Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan

Wabup Tanah Datar ‎Buka Pameran Foto Prahara Pulau Emas, Minta Masyarakat Belajar Dari Bencana

Senin, Juli 27, 2026


SUMATERA BARAT (p‎atimpus.com) - Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly, membuka secara resmi pameran foto jurnalistik bertajuk Prahara Pulau Emas di Istana Baso Pagaruyung, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat (Sumbar), Senin (27/07/2026). 

‎Pameran ini terselenggara berkat kolaborasi Pewarta Foto Indonesia (PFI), Yayasan Matawaktu, PT PLN (Persero) dan Pemkab Tanah Datar. 

‎Pameran foto jurnalistik tersebut menampilkan dokumentasi visual bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumbar pada penghujung 2025.

‎Fadly mengakui foto-foto yang ditampilkan pada pameran sangat membuat hati terenyuh. Melalui foto-foto yang ditampilkan,  pengunjung bisa melihat secara detail dan merasakan bagimana dampak dari bencana yang melanda. 

‎"Tentu hal ini menimbulkan empati sangat dalam buat kita. Membuat kita lebih sadar lagi menjaga alam ini, baik kita di pemerintahan, swasta dan masyarakat luas," ujar Fadly dalam keteranganya. 

‎Melalui pameran foto ini, kata Fadly lagi,  menyadarkan semua pihak bagaimana pentingnya menjaga alam. Dan juga, memperlihatkan bagaimana semangat gotongroyong terbangun dalam situasi yang sulit.  

‎"Kalau kita menjaga alam, alam itu juga menjaga kita. Mudah-mudahan dengan melalui pameran foto ini membuat kesadaran bagi kita supaya kita lebih aware lagi mencintai lingkungan. Dan dalam pameran foto ini juga menampilkan semangat gotongroyong, masyarakat saling bantu membantu," ucapnya. 

‎Fadly mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi sebesar-besarnya kepada PFI yang telah menggelar pameran foto tersebut. Apalagi, dipilihnya Tanah Datar sebagai lokasi kegiatan. 

‎"Kami patut berbangga karena pameran ini pertama kali dilaksanakan di Sumbar, terutama di Kabupaten Tanah Datar yang berlokasi di Istana Baso Pagaruyung kebanggan kita," kata dia. 

‎Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar ke depan akan siap berkolaborasi dengan PFI. Salah satunya, upaya meningkatkan pariwisata. 

‎"Melalui pameran foto tentunya bisa menampilkan hal yang indah di wilayah kami, membuat orang berkunjung di Tanah Datar," tuturnya.

‎Koordinator Wilayah PFI Region Sumatra, Hendra Syamhari, mengatakan pameran foto ini bagian dari roadshow pameran karya fotografi jurnalistrik di tiga provinsi yang terdampak bencana. 

‎"Kami berharap dengan adanya pameran ini mengingatkan kepada kita, kepada generasi kita bahwa besok lusa mereka akan melihat Sumatra pernah hancur seperti ini," kata Hendra.

‎"Kita sebagai generasi sebelumnya harus menjaga. Kita yang saat sekarang ini masih aman, bagaimana agar kita bisa menjaga atau pun merawat alam kita sehingga bisa terus dinikmati oleh anak cucu kita," sambungnya. 

‎Hendra menambahkan, pameran foto ini menyajikan peristiwa bencana hidrometeorologi di tiga provinsi tersebut beserta upaya penanganan dan pemulihan dampak bencana. 

‎"Kami menampilkan 68 karya foto dari 38 pewarta foto di Indonesia yang saat peristiwa bencana alam turun langsung mendokumentasikan," jelasnya. 

‎Sementara itu, Ketua PFI Padang Arif Pribadi, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, terutama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang telah mendukung terselenggaranya pameran foto tersebut. (Soni)

Ekspor Kopi Indonesia Tumbuh, tetapi Krisis Iklim Mengancam Masa Depan Kopi

Rabu, Juni 24, 2026

JAKARTA (patimpus.com) - Ditengah pertumbuhan sektor kopi dan meningkatnya tekanan akibat perubahan iklim serta dinamika pasar global, diperlukan pendekatan yang mampu menjaga produktivitas sekaligus keberlanjutan lanskap penghasil kopi. 


Menjawab tantangan tersebut, Coalition for Sustainable Livelihood (CSL) bekerja sama dengan Sustainable Coffee Platform of Indonesia (SCOPI) mengadakan webinar bertajuk “Menjaga Kopi di Tengah Krisis Iklim: Solusi Agroforestri dan Investasi Berkelanjutan” pada Rabu (24/6/2026). 


Melalui webinar ini, para pihak mendorong percepatan praktik agroforestri dan investasi berkelanjutan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan sektor kopi di Aceh dan Sumatera Utara menghadapi krisis iklim. 


Indonesia dikenal sebagai salah satu pemain utama dalam rantai pasok kopi global. Bagi ratusan ribu keluarga petani di dataran tinggi Sumatra, khususnya di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, kopi bukan hanya komoditas unggulan, tetapi juga sumber penghidupan dan penggerak ekonomi daerah. 


Kemendag (Kementerian Perdagangan) mencatat bahwa sepanjang Januari – Oktober 2025, nilai ekspor kopi Indonesia mencapai USD 2,68 miliar atau naik sebesar 46,68% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, capaian ini dibayangi oleh meningkatnya risiko kekeringan dan cuaca ekstrem yang diproyeksikan akan menekan produktivitas kopi. 


Beberapa studi, termasuk penelitian yang dipublikasikan di jurnal Regional Environmental Change, memproyeksikan bahwa perubahan iklim dapat mengurangi hingga sekitar 90% area yang saat ini cocok untuk produksi kopi Arabika di Aceh dan Sumatera Utara pada 2050. Menanggapi kondisi tersebut, Edward Manihuruk, CSL Lead, menyampaikan, 


“Dibalik pertumbuhan sektor kopi, tantangan perubahan iklim juga semakin nyata bagi petani. Karena itu, dibutuhkan berbagi solusi yang tidak hanya menjaga produktivitas kopi, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi dan lingkungan. Melalui webinar bersama SCOPI ini, kami mendorong dialog dan kolaborasi yang mempercepat praktik perkebunan terbaik serta investasi pendukung yang berkelanjutan,” ujar Edward.



Direktur Eksekutif SCOPI, Ibu Ade Aryani, menegaskan bahwa menjaga masa depan kopi membutuhkan upaya yang berjalan secara simultan dari tingkat kebijakan hingga implementasi di lapangan. 


“Melalui paparan yang disampaikan bersama Bapak Alfahmi dari Bappeda Bener Meriah, Ibu Intan Diani Fardinatri dari Rainforest Alliance, dan Ibu Mentari Amanda dari Ofi, saya sepakat bahwa ketahanan sektor kopi perlu dibangun melalui berbagai pendekatan yang saling menguatkan, mulai dari tata kelola dan perencanaan wilayah yang mendukung lanskap kopi, penguatan kapasitas dan insentif bagi petani, hingga komitmen sektor swasta dalam mendorong praktik produksi dan rantai pasok yang lebih berkelanjutan," ujar ibu Ade.


Bapak Alfahmi selaku Kepala Bappeda Bener Meriah juga menyatakan bahwa tanaman kopi tidak hanya menjadi penghasil komoditas kopi yang mendukung perekonomian masyarakat, tetapi juga berfungsi dalam menjaga lingkungan seperti menjaga tutupan lahan di aliran sungai, menjaga sumber air, dan mengurangi risiko longsor serta erosi. 


“Bagi Kabupaten Bener Meriah, agroforestri kopi bukan hanya sistem budidaya, tetapi strategi pembangunan daerah yang mampu menjaga kelestarian lingkungan, memperkuat ketahanan iklim, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Bapak Alfahmi. 


Edward Manihuruk  menekankan bahwa tantangan keberlanjutan sektor kopi membutuhkan ruang yang mampu mempertemukan perspektif dan kepentingan yang selama ini sering berjalan sendiri-sendiri. 


“Dari diskusi tadi, kita melihat bahwa banyak inisiatif dan komitmen sebenarnya sudah tersedia. Tantangan berikutnya bukan lagi mencari solusi baru, tetapi bagaimana mempercepat koneksi antarupaya yang sudah ada agar dapat menghasilkan dampak yang lebih nyata bagi petani dan lanskap penghasil kopi. Kami berharap keterhubungan para mitra melalui koalisi meningkatkan peluang dukungan bagi penguatan inisiatif di Aceh dan Sumatera Utara,” ujar Edward Manihuruk. (don/rel)

Kebun PTPN Cot Girek Diokupasi dan Dijarah, Pekerja Menderita Negara Rugi Miliaran

Kamis, Juni 18, 2026

COT GIREK (patimpus.com) - Ribuan pekerja dan keluarganya di salah satu kebun milik BUMN di Cot Girek, Aceh, kini harus menghadapi tekanan ekonomi yang tidak ringan.


Lebih dari 6 bulan terakhir, pendapatan mereka berkurang drastis akibat okupasi dan penjarahan. Tidak hanya itu, kebun negara tersebut juga merugi hingga miliaran rupiah.


Adalah Kebun Cot Girek PTPN IV Regional 6, yang kerap diokupasi paksa dan dijarah oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan diri sebagai warga setempat. Kegiatan ini muncul akibat kebun negara tersebut akan segera berakhir masa HGU.


Penjarahan disertai kekerasan yang telah berlangsung sejak September 2025 tersebut memberikan dampak langsung kepada pendapatan 2.400 orang pekerja berserta keluarganya yang selama ini menggantungkan hidup disana.


Penjarahan Tandan Buah Segar itu tidak hanya menghilangkan hasil panen kebun, tetapi juga secara langsung mempengaruhi pendapatan mereka yang menggantungkan penghasilan pada produksinya.


Rusli Cut Ali, salah seorang pekerja kebun mengaku kepada awak media bahwa kondisi tersebut telah memberikan dampak yang sangat berat bagi keluarganya.


"Dulu insentif panen, yang kami sebut premi, menjadi harapan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Nilainya Rp 2-5 juta perbulan. Sekarang sudah dari akhir tahun lalu kami tidak mendapatkannya,” ungkap Rusli, Kamis (18/06/2026).


Menurutnya hal ini sangat mengganggu. “Sedangkan anak-anak tetap harus sekolah, periuk nasi harus diisi, sementara penghasilan yang biasa kami andalkan sudah tidak ada lagi. Kami hanya berharap penjarahan ini segera berakhir agar kehidupan kami bisa kembali normal,” pintanya.


Bagi para pekerja PTPN, selain gaji, premi menjadi bagian penting dari pendapatan bulanan mereka. Ketika produksi terganggu akibat pencurian dan penjarahan, premi yang biasanya diterima ikut tergerus  bahkan nihil.


Region Head PTPN IV Regional 6, Yudi Cahyadi menyatakan pihaknya telah berupaya maksimal untuk mencegah penjarahan termasuk dalam  menyelesaikan proses pengurusan perpanjangan HGU yang menjadi akar permasalahan. 


“Upaya-upaya pengamanan dan koordinasi dengan aparat terkait telah kami lakukan. Laporan ke Polisi juga sudah berulang kali. Kita juga sudah mengadu ke pemerintah hingga DPR. Upaya pengurusan perpanjangan HGU juga sudah dilakukan sesuai aturan. Namun aksi penjarahan di Kebun Cot Girek oleh warga pendatang ini malah terus berlarut-larut,” ungkapnya.


Yudi juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi yang dialami pekerja bersama keluarga serta masyarakat sekitar yang sebagian besar menggantungkan hidup dari perkebunan sawit BUMN di negeri serambi Mekah tersebut.


"Kita tentu sangat prihatin. Sekali lagi, kita berharap konflik sosial antara pekerja yang merupakan warga cot girek selama puluhan tahun, dengan warga pendatang yang menjarah ini tidak sampai terjadi” ujar Yudi.


Untuk itu pihaknya terus berharap negara melalui seluruh pihak terkait dapat membantu penyelesaian atas tindakan kriminal yang telah berdampak signifikan tidak hanya bagi pekerja, namun juga menimbulkan kerugian bagi negara tersebut.


⁠Diutarakannya, luas areal yang diokupasi dan dijarah mencapai sekitar 3.200 Ha. Ini mendatangkan kerugian  akibat kehilangan produksi hingga puluhan milyar.


“Sampai awal Juni ini, perhitungan kerugian mencapai Rp 62,6 Milyar. Itu diluar kerusakan tanaman yang nilainya hampir Rp 1 milyar,” terang Yudi.


“Untuk itu kami sangat memohon bantuan seluruh pihak untuk menyelesaikan pernasalahan ini. Semakin banyak hasil panen yang hilang, semakin besar kerugian negara dan yang terutama, semakin besar pula dampaknya terhadap pendapatan masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada aktivitas perkebunan," tukasnya.


Yudi juga menambahkan manajemen PTPN akan terus berupaya guna memperjuangkan aset negara, hak-hak para pekerja sawit dan masyarakat yang bergantung di dalamnya.


"Kebijakan manajemen akan selalu tegak lurus dengan harapan seluruh pekerja dan masyarakat, yaitu permasalahan ini bisa diselesaikan. Tidak perlu ada konflik fisik yang terjadi dan negara tidak perlu lagi menanggung rugi. Kita ingin kebun yang aman, produksi yang kembali normal, sebab di balik setiap tandan buah sawit yang hilang, terdapat hak dan kesejahteraan masyarakat yang ikut terampas," tutupnya. (don)

Siap-Siap Upgrade Gadget Impianmu! Blibli XPO 2026 Hadir di Grand Indonesia, Banjir Promo dan Gratis Perlindungan s.d. 36 Bulan

Jumat, Mei 29, 2026

JAKARTA (patimpus.com) - Momentum belanja tengah tahun akhirnya tiba!  Bagi kamu yang menantikan waktu terbaik untuk upgrade smartphone, laptop, smartwatch, dan wearable device kekinian, Blibli XPO 2026 resmi hadir mulai 27-31 Mei 2026 di Main Atrium Grand Indonesia East Mall, Level 1.


Diselenggarakan oleh PT Global Digital Niaga Tbk melalui entitas anak PT Global Teknologi Niaga (GTNi), Blibli XPO 2026 dirancang sebagai trusted go-to destination untuk memenuhi seluruh kebutuhan digital essentials pelanggan. 


Acara ini menawarkan pengalaman belanja offline yang lebih interaktif dan seamless, dimana pengunjung bisa mencoba langsung gadget keluaran terbaru  dari brand ternama sekaligus berburu beragam promo spesial. 


“Blibli XPO 2026 menjadi destinasi wajib bagi tech-savvy dan pelanggan yang ingin berbelanja dengan jaminan untung maksimal. Untuk itu, kami berikan deretan promo terbaik agar upgrade gadget menjadi lebih praktis, aman, dan menguntungkan,” ujar Wisnu Iskandar, CEO PT Global Teknologi Niaga (GTNi).



Keuntungan Ekslusif Pengunjung Blibli XPO 2026

  1. Potongan device ekstra: dapatkan potongan harga perangkat hingga Rp5 juta. 

  2. Trade-in makin mudah: Tukar tambah gadget lama dan nikmati potongan tambahan hingga Rp3 juta. 

  3. Diskon kartu kredit: dapatkan potongan ekstra hingga Rp1,5 juta dari kartu kredit. Serta promo spesial gratis 1x cicilan khusus untuk pengguna kartu kredit BCA (kuota terbatas dan selama persediaan masih ada). 

  4. Cicilan Triple Zero 0%: bawa pulang gadget impian dengan cicilan 0%, provisi 0%, dan admin Rp0. 

  5. Ketenangan maksimal: kamu bisa dapat benefit unggulan, Gratis Perlindungan Lengkap hingga 36 bulan untuk melindungi gadget baru dari berbagai risiko tak terduga sejak hari pertama pembelian dan setelah melakukan aktivasi.

  6. Aksesoris digital murah meriah: lengkapi gadget dengan diskon aksesoris hingga 80%. 

  7. Talk show interaktif


Jajal Langsung Gadget Paling Hype Tahun Ini

Masih bingung menentukan pilihan? Di Blibli XPO 2026, pengunjung tidak hanya melihat produknya langsung, tersedia juga deretan gadget teranyar yang siap dijajal performanya, mulai dari MacBook Neo, Huawei Fit5 Series hingga OPPO Find X9. 


Selain itu, tersedia smartphone, laptop, tablet, wearable device, audio gadget premium, hingga berbagai aksesori digital. 

Tidak hanya itu, pengunjung juga dapat berinteraksi langsung dengan para expert untuk berkonsultasi, membandingkan perangkat, hingga mengikuti talk show interaktif yang seru.


Tunggu Apa Lagi? Jangan sampai terlewat! Segera kunjungi Blibli XPO 2026 di Main Atrium Grand Indonesia East Mall, Level 1, dan nikmati perpaduan sempurna antara produk teknologi terbaru, promo luar biasa, serta pengalaman omnichannel yang lancar.


Untuk informasi terbaru dan berbagai kejutan menarik lainnya, pantau terus Instagram resmi kami di @Bliblistore.id. (rel/doni)

Produksi Sawit Nasional Stagnan, PalmCo Genjot Transformasi Kebun Rakyat

Selasa, Mei 26, 2026

JAKARTA (patimpus.com) - Industri kelapa sawit nasional menghadapi tekanan ganda dalam lima tahun terakhir. Di satu sisi, permintaan terhadap produk sawit berkelanjutan semakin ketat di pasar global. Di sisi lain, produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Indonesia justru cenderung stagnan.


Kondisi itu memunculkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan pasokan bahan baku sawit nasional, termasuk saat pemerintah tengah mempercepat hilirisasi dan meningkatkan pemanfaatan biodiesel berbasis sawit menuju implementasi B50 pada 2026.


Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, stagnasi produksi menjadi tantangan paling mendesak yang kini dihadapi industri sawit nasional.


“Lima tahun terakhir produksi kita stagnan. Tahun 2025 memang naik sedikit. Produksi CPO sekitar 51,6 juta ton, total produksi 56,5 juta ton. Padahal seharusnya bisa lebih dari 60 juta ton,” sebut Eddy dalam diskusi industri sawit di Jakarta, baru-baru ini.


Menurut Eddy, salah satu penyebab utama stagnasi ialah lambatnya program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Padahal, program tersebut dinilai strategis untuk mengganti tanaman tua dengan bibit unggul yang lebih produktif.


Selain persoalan produktivitas, sektor sawit nasional juga menghadapi tantangan sertifikasi dan keterlacakan rantai pasok. Tuntutan itu semakin menguat setelah Uni Eropa menerapkan European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang mewajibkan produk bebas deforestasi serta dapat ditelusuri hingga tingkat kebun.


Eddy menilai kesiapan petani rakyat dalam memenuhi standar tersebut masih rendah.


“Petani rakyat yang sudah ISPO belum sampai 5 persen. Padahal pasar sekarang menuntut sertifikasi dan traceability,” katanya.


Di tengah tantangan itu, PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo terus menggesa program transformasi sawit rakyat melalui skema “BUMN untuk Sawit Rakyat”. Program yang difokuskan pada peningkatan produktivitas kebun petani sekaligus penguatan tata kelola berkelanjutan.



Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K Santosa mengatakan, peningkatan produksi nasional tidak dapat dilepaskan dari perbaikan produktivitas kebun rakyat yang selama ini menjadi tulang punggung industri sawit Indonesia.


“Kalau bicara stagnasi produksi nasional, maka gap itu salah satunya dapat ditutup dari sawit rakyat. Karena itu PalmCo hadir melalui program plasma dan pendampingan terpadu agar produktivitas petani meningkat, mulai dari penggunaan bibit unggul, kultur teknis, pembinaan kelembagaan petani sampai kepastian penyerapan hasil produksi,” ujarnya.


Menurut Jatmiko, perusahaan tidak hanya memberikan pendampingan teknis, tetapi juga menjalankan pola pengelolaan terpadu melalui skema single management dan avalis produksi. Skema tersebut diterapkan untuk menjaga standar budidaya sekaligus memastikan produktivitas kebun petani tetap terukur.


PalmCo menggandeng Pusat Penelitian Kelapa Sawit dalam penyediaan bibit unggul bersertifikat. Melalui penerapan praktik budidaya yang lebih disiplin, produktivitas kebun rakyat binaan perusahaan disebut mampu mencapai rata-rata 20 ton tandan buah segar per hektare pada tanaman usia TM II Bahkan, pada sejumlah lokasi produktivitas mencapai 23,9 ton per hektare atau setara sekitar 4 ton CPO per hektare.


Angka tersebut berada di atas rata-rata produktivitas nasional yang saat ini masih berkisar 2-3 ton CPO per hektare.


Jatmiko mengungkapkan, peningkatan produktivitas sawit rakyat ini menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan kebutuhan pangan, energi, dan ekspor nasional di tengah meningkatnya konsumsi domestik untuk biodiesel.


Selain memperkuat sektor hulu, PalmCo juga mulai mendorong pemanfaatan biomassa dan limbah sawit sebagai sumber energi hijau untuk mendukung agenda transisi energi nasional.


Direktur Industri Kemurgi, Oleokimia, dan Pakan Kementerian Perindustrian Krisna Septiningrum menilai peningkatan produktivitas sawit rakyat harus ditopang penggunaan bibit unggul dan perawatan kebun yang baik agar tanaman lebih cepat menghasilkan.


Sementara itu, Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha sekaligus peneliti sawit Universitas Indonesia Eugenia Mardanugraha menegaskan bahwa hilirisasi sawit nasional tidak akan optimal tanpa peningkatan produksi di tingkat petani.


Menurut dia, penguatan sawit rakyat menjadi semakin penting menjelang implementasi mandatori B50 pada tahun depan agar keseimbangan pasokan untuk pangan, energi, dan ekspor tetap terjaga. (don/rel)

Ekobis

Pendidikan

Hukum

Kesehatan

Komunitas

Jajanan