Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 18 Mei 2024

M Nuh Sambut Baik Rencana Pengkajian Ulang Sistem Pemilu

    Sabtu, Mei 18, 2024  


PATIMPUS.COM - Anggota Dewan Perwakilan Daerah  Republik Indonesia (DPD RI) asal Sumatera Utara (Sumut) KH Muhammad Nuh MSP, menyambut baik rencana Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengkaji ulang sistem Pemilihan Umum (Pemilu) melalui revisi Undang-undang (UU) kepemiluan.

M Nuh menjelaskan, Ia menyambut baik terkait wacana pelaksanaan pemilihan legislatif yang akan dilakukan simultan dengan pemilihan eksekutif sesuai level pemerintahan seperti disampaikan Mendagri Tito Karnavian sebelumnya dalam rapat bersama Komisi II DPR, KPU, Bawaslu, dan DKPP pada Rabu lalu 15 Mei 2024 di Gedung DPR, Jakarta.

Ia menjelaskan saat itu, Mendagri Tito Karnavian mengatakan intinya pemerintah sepakat ada desain ulang untuk sistem pemilu, baik untuk level nasional maupun pilkada.

Senator asal Sumut tersebut mengaku rencana perbaikan sistem pemilu yang direncanakan Pemerintah dan DPR terkait wacana pelaksanaan pemilihan legislatif yang akan dilakukan simultan itu sesuai dengan usulannya sebagai evaluasi atas pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang digelar secara serentak dalam dua periode belakangan ini, 2019 dan 2024.

“Bagus itu. Kita sambut baik Karena dengan demikian, akan berjenjang,” kata M Nuh saat dihubungi awak media via WhatsApp, Jum'at (17/5/2024).

Menurut M Nuh, sebaiknya pelaksanaan pemilihan untuk institusi pusat atau nasional, seperti Presiden, DPR RI, dan DPD RI, digelar bersamaan pada tahun pertama, kemudian tahun kedua, khusus untuk pemilihan lembaga untuk level provinsi, yaitu Gubernur dan DPRD Provinsi,  seterusnya tahun ketiga, pemilihan untuk level Kabupaten/Kota, yaitu Bupati, Walikota, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Jadi, lanjut M. Nuh lagi, pemilu secara simultan sesuai level pemerintahan dan bertahap atau berjenjang ini akan bisa dijalankan secara maksimal. Sehingga diharapkan tidak akan melelahkan apalagi sampai memakan korban seperti sebelumnya.

“Kalau umpamanya berjenjang (dilaksanakan selama) 3 tahun (berturut-turut), berarti 2 tahun bisa untuk evaluasi dan bisa lebih siap. Saya pikir itu pandangannya,” ucapnya.

Selain itu, M Nuh juga menyoroti lembaga negara terkait penyelenggaraan pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

M.Nuh menambahkan lagi, lembaga-lembaga negara yang terkait dengan pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP juga akan terus berkegiatan selama lima tahun.

 “Kalau seperti sekarang, pemilu (2024) dan pilkada (serentak 2024) dalam satu tahun, setelah itu empat tahun (KPU, Bawaslu, dan DKPP) ngapain?” katanya mempertanyakan.

M Nuh yang juga merupakan Pengasuh Pesantren Al Uswah tidak menampik hal itu tidak akan bisa dilakukan segera. Karena pileg-pilpres baru saja dilaksanakan, dan pilkada serentak sudah di depan mata. 

Ia setidaknya bersyukur, bahwa sudah ada pemikiran untuk melakukan perbaikan pelaksanaan pemilu.

“Ya tentu saja. Karena ini (pemilihan) sudah (dan) akan dilaksanakan di 2024 ini. Jadi tetap pemilu (Februari) dan pilkada serentak (November). Nanti setelah itu bisa disepakati (kapan dimulai pelaksanaannya), tapi prinsipnya, kita dalam demokrasi ini kan terus berproses. Artinya jangan ada yang mengatakan ini (pemilu serentak) permanen. Apalagi kalau kita renungkan, pemilu kemarin itu melelahkan,” ungkapnya.

Selain itu, M Nuh yang juga Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumut juga menyoroti terkait efektivitas pengawasan pelaksanaan pemilu dan sebaiknya memanfaatkan pengawasan dari publik.

Menurut M Nuh, jika penanganan serta pelanggaran pemilu ditangani secara langsung oleh Kepolisian, dengan demikian, Bawaslu tidak diperlukan lagi.

Hal itu dikatakan M Nuh terkait adanya kekhawatiran sejumlah kalangan bahwa kecurangan yang dinilai terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif pada Pemilu 2024 kemarin bisa terulang kembali pada Pilkada 2024 yang akan dilaksanakan secara serentak November 2024 mendatang.

Ia menjelaskan, kecurangan pemilu yang ditengarai akan melibatkan Presiden Joko Widodo pada pilkada serentak ini seperti pemilu lalu terutama di daerah-daerah yang bakal diikuti anggota keluarga dan orang-orang dekatnya dinilai kemungkinan tidak akan terjadi. Sebab, sebulan sebelum pencoblosan, masa jabatan Jokowi sudah berakhir.

“Waktu itu memang ada wacana (dimajukan) September sehingga Pak Jokowi masih sebagai presiden (ketika pelaksanaan pilkada). Tapi akhirnya realistis semua, tetap (dilaksanakan) November,” ungkapnya.

Namun, M Nuh juga mengingatkan, pelaksanaan pemilu di tingkat daerah seperti pemilihan DPRD dan pilkada memang sangat rawan kecurangan, tetapi hal itu sebenarnya tidak terkait dengan pusat.

"Di tingkat daerah terutama Kabupaten/Kota yang jauh dari pusat, itu tingkat permainannya bisa lebih tinggi. Jadi bukan hanya dampak dari penguasa nasional, tapi juga dinamika daerah,” katanya.

Terlebih kata M Nuh lagi, pelaksanaan pilkada serentak 2024 ini diikuti 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota. Sehingga pengawasan tidak bisa dilakukan secara maksimal. 

“Itu kan tidak sederhana. Konsentrasinya tidak mudah. Kecuali pelaksanannya berjenjang seperti kita wacanakan, itu akan lebih siap,” ungkapnya.

Ke depan, untuk mencegah terjadinya kecurangan, M. Nuh juga mengusulkan, pengawasan sebaiknya dilakukan oleh publik secara langsung, sementara itu yang memproses aduan pelanggaran pemilu, baik yang dilakukan KPU sebagai pelaksana atau peserta pemilu dan yang terkait, ditangani langsung oleh Kepolisian.

Dengan demikian menurutnya, tidak diperlukan lagi Bawaslu yang kini terdapat dari tingkat pusat sampai kabupaten/kota dan Panwaslu yang ada di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

“Itu kalau kita kembalikan kepada pengawasan publik, kan lebih bagus. Jadi masyarakat bisa melaporkan ke polisi. Polisi ini orang-orang yang sudah ada sejak lama, cuman belakangan terlalu, ya begitu keadaannya. Makanya polisi kita perbaiki. Saya yakin masih banyak (polisi) yang baik-baik, dan pelanggaran hukum itu kan polisi (yang menangani). Kita mengoptimalkan fungsi polisi,” tuturnya lagi.

Untuk efisiensi terkait hal itu, menurut M Nuh. Bawaslu tidak diperlukan lagi, ia juga mempertanyakan efektivitas kinerja dalam melakukan pengawasan, pencegahan, sekaligus penindakan pelanggaran pemilu selama ini.

“Karena walau bagaimana, di samping (keberadaan Bawaslu) menambah biaya, juga biasanya (Bawaslu jadi tempat) penampungan para relawan. Jadi kita buatlah struktur lembaga negara kita itu ramping, tapi kerjanya optimal. Kita optimalkan polisi yang tugasnya memang untuk itu (penanganan pelanggaran hukum),” tutup M Nuh. (Soni)

Rabu, 15 Mei 2024

ABS : Sosok Hidayatullah Calon Walikota Yang Matang Memimpin Medan

    Rabu, Mei 15, 2024  


PATIMPUS.COM - Ketua Bidang Humas Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Medan Alan Bangun Siregar, S.Kom., M.I.Kom menyatakan siap mendukung Ust. H Hidayatullah untuk maju sebagai calon walikota Medan pada pilkada serentak November 2024 mendatang.


ABS sapaan akrab Alan Bangun Siregar, S.Kom., M.I.Kom menjelaskan sosok Ust. H Hidayatullah memiliki segala gudang pengalaman yang telah diketahui banyak orang terkhusus di kota Medan.


ABS memaparkan lebih lanjut, Ust H Hidayatullah, S.E pernah mengemban amanah 3 Periode Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang sejak usia 25 tahun dan 2 Periode Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, dilanjut 1 Periode Anggota DPR RI.


Sekaligus, lanjut ABS suara Pemilu Legislatif (Pileg) kemarin suara Ust.H. Hidayatullah naik secara signifikan dibandingkan tahun pemilihan sebelumnya, yang menandakan kepercayaan masyarakat meningkat.


ABS menilai sosok H Hidayatullah Pemimpin yang matang dan dapat membawa kota medan semakin penuh Keberkahan. 


"Tentu capaian ini bukan hal yang mudah dan instan didapatkan oleh seseorang atau tokoh pasti dengan tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat dan khidmat yang luar biasa, saya optimis Ust Hidayatullah Pemimpin yang matang dan didambakan warga kota medan" pungkas ABS.


ABS juga menegaskan bahwa pasangan yang ideal nanti dengan Sosok Ust Hidayatullah ini adalah Anak Muda agar semakin Lengkap dan Klop untuk Membangun Kota Medan.


"Semakin seru memang perlehatan ini apalagi sudah masuk tahapannya, tapi saya optimis apalagi pasangan yang Klop nanti dipasangkan yaitu sosok Anak Muda dengan Ust Hidayatullah InsyaAllah Medan Menang Penuh Berkah lah," jelasnya kepada awak media melalui pesan Whattsapp, Selasa (03/04/2024).


ABS juga menerangkan lebih lanjut, kinerja H Hidayatullah tidak perlu diragukan lagi, dengan segala pergerakan yang diperbuat dicurahkan untuk masyarakat di kota Medan, mulai dari membantu ratusan UMKM dan dibantu akses permodalannya, meringankan beban warga dengan menyalurkan 20 ribu paket sembako pada Covid 19, mengadvokasi belasan ambulans dan berbagai kegaiatan yang pro untuk rakyat. 


"Banyak betul yang sudah diperbuat oleh Ust Hidayatullah saya yakin para parpol lainnya akan melirik serta semakin mantap menatap masa depan kota medan yang semakin penuh Berkah," tutup ABS yang merupakan sosok anak Medan yang berani maju pada perhelatan Pileg kemaren melalui PKS. (Soni)

Rabu, 08 Mei 2024

Barry Simorangkir Merapat Ke DPW PKS Sumut

    Rabu, Mei 08, 2024  


PATIMPUS.COM - Usai serah terima berkas dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan  Sumatera Utara (Sumut), Barry Simorangkir dan rombongan lanjut merapat ke Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumut di jalan Kenanga Raya No.51, Tj. Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan. Selasa (7/5/2024).

Kedatangan Barry Simorangkir tentunya untuk menyerahkan berkas administrasi yang disyaratkan dalam pencalonan diri menjadi Bakal Calon (Balon) Gubernur Sumut ke DPW PKS Sumut. 

"Iya, tadi dari PDIP Sumut kita merapat ke PKS Sumut, dan Kita juga menyerahkan berkas-berkas yang di minta PKS sebagai syarat pencalonan diri jadi bakal calon Gubernur Sumut," kata Barry.

Kedatangan Barry Simorangkir dan rombongan disambut ramah oleh jajaran pengurus yang bertugas. Barry Simorangkir mengungkapkan sebagai komitmen keseriusannya dalam memajukan Sumut menjadi lebih baik lagi, sebagai putra daerah dirinya telah menyerahkan berkas pendaftaran ke lima partai besar di Sumut.

Sosok putra daerah yang pernah membantu pemerintah Indonesia dengan teknologi digital  Smartcity di Kertanegara, Balikpapan, Pontianak dan beberapa Kabupaten untuk support prioritas pariwisata sejak 2017 ini, Barry Simorangkir mengaku optimis dengan adanya kesempatan dirinya untuk maju bertarung menjadi balon Gubernur Sumut. 

Dedikasi dan pengalamannya selama bekerja di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan saat di Amerika Serikat terkait teknologi digital yang sudah dijalankannya sejak lama, Barry Simorangkir yakin dengan tekad dan niatnya untuk membuat arah perubahan pembangunan Sumatera Utara di segala sektor dapat menjadi lebih maju lagi dengan tiga konsep besar  'Sumut Cerdas, Sumut Sehat, Sumut Bermartabat'.

"Jadi, tadi saya sudah menyerahkan berkas formulir pendaftaran ke 5 partai besar di Sumut, PKB, Nasdem, Demokrat, PDIP dan PKS. Tentu ini kan juga terkait mengangkat elektabilitas, jadi PR itu sudah kita kerjakan dan akan terus di lakukan. Tim pemenangan kita juga sudah ada baik itu yang di Medan, Jakarta, dan didataran tinggi, jadi nanti Minggu depan saya mau ke Tapanuli Utara, mau jalan di wilayah kawasan Danau Toba dan sekitarnya," ungkap Barry saat ditemui di Kantor DPW PKS Sumut.

Saat ditanya partai mana yang akan merekomendasi kan dirinya untuk bertarung di Pilkada Gubernur Sumut, Barry Simorangkir mengaku belum mau memberikan komentar terkait hal tersebut.

Ketua Umum Community For Maritime Studies Indonesia ini hanya mengaku berbagai tahapan sudah dipersiapkan dan sudah dilakukan untuk bertarung di Pilkada Gubernur Sumut November 2024 mendatang.

"Partai mana yang memberikan rekomendasinya, yah, untuk itu saya no coment dululah ya. Intinya Persiapan kita itu uda ada, tahapan-tahapan sudah kita lakukan, lobi-lobi politik juga ada, tinggal nanti pada saat kita memberikan konsep pada masing-masing partai kita akan melakukan yang terbaik," jelas Barry.

Jadi kan, lanjut Barry Simorangkir lagi, dirinya akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat dengan konsep-konsep yang sudah disiapkan dan dirinya akan langsung turun kemasyarakat untuk menyerap aspirasi masyarakat dan melihat solusi apa yang cocok untuk membantu persoalan tersebut.

"masalah menang atau kalau itu urusan belakangan ya, tetapi kalau kesempatan ini ada, bagi saya dan tim akan memberikan warna yang berbeda dari sebelumnya dalam kontestasi Pilkada nanti," jelas Barry.

Sementara itu, Pengurus DPW PKS Sumut yang menerima berkas pendaftaran, Abdi menyambut dan menerima berkas formulir pendaftaran Barry Simorangkir.

"Alhamdulillah, Kita menerima berkas pendaftaran Pak Barry Simorangkir, jadi nanti akan kita bawa dan sampaikan kepada pimpinan, seterusnya pimpinan akan memusyawarahkannya ke DPP PKS," terang Abdi kepada Barry Simorangkir usai sesi foto serah terima berkas. (Soni)

Selasa, 07 Mei 2024

Antar Berkas Ke Demokrat, Barry Simorangkir Siap Main Di Pilkada Sumut 2024

    Selasa, Mei 07, 2024  


PATIMPUS.COM -  Barry Simorangkir, seorang pengusaha properti ikut dalam memeriahkan pesta demokrasi di Pilkada 2024 Sumatera Utara. Dirinya secara resmi memulangkan formulir pendaftaran Cagub Sumut ke kantor DPD Partai Demokrat Sumut, Selasa (7/5/2024) siang.

Barry mengatakan bahwa dirinya siap menyampaikan konsep-konsep yang telah ia kerjakan sebagai seorang profesional, termasuk konsep smart city dan teknologi health care.

"Saya telah mendaftar sebagai calon gubernur Sumatera Utara di Kantor Partai Demokrat. Saya optimis dengan kehadiran konsep Sumut Cerdas, Sumut Sehat, dan Sumut Bermartabat, Sumatera Utara dapat menuju ke arah yang lebih baik," ungkapnya.

Sementara, Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, M. Lokot Nasution, mengungkapkan bahwa partainya telah membuka pendaftaran untuk calon kepala daerah di 33 Kabupaten/Kota dan Provinsi selama hampir satu bulan terakhir. 

"Hal ini dilakukan untuk memenuhi amanat dewan pimpinan pusat dan menghindari kekurangan waktu yang terbatas. Melalui proses penjaringan yang telah dilakukan, pihak partai berharap dapat menemukan calon kepala daerah yang memiliki kualitas dan mampu membawa kemajuan untuk Sumatera Utara," kata Lokot.

Setelah tahapan pendaftaran, nama-nama tokoh seperti Edy Rahmayadi, Bobby Nasution, Musa Rajekshah (Ijeck) dan beberapa calon wakil seperti Pujakesuma, pengusaha, dan praktisi di bidang smart city telah mendaftar ke Partai Demokrat. 

"Pihak partai akan memeriksa dan melaporkan hasil penjaringan kepada dewan pimpinan pusat," tandas Lokot. (rel)

Minggu, 14 April 2024

DPP Partai Golkar Sebut Tidak Ada Lagi Penjaringan di Daerah

    Minggu, April 14, 2024  


PATIMPUS.COM - Dalam kesiapan menghadapi Pilkada 2024, DPP Partai Golkar (PG) telah melakukan tahapan-tahapan penjaringan dan saat ini dalam tahap survey 1 dan keseluruhan penjaringan dari proses awal telah lama dilakukan. 


Bermula dari surat penugasan sehingga untuk penjaringan ini tidak ada lagi dilakukan pendaftaran pada DPD Provinsi atau Kabupaten/Kota.


"Tidak ada lagi penjaringan bakal calon kepala darah baik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten kota yang akan  mengikuti kontestasi pada Pilkada 2024 digelar secara serentak pada November tahun ini," ujar Wakil Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Hasrul Benny Harahap SH MHum kepada awak media, Sabtu (13/4/2024) di Medan.


Selanjutnya kata Hasrul Benny Harahap yang juga Wasekjen Pemenangan Pemilu (PP) Sumatera 1 DPP Partai Golkar mengatakan dalam menentukan siapa Calon Kepala Daerah (Cakada) yang akan diusung nantinya tentu PG lebih memprioritaskan kader Partai Golkar yang ada. 


"Kita partai besar, partai yang memiliki banyak kader pemimpin di negeri ini. Tentu saja dalam pemilihan kepala daerah nanti kita Partai Golkar akan memprioritaskan kader dari dari Partai yang sudah mumpuni," ucapnya.


Dikatakan, dalam menghadapi Pilkada serentak November 2024, partai berlogo pohon beringin ini, sudah mempersiapkan strategi politik. Ketika rapat bertemu dengan calon gubernur, calon wali kota dan bupati. 


Dalam arahannya, Airlangga menyampaikan menargetkan Partai Golkar harus mampu meraih 60 persen dan sampai tahap ini DPP Partai Golkar telah melakukan tahapan penjaringan dengan melakukan survey kepada Calon Kepala Daerah (Cakada) sehingga tidak ada penjaringan ataupun pendaftaran lagi di tingkat DPD. 


“Dalam survei yang sedang berlangsung, kita melihat simpatik dan elaktabilitas bakal calon di tengah masyarakat, DPP Partai Golkar yang membuka penjaring calon kepala daerah,” kata Hasrul.


Saat disinggung pencalonan Bobby Nasution, menantu Presiden Jokowi yang digadang akan mencalonkan diri dari Partai Golkar. Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Sumut, Musa Rajekshah yang disapa Ijeck digadang akan bertarung di Pilgub Sumut. 


Hasrul menegaskan Partai Golkar bakal lebih memprioritaskan kader. “Prioritaskan kader Golkar untuk calon gubernur, calon wali kota/bupati,” kata Hasrul yang berprofesi sebagai pengacara kondang di Sumut itu.


Sebagaimana diketahui, Bobby Nasution tampak menghadiri acara pengarahan untuk bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di markas DPP Partai Golkar beberapa waktu lalu. (Soni)

Selasa, 27 Februari 2024

Riri Stephanie Siregar, Caleg Petahana Hanura Bakal Kembali Raih Kursi DPRD Sumut

    Selasa, Februari 27, 2024  


PATIMPUS.COM - Riri Stephanie Siregar, caleg petahana dari Partai Hanura di Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara 3, bakal kembali menduduki kursi di DPRD Sumut periode 2024-2029. 


Riri Stephanie Siregar, yang kini menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Utara, meraih suara tinggi di Dapil Sumut 3 yang meliputi kabupaten Deliserdang. 


Riri Stephanie Siregar mengungkapkan kegembiraannya melihat hasil penghitungan sementara yang menunjukkan suaranya berada di posisi yang menggembirakan, dengan harapan kursi partainya tetap akan menjadi miliknya. 


"Saya merasa bersyukur melihat hasil dari C1 dan D-Hasil beberapa kecamatan yang sudah selesai. Alhamdulillah, suara saya terhitung lebih tinggi daripada yang lain," ujar Riri kepada wartawan, Senin (26/2). 


Dia juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kemungkinan adanya kecurangan dalam proses perhitungan suara. "Saya berharap proses perhitungan suara dapat berjalan lancar dan dijauhkan dari orang-orang yang curang dan jahat. Mohon doanya dari semua pihak agar proses pemilu berjalan dengan jujur dan adil," tambahnya. 


Riri menambahkan bahwa apresiasi dan dukungan dari semua pihak sangat diharapkan untuk memastikan proses pemilu berjalan dengan transparan. 


"Tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada semua masyarakat atas dukungan yang diberikan," ucap Sekretaris Komisi E DPRD Sumut itu. 


Ketua Tim Pemenangan Hj. Riri Stephanie Siregar, Misnun, menyampaikan berdasarkan data resmi, perolehan suara Riri Stephanie Siregar sebagai Calon Legislatif (Caleg) DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera 3 (Kabupaten Deli Serdang) menunjukkan popularitas yang tinggi. 


"Dari rekapitulasi di 6.123 Tempat Pemungutan Suara (TPS), 14 Kelurahan, dan 380 Desa, Riri Stephanie Siregar berhasil meraih puluhan ribu suara, unggul jauh dari caleg lainnya," ucap Misnun yang juga wakil bendahara DPD Partai Hanura Sumut. 


Misnun menyampaikan hasil rekapitulasi tersebut berasal dari TPS yang telah selesai dan ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), serta rekapitulasi di beberapa kecamatan seperti Beringin, Sibolangit, Gunung Meriah, Pagar Merbau, Biru-biru, Bangun Purba, STM Hilir, dan STM Hulu. 


"Suara untuk caleg lain, mulai dari nomor urut 2 hingga 12, jauh di bawah perolehan suara Riri Stephanie Siregar," tegasnya. 


"Adapun caleg nomor urut di bawah ibu Riri Stephanie Siregar antara lain adalah: saudara Hendra Sucipto Sembiring, saudara Dedy SH, saudara Toni Togatorop, saudari Media Ladia Pati Asmunik, Hari Yudi Padang, Mukhroza, Adriyan Puteri Novita Simanjuntak, Afrizal Nasution, Bambang Hartoko, Viola Masturia dan Syahputra," tambah Misnun. 


Dengan perolehan suara tersebut, tim pemenangan lanjut Misnun yakin bahwa Partai Hanura akan kembali memperoleh satu kursi di DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara 3 (Kabupaten Deli Serdang). 


"Kami percaya kursi itu akan kembali menjadi milik Hj. Riri Stephanie Siregar, caleg petahana yang aktif dalam mewujudkan program pro rakyat dan memperjuangkan aspirasi dapil," terang Misnun. 


Misnun juga menyampaikan Tim Pemenangan mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Deli Serdang yang telah mendukung dan memberikan suara pada pemilu serentak tanggal 14 Februari 2024. 


"Terakhir, tim pemenangan berharap agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat menjalankan rekapitulasi dengan profesional, jujur, dan amanah, sehingga suara rakyat yang dipercayakan kepada partai dan caleg dapat dijaga, dan hasilnya menghasilkan demokrasi yang bersih dan berkualitas," pungkas Misnun.(don)


Kamis, 15 Februari 2024

82 Petugas Pemilu di Sumut Dilarikan ke RS dan Puskesmas

    Kamis, Februari 15, 2024  


PATIMPUS.COM - Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumut mencatat 82 petugas penyelenggara Pemilu  dan pemilih yang mendapatkan perawatan di rumah sakit dan Puskesmas di berbagai kab/kota di Sumut. 


Dari jumlah tersebut, sebanyak 10 orang harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit, sementara 72 orang lainnya dirawat di Puskesmas. Bahkan, satu dari mereka dinyatakan meninggal dunia.


Kepala Dinas Kesehatan Sumut, dr. Alwi Mujahit, mengungkapkan, kelompok yang terkena dampak tersebut terdiri dari berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu. 


Di antaranya 1 orang dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), 17 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), 7 orang Linmas, 27 pemilih, 8 petugas, 1 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), 16 orang Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan 5 saksi.


"Dari sebaran geografis, terlihat bahwa kabupaten/kota dengan jumlah kasus tertinggi adalah Tanjungbalai dengan 41 orang, diikuti oleh Toba dengan 10 orang, Labuhanbatu Selatan (Labusel) dan Padang Lawas (Palas) masing-masing 8 orang, Simalungun 6 orang, Deliserdang 4 orang, Medan 3 orang, dan Asahan 2 orang," ungkapnya, Selasa (15/2). 


Sedangkan, Kadis Kesehatan Kota Medan dr. Taufik Ririansyah mengatakan, mayoritas kasus yang memerlukan perawatan tersebut disebabkan oleh kelelahan dan masalah kesehatan pencernaan seperti asam lambung.


"Di Medan, ada dua yang mendapatkan perawatan karena kelelahan dan asam lambung," katanya. 


Dia juga meminta petugas penyelenggara Pemilu memperhatikan kesehatannya. 


"Kami mendorong agar ada program kesehatan dan pencegahan yang lebih intensif bagi petugas penyelenggara Pemilu di masa mendatang. Langkah-langkah ini termasuk pengaturan jadwal istirahat yang lebih teratur, penyediaan makanan sehat, dan peningkatan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan selama proses Pemilu," ungkap Ririansyah. (don)


Sabtu, 27 Januari 2024

Kominfo Sumut Gelar Dialog Interaktif 'Kita Kawal Pemilu 2024'

    Sabtu, Januari 27, 2024  


PATIMPUS.COM - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelar Dialog Interaktif bersama insan pers dan penggiat media sosial dalam rangka menyukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) pada 14 Februari mendatang.


Dialog Interaktif yang digagas oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) berlangsung sukses di Gedung lantai II Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Diponegoro, Kota Medan, Sumatera Utara, dengan tema  ' KITA KAWAL PEMILU TAHUN 2024 '. 


Hadir dalam Acara Dialog Interaktif tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara Mayor Jenderal TNI (Purn) Hassanudin mengingatkan pentingnya peranan media dalam mensukseskan Pemilu 2024.


Dalam kesempatan tersebut Hassanudin menitipkan beberapa pesan penting kepada insan media serta penggiat media sosial yang hadir, yaitu Pertama, media mesti mengedepankan liputan yang berimbang dan objektif. Kedua, media mesti mengedepankan integritas dan profesionalisme.


“Jadilah agen perubahan dalam mendukung proses demokrasi serta menghindari sensasionalisme yang dapat memicu konflik dan ketenangan masyarakat.”, ucap Hassanudin, saat menjadi keynote speaker pada dialog “Kita Kawal Pemilu” Kata Hasanuddin saat menjadi Keynote Speaker pada Dialog Interaktif 'Kita Kawal Pemilu 2024', Jumat (26/1/2024).


Hassanudin menambahkan bahwa Pers bertanggung jawab pada upaya-upaya pembangunan kemanusiaan dan keadilan serta menjadi aktor penting dalam menentukan ke-Indonesiaan dan kemanusiaan di masyarakat.


Purnawirawan TNI ini berpesan bahwa media, konten kreator dan influencer merupakan Mitra Kunci untuk menyebar luaskan informasi yang mencerdaskan.


“Media merupakan Mitra Kunci untuk menyebar luaskan informasi yang akurat, obyektif serta berimbang," ucap Hassanudin.


Menurut Hassanudin, peran media dan pegiat media sosial sangatlah strategis dalam menyukseskan Pemilu. Media berperan memberikan informasi akurat dan terverifikasi, yang dapat mengedukasi masyarakat saat Pemilu.


Selain itu, momentum Pemilu dapat memperkuat pondasi kebangsaan Indonesia, untuk menjadi negara maju. Jika Pemilu 2024 berjalan lancar, maka akan menghasilkan pemimpin eksekutif dan legislatif yang berkualitas. Sebaliknya, apabila Pemilu tidak terkelola dengan baik, maka ada potensi persatuan dan kesatuan akan renggang.


Hassanudin berharap, Pemilu dapat meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Demokrasi berkualitas yaitu dapat menghasilkan keadilan, kemajuan dan kesejahteraan rakyat.


“Untuk itu, antisipasi potensi tindakan provokatif dan fenomena disinformasi dapat dilakukan media, Pemprov Sumut siap bersinergi dengan media dan penggiat sosial, dalam menyebarkan informasi yang akurat, valid dan terverifikasi”, kata Hassanudin.


Media juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu. Pada tahun 2019, partisipasi pemilih masyarakat di Sumut sebesar 79,91%. Hassanudin berharap pada tahun 2024, angka tersebut meningkat.


Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Ilyas Sitorus menyebut peran media dan penggiat media sosial sangat penting dalam menyukseskan Pemilu yang damai. Menurutnya, informasi di media sosial ampuh dalam mengedukasi masyarakat.


Untuk itu, Dinas Kominfo Sumut mengadakan kegiatan dialog antara media, penggiat sosial dan Pemprov Sumut.


“Kegiatan ini diadakan untuk mengajak keterlibatan media dan penggiat media sosial guna terciptanya Pemilu yang kondusif dan damai, diharapkan informasi pesan pemilu damai dapat tersebar ke masyarakat”, kata Ilyas.


Dalam acara dialog interaktif tersebut turut hadir Pejabat sementara Gubernur Sumatera Utara Dr Hassanudin, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Ilyas Sitorus, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, Pangdam Bukit Barisan diwakili Kepala Staf Kodam Brigjen TNI Refrizal serta pimpinan Forkopimda Sumatera Utara, Dekan FISIP UMSU Dr Arifin Saleh SSos MSP selaku narasumber. (son)

Sabtu, 13 Januari 2024

Hasrul Benny Harahap Ajak Warga Tidak Golput

    Sabtu, Januari 13, 2024  


PATIMPUS.COM - Hasrul Benny Harahap, Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Caleg DPR RI) dari Partai Golkar Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara (Sumut) 1 mengunjungi warga di Desa Namo Tulang, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara pada pekan lalu. 


Dalam kunjungan silaturahmi kepada warga di sana, HBH panggilan Hasrul Benny Harahap saat pada Sabtu (13/1/2024), mengatakan pihaknya memohon dukungan kepada warga sekitar dengan majunya ia sebagai peserta Pemilu 2024 dari Partai Golkar untuk DPR RI dari Dapil Sumut 1 meliputi Daerah Pemilihan Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) dan Kota Tebing Tinggi.


Selain itu, HBH juga mengingatkan warga untuk tidak golput dan menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 14 Februari 2024 mendatang.


"Saudara-saudara sekalian saya ingatkan pada Pemilu 14 Pebruari 2024 jangan golput. Datanglah ramai-ramai ke TPS masing-masing dimana kita terdaftar dan gunakan hak pilihnya. Saya mohon doa agar kita semua sehat-sehat. Kepada saudara-saudara sekalian mohon dukung saya untuk menjadi Wakil Rakyat duduk di DPR RI Senayan, " jelasnya yang disambut warga dengan respon positif.


Dalam kunjungan silaturahmi tersebut HBH berdialog dengan warga, Hasrul Benny Harahap dan tim juga memberikan batako untuk tapak jalan utama menuju desa tersebut sepanjang 70 meter. 


"Memasang batako di tapak jalan utama ini kita lakukan agar mobilisasi dan aktivitas warga semakin lancar dan memudahkan akses jalan dari dan menuju desa tersebut," katanya.


Untuk masa datang kata Benny, pembangunan demi pembangunan akan kita giatkan dan tingkatkan di Sumatera Utara termasuk di kawasan Desa Namo Tulang, Kecamatan Sibiru-biru, ini. 


"Sekali lagi saya ingatkan saudara saudara sekalian untuk tidak golput dan pilih caleg Hasrul Benny Harahap untuk DPR RI dari Partai Golkar. Surat suaranya warna kuning. Pilih Partai Golkar dan nama saya ada di nomor Urut 3. Coblos nama.saya itu ya, " pinta Benny kepada warga disambut dengan rasa senang dan gembira. (soni)

Kamis, 04 Januari 2024

M Nuh Dan UAS Sepakat Ajak Masyarakat Pilih Pemimpin Yang Baik

    Kamis, Januari 04, 2024  


PATIMPUS.COM -  Ribuan masyarakat mengikuti Tabligh Akbar yang digelar oleh Alumni Al-Azhar Kairo Mesir dan Pesantren Al-Muttaqin Bulan-Bulan Batubara bersama Ustad kondang Prof Dr KH Abdul Shomad Lc MA sebagai penceramah di lapangan Pasar Tradisional Bulan-Bulan, Lima Puluh Pesisir, Batubara, Kamis (4/1/2024).


Tabligh Akbar tersebut turut dihadiri para tokoh ternama Sumatera Utara (Sumut) di antaranya yaitu Prof Irwan Prayitno, Prof Usman Jakfar, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan Sumut KH Muhammad Nuh MSP, Andi Pranata, Zainuddin Razali, Dr Abdullah Sani, Ust Ansory Siregar dan lainnya.


Dalam ceramahnya Ustad Abdul Somad (UAS)  sapaan akrab Prof Dr KH Abdul Shomad Lc MA mendoakan semoga kelak dari para santri Pesantren Al-Muttaqin Bulan-Bulan Batubara akan lahir pemimpin yang sholeh di tengah masyarakat.


UAS juga mendoakan agar keluarga-keluarga para jama'ah yang hadir menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah, serta dijauhkan dari kemaksiatan, narkoba dan hal-hal dapat yang merusak, ia juga merasa bahwa dirinya saat ini bukan sedang berceramah tapi lebih merasa seperti pulang kampung sebab asal usulnya memang dari Batubara.


Dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 14 Februari 2024 mendatang UAS berpesan dan mengajak para jama'ah agar memilih pemimpin dan wakil rakyat yang sholeh dan amanah, agar negeri ini lebih baik di masa yang akan datang.


" Semoga Kita dan keluarga kita yang hadir pada hari ini menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah, dijauhkan dari kemaksiatan, narkoba dan hal-hal yang dapat merusak. Dalam menghadapi Pemilu 14 Februari 2024 mendatang agar memilih pemimpin dan wakil rakyat yang sholeh dan amanah, agar negeri ini menjadi lebih baik dimasa yang akan datang. in sya Allaah, Aamiin," harap UAS.


Dalam Tabligh Akbar tersebut juga diadakan penggalangan dana untuk Palestina. dalam donasi tersebut, ada peristiwa yang unik dan mengharukan yaitu ada anak yang membuka tabungannya sebesar Rp. 10 juta untuk di sumbangkan ke Palestina. 


Sementara itu, senator DPD RI perwakilan dari Sumatera Utara KH Muhammad Nuh MSP yang turut hadir pada Tabligh Akbar itu dalam sambutannya menyampaikan, agar kiranya masyarakat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 14 Februari 2024 yang tinggal menghitung hari.


" Bahwa kurang lebih satu bulan 10 hari lagi, kita akan melaksanakan Pemilihan Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Marilah kita pilih yang terbaik untuk Indonesia yang lebih baik," ajak M. Nuh sapaan akrab KH. Muhammad Nuh, M.SP.


Selain itu, M. Nuh yang juga merupakan Wantim (Dewan Pertimbangan) MUI Sumut menyampaikan apresiasi kepada ribuan  masyarakat yang memenuhi lokasi kegiatan. 


" Meski suasana panas tapi hati tetap dingin, banyaknya peserta yang menggunakan atribut Palestina menginspirasi kita untuk tidak mengalah dengan keadaan. Israel yang dianggap hebat dan tak terkalahkan, ternyata lemah di hadapan para pejuang  Palestina, begitulah kita dalam berupaya untuk kebaikan dan perbaikan, jangan mengalah dengan adanya opini kalangan tertentu yang tidak boleh kalah, " jelas M. Nuh.


Pada kesempatan yang baik tersebut, Prof Usman Jakfar, Lc. MA sebagai tokoh Sumatera Utara asal Batubara, dalam sambutannya mengutip penjelasan Dr Yusuf Qardhawi, dalam menghadapi pilihan.


"Kita pilih yang terbaik. Jika semua punya kekurangan, maka pilihlah yang paling minim kekurangannnya," kata Usman Jakfar.


Usman Jakfar mengatakan bahwa bangsa ini perlu perubahan, melihat kondisi saat ini tidak baik-baik saja. "Kita ingin bangsa ini perlu perubahan, Apakah kondisi saat ini baik-baik saja," taya Usman Jakfar  yang langsung disambut hadirin dengan menjawab tidak baik-baik saja. (soni)

Jumat, 08 September 2023

Raker Dengan Mendagri, Senator M Nuh Soroti Potensi Konflik Kepala Daerah

    Jumat, September 08, 2023  


PATIMPUS.COM -  Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sukses menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada 4 September 2023 di Ruang Sriwijaya gedung B Kompleks DPD RI Senayan Jakarta.


Raker Komite I DPD RI dengan Mendagri membahas tentang pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah pasca keluarnya Undang-undang cipta kerja, Pejabat (Pj.) Kepala Daerah, Penataan Daerah Otonom Baru. Selain itu juga pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan UU  Jakarta. 


Raker tersebut diikuti oleh anggota Komite I DPD RI dan dipimpin oleh Ketua Komite I, Senator Fachrul Razi. Dalam sambutan pengantarnya Fachrul Razi mempertanyakan pelaksanaan  otonomi daerah dewasa ini yang menurutnya otonomi daerah dilaksanakan dengan kewenangan yang besar bagi daerah dan DPD RI akan terus memperjuangkan Revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah.


Sementara itu, salah satu anggota senator DPD RI KH. Muhammad Nuh, MSP dalam raker bersama Mendagri tersebut, M Nuh sapaan akrabnya menyoroti 4 point mengenai kebijakan pemerintah.


Adapun empat (4) Point yang menjadi sorotan M Nuh diantaranya yaitu pertama terkait Pejabat (Pj) Kepala Daerah atau Pelaksana Tugas khususnya di Sumatera Utara (Sumut) menurut informasi yang dibacanya dari beberapa media 1 dari 10 Pj yang pelaksana tugas Gubernur merupakan TNI aktif.


"Ya, Alhamdulillah Raker berjalan lancar dan sukses, Kita menyoroti terkait Pejabat Kepala Daerah yang di angkat sebagai Pejabat Kepala Daerah di Sumatera Utara atau Pelaksana Kepala Daerah. Dan hal ini banyak di pertanyakan jangankan di masyarakat digrup DPD RI aja ini dipertanyakan, bahwa 1 diantara 10 calon kepala Pejabat Kepala Daerah adalah di Sumatera Utara, dari informasi yang tersebar di media yang kita baca merupakan TNI aktif," kata M Nuh saat di konfirmasi via WhatsApp pada Kamis (7/9).


"Jadi hal tersebut ingin kita pertanyakan secara praktis. Tentu ini karena terkait dengan peraturan yang kita miliki, cukup jelimat ya saya coba  telusuri. Kita ada undang-undang ASN, kita ada undang-undang TNI, undang-undang Polri, dan sebagainya, pada kesempatan ini, karena tuan rumahnya yang punya gawean Kementrian Dalam Negeri, kalau dilihat alurnya keputusan itu dipimpin langsung oleh Presiden, kita ingin mendapatkan penjelasan yang praktis, yang mudah memahamkan kepada publik," lanjut M Nuh.


M Nuh juga memaparkan, mengenai hal tersebut lebih lanjut, "kalau kita anggota DPD RI berbaik sangka husnuzon dengan kebijakan pemerintah tersebut, tapi persoalannya kita ini tercekik antara dinamika sosial di masyarakat umum dengan kebijakan Pemerintah yang banyak orang bisa soroti dengan beragam pandangan, jadi kita ingin mendapatkan penjelasan singkat dan mudah TNI-POLRI untuk Kepala atau pejabat daerah tersebut," jelas M.Nuh.


Lalu yang kedua, sebut M Nuh lagi. Senator asal Sumut itu menyoroti terkait penyampaian Mendagri adanya potensi konflik antara Gubernur, Bupati dan Walikota. Menurut M. Nuh adanya hal tersebut merupakan realita yang tidak mudah diatasi di lapangan.


M Nuh menilai sebaiknya Mendagri perlu diperkuat, mulai atas hingga alur kebawahnya agar tidak terlibat kepentingan-kepentingan politik mengingat Kementrian Dalam Negeri merupakan sebagai pengelola urusan pemerintah dalam negeri.


"Pak Tito selaku Mendagri, saat itu menyampaikan adanya potensi konflik antara Kepala Daerah, Bupati dan Walikota paling tidak antara Gubernur, Bupati dan Walikota serta ditambah oleh pemimpin kita tadi bahkan antara Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah, jadi saya fikir hal itu merupakan realita yang tidak mudah kita hadapi di lapangan,"  jelas M Nuh.


"Dalam hal ini, saya yakin semua Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut takut pada Menteri Dalam Negeri sebagai pengelola urusan Pemerintahan dalam negeri,  jadi menurut saya yang perlu diperkuat adalah  Kementrian Dalam Negerinya dengan alur  hingga kebawahnya dengan demikian negara yang kita cintai ini menjadi stabil. Walau demikian ya, tentu tak bisa kita nafikan adanya kepentingan-kepentingan politik tadi ya, tapi jangan sampai mengganggu kinerja Kementrian dalam negeri yang sangat di butuhkan masyarakat," papar M Nuh.


Point ke 3 lain yang menjadi sorotan M Nuh yaitu terkait Undang-undang Cipta Kerja. Menurutnya antitesa terkait undang-undang cipta kerja yang disoroti publik ini merupakan kebijakan dari pemerintahan sebelumnya yang sentralistik sehingga di era reformasi ini bukan hanya desentralisasi dan otonomi daerah, tapi otonomi desa pun dirorong.


Sehingga sambung M Nuh lagi dengan undang-undang cipta kerja ini kesan resentralisasi ini tidak bisa di pungkiri meskipun Mendagri sudah memaparkannya, M. Nuh berharap ada penjelasan yang singkat dan mudah, serta ada bukti-bukti nyata bahwa undang-undang cipta kerja ini tidak seperti apa yang disoroti kebanyakan publik.


Selanjutnya terakhir kata M Nuh. Ia menyoroti terkait moratorium pemekaran wilayah. "Undang-undang yang kita dapatkan, sebetulnya sekarang bandul pemekaran itu adanya di eksekutif dengan persiapan tiga (3) tahun. Dan tahun yang lalu bandul itu berada di partai politik yaitu di legislatif karena aspirasi politik yang didahulukan. Jadi secara pribadi saya setuju, pemerintahlah selaku eksekutif yang mengelola keadaan, tetapi tampaknya ini perlu di kompromikan terutama di DPD RI banyak sorotan ketika Papua di buka, ini sedikit tentang apa yang namanya pencabutan moratorium tetapi yang lain belum," jelas M Nuh tentang Point akhirnya.


M Nuh juga memaparkan hasil rapat kerja Komite I DPD RI dengan Mendagri. Ia mengatakan sedikitnya ada 7 Point kesimpulan yang di sepakati kedua pihak, diantaranya : 


1. Komite I DPD RI meminta Pemerintah untuk segera merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan memperkuat otonomi daerah dan menata sistem hubungan pusat dan daerah dalam bingkai NKRI termasuk pemekaran daerah otonom. 


2. Komite I DPD RI meminta Pemerintah untuk memastikan proses penunjukan Penjabat Kepala Daerah dilakukan dengan demokratis, transparan, akuntabel,  memperhatikan dengan sungguh-sungguh dinamika sosial politik di daerah dan mempertimbangkan masukan dari DPD RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 


3. Komite I DPD RI mendorong Pemerintah untuk mengevaluasi Penjabat Kepala Daerah agar lebih mementingkan kepentingan daerah dan masyarakat. 


4. Komite I DPD RI bersepakat dengan Pemerintah akan melibatkan DPD RI dalam melaksanakan pembinaan dan rapat koordinasi terhadap Pj. Gubernur, Bupati dan Walikota dan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Kemendagri di setiap daerah. 


5. Komite I DPD RI mendorong Pemerintah untuk membuat regulasi teknis atau revisi pengaturan pelantikan Kepala Daerah hasil pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 sehingga Januari 2025 telah menghasilkan Kepala Daerah definitif. 


6. Komite I DPD RI meminta Pemerintah untuk melakukan percepatan penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan memperhatikan substansi Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta Raya yang telah disusun oleh Komite I DPD RI. 


7. Komite I DPD RI meminta Pemerintah agar Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dikembalikan ke Kota Banjarmasin dengan melakukan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan.

(son)

© 2023 patimpus.com.