MoU Dengan Polres Belawan, RS Bahctiar Djafar Terima Visum Korban Seksual

MoU Dengan Polres Belawan, RS Bahctiar Djafar Terima Visum Korban Seksual

PATIMPUS     Rabu, Mei 31, 2023  

PATIMPUS.COM - Direktur RSUD H Bachtiar Djafar, dr Irliyan Saputra SpOG bersama KaPolres Belawan AKBP Josua Tampubolon telah menandatangani MoU mengenai Visum Et Repertum.

Kepada wartawan, Kamis (31/5), Humas RSUD dr Bahctiar Djafar, mengatakan, Mohammad Nicolas SH, mengatakan, MoU tersebut ditandatangani kedua belah pihak pada Senin, 29 Mei 2023 bertempat di Aula RSUD H Bachtiar Djafar, yang dihadiri oleh seluruh manajemen rumah sakit dan pihak Polres Belawan dipimpin Kapolres, Kasat Reskrim, Kanit PPA beserta jajaran Polres Belawan.

Acara di selenggerakan dengan sangat kekeluargaan yang diawali dengan pemaparan SOP visum kekerasan seksual yang disampaikan dr Harry Christama Simanjuntak SpOG.

Pihak Polres Belawan menyambut baik MoU ini, karena persamaan misi melayani masyarakat dengan cepat, tepat dan ikhlas, karena selama ini polres belawan sangan kesulitan untuk melakukan visum dikarenakan harus ke RS Bhayangkari atau RSUD Pirngadi Medan, dimana jaraknya sangat jauh dr posisi kantor polres belawan.

Kapolres belawan AKBP Josua Tampubolon SH MH, mengatakan pihaknya mendorong RSUD H Bachtiar Djafar agar membuka seluruh layanan visum, dikarenakan saat ini rumah sakit milik Pemko Medan tersebut hanya bisa melayani visum penganiayaan dan visum kekerasan seksual. (don)

Tingkatkan Pelayanan, RS Pirngadi Jemput Para Pasien Hemodialisa

Tingkatkan Pelayanan, RS Pirngadi Jemput Para Pasien Hemodialisa

PATIMPUS     Rabu, Mei 31, 2023  

PATIMPUS.COM - RSUD Dr Pirngadi Medan akan menghadirkan program jemput bola, terutama bagi pasien penderita hemodialisa dan pasien penderita stroke yang harus melakukan kontrol rutin namun kesulitan dalam mobilitasnya. 

"Jadi pasien hemodialisa tidak harus menunggu lama untuk antriannya, sehingga nanti yang kita harapkan pasien-pasien yang lain mau juga mengikuti program hemodialisa di RSUD Pirngadi. Ini juga memudahkan mobilitas dan membantu meringankan pasien dengan harapan bisa merasa terpuaskan lewat pelayanan jemput bola ini," kata Kadis Kesehatan Kota Medan Taufik Ririansyah sekaligus Plt Dirut RSUD Dr Pirngadi Medan, Rabu (32/5). 

Dijelaskan Taufik, bahwa pelayanan tidak hanya di hemodialisa saja, melainkan penyakit lainnya. 

"Nanti pasien akan dijemput dan diarahkan ke ruang hemodialisa dan selesai akan diantarkan kembali ke rumah pasiennya masing masing," terangnya. 

Ke depannya, sambung Taufik, program jemput bola juga akan berkembang ke jenis penyakit lainnya.

"Konsepnya, pasien penanganan stroke rutin mengambil obat. Program lainnya direncanakan adalah eliminasi katarak bersama Dinas Kesehatan. Nanti akan disiapkan kebutuhan BAP obat, operasi juga spesialis," pungkasnya. (don)

RS Pirngadi Akan Implementasikan 3 Inovasi Baru

RS Pirngadi Akan Implementasikan 3 Inovasi Baru

PATIMPUS     Selasa, Mei 30, 2023  

PATIMPUS.COM - Dalam waktu dekat ini, RSUD dr Pirngadi Medan akan mengimplementasikan 3 inovasi sebagai bentuk peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Inovasi tersebut di antaranya program jemput bola pasien tetap, mempercepat masa tunggu pasien di IGD dan memberlakukan e-rekam medis. 

Menurut Plt Dirut RSUD dr Pirngadi, dr Taufik Ririansyah melalui Kasubag Hukum dan Humas RSUD dr Pirngadi Edison Perangin-angin, semua inovasi ini bagian dari dukungan atas program Medan Medical Tourism yang telah dicanangkan Walikota Medan Bobby Nasution.

"Dalam waktu dekat ini kita akan menjalankan program jemput bola pasien tetap. Program ini dikhususkan untuk pasien HD dan stroke serta kemoterapi," ujar Edison, Selasa (30/5).

Lebih lanjut dikatan Edison, program ini dilakukan karena sebagai pasien tetap RSUD dr Pirngadi, pihaknya harus memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi pasien. 

Berdasarkan data, jumlah para pasien tersebut cukup banyak, misalkan pasien HD yang mencapai 50 orang, tentunya para pasien rutin datang untuk cuci darah.

"Ketiga pasien ini seperti HD, stroke dan kemoterapi, tentunya kan mereka sudah tahu kapan jadwal untuk datang, maka akan kita jemput ke rumahnya. Begitu di rumah sakitm mereka tidak perlu antri lagi dan langsung mendapatkan pelayanan kesehatan" jelasnya.

Edison menyampaikan komitmen RSUD dr Pirngadi Medan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dengan lebih memanusiakan para pasien.

"Kami juga terus berupaya membuat perubahan untuk kenyamanan para pasien," tandasnya.

Di sisi lain, Edison juga menerangkan SDM yang dimiliki rumah sakit plat merah itu. Menurut dia, jumlah dokter diektahui sebanyak 200 orang lebih dan perawat berjumlah 450 orang. 

"Dengan SDM yang kita miliki ini, Pak Plt Direktur juga tengah melakukan metode untuk penempatan SDM sesuai dengan tupoksinya. Di mana kita mengembalikan dan menempatkan SDM sesuai kompetensinya masing-masing, artinya seorang perawat harus merawat pasien dan akan diuji secara profesional agar dapat melayani pasien dengan maksimal," bilangnya.

Tak hanya itu, manajemen juga mengadakan ujian untuk kepala ruangan. Bagi yang lulus akan ditempatkan sesuai dengan kompetensinya. 

"Kita juga terus memantau apakah upaya dan perbaikan yang dilakukan ini signifikan dalam pelayanan kesehatan di RSUD dr Pirngadi," terangnya.

Sebelumnya, Wadir Pelayanan Medis dan Keperawatan dr Suhartono, menjelaskan pihaknya akan mempercepat masa tunggu di IGD termasuk pasien yang mengalami permasalahan administrasi akan dibantu untuk menyelesaikannya.

"Sesuai aturan seorang pasien setelah mendapatkan perawatan awal dan terindikasi opname berada di IGD paling lama 6 jam, kita akan mempercepat masa tunggu tersebut dengan menghadirkan ruangan transit, sehingga jika ruangan kamar belum tersedia ataupun terdapat permasalahan administrasi pasien yang telah ditangani tersebut akan dibawa ke ruangan transit sehingga ruangan IGD dapat digunakan oleh pasien lainnya," tukasnya.

Suhartono juga menyampaikan, di bulan Juni ini akan mengimplementasikan sistem e-rekam medis di seluruh poliklinik rawat jalan, kemudian di akhir tahun seluruh bagian pelayanan RSUD dr Pirngadi juga sudah menerapkan sistem tersebut. 

Dengan menggunakan e-rekam medis tersebut, sambung Suhartono, masyarakat akan lebih mudah mendapatkan pelayanan.

"Pemberlakuan e-rekam medis ini tentunya paperless dan semua terkoneksi dengan sistem teknologi informasi, sehingga petugas tidak lagi mencari berkas, tinggal melihat data pasien dan mengkoneksikannya ke poliklinik. Begitu juga dokter dan perawat di poliklinik juga tinggal mengakses data pasien di komputer, termasuk di pelayanan farmasi juga pasien tinggal menunggu obat," ungkapnya. 

Sementara itu, dikutip dari sippn.menpan.go.id, pelayanan rekam medis di rumah sakit miliki Pemko Medan ini memiliki persyaratan. Di mana, pasien diharuskan membawa KK/KTP/BPJS.

untuk mekanisme dan prosedur, seperti biasa pasien/keluarga pasien datang ke rumah sakit melalui pendaftaran. Selanjutnya - petugas melengkapi informed concent setelah mendapatkan informasi yang jelas dan selanjutnya pasien diarahkan ke poliklinik untuk berobat. (don)

Pegawai RS Pirngadi 5 Bulan Belum Terima Jasa BPJS Kesehatan

Pegawai RS Pirngadi 5 Bulan Belum Terima Jasa BPJS Kesehatan

PATIMPUS     Jumat, Mei 26, 2023  

PATIMPUS.COM - Pegawai RSUD Dr Pirngadi Medan resah karena belum menerima jasa BPJS Kesehatan sejak Januari 2023. Keresahan itu disampaikan seorang ASN di RSUD Dr Pirngadi, Jumat (26/5/2023).

"Jasa BPJS sejak bulan Januari 2023 belum dibayar kepada pegawai, honor RS Pirngadi bang," katanya yang tidak ingin disebutkan namanya.

Sementara Kasubag Hukum dan Humas RSUD Dr Pirngadi Edison P SH yang dikonfirmasi masalah tersebut mengatakan, klaim dari BPJS sudah dibayar sampai bulan Februari.

"Yang pending bulan Maret, dan baru sebagian yang sudah dibayar," ujarnya.

Saat ditanyakan kenapa belum dibayarkan sampai lima bulan, Edison mengatakan, kalau hal itu bagian keuangan yang mengetahuinya.

Namun, lanjutnya Edison, kemungkinan ada persyaratan klaim yang belum lengkap. "Nanti, dibayar BPJS nya itu kalau sudah lengkap," katanya.

Terpisah, Kepala Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Medan, Rahman Cahyo mengatakan, kalau kami, jika RS sudah menagihkan dan diterima lengkap, 15 hari harus sudah dibayar.

"Misal, pelayanan bulan Januari, berarti semua peserta BPJS klaimnya diselesaikan. Paling lama tanggal 15 Februari, kalaunlengkap syaratnya, dibayar klaimnya," ujar Cahyo.

Bahkan, lanjutnya, pihaknya wajib membayar, kalau telat sehari saja, maka akan didenda.

Mengenai masalah pembayaran jasa BPJS di RS Pirngadi. Cahyo menyatakan, kalau hal itu internal pihak rumah sakit.

"Kalau sudah lengkap syaratnya, 15 hari, kami bayar klaimnya," ujar Cahyo. (don)

Alwi Mujahit Dukung Pembentukan Perda KTR di Sumut

Alwi Mujahit Dukung Pembentukan Perda KTR di Sumut

PATIMPUS     Kamis, Mei 25, 2023  

PATIMPUS.COM - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dr Alwi Mujahit Hasibuan MKes (Kadinkes Sumut) hadiri Acara Advokasi Kawasan Tanpa Rokok yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Aula Rajainal Siregar Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (25/5).

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi hadir sekaligus membuka secara resmi  Acara Advokas Kawasan Tanpa Rokok 

Merokok merupakan faktor risiko bersama terhadap Penyakit Jantung, Diabetes, Kanker dan penyakit pernapasan kronis seperti PPOK. Konsumsi rokok dapat menyebabkan penyakit akibat rokok seperti gangguan pernapasan (PPOK, asma), gangguan kardiovaskuler (hipertensi, stroke dan penyakit jantung koroner), kanker serta gangguan reproduksi dan kehamilan, bukan hanya dari biaya pengobatan tetapi juga biaya hilangnya hari produktif (Goodchild M. Nargis N. Tursan. d'Espaignet E. Global economic cost of smokingattributable Diseases. Tob Control 2018).

Konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya merupakan masalah kesehatan di Indonesia. Berdasarkan data riset Kesehatan Dasar menunjukkan prevalensi perokok usia 10 tahun meningkat dari 34,2% (2007) menjadi 29,3% (2013) dan 28,8% (2018) dengan peningkatan prevalensi perokok pemula usia 10-18 tahun 7,2% (2013), 8,8% (2016) menjadi 9,1% (2018) termasuk tingginya pengguna rokok elektronik di kalangan anak dan remaja. Sementara itu, Data Global Youth Tobacco Survey (GYTS) tahun 2019 juga menyebutkan adanya peningkatan prevalensi perokok pada anak sekolah usia 13-15 tahun dari 18,3% di tahun 2016 menjadi 19,2% di tahun 2019.

Sebagian besar anak Indonesia menjadi perokok pasif dengan terpapar asap rokok dirumah, dan tempat-tempat umum. Hal ini mengindikasikan bahwa rokok dan paparan asap rokok sudah sampai pada tingkatan mengganggu kepentingan umum masyarakat. perokok pasif terutama bayi dan anak-anak yang perlu dilindungi dari bahaya paparan asap rokok. 

Sebagai upaya menanggulangi masalah tersebut, Pemerintah menyusun kebijakan dan aturan Pengendalian Tembakau termasuk menetapkan Peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Berdasarkan Undang Undang Kesehatan No. 36/2009 pasal 115 ayat 1 dan 2 mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah (wajib) untuk menetapkan dan menerapkan KTR di wilayahnya dan PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau Bagi Kesehatan pada Pasal 52 dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah. Pelaksanaan regulasi KTR akan berlangsung lebih efektif dengan adanya dukungan Peraturan daerah tersebut.

KTR menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, parlemen, maupun pemerintah sebagai upaya untuk melindungi generasi sekarang maupun yang akan datang. Komitmen bersama dari lintas sektor dan berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kawasan tanpa rokok.

Dengan demikian, advokasi menjadi sangat penting untuk mendorong agar setiap daerah dapat menerbitkan regulasi berupa peraturan daerah agar penegakannya dapat berjalan lebih baik didukung dengan aturan yang berkekuatan hukum lebih tegas untuk memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan bagi masyarakat. 

Wilayah yang menjadi target advokasi ini adalah daerah yang belum memiliki Peraturan Daerah sehingga dengan kegiatan ini diharapkan akan meningkatkan atensi Pemerintah Daerah terhadap upaya perlindungan masyarakat dari keterpaparan dengan asap rokok.

Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual,mengiklankan, mempromosikan produk tembakau. 

KTR wajib diterapkan di 7 tatanan, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, rumah ibadah, sarana transportasi, tempat kerja, tempat bermain anak dan tempat umum lain yang ditetapkan. Dengan demikian, dukungan dan komitmen stakeholder dalam penerapan KTR di 7 tatanan sangat penting. (don)

Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda KTR Kota Medan Dibawah 50 Persen

Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda KTR Kota Medan Dibawah 50 Persen

PATIMPUS     Kamis, Mei 25, 2023  

PATIMPUS.COM - Tingkat kepatuhan masyarakat Kota Medan terhadap Peraturan Daerah (Perda) no 3 Tahun 2023 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dibawah 50 Persen. 

Uraian tersebut disampaikan oleh Yayasan Pusaka Indonesia (YPI) dalam Diseminasi Tingkat Kepatuhan  Masyarakat terhadap implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dihadapan stakeholder sejumlah dinas di Pemko Medan, lembaga, perguruan tinggi, organisasi dan lainnya, di Hotel Arya Duta, Selasa (23/5/23). 

Koordinator Program Tobacco Control YPI, Elisabet Juniarti SH mengatakan penelitian ini dilakukan di 50 kawasan yang termasuk dalam KTR khususnya di 4 tempat, yakni di sarana pendidikan, kesehatan, perkantoran hingga tempat umum. 

Dalam survey yang dilakukan pada bulan maret ini, para narasumber yang menjadi subjek penelitian adalah masyarakat dan penanggung jawab gedung. 

Hasil yang sangat mengejutkan, jangankan masyarakat, bahkan pemilik gedung yang menjadi penanggung jawab kawasan bahkan banyak yang tidak tahu adanya perda KTR.

"Survey ini dilakukan untuk mengetahui kendala dan hambatan penegakan Perda KTR, sehingga dapat memberikan solusi bagi penanggungjawab maupun Tim Penegak Perda KTR Kota Medan," ujar Elisabet.

Dalam pemaparan hasil survey tersebut juga disampaikan bahwa dari 50 objek penelitian, 22 lokasi diantaranya yang merupakan kawasan tanpa rokok ditemukan aktifitas merokok seperti di ruang guru dan lorong lorong sekolah, atau di sekitar sekolah yang masih masuk dalam KTR.

 Di tempat ini juga masih ditemukan asbak rokok. Asbak rokok diasumsikan sebagai memperbolehkan merokok. Difaskes dan fasdik terdapat 66,67 %, di tempat umum 62,5% dan yang tertinggi di tempat kerja 83,33%.

Satgas KTR yang bertindak sebagai pengawas dan merupakan amanat Perda KTR di Kota Medan belum berjalan maksimal. Dari hasil survey ini ditemukan sebanyak 83,7% belum membentuk Satgas KTR. Kurangnya pemahaman membuat satgas tidak berani menegur mereka yang melakukan aktifitas merokok dan performa serta disiplin satgas yang kurang membuat aktifitas merokok masih terjadi. Bahkan ditemukan Satpamnya justru merokok di tempat tersebut.

"Selain mendorong pembentukan satgas dan peningkatan kapasitas kita juga mendorong agar pemko medan tetap mengimplementasikan perda KTR serta meminta DPRD Kota Medan segera mensyahkan draf usulan perubahan Perda KTR," ujar Elisabet.

Kasi Penegakan dan Penindakan Satpol PP Kota Medan Rahmad Doni SH dan Kabid Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Kota Medan dr Pocut Fatimah, yang hadir sebagai penanggap mengakui peran Satgas KTR sangat dibutuhkan, sehingga diperlukan di tempat yang merupakan KTR. 

"Sepanjang Perda KTR masih ada kita akan tetap komit untuk melakukan penegakan," ujar Rahmad Doni. yang juga ditambahkan dr Pocut bahwa Dinas Kesehatan akan siap untuk mendampingi Dinas di Kota Medan untuk melakukan sosialisasi.

"Ini kita lakukan untuk masa depan anak-anak kita agar tidak terpapar oleh asap rokok, yang bisa merusak kesehatan mereka," ujar dr Pocut. (don)

Bola Mata Membesar, Balita di Batubara Butuh Biaya Operasi

Bola Mata Membesar, Balita di Batubara Butuh Biaya Operasi

PATIMPUS     Rabu, Mei 24, 2023  

PATIMPUS.COM - Alifah Nur Azizah, balita berumur 1 tahun 8 bulan, anak dari Titi Suwarni warga Desa Bandar Rahmat, Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara, hanya bisa menangis di dekapan gendongan ibunya.

Kondisi mata sebelah kanan Alifah membengkak dan di bagian kulit kelopak mata terlihat kemerahan. Kondisi itu terjadi dalam dua bulan sehingga membuat sang Ibu khawatir akan kesehatan anaknya.

Titi Suwarni belum mengetahui pasti penyakit apa yang mengidap anaknya, namun diketahui Alifa Nur lahir dengan kondisi tidak dapat melihat (tunanetra).

"Memang dari lahir kalau dari pihak puskesmas, anak saya tidak bisa melihat. Tapi dalam dua bulan ini di bagian matanya  itu kemerahan tiba-tiba bengkak, terus kempes, kemudian bengkak lagi. Kondisi terparah itu dua hari ini makin membesar," lirih Titi Suwarni tak tahan membendung air matanya, Selasa (23/05).

Sementara untuk biaya pengobatan putri sulungnya, Titi Suwarni tidak mampu karena kondisi kehidupannya yang serba kekurangan. 

Kesehariannya, Titi Suwarni merupakan pekerja panggilan sebagai pembelah ikan, sesekali ia juga merangkap sebagai penjemur ikan asin. Dimana dari membelah ikan ia diupah Rp1.300 per kilogramnya, sedangkan untuk upah menjemur ia hanya mendapatkan Rp1.500 per bilahnya. Dari hasil keduanya ia hanya mendapatkan Rp20.000 perharinya.

Dibawah terik panas matahari, Ibu tiga anak ini harus rela banting tulang demi membantu sang suami yang hanya bekerja sebagai pendayung perahu penyebrangan sungai di desanya. Penghasilan sang suami pun tak cukup untuk menutupi biaya kehidupan apalagi untuk pengobatan anaknya, Alifah Nur.

"Dokter bilang suruh dirawat di rumah sakit, selama tiga hari itu disuruh buat BPJS tapi gak ada uang, makanya gak jadi dirawat. Kan buat BPJS belum ada program gratis, kalau berbayar ada tapi belum ada uangnya. Kemarin sudah minta tolong ke desa katanya hari ini BPJSnya aktif," ucap Titi Suwarni.

Saat ditanyai mengenai penyakit yang mengidap anaknya, Titi Suwarnai belum mengetahui pasti. Ia hanya sebatas berobat ke puskesmas di desanya.

"Udah dibawa ke puskesmas, disuruh bawa ke rumah sakit Kisaran, tapi itulah kemampuan uang yang gak ada, tidak tau biayanya. Iya, disarankan operasi," tangisnya lagi sembari menggendong buah hatinya.

Kondisi Alifa Nur yang kian hari memprihatinkan membuat Titi Suwarni dan suaminya, Sarman, berputar tujuh keliling. Ia pun tak sungkan sesekali meminjam uang ke tetangganya untuk kebutuhan transportasi dan biaya pengobatan anaknya. 

Titi Suwarni pun kini berharap adanya bantuan dari para dermawan. "Tidak tau lagi, harapannya bisa di operasi, mohon bantuan, minta tolong, kakak kek ginilah keadaan," tandasnya. (don)

Kasus Gangguan Jiwa Masuk Empat Besar, Sumut Dorong Gerakan EDI

Kasus Gangguan Jiwa Masuk Empat Besar, Sumut Dorong Gerakan EDI

PATIMPUS     Jumat, Mei 19, 2023  

PATIMPUS.COM - Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, Sumut berada di peringkat keempat dengan jumlah kasus 36.146 untuk pravelensi gangguan mental pada penduduk usia 15 tahun ke atas, di bawah Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat.

Untuk itu, Wakil Direktur Umum RSJ Prof dr M Ildrem Provinsi Sumut, dr Aris Yudhariansyah mengatakan, perlu dilakukan sebuah gerakan untuk mengeliminir jumlah kasus tersebut. Apalagi, Sumut sendiri merupakan Provinsi dengan kasus terbanyak di Pulau Sumatera.

"Di Sumut sendiri ada beberapa Kabupaten yang terbesar kasus gangguan jiwanya, pertama adalah Medan, Deliserdang, Simalungun, Asahan dan beberapa tambahan kabupaten lain," ungkapnya kepada wartawan, Jumat (19/5).

Untuk itu, Aris menjelaskan, pihaknya saat ini tengah menyiapkan sebuah gerakan yang programnya diberi nama gerakan Eliminasi Disabilitas Intelektual (EDI) Bermartabat.

"Kenapa disebut disabilitas intelektual, karena penyebutannya lebih halus ketimbang ODGJ atau orang gila," katanya.

Aris melanjutkan, program ini merupakan rencana aksi daerah yang mengusung konsep memperioritaskan Kabupaten/Kota yang memiliki banyak kasus, dengan harapan setelah melakukan eliminasi kasusnya bisa didorong untuk ke RSJ.

"Sebab, RSJ kita ini angka keterisiannya nggak pernah tinggi, karena kasus di daerah tidak pernah didorong ke kita (RSJ). Itu makanya gerakkan rencana aksi ini, kasusnya bisa dibawa ke Medan. Hal ini tentu dilakukan dengan cara manusiawi, termasuk mendorong keikutsertaan peran masyarakat, tokoh agama, media, akademisi dan lainnya," jelasnya.

Nantinya juga, sambung Aris, ke depan diharapkan lahirnya forum eliminasi disabilitas intelektual ini di Kabupaten/Kota. Menurutnya hal ini sangat penting, karena masalah gangguan jiwa dan mental tidak akan bisa sembuh bila tidak diobati.

"Untuk konsepnya, saat ini sudah dibangun yang bekerjasama dengan Bapelitbang. Jadi segera akan kita siapkan regulasi, seperti Edaran Gubernur, Konsep Pergubnya dengan harapan Provinsi Sumut bisa tereliminir jumlah kasus gangguan mentalnya," pungkasnya. (don)

Hepatitis Meningkat, Dinkes Sumut Wajibkan Imunisasi Kepada Balita

Hepatitis Meningkat, Dinkes Sumut Wajibkan Imunisasi Kepada Balita

PATIMPUS     Kamis, Mei 18, 2023  

PATIMPUS.COM - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyampaikan, sebanyak 35.757 bayi lahir dengan hepatitis B di Indonesia pada tahun 2022, yang penularan kasusnya secara umum didominasi langsung dari ibu ke anak.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumatera Utara (Sumut) dr Alwi Mujahit Hasibuan menyampaikan, hepatitis merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus hepatitis, baik B, C atau D. Penyebarannya, ditularkan melalui cairan tubuh.

"Sebagaimana disebutkan, penularan yang paling sering dan paling banyak terjadi adalah dari ibu ke bayi atau anaknya," ungkapnya kepada wartawan, Kamis (18/5).

Kendati begitu, Alwi menjelaskan, penyakit ini dapat dicegah melalui imunisasi. Karenanya, Alwi menegaskan, vaksin hepatitis wajib diberikan kepada balita. "Sekarang termasuk imunisasi wajib pada balita," jelasnya.

Alwi menyebutkan, penyakit hepatitis semakin tinggi, karena mudah ditularkan bila daya tahan tubuh sedang menurun. Misalnya, sambung dia, karena kelelahan dan pola makan yang tidak teratur.

"Biasanya dalam kelompok ini termasuk aktivis, wartawan dan lain-lain. Penyakit ini juga umum disebut sebagai sakit kuning," katanya.

Meski begitu, Alwi mengakui, bahwa sampai saat ini untuk hepatitis belum ada ditemukan obat yang spesifik untuk menyembuhkannya. Untuk itu dia kembali mengimbau kepada balita agar bisa mendapatkan vaksinasinya.

"Obat belum ada. Penyembuhan (harus) istirahat total (bed rest)," pungkasnya.

Terpisah, dalam keterangannya, Juru Bicara Kemenkes dr Mohammad Syahril menyampaikan secara umum, penularan hepatitis B, C, dan D terjadi secara vertikal langsung dari ibu ke anak, dari cairan tubuh (air ludah, cairan sperma) dan aktivitas seksual tidak aman, menggunakan tindik atau tato, maupun penggunaan jarum suntik tidak steril pada pengguna narkoba.

''Penularan Hepatitis B dari secara vertikal Ibu ke anak menyumbang sebesar 90-95% dari seluruh sumber penularan lainnya,'' ujarnya.

Bayi yang terinfeksi hepatitis B kemungkinan untuk menjadi kronis dan sirosis berpotensi hingga 80%. Karenanya, pemberian vaksin hepatitis B secara lengkap dan tepat dapat menurunkan prevalensi hepatitis B.

"Tetapi masih terdapat permasalahan yang harus dihadapi yaitu risiko untuk menjadi sirosis dan hepatoma serta belum ada pengobatan yang efektif,'' jelasnya.

Menurut data Kemenkes, sebanyak 7,1% atau 18 juta masyarakat indonesia terinfeksi hepatitis B. Dari jumlah tersebut 50% diantaranya berisiko menjadi kronis dan 900.000 dapat menjadi kanker hati.

Bahkan hepatitis B menjadi empat besar penyebab kematian di Indonesia, dengan perkiraan kematian setiap tahunnya sebesar 51.100 kematian.

Kemudian, sebanyak 50.744 Ibu hamil positif hepatitis B pada tahun 2022. Dari jumlah tersebut, sebanyak 35.757 bayi lahir dari ibu yang positif hepatitis B.

Kendati sebagian besarnya sudah mendapatkan imunisasi Hb0 dan HBg kurang dari 24 jam. Namun masih didapati 135 bayi positif Hepatitis B pada usia 9-12 bulan. (don)

Enam Paskibra Sumut Periksa Kesehatan di RSU Haji Medan

Enam Paskibra Sumut Periksa Kesehatan di RSU Haji Medan

PATIMPUS     Kamis, Mei 18, 2023  

PATIMPUS.COM - Enam peserta Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibra) melakukan pemeriksaan kesehatan di UPTD Khusus RS Umum Haji Medan, Rabu (17/5/2023).

Pemeriksaan kesehatan anggota Paskibra ini untuk menjamin kesiapan mereka sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

Kabid Pelayanan medik dan Keperawatan RSU Haji Medan, drg Anda Siregar mengatakan peserta Paskibra harus ada pemeriksaan fisik yang juga meliputi pemeriksaan sistem organ, dan juga mental. Ini sudah dimulai sejak angkatan pertama hingga saat ini.

"Dari enam peserta ini berasal dari Kabupaten Mandailing Natal, Kota Medan, Kota Pematang Siantar, Kota Sibolga dan Kota Gunung Sitoli," katanya, Kamis (18/5/2023).

Dikatakannya, pemeriksaan dilakukan oleh dr spesialis Anak, kesehatan jiwa, spesialis mata, spesialis THT,  spesialis jantung,  spesialis ortopedi, spesialis gigi dan mulut kemudian peserta dilakukan cek laboratorium dan Radiologi.

"Pemeriksaan kesehatan ini kita mulai dari pukul 08.00 hingga sore," ujarnya.

Anda berharap ke enam peserta calon paskribra semuanya memiliki kesehatan prima yang memenuhi syarat sehingga dapat mengikuti seleksi calon paskibra nasional dan bersaing dengan calon paskibra dari seluruh Indonesia," pungkasnya. (don)

Alwi Mujahit Jabat Wakil Ketua PPIH Embarkasi

Alwi Mujahit Jabat Wakil Ketua PPIH Embarkasi

PATIMPUS     Kamis, Mei 11, 2023  

PATIMPUS.COM - Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief melantik Kadis Kesehatan Sumut, Alwi Mujahit Hasibuan sebagai Wakil Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Medan, Kamis (11/5/2023).

Selain Mujahit, Hilman juga melantik 21 orang PPIH Embarkasi/Debarkasi Medan Tahun 1444 H/2023 M di Aula Gedung Madinatul Munawwaroh UPT Asrama Haji Embarkasi Medan.

Hilman menyampaikan terkait beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian bersama dalam pelaksanaan tugas operasional penyelenggaraan ibadah haji oleh PPIH embarkasi.

“Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional, Pemerintah berkewajiban memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi, konsumsi, transportasi, pelayanan kesehatan, keamanan dan pelayanan lainnya yang diperlukan oleh jemaah haji,” jelas Hilman.

Hilman juga berpesan agar petugas PPIH dapat menjaga kekompakan sehingga dengan begitu bisa memudahkan segala tugas dan kewajiban serta memberikan pelayanan terbaik dan membangun kesan positif kepada jemaah haji.

“Pelayanan di embarkasi atau debarkasi haji adalah kegiatan yang  sangat penting karena akan memberikan kesan pertama yang mendalam kepada jema'ah haji tentang proses penyelenggaraan haji dan bahkan merupakan cermin dari kualitas pelayanan haji di tanah air, oleh karena itu  PPIH Embarkasi hendaknya membangun kesan positif terhadap hal  tersebut dengan bekerja secara optimal sesuai  dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga tercipta layanan prima sebagaimana yang  diharapkan kita  bersama.” ungkap Hilman.

Gubernur Sumatera Utara Plh H Musa Rajekhsah, yang diwakili oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Drs Muhammad Rahmadahni Lubis, MM berpesan dalam sambutannya, agar petugas haji yang baru saja dilantik serius dalam menjalankan tugas dan amanahnya sebagai petugas haji sehingga jama'ah merasa lebih mudah dan tenang selama menjalankan Ibadah Haji.

"Saya yakin dan percaya bahwa petugas pelaksana ibadah haji yang dilantik ini adalah orang-orang terbaik yang dipilih dan dipandang mampu untuk menjadi petugas haji tahun ini. Minta tolong betul-betul dilayani jama'ah haji ini dengan penuh ikhlasan, kalau kalian ikhlas Allah pasti membalasnya lebih dari apa yang kalian bayangkan," pungkasnya.

Adapun nama-nama Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Medan Tahun 1444

Hijriah/2023 Masehi.

1.Koordinator : Arief Sudarto Trinugroho

2. Wakil Koordinator : Muhammad Rahmadani Lubis

3. Ketua PPIH Embarkasi : Ahmad Qosbi

4. Wakil Ketua PPIH Embarkasi :

Alwi Mujahit Hasibuan

5. Sekretaris  : Zulfan Efendi

6.Wakil Sekretaris 1 : Ilyas Siregar

7. Wakil Sekretaris II : Wan Khairunnisah

8. Kepala Bidang Layanan Jemaah

Lansia/Disabilitas : Ahmad Suhaimi

9. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan : Torang Rambe

10. Wakil Kepala Bidang Penerimaan danPemberangkatan  : Murnisyah  Nasution

11. Kepala Bidang Dokumen : Subagiyo

12. Wakil Kepala Bidang Dokumen : Fakhrizal

13. Kepala Bidang Pembinaan Haji : Ahmad Saidi Harahap

14. Kepala Bidang Perbekalan : Nurhadi Ahmad Siregar

15. Kepala Bidang Akomodasi :

16. Kepala Bidang Kepabeanan : Ramlan Sudarto 

17. Kepala Bidang Imigrasi : Elfi Haris

18. Kepala Bidang Kesehatan : M. Iqbal Makmur

19. Kepala Bidang Keamanan : Jefri Hasurungan

20. Wakil Kepala Bidang Keamanan (Bandara) : Ali Usman

21. Wakil Kepala Bidang Keamanan (Penerbangan)  : Surmanto

22. Wakil Kepala Bidang Keamanan (Asrama) : Ermasyah Saragih. (rel)

BPJS SATU Solusi Kekosongan Obat Bagi Peserta JKN KIS

BPJS SATU Solusi Kekosongan Obat Bagi Peserta JKN KIS

PATIMPUS     Selasa, Mei 09, 2023  

PATIMPUS.COM - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memberikan solusi kepada masyarakat khususnya pengguna kartu JKN KIS terhadap permasalahan mutu layanan di fasiltas pelayanan kesehatan.

Jika terjadinya kekosongan obat di layanan kesehatan dan pasien diharuskan membeli obat sendiri atau peserta JKN KIS dikenakan iur biaya, pasien diminta untuk mendatangi kanal BPJS SATU (Siap Membantu) yang ada rumah sakit.

Di mana, BPJS SATU ini siap membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami peserta JKN KIS di setiap fasilitas pelayanan kesehatan.

Hal tersebut terungkap dalam pertemuan BPJS Kesehatan dengan insan pers yang dihadiri Deputi Direksi BPJS Wilayah Sumatera Utara dan Aceh dr Mariamah MKes yang diwakilkan Asisten Deputi Kepesertaan dan Mutu Layanan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah I, Dr Rasinta Ria Ginting, SE Ak MSi AAAK, Asisten Deputi SDM, Umum, dan Komunikasi BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah I, Syafrizal SE dan Asisten Deputi Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah I, dr Nur Eva Parindury MSi AAAK.

"Setiap rumah sakit kita sediakan petugas kita, 1 dari rumah sakit dan 1 petugas BPJS Kesehatan. Di situ bisa dilaporkan apa yang menjadi keluhan. Dan ini terpampang di setiap rumah sakit. Ada posternya di situ. Jadi setiap poster yang kita tempel, ada nomor WhatsApp juga. Jadi kalau petugas tidak berada di rumah sakit, bisa dihubungi dan nanti akan difollow up oleh petugas kita," sebut Asisten Deputi SDM, Umum, dan Komunikasi BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah I, Syafrizal, S.E dalam pertemuan BPJS Kesehatan dengan insan pers di Medan, Senin (8/5) malam.

Menurut Syafrizal, tugas staf EPP (Edukasi Penanganan Pengaduan) di BPJS SATU tersebut antara lain melaksanakan fungsi pemberian informasi dan penanganan pengaduan peserta di rumah sakit.

"Petugas kita juga melakukan customer visit sekaligus meminta feedback kepuasan peserta rawat inap dan rawat jalan melalui kuesioner survei berbasis digital yang dilakukan dengan metode sampling," terangnya.

Tak hanya itu, sambung dia, petugas EPP juga memastikan data ketersediaan tempat tidur yang ditampilkan sesuai dengan kondisi terkini dan terupdate secara realtime dengan data aplicares maupun Mobile JKN.

"Memastikan pelaksanaan pencatatan pemberian informasi dan

penanganan pengaduan, berkoordinasi dengan PIC PIPP RS terkait dengan pelaksanaan pemberian informasi dan penanganan pengaduan peserta dan memastikan pelaksanaan layanan pendaftaran bayi baru lahir (BBL) dan perhitungan denda layanan peserta di rumah sakit. Jadi jika ada pengaduan, silakan dilaporkan ke petugas kita yang ada di rumah sakit dan nantinya petugas kita yang akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk," tambahnya.

Di sisi lain, Syafrizal mengungkapkan, di Provinsi Sumatera Utara ini setidaknya sudah 10 kabupaten/kota yang sudah mencapai universal health coverage (UHC) seperti Pakpak Bharat, Nias, Nias Barat, Nias Utara, Samosir, Sibolga, Tebing Tinggi, Medan, Gunung Sitoli dan Tanjung Balai.

"Capaian hingga 30 April 2023, cakupan UHC peserta JKN-KIS kita sudah mencapai 13.185.470 Jiwa (85,77%)," terangnya.

Sementara, untuk pemanfaatan pelayanan kesehatan selama tahun 2017 - Maret 2023 di seluruh tingkat pelayanan sudah sebanyak 72,42 juta pemanfaatan.

"Sebagaimana arahan Bapak Direktur Utama tentang wujudkan peningkatan mutu layanan yakni indikator dan persepsi mutu kita harus sesuai dengan harapan peserta, kita juga fokus pada mutu, jangan sepelekan keluhan, baik dari internal maupun eksternal. Kemudian, kita juga rangkul stakeholder, utamanya pemerintah daerah dan faskes untuk bersama mewujudkan peningkatan mutu layanan," tambahnya. 

Arahan Dirut BPJS Kesehatan ini, kata Syafrizal, juga sejalan dengan harapan Presiden Jokowi yang meminta BPJS Kesehatan harus melakukan perbaikan mutu layanan bersama-sama fasilitas kesehatan.

"Saat UHC Award pada 14 Mare 2023 kemarin, Wapres juga meminta BPJS Kesehatan agar terus meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh peserta," tukasnya.

Oleh karena itu, BPJS Kesehatan kini semakin meningkatkan mutu pelayanannya kepada masyarakat dengan menyediakan berbagai kanal layanan administrasi dan informasi hingga pengaduan. (don)

RS Pirngadi Lakukan Gotong Royong Massal

RS Pirngadi Lakukan Gotong Royong Massal

PATIMPUS     Minggu, Mei 07, 2023  

PATIMPUS.COM - Demi mewujudkan lingkungan yang bersih berdasarkan program prioriyas Walikota Medan, Bobby Nasution, jajaran RSUD dr Pirngadi Medan menggelar gotong royong massal di sekitar lingkungannya, Sabtu (6/5/2023).

Dibantu petugas Satpol PP dan 100 tenaga medis termasuk dokter, gotong royong dimulai pada jam 06.30 Wib, langsung membersihkan seluruh areal rumah sakit. Setiap sudut halaman maupun taman mini yang ada dibersihkan oleh petugas dari rumput liar maupun sampah.

Dengan menggunakan alat sederhana para petugas begitu antusias membersihkan tiap titik areal rumah sakit. Diharapkan dengan gotong royong ini lingkungan rumah sakit dapat lebih bersih dan asri serta berdampak juga pada peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit milik Pemko Medan.

Kasat Pol PP Kota Medan Rakhmat Adi Syahputra Harahap menjelaskan bahwa gotong royong bersama jajaran RSUD dr Pirngadi ini kita gelar sebagai bentuk kolaborasi dalam mewujudkan program prioritas bapak Walikota Medan Bobby Nasution di bidang kebersihan. Artinya sebagai tempat pelayanan kesehatan masyarakat, kita menginginkan suasana yang  lebih asri dan lingkungan yang bersih di rumah sakit agar para pasien dan masyarakat yang berkunjung ke rumah sakit tambah lebih nyaman.

"Pagi ini kita gelar gotong royong bersama Dokter dan jajaran RSUD dr Pirngadi Medan guna menciptakan suasana asri dan lingkungan yang bersih di rumah sakit. Kegiatan ini juga merupakan bentuk kolaborasi dalam mewujudkan program prioritas pak Bobby Nasution," jelas Kasat Pol PP. 

Rakhmat menambahkan dalam gotong royong ini kita menurunkan 100 Petugas Satpol PP. Kedepannya kegiatan gotong royong bersama ini akan dilakukan dalam kurun waktu yang tidak lama agar suasana asri dan lingkungan yang bersih di rumah sakit dr Pirngadi Medan tetap terjaga. 

"Kegiatan gotong royong ini akan rutin kita gelar, agar kolaborasi ini tetap berjalan dengan baik dan lingkungan asri dan bersih di rumah sakit dr Pirngadi Medan tetap terjaga yang juga berdampak pada pelayanan kesehatan terhadap masyarakat," ujar Kasat Pol PP Kota Medan. (don)