Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan

Jumat, 08 September 2023

Raker Dengan Mendagri, Senator M Nuh Soroti Potensi Konflik Kepala Daerah

    Jumat, September 08, 2023  


PATIMPUS.COM -  Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sukses menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada 4 September 2023 di Ruang Sriwijaya gedung B Kompleks DPD RI Senayan Jakarta.


Raker Komite I DPD RI dengan Mendagri membahas tentang pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah pasca keluarnya Undang-undang cipta kerja, Pejabat (Pj.) Kepala Daerah, Penataan Daerah Otonom Baru. Selain itu juga pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan UU  Jakarta. 


Raker tersebut diikuti oleh anggota Komite I DPD RI dan dipimpin oleh Ketua Komite I, Senator Fachrul Razi. Dalam sambutan pengantarnya Fachrul Razi mempertanyakan pelaksanaan  otonomi daerah dewasa ini yang menurutnya otonomi daerah dilaksanakan dengan kewenangan yang besar bagi daerah dan DPD RI akan terus memperjuangkan Revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah.


Sementara itu, salah satu anggota senator DPD RI KH. Muhammad Nuh, MSP dalam raker bersama Mendagri tersebut, M Nuh sapaan akrabnya menyoroti 4 point mengenai kebijakan pemerintah.


Adapun empat (4) Point yang menjadi sorotan M Nuh diantaranya yaitu pertama terkait Pejabat (Pj) Kepala Daerah atau Pelaksana Tugas khususnya di Sumatera Utara (Sumut) menurut informasi yang dibacanya dari beberapa media 1 dari 10 Pj yang pelaksana tugas Gubernur merupakan TNI aktif.


"Ya, Alhamdulillah Raker berjalan lancar dan sukses, Kita menyoroti terkait Pejabat Kepala Daerah yang di angkat sebagai Pejabat Kepala Daerah di Sumatera Utara atau Pelaksana Kepala Daerah. Dan hal ini banyak di pertanyakan jangankan di masyarakat digrup DPD RI aja ini dipertanyakan, bahwa 1 diantara 10 calon kepala Pejabat Kepala Daerah adalah di Sumatera Utara, dari informasi yang tersebar di media yang kita baca merupakan TNI aktif," kata M Nuh saat di konfirmasi via WhatsApp pada Kamis (7/9).


"Jadi hal tersebut ingin kita pertanyakan secara praktis. Tentu ini karena terkait dengan peraturan yang kita miliki, cukup jelimat ya saya coba  telusuri. Kita ada undang-undang ASN, kita ada undang-undang TNI, undang-undang Polri, dan sebagainya, pada kesempatan ini, karena tuan rumahnya yang punya gawean Kementrian Dalam Negeri, kalau dilihat alurnya keputusan itu dipimpin langsung oleh Presiden, kita ingin mendapatkan penjelasan yang praktis, yang mudah memahamkan kepada publik," lanjut M Nuh.


M Nuh juga memaparkan, mengenai hal tersebut lebih lanjut, "kalau kita anggota DPD RI berbaik sangka husnuzon dengan kebijakan pemerintah tersebut, tapi persoalannya kita ini tercekik antara dinamika sosial di masyarakat umum dengan kebijakan Pemerintah yang banyak orang bisa soroti dengan beragam pandangan, jadi kita ingin mendapatkan penjelasan singkat dan mudah TNI-POLRI untuk Kepala atau pejabat daerah tersebut," jelas M.Nuh.


Lalu yang kedua, sebut M Nuh lagi. Senator asal Sumut itu menyoroti terkait penyampaian Mendagri adanya potensi konflik antara Gubernur, Bupati dan Walikota. Menurut M. Nuh adanya hal tersebut merupakan realita yang tidak mudah diatasi di lapangan.


M Nuh menilai sebaiknya Mendagri perlu diperkuat, mulai atas hingga alur kebawahnya agar tidak terlibat kepentingan-kepentingan politik mengingat Kementrian Dalam Negeri merupakan sebagai pengelola urusan pemerintah dalam negeri.


"Pak Tito selaku Mendagri, saat itu menyampaikan adanya potensi konflik antara Kepala Daerah, Bupati dan Walikota paling tidak antara Gubernur, Bupati dan Walikota serta ditambah oleh pemimpin kita tadi bahkan antara Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah, jadi saya fikir hal itu merupakan realita yang tidak mudah kita hadapi di lapangan,"  jelas M Nuh.


"Dalam hal ini, saya yakin semua Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut takut pada Menteri Dalam Negeri sebagai pengelola urusan Pemerintahan dalam negeri,  jadi menurut saya yang perlu diperkuat adalah  Kementrian Dalam Negerinya dengan alur  hingga kebawahnya dengan demikian negara yang kita cintai ini menjadi stabil. Walau demikian ya, tentu tak bisa kita nafikan adanya kepentingan-kepentingan politik tadi ya, tapi jangan sampai mengganggu kinerja Kementrian dalam negeri yang sangat di butuhkan masyarakat," papar M Nuh.


Point ke 3 lain yang menjadi sorotan M Nuh yaitu terkait Undang-undang Cipta Kerja. Menurutnya antitesa terkait undang-undang cipta kerja yang disoroti publik ini merupakan kebijakan dari pemerintahan sebelumnya yang sentralistik sehingga di era reformasi ini bukan hanya desentralisasi dan otonomi daerah, tapi otonomi desa pun dirorong.


Sehingga sambung M Nuh lagi dengan undang-undang cipta kerja ini kesan resentralisasi ini tidak bisa di pungkiri meskipun Mendagri sudah memaparkannya, M. Nuh berharap ada penjelasan yang singkat dan mudah, serta ada bukti-bukti nyata bahwa undang-undang cipta kerja ini tidak seperti apa yang disoroti kebanyakan publik.


Selanjutnya terakhir kata M Nuh. Ia menyoroti terkait moratorium pemekaran wilayah. "Undang-undang yang kita dapatkan, sebetulnya sekarang bandul pemekaran itu adanya di eksekutif dengan persiapan tiga (3) tahun. Dan tahun yang lalu bandul itu berada di partai politik yaitu di legislatif karena aspirasi politik yang didahulukan. Jadi secara pribadi saya setuju, pemerintahlah selaku eksekutif yang mengelola keadaan, tetapi tampaknya ini perlu di kompromikan terutama di DPD RI banyak sorotan ketika Papua di buka, ini sedikit tentang apa yang namanya pencabutan moratorium tetapi yang lain belum," jelas M Nuh tentang Point akhirnya.


M Nuh juga memaparkan hasil rapat kerja Komite I DPD RI dengan Mendagri. Ia mengatakan sedikitnya ada 7 Point kesimpulan yang di sepakati kedua pihak, diantaranya : 


1. Komite I DPD RI meminta Pemerintah untuk segera merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan memperkuat otonomi daerah dan menata sistem hubungan pusat dan daerah dalam bingkai NKRI termasuk pemekaran daerah otonom. 


2. Komite I DPD RI meminta Pemerintah untuk memastikan proses penunjukan Penjabat Kepala Daerah dilakukan dengan demokratis, transparan, akuntabel,  memperhatikan dengan sungguh-sungguh dinamika sosial politik di daerah dan mempertimbangkan masukan dari DPD RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 


3. Komite I DPD RI mendorong Pemerintah untuk mengevaluasi Penjabat Kepala Daerah agar lebih mementingkan kepentingan daerah dan masyarakat. 


4. Komite I DPD RI bersepakat dengan Pemerintah akan melibatkan DPD RI dalam melaksanakan pembinaan dan rapat koordinasi terhadap Pj. Gubernur, Bupati dan Walikota dan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Kemendagri di setiap daerah. 


5. Komite I DPD RI mendorong Pemerintah untuk membuat regulasi teknis atau revisi pengaturan pelantikan Kepala Daerah hasil pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 sehingga Januari 2025 telah menghasilkan Kepala Daerah definitif. 


6. Komite I DPD RI meminta Pemerintah untuk melakukan percepatan penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan memperhatikan substansi Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta Raya yang telah disusun oleh Komite I DPD RI. 


7. Komite I DPD RI meminta Pemerintah agar Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dikembalikan ke Kota Banjarmasin dengan melakukan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan.

(son)

Sabtu, 15 Juli 2023

Anggota DPD RI Silaturrahim Dengan Anies Baswedan

    Sabtu, Juli 15, 2023  


PATIMPUS.COM - Puluhan Anggota DPD RI dari Aceh sampai Papua bersilaturahim dengan Anies Rasyid Baswedan, di Pendopo Kediamannya Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (15/07/2023).


Pertemuan silaturahmi yang berlangsung dengan hangat dan penuh kekeluargaan itu di koordinir oleh KH Muhammad Nuh.


KH Muhammad Nuh berharap agenda pertemuan tersebut kedepannya ada kolaborasi dan sinergi dalam memperkuat fungsi mengingat peran DPD sebagai lembaga legislatif penyambung aspirasi daerah, sehingga akan terwujudnya pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.


M Nuh sapaan akrab KH Muhammad Nuh mendoakan agar Anies Baswedan diberi kelancaran dan kemudahan dalam proses pencalonan untuk memimpin negara ini menjadi Presiden Republik Indonesia pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang, walaupun begitu banyak tantangan dan rintangan yang dihadapinya.


Sementara itu Anies Rasyid Baswedan yang merupakan Bakal Calon Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Perbaikan menilai nafas perjuangan utama DPD selaras dengan tagline perubahan yang disuarakannya yaitu berhubungan dengan ketimpangan pembangunan antara Pusat dan Daerah, antara jakarta dengan luar jakarta. 


"Terwujudnya keadilan sosial menjadi prioritas utama dari gagasan perubahan yang kami sampaikan, Keadilan sosial bagi seluruh Daerah dari Sabang sampai Merauke, antara kota besar dengan kota kecil," tegas Anies.


Anies menjelaskan kalau mau melihat ketimpangan tersebut bisa dilihat dari peta satelit Indonesia pada malam hari, dimana daerah yang diterangi cahaya hanya di kota-kota besar khususnya di pulau Jawa seperti Jakarta dan surabaya, daerah lain masih banyak yang gelap, berbeda dengan negara lain seperti India yang relatif lebih merata pencahayaannya.


"Fakta ini membuat kita sangat miris karena banyak daerah yg memiliki sumber daya yang luar biasa tapi tidak selaras dengan perkembangan pembangunnya, contohnya Kalimantan yang memiliki banyak tambang batubara tapi tidak berdampak secara langsung ke pembangunan daerah," jelas Anies Baswedan.


Anies Baswedan juga menekankan Keadilan Sosial yang merupakan gagasan dari founding father, gagasan ini memancar kesemua aspek apa yang akan dikerjakan, selama ini dalam bentuk pernyataan belum tergambar dari kebijakan dan tingkah laku.


Dalam konteks hari ini, semua ini Dimulai dari proses Pemenangan kemudian ada tahap pembentukan teknorat baru, setelah itu ada tim eksekusi yang benar. 


"Seperti halnya yang dilakukan saat memimpin Provinsi DKI Jakarta, dimana meminta semua SKPD menjadikan keadilan sosial menjadi aspek utama dalam setiap program yg ingin dibuat," terang Anies.


Terakhir Anies Baswedan mengajak semua untuk bergerak mewujudkan perubahan untuk pembangunan yang merata dan Indonesia yang lebih baik.


"Ayo kita dorong bersama-sama perubahan ini. keadilan sosial terus diperjuangkan supaya terwujudnya Pembangunan merata bagi seluruh Daerah di Indonesia," tutupnya. (son)

Minggu, 02 Juli 2023

PKS Maimun Sembelih 8 Hewan Qurban

    Minggu, Juli 02, 2023  


PATIMPUS.COM - Dewan Pengurus Cabang Partai Keadilan Sejahtera (DPC PKS) Medan Maimun menebar paket qurban Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, Sabtu (1/7/2023).


Sesuai intruksi DPP PKS untuk menebar 1,8 juta paket qurban, DPC PKS Medan Maimun, menyembelih sebanyak 4 ekor lembu dan 4 ekor kambing yang berlangsung di Eks Sekretariat DPC PKS Maimun Jalan Brigjend Katamso Gang Indra Medan.


Turut hadir langsung dalam penyembelihan hewan qurban tersebut, Ketua DPC PKS Medan Maimun H Ismalik Syahputra SE. Ismalik mengapresiasi kinerja dari panitia qurban yang dibentuk DPC PKS Medan Maimun.


Ismalik juga menyampaikan rasa syukurnya bahwa DPC PKS Medan Maimun masih bisa melaksanakan Qurban pada tahun ini, ia juga menjelaskan bahwa program ini juga mengikuti intruksi dari PKS yaitu tebar 1,8 juta paket Qurban dan merupakan wujud kepedulian PKS terhadap rakyat Indonesia, bahwa PKS Menang Bersama Rakyat.


"Alhamdulillah, Kami dari DPC PKS Medan Maimun, di Hari Raya Idul Adha yang ke 3 ini tepatnya hari Sabtu, melaksanakan penyembelihan hewan qurban dengan 4 ekor lembu dan 4 ekor kambing yang nantinya akan kita bagikan kepada masyarakat Medan Maimun khususnya untuk para dhuafa, fakir miskin dalam bentuk paket qurban," jelas Ismalik.


Ismalik Syahputra mengatakan kegiatan ini selain menyemarakkan semangat Hari Raya Idul Adha pada tahun ini, juga mengikuti intruksi partai untuk tebar 1,8 paket Qurban, sebagai wujud cinta PKS dalam menerapkan kebaikan qurban kepada rakyat. "Bagi PKS qurban kita bahagiakan rakyat," sebut Ismalik.


Sementara itu Ketua Panitia Qurban DPC PKS Medan Maimun Nasril Muchtar mengatakan, pelaksanaan kurban pada tahun ini berjalan dengan sukses. 


Bang Anas sapaan Akrab Nasril Muchtar menambahkan pelaksanaan kurban pada tahun ini juga sebagai wujud kepatuhan perintah agama dan berbagi kepada sesama agar daging hewan kurban Idul Adha ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 


"Alhamdulillah, PKS Maimun dapat melaksanakan qurban tahun ini, dan kegiatan kurban dapat berjalan dengan sukses. Pelaksanaan penyembelihan hewan qurban ini juga sebagai wujud kepatuhan kita pada perintah agama dan berbagi kepada sesama agar daging hewan kurban Idul Adha kita ini dapat sama sama dirasakan manfaatnya," jelas Anas.


Anas menjelaskan lebih lanjut bahwa 4 ekor sapi dan 4 ekor kambing tersebut berasal dari 30 orang kader PKS se Medan Maimun yang menjadi peserta qurban.


DPC PKS Medan Maimun juga menyebarkan sebanyak 550 kupon kurban kepada masyarakat Medan Maimun khususnya fakir miskin dan dhuafa.


Anas juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Panitia Qurban yang juga merupakan pengurus DPC PKS Maimun atas kerjasama dan kinerja terbaiknya.


"Kita berharap semoga panitia dan masyarakat penerima manfaat daging qurban merasakan kebahagiaan dan kegiatan qurban tahun depan semakin banyak lagi hewan qurbannya dan semakin banyak pula masyarakan yg menerima manfaatnya. Aamiiin," tutup bang Anas.


Pantauan wartawan, pembagian paket kurban DPC PKS Medan Maimun berjalan tertib, masyarakat yang mengambil paket tersebut merasa bahagia dan antusias. 


Pelaksanaan Kurban DPC PKS Medan Maimun turut dihadiri oleh Ketua DPC PKS Medan Maimun, Ustad Son Haji, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Medan Syaiful Ramadhan, dan seluruh pengurus serta kader DPC PKS Medan Maimun. (son)

Kamis, 29 Juni 2023

Rahudman Berharap Ditahun Politik Tetap Terjaga Kerukunan dan Toleransi

    Kamis, Juni 29, 2023  


PATIMPUS.COM - Ketua Dewan Pakar DPW NasDem Sumut, Rahudman Harahap mengharapkan perayaan Idul Adha 1444 H mempertebal keimanan dan ketaqwaan masyarakat.


Hal itu dikatakannya ketika mengikuti penyembelihan tiga ekor sapi qurban di Komplek Indah Traso, Jl Setia Budi, Medan, Kamis (29/6). 

  

"Tentunya kita mengharapkan Idul Adha ini membuat kita dapat terus mempertebal keimanan dan ketaqwaan. Penyembelihan hewan qurban membawa semangat kebersamaan dan berbagi untuk siapapun," kata Rahudman yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina Pengda Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumut. 

  

Mantan Walikota Medan 2010-2015 ini juga mengajak semua pihak untuk tetap bersama-sama menjaga kerukunan dan tolerasi di tahun politik 2024. Perbedaan partai politik, pilihan calon presiden serta dukungan pada calon anggota legislatif, dikatakannya tidak layak dijadikan sumber perpecahan. 

  

"Semangat toleransi dan menjaga suasana damai sangat perlu kita terus kembangkan. Sumut dibawah kepemimpinan Gubernur Edy Rahmayadi harus tetap menjadi provinsi yang bermartabat dalam segala hal," kata Rahudman lagi. (don)

Jumat, 23 Juni 2023

M Nuh Berharap Pemilu 2024 Berjalan Dengan Baik

    Jumat, Juni 23, 2023  


PATIMPUS.COM -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Partai Politik (Parpol) Peserta Pemilu dan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPD RI) di Polonia Hotel & Convention Jalan Jendral Sudirman, Medan, Jumat (23/6/2023).


H Muhammad Nuh MSP yang merupakan Bakal Calon DPD RI, menyambut baik FGD yang di gelar KPU Sumut tersebut. Ia mengatakan Kegiatan Focus Group Discussion bertujuan menyerap dan menampung masukan dari forum diskusi yang nantinya dapat menyiapkan rumusan kebijakan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.


"Kegiatan Focus Group Discussion yang digelar KPU Sumut ini sangat baik ya. KPU menampung dan menyerap masukan terkait dengan perekapan suara dan penyederhanaan formulir dari peserta forum diskusi, sehingga nantinya sesuai undangan mereka (KPU Sumut) yaitu penyusunan rancangan peraturan KPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu 2024 nantinya dapat menyiapkan rumusan kebijakan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 mendatang," Kata M Nuh sapaan akrab H Muhammad Nuh MSP.


Pada kesempatan tersebut,  M Nuh yang merupakan calon petahana dan juga Anggota Komite I DPD RI yang juga bermitra dengan KPU RI dan BAWASLU RI menyampaikan beberapa hal dalam forum diskusi tersebut.


Pertama, M Nuh menyatakan rumitnya Pemilu karena terganggunya kepercayaan dalam kehidupan politik. Idealnya para calon (Presiden/Wapres, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) cukup dengan upaya mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya. Tidak perlu dibebani dengan saksi dan mengawasi penyelenggara. 


Selanjutnya yang Kedua, kata M Nuh, DPD RI Pernah menyampaikan ke Bawaslu RI, dan saat itu disetujui bahwa data di Panwas bisa difoto untuk menjadi pembanding. 


Selain yang ketiga lanjut M Nuh lagi, hal yang juga perlu diperhatikan yaitu adanya informasi Daftar Calon Sementara (DCS) pemilih yang puluhan juta bermasalah. 


"Yah, tadi kita dari DPD RI menyampaikan 3 hal saja, terutama kita soroti adanya Daftar Calon Sementara (DCS) Pemilih yang puluhan juta bermasalah," jelasnya.


M Nuh berharap nantinya Pemilu 2024 mendatang khususnya di Sumatera Utara dapat terlaksana dengan baik dan memuaskan.


"Saya berharap dengan digelarnya acara ini, Pemilu 2024 mendatang khususnya di Sumut dapat berjalan dengan baik dan memuaskan, berkat sinergi antara penyelenggara yang bekerja dengan sungguh-sungguh serta  professional dengan Peserta  Pemilu dalam hal ini Parpol dan Perorangan, sehingga terwujud Indonesia yang lebih baik, insya Allah," harap M Nuh. (son)

Senin, 19 Juni 2023

PKS Sumut Siap Menang Pemilu 2024

    Senin, Juni 19, 2023  


PATIMPUS.COM - Dalam menyongsong dan menyambut kemenangan Pemilu 2024, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Utara mempersiapkan diri dengan menggelar apel siaga, Minggu (18/6/2023).


Apel siaga yang berlangsung di Kampung Outbond Deliserdang dipimpin langsung oleh Sekretaris DPW PKS Sumut Drs Misno Adisyahputra sekaligus wakil ketua DPRD Provinsi Sumut. 


Misno Adisyahputra mengungkapkan, dari apel siaga ini bagian tahapan yang dilakukan adalah untuk mencapai target dan kemenangan PKS Sumut.


“Harapan kita dalam acara ini peserta apel siaga harus bersungguh-sungguh dengan materi-materi yang disampaikan dan ini merupakan bagian daripada tahapan-tahapan yang harus kita lalui untuk memenangkan PKS pada pemilu 2024,” ungkapnya di hadapan 200 peserta apel siaga yang berlokasi Kampung Outbond, Deliserdang.


Adapun tujuan digelarnya apel siaga tersebut untuk memotivasi kader agar berjuang secara maksimal.


“Melalui apel siaga itu untuk mengecek kesiapsiagaan para kader PKS dalam menghadapi pemilu. Dan kami akan memaksimalkan kerja-kerja untuk memenangkan pemilu dan Anies Baswedan sebagai Capres 2024,” ujarnya. (son)

Kamis, 08 Juni 2023

Jelang Pemilu, UDA Minta Mahasiswa Tidak Termakan Informasi Hoaks di Medsos

    Kamis, Juni 08, 2023  


PATIMPUS.COM - Universitas Darma Agung (UDA), menggelar Seminar Nasional bertema 'Peran Mahasiswa Membangun Komunikasi Politik di Era Demokrasi Digital Menjelang Pemilu 2024' di Hermina Centre, Jalan TD Pardede, Medan, Rabu (7/6/2023). 


Hadir dalam kegiatan itu dua pembicara yakni Dekan Fakultas Komunikasi Unpad, Dr Dadang Rahmat Hidayat SH MSi dan Dekan Fisipol USU, Dr Hatta Rido MSP. 


Dalam kegiatan itu, Kepala LL DIKTI Wilayah I Prof. Drs Saiful Anwar Matondang MA PhD dalam kata sambutannya secara daring berpesan agar mahasiswa lebih bijak dalam menyikapi era digital saat ini, terlebih jelang Pemilu 2024. Untuk itu, para kaum intelektual itu harus mampu membaca situasi dan selalu berhati-hati terkait segala informasi khususnya yang berkaitan dengan politik. 


"Kita tahu berbagai informasi tentang politik seliweran di sosial media. Karena itu untuk menyikapinya, mahasiswa harus melakukan cek dan recek agar tidak salah," ucapnya. 


Untuk itu juga, sambungnya, setiap mahasiswa juga dituntut kemampuan berkomunikasi, terutama di tahun politik ini. 


"Jangan karena pemilu berpecah belah, karena gempuran informasi yang tidak terbendung. Harus cari sumber pembanding dalam menyikapi Pemilu 2024, termasuk mengenai ersaingan antara parpol dan calon yang ikut dalam kontestasi," sebutnya. 


Sementara, Rektor UDA Dr Irene Silviani, MSP  selaku Opening Speech menyambut baik kegiatan yang menjadi bukti bahwa Universitas Darma Agung turut aktif dan merasa bertanggungjawab untuk mendukung pelakasanaan pesta rakyat melalui pemilihan umum secara serentak di seluruh Indonesia. 


"Menyadari betapa pentingnya peran mahasiswa dalam pengawasan partisipatif dalam pemilu, maka kita mengusung thema yang langsung menitikberatkan peran mahasiswa dalam pemilu yang akan datang, yaitu: Peran Mahasiswa Membangun Komunikasi Politik di Era Demokrasi Digital Menjelang Pemilu 2024," ucapnya. 


Dia juga mengatakan sangat menyadari bahwa mahasiswa merupakan salah satu mitra strategis dalam pengawasan pemilu dan memiliki peran yang sangat penting pada proses pengawasan partisipatif dalam memberikan informasi awal, sehingga dapat mencegah pelanggaran, kemudian ikut memerangi kampanye gelap yang pasti akan marak di dunia sosial media. 


"Tidak dapat dipungkiri bahwa narasi-narasi politik yang bersifat positif dan negatif akan terbangun secara massif. Setuju atau tidak, yang pasti menjelang tahun politik 2024, banyak terobosan yang dilakukan para calon dan pendukungnya, untuk meraih dukungan massa, termasuk melalu berbagai media. Tren informasi hoaks pun diprediksi semakin bertebaran, khususnya melalui media sosial. Rendahnya literasi digital adalah faktor utama berkembangnya berita hoaks," tandasnya. 


"Berangkat dari hal inilah, kita merasa wajib memberikan perhatian, dan turut berkontribusi dalam menyukseskan pemilihan umum tahun 2024 yang akan datang. Kepedulian inilah yang menginisiasi kita menghadirkan para narasumber yang mumpuni di bidangnya sehingga sebagai mahasiswa, rekan-rekan semua yang hadir pada saat ini dapat membangun narasi positif dan memerangi narasi-narasi negatif yang akan menghiasi media-media cetak dan online kita di tahun politik 2024 yang akan datang. Besar harapan kami, mahasiswa dapat menyelamatkan kondisi Indonesia dari perpecahan yang diakibatkan oleh narasi-narasi politik nantinya," pungkasnya. 


Sementara itu, Dr Dadang Rahmat Hidayat SH MSi pada kesempatan itu membahas tentang kurangnya kepedulian dan pemahaman mahasiswa dengan politik di era digital ini. 


Selain itu, mantan komisioner KPI Pusat ini juga menyoroti tentang netralitas media yang saat ini hingga akhirnya acapkali memicu permasalahan di tengah masyarakat. 


Sedangkan Dr Hatta Rido MSP membahas tentang bagaimana bicara money politic yang menghancurkan politik di tanah air serta. 


Black Campaign 


"Mahasiswa jangan menghabiskan energi untuk saling mencela, khususnya jelang Pemilu 2024 ini. Bangun optimisme dan pikiran positif di tahun politik ini," harapnya. 


Kegiatan seminar nasional ini tampak disambut antusias para mahasiswa SI dan Magister Ilmu Komunikasi UDA yang hadir sebagai peserta. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan cendera mata dari Rektor UDA kepada kedua narasumber dan berfoto bersama. (son)

Senin, 05 Juni 2023

Partai Ummat Fokus Raih 2 Kursi DPRD Medan di Dapil 5

    Senin, Juni 05, 2023  


PATIMPUS.COM - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Ummat Kota Medan Persada SP, optimis dapat meraih 2 kursi di DPRD Medan pada Pemilu 2024 di Dapil 5.


Hal itu dikatakannya saat menghadiri Konsolidasi Dan Penguatan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Ummat Medan Maimun dan juga penguatan pembentukan ranting kelurahan Se Kecamatan Medan Maimun pada Minggu (4/6/2023) Sore di Jalan Syahbandar, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun.


Persada menjelaskan bahwa kehadiran DPD Partai Ummat Kota Medan di DPC Partai Ummat Medan Maimun ini bersilaturahmi dalam rangkaian kegiatan konsolidasi dan penguatan Partai Ummat mulai dari Kecamatan hingga ke ranting-ranting yang ada di Medan Maimun.


"Ya.. Alhamdulillah ya, pada sore hari ini kita mengadakan konsolidasi penguatan DPC Partai Ummat Medan Maimun yang diketuai sahabat kita Majid, dan juga penguatan dan pembentukan Ranting-Ranting Partai Ummat se Medan Maimun," jelas Persada.


Persada yang juga merupakan Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Kota Medan dari Partai Ummat pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang menjelaskan lebih lanjut, bahwa dalam kesempatan acara DPD Partai Ummat Kota Medan menguatkan kembali visi misi partai, agar kedepannya Partai Ummat yang didirikan Tokoh Nasional Amien Rais bisa eksis dikenal dan dirasakan kehadirannya oleh masyarakat.


Persada juga yakin dengan target pemenangan Partai Ummat khususnya di Daerah Pemilihan (Dapil) 5 yaitu Medan Maimun, Medan Polonia, Medan Johor, Medan Sunggal, Medan Selayang dan Medan Tuntungan dengan fokus pada memperbanyak jumlah suara khususnya suara milenial dan perempuan.


"Ya, tadi juga kita bangkitkan kembali semangat juang dengan menguatkan visi misi Partai Ummat kepada para kader tadi, agar kita agar kedepannya sebelum pemilu 2024 Partai Ummat bisa lebih exis dikenal dan fokus kita dalam perbanyak jumlah suara khususnya suara milenial dan perempuan dan juga kita optimis untuk di dapil 5 dari 12 kursi kita targetkan 2 kursi pemengan Partai Ummat," lanjut Persada.


Untuk bisa menggapai target tersebut, lanjut Persada lagi. Persada mengingatkan dan memotivasi kader untuk menjemput kemenangan dengan terus bergerak mensosialisasikan Partai Ummat dalam bentuk pengabdian masyarakat agar kehadiran Partai Ummat dapat dirasakan manfaat kehadirannya.


Selain itu, Sambung Persada, bagaimana pemikiran-pemikiran Partai Ummat 'Lawan Kezaliman Tegakkan Keadilan' bisa di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, mengingat masih banyak kita lihat terjadi ketimpangan-ketimpangan hukum, ekonomi, sosial, permasalahan kesehatan, lingkungan dan segala macam persoalan-persoalan masyarakat, jadi dengan hadirnya Partai Ummat ini bisa memberikan solusi terbaik untuk masyarakat," tutup Persada yang dilanjutkan foto bersama para kader Medan Maimun.


Sementara itu, Ketua DPC Partai Ummat Medan Maimun Majid, menyampaikan rasa terimakasihnya atas keluangan waktu DPD Partai Ummat Kota Medan untuk bersilaturahmi dan temu ramah dalam acara konsolidasi dan penguatan Partai Ummat se Medan Maimun.


Majid juga komitmen dan optimis dengan perjuangan para kader pada pemilu 2024 nanti, khususnya didapil 5 dapat mewujudkan target dengan mendulang suara dan juga fokus target pemenangan 2 Kursi Partai Ummat untuk DPRD Kota Medan.


"Alhamdulillah, terimakasih atas keluangan waktu ketua DPD Partai Ummat Kota Medan dan jajaran pengurus, yang telah menguatkan kami dengan motivasi semangat yang luar biasa. Saya yakin dan optimis untuk di Dapil 5 ini insa Allah kita bisa mewujudkan target kemenangan perbanyak jumlah suara dan fokus pemenangan 2 kursi Partai Ummat untuk DPRD Kota Medan. Aamiin," uar Majid. (son)

Rabu, 31 Mei 2023

Ribuan Massa di Medan Desak Presiden Jokowi Harus Netral

    Rabu, Mei 31, 2023  


PATIMPUS.COM - Ribuan massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Sumut untuk Perubahan, menggelar aksi unjuk rasa dengan mengendarai puluhan Angkutan Kota (Angkot) di depan Kantor DPRD Sumut, Rabu (31/5/2023). 


Aksi damai tersebut dimulai dari Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) lalu longmarch dan menuju ke Kantor Gubernur Sumatera Utara untuk kembali menyuarakan aspirasi.


Koordinator aksi Roni Al Hadi dalam orasinya mendesak Presiden Joko Widodo bersikap untuk netral dan tidak Cawe-cawe dalam Pelaksanaan Pilpres 2024 yang akan datang.


Selain itu, pada Pemilu 2024 mendatang, Selain harus bersikap netral, menurut Roni, kedepannya, Presiden Jokowi juga harus mendorong pelaksanaan demokrasi menjadi lebih baik.


"Kami dari Aliansi Masyarakat Sumut untuk Perubahan menolak adanya kriminalisasi dan politisasi hukum jelang pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang. Presiden Jokowi tak perlu khawatir bahwa pelaksanaan program yang sudah dicanangkannya tidak dilanjutkan. Pergantian presiden adalah hal normatif dan pelaksanaan program pemerintahan Presiden Jokowi merupakan sesuatu yang harus dilanjutkan," tegas Roni.


Selain itu, Aliansi Massa tersebut menyoroti sistem pemilu yang masih samar-samar antara proporsional terbuka atau tertutup. Massa menilai, jika Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tertutup, maka akan terjadi kemunduran pada demokrasi di Indonesia.


"Kita mendesak agar MK bisa bersikap bijak dalam memutuskan urusan yang saat ini menjadi keresahan ditingkat nasional ini," tegas orator massa


Massa juga mengancam akan menurunkan massa lebih besar lagi, apabila MK memutuskan Pemilu 2024 dilaksanakan proporsional tertutup.


Sebelum membubarkan diri diakhir orasi, massa tersebut juga meminta agar Presiden Jokowi bisa memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan damai, jujur dan adil bagi semua pihak dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menegaskan agar membiarkan Pemilu 2024 berjalan alami sehingga rakyat Indonesia bebas memilih apa yang menjadi pilihan yang terbaik bagi mereka.


Sementara itu, Mhd Haris Armadja salah satu dari massa Aliansi Masyarakat Sumut untuk Perubahan yang ikut serta dalam aksi damai mengatakan dirinya mendukung aksi damai ini dan juga bersyukur kegiatan tersebut berjalan damai dan tertib.


Haris yang mengaku warga Amplas ini juga menginginkan agar pemerintah yaitu Presiden harus bersikap netral dalam hal pencapresan dan tidak ikut dalam aksi Cawe - Cawe.


"Alhamdulillah aksi Aliansi Masyarakat Sumut untuk perubahan hari ini berjalan damai dan tertib, sesuai dengan keinginan kita bersama aksi damai ini menuntut agar pemerintah tdk ikut dalam aksi Cawe-cawe an sehingga pemerintah dalam hal ini presiden harus bersikap netral dalam hal pencapresan," ungkap Haris.


Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Provinsi dari Partai Ummat ini juga menuntut agar MK tetap pertahankan ritme pemilu proposional terbuka dan juga berharap agar seluruh elemen unsur masyarakat, pemerintah dan juga unsur aparat keamanan TNI dan Polri agar tetap menjaga kondusifitas keamanan jalannya proses pemilu 2024.


"Kemudian kita juga menuntut agar MK nantinya tetap mempertahankan kan ritme pemilu secara proporsional terbuka, Agar tdk mencederai sistem demokrasi pemilu kita yang dulunya juga MK lah yang mengabulkan sistem pemilu proporsional terbuka, dan Akhirnya kami juga menuntut agar semua unsur elemen masyarakat, pemerintah dan unsur keamanan polri dan TNI agar menjaga kondusifitas keamanan agar perjalanan pemilu ini bisa berjalan jujur, adil dan damai," jelas Haris. 


Pantauan wartawan di lokasi aksi, setelah menyampaikan aspirasinya dan dikawal dalam pengawasan kepolisian, akhirnya ribuan massa tersebut membubarkan diri dengan tertib. (son)

Senin, 22 Mei 2023

DPC PKS Maimun Rapatkan Barisan Siap Raih Kemenangan Pemilu 2024

    Senin, Mei 22, 2023  


PATIMPUS.COM  -  Dewan Pengurus Cabang Partai Keadilan Sejahtera (DPC PKS) Medan Maimun menggelar Halal Bi Halal (HBH) pasca Lebaran Idul Fitri 1444 H di Jalan Ir Juanda, Kelurahan Jati, Kecamatan Medan Maimun, Minggu (21/5/2023).


HBH DPC PKS Maimun tersebut digelar untuk memperkuat ukhuawah dan kesolidan kader, pengurus dan simpatisan PKS yang ada di Medan Maimun.


Selain itu, HBH juga mengadakan Bazar Kuline, Lucky Draw dan Reward bagi para Kader PKS Se Medan Maimun yang paling banyak khatam Al Quran selama 1 bulan saat Bulan Suci Ramadhan kemarin.


Ketua DPC PKS Maimun H Ismalik Syahputra SE, berharap halal bi halal  tersebut dapat dijadikan sebagai momentum untuk menguatkan Ukhuwah dan soliditas serta memotivasi spirit para kader dan simpatisan untuk terus berperan aktif hadir ditengah masyarakat memberikan pelayanan terbaik sehingga kehadiran PKS akan selalu dirasakan manfaat keberadaannya.


"Kita berharap halal bi halal ini dapat dijadikan momentum untuk menguatkan Ukhuwah dan soliditas kita sesama kader dan anggota PKS Se Kecamatan Medan Maimun. Kita juga terus melangkah hadir ditengah masyarakat memberikan pelayanan terbaik, apalagi hal ini sangat penting guna menyambut tahun politik pada pemilu 2024 nanti," harap Ismalik.


Turut hadir pada acara halal bi halal tersebut Ketua BPC 5 Kota Medan Isharianto Sinambela, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Medan Syaiful Ramadhan, Ketua Dewan Pengurus Ranting (DPRa) PKS Se Kecamatan Medan Maimun, seluruh kader dan simpatisan yang ada di Medan Maimun.


Ketua BPC 5 Kota Medan Isharianto Sinambela mengatakan HBH bertujuan untuk menjalin silaturahim dan memperkuat ukhuwah yang dapat menjadi motivasi kader PKS yang ada di Medan Maimun untuk bersatu dalam satu tujuan dakwah.


"Alhamdulillah acara HbH ini sangat bisa menguatkan  ukhuwah antar anggota dan pengurus DPC dalam momen  menjalin silaturahim Keluarga besar dan HBH  DPC PKS Medan Maimun dan dapat menjadi motivasi untuk bersatu dalam satu tujuan dakwah sehingga juga merupakan  penyemangat dalam mencapai target kemenangan Pemilu 2024 nanti," sahut Isharianto.


selain itu, lanjut Isharianto karena setelah ditempa di bulan Tarbiyah Ramadhan kemarin, maka semakin membuat semangat pelayanan ke Masyarakat Maimun bertambah.


"Hablum minallah dan hablum minannas. Semoga Allah berikan pemimpin yang adil dan cinta kepada rakyat, bahagia  dan sejahtera rakyat nya, Indonesia Maju," jelasnya.


Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Medan Syaiful Ramadhan, mengapresiasi terselenggaranya acara HBH DPC PKS Maimun dengan sangat meriah dan turut menyajikan bazar kuliner secara gratis.


“Saya sangat mengapresiasi Halal Bi Halal ini, peserta selain hadir acara struktural tapi diselingi juga dengan bazar kuliner gratis,” kata Syaiful.


Syaiful yang dikenal juga sebagai Aleg Anak Sungai, berpesan kepada seluruh peserta yang hadir agar kedepan PKS Medan Maimun semakin bersemangat karena akan mengemban amanah pemenangan yang berat pada tahun 2024 nanti.


“Dalam memenangkan PKS, kita akan berjuang bersama, dengan izin Allah dan niat yang benar serta ikhlas meraih kemenangan di Kota Medan," tutupnya. (son)

Rabu, 22 Maret 2023

Ketua DPD PKS Medan Lantik Satgas Pengamanan Pemilu dan Kordapil

    Rabu, Maret 22, 2023  


PATIMPUS.COM - Berdasarkan instruksi DPP PKS yang meminta setiap DPD PKS se Indonesia membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Pemilu 2024, Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Kota Medan langsung mengambil tindakan.


Ketua DPD PKS Kota Medan, Kasman Marasakti Lubis langsung membentuk dan mengukuhkan satuan tugas (satgas) pengamanan pemilu dan koordinator daerah pemihan (Dapil) untuk menyongsong pemilu 2024 yang mulai bekerja sejak ditetapkannya pengukuhan pengurus.


Adapun tugas dari Satgas tersebut yaitu untuk mengikuti dan memantau pelaksanaan tahapan pemilu yang dilakukan oleh KPU agar berjalan sesuai dengan aturan yang ada karena Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menginginkan tahapan pelaksanaan pemilu harus berjalan secara jujur, adil dan demokratis.


Hal tersebut dikatakan oleh Kasman Marasakti Lubis yang memaparkan alasan filosofis DPP memerintahkan membuat Satgas.


"PKS yang telah ditetapkan sebagai salah satu peserta pemilu dengan nomor 8 tentu ingin pelaksanaaan pemilu berjalan dengan jujur, adil dan demokratis. Jadi harapan kita bersama juga dengan dibentuknya satgas ini bisa segera bekerja dan memaksimalkan proses kemenangan pada pemilu 2024 yang akan datang," ujar Kasman, Senin (20/03/2023).


Selain beberapa hal diatas, lanjut Kasman. Satgas dan kordinator dapil ini juga bertugas untuk mengawal proses pendaftaran dan penetapan Calon Anggota Legislatif (Caleg) PKS, sampai dengan penyiapan saksi, penghitungan suara, dan advokasi jika ada sengketa Pilkada. 


Turut hadir dalam pelantikan ini Ketua MPD PKS Kota Medan Wahyudi, Sekretaris MPD PKS Medan Erna Daulay, Bendahara Sri Rezeki dan unsur pengurus lainnya.


Adapaun susunan pengurus Satgas Pengamanan Pemilu, yaitu Ketua Satgas Doli Indra Rangkuti yang juga merupakan Sekretaris DPD PKS Kota Medan, Wakil Ketua Muhammad Taufiq Lubis yang merupakan Ketua Pemenangan Pemilu Pilkada,


Bidang Pengamanan Data Pemilih Koordinator Muhammad Fauzi Matondang, Anggota Annisa Siregar dan Nanda Guntara, Bidang Hukum dan Advokasi Partai Sufrizal Lubis, Anggota Putri Nurmalasari Siahaan, Bidang Manager Saksi Bukhori, Anggota Ronal Suhendri, Bidang Tenaga Pendukung Keamanan Partai Khairil Anwar didampingi anggota 10 orang, Bidang Pengelolaan Hasil Pemilu Koordinator Bukhori, Anggota Nura Mifta.


Dan Kordapil 1 Bag Kinantan, Kordapil 2 Taufiqqurahman, Kordapil 3 Dedi Hidayat, Kordapil 4 Taufiq Tembal Siregar, Kordapil 5 Adrosaddeq. (son)

Senin, 13 Maret 2023

Seribu Fortunies Deklarasi Untuk Kemenangan Anies Baswedan

    Senin, Maret 13, 2023  


PATIMPUS.COM - Relawan Forum Bersatu Untuk Anies (Fortunies) menggelar deklarasi pengukuhan pengurus Provinsi Sumatera Utara dengan agenda Jalan Sehat Bersama 1000 peserta dari ratusan simpul relawan Anies Baswedan di Medan, Minggu (12/3/2023).


Koordinator Relawan Anies Rico Waas saat di konfirmasi wartawan mengatakan, jalan sehat yang digelar di Sekretariat Bersama (Sekber) Relawan Anies Baswedan jalan Sunggal Medan ini merupakan ajang mensosialisasikan Anies Baswedan kepada masyarakat.


"Hari ini diadakan jalan sehat dari relawan Fortunies, dan nantinya juga ada Deklarasi relawan Fortunies Sumatera Utara tentunya, jadi kita juga sekalian ajang media promosi pak Anies kepada masyarakat," ujar Rico Waas.


Selain itu, lanjut Rico kegiatan jalan sehat hari ini berjarak kurang lebih 2 kilo yang rute dimulai start dari sekber hingga ke jalan mengarah Tomang Elok dan kembali ke sekber juga merupakan ajang silaturahmi agar seluruh simpul semakin solid dan kompak.


"Kegiatan ini lebih kurang dihadiri kurang lebih 1000 peserta yang terdaftar, dan kita akan jalan sehat sejauh lebih kurang 2 atau 2,5 kilo dengan rute kita mulai dari sekber menuju perumahan Tomang Elok lalu berputar dan kembali lagi ke Sekber. Yah... Kegiatan ini merupakan ajang media promosi Pak anies juga, dan menyemarakkan jalan sehat agar seluruh simpul relawan yang kurang lebih ratusan tetap menjaga semangat, kekompakan dan tetap solid," jelasnya.


Sementara itu Ketua Relawan Fortunies Sumatera Utara Hartono Miftah saat disela istirahat, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan mensosialisakan kepada masyarakat program-program Anies Baswedan yang sudah berhasil agar masyarakat bisa mengetahui.


"Yah paling tidak kegiatan Fortunies hari ini sosialisasikan pak Anies dan program-programnya yang sudah berhasil, nah disitu tugas kami menjelaskan kepada masyarakat yang mungkin masih abu-abu atau masih belum tau tentang pak anies kita masuk melalui program-program kemasyarakatan yaitu pertama dengan gotong royong, pengajian-pengajian, fogging serta kebersihan lingkungan," jelas Hartono.


"Nah... Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan tadi akan terus kita galakkan sehingga akan timbul simpati masyarakat terhadap gerakan-gerakan Fortunies dan insyaAllah sampai tahun 2024 nanti masyarakat akan tau tentang pak anies," lanjutnya.


Hartono berharap dengan adanya gerakan Fortunies ini, akan membangkitkan ghiroh semangat yang merata dari seluruh kurang lebih 150an lebih simpul-simpul relawan yang ada saat ini. (son)

© 2023 patimpus.com.