Tampilkan postingan dengan label Kesehatan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kesehatan. Tampilkan semua postingan

Kaper BKKBN Sumut Mahyuzar Berupaya Perkuat dan Mempercepat Sejumlah Program Termasuk Stunting

Kamis, Juli 23, 2026


MEDAN (patimpus.com) - Kepala Perwakilan (Kaper) Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Dr Mahyuzar mengatakan pihaknya upaya memperkuat capaian Program Quick Wins dan mempercepat pelaksanaan Program Bangga Kencana serta Percepatan Penurunan Stunting.


Hal itu dikatakannya saat bersilahturrahmi dengan sejumlah jurnalis yang tergabung dalam Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB), Rabu (22/7/2026) di KA Kupi Jalan HM Yamin Medan.


Mahyuzar  yang masih baru bertugas di Sumut  sebelumnya  Dr Fatmawati ST MEng dan kini menjabat sebagai Kaper BKKBN Sulawesi,  Silaturrahmi berlangsung penuh keakraban, saling berkenalan penuh canda dan ria dengan para jurnalis.


Kaper BKKBN Sumut menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, tenaga lini lapangan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat program prioritas nasional, termasuk peran media dan yang di dalam jurnalis.


“Program Quick Wins harus benar-benar menjadi gerakan bersama. Optimalisasi tenaga lini lapangan dan media sangat penting mempublikasikan ke publik program dan kegiatan yang dilakukan. Apapun yang dilkaukan jika tidak terpublikasi dengan baik akan kurang maknanya,”ujarnya didampingi para aparatur BKKBN Sumut.


Diungkapkannya, Terdapat Lima program quick win yang dicanangkan Kemendukbangga/BKKBN yaitu: Gerakan Orangtua Asuh Cegah Stunting (GENTING), Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) , Lansia Berdaya (SIDAYA)  dan Supper Apps tentang Keluarga.


Program quick win merupakan sebuah strategi atau serangkaian inisiatif terobosan yang dirancang untuk memberikan hasil yang nyata, terlihat, dan dirasakan manfaatnya dalam waktu singkat. Program ini  bertujuan untuk mempercepat target pembangunan, memberikan dampak langsung kepada masyarakat dan membangun kepercayaan.


Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan,dan Keluarga Berencana) yang dikelola oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN berfokus  pilar utama: pembangunan keluarga, pengendalian penduduk, serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.


GENTING adalah singkatan dari Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Ini merupakan program gotong royong dari BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) yang mengajak berbagai elemen masyarakat untuk menjadi “orang tua asuh” bagi keluarga berisiko stunting.Fokus dan Sasaran ProgramSasaran Utama: Ibu hamil, ibu menyusui, bayi di bawah dua tahun (baduta), dan balita dari keluarga berisiko stunting atau keluarga kurang mampu.


Program TAMASYA (Taman Asuh Sayang Anak) adalah inisiatif BKKBN untuk menyediakan tempat penitipan anak (TPA) terintegrasi, aman, dan berkualitas. Program ini memungkinkan orang tua untuk tetap produktif bekerja dengan tenang, sementara tumbuh kembang anak usia dini tetap terpantau dengan baik.


Layanan utama program Tamasya ini untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak:Pemantauan Tumbuh Kembang: Memantau fisik (berat dan tinggi badan) serta mendeteksi indikasi kekerasan atau risiko stunting secara berkala.Kompetensi Pengasuh: Memastikan pengasuh bersertifikasi dan terlatih melalui kelas dan pendampingan.Dukungan Orang Tua: Meningkatkan keterlibatan keluarga dalam pola asuh anak.Sistem Rujukan: Menyediakan rujukan terintegrasi ke fasilitas kesehatan jika ditemukan masalah tumbuh kembang.


Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) merupakan Program ini berfokus meningkatkan peran aktif dan kehadiran emosional ayah dalam pengasuhan anak, mencegah fenomena anak tanpa sosok ayah (fatherless), serta mendukung tumbuh kembang optimal generasi.


Sasaran dalam Program Gerakan Ayah Teladan (GATI) ini adalah, remaja laki-laki sebagai calon ayah, para ayah yang memiliki anak usia dini,para ayah yang memiliki anak pra-remaja, dan Para ayah yang memiliki remaja usia 10-24 tahun dan belum menikah.


SIDAYA (Lansia Berdaya) adalah program prioritas Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup lansia agar tetap sehat, mandiri, aktif, dan produktif. Program ini disinergikan dengan Super Apps Keluarga (SAKINA), sebuah platform digital berbasis AI yang menyediakan akses layanan kependudukan, informasi, dan konseling keluarga secara menyeluruh.


Tujuan program ini untuk meningkatkan kesejahteraan lansia dengan memberikan layanan yang bermanfaat dan memastikan lansia tetap aktif, sehat, dan produktif melalui pendekatan 7 dimensi lansia tangguh. Pada intinya SIDAYA memberdayakan lansia sesuai kapasitas/kemampuan yang sesuai, demikian Mahyuzar. (don)

Rico Waas: Revitalisasi RSUD Dr. Pirngadi Harus Dibarengi Pembenahan Tata Kelola

Selasa, Juli 21, 2026

MEDAN (patimpus.com) - Revitalisasi RSUD Dr Pirngadi Medan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pembenahan tata kelola dan manajemen rumah sakit. 


Hal itu ditegaskan Walikota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat mendampingi Wakil Menteri Kesehatan dr Benjamin Paulus Octavianus, SpP FISR meninjau RSUD Dr Pirngadi Medan, Selasa (21/7/2026).


Menurut Rico Waas, Pemko Medan telah menyiapkan rencana pengembangan rumah sakit dan akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan agar proses revitalisasi berjalan lebih efektif serta sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.


"Perencanaannya sudah ada. Selanjutnya akan kami koordinasikan kembali dengan Kementerian Kesehatan agar desain dan penataan ruang rumah sakit disupervisi sehingga lebih efektif dan efisien," kata Rico Waas didampingi Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, Sekretaris Daerah Wiriya Alrahman, dan Plt Direktur RSUD Dr Pirngadi Mardohar Tambunan.


Rico Waas mengungkapkan Kementerian Kesehatan memberikan sinyal positif terhadap rencana pengembangan RSUD Dr. Pirngadi. Namun, menurutnya, pembangunan infrastruktur harus berjalan seiring dengan pembenahan sistem kerja dan tata kelola rumah sakit.


"Yang terpenting bukan sekadar membangun gedung baru, tetapi juga memperbaiki sistem dan manajemennya agar lebih profesional. Minggu depan tim kami akan kembali berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk menindaklanjuti supervisi teknis," ujarnya.


Selain membahas revitalisasi, peninjauan tersebut juga memastikan kesiapan fasilitas RSUD Dr. Pirngadi dalam mendukung penanganan tuberkulosis (TB). Rico Waas mengapresiasi dukungan Kementerian Kesehatan yang telah melengkapi rumah sakit milik Pemko Medan itu dengan berbagai peralatan kesehatan modern, seperti CT Scan dan Cath Lab, yang kini telah dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.


Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan dr. Benjamin Paulus Octavianus menjelaskan kunjungan tersebut bagian dari upaya pemerintah mempercepat penanggulangan tuberkulosis (TB), mengingat Indonesia masih menjadi negara dengan jumlah kasus TB tertinggi kedua di dunia.


"Kita datang untuk meninjau sarana dan prasarana rumah sakit yang menangani kasus-kasus TB. Hari ini tugas khusus kami bersama Pak Wamendagri adalah bagaimana pemberantasan TB di Indonesia, karena kasus TB kita masih nomor dua di dunia," kata Benjamin.


Ia mengatakan pemerintah terus memperkuat deteksi dini melalui Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dilengkapi layanan X-ray portable bagi kontak erat pasien TB. 


Berdasarkan hasil peninjauan, Benjamin menilai fasilitas RSUD Dr. Pirngadi telah cukup baik untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.


"Ternyata setelah kita tinjau, fasilitasnya sudah cukup baik. Kami datang untuk melihat langsung kesiapan fasilitas kesehatan di daerah dan apa saja yang masih perlu diperkuat," pungkasnya. (don)

USU dan Kemendukbangga/BKKBN Perkuat Sinergi Akademik melalui ICoPoF 2026

Jumat, Juli 17, 2026


MEDAN (patimpus.com) – Universitas Sumatera Utara (USU) bekerja sama dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menyelenggarakan The 1st International Conference on Population and Family Development (ICoPoF) 2026 di Ruang DLCB Lantai 8, Kampus USU, Kamis (16/7). 


Konferensi internasional ini menjadi wadah kolaborasi antara akademisi, peneliti, pembuat kebijakan, dan praktisi dari berbagai negara dalam merumuskan solusi terhadap tantangan pembangunan kependudukan dan keluarga.


Mengusung tema "Strengthening Population and Family Development to Achieve the Sustainable Development Goals (SDGs)", konferensi ini bertujuan memperkuat sinergi antara hasil riset akademik dengan kebutuhan kebijakan pemerintah guna mendukung pembangunan kependudukan yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.


Kegiatan dibuka oleh Rektor Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si., bersama Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/BKKBN, Dr Eng Bonivasius Prasetya Ichtiarto.


Hadir sebagai keynote speaker Sekretaris Kemendukbangga/Sekretaris Utama BKKBN, Prof. Budi Setiyono, Ph.D., serta menghadirkan narasumber dari India, Malaysia, dan United Nations Population Fund (UNFPA).


Dalam sambutannya, Prof Muryanto Amin menegaskan bahwa tantangan pembangunan kependudukan saat ini tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi lintas disiplin, lintas institusi, dan lintas negara untuk menghasilkan kebijakan yang mampu menjawab dinamika perubahan demografi.


"ICoPoF 2026 menjadi ruang penting untuk mempertemukan para peneliti, pembuat kebijakan, praktisi, dan mitra internasional dalam bertukar gagasan serta memperkuat kolaborasi guna menghasilkan kebijakan kependudukan dan pembangunan keluarga yang berbasis bukti," ujarnya.


Ia menambahkan, berbagai hasil penelitian yang dipresentasikan dalam konferensi ini diharapkan mampu menjadi dasar penyusunan kebijakan publik yang lebih tepat sasaran, sekaligus menghasilkan rekomendasi strategis bagi pembangunan kependudukan dan ketahanan keluarga di Indonesia.


Sementara itu, Sekretaris Kemendukbangga/Sestama BKKBN, Prof Budi Setiyono Ph.D, menjelaskan bahwa forum internasional ini merupakan langkah penting dalam menyelaraskan kajian akademik dengan arah kebijakan pemerintah.


Menurutnya, pemerintah saat ini tengah menyusun Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) sebagai fondasi tata kelola kependudukan modern yang menjadi bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.


"Melalui konferensi ini, kami berharap berbagai hasil penelitian dari perguruan tinggi dapat menjadi masukan yang berharga dalam penyusunan kebijakan pembangunan kependudukan nasional," ungkapnya.


Direktur Direktorat Kerja Sama dan Internasionalisasi USU, Prof Dr dr Dewi Masyithah Darlan, DAP&E MPH Sp.Park, menyampaikan bahwa penyelenggaraan ICoPoF 2026 merupakan tindak lanjut dari pembentukan Konsorsium Perguruan Tinggi Kependudukan yang bertujuan memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam menghasilkan rekomendasi ilmiah bagi pembangunan kependudukan dan keluarga.


Konferensi internasional perdana ini diikuti oleh 86 peserta, terdiri atas 34 peserta luring dan 52 peserta daring, yang berasal dari 16 perguruan tinggi serta enam institusi dan organisasi pemerintah dari Indonesia maupun luar negeri.


Melalui forum ini diharapkan terbangun kolaborasi yang semakin kuat antara dunia akademik, pemerintah, dan mitra internasional dalam menghasilkan kebijakan kependudukan yang inovatif, adaptif, dan berbasis bukti untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (don/rel)

RSU Haji Medan Layani 1.099 Pasien UHC dan Perluas ICU

Kamis, Juli 16, 2026

MEDAN (patimpus.com) - UPTD Khusus RSU Haji Medan mencatat sebanyak 1.099 masyarakat telah memanfaatkan Program Universal Health Coverage (UHC) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sejak diluncurkan pada Oktober 2025 hingga Juni 2026.


Dari jumlah tersebut, 738 pasien menjalani rawat inap, 360 pasien menjalani rawat jalan, sementara hanya satu pasien yang harus dirujuk ke rumah sakit lain karena membutuhkan penanganan lanjutan.


Wadir Umum dan Pengembangan SDM Rumah Sakit Haji Medan Provsu, Ridesman Nasution, SKM, SH, M.Kes mengatakan capaian tersebut menunjukkan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada peserta UHC.


Menurutnya, mayoritas pasien dapat ditangani di RSU Haji Medan tanpa perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan lain.


"Hanya satu kasus yang memerlukan rujukan. Selebihnya dapat kami tangani di RSU Haji Medan," ujarnya.


Ia menjelaskan sekitar 80 persen pengguna layanan berasal dari Deliserdang karena letak RSU Haji Medan berada di wilayah tersebut. Meski demikian, program UHC tidak hanya berlaku di RSU Haji Medan.


Menurut Ridesman, masyarakat dapat memperoleh layanan di seluruh rumah sakit yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.


"Masih ada anggapan bahwa UHC Gratis hanya berlaku di RSU Haji Medan. Padahal seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dapat melayani peserta program tersebut sesuai ketentuan," katanya.


Ia menegaskan tidak ada perbedaan pelayanan antara pasien umum, peserta BPJS Kesehatan maupun peserta UHC.


"Standar pelayanan yang diberikan tetap sama. Tidak ada perlakuan berbeda terhadap pasien," ujarnya.


Menambahi itu, Pelaksana Harian (Plh) Wakil Direktur Pelayanan Medis, Keperawatan, dan Penunjang UPTD Khusus RSU Haji Medan, Fitrady Ulianda Siregar, M.Kes,  menerangkan peserta yang belum memiliki kepesertaan BPJS aktif tetap dapat memperoleh pelayanan melalui skema UHC.


Setelah pasien datang ke Instalasi Gawat Darurat (IGD), petugas akan memverifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk proses pendaftaran kepesertaan.


"Begitu didaftarkan melalui mekanisme UHC, kepesertaan BPJS langsung aktif sehingga pasien bisa segera memperoleh pelayanan. Ini berbeda dengan kepesertaan mandiri yang memiliki masa tunggu," jelasnya.


Namun, ia mengingatkan masyarakat tetap harus mengikuti sistem rujukan berjenjang untuk kasus yang tidak termasuk kondisi gawat darurat.


"Untuk penyakit yang tidak masuk kategori kegawatdaruratan, masyarakat tetap harus melalui Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama seperti puskesmas atau klinik sebelum dirujuk ke rumah sakit," katanya.


Mengantisipasi meningkatnya jumlah pasien, RSU Haji Medan tengah melakukan pengembangan fasilitas pelayanan.


Kapasitas ruang Intensive Care Unit (ICU) dewasa ditingkatkan dari 10 menjadi 15 tempat tidur, sementara ruang ICU anak dan neonatal diperluas dari 7 menjadi 20 tempat tidur.


Selain itu, kapasitas tempat tidur di Instalasi Gawat Darurat (IGD) juga ditambah dari 16 menjadi 27 tempat tidur.


Rumah sakit juga memperkuat pelayanan dengan menambah dokter spesialis, subspesialis serta melengkapi berbagai alat kesehatan untuk mendukung layanan jantung, stroke, bedah saraf, hingga pelayanan intensif lainnya.


Sementara itu, Wakil Direktur Perencanaan dan Keuangan UPTD Khusus RSU Haji Medan, Fakhrial Mirwan Hasibuan, menjelaskan meningkatnya jumlah pelayanan kesehatan turut berpengaruh terhadap kinerja keuangan rumah sakit.


Ia menyebut pendapatan RSU Haji Medan terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir seiring bertambahnya jumlah layanan yang diberikan kepada masyarakat.


Meski demikian, menurutnya peningkatan pendapatan bukan menjadi tujuan utama rumah sakit.


"Orientasi utama kami tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Program UHC justru memastikan masyarakat yang sebelumnya terkendala biaya tetap dapat memperoleh layanan kesehatan," katanya.


Di sisi lain, Wakil Direktur Umum dan Pengembangan SDM UPTD Khusus RSU Haji Medan, Ridesman Nasution, SKM, menegaskan seluruh tenaga kesehatan wajib memberikan pelayanan sesuai standar profesi, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur (SOP).


Ia mengatakan komitmen tersebut tertuang dalam maklumat pelayanan rumah sakit, termasuk kesiapan menerima sanksi apabila terbukti tidak memberikan pelayanan sesuai ketentuan.


"Kami siap menerima sanksi apabila tidak memberikan pelayanan sesuai standar yang berlaku. Yang menjadi ukuran adalah standar profesi, standar pelayanan, dan SOP, bukan semata-mata keinginan pasien yang bisa berbeda dengan ketentuan medis," ujar Ridesman.


"Maklumat pelayanan tersebut dipublikasikan secara terbuka di lingkungan rumah sakit maupun melalui media sosial sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat," tandasnya. (don)

RSU Haji Medan Berikan Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Edukasi di PRSU

Rabu, Juli 15, 2026


MEDAN (patimpus.com) – UPTD Khusus RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara kembali berpartisipasi dalam Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) 2026 yang berlangsung selama 3 Juli hingga 2 Agustus 2026, dengan membuka stand pelayanan kesehatan gratis sebagai bentuk komitmen rumah sakit dalam mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat.


Petugas RSU Haji Medan yang bertugas di PRSU, Aditya Chandra mengatakan selama penyelenggaraan PRSU, masyarakat dapat memanfaatkan berbagai layanan pemeriksaan kesehatan sekaligus memperoleh informasi mengenai layanan unggulan yang dimiliki RSU Haji Medan.


"Berbagai layanan pemeriksaan kesehatan yang diberikan secara gratis di stand RSU Haji Medan meliputi pemeriksaan tekanan darah, konsultasi kesehatan, edukasi mengenai pencegahan penyakit, dan tersedia khusus pemeriksaan gula darah pada saat weekend (Jumat, Sabtu, Minggu). Serta, penyampaian informasi mengenai pelayanan dan fasilitas kesehatan yang tersedia di RSU Haji Medan.


Selain itu, pengunjung juga dapat berkonsultasi secara langsung dengan tenaga kesehatan mengenai kondisi kesehatan maupun upaya pencegahan penyakit," ungkap Aditya, Rabu 15 Juli 2026.


Selama pelaksanaan PRSU, layanan yang paling banyak dimanfaatkan oleh pengunjung adalah pemeriksaan tekanan darah dan pemeriksaan gula darah.


Tingginya antusiasme masyarakat terhadap kedua layanan tersebut menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini terhadap penyakit tidak menular, seperti hipertensi dan diabetes melitus.


Di samping pemeriksaan kesehatan, layanan konsultasi kesehatan juga menjadi salah satu layanan yang banyak diminati oleh pengunjung dari berbagai kalangan.


"Keikutsertaan RSU Haji Medan dalam PRSU bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala, serta memberikan edukasi mengenai pola hidup sehat dan pencegahan penyakit.


Momentum PRSU juga dimanfaatkan sebagai sarana memperkenalkan berbagai layanan unggulan, fasilitas, serta tenaga medis profesional yang dimiliki RSU Haji Medan kepada masyarakat Sumatera Utara," jelas Aditya.


Dia menambahkan, melalui pembukaan stand ini, RSU Haji Medan menargetkan semakin banyak masyarakat yang mengenal layanan rumah sakit, memanfaatkan fasilitas kesehatan secara optimal, serta melakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini.


Selain memberikan manfaat langsung kepada pengunjung PRSU melalui layanan pemeriksaan gratis, kegiatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan RSU Haji Medan sebagai rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.


"RSU Haji Medan berharap kehadiran stand pelayanan kesehatan di PRSU tidak hanya menjadi ajang promosi layanan rumah sakit, tetapi juga menjadi media edukasi yang efektif dalam membangun budaya hidup sehat di tengah masyarakat. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini dan pemeriksaan kesehatan berkala, diharapkan kualitas kesehatan masyarakat Sumatera Utara semakin baik serta masyarakat semakin mudah mengakses pelayanan kesehatan yang profesional, ramah, dan berkualitas di RSU Haji Medan," pungkasnya. (don)

Dengan UHC, Pengamen Jalanan Ini Dapatkan Pelayanan Kesehatan Gratis

Senin, Juli 13, 2026
Penulis saat mendampingi Arief, pengamen jalanan yang butuh perawatan di RSUD dr Pirngadi Medan, dengan menggunakan fasilitas program UHC. (foto : Doni)


Penulis : DONI


SUASANA Kota Medan terlihat sepi pasca diguyur hujan sejak Minggu sore, 5 Juli 2026. Pacu sepeda motorku menembus embun yang dingin yang menyelimuti jalanan yang basah. Untung saja aku memakai jaket sehingga tubuhku tetap hangat. 


Mataku liar mencari warung yang masih buka di pukul 02.00 WIB. Salah satu kawasan di Kota Medan ini terlihat gelap dan hanya diterangi lampu kendaraan yang lewat satu persatu. Beberapa warung kecil yang kuhampiri, tak satu pun yang menyediakan barang yang kucari. Bahkan minimarket pun tak ada yang buka.


Sepeda motorku terus melaju ke arah Jalan Denai yang selalu ramai hingga pagi hari, menjauh dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Pirngadi Medan.

“Aku harus mendapatkan materai 10.000 itu, agar Si Arief bisa dirawat inap,” gumamku dalam hati. 


Untunglah, belum sampai di Jalan Denai ada gerai minimarket yang buka. Aku langsung membeli selembar materai 10.000 dan kembali ke rumah sakit milik Pemerintah Kota Medan itu.

Tiba di rumah sakit, aku menyerahkan materai itu ke petugas bagian pendaftaran pasien yang terletak di sebelah kiri Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit kebanggan warga Kota Medan itu. Lalu aku masuk ke IGD untuk memastikan Si Arief ditangani tim medis dengan baik.

Aku mengantarkan Pengamen Jalanan ini ke rumah sakit karena kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Yang dimilikinya hanya selembar Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. Sedangkan keluarganya sudah tidak ada. Istrinya meninggal dunia karena sakit tumor ganas saat dirinya menjadi warga binaan Lapas Tanjung Gusta Medan, lalu kedua anaknya dibawa mertuanya ke Pulau Batam, Kepri.


Sedangkan aku, bukan siapa-siapanya. Pemuda 46 tahun bernama lengkap Arief Fadillah Harahap ini, hanya berkeliaran di tempat aku bekerja. Penampilannya seperti anak punk, rambutnya dijigrakkan pakai gel pengeras rambut, pakaiannya lusuh, kumal, dekil dan bau, karena tidak pernah mandi. Sebuah gitar kecil selalu dibawanya.


Sebelum berkeliaran di tempatku bekerja, dia kerap mangkal di Jalan Halat Medan, tempat jajanan malam yang selalu ramai sampai pagi. Tidurnya pun di emperan toko.

Belakangan dia mengeluh sakit. Perutnya seperti ditusuk-tusuk dari dalam dan semakin membesar. Dadanya sesak dan kaki bengkak. Tak hanya itu, salah satu buah zakarnya membesar, orang medis menyebutnya hernia.


“Bang, bawa aku ke rumah sakit,” pintanya kepadaku. 


“Apa?” tanyaku bernada heran. Aku tahu statusnya, jadi gak perlu aku tanyakan dimana keluarganya. Yang kuherankan kenapa harus aku.


“Abang kan wartawan kesehatan. Mitra BPJS Kesehatan,” katanya. Bah, kok tahu dia. Pasti ada yang memberitahu. 


Aku teringat arogansi dia ketika masih sehat dan berkeluarga. Membawa senjata tajam dan tombak kemana pun dia pergi. Selalu bertelanjang dada untuk menunjukkan tatoo di tubuhnya. Miras dan narkoba menjadi konsumsinya sehari-hari. Dia pun tak mengenalku, begitu juga aku.


Sejak bocah dia hidup di jalanan Kota Medan yang keras. Sebuah yayasan membina anak jalanan pernah membinanya. Disanalah dia menemukan seorang gadis pujaan hatinya. Gadis itu tinggal di sebuah perkampungan tak jauh dari yayasan tersebut. Dari hasil pernikahan, keduanya dikarunia dua orang anak laki-laki dan perempuan.


Melihat kondisinya, aku pun merasa iba. Lalu aku teringat bahwa Arief pernah berkeluarga dan pasti punya Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Entah kenapa, aku tergerak untuk mengurus dan membantunya.


Aku teringat dalam Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda : "Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan senantiasa membantu kebutuhannya."


“Kau kan pernah berkeluarga, apa masih menyimpan kartu keluarga?” tanyaku pada Arief.


“Gak tahu lagi aku, Bang. Entah dimana pun KKnya. KTP pun gak punya. Hilang,” ungkapnya.


Dalam hati aku berpikir, mungkin mertuanya masih menyimpan kartu keluarganya. Lalu aku menghubungi kakak ipar Si Arief di Batam melalui aplikasi messenger facebook yang kebetulan berteman denganku. Sayangnya, perempuan bernama Wati itu tak menyimpannya.

Tak habis akal, aku menelusuri perkampungan yang dulu pernah ditinggali keluarga ini. Menanyakan kartu keluarganya ke mantan tetangganya. Alhamdulillah, akhirnya dapat. Tetapi hanya fotocopynya saja, sedangkan KK aslinya sudah hilang terbawa arus banjir besar yang melanda perkampungan yang terletak di pinggir Sungai Deli tersebut.


Bermodalkan fotocopy KK itu, aku meminta Arief untuk mengurus KTP ke Kantor Lurah Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun. Dalam sehari, dia pun sudah memiliki KTP baru.

“Nanti malam pulang kerja aku antar kau ke rumah sakit,” ujarku padanya.

Namun sebelumnya, aku terlebih dahulu memeriksa keaktifan Arief sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di aplikasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Kemensos RI.


Setelah memasukkan Nomor Induk Kartu (NIK), ternyata Arief terdaftar sebagai Peserta Bukan Iuran - Jaminan Kesehatan (PBI-JK) terhitung Desember 2025, dengan Desil 6-10. Setelah melihat data tersebut aku menjadi heran kenapa keluarga menengah ke bawah ini masuk ke Desil 6-10 yang dikategorikan sebagai keluarga mampu.

Masih dalam kebingungan, aku kembali memeriksa kepesertaan Arief melalui PENDAWA di aplikasi Whatsapp dan hasilnya kepesertaan Arief di BPJS Kesehatan sudah tidak aktif lagi. Lalu aku bertanya dan konsultasi kepada kawan-kawan jurnalis dan juga ke staff Humas BPJS Kesehatan Cabang Medan bahwa ketidakaktifan kepesertaan Arief berdasarkan keputusan Kemensos RI yang membatasi kuota peserta PBI yang ditanggung oleh APBN dan digantikan kepada peserta PBI yang baru.


“Kalau dia punya KTP Medan, pakai UHC saja, Bang. Bawa ke RS Pirngadi,” kata Mursal AI, rekan jurnalis yang juga bertugas di bagian kesehatan.


Senin, 6 Juli 2026, dinihari, lepas bekerja, aku membawa Arief ke RSUD dr Pirngadi Medan, yang terletak di Jalan HM Yamin. Kondisinya sudah sangat lemah, dadanya sesak dan susah berjalan.


Di ruang IGD, aku mengatakan kepada petugas medis bahwa Arief seorang tuna wisma dan butuh perawatan. Yang dimilikinya hanya fotocopy KK dan KTP. Kemudian aku diminta ke bagian pendaftaran pasien.

Petugas mengatakan bahwa PBI Arief sudah tidak aktif dan dia berupaya mendaftarkannya melalui program Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Kesehatan Semesta yang merupakan sistem jaminan yang memastikan setiap warga memiliki akses adil dalam layanan kesehatan bermutu, mulai dari pencegahan hingga pengobatan tanpa mengalami kesulitan finansial.

Setelah mengisi biodata pendaftaran aku pun diminta menyediakan materai 10.000. “Alamak! Kemanalah kucari materainya jam 2.00 malam gini. Tempat fotocopy, kantor pos dan minimarket di sekitar rumah sakit ini sudah tutup. Tunggulah, Bang. Kucari dulu,” kataku kepada petugas.

Setelah memperoleh materai di gerai minimarket, aku menyerahkannya kepada petugas dan dia memproses pendaftaran Arief menjadi pasien di RS Pirngadi. Setelah Arief ditangani tim medis, dipastikan Arief akan diopname dan dirawat inap beberapa hari sebagai pasien UHC BPJS Kesehatan.


“Terima kasih ya Bang, sudah bantu aku,” ucap Arief lirih yang berusaha menyembunyikan air matanya. Dalam hati aku berkata, baru kali ini aku melihat preman menangis di depanku.

Aku menjenguk Arief setiap hari yang dirawat di Lantai 5 Ruang Tulip I No 501 RSUD dr Pirngadi Medan. Di ruangan itu hanya ada tiga bed yang diisi dua pasien, Arief dan satu pasien lagi. Ruangannya bersih berlantai keramik dan memiliki Air Condition (AC), TV dan kamar mandi yang bersih.


Seperti sabda Nabi SAW dalam HR Bukhari dalam Adabul Mugrad : "Barang siapa menjenguk orang sakit, maka ia masuk ke dalam rahmat (Allah). Dan apabila ia duduk di sisi orang sakit tersebut, maka ia akan menetap di dalam rahmat tersebut."

Pelaksana Tugas Direktur RSUD dr Pirngadi Medan, Mardohar Tambunan mengatakan, pihaknya terus melakukan pembenahan dan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada setiap pasien, apa pun status pasiennya.


“RS Pirngadi salah satu rumah sakit pemerintah yang melayani pasien yang tercover JKN-KIS BPJS Kesehatan dan program UHC,” ungkapnya ketika ditemui di rumah sakit tersebut.

Sekedar mengingatkan, Kota Medan telah berhasil mencapai program UHC karena 98 persen warganya sudah terdaftar menjadi peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan, sehingga warga Kota Medan yang ingin berobat gratis cukup menunjukkan KTP saja di seluruh puskesmas dan rumah sakit mana saja yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Bagi warga baru yang berdomisili di Medan, butuh 3 bulan untuk mendapatkan layanan UHC ini. Saat berobat, cukup menunjukkan menyerahkan fotocopy KK dan KTP ke pihak puskesmas atau pun rumah sakit. Walau pun berada di luar Kota Medan, warga tetap dapat menggunakan hak berobat UHC dalam kondisi darurat di fasilitasi jejaring BPJS Kesehatan.

 

Setiap hari aku memantau perkembangan Arief yang di rawat di ruang Tulip I Kamar 501 Lantai 5 RSUD dr Pirngadi Medan. Di kamar itu terdapat bed tempat tidur yang bersih dan kasur yang bagus. Terdapat 3 bed di ruangan itu dan satu unit televisi digital yang digantung di dinding. Sebuah jendela menghadap ke arah Jalan Perintis Kemerdekaan dan dilengkapi dengan Air Conditioning yang keluar dari plafon. Di kamar itu Arief tidak sendirian, ada seorang pasien pria yang masih muda dan juga tuna wisma.


Selama 7 hari Arief menjalani perawatan di RSUD dr Pirngadi Medan dan dia sudah diperbolehkan pulang. Kini Arief kembali beraktifitas sebagai pengamen jalanan. “Bang, terima kasih banyak sudah membantu aku,” ungkapnya tak kuasa menahan tangis.

 

Entah kenapa, orang yang selama ini tak pernah dekat denganku meluapkan isi hatinya. Dia ingin tobat jika penyakit sudah sembuh dan mencari pekerjaan yang baik dan halal.

“Kau rasakan sendiri kan? Kemana kawan-kawan waktu kau bersenang-senang. Ketika sakit, tak ada yang peduli. Hilang semuanya. Aku ada karena Allah masih sayang sama kau. Mulai sekarang kau berubah dan mulailah belajar shalat,” ucapku sambil terus menatapnya yang berusaha menyembunyikan rasa malu dan penyesalan.

 

Kisah Arief ini menjadi inspirasiku untuk mengikuti lomba karya tulis jurnalis yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan tingkat nasional dalam kategori Media Online.

Kenapa harus Arief? Kenapa bukan pejabat yang kesohor? Kita tahu bahwa pemerintah menghadirkan BPJS Kesehatan secara bergotongroyong untuk membantu warga mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Dengan adanya UHC yang dilaunching oleh Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Afif Bobby Nasution, pada tahun lalu sangat membantu masyarakat Sumut khususnya Kota Medan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis.

Arief bukan orang kaya atau pun pejabat. Dia hanyalah satu dari gelandangan yang punya hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Jika kita mau bergerak, menelusuri satu persatu setiap gelandangan yang ada, pasti mereka pernah memiliki KK atau pun KTP untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis melalui program UHC atau pun PBI BPJS Kesehatan. Semoga tulisan ini menjadi inspirasi kita semua untuk membantu sesame. SEKIAN….

 

(Penulis adalah jurnalis media online patimpus.com)

 


Ekobis

Pendidikan

Hukum

Kesehatan

Komunitas