Buntut Dugaan MBG Beracun, Dua SPPG Di Sumut Dinonaktifkan
| Jumat, Februari 13, 2026

By On Jumat, Februari 13, 2026


PATIMPUS.COM - Dinas Kesehatan Sumatera Utara (Sumut) mengungkapkan, bahwa dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumatera Utara (Sumut) telah dinonaktifkan Badan Gizi Nasional (BGN).


Hal itu terkait dugaan keracunan ratusan pelajar di dua tempat berbeda di Kabupaten Dairi, Sumut.


"Badan Gizi Nasional telah menetapkan, pemberhentian operasi sementara terhadal SPPG yang melayani 2 sekolah yakni SMK HKBP Sidikalang dan SMK Arina Sidikalang," ungkap

Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Muhammad Faisal Hasrimy diwakilkan Sekretaris Dinas Kesehatan, Hamid Rijal, kepada wartawan, Jumat (13/2/2026).


Dinkes Sumut, lanjut Hamid Rijal, juga telah memberitahu menu MBG yang dikonsumsi siswa-siswi SMK Swasta HKBP Sidikalang pada, Senin (9/2/2026) lalu. 


"Menunya nasi, ayam gulai, tahu goreng, pisang, timun dan selada dari laporan yang kami terima sebagai penyebab gejala keracunan tersebut mulai sejak pukul 17.00 WIB (9/2/2026)," ujarnya.


Data yang diperoleh Dinas Kesehatan, dugaan keracunan terjadi pada 170 peserta didik gabungan yaitu siswa-siswi yang diduga mengalami dugaan keracunan makanan. 


Selanjutnya Hamid juga mengatakan pada, Selasa (10/2/2026) Dinas Kesehatan Sumut kembali mendapati lagi, dugaan keracunan MBG yang terjadi di SMK Arina Sidikalang dari menu yang telah disajikan.


"Laporan yang diperoleh bahwa menu yang diberikan pada (10/2/2026) ialah nasi, ikan goreng, sayur toge, tempe goreng dan buah salak dan ditemukan keluhan pertama di hari yang sama pukul 20.00 WIB berjumlah satu siswa," tuturnya. 


Keesokan harinya di Rabu (11/2/2026), ada 14 siswa SMK Arina Sidikalang yang mengalami keluhan yaitu mencret mual dan muntah. Total 110 siswa SMK Arina Sidikalang yang bergejala sama dan telah diberikan layanan kesehatan.


Dirinya pun mengatakan jika per hari Jumat (13/2/2026) terdapat 39 siswa SMK Arina Sidikalang yang di rawat dengan rincian, 32 siswa di Rumah Sakit umum Daerah (RSUD) Sidikalang dan tujuh siswa di Rumah Sakit Umum Serenapita.


Hamid pun menegaskan kedua sampel menu makanan telah sampai di laboratorium kesehatan daerah pada, Rabu (11/2/2026) pukul 10.00 WIB dan Kamis (12/2/2026) pukul 11.00 WIB.


Kemudian akan dilakukan pemeriksaan sampel makanan oleh laboratorium kesehatan daerah, dengan hasil diperoleh paling lama lima hari di luar hari kerja setelah sampel diterima. (don)

Dinkes Sumut Sebut PBI Non Aktif Bisa Aktif Kembali, Jika…
| Jumat, Februari 13, 2026

By On Jumat, Februari 13, 2026


PATIMPUS.COM – Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara angkat bicara terkait polemik penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang belakangan ramai dikeluhkan warga.


Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut, Hamid Rizal Lubis, mengatakan persoalan ini sebenarnya sudah dibahas di tingkat pusat. Pertemuan melibatkan DPR RI, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan, dan sejumlah instansi terkait.


“Di pusat sudah ada pertemuan dan pembahasan. Kami di daerah tentu mengikuti kebijakan yang ditetapkan dan menunggu tindak lanjutnya,” ujar Hamid, Jumat, 13 Februari 2026.


Menurut dia, begitu kabar penonaktifan mencuat, Dinkes Sumut langsung berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan Wilayah Sumut-Aceh dan Dinas Sosial Sumut. Ia menegaskan, penonaktifan kepesertaan PBI didasarkan pada Surat Keputusan dari Kementerian Sosial.


Dari hasil koordinasi itu, ada dua langkah yang disepakati. Pertama, Dinas Sosial akan menelusuri ulang data peserta yang dinonaktifkan. Jika setelah diverifikasi ternyata masih memenuhi syarat, maka kepesertaannya bisa diaktifkan kembali.


Kedua, Dinas Kesehatan juga diberi ruang untuk mengusulkan data baru masyarakat yang dinilai layak menjadi peserta PBI.


“Jadi bukan berarti yang nonaktif itu selesai begitu saja. Kalau memang memenuhi syarat, bisa diaktifkan kembali. Kami juga bisa mengusulkan data baru yang layak,” jelasnya.


Hamid juga mengingatkan rumah sakit dan fasilitas kesehatan agar tidak menolak pasien dalam kondisi darurat. Ia menegaskan, apa pun status kepesertaan BPJS, pasien gawat darurat tetap wajib dilayani.


“Dalam keadaan gawat darurat, tidak boleh ada penolakan. Itu sudah jelas aturannya,” tegasnya.


Terkait jumlah peserta PBI yang dinonaktifkan di Sumatera Utara, Hamid menyarankan agar data rinci dikonfirmasi langsung ke pihak BPJS Kesehatan. Ia menyebut, secara nasional jumlahnya disebut-sebut mencapai sekitar 11 juta peserta, namun angka pasti untuk Sumut berada di BPJS.


Sejauh ini, Dinkes Sumut mengaku belum menerima laporan resmi dari masyarakat maupun rumah sakit terkait penolakan pelayanan akibat penonaktifan PBI. Meski begitu, pihaknya membuka ruang pengaduan bagi warga yang mengalami kendala.


“Kalau ada masalah di lapangan, silakan sampaikan ke kami, termasuk lewat media sosial resmi Dinkes. Nanti akan kami tindak lanjuti,” pungkasnya. (don)

Afif Abdillah Ingatkan Pengguna UHC, BPJS Tidak Digunakan Setahun Dianggap Mampu
| Kamis, Februari 12, 2026

By On Kamis, Februari 12, 2026


PATIMPUS.COM - Anggota DPRD Medan Afif Abdillah mengingatkan warga yang tercatat sebagai pengguna program Universal Health Coverage (UHC) agar tetap menggunakan BPJS Kesehatan. Jangan sampai dalam setahun warga tidak menggunakan program tersebut.


"Jadi, kalau BPJS Kesehatan program UHC itu tidak digunakan selama setahun, maka nanti pemerintah menganggap warga sudah mampu. Kenapa? Karena BPJS nya tidak dipakai-pakai," tegas Afif Abdillah di hadapan konstituennya saat Sosialisasi Perda II, Tahun Anggaran 2026 Perda No.4 Tahun 2026 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan yqng digelar di Jalan Panglima Denai, Gang Syahrul Bayadi, Lingkungan 3, Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Amplas, Sabtu (7/2/2026).


Dengan tidak menggunakan BPJS tersebut, lanjut Afif, berarti warga tidak butuh. Oleh karena itu, Afif yang juga Ketua Fraksi NasDem DPRD Medan itu menyarankan agar warga tetap menggunakan BPJS Kesehatan, meski hanya sekadar cek kesehatan ke puskesmas. Cuma ada masalah baru, banyak kartu BPJS-nya mati. Waktu mau cuci darah, kartunya mati. Demikian juga saat mau kemoterapi. Padahal digunakan berkali-kali. Apalagi rutin setiap bulan digunakan Kenapa kartunya bisa mati. Jadi ini harus diluruskan. Saya juga bingung, kenapa BPJS Kesehatan pusat atau Kementerian Sosial bisa salah dalam hal ini. 


"Kan gampang hanya melihat aktif atau tidak digunakan warga. Di kartu BPJS apa pun pengobatan kita yang terakhir, itu nampak digunakan atau tidak. Seharusnya tidak diputus PBI nya. Kenapa? Karena dia pakai," papar Afif.


Hanya saja karena katanya desil. Kalau desil 1 sampai 5, tapi desil 6 ke atas tidak lagi dapat BPJS dari APBN. Kenapa begitu? Karena dianggap mampu. Tapi warganya kemoterapi, cuci darah. Desil naik apakah dianggap mampu? Belum tentu. (don)

Dinkes Sumut Uji Sampel Dugaan Keracunan MBG Siswa SMK HKBP Sidikalang
| Rabu, Februari 11, 2026

By On Rabu, Februari 11, 2026


PATIMPUS.COM - Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara memastikan sampel terkait dugaan keracunan makanan program MBG (Makan Bergizi Gratis) di SMK Swasta HKBP Sidikalang telah diterima dan sedang dalam proses pemeriksaan di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Sumut.


Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut, Hamid Rijal, mengatakan sampel baru tiba di Labkesda pada Selasa pagi, 11 Februari 2026.


“Sampel baru tiba di Labkesda jam 10 pagi ini, 11 Februari 2026,” ujar Hamid Rijal saat dikonfirmasi, Rabu (11/2).


Ia menjelaskan, sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku, proses pemeriksaan laboratorium membutuhkan waktu.


“Selanjutnya sesuai SOP menurut Kepala Labkesda, pemeriksaan membutuhkan waktu lima hari setelah sampel diterima,” jelasnya.


Hamid menambahkan, sampel yang diperiksa merupakan bahan atau menu makanan yang disajikan pada 9 Februari 2026, yang diduga menjadi penyebab insiden tersebut.


Pihak Dinas Kesehatan Sumut mengimbau masyarakat untuk menunggu hasil resmi dari pemeriksaan laboratorium guna memastikan penyebab pasti dugaan keracunan tersebut. Hasil uji laboratorium nantinya akan menjadi dasar untuk langkah penanganan lebih lanjut.


Sementara  itu, informasi sebelumnya Ratusan siswa-siswi SMK Swasta HKBP Sidikalang dilarikan ke rumah sakit dan puskesmas, usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka  dirawat di RSUD Sidikalang, RSU Serenapitta, Klinik Katolik, dan Puskesmas Huta Rakyat Sidikalang, Selasa (10/2).


Para siswa dan guru  mengatakan ratusan siswa/i mengalami diare selama satu malam setelah mengkomsumsi menu MBG, Senin (9/2) kemarin.


dimana pada saat itu siswa dan guru disajikan menu MBG berupa nasi, ayam gule, pisang, sayur selada, beraroma basi dan berlendir. beruntungnya sebagian siswa tidak mengkonsumsi karena bau sehingga ada juga siswa yang selamat dari keracunan itu. (don)

Ramai Peserta PBI Dinonaktifkan, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan
| Jumat, Februari 06, 2026

By On Jumat, Februari 06, 2026


PATIMPUS.COM – Belum lama ini, beredar informasi bahwa terdapat sejumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dinonaktifkan. 


Menanggapi hal tersebut, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa penonaktifan tersebut dilandasi oleh Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku per 1 Februari 2026.


“Dalam SK tersebut, telah dilakukan penyesuaian di mana sejumlah peserta PBI JK yang dinonaktifkan, digantikan dengan peserta baru. Jadi, secara jumlah total peserta PBI JK sama dengan jumlah peserta PBI JK pada bulan sebelumnya. Pembaruan data PBI JK dilakukan secara berkala oleh Kementerian Sosial supaya data peserta PBI JK tepat sasaran. Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria,” ujar Rizzky pada Rabu (04/02).


Kriteria peserta PBI JK yang bisa mengaktifkan kembali yaitu pertama, peserta tersebut termasuk dalam daftar peserta PBI JK yang dinonaktifkan pada bulan Januari 2026. Kedua, jika berdasarkan verifikasi di lapangan, peserta termasuk kategori masyarakat miskin dan rentan miskin. Ketiga, jika peserta termasuk peserta yang mengidap penyakit kronis, atau dalam kondisi darurat medis yang mengancam keselamatan jiwanya.


“Peserta PBI JK yang dinonaktifkan tersebut bisa melapor ke Dinas Sosial setempat dengan membawa Surat Keterangan Membutuhkan Layanan Kesehatan. Selanjutnya, Dinas Sosial akan mengusulkan peserta tersebut ke Kementerian Sosial, dan Kementerian Sosial akan melakukan verifikasi terhadap peserta yang diusulkan. Jika peserta lolos verifikasi, maka BPJS Kesehatan akan mengaktifkan kembali status JKN peserta tersebut, sehingga peserta yang bersangkutan dapat kembali mengakses layanan kesehatan,” kata Rizzky.


Rizzky juga menerangkan, untuk mengecek apakah status kepesertaan JKN masih aktif atau tidak, peserta yang bersangkutan dapat menghubungi Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA) di nomor 08118165165, BPJS Kesehatan Care Center 165, Aplikasi Mobile JKN, atau melalui Kantor BPJS Kesehatan terdekat.


Bagi peserta JKN yang sedang berobat di rumah sakit, jika perlu informasi atau butuh bantuan, juga bisa menghubungi petugas BPJS SATU. Nama, foto dan nomor kontak petugas BPJS SATU! terpampang pada ruang publik di rumah sakit tersebut. Masyarakat juga dapat menghubungi petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) yang secara khusus disediakan rumah sakit untuk melayani kebutuhan informasi dan menangani pengaduan pasien.


“Sekali lagi kami imbau kepada masyarakat, selagi masih sehat harap meluangkan waktu mengecek status kepesertaan JKN-nya. Jika ternyata masuk ke dalam peserta yang dinonaktifkan, supaya bisa segera melakukan pengaktifan kembali. Jadi harapannya tidak terkendala jika mendadak perlu JKN untuk berobat,” ungkap Rizzky. (rel/don)

Pastikan Layanan Baik, Wagubsu Kunjungi RS Haji Medan
| Jumat, Februari 06, 2026

By On Jumat, Februari 06, 2026


PATIMPUS.COM - Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya mengunjungi Rumah Sakit (RS) Haji Medan, Kamis (5/2/2026), guna memastikan pelayanan rumah sakit berjalan dengan baik serta terus mengalami peningkatan.


Wagub Surya didampingi Asisten Administrasi Umum Muhammad Suib, Kepala Dinas Kesehatan Sumut Faisal Hasrimy, Plt Direktur RS Haji Medan Yulinda Elvi Nasution, serta jajaran direksi RS Haji Medan meninjau sejumlah pasien rawat inap. Dalam kunjungan itu, Surya menanyakan langsung kepada pasien terkait pelayanan yang diberikan RS Haji Medan, khususnya kepada pasien kanker.


“Gimana ibu kondisinya? Sudah berapa lama di sini (rumah sakit)?” tanya Surya, kepada pasien kanker payudara, Sulastri.


Pada kesempatan tersebut, Surya mendengarkan langsung cerita Sulastri yang baru sehari sebelumnya menjalani operasi. Sulastri mengidap kanker payudara dan telah dirawat di rumah sakit selama tiga hari. Didampingi sang suami, Sulastri diimbau agar tetap mengikuti anjuran dokter, termasuk mengonsumsi obat sesuai jadwal yang telah ditentukan.


Selain itu, Surya juga mengunjungi Elly, warga Medan Belawan yang menderita kanker payudara. Ibu dua anak tersebut telah menjalani perawatan di RS Haji Medan selama empat hari dengan menggunakan layanan BPJS Kesehatan.


Surya menyampaikan bahwa RS Haji Medan merupakan rumah sakit rujukan dari berbagai daerah di Sumatera Utara, sehingga kualitas pelayanannya harus terus ditingkatkan. Saat ini, RS Haji Medan telah mampu melayani pasien dengan penyakit kanker, jantung, dan stroke.


Ia berharap penerapan Universal Health Coverage (UHC) di RS Haji Medan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih prioritas dan merata kepada masyarakat. UHC merupakan bagian dari visi dan misi Gubernur Sumut Bobby Nasution bersama Wakil Gubernur Surya yang kini menjadi visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.


“Kami telah mendengar langsung dari pasien bahwa pelayanan rumah sakit Haji Medan ini sudah bagus, dokternya ramah-ramah, perawat bagus. Tentu ini harus ditingkatkan lagi,” ujarnya.


Menurut Surya, peningkatan pelayanan RS Haji Medan tidak hanya dari sisi fasilitas, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Salah satunya dengan meningkatkan keahlian dokter spesialis, khususnya di bidang jantung. Selain itu, RS Haji Medan juga terus berkolaborasi dengan RS Adam Malik Medan.


Sementara itu, Plt Direktur RS Haji Medan Yulinda Elvi Nasution menyampaikan bahwa RS Haji Medan kini menjadi pusat rujukan layanan prioritas nasional KJSU (Kanker, Jantung, Stroke, dan Uro-neurologi) serta KIA (Kesehatan Ibu dan Anak). Pihaknya berkomitmen mendukung penuh kebijakan UHC Sumut dengan memberikan kemudahan akses pengobatan gratis bagi masyarakat. (don)



Mardohar Tambunan Pimpin Sementara RS Pirngadi Medan
| Kamis, Februari 05, 2026

By On Kamis, Februari 05, 2026


PATIMPUS.COM - Mardohar Tambunan resmi ditunjuk sebagai Plt Direktur Utama (Dirut) RSUD dr Pirngadi Medan. Penunjukan itu diketahui lewat Surat Perintah Pelaksana Tugas No.800.1.11.1/156 yang ditandatangani Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, pada 2 Februari 2026.


"Benar, saya telah ditunjuk sebagai Plt Dirut RUSD Pirngadi Medan," jawab Mardohar, Kamis (5/2/2026).


Dikatakannya, begitu ditunjuk sebagai Plt Dirut RSUD Pirngadi, dirinya langsung menggelar rapat bersama para wakil direktur dan jajaran lainnya guna membahas berbagai upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan pelayanan di RS tipe B milik Pemko Medan tersebut.


"Tadi kita baru saja menggelar rapat, ada cukup banyak yang dibahas. Sesuai arahan dari Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, pelayanan di RS Pirngadi harus meningkat dan jauh lebih baik dari sebelumnya," katanya.


Mardohar menyebut, dirinya tengah menyusun SOP agar pelayanan di RS Pirngadi Medan dapat berjalan dengan lebih cepat dan terstruktur.


"Agar hal itu bisa terealisasi, tentunya harus ada pembenahan SDM, ini yang akan kita fokuskan. Alhamdulillah, Bapak Wakil Wali Kota Medan juga berkantor di RS Pirngadi ini. Beliau sangat fokus pada hal ini, sehingga pembenahan SDM diharapkan bisa berjalan dengan lebih cepat. Target kita seluruh SDM harus melayani dengan cepat dan ramah," sebutnya.


Ke depan, Mardohar juga akan berfokus pada ketersediaan obat di RSUD Pirngadi Medan.


"SOP terkait ketersediaan obat di RSUD Pirngadi juga akan kita atur, bagaimana agar obat selalu tersedia. Kita ingin RS Pirngadi tidak boleh kehabisan obat," pungkasnya.


Seperti diketahui, dr Mardohar Tambunan ditunjuk sebagai Plt Dirut RSUD Pirngadi Medan untuk menggantikan dr Suhartono SpPD yang mengundurkan diri pada akhir Januari 2026 lalu. (don)

Gegara Ini, Direktur dan Wadir RS Pirngadi Pilih Mundur
| Kamis, Februari 05, 2026

By On Kamis, Februari 05, 2026


PATIMPUS.COM - Kabar pengunduran diri Direktur dan Wakil Direktur (Wadir) Pelayanan Medis RSUD Dr Pirngadi Medan mencuat di lingkungan rumah sakit dan Pemerintah Kota Medan.


Namun, hingga kini, proses administrasi pengajuan tersebut masih berjalan dan belum mendapat persetujuan resmi dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD).


Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan dr Surya Syaputra Pulungan MKes membenarkan adanya pengajuan pengunduran diri dari dua pejabat tersebut.


“Informasinya ada dua, Direktur dan Wadir Pelayanan. Tapi ini masih proses pengajuan secara kepegawaian. Suratnya sedang diproses di BKD,” ujar Surya saat dikonfirmasi Forwakes, Rabu (4/2/2026).


Surya menjelaskan, alasan pengunduran diri keduanya berbeda. Direktur RSUD Dr Pirngadi Medan disebut ingin lebih dekat dengan keluarga karena anaknya sedang menempuh pendidikan spesialis di luar daerah.


Sementara itu, Wadir Pelayanan dikabarkan ingin melanjutkan pendalaman spesialisasi di bidang kedokteran gigi. 


“Surat pengunduran diri itu masih proses secara kepegawaian. Kewenangannya ada di BKD dan Pemko,” katanya.


Terkait pengganti, Surya menyebut hingga kini belum ada penunjukan pelaksana harian (Plh) maupun pejabat definitif karena pengajuan pengunduran diri belum disetujui. “Selama belum ada keputusan resmi, yang bersangkutan masih menjalankan tugas,” jelasnya.


Sementara itu, Kepala Tim Humas dan Hukum RSUD Dr Pirngadi Medan Gibson Girsang SKep mengaku pihaknya belum menerima surat resmi terkait pengunduran diri tersebut.


“Secara resmi kami belum ada menerima surat dari BKD atau Pemko. Yang kami dengar hanya isu, katanya direktur pensiun dini. Tapi suratnya kami tidak pernah lihat,” ujar Gibson.


Ia menyebut, di internal rumah sakit beredar informasi bahwa yang mengajukan pengunduran diri adalah Direktur dan Wadir Pelayanan Medis.


“Kemarin saya lihat beres-beres barang, sekitar dua hari lalu. Tapi secara administrasi kami belum dapat apa-apa,” katanya.


Gibson menegaskan, hingga saat ini Direktur RSUD Dr Pirngadi Medan masih aktif masuk kerja dan belum ada pejabat pengganti yang ditunjuk. “Belum ada surat resmi, jadi beliau masih menjabat,” ucapnya.


Hingga berita ini diturunkan, Direktur RSUD Dr Pirngadi Medan dr Suhartono belum memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi melalui pesan singkat dan sambungan telepon seluler belum mendapat respons. (don)

TFR Sibolga Sudah On Track, BKKBN Sumut Fokus Genjot mCPR
| Kamis, Februari 05, 2026

By On Kamis, Februari 05, 2026



PATIMPUS.COM - Komitmen memperkuat pelaksanaan Program Bangga Kencana sekaligus menunjukkan kepedulian terhadap tenaga lini lapangan kembali ditegaskan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Utara. Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Sumut, Dr Fatmawati ST MEng, turun langsung ke Kota Sibolga untuk menyerahkan bantuan sekaligus melakukan pembinaan terhadap Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), Selasa (3/2/2026).


Dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Sibolga tersebut, bantuan dari Birokrasi Kemendukbangga/BKKBN diserahkan kepada PKB Kota Sibolga yang terdampak bencana Sumatera.


Selain itu, bantuan juga disalurkan secara virtual kepada PKB Kabupaten Tapanuli Selatan.

Tak hanya menyerahkan bantuan, kunjungan ini juga dimanfaatkan sebagai momentum penguatan kapasitas dan evaluasi pelaksanaan program di lapangan. 


Dalam arahannya, Dr. Fatmawati menyoroti capaian indikator program di Kota Sibolga yang menunjukkan progres positif, namun tetap memerlukan penguatan strategi pelaksanaan.


Berdasarkan data tahun 2025, Total Fertility Rate (TFR) Kota Sibolga telah berada pada angka 2,3, lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Sumatera Utara yang berada pada angka 2,39. 


Capaian tersebut dinilai menunjukkan bahwa pelaksanaan program keluarga berencana di Kota Sibolga telah berjalan pada jalur yang tepat.


“Capaian TFR Kota Sibolga sudah menunjukkan hasil yang baik dan berada di bawah rata-rata provinsi. Ini menandakan program yang dijalankan sudah on track dan perlu terus dipertahankan,” ujar Dr. Fatmawati.


Meski demikian, ia menekankan masih adanya tantangan dalam peningkatan Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) Kota Sibolga yang saat ini berada di angka 45,6 persen. Angka tersebut dinilai masih perlu ditingkatkan karena turut memengaruhi capaian provinsi yang berada di angka 50,5 persen.


“Kita perlu memperkuat strategi pendekatan kepada masyarakat agar penggunaan kontrasepsi modern dapat meningkat. Peran PKB sebagai ujung tombak pelayanan di lapangan sangat menentukan keberhasilan program ini,” tambahnya.


Lebih lanjut, Dr. Fatmawati juga mendorong PKB Kota Sibolga untuk terus meningkatkan kualitas kinerja sehingga pelaksanaan Program Bangga Kencana dan program Quick Win dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.


Ia juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan program pembangunan keluarga dan kependudukan di daerah.


“Kami berharap kolaborasi antara PKB, pemerintah daerah, serta mitra kerja lainnya terus diperkuat agar target program dapat tercapai secara maksimal dan berkelanjutan,” katanya.


Melalui pembinaan yang dilakukan serta dukungan berbagai pihak, diharapkan capaian program kependudukan dan keluarga berencana di Kota Sibolga dapat terus meningkat, sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan keluarga berkualitas dan masyarakat yang sejahtera. (don)

TFR Tapteng Masih Tinggi, BKKBN Sumut Dorong Penguatan Peran PKB
| Kamis, Februari 05, 2026

By On Kamis, Februari 05, 2026


PATIMPUS.COM - Upaya penguatan pelaksanaan Program Bangga Kencana di Kabupaten Tapanuli Tengah terus didorong melalui pembinaan langsung oleh Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Dr Fatmawati ST MEng.


Dalam kunjungannya 

pada 3 Februari 2026, Kaper tidak hanya menyerahkan bantuan secara simbolis dari Birokrasi Kemendukbangga/BKKBN kepada Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) yang terdampak bencana, tetapi juga menegaskan pentingnya peningkatan kinerja program di lapangan.


Kegiatan pembinaan yang digelar di Matahari Mangga Dua Pandan menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan strategi pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana di daerah.


Dalam arahannya, Dr. Fatmawati menyoroti sejumlah indikator program yang masih perlu mendapat perhatian serius.


Berdasarkan data, Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2025 masih berada pada angka 2,79, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Sumatera Utara sebesar 2,39.


“TFR Tapanuli Tengah masih cukup tinggi dibandingkan rata-rata provinsi. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus segera ditangani melalui penguatan edukasi dan pelayanan keluarga berencana kepada masyarakat,” ujar Dr. Fatmawati.




Selain itu, capaian Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) Tapanuli Tengah yang berada di angka 47,6 persen juga dinilai masih perlu ditingkatkan karena turut memengaruhi capaian provinsi yang saat ini berada pada angka 50,5 persen.


“Kita perlu strategi yang lebih inovatif dan pendekatan yang lebih efektif agar penggunaan kontrasepsi modern dapat meningkat. Peran PKB di lapangan menjadi sangat penting dalam memberikan pendampingan dan edukasi kepada masyarakat,” tambahnya.


Dr. Fatmawati juga mendorong PKB Tapanuli Tengah untuk terus meningkatkan kinerja agar pelaksanaan Program Bangga Kencana dan program Quick Win dapat berjalan maksimal. Ia menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang selama ini telah terjalin dengan baik.


“Kami berharap koordinasi lintas sektor terus diperkuat sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” katanya.


Dalam kesempatan tersebut, Kaper juga mengingatkan PKB agar selalu bekerja sesuai tugas dan fungsi serta menjalankan kewajiban secara profesional dan bertanggung jawab.


Melalui semangat kolaborasi dan kerja nyata seluruh pihak, diharapkan capaian Program Bangga Kencana di Kabupaten Tapanuli Tengah dapat terus meningkat sekaligus mendukung terwujudnya keluarga berkualitas dan pembangunan kependudukan yang berkelanjutan. (don)

Kaper BKKBN Sumut Monitoring ke SPPG Kecamatan Balige, Kabupaten Toba
| Selasa, Februari 03, 2026

By On Selasa, Februari 03, 2026


PATIMPUS.COM - Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Dr Fatmawati ST MEng, melakukan kunjungan kerja ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Senin (2/2/2026).


Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka monitoring pelaksanaan distribusi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) agar tepat sasaran kepada kelompok 3B, yaitu ibu hamil (Bumil), ibu menyusui (Busui), dan balita non PAUD di wilayah Kecamatan Balige.


Dalam kegiatan tersebut, Dr. Fatmawati meninjau langsung proses distribusi MBG di SPPG Kecamatan Balige, Kabupaten Toba sekaligus memastikan mekanisme penyaluran berjalan sesuai ketentuan. Selain itu, kunjungan ini juga menjadi momentum memperkuat koordinasi dan sinergi antara Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Sumatera Utara dengan SPPG Kecamatan Balige, Kabupaten Toba.


Dr. Fatmawati menyampaikan bahwa pelaksanaan Program MBG 3B merupakan tindak lanjut dari hasil audiensi antara Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, yang menekankan pentingnya pendampingan kepada keluarga penerima manfaat.


Sebagai bagian dari implementasi kebijakan tersebut, Tim Pendamping Keluarga (TPK) ditugaskan untuk turut mendampingi proses distribusi MBG kepada sasaran 3B. Pendampingan ini tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan pangan, tetapi juga menjadi sarana edukasi dan penyuluhan kepada keluarga.


“Program MBG 3B tidak hanya memastikan pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tetapi juga menjadi momentum bagi TPK untuk memberikan pendampingan, edukasi pola makan bergizi, pentingnya pemeriksaan kehamilan, pemberian ASI eksklusif, serta pemantauan tumbuh kembang balita,” ujar Dr. Fatmawati.


Menurutnya, pendekatan distribusi yang disertai pendampingan akan memberikan manfaat yang lebih optimal dan berkelanjutan dalam upaya pencegahan stunting serta peningkatan kualitas kesehatan keluarga.


Ia juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program agar distribusi bantuan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.


Melalui kegiatan monitoring ini, BKKBN Sumatera Utara berharap pelaksanaan Program MBG 3B di SPPG Kecamatan Balige, Kabupaten Toba dapat semakin optimal dalam mendukung pemenuhan gizi ibu dan anak, sekaligus berkontribusi dalam mewujudkan generasi sehat, berkualitas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. (don)

Genjot Penggunaan KB Modern, BKKBN Sumut Perkuat Peran PKB di Toba
| Selasa, Februari 03, 2026

By On Selasa, Februari 03, 2026


PATIMPUS.COM - Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara terus mendorong peningkatan penggunaan kontrasepsi modern dan penurunan angka kelahiran di Kabupaten Toba.


Upaya tersebut dilakukan melalui pembinaan kepada para Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) yang dilaksanakan di Balai Penyuluhan KB Kecamatan Balige, Senin (2/2).


Pembinaan dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Dr. Fatmawati, ST., M.Eng. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa PKB memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam keberhasilan pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).



Dr. Fatmawati menyampaikan bahwa Kabupaten Toba masih menghadapi tantangan dalam pencapaian indikator kependudukan. Berdasarkan data tahun 2025, Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Toba tercatat sebesar 2,85 dan masih berada di atas rata-rata Provinsi Sumatera Utara sebesar 2,39.

Selain itu, capaian Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) Kabupaten Toba juga masih relatif rendah, yakni sekitar 39,3 persen. Kondisi tersebut turut memengaruhi capaian mCPR Provinsi Sumatera Utara yang pada tahun 2025 berada di angka 50,5 persen.


“PKB memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keluarga. Diperlukan langkah inovatif, pendekatan yang adaptif terhadap kondisi sosial budaya masyarakat, serta penguatan kolaborasi lintas sektor,” ujar Dr. Fatmawati.


Ia menambahkan, optimalisasi pemanfaatan data serta peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana menjadi kunci dalam mendorong peningkatan mCPR sekaligus menurunkan angka TFR di Kabupaten Toba pada tahun 2026.


Melalui kegiatan pembinaan ini, PKB Kabupaten Toba dapat meningkatkan kinerja di lapangan serta menghadirkan inovasi pelayanan dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana kepada masyarakat. Upaya tersebut diharapkan mampu mendukung terwujudnya keluarga berkualitas serta mempercepat pembangunan kependudukan di Kabupaten Toba. (don)

"Kami Merasa Tidak Sendiri", Suara Hati Penerima Manfaat MBG 3B di Sumatera Utara
| Selasa, Januari 27, 2026

By On Selasa, Januari 27, 2026


PATIMPUS.COM - Bagi sebagian keluarga di Sumatera Utara, hidup sering kali berjalan dengan keterbatasan. Keterbatasan pengetahuan, keterbatasan ekonomi, hingga keterbatasan akses terhadap layanan pendampingan keluarga.


Dalam situasi seperti itu, banyak orang tua hanya bisa bertahan dengan apa yang mereka tahu dan miliki. Namun kehadiran Program MBG 3B membawa harapan baru—harapan bahwa negara benar-benar hadir di tengah keluarga, bukan hanya lewat kebijakan, tetapi lewat sentuhan nyata di lapangan.


Itulah yang dirasakan Maysarah (25), seorang ibu di Kabupaten Serdang Bedagai. Dengan mata berkaca-kaca, ia menceritakan bagaimana pendampingan yang diterimanya perlahan mengubah cara pandangnya dalam merawat anak.

“Dulu saya pikir anak kurus itu biasa, karena kami juga hidup pas-pasan. Yang penting anak tidak sakit parah. Setelah didampingi, saya baru tahu kalau gizi dan pola asuh itu sangat penting. Sekarang saya merasa lebih percaya diri sebagai seorang ibu,” tuturnya lirih.


Bagi Maysarah, Program MBG 3B bukan sekadar sosialisasi atau kunjungan formal. Program ini menjadi ruang aman untuk bertanya, didengar, dan dipahami tanpa rasa dihakimi. Setiap kunjungan pendamping menjadi momen berharga untuk belajar hal-hal sederhana namun berdampak besar—mulai dari pengaturan pola makan anak, kebersihan lingkungan rumah, hingga cara berkomunikasi yang lebih hangat dengan keluarga.

“Saya jadi tahu cara masak makanan yang lebih bergizi dari bahan yang ada di rumah. Pendamping juga tidak pernah marah atau menyalahkan. Mereka ngajari pelan-pelan. Rasanya seperti punya keluarga sendiri yang peduli,” tambahnya.


Hal serupa dirasakan Armansyah (35), kepala keluarga dari Kabupaten Deli Serdang. Ia mengaku sebelumnya jarang terlibat dalam urusan kesehatan dan pengasuhan anak. Dalam pandangannya dulu, urusan anak adalah wilayah ibu, sementara dirinya fokus mencari nafkah.

“Biasanya urusan anak itu ibu-ibu saja. Saya pikir tugas saya cuma kerja. Tapi lewat MBG 3B, saya diajak ikut bertanggung jawab. Saya jadi paham peran saya sebagai ayah. Keluarga kami sekarang lebih kompak,” katanya.


Armansyah juga mengungkapkan bahwa pendampingan yang ia terima membuatnya lebih terbuka terhadap perubahan. Ia mulai ikut memperhatikan tumbuh kembang anak, menemani ke posyandu, dan berdiskusi dengan istrinya tentang perencanaan masa depan keluarga.

“Sekarang saya tahu kenapa 1.000 Hari Pertama Kehidupan itu penting. Dulu saya tidak pernah dengar soal itu. Kalau bukan karena MBG 3B, mungkin saya tetap menganggap semua ini sepele,” ujarnya.


Program MBG 3B hadir dengan pendekatan mendampingi, bukan menghakimi. Melalui dialog yang sederhana dan solusi yang disesuaikan dengan kondisi nyata keluarga, program ini membantu masyarakat memahami pentingnya perencanaan keluarga, pemenuhan gizi, serta penguatan ketahanan keluarga sebagai fondasi masa depan anak.


Para kader dan pendamping keluarga menjadi ujung tombak program ini. Mereka hadir secara rutin ke rumah-rumah warga, membangun kepercayaan, dan memastikan setiap keluarga merasa tidak sendirian dalam menghadapi persoalan hidup.

BKKBN Provinsi Sumatera Utara menegaskan bahwa testimoni para penerima manfaat adalah cermin keberhasilan program. Lebih dari sekadar angka dan laporan, MBG 3B adalah tentang perubahan kecil yang berarti besar bagi kehidupan keluarga.


“Ketika keluarga merasa diperhatikan dan didampingi, di situlah perubahan dimulai. MBG 3B adalah upaya kami memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan sejahtera,” ujar Dr. Fatmawati, ST. M.Eng , selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara.


Ia menambahkan bahwa keberlanjutan program menjadi kunci agar dampak yang dirasakan masyarakat tidak berhenti di satu titik. Kolaborasi dengan pemerintah daerah, kader, dan mitra pembangunan terus diperkuat agar semakin banyak keluarga yang terjangkau.

Di balik setiap senyum anak yang tumbuh sehat dan setiap orang tua yang kini lebih percaya diri, Program MBG 3B terus bergerak. Perlahan, namun pasti, membangun keluarga yang lebih kuat dan menyalakan harapan bagi generasi masa depan Sumatera Utara.


Bagi Maysarah dan Armansyah, MBG 3B bukan hanya program pemerintah. Ia adalah simbol kepedulian, penguat semangat, dan bukti bahwa perubahan bisa dimulai dari hal-hal sederhana—selama ada yang mau mendampingi. (don)

Sepanjang 2025, 122 Penyakit Kusta Baru Ditemukan Di Sumut
| Senin, Januari 26, 2026

By On Senin, Januari 26, 2026

foto : istimewa

PATIMPUS.COM - Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara mencatat sebanyak 122 kasus baru kusta dari Januari hingga Desember 2025. 


Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Faisal Hasyrimi, kepada awak media, Senin (26/1/2026).


Menurut Faisal, seluruh pasien kusta telah mendapatkan terapi MDT (Multi Drug Therapy) yang tersedia gratis di seluruh puskesmas. Terapi ini diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan tipe kusta yang diderita pasien


Faisal menjelaskan, ada beberapa tipe dan masa pengobatan dalam kasus ini. Di mana, Tipe PB (Pausi Basiler) dengan masa pengobatan selama 6–9 bulan, sementara Tipe MB (Multi Basiler) dengan masa pengobatan selama 12–18 bulan.


“Obat tersedia di puskesmas tanpa biaya. Kami pastikan pasien mendapatkan terapi sesuai standar WHO,” ujar Faisal.


Dinas Kesehatan juga melaksanakan berbagai kegiatan pencegahan dan pengendalian, antara lain deteksi dini dan skrining kusta di puskesmas, pemeriksaan kontak penderita di lingkungan sekitar dan pemberian kemoprofilaksis atau obat pencegahan kepada individu yang berisiko.


Faisal menambahkan, tidak ada pasien kusta yang dirawat inap selama periode tersebut. 


Penularan kusta, lanjutnya, umumnya terjadi melalui kontak erat dan berkepanjangan dengan penderita yang belum diobati, terutama melalui droplet saat batuk atau bersin. (don)

Medan

Sumut

Komunitas

Pendidikan

Ekbis