkasnya.(don)

Kaper BKKBN Sumut Tekankan Akurasi Data Saat Launching Pemutakhiran Data Keluarga 2026

SIMALUNGUN (patimpus.com) - Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Dr Mahyuzar MSi, menekankan pentingnya ketersediaan data keluarga yang akurat dan mutakhir sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Launching Pemutakhiran Data Keluarga pada Sistem Informasi Keluarga (SIGA) Tahun 2026 di Kabupaten Simalungun, Kamis (20/8).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Asisten I Pemerintah Kabupaten Simalungun, Kapolsek Tanah Jawa, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun, perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS), perwakilan Dinas Kesehatan, Camat, Kepala Desa, Puskesmas Tanah Jawa, Koordinator Wilayah (Korwil), serta para kader pendata.

Dalam kesempatan tersebut, Mahyuzar menyampaikan bahwa pemutakhiran data keluarga merupakan bagian penting dalam memastikan pemerintah memiliki gambaran yang sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.

“Data keluarga bukan sekadar angka. Di dalam setiap data terdapat kondisi, kebutuhan, dan persoalan keluarga yang harus kita pahami. Karena itu, data yang kita miliki harus benar-benar akurat, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya,” ujar Mahyuzar.

Menurutnya, kualitas data sangat menentukan ketepatan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, khususnya program yang berkaitan dengan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.

“Kita ingin data yang dihasilkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan dan intervensi yang tepat. Untuk itu, proses pemutakhiran harus dilakukan dengan teliti, objektif, lengkap, dan sesuai kondisi riil keluarga,” jelasnya.

Mahyuzar juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemutakhiran data keluarga. Keterlibatan pemerintah daerah hingga kader pendata menjadi bagian penting untuk memastikan proses pendataan dapat berjalan secara optimal.

“Pemutakhiran data keluarga ini tidak dapat dilakukan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dari pemerintah daerah, kecamatan, desa, tenaga kesehatan, kader pendata, dan seluruh pihak terkait. Kita harus bersama-sama memastikan data yang dihasilkan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Usai launching, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan langsung ke rumah keluarga sasaran, salah satunya keluarga Bapak Deni. Pada kesempatan tersebut, Mahyuzar melihat secara langsung proses pemutakhiran data yang dilakukan oleh kader pendata.

Para kader melakukan wawancara dengan keluarga menggunakan metode Computer-Assisted Personal Interviewing (CAPI) melalui aplikasi Data Keluarga.

Kunjungan lapangan tersebut menjadi bagian penting untuk melihat secara langsung bagaimana proses pemutakhiran data dilaksanakan. Melalui wawancara langsung dengan keluarga, informasi yang diperoleh diharapkan dapat menggambarkan kondisi keluarga secara faktual.

“Dengan turun langsung ke lapangan, kita dapat memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar menggambarkan kondisi keluarga. Di balik setiap data ada keluarga dengan kondisi dan kebutuhan yang berbeda. Karena itu, pendataan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab,” ungkap Mahyuzar.

Ia juga mengapresiasi peran para kader pendata sebagai ujung tombak pelaksanaan pemutakhiran data keluarga.

“Kader adalah ujung tombak kita di lapangan. Saya berharap seluruh kader dapat melaksanakan pendataan dengan teliti dan penuh tanggung jawab, sehingga data yang dihasilkan benar-benar akurat dan dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan,” tambahnya.

Pemutakhiran Data Keluarga pada SIGA Tahun 2026 di Kabupaten Simalungun diharapkan dapat memperkuat ketersediaan Satu Data Keluarga yang akurat, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Data tersebut menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung pembangunan berbasis bukti serta memastikan program pemerintah dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih tepat sasaran. (rel/don)