Kaper BKKBN Sumut Tekankan Akurasi Data Saat Launching Pemutakhiran Data Keluarga 2026

SIMALUNGUN (patimpus.com) - Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Dr Mahyuzar MSi, menekankan pentingnya ketersediaan data keluarga yang akurat dan mutakhir sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Launching Pemutakhiran Data Keluarga pada Sistem Informasi Keluarga (SIGA) Tahun 2026 di Kabupaten Simalungun, Kamis (20/8).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Asisten I Pemerintah Kabupaten Simalungun, Kapolsek Tanah Jawa, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun, perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS), perwakilan Dinas Kesehatan, Camat, Kepala Desa, Puskesmas Tanah Jawa, Koordinator Wilayah (Korwil), serta para kader pendata.

Dalam kesempatan tersebut, Mahyuzar menyampaikan bahwa pemutakhiran data keluarga merupakan bagian penting dalam memastikan pemerintah memiliki gambaran yang sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.

“Data keluarga bukan sekadar angka. Di dalam setiap data terdapat kondisi, kebutuhan, dan persoalan keluarga yang harus kita pahami. Karena itu, data yang kita miliki harus benar-benar akurat, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya,” ujar Mahyuzar.

Menurutnya, kualitas data sangat menentukan ketepatan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, khususnya program yang berkaitan dengan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.

“Kita ingin data yang dihasilkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan dan intervensi yang tepat. Untuk itu, proses pemutakhiran harus dilakukan dengan teliti, objektif, lengkap, dan sesuai kondisi riil keluarga,” jelasnya.

Mahyuzar juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemutakhiran data keluarga. Keterlibatan pemerintah daerah hingga kader pendata menjadi bagian penting untuk memastikan proses pendataan dapat berjalan secara optimal.

“Pemutakhiran data keluarga ini tidak dapat dilakukan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dari pemerintah daerah, kecamatan, desa, tenaga kesehatan, kader pendata, dan seluruh pihak terkait. Kita harus bersama-sama memastikan data yang dihasilkan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Usai launching, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan langsung ke rumah keluarga sasaran, salah satunya keluarga Bapak Deni. Pada kesempatan tersebut, Mahyuzar melihat secara langsung proses pemutakhiran data yang dilakukan oleh kader pendata.

Para kader melakukan wawancara dengan keluarga menggunakan metode Computer-Assisted Personal Interviewing (CAPI) melalui aplikasi Data Keluarga.

Kunjungan lapangan tersebut menjadi bagian penting untuk melihat secara langsung bagaimana proses pemutakhiran data dilaksanakan. Melalui wawancara langsung dengan keluarga, informasi yang diperoleh diharapkan dapat menggambarkan kondisi keluarga secara faktual.

“Dengan turun langsung ke lapangan, kita dapat memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar menggambarkan kondisi keluarga. Di balik setiap data ada keluarga dengan kondisi dan kebutuhan yang berbeda. Karena itu, pendataan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab,” ungkap Mahyuzar.

Ia juga mengapresiasi peran para kader pendata sebagai ujung tombak pelaksanaan pemutakhiran data keluarga.

“Kader adalah ujung tombak kita di lapangan. Saya berharap seluruh kader dapat melaksanakan pendataan dengan teliti dan penuh tanggung jawab, sehingga data yang dihasilkan benar-benar akurat dan dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan,” tambahnya.

Pemutakhiran Data Keluarga pada SIGA Tahun 2026 di Kabupaten Simalungun diharapkan dapat memperkuat ketersediaan Satu Data Keluarga yang akurat, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Data tersebut menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung pembangunan berbasis bukti serta memastikan program pemerintah dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih tepat sasaran. (rel/don)

RS Pirngadi Bertekad Berbenah Total Jelang 100 Tahun

MEDAN (patimpus.com) - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Pirngadi Kota Medan bertekad akan tancap gas melakukan pembenahan total menjelang satu abad usianya pada 2028 mendatang.

Dalam perayaan HUT ke-98 yang digelar melalui apel bersama, manajemen dan seluruh pegawai memperkuat komitmen untuk memperbaiki fasilitas alat medis, infrastruktur bangunan, hingga mutu pelayanan. Pembenahan intensif selama dua tahun ke depan ini juga dilakukan sebagai persiapan menghadapi akreditasi rumah sakit. 

Direktur RSUD Dr Pirngadi, dr. Mardohar Tambunan, menegaskan bahwa akreditasi tersebut akan menjadi pembuktian kelayakan mutu baku dari layanan mereka.

"Menuju usia 100 tahun RSUD Dr. Pirngadi pada 2028 nanti, kita punya waktu dua tahun untuk berbenah. Mana yang kurang, langsung kita perbaiki. Kualitas SDM juga disesuaikan agar pelayanan semakin baik. Apalagi kita juga akan menghadapi akreditasi, dan ini merupakan tolak ukur utama kita," ujar dr. Mardohar saat memimpin apel komitmen bersama, Selasa (11/8/2026).

Ia tidak menampik adanya kendala operasional yang dihadapi saat ini. Sistem pelayanan yang dinilai lambat dan keterbatasan alat medis menjadi catatan kritis yang sedang diselesaikan oleh manajemen.

"Kendala utama yang saat ini kami benahi adalah sistem pelayanan. Kami akui ada alat yang masih kurang dan pelayanan dirasa masih lambat. Belajar dari manajemen risiko tersebut, kami terus memotivasi staf. Salah satunya dengan mengadakan lomba dokter teladan, pegawai teladan, pendonor darah terbaik, hingga petugas kebersihan terbaik," jelasnya.

Saat ini, rumah sakit milik Pemko Medan ini diperkuat oleh lebih dari 154 dokter, yang terdiri dari dokter umum, spesialis, hingga dokter mitra. Dengan kekuatan penuh ini, dr. Mardohar meminta seluruh jajarannya untuk memprioritaskan kenyamanan dan kepuasan pasien.

"Kita harus terus mendekatkan diri ke pasien agar tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan. Evaluasi total kita mulai dari respons operasional, bagaimana kecepatan proses pendaftaran pasien, ketepatan pencatatan, follow-up pasien, hingga optimalisasi penggunaan alat medis," pungkas dr Mardohar. (don)

Semarakkan HUT RI 81, RSU Haji Medan Gelar Perlombaan Antar Pegawai

MEDAN (patimpus.com) - Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan menggelar berbagai kegiatan untuk memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Rangkaian kegiatan tersebut melibatkan seluruh pegawai hingga dokter dan peserta koas yang menjalani pendidikan klinis di rumah sakit tersebut.

Direktur RSU Haji Medan, dr Yulinda Elvi Nasution MKes, mengatakan kegiatan diawali dengan perlombaan mini soccer yang digelar di lapangan mini soccer kawasan Jalan Pancing yang berlangsung 11-13 Agustus 2026.

“Perlombaan mini soccer untuk semua pegawai Rumah Sakit Haji yang berminat dan para koas yang sedang koas di Rumah Sakit Haji,” ujar Yulinda.

Selain mini soccer, panitia juga menyiapkan sejumlah perlombaan lain yang akan berlangsung pada 14 Agustus 2026. Di antaranya jalan terompah, estafet belut, tarik tambang, gerak jalan santai dan senam jantung sehat.

Ada pula lomba hias ruangan yang penilaiannya dijadwalkan pada 14 Agustus 2026. Lomba ini melibatkan ruangan-ruangan di lingkungan RSU Haji Medan dengan nuansa perayaan kemerdekaan.

Rangkaian kegiatan tersebut mengusung semangat kebersamaan dengan slogan “Semarak Kemerdekaan UPTD Khusus RSU Haji Medan ProvSU dalam rangka HUT ke-81”.

“Besok hari kedua ada perlombaan menghias ruangan seluruh ruangan rawat inap. Itu diperlombakan juga,” katanya.

Yulinda mengatakan seluruh kegiatan tersebut diikuti pegawai rumah sakit dari berbagai unsur. Mulai dari tenaga rumah sakit hingga dokter dan civitas rumah sakit turut ambil bagian dalam rangkaian kegiatan tersebut.

Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti perlombaan dengan semangat kebersamaan tanpa menimbulkan perselisihan.

“Harapan saya semoga semua yang berlomba ini, yang bertanding ini, tanpa ada huru-hara, tanpa ada pertengkaran. Kita harus kompak, silaturahmi terjaga, semakin maju, kemudian sama-sama membangun rumah sakit menjadi rumah sakit yang lebih baik lagi,” ujarnya.

Tidak hanya kegiatan perlombaan, rangkaian peringatan kemerdekaan juga diarahkan pada aktivitas kebugaran bersama.

Gerak jalan santai dan senam jantung sehat dijadwalkan berlangsung pada 14 Agustus 2026 mulai pukul 07.30 WIB hingga selesai.

Sementara itu, perlombaan jalan terompah dan estafet belut juga digelar pada hari yang sama. Jalan terompah diikuti tim putra dan putri dengan lima orang dalam satu tim. Adapun estafet belut diikuti tim campuran yang terdiri dari lima orang.

Perlombaan lainnya adalah tarik tambang, yang diikuti tim putra dan putri dengan delapan orang dalam satu tim.

Dalam momentum peringatan kemerdekaan, Yulinda juga berharap peningkatan pelayanan kesehatan di Sumatera Utara terus dilakukan.

Ia secara khusus berharap RSU Haji Medan dapat berkembang menjadi rumah sakit rujukan yang menjadi pilihan masyarakat.

“Untuk dunia kesehatan, semoga pemerintah, terutama Pak Gubernur, semakin meningkatkan kesehatan di Sumatera Utara ini. Pelayanan semakin bagus, khususnya untuk Rumah Sakit Haji menjadi rumah sakit favorit untuk seluruh masyarakat Sumatera Utara, untuk tempat rujukan,” katanya.

Ia juga berharap RSU Haji Medan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kami bisa semakin baiklah dalam pelayanan kepada masyarakat,” tutup Yulinda. (don)

Anggota Komisi II DPRD Kota Medan Soroti Pustu Labuhan Deli Rusak

MEDAN (patimpus.com) - Anggota Komisi II DPRD Kota Medan, Tia Ayu Anggraini, mendesak Walikota Medan Rico Waas melalui Dinas Kesehatan Kota Medan segera melakukan rehabilitasi fasilitas Puskesmas di kawasan Medan Utara, khususnya bangun kembali Puskesmas Pembantu (Pustu) Labuhan Deli. 

Pasalnya, masyarakat yang bermukim di Kelurahan Labuhan Deli harus menempuh jarak beberapa kilometer ketika hendak berobat ke Puskesmas terdekat. Selain itu, sarana dan prasarana serta ketersediaan tenaga kesehatan yang ada di Pustu Labuhan Deli nantinya harus kompeten. Agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. 

"Ini harus menjadi perhatian serius pak Walikota Rico Waas. Sudah dua tahun Pustu Labuhan Deli masuk dalam wacana program pembangunan, tapi sampai sekarang belum terealisasi juga. Jangan sampai masyarakat kesulitan dapatkan layanan kesehatan hanya karena bangunan Pustu Labuhan Deli saat ini bangunan fisiknya sudah rusak parah," ungkap Tia, Sabtu (8/8).

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan ini menyebut, material Pustu Labuhan Deli yang tak kunjung dibangun saat ini menjadi sasaran penjarahan oknum-oknum yang tak bertanggungjawab. 

"Miris kita lihatnya ketika warga mem-video-kan aksi penjarahan itu. Ini bisa juga terjadi di Puskesmas ataupun Pustu yang luput dari pengawasan aparatur setempat," imbuhnya.

Ketua Tunas Indonesia Raya (TIDAR) Sumatera Utara ini menambahkan, Medan Utara merupakan kawasan dengan jumlah penduduk yang cukup besar sehingga membutuhkan pelayanan kesehatan yang cepat, mudah, dan berkualitas. 

"Apalagi di Kelurahan Labuhan Deli masuk ke dalam kawasan yang butuh perhatian serius Pemko Medan. Masyarakat di sana sering terdampak banjir rob yang genangan airnya bisa bertahan berhari-hari. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Jangan sampai ada perbedaan kualitas pelayanan antara wilayah Medan Utara dengan wilayah lainnya di Kota Medan," ketusnya.

Tia berharap, Walikota Medan Rico Waas menjadikan pembangunan Pustu Labuhan Deli ini prioritas utama di tahun anggaran 2026 ini. Sehingga wajah Medan Utara berubah sesuai dengan janji kampanye pemerintahan Rico-Zaki.

"Kami di DPRD tentu akan mendukung setiap program yang bertujuan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Yang terpenting, program tersebut benar-benar direalisasikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga," pungkasnya. (rel/don)

BPOM Komitmen Perkuat Sinergi Dengan PP IAI Dalam Penyusunan Regulasi Obat Dan Makanan

MEDAN (patimpus.com) - Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI) menggelar Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) IAI 2026 bertema "One Health, One Pharmacy, Synergy for National Resilience" di Ballroom Hotel Santika, Medan, Kamis – Sabtu  (6-8 Agustus 2026). 

Pertemuan yang diikuti apoteker dari berbagai daerah di Indonesia itu menjadi forum memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung ketahanan kesehatan nasional di tengah berkembangnya tantangan penyakit, kemajuan teknologi kefarmasian, hingga upaya mewujudkan kemandirian obat nasional.

Dalam upacara pembukaan kegiatan yang diikuti oleh lebih dari 1.300 apoteker ini, hadir Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., MD., Ph.D., sebagai keynote speaker.

Dalam kesempatan itu Taruna Ikrar menegaskan profesi apoteker memegang peran yang sangat fundamental dalam sistem kesehatan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menurut Taruna, peran apoteker tidak hanya terbatas pada pelayanan kefarmasian, tetapi mencakup seluruh rantai pengelolaan obat, mulai dari penyediaan bahan baku, penelitian dan pengembangan (research and development), produksi, distribusi, hingga pemanfaatan obat di fasilitas kefarmasian dan fasilitas pelayanan kesehatan.

"Kalau kita melihat, apoteker Indonesia memberi peran yang sangat fundamental berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Mulai dari bahan baku, proses research and development, pengembangannya hingga pemanfaatannya di fasilitas kefarmasian dan fasilitas kesehatan, peran apoteker sangat urgen, sangat penting, sangat esensial," ujar Taruna di dampingi Ketua PP IAI Lilik Yusuf Indrajaya, Ketua IAI Sumut, Agustama dan Ketua Panitia apt Ahmad Sofan M.Farm.

Karena itu, ia menegaskan BPOM berkomitmen memperkuat sinergi dengan PP IAI. Bahkan, dalam kepemimpinannya sebagai Kepala BPOM, organisasi profesi tersebut akan dilibatkan dalam penyusunan berbagai regulasi di bidang obat dan makanan.

"Dalam membuat peraturan-peraturan atau regulasi saya janji akan melibatkan teman-teman Ikatan Apoteker Indonesia," katanya.

Taruna menilai kolaborasi tersebut sangat penting untuk memperkuat riset dan pengembangan obat baru serta mendorong kemandirian farmasi nasional. Saat ini, sekitar 94 persen bahan baku obat kimia masih bergantung pada impor, sedangkan bahan baku obat biologik dan biosimilar masih 100 persen berasal dari luar negeri.

"Dorongan dari asosiasi profesi untuk research and development, transfer teknologi, dan pengembangan obat-obat baru sangat kita butuhkan," ujarnya.

Selain berperan dalam riset, Taruna mengatakan apoteker juga memiliki posisi penting dalam distribusi dan pelayanan kefarmasian karena sebagian besar pelaku industri maupun distributor farmasi merupakan anggota Ikatan Apoteker Indonesia.

Menurutnya, sinergi yang kuat antara BPOM dan PP IAI akan memperkuat peran negara dalam melindungi masyarakat melalui pengawasan obat yang lebih optimal.

"Jika Badan POM bersinergi dengan kuat dengan Ikatan Apoteker Indonesia, maka saya yakin peran kami sebagai pengayom masyarakat, pelindung masyarakat, dan penjamin masyarakat dalam keamanan, ketersediaan, kualitas, dan efikasi obat dapat dilaksanakan secara lebih maksimal," tegas Taruna.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, yang membuka kegiatan secara daring melalui Zoom Meeting, menegaskan pembangunan kesehatan harus berorientasi pada upaya menjaga masyarakat tetap sehat sehingga angka kematian akibat penyakit tidak menular dapat ditekan.

Menurut Menkes, perkembangan teknologi kesehatan telah mengubah wajah industri farmasi dari obat berbasis kimia menuju obat berbasis bioteknologi, termasuk biologik, biosimilar, monoclonal antibodies, protein inhibitor, GLP-1, dan PCSK9 inhibitor.

Karena itu, apoteker didorong terus meningkatkan kapasitas agar mampu mengikuti perkembangan teknologi tersebut.

"Mari kita bangun industri obat yang baik, yang sehat, yang maju, yang modern sehingga masyarakat Indonesia semakin sehat, lebih sedikit yang sakit," ujar Budi.

Selain itu, Budi mengingatkan ancaman resistensi antimikroba akibat penggunaan antibiotik yang tidak terkendali.

"Saya sangat takut jangan sampai generasi muda sesudah kita menjadi resisten terhadap antibiotik. Begitu ada penyakit infeksi, mereka tidak bisa kita selamatkan," katanya.

Mewakili Gubernur Sumatera Utara, Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya menyampaikan apresiasi kepada PP IAI yang mempercayakan Sumatera Utara sebagai tuan rumah penyelenggaraan PIT IAI 2026.

Menurut Surya, tema One Health mengingatkan bahwa kesehatan manusia tidak dapat dipisahkan dari kesehatan hewan dan lingkungan sehingga diperlukan kolaborasi lintas profesi dan lintas sektor dalam menjawab berbagai tantangan kesehatan.

"Kami berharap pertemuan ilmiah ini tidak hanya menjadi agenda organisasi, tetapi juga menjadi ruang lahirnya inovasi, kolaborasi, dan rekomendasi kebijakan yang memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan kesehatan Indonesia," ujarnya.

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI) periode 2026–2030, Lilik Yusuf Indrajaya, menegaskan tema "One Health, One Pharmacy, Synergy for National Resilience" mencerminkan tantangan kesehatan yang semakin kompleks dan tidak dapat lagi diselesaikan secara sektoral.

Menurutnya, persoalan kesehatan manusia, kesehatan hewan, lingkungan, keamanan obat dan pangan, inovasi teknologi, hingga transformasi sistem kesehatan merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan.

Dalam konteks tersebut, profesi apoteker memiliki posisi yang semakin strategis sebagai penghubung antara ilmu pengetahuan, pelayanan kesehatan, regulasi, industri farmasi, dan masyarakat.

"Tema ini menegaskan bahwa tantangan kesehatan tidak dapat dipandang secara sektoral. Kesehatan manusia, hewan, lingkungan, keamanan obat, pangan, inovasi teknologi, serta transformasi sistem kesehatan merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Dalam konteks itu, profesi apoteker memiliki posisi yang semakin strategis," kata Lilik.

Ia mengatakan pengakuan terhadap peran strategis apoteker juga disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Prof. dr. Taruna Ikrar.

Menurut Lilik, organisasi profesi memiliki kekuatan karena didukung kompetensi anggotanya sekaligus memiliki pengalaman langsung di berbagai lini pelayanan kefarmasian.

"Prof. Taruna menyampaikan bahwa organisasi profesi memiliki posisi yang strategis. Kita hadir mulai dari industri, distribusi, hingga pelayanan kefarmasian di puskesmas, klinik, apotek, dan rumah sakit. Selain memiliki pengalaman yang spesifik, kita juga memiliki kompetensi. Ini menjadi kebanggaan bagi kami karena profesi apoteker mendapat pengakuan tersebut," ujarnya.

Lilik menegaskan PP IAI ingin menjadi rumah besar bagi seluruh apoteker Indonesia dengan mengedepankan keselamatan pasien (patient safety), peningkatan kompetensi, peningkatan kesejahteraan anggota, perlindungan profesi, serta penyusunan kajian dan rekomendasi kebijakan berbasis keilmuan.

Menurutnya, keberadaan praktisi dan akademisi di tubuh organisasi menjadi kekuatan PP IAI dalam menyusun berbagai kajian yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan di bidang kefarmasian.

"Karena kita memiliki praktisi dan akademisi, maka kita akan memberikan kajian-kajian dan masukan kepada pemerintah. Semakin baik kajian dan argumentasi yang kita berikan, tentu akan menjadi masukan terbaik dalam penyusunan regulasi," katanya.

Ia mengakui regulasi kefarmasian terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Di sisi lain, harapan anggota terhadap organisasi profesi juga semakin tinggi sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi kepengurusan PP IAI periode 2026–2030.

"Regulasi apoteker banyak berubah. Kebutuhan masyarakat semakin meningkat, demikian juga harapan anggota terhadap organisasi. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kepengurusan saat ini," ujar Lilik.

Karena itu, PP IAI berkomitmen memperkuat sinergi tidak hanya dengan pemerintah pusat dan regulator, tetapi juga pemerintah daerah melalui asosiasi pemerintah daerah agar berbagai persoalan kefarmasian di daerah dapat dipahami dan ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan.

"Kita akan bersinergi dengan pemerintah daerah sehingga mereka memahami kondisi pelayanan kefarmasian dan tenaga kefarmasian saat ini. Dengan begitu, kita dapat memberikan masukan yang konstruktif untuk mendukung kebijakan yang berpihak kepada masyarakat," katanya.

Lilik menambahkan era saat ini merupakan era kolaborasi. Menurutnya, organisasi profesi harus mampu menjadi wadah untuk menyerap aspirasi anggota, memfasilitasi kebutuhan profesi, mengapresiasi kontribusi anggota, serta membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan.

"Era kolaborasi adalah bagaimana kita bisa berkontribusi, menyerap aspirasi, memfasilitasi anggota, mengapresiasi seluruh pihak, dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk kemajuan kefarmasian Indonesia," ujarnya.

Di akhir sambutannya, Lilik mengajak seluruh peserta menjadikan Kongres dan PIT IAI 2026 sebagai momentum memperkuat persatuan profesi, meningkatkan kompetensi, memperluas kolaborasi, serta membangun sistem kefarmasian Indonesia yang semakin maju, adaptif, dan berdaya saing tinggi guna mendukung terwujudnya ketahanan kesehatan nasional. (don)

Kaper BKKBN Sumut Kukuhkan Walikota Medan Jadi Duta Penggerak Ayah Teladan

MEDAN (patimpus.com) - Walikota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi dikukuhkan sebagai Duta Penggerak Ayah Teladan Kota Medan oleh Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Mahyuzar. 

Pengukuhan ini ditandai dengan penyematan selempang dan penyerahan piagam atas peran aktif Rico Waas dalam mendukung seluruh program Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), di Balaikota, Rabu (5/8/2026).

Usai dikukuhkan, ditempat yang sama Rico Waas juga langsung mengukuhkan para Camat se Kota Medan untuk menjadi Duta Penggerak Ayah Teladan tingkat Kecamatan.

Dalam sambutannya, Rico Waas menekankan bahwa menjadi seorang ayah adalah predikat tertinggi yang melampaui segala bentuk jabatan duniawi.

"Jabatan tertinggi apa yang dimiliki seorang pria? kalau dipahami tentu menjadi seorang Ayah, menjadi seorang suami, pemimpin dalam keluarga. Jabatan lain punya masa waktu dan bisa berhenti kapan saja, tapi jabatan sebagai Ayah dibawa hingga akhir hayat," tegas Rico Waas.

Rico Waas juga mengingatkan seluruh pimpinan wilayah agar tidak menjadikan penyematan selempang ini sebagai formalitas semata. Keharmonisan dan keberhasilan dalam memimpin keluarga harus menjadi contoh nyata sebelum membenahi masyarakat luas.

"Aneh rasanya jika kita berprestasi di wilayah, tapi anak atau istri sendiri tidak bahagia. Pembenahan harus dimulai dari rumah, bagaimana hubungan dengan istri, keharmonisan dalam keluarga, dan memastikan anak merasa aman serta nyaman. Jika keluarga kita berhasil, kinerja di wilayah pasti jauh lebih maksimal," tambahnya.

Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumut Mahyuzar, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dari Menteri kepada Walikota Medan atas komitmennya menggerakkan Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI).

Menurut Mahyuzar, pengasuhan dan pendidikan anak tidak boleh lagi dibebankan sepenuhnya kepada sosok ibu. Peran ayah yang hadir secara emosional, aktif, dan setara merupakan fondasi utama lahirnya generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

"Melalui pengukuhan ini, saya berharap budaya ayah hadir, ayah terlibat, dan ayah peduli tidak hanya berhenti di tingkat Balai Kota dan Kecamatan, tetapi menular hingga ke tingkat kelurahan, lingkungan sekolah, dan seluruh lapisan masyarakat Kota Medan," harap Mahyuzar.

Ia juga memberikan apresiasi kepada Pemko Medan sebagai instansi pemerintah yang memberikan kelonggaran waktu bagi para ASN dan pejabat daerah untuk mengantar anak pada hari pertama sekolah maupun saat pengambilan rapor di jam kerja.

Dalam pengukuhan tersebut turut hadir Ketua TP PKK Kota Medan Ny. Airin Rico Waas, Plh Sekda Kota Medan Erfin Fahrurrazi serta Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemko Medan. (rel/don)