SKM Ungkap Mayoritas Pasien Puas dengan Layanan RSUD Pirngadi

MEDAN (patimpus.com) – Pelayanan di RSUD Dr Pirngadi Medan mendapat penilaian positif dari masyarakat. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan selama Mei 2026 menunjukkan indeks kepuasan mencapai 85,29 atau masuk kategori baik. 

Capaian tersebut mencerminkan tingkat kepercayaan dan kepuasan pasien serta keluarga pasien terhadap layanan yang diberikan rumah sakit milik Pemerintah Kota Medan tersebut. 

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Dr Pirngadi Medan, Mardohar Tambunan, mengatakan hasil survei itu menunjukkan mayoritas masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diterima selama menjalani pengobatan maupun perawatan. 

“Nilai 85,29 masuk kategori baik. Artinya masyarakat secara umum puas terhadap pelayanan yang diberikan rumah sakit,” ujar Mardohar dalam keterangannya, Jumat, 12 Juni 2026.

Menurut Mardohar, hasil survei juga menunjukkan petugas dinilai cukup responsif dalam memberikan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan. Meski demikian, pihak rumah sakit mengakui masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dibenahi agar kualitas pelayanan dapat meningkat ke kategori sangat baik. 

Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain kelengkapan sarana dan prasarana, percepatan waktu tunggu pasien, serta peningkatan efektivitas penanganan pengaduan dan keluhan masyarakat. 

“Fokus perbaikan kami diarahkan pada kecepatan pelayanan, komunikasi petugas kepada pasien, dan kenyamanan fasilitas rumah sakit,” katanya.

Ia menegaskan hasil survei tersebut tidak hanya menjadi tolok ukur keberhasilan pelayanan yang telah berjalan, tetapi juga menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan. 

"Hasil survei ini bukan sekadar angka, tetapi menjadi bahan evaluasi bagi kami. Pelayanan yang sudah baik akan dipertahankan, sementara yang masih kurang akan terus diperbaiki agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang semakin optimal," tegasnya.

Dengan capaian tersebut, RSUD Dr Pirngadi berkomitmen mempertahankan kualitas layanan yang sudah dinilai baik oleh masyarakat sekaligus mendorong berbagai pembenahan guna menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih optimal bagi warga Kota Medan. 

Berdasarkan dokumen SKM Mei 2026, indeks kepuasan masyarakat RSUD Dr Pirngadi tercatat sebesar 3,412 yang dikonversi menjadi nilai 85,29 dengan mutu pelayanan kategori B atau Baik. (don)

Dinkes Medan Dukung Penanganan Tuberculosis Bagi Pasien JKN

MEDAN (patimpus.com) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Medan melakukan pertemuan dengan jajaran kesehatan dalam mendukung penanganan Tuberculosis (TB) dan jaminan akses pelayanan kesehatan peserta JKN, sehingga diperlukan kerjasama fasilitas kesehatan dengan BPJS Kesehatan. 

Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan, drg Henny Savitri MKM, menegaskan, TB masih jadi masalah kesehatan masyarakat dan butuh penanganan terpadu maupun berkesinambungan.

"Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan pelayanan TB diberikan sesuai standar, terlapor dan terjamin pembiayaannya," ujarnya saat ditemui di Aula Dinkes Medan, Kamis (11/6/2026).

Dijelaskan Henny, komitmen percepatan penanggulangan TB Medan mengacu pada Peraturan Presiden No 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan TB dan Peraturan Walikota Medan No 27 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TB.

Dinkes Medan berharap kerja sama yang terjalin mempererat pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, lintas program dan sektor agar dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan hasil yang optimal.

"Kerja sama ini diharapkan mampu menciptakan inovasi, tingkatkan efisiensi, serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas dengan komitmen dan komunikasi yang baik," katanya. 

Terpisah, Kabag Penjaminan Manfaat dan Utilisasi BPJS Kesehatan Cabang Medan, dr Rina Afrida memberitahukan, terdapat empat bagian dari standarisasi penjaminan kasus TB.

"Pertama pelayanan kesehatan peserta JKN dengan TB termasuk TB Resistan Obat (RO) dan HIV-AIDS dijamin sebagaimana pelayanan kesehatan lainnya dalam benefit peserta JKN," tuturnya. 

Poin kedua, rujukan berjenjang terintegrasi seperti FKTP dan FKTRL yang menemukan kasus TB RO, merujuk ke FKTRL Pusat Rujukan/Sub Rujukan TB RO untuk kemudian merujuk balik untuk tata laksana FKTRL/FKTP satelit TB RO.

Selanjutnya yang ketiga peran FKTRL atau FKTRL Pusat Rujukan/Sub Rujukan TB RO adalah untuk penegakan diagnosis dan komplikasi atau merawat sampai kondisi stabil untuk rujuk balik.

"Terakhir yang keempat yaitu keberlanjutan pengobatan memastikan agar peserta JKN dengan TB termasuk juga TB RO dan HIV-AIDS memakai obat dari program," ujarnya. 

Selain itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dr Shereivia Faradillah MKM melalui Ketua Tim Kerja Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan (P2PM-PL), Edy Yusuf beritahu hasil pertemuan tersebut.

"Kita mendapat masukan dan informasi dari BPJS Kesehatan terkait dengan pelayanan TB yang bisa diklaim di BPJS Kesehatan, kemudian untuk pelaksanaan pengendalian TB tadi ada beberapa kendala juga," katanya.

Dijelaskan Edy, salah satu kendala diantaranya yaitu pemeriksaan Tes Cepat Molekul (TCM) dari fasilitas kesehatan satelit, ke fasilitas kesehatan TCM yang tentu membutuhkan adanya biaya transportasi.

"Tindaklanjutnya akan kita diskusikan dengan bagian perencanaan Dinkes Kota Medan, dari mana sumber transportasi itu bisa kita anggarkan agar ke depannya pelaksanaan program TB bisa lebih lancar terlaksananya," tuturnya. 

Dalam pertemuan tersebut, turut hadir sejumlah perwakilan rumah sakit dari Kota Medan, perwakilan pihak puskesmas, klinik, Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) dan lainnya. (don)

RSU Haji Medan HUT Ke 34, Gelar Pengajian Sebagai Refleksi Pelayanan

MEDAN (patimpus.com) - RSU Haji Medan menggelar pengajian dalam rangka memperingati hari jadi ke-34 tahun rumah sakit tersebut, Kamis (4/6/2026). 

Direktur RSU Haji Medan, dr. Yulinda Elvi Nasution, M.Kes, menyampaikan pengajian ini bagian dari refleksi perjalanan pelayanan kesehatan sejak berdiri pada 1992 mengusung tema “34 Tahun Mengabdi: Merawat dengan Hati, Melayani dengan Integritas, Menuju RSU Haji Medan yang Lebih Maju dan Islami.”

Ia mengatakan, kegiatan ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi evaluasi internal bagi seluruh tenaga kesehatan dan pegawai.

Menurut Yulinda, RSU Haji Medan telah mengalami perkembangan signifikan sejak awal berdiri, baik dari sisi fasilitas maupun layanan medis. Ia menyebut jumlah tenaga kesehatan kini meningkat, termasuk dokter dari berbagai status kepegawaian.

Dalam kesempatan itu, Yulinda juga menyampaikan rencana pengembangan fasilitas melalui pembangunan Tower B yang akan difungsikan untuk layanan perawatan bayi dan kanker. Proyek tersebut direncanakan merupakan dukungan hibah dari BUMD dan pemerintah daerah.

Selain itu, Yulinda menyebut Gubernur Sumatera Utara, M Bobby Nasution dijadwalkan akan melakukan kunjungan untuk peresmian sejumlah fasilitas, meski agenda tersebut mengalami penyesuaian waktu.

Sementara itu, tausiyah dalam kegiatan tersebut disampaikan oleh Ustadz Nursyam yang menekankan pentingnya keikhlasan dalam pelayanan kesehatan. Ia menyebut kerja tenaga medis dapat bernilai ibadah apabila dilakukan dengan niat tulus dan penuh tanggung jawab.

“Merawat dengan hati itu berujung pahala jika dilakukan dengan keikhlasan,” ujarnya.

Pengajian ini juga dihadiri Wadir Umum dan Pengembangan SDM Rumah Sakit Haji Medan Provsu, Ridesman Nasution, Wakil Direktur (Wadir) Perencanaan dan Keuangan, Fakhrial Mirwan Hasibuan, SKM., MKM., M.Med., SC, Kabag Umum, dr. Aria Novita Pasaribu, MKM, Kasubbag Ketatausahaan dan Rumah Tangga RSU Haji Medan Hastriyani Rusmana serta para staf, karyawan, tenaga medis rumah sakit. (don)

RSU Haji Medan Target 900 Tenaga Medis dan Kesehatan Diberi Vaksin Campak

MEDAN (patimpus.com) - Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan turut menindaklanjuti arahan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dengan memberikan vaksin campak kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan UPTD Khusus RSU Haji.

Direktur RSU Haji Medan, dr. Yulinda Elvi Nasutio, M.Kes melalui, Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan, drg Fitrady Ulianda Siregar, M.Kes sebut, pelaksanaan vaksin bagi tenaga medis dan kesehatan berlangsung tiga hari.

"Vaksinasi dilaksanakan mulai tanggal 3 Juni-6 Juni 2026. Kegiatan hari ini dimulai pukul 09.00 WIB dengan tahapan registrasi peserta, skrining kesehatan, pemberian vaksin, serta observasi pascaimunisasi," ujarnya kepada Forwakes, Rabu (3/6/2026).

Lebih lanjut, Anda Siregar mengatakan, pelaksanaan vaksinasi dilakukan secara bertahap selama empat hari, guna memastikan seluruh sasaran dapat terlayani dengan baik dan proses berjalan lancar.

"Secara keseluruhan, target vaksinasi campak di UPTD Khusus RSU Haji Medan mencapai sekitar 900 tenaga medis dan kesehatan. Sasaran ini merupakan pegawai yang memenuhi kriteria berdasarkan hasil pendataan internal," ucapnya. 

Dirinya menegaskan program ini bertujuan memberikan perlindungan kepada tenaga kesehatan, terhadap risiko penularan campak sekaligus mendukung terciptanya lingkungan pelayanan kesehatan yang aman bagi petugas maupun pasien.

Sebelumnya, RSU Haji Medan telah menerbitkan Surat Edaran (SE) nomor 100.3.4/001/UPTDK RSU. HAJI/V/2026 tentang, pemberian imunisasi campak rubela (MR) bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Hal itu disampaikan, Direktur RSU Haji Medan, dr. Yulinda Elvi Nasutio, M.Kes melalui surat yang diterbitkan pada, Jumat (22/5/2026) sebagai tindaklanjut SEA Kementerian Kesehatan HK.02.02/C/1837/2026 09 April 2026. (don)

Dinkes Sumut Sebut Letak SPPG dan Ternak B2 di Siantar Tidak Mengganggu

MEDAN (patimpus.com) - Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara memberikan klarifikasi terkait polemik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Pematang Siantar yang sempat dipersoalkan warga karena berdekatan dengan area peternakan babi.

Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara, HM Faisal Hasyrimi, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan peninjauan langsung bersama Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar dan instansi terkait untuk memastikan kondisi faktual di lapangan.

“Dari hasil peninjauan, bangunan SPPG tidak menempel langsung dengan kandang ternak. Terdapat bangunan rumah sebagai pembatas dengan jarak sekitar lima meter. Secara operasional juga tidak ditemukan gangguan berarti yang menghambat penerbitan SLHS,” ujar Faisal, Rabu (3/6/2026).

Ia menambahkan bahwa aktivitas layanan kesehatan di sekitar lokasi sebelumnya berjalan normal tanpa kendala berarti. Termasuk fasilitas kesehatan lain seperti praktik dokter mandiri yang tetap beroperasi seperti biasa.

Terkait dinamika di lapangan, Faisal menyebut telah dilakukan upaya mediasi antara pengelola SPPG, pemerintah kelurahan, dan warga setempat.

“Pengelola SPPG juga telah menyatakan kesediaannya untuk membantu penyediaan septic tank bagi pengelolaan limbah warga serta melakukan penyesuaian tata ruang fasilitas agar lebih sesuai dengan kondisi lingkungan,” katanya.

Namun, setelah berbagai upaya dialog dilakukan, kesepakatan antara pihak pengelola dan warga belum tercapai. Situasi tersebut akhirnya mendorong keputusan relokasi.

“Karena solusi teknis belum menemukan titik temu dengan warga, pengelola akhirnya memutuskan untuk memindahkan lokasi operasional. Ini juga mempertimbangkan bahwa bangunan yang digunakan merupakan sewa, dan demi menjaga kondusivitas lingkungan serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal,” ujarnya. (don)

IDAI Sumut Bahas Puncak Hari Anak Nasional Dengan Gubsu

MEDAN (patimpus.com) - Pengurus Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Cabang Sumatera Utara yang dipimpin Ketua IDAI Sumut, dr. Rizky Adriansyah, SpA, SubspKardio(K), melakukan audiensi dengan Gubernur Sumatera Utara di Kantor Gubernur Sumatera Utara.

Pertemuan ini membahas persiapan pelaksanaan Puncak Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 yang akan digelar di Pulau Samosir pada 24–26 Juli 2026.

Dalam audiensi tersebut, Ketua IDAI Sumut menyampaikan rencana kegiatan Hari Anak Nasional yang mengusung tema “Membangun Generasi Emas dari Tepian Danau Toba”. Kegiatan ini dirancang tidak hanya sebagai perayaan Hari Anak Nasional, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian profesi dokter anak kepada masyarakat melalui berbagai layanan kesehatan dan edukasi bagi anak-anak di kawasan Danau Toba.  

Ketua IDAI Sumut menjelaskan bahwa puncak acara akan dilaksanakan pada Sabtu, 25 Juli 2026 di Waterfront City Pangururan, Kabupaten Samosir, dan direncanakan akan dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Utara. Rangkaian kegiatan melibatkan Pengurus Pusat IDAI, dokter spesialis anak dari berbagai daerah di Indonesia, pemerintah daerah, serta masyarakat Samosir. 

Dalam paparannya, IDAI Sumut menargetkan pelayanan kesehatan bagi sekitar 600 anak di Kabupaten Samosir, dengan melibatkan sekitar 200 dokter spesialis anak dan 70 dokter subspesialis kardiologi anak. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya mendekatkan layanan kesehatan spesialis dan subspesialis kepada masyarakat daerah, khususnya anak-anak yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan lebih lanjut.  

Berbagai kegiatan pengabdian masyarakat akan dilaksanakan, antara lain: Penyuluhan kesehatan anak kepada masyarakat, Skrining penyakit jantung pada anak, Skrining tumbuh kembang dan perkembangan anak, Edukasi pencegahan stunting, dan Pelayanan kesehatan spesialis dan subspesialis anak secara langsung kepada masyarakat.  

Selain kegiatan pelayanan kesehatan, acara puncak juga akan dimeriahkan dengan senam sehat, penampilan anak-anak Samosir, pembagian hadiah perlombaan, serta berbagai aktivitas yang melibatkan masyarakat dan keluarga sebagai bagian dari kampanye pemenuhan hak dan perlindungan anak. 

Gubernur Sumatera Utara menyambut baik rencana pelaksanaan Hari Anak Nasional di Samosir dan mengapresiasi inisiatif IDAI Sumatera Utara yang menggabungkan kegiatan ilmiah, pelayanan kesehatan, dan promosi pariwisata daerah. Pelaksanaan kegiatan di kawasan Danau Toba diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara tenaga kesehatan, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas kesehatan anak sekaligus memperkenalkan potensi wisata Sumatera Utara kepada peserta dari seluruh Indonesia. 

Melalui kegiatan ini, IDAI Sumatera Utara berharap kesadaran masyarakat terhadap kesehatan anak semakin meningkat, akses terhadap layanan kesehatan spesialis semakin luas, serta terbangun komitmen bersama dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. (don)

Plt Direktur RS Pirngadi Jelaskan Penanganan Satpam Korban Penembakan

MEDAN (patimpus.com) - Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Dr Pirngadi Medan, Mardohar Tambunan, menjelaskan penanganan pasien korban penembakan dan pembacokan bernama Guntur Sugoro yang mengaku peluru di tubuhnya belum diangkat karena terkendala biaya dan BPJS Kesehatan.

Menurut Mardohar, pasien masuk ke IGD RS Pirngadi pada 12 Mei 2026 pukul 23.45 WIB dalam kondisi sadar, mengalami sesak napas, serta luka tembak di punggung bawah sebelah kanan.

“Pasien langsung mendapatkan tindakan medis. Pada 13 Mei 2026 pukul 00.05 WIB dilakukan pemasangan chest tube di kamar bedah COT,” ujar Mardohar dalam keterangannya pada Kamis (21/5).

Selanjutnya pasien dipindahkan ke Ruang Tulip 2A pada pukul 02.15 WIB dengan kondisi compos mentis dan menggunakan oksigen 3 liter.

Mardohar menjelaskan, dokter kemudian menganjurkan pasien dirujuk ke rumah sakit yang memiliki dokter spesialis Bedah BTKV. Namun pihak keluarga disebut masih mempertimbangkan rujukan tersebut.

“Pada sore harinya, keluarga menyampaikan rencana membawa pasien ke RS Bhayangkara. Karena itu rumah sakit belum mengirimkan rujukan meskipun surat rujukan sudah disiapkan,” katanya.

Pihak rumah sakit, lanjut Mardohar, juga telah memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga terkait kondisi medis pasien, termasuk keberadaan proyektil peluru yang masih berada di dalam tubuh korban.

Selain itu, pasien juga telah membuat laporan kepolisian dan menjalani visum pada 18 Mei 2026 di Ruang Tulip 2A.

Menurut Mardohar, hingga pasien diperbolehkan pulang, keluarga yang sebelumnya menyatakan akan membawa pasien ke RS Bhayangkara tidak datang ke rumah sakit.

“Pada 19 Mei 2026 pukul 14.00 WIB pasien pulang berobat jalan dalam kondisi stabil. Dokter juga sudah menjelaskan apabila ada gejala lanjutan agar segera kembali ke rumah sakit,” ujarnya.

Kronologi Sebelumnya

Sebelumnya, Guntur Sugoro mengaku menjadi korban percobaan perampokan di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Senin (11/5/2026) sekitar pukul 23.30 WIB.

Saat itu, Guntur yang bekerja sebagai satpam dapur MBG di Kota Medan hendak menuju rumah rekannya. Namun di tengah perjalanan, ia dicegat sejumlah pelaku bersenjata tajam dan diminta menyerahkan sepeda motornya.

Tak ingin menjadi korban perampokan, Guntur memilih tancap gas untuk melarikan diri. Namun para pelaku yang diperkirakan berjumlah lima orang langsung membacok bagian punggungnya dari belakang.

“Pas sudah masuk jalan tumbukan, langsung di-stop dan dipepet sama dua kereta, lima orang, disuruh berhenti. Tapi, saya merasa saya ini pasti mau dibegal,” kata Guntur, Selasa (19/5/2026).

Meski terkena bacokan, Guntur tetap mencoba kabur. Para pelaku kemudian mengeluarkan senjata yang diduga senapan angin dan menembak ke arah korban hingga proyektil mengenai punggung belakangnya.

“Mungkin pas dibacok ditengok enggak luka, dan dia bilang, ‘Eh, enggak apa-apa dia bang. Tembak dia, Bang,’” ujar Guntur menirukan percakapan para pelaku.

Usai kejadian itu, Guntur menjalani perawatan di RS Pirngadi Medan. Namun ia mengaku peluru yang bersarang di tubuhnya belum diangkat hingga sembilan hari setelah kejadian karena terkendala biaya operasi dan pembiayaan BPJS.

Ia mengaku kondisi ekonomi menjadi kendala utama. Apalagi dirinya baru bekerja sekitar dua bulan sebagai satpam dapur MBG dan sudah beberapa hari tidak masuk kerja akibat peristiwa tersebut.

“Saya penjaga MBG. Baru dua bulanan. Peluru belum diambil, cuma diperban aja. Nggak berlaku BPJS juga kan, makanya ini lagi buat surat miskin,” katanya. (don)

BKKBN Sumut dan Pemkab Langkat Satukan Langkah Tingkatkan Kesehatan Ibu dan Anak

LANGKAT (patimpus.com) - Komitmen memperkuat kesehatan ibu dan anak terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor di Kabupaten Langkat. Hal tersebut terlihat dalam Rapat Koordinasi Program “Sehati Bunda” yang digelar di Ruang Rapat Rumah Dinas Bupati Langkat, Rabu (20/05).

Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam menyatukan langkah antara pemerintah daerah, Kemendukbangga/BKKB, serta mitra pembangunan guna memastikan keberlanjutan program dan memperluas manfaatnya bagi masyarakat.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Dr. Mahyuzar, bersama Bupati Langkat, H Syah Afandin, jajaran Pemerintah Kabupaten Langkat, Population Service International (PSI), serta Yayasan Cipta.

Suasana rapat berlangsung hangat dan penuh semangat kolaborasi, dengan fokus utama pada penguatan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu pasca persalinan, serta keluarga berisiko stunting.

Dalam rapat koordinasi tersebut, berbagai capaian Program Sehati Bunda turut dipaparkan, termasuk tantangan yang masih dihadapi di lapangan serta strategi percepatan intervensi di wilayah prioritas. Program ini dinilai menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung percepatan penurunan stunting sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan keluarga di Kabupaten Langkat.

Kepala Perwakilan BKKBN Sumut, Dr. Mahyuzar, menegaskan bahwa keberhasilan program tidak dapat dicapai hanya oleh satu pihak, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintah dan mitra pembangunan.

“Program Sehati Bunda membutuhkan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak. Mulai dari perangkat daerah, tenaga kesehatan, hingga mitra pembangunan harus bergerak bersama agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal,” ujar Dr. Mahyuzar.

Ia juga menekankan bahwa upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak merupakan investasi penting dalam membangun generasi masa depan yang sehat dan berkualitas. Menurutnya, intervensi yang tepat sejak masa kehamilan hingga pasca persalinan akan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak dan kualitas keluarga di masa mendatang.

“Penanganan stunting tidak hanya berbicara soal anak, tetapi juga tentang kesiapan keluarga, kesehatan ibu, pola pengasuhan, dan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan sejak dini,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Langkat, H. Syah Afandin, SH menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin antara Pemerintah Kabupaten Langkat dengan Kemendukbangga/BKKBN dan seluruh mitra terkait. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung implementasi Program Sehati Bunda agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

“Kami menyambut baik pelaksanaan rapat koordinasi ini sebagai bentuk penguatan sinergi bersama. Pemerintah Kabupaten Langkat berkomitmen mendukung Program Sehati Bunda demi mewujudkan keluarga yang sehat dan berkualitas,” ungkap Syah Afandin.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan kesehatan di daerah. Dengan dukungan bersama, ia optimistis program-program intervensi kesehatan ibu dan anak dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Melalui rapat koordinasi ini, seluruh pihak diharapkan semakin solid dalam menjalankan Program Sehati Bunda, terutama dalam memperluas akses pelayanan kesehatan dan pendampingan bagi keluarga berisiko stunting. Tidak hanya menjadi program layanan kesehatan, Sehati Bunda juga diharapkan mampu menjadi gerakan bersama untuk membangun keluarga yang lebih sehat, kuat, dan sejahtera di Kabupaten Langkat. (don)

RS Pirngadi Edukasi Pasien Hamil Dibawah Umur Korban Cabul

MEDAN (patimpus.com) - Beredar video dugaan penolakan visum terhadap seorang pasien di RSUD Dr Pirngadi Medan yang terjadi beberapa waktu lalu. Menanggapi hal ini pihak rumah sakit mengatakan pasien sudah diedukasi.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama RSUD dr Pirngadi Medan, Mardohar Tambunan mengatakan pasien yang datang merupakan anak di bawah umur korban pencabulan dan dalam kondisi hamil lima bulan. Menurutnya, pihak rumah sakit tidak menolak pasien, melainkan telah memberikan edukasi terkait jadwal pelayanan visum untuk kasus tersebut.

“Pasien sudah diedukasi petugas kami bahwa pelayanan visum memang ada setiap hari. Namun untuk kasus pencabulan ditangani bagian obgyn karena lebih spesifik untuk mengetahui adanya robekan,” ujar Mardohar, Selasa (19/5/2026) di ruang kerjanya.

Ia menjelaskan, dokter obgyn di RSUD Pirngadi hanya tersedia pada jam tertentu, yakni pukul 13.00 hingga 15.00 WIB. Karena itu, pasien diminta datang kembali keesokan harinya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Menurut Mardohar, isi surat pengantar dari pihak kepolisian juga tidak mencantumkan kondisi darurat atau urgent sehingga penanganan dijadwalkan sesuai layanan dokter spesialis yang tersedia.

“Kita sayangkan video yang diambil dan kemudian viral tersebut. Padahal pasien bersedia  datang kembali keesokan harinya dan persoalan sudah selesai,” katanya.

Pihak rumah sakit juga menyoroti pengambilan video di area rumah sakit yang dinilai tidak diperbolehkan karena berkaitan dengan privasi pasien. Mardohar menyebut ada aturan yang mengatur larangan penyebaran dokumentasi di lingkungan rumah sakit, termasuk mengacu pada UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 junto 2016 serta UU Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009.

Selain itu, ia menyebut penyebar video bukan berasal dari pihak keluarga pasien. Meski demikian, manajemen RSUD Pirngadi mengaku tetap menerima kritik dan masukan dari masyarakat sebagai bahan evaluasi pelayanan rumah sakit ke depan. (don)

Jabat Ketua IDI Medan, Galdy Wafie Komitmen Lanjutkan Program Pengurus Lama

MEDAN (patimpus.com) - Musyawarah Cabang (Muscab) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Medan menetapkan dr Galdy Wafie MKed(An) SpAn, sebagai Ketua IDI Medan periode 2026-2029.

Dalam sambutannya, dr. Galdy menegaskan komitmen untuk melanjutkan program kepengurusan sebelumnya sekaligus memperkuat peran IDI sebagai “rumah besar” bagi seluruh dokter di Kota Medan.  

Ia menekankan bahwa sejumlah agenda yang belum tuntas di periode sebelumnya akan diteruskan dan diselesaikan pada masa kepemimpinannya. 

"Kita berharap IDI Medan menjadi wadah pelindung, advokasi, dan tempat pengaduan bagi dokter maupun masyarakat terkait isu kesehatan," harapnya. 

Selain itu, dr. Galdy menyoroti masih adanya daerah di Medan dan Sumatera Utara yang belum terjamah layanan kesehatan. Ia berkomitmen memfasilitasi tenaga kesehatan agar dapat menjangkau wilayah tersebut sehingga dampaknya bukan hanya bagi anggota, tetapi juga masyarakat luas.  

Ketua IDI Sumut, Dr. dr. Ery Suhaymi, S.H., M.H., M.Ked(Surg), Sp.B, FINACS, FICS, menyampaikan harapan agar IDI Medan tetap menjadi wadah perjuangan kesejahteraan dokter. Ia menyoroti persoalan rasio dokter di Sumut yang belum merata. 

Data Kemenkes menunjukkan jumlah dokter di Sumut sekitar 11 ribu orang. Rasio dokter dengan penduduk masih sekitar 1:900, lebih baik dari standar WHO (1:1000), namun distribusinya timpang. 

Artinya memang, tapi di kota-kota tertentu justru memang lebih banyak.

"Contohnya di Kota Medan, di Kota Medan itu hampir 70% dokter yang ada di Sumut itu ada di Kota Medan. Jadi memang pemerataannya belum merata," terangnya.

Untuk menyelesaikan persoalan ini, kata dr Ery, antara lain adanya jaminan kesejahteraan dokter-dokter yang di daerah.

"Karena, kenapa menumpuk di Medan semua? Salah satunya mungkin faktor kesejahteraan itu," jelasnya.  

Ketua Panitia Muscab, dr. Alamsyah Lukito, M.Kes, Dipl of Bioeth, menyampaikan terima kasih kepada Ketua IDI Medan periode 2022–2025, dr. Ery Suhaymi, atas kepemimpinan sebelumnya. Ia optimistis dr. Galdy mampu melanjutkan program yang telah dirintis. 

Pelantikan resmi oleh Pengurus Besar (PB) IDI dijadwalkan dalam waktu satu hingga dua bulan ke depan.  

"Jadi setelah ini InsyaAllah kita minta kepada dokter Galdy untuk segera mengisi kepengurusan. Insyaallah dalam satu bulan ke depan bisa kita laporkan ke PB dan akan dilantik oleh PB," tandasnya. (don)

Dinkes Sumut Tingkatkan Kewaspadaan Virus Hanta Usai Surat Edaran Kemenkes

MEDAN (patimpus.com) - Dinas Kesehatan Sumatera Utara meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran penyakit virus hanta menyusul terbitnya surat kewaspadaan dari Kementerian Kesehatan RI terkait laporan kasus Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS) pada kapal pesiar MV Hondius.

Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut, Hamid Rijal SKM MKes, mengatakan pihaknya telah menerima surat kewaspadaan dari Kemenkes dan akan menindaklanjutinya dengan memperkuat pengawasan serta koordinasi dengan kabupaten/kota di Sumut.

“Dinas Kesehatan Sumut terus meningkatkan kewaspadaan dan pemantauan terhadap penyakit menular, termasuk virus hanta. Kami juga berkoordinasi dengan seluruh dinas kesehatan kabupaten/kota serta fasilitas pelayanan kesehatan agar melakukan deteksi dini,” ujarnya, Jumat (15/5).

Ia menjelaskan, virus hanta merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan melalui tikus dan hewan pengerat lainnya. Penularan dapat terjadi melalui paparan urine, feses, air liur, maupun debu yang terkontaminasi.

Menurut Hamid, hingga saat ini belum ada laporan kasus HPS di Sumatera Utara. Namun masyarakat diminta tetap waspada dengan menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak langsung dengan hewan pengerat.

“Kami mengimbau masyarakat menjaga sanitasi lingkungan, terutama di rumah dan tempat penyimpanan makanan agar tidak menjadi sarang tikus,” katanya.

Selain itu, tenaga kesehatan juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala penyakit yang menyerupai infeksi saluran pernapasan akut, demam, hingga gangguan ginjal yang berkaitan dengan infeksi virus hanta.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan RI melalui Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit mengeluarkan surat kewaspadaan penyakit virus hanta tertanggal 10 Mei 2026. Surat tersebut menyebutkan adanya laporan kasus HPS pada penumpang kapal pesiar MV Hondius dengan sejumlah kasus konfirmasi dan kematian.

Kemenkes juga meminta seluruh daerah meningkatkan surveilans, edukasi masyarakat, serta kesiapsiagaan fasilitas kesehatan guna mengantisipasi potensi kasus impor di Indonesia. (don)

BKKBN Sumut Lepas Pengabdian Dr Fatmawati

MEDAN (patimpus.com) - Tepuk tangan disertai suasana haru menyelimuti Aula Utama Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara saat keluarga besar BKKBN Sumut melepas masa pengabdian Dr Fatmawati ST MEng dalam kegiatan pisah sambut Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Rabu (13/5/2026). 

Momen tersebut bukan sekadar seremoni pergantian pimpinan, tetapi menjadi ruang penuh kenangan atas perjalanan kepemimpinan yang diwarnai dedikasi, kebersamaan, dan kerja kolaboratif dalam menjalankan Program Bangga Kencana serta percepatan penurunan stunting di Sumatera Utara.

Sejak awal kegiatan, nuansa kekeluargaan terasa begitu kuat. Para pegawai, mitra kerja, hingga tamu undangan hadir memberikan penghormatan dan apresiasi kepada sosok pemimpin yang selama ini dikenal dekat dengan jajaran pegawai dan aktif membangun sinergi lintas sektor. Beberapa momen penayangan dokumentasi perjalanan kepemimpinan Dr. Fatmawati pun turut menghadirkan suasana emosional di tengah acara.

Dalam sambutannya, Dr Fatmawati menyampaikan rasa syukur atas perjalanan pengabdian yang telah dilalui bersama seluruh jajaran BKKBN Sumut. Ia mengaku bangga dapat menjadi bagian dari upaya pembangunan keluarga di Sumatera Utara bersama tim yang solid dan penuh semangat.

“Semua pencapaian ini merupakan hasil kerja bersama. Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh keluarga besar BKKBN Sumatera Utara atas dedikasi dan loyalitas yang luar biasa,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa keberhasilan pelaksanaan program tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah, mitra kerja, tenaga lapangan, hingga seluruh pihak yang terus bergerak bersama dalam mendukung pembangunan keluarga dan penurunan angka stunting di Sumatera Utara.

Di bawah kepemimpinan Dr. Fatmawati, Perwakilan BKKBN Sumatera Utara berhasil mencatat berbagai capaian strategis. Mayoritas indikator kinerja tahun 2025 berada pada kategori “Baik” dan “Sangat Baik”, termasuk keberhasilan pelaksanaan Proyek Prioritas Nasional yang mencapai 100 persen.

Tidak hanya itu, pelaksanaan Program Quick Win Kemendukbangga/BKKBN di Sumatera Utara juga menunjukkan capaian yang signifikan. Program GENTING tercatat menjangkau 58.098 sasaran, Program GATI berhasil menjangkau 276.885 ayah dan calon ayah, sementara Program SIDAYA menyentuh 321.547 lansia dan anggota kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL).

Capaian tersebut menjadi gambaran kuatnya kerja kolektif seluruh jajaran BKKBN Sumatera Utara yang terdiri dari 1.373 aparatur yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara. Kolaborasi yang terbangun selama ini dinilai menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan program di lapangan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara yang baru, Dr. Mahyuzar, M.Si turut menyampaikan sambutannya secara daring. Meski hadir melalui layar virtual, pesan yang disampaikan terasa hangat dan penuh semangat dalam melanjutkan estafet kepemimpinan di BKKBN Sumut.

Dalam sambutannya, Mahyuzar menyampaikan penghormatan dan apresiasi atas dedikasi Dr. Fatmawati yang dinilai telah meletakkan fondasi kuat bagi organisasi dan pembangunan program di daerah.

“Saya menyampaikan penghormatan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Fatmawati atas pengabdian dan capaian luar biasa selama memimpin BKKBN Sumatera Utara. Fondasi yang telah dibangun ini menjadi bekal yang sangat berharga bagi kami untuk melanjutkan program dan memperkuat sinergi dengan seluruh mitra kerja,” ujar Mahyuzar.

Ia juga menegaskan komitmennya untuk melanjutkan penguatan program Bangga Kencana, meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan mitra kerja, serta mendorong optimalisasi capaian program agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.

Kegiatan pisah sambut berlangsung khidmat dan penuh nuansa kekeluargaan. Senyum, pelukan, ucapan terima kasih, hingga sesi foto bersama menjadi penutup hangat bagi perjalanan pengabdian Dr. Fatmawati di BKKBN Sumatera Utara.

Momentum tersebut sekaligus menjadi awal baru bagi kepemimpinan selanjutnya dalam melanjutkan penguatan Program Bangga Kencana dan pembangunan keluarga di Sumatera Utara demi terwujudnya keluarga yang berkualitas, sehat, dan sejahtera. (don)

Perlindungan Jemaah Haji Khusus Sumut Diperkuat Melalui Program JKN

MEDAN (patimpus.com) - Pemerintah memandang penyelenggara perjalanan ibadah haji khusus sebagai mitra strategis dalam  ekosistem layanan haji. Peran tersebut penting, terutama dalam memastikan jemaah memperoleh edukasi kesehatan, kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kenyamanan jemaah. 

Hal tersebut disampaikan,  serta  pendampingan layanan yang mendukung keselamatan dan Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Warsito pada kegiatan, Supervisi Implementasi Program JKN Dalam Penyelenggaraan Haji Khusus Tahun 2026, pada Kamis (07/05/2026) di Medan. 

Warsito menjelaskan, pemerintah melalui Kemenko PMK terus memperkuat fungsi koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam penyelenggaraan ibadah haji sebagai bagian dari prioritas pembangunan nasional. 

Sinergi ini diarahkan untuk mewujudkan tata kelola haji yang lebih terpadu, responsif, dan berorientasi pada perlindungan serta kualitas pelayanan jemaah.

“Perlindungan terhadap jemaah haji terus diperkuat melalui integrasi sistem jaminan sosial, termasuk optimalisasi peran BPJS Kesehatan. Upaya ini diharapkan mampu memberikan kepastian perlindungan layanan kesehatan bagi jemaah sejak tahap persiapan, pelaksanaan ibadah, hingga kepulangan ke tanah air. Kedepannya, kami juga berharap perlindungan JKN berlaku bagi Jemaah Umrah,” kata Warsito.

Deputi Direksi  Bidang Perluasan dan Kepatuhan  Peserta BPJS Kesehatan, Mangisi Raja Simarmata menyampaikan bahwa Penyelenggaraan ibadah haji bukan hanya persoalan perjalanan spiritual, tetapi juga menyangkut kesiapan kesehatan jemaah secara  menyeluruh.

Dalam konteks ini, Program JKN memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi jemaah, baik sebelum keberangkatan maupun setelah kembali ke tanah  air.

“Saat ini dari total nasional lebih kurang 17 ribu jemaah haji di tahun 2026, sebanyak 90,75 persen jemaah haji khusus merupakan Peserta JKN aktif. Untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara, dari sekitar 105 Jemaah, sebanyak 98  jiwa atau 93,3 persen telah terlindungi JKN aktif,” jelas Mangisi. 

Lebih lanjut, Mangisi menyampaikan bahwa data pemanfaatan layanan kesehatan menunjukkan kebutuhan pelayanan kesehatan jemaah tetap tinggi, baik sebelum keberangkatan maupun setelah kepulangan, dengan total pembiayaan yang signifikan. 

Hal ini menegaskan bahwa Program JKN bukan sekadar program pendukung, tetapi merupakan instrumen utama dalam menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan jemaah haji. 

“BPJS Kesehatan meyakini bahwa dengan sinergi yang kuat, kita dapat memastikan setiap jemaah haji Indonesia memperoleh perlindungan kesehatan yang optimal, sehingga dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk,” kata Mangisi. 

Sementara itu, Kasubdit Pendaftaran dan Pembatalan Haji Kementerian Haji dan Umrah, Muhammad Syarif mengatakan bahwa Menteri Haji dan Umrah telah menetapkan syarat kepesertaan Program JKN aktif dalam pelunasan biaya haji khusus melalui Keputusan Menteri Haji dan Umrah RI Nomor 31 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengisian Kuota Haji Khusus Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi. 

Hal ini diharapkan dapat membantu jemaah dalam mendapatkan jaminan kesehatan selama pelaksaaan haji di dalam negeri, khususnya saat akan berangkat ke tanah suci dan ketika kembali ke tanah air.

“Kewajiban kepesertaan aktif JKN dalam proses pelunasan haji merupakan bentuk implementasi amanat regulasi nasional terkait jaminan kesehatan. Sinkronisasi data antar sistem menjadi isu penting sehingga diperlukan koordinasi aktif dengan travel dan BPJS Kesehatan untuk memastikan validitas data Jemaah,” jelas Syarif.

Pada kesempatan yang sama, Direktur I PT Siar Tour, Alamria Asmardi sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) menilai bahwa keterlibatan BPJS Kesehatan sangat penting dalam memastikan kesiapan kesehatan jemaah sebelum keberangkatan. Pihaknya berharap terdapat mekanisme pengecekan status kepesertaan yang lebih dini sehingga potensi kendala administratif dapat diantisipasi sebelum masa keberangkatan.

“Disini kami ingin menyampaikan juga aspirasi masyarakat terkait kemungkinan perluasan perlindungan Program JKN, termasuk pada penyelenggaraan umrah yang frekuensi keberangkatannya jauh lebih tinggi dibanding haji,” ujar Alamria. (rel/don)