BPOM Komitmen Perkuat Sinergi Dengan PP IAI Dalam Penyusunan Regulasi Obat Dan Makanan

MEDAN (patimpus.com) - Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI) menggelar Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) IAI 2026 bertema "One Health, One Pharmacy, Synergy for National Resilience" di Ballroom Hotel Santika, Medan, Kamis – Sabtu  (6-8 Agustus 2026). 

Pertemuan yang diikuti apoteker dari berbagai daerah di Indonesia itu menjadi forum memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung ketahanan kesehatan nasional di tengah berkembangnya tantangan penyakit, kemajuan teknologi kefarmasian, hingga upaya mewujudkan kemandirian obat nasional.

Dalam upacara pembukaan kegiatan yang diikuti oleh lebih dari 1.300 apoteker ini, hadir Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., MD., Ph.D., sebagai keynote speaker.

Dalam kesempatan itu Taruna Ikrar menegaskan profesi apoteker memegang peran yang sangat fundamental dalam sistem kesehatan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menurut Taruna, peran apoteker tidak hanya terbatas pada pelayanan kefarmasian, tetapi mencakup seluruh rantai pengelolaan obat, mulai dari penyediaan bahan baku, penelitian dan pengembangan (research and development), produksi, distribusi, hingga pemanfaatan obat di fasilitas kefarmasian dan fasilitas pelayanan kesehatan.

"Kalau kita melihat, apoteker Indonesia memberi peran yang sangat fundamental berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Mulai dari bahan baku, proses research and development, pengembangannya hingga pemanfaatannya di fasilitas kefarmasian dan fasilitas kesehatan, peran apoteker sangat urgen, sangat penting, sangat esensial," ujar Taruna di dampingi Ketua PP IAI Lilik Yusuf Indrajaya, Ketua IAI Sumut, Agustama dan Ketua Panitia apt Ahmad Sofan M.Farm.

Karena itu, ia menegaskan BPOM berkomitmen memperkuat sinergi dengan PP IAI. Bahkan, dalam kepemimpinannya sebagai Kepala BPOM, organisasi profesi tersebut akan dilibatkan dalam penyusunan berbagai regulasi di bidang obat dan makanan.

"Dalam membuat peraturan-peraturan atau regulasi saya janji akan melibatkan teman-teman Ikatan Apoteker Indonesia," katanya.

Taruna menilai kolaborasi tersebut sangat penting untuk memperkuat riset dan pengembangan obat baru serta mendorong kemandirian farmasi nasional. Saat ini, sekitar 94 persen bahan baku obat kimia masih bergantung pada impor, sedangkan bahan baku obat biologik dan biosimilar masih 100 persen berasal dari luar negeri.

"Dorongan dari asosiasi profesi untuk research and development, transfer teknologi, dan pengembangan obat-obat baru sangat kita butuhkan," ujarnya.

Selain berperan dalam riset, Taruna mengatakan apoteker juga memiliki posisi penting dalam distribusi dan pelayanan kefarmasian karena sebagian besar pelaku industri maupun distributor farmasi merupakan anggota Ikatan Apoteker Indonesia.

Menurutnya, sinergi yang kuat antara BPOM dan PP IAI akan memperkuat peran negara dalam melindungi masyarakat melalui pengawasan obat yang lebih optimal.

"Jika Badan POM bersinergi dengan kuat dengan Ikatan Apoteker Indonesia, maka saya yakin peran kami sebagai pengayom masyarakat, pelindung masyarakat, dan penjamin masyarakat dalam keamanan, ketersediaan, kualitas, dan efikasi obat dapat dilaksanakan secara lebih maksimal," tegas Taruna.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, yang membuka kegiatan secara daring melalui Zoom Meeting, menegaskan pembangunan kesehatan harus berorientasi pada upaya menjaga masyarakat tetap sehat sehingga angka kematian akibat penyakit tidak menular dapat ditekan.

Menurut Menkes, perkembangan teknologi kesehatan telah mengubah wajah industri farmasi dari obat berbasis kimia menuju obat berbasis bioteknologi, termasuk biologik, biosimilar, monoclonal antibodies, protein inhibitor, GLP-1, dan PCSK9 inhibitor.

Karena itu, apoteker didorong terus meningkatkan kapasitas agar mampu mengikuti perkembangan teknologi tersebut.

"Mari kita bangun industri obat yang baik, yang sehat, yang maju, yang modern sehingga masyarakat Indonesia semakin sehat, lebih sedikit yang sakit," ujar Budi.

Selain itu, Budi mengingatkan ancaman resistensi antimikroba akibat penggunaan antibiotik yang tidak terkendali.

"Saya sangat takut jangan sampai generasi muda sesudah kita menjadi resisten terhadap antibiotik. Begitu ada penyakit infeksi, mereka tidak bisa kita selamatkan," katanya.

Mewakili Gubernur Sumatera Utara, Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya menyampaikan apresiasi kepada PP IAI yang mempercayakan Sumatera Utara sebagai tuan rumah penyelenggaraan PIT IAI 2026.

Menurut Surya, tema One Health mengingatkan bahwa kesehatan manusia tidak dapat dipisahkan dari kesehatan hewan dan lingkungan sehingga diperlukan kolaborasi lintas profesi dan lintas sektor dalam menjawab berbagai tantangan kesehatan.

"Kami berharap pertemuan ilmiah ini tidak hanya menjadi agenda organisasi, tetapi juga menjadi ruang lahirnya inovasi, kolaborasi, dan rekomendasi kebijakan yang memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan kesehatan Indonesia," ujarnya.

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI) periode 2026–2030, Lilik Yusuf Indrajaya, menegaskan tema "One Health, One Pharmacy, Synergy for National Resilience" mencerminkan tantangan kesehatan yang semakin kompleks dan tidak dapat lagi diselesaikan secara sektoral.

Menurutnya, persoalan kesehatan manusia, kesehatan hewan, lingkungan, keamanan obat dan pangan, inovasi teknologi, hingga transformasi sistem kesehatan merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan.

Dalam konteks tersebut, profesi apoteker memiliki posisi yang semakin strategis sebagai penghubung antara ilmu pengetahuan, pelayanan kesehatan, regulasi, industri farmasi, dan masyarakat.

"Tema ini menegaskan bahwa tantangan kesehatan tidak dapat dipandang secara sektoral. Kesehatan manusia, hewan, lingkungan, keamanan obat, pangan, inovasi teknologi, serta transformasi sistem kesehatan merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Dalam konteks itu, profesi apoteker memiliki posisi yang semakin strategis," kata Lilik.

Ia mengatakan pengakuan terhadap peran strategis apoteker juga disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Prof. dr. Taruna Ikrar.

Menurut Lilik, organisasi profesi memiliki kekuatan karena didukung kompetensi anggotanya sekaligus memiliki pengalaman langsung di berbagai lini pelayanan kefarmasian.

"Prof. Taruna menyampaikan bahwa organisasi profesi memiliki posisi yang strategis. Kita hadir mulai dari industri, distribusi, hingga pelayanan kefarmasian di puskesmas, klinik, apotek, dan rumah sakit. Selain memiliki pengalaman yang spesifik, kita juga memiliki kompetensi. Ini menjadi kebanggaan bagi kami karena profesi apoteker mendapat pengakuan tersebut," ujarnya.

Lilik menegaskan PP IAI ingin menjadi rumah besar bagi seluruh apoteker Indonesia dengan mengedepankan keselamatan pasien (patient safety), peningkatan kompetensi, peningkatan kesejahteraan anggota, perlindungan profesi, serta penyusunan kajian dan rekomendasi kebijakan berbasis keilmuan.

Menurutnya, keberadaan praktisi dan akademisi di tubuh organisasi menjadi kekuatan PP IAI dalam menyusun berbagai kajian yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan di bidang kefarmasian.

"Karena kita memiliki praktisi dan akademisi, maka kita akan memberikan kajian-kajian dan masukan kepada pemerintah. Semakin baik kajian dan argumentasi yang kita berikan, tentu akan menjadi masukan terbaik dalam penyusunan regulasi," katanya.

Ia mengakui regulasi kefarmasian terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Di sisi lain, harapan anggota terhadap organisasi profesi juga semakin tinggi sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi kepengurusan PP IAI periode 2026–2030.

"Regulasi apoteker banyak berubah. Kebutuhan masyarakat semakin meningkat, demikian juga harapan anggota terhadap organisasi. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kepengurusan saat ini," ujar Lilik.

Karena itu, PP IAI berkomitmen memperkuat sinergi tidak hanya dengan pemerintah pusat dan regulator, tetapi juga pemerintah daerah melalui asosiasi pemerintah daerah agar berbagai persoalan kefarmasian di daerah dapat dipahami dan ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan.

"Kita akan bersinergi dengan pemerintah daerah sehingga mereka memahami kondisi pelayanan kefarmasian dan tenaga kefarmasian saat ini. Dengan begitu, kita dapat memberikan masukan yang konstruktif untuk mendukung kebijakan yang berpihak kepada masyarakat," katanya.

Lilik menambahkan era saat ini merupakan era kolaborasi. Menurutnya, organisasi profesi harus mampu menjadi wadah untuk menyerap aspirasi anggota, memfasilitasi kebutuhan profesi, mengapresiasi kontribusi anggota, serta membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan.

"Era kolaborasi adalah bagaimana kita bisa berkontribusi, menyerap aspirasi, memfasilitasi anggota, mengapresiasi seluruh pihak, dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk kemajuan kefarmasian Indonesia," ujarnya.

Di akhir sambutannya, Lilik mengajak seluruh peserta menjadikan Kongres dan PIT IAI 2026 sebagai momentum memperkuat persatuan profesi, meningkatkan kompetensi, memperluas kolaborasi, serta membangun sistem kefarmasian Indonesia yang semakin maju, adaptif, dan berdaya saing tinggi guna mendukung terwujudnya ketahanan kesehatan nasional. (don)

Kaper BKKBN Sumut Kukuhkan Walikota Medan Jadi Duta Penggerak Ayah Teladan

MEDAN (patimpus.com) - Walikota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi dikukuhkan sebagai Duta Penggerak Ayah Teladan Kota Medan oleh Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Mahyuzar. 

Pengukuhan ini ditandai dengan penyematan selempang dan penyerahan piagam atas peran aktif Rico Waas dalam mendukung seluruh program Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), di Balaikota, Rabu (5/8/2026).

Usai dikukuhkan, ditempat yang sama Rico Waas juga langsung mengukuhkan para Camat se Kota Medan untuk menjadi Duta Penggerak Ayah Teladan tingkat Kecamatan.

Dalam sambutannya, Rico Waas menekankan bahwa menjadi seorang ayah adalah predikat tertinggi yang melampaui segala bentuk jabatan duniawi.

"Jabatan tertinggi apa yang dimiliki seorang pria? kalau dipahami tentu menjadi seorang Ayah, menjadi seorang suami, pemimpin dalam keluarga. Jabatan lain punya masa waktu dan bisa berhenti kapan saja, tapi jabatan sebagai Ayah dibawa hingga akhir hayat," tegas Rico Waas.

Rico Waas juga mengingatkan seluruh pimpinan wilayah agar tidak menjadikan penyematan selempang ini sebagai formalitas semata. Keharmonisan dan keberhasilan dalam memimpin keluarga harus menjadi contoh nyata sebelum membenahi masyarakat luas.

"Aneh rasanya jika kita berprestasi di wilayah, tapi anak atau istri sendiri tidak bahagia. Pembenahan harus dimulai dari rumah, bagaimana hubungan dengan istri, keharmonisan dalam keluarga, dan memastikan anak merasa aman serta nyaman. Jika keluarga kita berhasil, kinerja di wilayah pasti jauh lebih maksimal," tambahnya.

Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumut Mahyuzar, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dari Menteri kepada Walikota Medan atas komitmennya menggerakkan Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI).

Menurut Mahyuzar, pengasuhan dan pendidikan anak tidak boleh lagi dibebankan sepenuhnya kepada sosok ibu. Peran ayah yang hadir secara emosional, aktif, dan setara merupakan fondasi utama lahirnya generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

"Melalui pengukuhan ini, saya berharap budaya ayah hadir, ayah terlibat, dan ayah peduli tidak hanya berhenti di tingkat Balai Kota dan Kecamatan, tetapi menular hingga ke tingkat kelurahan, lingkungan sekolah, dan seluruh lapisan masyarakat Kota Medan," harap Mahyuzar.

Ia juga memberikan apresiasi kepada Pemko Medan sebagai instansi pemerintah yang memberikan kelonggaran waktu bagi para ASN dan pejabat daerah untuk mengantar anak pada hari pertama sekolah maupun saat pengambilan rapor di jam kerja.

Dalam pengukuhan tersebut turut hadir Ketua TP PKK Kota Medan Ny. Airin Rico Waas, Plh Sekda Kota Medan Erfin Fahrurrazi serta Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemko Medan. (rel/don)

Kaper BKKBN Sumut Mahyuzar Berupaya Perkuat dan Mempercepat Sejumlah Program Termasuk Stunting

MEDAN (patimpus.com) - Kepala Perwakilan (Kaper) Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Dr Mahyuzar mengatakan pihaknya upaya memperkuat capaian Program Quick Wins dan mempercepat pelaksanaan Program Bangga Kencana serta Percepatan Penurunan Stunting.

Hal itu dikatakannya saat bersilahturrahmi dengan sejumlah jurnalis yang tergabung dalam Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB), Rabu (22/7/2026) di KA Kupi Jalan HM Yamin Medan.

Mahyuzar  yang masih baru bertugas di Sumut  sebelumnya  Dr Fatmawati ST MEng dan kini menjabat sebagai Kaper BKKBN Sulawesi,  Silaturrahmi berlangsung penuh keakraban, saling berkenalan penuh canda dan ria dengan para jurnalis.

Kaper BKKBN Sumut menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, tenaga lini lapangan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat program prioritas nasional, termasuk peran media dan yang di dalam jurnalis.

“Program Quick Wins harus benar-benar menjadi gerakan bersama. Optimalisasi tenaga lini lapangan dan media sangat penting mempublikasikan ke publik program dan kegiatan yang dilakukan. Apapun yang dilkaukan jika tidak terpublikasi dengan baik akan kurang maknanya,”ujarnya didampingi para aparatur BKKBN Sumut.

Diungkapkannya, Terdapat Lima program quick win yang dicanangkan Kemendukbangga/BKKBN yaitu: Gerakan Orangtua Asuh Cegah Stunting (GENTING), Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) , Lansia Berdaya (SIDAYA)  dan Supper Apps tentang Keluarga.

Program quick win merupakan sebuah strategi atau serangkaian inisiatif terobosan yang dirancang untuk memberikan hasil yang nyata, terlihat, dan dirasakan manfaatnya dalam waktu singkat. Program ini  bertujuan untuk mempercepat target pembangunan, memberikan dampak langsung kepada masyarakat dan membangun kepercayaan.

Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan,dan Keluarga Berencana) yang dikelola oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN berfokus  pilar utama: pembangunan keluarga, pengendalian penduduk, serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

GENTING adalah singkatan dari Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Ini merupakan program gotong royong dari BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) yang mengajak berbagai elemen masyarakat untuk menjadi “orang tua asuh” bagi keluarga berisiko stunting.Fokus dan Sasaran ProgramSasaran Utama: Ibu hamil, ibu menyusui, bayi di bawah dua tahun (baduta), dan balita dari keluarga berisiko stunting atau keluarga kurang mampu.

Program TAMASYA (Taman Asuh Sayang Anak) adalah inisiatif BKKBN untuk menyediakan tempat penitipan anak (TPA) terintegrasi, aman, dan berkualitas. Program ini memungkinkan orang tua untuk tetap produktif bekerja dengan tenang, sementara tumbuh kembang anak usia dini tetap terpantau dengan baik.

Layanan utama program Tamasya ini untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak:Pemantauan Tumbuh Kembang: Memantau fisik (berat dan tinggi badan) serta mendeteksi indikasi kekerasan atau risiko stunting secara berkala.Kompetensi Pengasuh: Memastikan pengasuh bersertifikasi dan terlatih melalui kelas dan pendampingan.Dukungan Orang Tua: Meningkatkan keterlibatan keluarga dalam pola asuh anak.Sistem Rujukan: Menyediakan rujukan terintegrasi ke fasilitas kesehatan jika ditemukan masalah tumbuh kembang.

Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) merupakan Program ini berfokus meningkatkan peran aktif dan kehadiran emosional ayah dalam pengasuhan anak, mencegah fenomena anak tanpa sosok ayah (fatherless), serta mendukung tumbuh kembang optimal generasi.

Sasaran dalam Program Gerakan Ayah Teladan (GATI) ini adalah, remaja laki-laki sebagai calon ayah, para ayah yang memiliki anak usia dini,para ayah yang memiliki anak pra-remaja, dan Para ayah yang memiliki remaja usia 10-24 tahun dan belum menikah.

SIDAYA (Lansia Berdaya) adalah program prioritas Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup lansia agar tetap sehat, mandiri, aktif, dan produktif. Program ini disinergikan dengan Super Apps Keluarga (SAKINA), sebuah platform digital berbasis AI yang menyediakan akses layanan kependudukan, informasi, dan konseling keluarga secara menyeluruh.

Tujuan program ini untuk meningkatkan kesejahteraan lansia dengan memberikan layanan yang bermanfaat dan memastikan lansia tetap aktif, sehat, dan produktif melalui pendekatan 7 dimensi lansia tangguh. Pada intinya SIDAYA memberdayakan lansia sesuai kapasitas/kemampuan yang sesuai, demikian Mahyuzar. (don)

Rico Waas: Revitalisasi RSUD Dr. Pirngadi Harus Dibarengi Pembenahan Tata Kelola

MEDAN (patimpus.com) - Revitalisasi RSUD Dr Pirngadi Medan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pembenahan tata kelola dan manajemen rumah sakit. 

Hal itu ditegaskan Walikota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat mendampingi Wakil Menteri Kesehatan dr Benjamin Paulus Octavianus, SpP FISR meninjau RSUD Dr Pirngadi Medan, Selasa (21/7/2026).

Menurut Rico Waas, Pemko Medan telah menyiapkan rencana pengembangan rumah sakit dan akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan agar proses revitalisasi berjalan lebih efektif serta sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.

"Perencanaannya sudah ada. Selanjutnya akan kami koordinasikan kembali dengan Kementerian Kesehatan agar desain dan penataan ruang rumah sakit disupervisi sehingga lebih efektif dan efisien," kata Rico Waas didampingi Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, Sekretaris Daerah Wiriya Alrahman, dan Plt Direktur RSUD Dr Pirngadi Mardohar Tambunan.

Rico Waas mengungkapkan Kementerian Kesehatan memberikan sinyal positif terhadap rencana pengembangan RSUD Dr. Pirngadi. Namun, menurutnya, pembangunan infrastruktur harus berjalan seiring dengan pembenahan sistem kerja dan tata kelola rumah sakit.

"Yang terpenting bukan sekadar membangun gedung baru, tetapi juga memperbaiki sistem dan manajemennya agar lebih profesional. Minggu depan tim kami akan kembali berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk menindaklanjuti supervisi teknis," ujarnya.

Selain membahas revitalisasi, peninjauan tersebut juga memastikan kesiapan fasilitas RSUD Dr. Pirngadi dalam mendukung penanganan tuberkulosis (TB). Rico Waas mengapresiasi dukungan Kementerian Kesehatan yang telah melengkapi rumah sakit milik Pemko Medan itu dengan berbagai peralatan kesehatan modern, seperti CT Scan dan Cath Lab, yang kini telah dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan dr. Benjamin Paulus Octavianus menjelaskan kunjungan tersebut bagian dari upaya pemerintah mempercepat penanggulangan tuberkulosis (TB), mengingat Indonesia masih menjadi negara dengan jumlah kasus TB tertinggi kedua di dunia.

"Kita datang untuk meninjau sarana dan prasarana rumah sakit yang menangani kasus-kasus TB. Hari ini tugas khusus kami bersama Pak Wamendagri adalah bagaimana pemberantasan TB di Indonesia, karena kasus TB kita masih nomor dua di dunia," kata Benjamin.

Ia mengatakan pemerintah terus memperkuat deteksi dini melalui Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dilengkapi layanan X-ray portable bagi kontak erat pasien TB. 

Berdasarkan hasil peninjauan, Benjamin menilai fasilitas RSUD Dr. Pirngadi telah cukup baik untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.

"Ternyata setelah kita tinjau, fasilitasnya sudah cukup baik. Kami datang untuk melihat langsung kesiapan fasilitas kesehatan di daerah dan apa saja yang masih perlu diperkuat," pungkasnya. (don)

USU dan Kemendukbangga/BKKBN Perkuat Sinergi Akademik melalui ICoPoF 2026

MEDAN (patimpus.com) – Universitas Sumatera Utara (USU) bekerja sama dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menyelenggarakan The 1st International Conference on Population and Family Development (ICoPoF) 2026 di Ruang DLCB Lantai 8, Kampus USU, Kamis (16/7). 

Konferensi internasional ini menjadi wadah kolaborasi antara akademisi, peneliti, pembuat kebijakan, dan praktisi dari berbagai negara dalam merumuskan solusi terhadap tantangan pembangunan kependudukan dan keluarga.

Mengusung tema "Strengthening Population and Family Development to Achieve the Sustainable Development Goals (SDGs)", konferensi ini bertujuan memperkuat sinergi antara hasil riset akademik dengan kebutuhan kebijakan pemerintah guna mendukung pembangunan kependudukan yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Kegiatan dibuka oleh Rektor Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si., bersama Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/BKKBN, Dr Eng Bonivasius Prasetya Ichtiarto.

Hadir sebagai keynote speaker Sekretaris Kemendukbangga/Sekretaris Utama BKKBN, Prof. Budi Setiyono, Ph.D., serta menghadirkan narasumber dari India, Malaysia, dan United Nations Population Fund (UNFPA).

Dalam sambutannya, Prof Muryanto Amin menegaskan bahwa tantangan pembangunan kependudukan saat ini tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi lintas disiplin, lintas institusi, dan lintas negara untuk menghasilkan kebijakan yang mampu menjawab dinamika perubahan demografi.

"ICoPoF 2026 menjadi ruang penting untuk mempertemukan para peneliti, pembuat kebijakan, praktisi, dan mitra internasional dalam bertukar gagasan serta memperkuat kolaborasi guna menghasilkan kebijakan kependudukan dan pembangunan keluarga yang berbasis bukti," ujarnya.

Ia menambahkan, berbagai hasil penelitian yang dipresentasikan dalam konferensi ini diharapkan mampu menjadi dasar penyusunan kebijakan publik yang lebih tepat sasaran, sekaligus menghasilkan rekomendasi strategis bagi pembangunan kependudukan dan ketahanan keluarga di Indonesia.

Sementara itu, Sekretaris Kemendukbangga/Sestama BKKBN, Prof Budi Setiyono Ph.D, menjelaskan bahwa forum internasional ini merupakan langkah penting dalam menyelaraskan kajian akademik dengan arah kebijakan pemerintah.

Menurutnya, pemerintah saat ini tengah menyusun Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) sebagai fondasi tata kelola kependudukan modern yang menjadi bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Melalui konferensi ini, kami berharap berbagai hasil penelitian dari perguruan tinggi dapat menjadi masukan yang berharga dalam penyusunan kebijakan pembangunan kependudukan nasional," ungkapnya.

Direktur Direktorat Kerja Sama dan Internasionalisasi USU, Prof Dr dr Dewi Masyithah Darlan, DAP&E MPH Sp.Park, menyampaikan bahwa penyelenggaraan ICoPoF 2026 merupakan tindak lanjut dari pembentukan Konsorsium Perguruan Tinggi Kependudukan yang bertujuan memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam menghasilkan rekomendasi ilmiah bagi pembangunan kependudukan dan keluarga.

Konferensi internasional perdana ini diikuti oleh 86 peserta, terdiri atas 34 peserta luring dan 52 peserta daring, yang berasal dari 16 perguruan tinggi serta enam institusi dan organisasi pemerintah dari Indonesia maupun luar negeri.

Melalui forum ini diharapkan terbangun kolaborasi yang semakin kuat antara dunia akademik, pemerintah, dan mitra internasional dalam menghasilkan kebijakan kependudukan yang inovatif, adaptif, dan berbasis bukti untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (don/rel)

RSU Haji Medan Layani 1.099 Pasien UHC dan Perluas ICU

MEDAN (patimpus.com) - UPTD Khusus RSU Haji Medan mencatat sebanyak 1.099 masyarakat telah memanfaatkan Program Universal Health Coverage (UHC) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sejak diluncurkan pada Oktober 2025 hingga Juni 2026.

Dari jumlah tersebut, 738 pasien menjalani rawat inap, 360 pasien menjalani rawat jalan, sementara hanya satu pasien yang harus dirujuk ke rumah sakit lain karena membutuhkan penanganan lanjutan.

Wadir Umum dan Pengembangan SDM Rumah Sakit Haji Medan Provsu, Ridesman Nasution, SKM, SH, M.Kes mengatakan capaian tersebut menunjukkan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada peserta UHC.

Menurutnya, mayoritas pasien dapat ditangani di RSU Haji Medan tanpa perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan lain.

"Hanya satu kasus yang memerlukan rujukan. Selebihnya dapat kami tangani di RSU Haji Medan," ujarnya.

Ia menjelaskan sekitar 80 persen pengguna layanan berasal dari Deliserdang karena letak RSU Haji Medan berada di wilayah tersebut. Meski demikian, program UHC tidak hanya berlaku di RSU Haji Medan.

Menurut Ridesman, masyarakat dapat memperoleh layanan di seluruh rumah sakit yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

"Masih ada anggapan bahwa UHC Gratis hanya berlaku di RSU Haji Medan. Padahal seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dapat melayani peserta program tersebut sesuai ketentuan," katanya.

Ia menegaskan tidak ada perbedaan pelayanan antara pasien umum, peserta BPJS Kesehatan maupun peserta UHC.

"Standar pelayanan yang diberikan tetap sama. Tidak ada perlakuan berbeda terhadap pasien," ujarnya.

Menambahi itu, Pelaksana Harian (Plh) Wakil Direktur Pelayanan Medis, Keperawatan, dan Penunjang UPTD Khusus RSU Haji Medan, Fitrady Ulianda Siregar, M.Kes,  menerangkan peserta yang belum memiliki kepesertaan BPJS aktif tetap dapat memperoleh pelayanan melalui skema UHC.

Setelah pasien datang ke Instalasi Gawat Darurat (IGD), petugas akan memverifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk proses pendaftaran kepesertaan.

"Begitu didaftarkan melalui mekanisme UHC, kepesertaan BPJS langsung aktif sehingga pasien bisa segera memperoleh pelayanan. Ini berbeda dengan kepesertaan mandiri yang memiliki masa tunggu," jelasnya.

Namun, ia mengingatkan masyarakat tetap harus mengikuti sistem rujukan berjenjang untuk kasus yang tidak termasuk kondisi gawat darurat.

"Untuk penyakit yang tidak masuk kategori kegawatdaruratan, masyarakat tetap harus melalui Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama seperti puskesmas atau klinik sebelum dirujuk ke rumah sakit," katanya.

Mengantisipasi meningkatnya jumlah pasien, RSU Haji Medan tengah melakukan pengembangan fasilitas pelayanan.

Kapasitas ruang Intensive Care Unit (ICU) dewasa ditingkatkan dari 10 menjadi 15 tempat tidur, sementara ruang ICU anak dan neonatal diperluas dari 7 menjadi 20 tempat tidur.

Selain itu, kapasitas tempat tidur di Instalasi Gawat Darurat (IGD) juga ditambah dari 16 menjadi 27 tempat tidur.

Rumah sakit juga memperkuat pelayanan dengan menambah dokter spesialis, subspesialis serta melengkapi berbagai alat kesehatan untuk mendukung layanan jantung, stroke, bedah saraf, hingga pelayanan intensif lainnya.

Sementara itu, Wakil Direktur Perencanaan dan Keuangan UPTD Khusus RSU Haji Medan, Fakhrial Mirwan Hasibuan, menjelaskan meningkatnya jumlah pelayanan kesehatan turut berpengaruh terhadap kinerja keuangan rumah sakit.

Ia menyebut pendapatan RSU Haji Medan terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir seiring bertambahnya jumlah layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Meski demikian, menurutnya peningkatan pendapatan bukan menjadi tujuan utama rumah sakit.

"Orientasi utama kami tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Program UHC justru memastikan masyarakat yang sebelumnya terkendala biaya tetap dapat memperoleh layanan kesehatan," katanya.

Di sisi lain, Wakil Direktur Umum dan Pengembangan SDM UPTD Khusus RSU Haji Medan, Ridesman Nasution, SKM, menegaskan seluruh tenaga kesehatan wajib memberikan pelayanan sesuai standar profesi, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur (SOP).

Ia mengatakan komitmen tersebut tertuang dalam maklumat pelayanan rumah sakit, termasuk kesiapan menerima sanksi apabila terbukti tidak memberikan pelayanan sesuai ketentuan.

"Kami siap menerima sanksi apabila tidak memberikan pelayanan sesuai standar yang berlaku. Yang menjadi ukuran adalah standar profesi, standar pelayanan, dan SOP, bukan semata-mata keinginan pasien yang bisa berbeda dengan ketentuan medis," ujar Ridesman.

"Maklumat pelayanan tersebut dipublikasikan secara terbuka di lingkungan rumah sakit maupun melalui media sosial sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat," tandasnya. (don)