Orang Dengan HIV/AIDS di Medan Capai 14.066, PKBI Sumut Dorong Seluruh OPD Terlibat dalam Penganggaran

MEDAN (patimpus.com) - Jumlah kasus HIV/AIDS yang ditemukan di Kota Medan mencapai 14.066 kasus sepanjang 2006 hingga 2026. Bahkan, selama Januari 2026 saja, tercatat 717 kasus baru ditemukan.

Angka tersebut menjadi perhatian dalam upaya memperkuat penanggulangan HIV/AIDS, terutama di tengah tantangan keberlanjutan program dan dukungan pendanaan.

Perwakilan pengurus Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Medan, L Marsudi Budi Utomo, mengungkapkan data tersebut dalam kegiatan Press Conference Local Media for Ensuring Implementation Social Contracting yang diselenggarakan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sumatera Utara di Kantor PKBI Sumut, Jalan Multatuli No. 34-X, Medan, Senin (9/11/2026).

Menurut Marsudi, jumlah kasus yang telah ditemukan tersebut memperlihatkan bahwa penanggulangan HIV/AIDS di Kota Medan masih membutuhkan kerja bersama berbagai pihak. Upaya pencegahan, penemuan kasus, pendampingan komunitas, hingga penanganan stigma dan diskriminasi tidak dapat hanya dibebankan kepada satu lembaga.

"Kita bisa bayangkan, dengan jumlah kasus di Medan sekitar 14.066 orang yang ditemukan sejak 2006 hingga 2026, sementara Januari saja sudah ada 717 kasus yang ditemukan," jelas Marsudi.

Ia juga menyoroti pentingnya memperkuat keterlibatan komunitas dan organisasi masyarakat sipil dalam penanggulangan HIV/AIDS. Menurutnya, dukungan terhadap komunitas diperlukan agar berbagai kebutuhan intervensi dapat terus dijalankan.

Marsudi menyampaikan bahwa KPA Kota Medan telah berulang kali membangun komunikasi dengan sejumlah instansi pemerintah, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi, dan Dinas Pendidikan.

Dia berharap semakin banyak lembaga, komunitas, dan media yang terlibat menyuarakan persoalan HIV/AIDS. Sebab, apabila penanganannya hanya mengandalkan komunitas, sementara dukungan dari berbagai sektor belum optimal, upaya yang dilakukan akan menghadapi keterbatasan.

Sejalan dengan hal tersebut, Technical Officer PKBI Sumatera Utara, Eka Prahadian Abdurahman, mendorong agar isu HIV/AIDS menjadi agenda lintas organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Eka mengatakan, PKBI Sumut berencana menggelar kegiatan pada 19 November 2026 dalam rangka pramusrenbang dengan mengundang sejumlah OPD yang dinilai memiliki peluang mengalokasikan anggaran untuk program penanggulangan HIV/AIDS.

"Kami berharap bahwa isu HIV ini menjadi mainstreaming isu di setiap OPD yang ada di Kota Medan. Jadi bukan hanya Dinas Kesehatan saja," ujar Eka.

Ia menjelaskan, persoalan HIV/AIDS tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga menyentuh persoalan sosial, budaya, relasi antarmanusia, hingga ekonomi.

Karena itu, apabila tidak mendapatkan perhatian serius, dampaknya dapat meluas dan berpotensi menambah beban anggaran pemerintah daerah maupun masyarakat.

"Masalah HIV ini hari ini bukan hanya masalah kesehatan. Tetapi juga ada masalah sosial, masalah budaya, masalah relasi dan masalah ekonomi yang juga terdampak dari isu ini," katanya.

Eka berharap konferensi pers tersebut dapat memberikan pemahaman kepada perwakilan OPD agar pesan mengenai penanggulangan HIV/AIDS diteruskan kepada pimpinan masing-masing instansi.

Menurutnya, seluruh komponen pembangunan, baik pemerintah maupun masyarakat, memiliki ruang untuk mengambil peran dalam penanganan HIV/AIDS.

"HIV bukan hanya isu kesehatan saja dan bukan hanya Dinas Kesehatan saja yang memiliki tanggung jawab itu. Tetapi juga seluruh komponen pembangunan, baik itu pemerintah maupun masyarakat boleh mengambil perannya," tegasnya.

Sementara itu, Fungsional Perencana Bappeda Kota Medan, Natal Leli, menjelaskan bahwa pengintegrasian isu HIV/AIDS ke dalam program masing-masing OPD masih membutuhkan penguatan komunikasi dan koordinasi.

Ia mengungkapkan, selama ini setiap OPD cenderung berfokus pada tugas dan program kerja sesuai bidang masing-masing. Apabila isu HIV/AIDS tidak masuk dalam perencanaan kegiatan, perhatian dan dukungan anggaran dari OPD tersebut berpotensi tidak terakomodasi.

"Selama ini masing-masing OPD memang berfokus pada tugas dan program kerja sesuai dengan bidangnya. Karena itu, kalau isu HIV tidak masuk dalam perencanaan program, bisa saja isu tersebut tidak menjadi perhatian dalam kegiatan maupun penganggaran mereka. Kami sudah menyampaikan agar untuk tahun 2027, isu HIV juga dimasukkan dalam kegiatan sosialisasi dan program yang berkaitan dengan penanganannya. Jadi, bukan hanya Dinas Kesehatan, tetapi juga OPD lain yang memiliki keterkaitan, terutama yang menangani persoalan sosial dan ekonomi. Memang Dinas Kesehatan berada dalam lingkup koordinasi kami sehingga komunikasi lebih mudah dilakukan. Namun, untuk OPD lainnya, perlu ada komunikasi dan dorongan agar mereka juga melihat bahwa isu HIV perlu menjadi perhatian sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing," terangnya.

Sebelumnya, Eka juga menyoroti berakhirnya dukungan Global Fund periode putaran ketujuh pada 31 Desember 2026 serta kemungkinan perubahan skema pendanaan pada 2027.

Dalam pemaparannya, Eka menyebutkan, bahwa sekitar 80 persen dukungan pembiayaan sejumlah kegiatan masih bergantung pada lembaga donor. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran apabila perubahan skema pendanaan berdampak pada keberlanjutan intervensi, khususnya bagi populasi kunci.

Salah satu program yang menjadi perhatian adalah penjangkauan perempuan pekerja seks yang selama ini menjadi bagian dari intervensi penanggulangan HIV/AIDS. (don)

Duta GenRe Sumut 2026, Cetak Remaja sebagai Agen Perubahan

MEDAN (patimpus.com) - Pemilihan Duta Generasi Berencana (GenRe) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 menjadi salah satu upaya memperkuat peran dan partisipasi remaja dalam pembangunan keluarga serta mempersiapkan generasi muda yang sehat, berkarakter, berpendidikan, dan memiliki perencanaan masa depan.

Ketua Umum Pengurus Provinsi Forum Generasi Berencana Indonesia (PP FGI) Sumatera Utara Tahun 2026, Alvi Syahrin, dalam laporan penyelenggara menyampaikan bahwa Pemilihan Duta GenRe merupakan ajang apresiasi bagi remaja yang telah menunjukkan kontribusi dan dampak positif di daerah masing-masing. Para peserta diharapkan dapat menjadi role model, konselor remaja, serta pendidik sebaya.

Rangkaian kegiatan berlangsung sejak Juli hingga November 2026, dimulai dari live audisi melalui jalur umum dan kabupaten/kota, prakarantina, karantina, hingga Grand Final. Dari total 250 peserta yang mendaftar dan berasal dari 33 kabupaten/kota, terpilih 34 finalis yang selanjutnya mengikuti tahapan penilaian untuk menentukan 12 pemenang terbaik sebagai Duta GenRe Sumatera Utara Tahun 2026.

Alvi menyampaikan bahwa para Duta GenRe terpilih nantinya akan bersinergi dan berkolaborasi dengan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara serta mitra terkait lainnya untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan remaja di daerah.

“Duta GenRe Sumut nantinya akan bersinergi dan berkolaborasi dengan BKKBN Sumut dan mitra terkait lainnya, untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah kita, serta melihat potensi remaja dalam menentukan pendidikan, pekerjaan, dan pernikahan,” ungkap Alvi.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh OPD KB kabupaten/kota yang telah memberikan dukungan dalam proses seleksi hingga terpilihnya para finalis di tingkat provinsi. Menurutnya, perjalanan para finalis dari daerah membawa berbagai pengalaman dan aspirasi remaja yang perlu terus diperhatikan dan diadvokasikan.

Lebih lanjut, Alvi menegaskan bahwa Forum GenRe Sumatera Utara tetap membuka kesempatan bagi remaja untuk meningkatkan kapasitas, memenuhi hak, serta terlibat secara bermakna dalam berbagai program pembangunan.

Dalam dua tahun terakhir, Forum GenRe Sumatera Utara telah meraih sejumlah prestasi, di antaranya Juara Favorit Duta GenRe Nasional secara berturut-turut, Juara Meaningful Youth Participation, Juara 1 AI Innovation Challenge, dan Juara 3 Cultural Immersion.

“Pencapaian yang telah kita dapatkan tentu tidak lepas dari dukungan Bapak Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara beserta Tim Pembangunan Keluarga yang tetap mendampingi kepengurusan Forum GenRe Sumut selama dua tahun belakangan,” tambahnya.

Sementara itu, Mahyuzar selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara dalam sambutannya menyampaikan bahwa remaja merupakan kelompok strategis yang menentukan kualitas sumber daya manusia dan masa depan bangsa. 

Oleh karena itu, pembangunan keluarga tidak dapat dilepaskan dari upaya mempersiapkan remaja agar tumbuh sehat, berkarakter, berpendidikan, memiliki keterampilan hidup, serta mampu merencanakan masa depannya.

Melalui Program Generasi Berencana (GenRe), Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN mendorong remaja untuk memiliki perencanaan kehidupan yang matang, memahami kesehatan reproduksi, menghindari perilaku berisiko, mencegah perkawinan anak, serta mempersiapkan kehidupan berkeluarga pada usia dan kondisi yang tepat.

Mahyuzar juga menyoroti semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi remaja saat ini, mulai dari persoalan kesehatan mental, kekerasan, penyalahgunaan narkoba, perkawinan anak, kehamilan yang tidak direncanakan, hingga derasnya arus informasi digital.

“Menghadapi tantangan tersebut, remaja tidak cukup hanya menjadi sasaran program, tetapi harus dilibatkan sebagai subjek, mitra, dan pelaku perubahan,” tegasnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya keterlibatan remaja dalam mendukung percepatan penurunan stunting. Upaya pencegahan harus dimulai sejak sebelum kehamilan melalui edukasi kesehatan reproduksi, pendewasaan usia perkawinan, perencanaan kehamilan, pemenuhan gizi, serta pengasuhan yang berkualitas. Remaja memiliki peran penting sebagai calon orang tua masa depan yang perlu dibekali pengetahuan dan kesadaran sejak dini.

Perhatian terhadap fenomena fatherless atau belum optimalnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak juga menjadi salah satu hal yang disampaikan. 

Menurut Mahyuzar, kehadiran ayah tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga dukungan emosional, keteladanan, komunikasi, dan pendampingan.

Lebih lanjut, Mahyuzar menyampaikan bahwa keberhasilan Program GenRe membutuhkan sinergi antara keluarga, satuan pendidikan, pemerintah, organisasi masyarakat, dunia usaha, media, serta komunitas remaja. 

Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dan Forum GenRe harus terus diperkuat sebagai ruang partisipasi yang aman, inklusif, dan bermakna bagi remaja di seluruh wilayah Sumatera Utara.

Kepada seluruh finalis Duta GenRe Sumatera Utara Tahun 2026, Mahyuzar menyampaikan apresiasi atas proses seleksi dan pembinaan yang telah dilalui. Ia mengingatkan bahwa menjadi Duta GenRe bukan sekadar tentang kemampuan tampil percaya diri, berkomunikasi, ataupun memperoleh gelar juara, melainkan tentang integritas, kepedulian, wawasan, dan kemauan untuk bekerja nyata bersama remaja.

“Duta GenRe bukan hanya mereka yang mampu tampil percaya diri, berbicara dengan baik, atau memperoleh gelar juara. Duta GenRe adalah pribadi yang memiliki integritas, kepedulian, wawasan, dan kemauan untuk bekerja nyata bersama remaja,” pesannya.

Ia juga berpesan kepada para pemenang agar menjadikan gelar Duta GenRe sebagai ruang pengabdian, bukan sekadar kebanggaan. Para Duta GenRe diharapkan terus hadir di tengah remaja, mendengarkan aspirasi, membangun kolaborasi, serta menghadirkan program yang mampu menjawab kebutuhan nyata. 

Sementara itu, seluruh finalis yang belum terpilih sebagai pemenang diharapkan tetap berkontribusi dan melanjutkan pengabdian bagi lingkungan sekitarnya.

Menutup sambutannya, Mahyuzar menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Forum GenRe Indonesia Pengurus Provinsi Sumatera Utara, para mitra dan sponsor, dewan juri, panitia, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan dapat terselenggara.

Melalui Grand Final Pemilihan Duta GenRe Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026, diharapkan lahir generasi muda yang tidak hanya mampu menjadi teladan bagi sesamanya, tetapi juga berani mengambil peran dalam pembangunan, memperjuangkan aspirasi remaja, serta menjadi bagian dari upaya mewujudkan keluarga berkualitas dan generasi Indonesia yang sehat, berdaya, dan berencana. (don)

Kader Posyandu Diharapkan Mengajak Masyarakat Lakukan Skrining

MEDAN (patimpus.com) - Seluruh petugas atau kader Posyandu diharapkan mengajak masyarakat ke Posyandu dalam rangka skreening.

Selain itu, para kader juga diharapkan memberikan pelayanan langsung dan terampil kepada masyarakat. Hal ini agar masyarakat benar benar mendapatkan pelayanan yang lebih dekat.

Hal itu disampaikan Kepala Puskesmas Sentosa Baru Kec. Medan Perjuangan dr Hari Putra Dermawan MH dalam kegiatan pembinaan kader Posyandu di Puskesmas Pembantu Sei Rengas, Sabtu (7/11/2026).

Hari mengatakan, tujuan skrining agar masyarakat aware terhadap dirinya.

"Kalau dalam skreening ditemukan seperti Hypertensi atau Diabetes agar dilanjutkan ke Puskesmas untuk mendapatkan pelayanan lebih lanjut dan diobati," ujarnya.

Sementara Ka Puskesmas Pembantu Sei Rengas dr Mayer Remona MKT menambahkan, pihaknya sejalan dengan Puskesmas Sentosa Baru dalam melaksanakan CKG (Cek Kesehatan Gratis).

"Harapannya dengan CKG masyarakat lebih aware dengan kesehatannya. Jangan tunggu sakit baru ke Puskesmas, karena disini juga ada untuk konsultasi kesehatan. Karena Puskesmas sifatnya promotif dan preventif," katanya.

Ia juga mengatakan, bagaimana agar jangan terjadi angka kesakitan di masyarakat.

"Kalau pun sakit diharapkan jangan sampai terjadi komplikasi," ujarnya.

Kegiatan yang diikuti kader Posyandu dan petugas kesehatan lainnya juga dilakukan diskusi. (don)

Jangan Tumpuk di RS HAM Lagi, RSUD Pirngadi Medan Kini Mulai Layani Kateterisasi Jantung

MEDAN (patimpus.com) - Warga Kota Medan kini memiliki tambahan akses pelayanan penanganan penyakit jantung melalui fasilitas kateterisasi jantung atau catheterization laboratory (Cath Lab) di RSUD Dr Pirngadi Medan. 

Layanan tersebut mulai dioperasikan melalui tindakan kateterisasi jantung perdana yang disaksikan langsung tim Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI yang dihadiri Direktur Pelayanan Klinis Kementerian Kesehatan, dr. Obrin Parulian, Jumat (6/11/2026).

Pengoperasian layanan ini menjadi bagian dari penguatan jejaring pengampuan pelayanan prioritas Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, serta Kesehatan Ibu dan Anak (KJSU-KIA).

Melalui program tersebut, pemerintah berupaya memperluas kemampuan rumah sakit daerah agar penanganan penyakit berisiko tinggi tidak hanya terpusat di rumah sakit rujukan utama.

Direktur Pelayanan Klinis Kementerian Kesehatan, dr Obrin Parulian, mengatakan pengembangan fasilitas kateterisasi jantung di RSUD Dr Pirngadi merupakan bagian dari upaya pemerintah mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Menurutnya, kasus-kasus prioritas yang dihadapi masyarakat, termasuk serangan jantung dan stroke, harus dapat ditangani hingga tingkat rumah sakit madya di kabupaten dan kota.

"Kementerian Kesehatan mengembangkan jejaring pengampuan pelayanan. Tujuannya agar kasus-kasus prioritas yang dihadapi masyarakat itu sampai ke level madya, di 514 kabupaten/kota, bisa diselesaikan. Termasuk serangan jantung dan serangan stroke, tidak boleh lagi semuanya menumpuk di Adam Malik," ujarnya.

Obrin menjelaskan, pemerintah telah memberikan dukungan berupa sarana, prasarana, peralatan medis, serta penguatan sumber daya manusia untuk mendukung operasional pelayanan tersebut.

Ia mencontohkan pengembangan pelayanan intervensi jantung di RSUD Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Rumah sakit tersebut telah memperoleh fasilitas dan peralatan kateterisasi jantung, disertai pengiriman dokter untuk mendukung pelaksanaan tindakan medis.

Bahkan, sehari sebelum kegiatan di RSUD Dr Pirngadi, dirinya bersama Direktur Utama RSUP Haji Adam Malik baru kembali dari Tarutung setelah menyaksikan pelaksanaan tindakan intervensi jantung perdana di rumah sakit tersebut.

Dalam tindakan itu, seorang pasien yang sedang berada di Tarutung mengalami serangan jantung. Pasien kemudian menjalani kateterisasi dan pemasangan dua stent atau ring jantung. Setelah tindakan berhasil dan aliran darah kembali lancar, pasien diperbolehkan pulang.

Obrin menilai keberadaan fasilitas tersebut sangat menentukan kecepatan penanganan pasien. Tanpa layanan kateterisasi di Tarutung, pasien harus dirujuk ke rumah sakit lain, seperti di Pematangsiantar atau Medan.

Kondisi tersebut berpotensi menambah waktu perjalanan, terlebih apabila rumah sakit tujuan sedang memiliki keterbatasan kapasitas maupun tenaga dokter.

"Kalau seandainya di Tarutung tidak tersedia, berarti paling dekat itu Siantar. Kita tahu berapa lama dari Tarutung sampai ke Siantar. Kalau kapasitasnya penuh, dokternya tidak ada, kemudian harus dikirim ke Medan, sampai di tempat mungkin sudah terlambat. Sebenarnya inilah tujuan pemerintah," katanya.

Ia bersyukur RSUD Dr Pirngadi Medan telah dapat melaksanakan tindakan kateterisasi jantung perdana. Menurutnya, keberhasilan tindakan pertama tersebut menunjukkan bahwa fasilitas yang telah disiapkan mulai dapat dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Obrin juga menjelaskan bahwa tidak semua pasien yang menjalani kateterisasi harus mendapatkan pemasangan stent. Keputusan pemasangan ring bergantung pada hasil pemeriksaan dan kebutuhan medis pasien.

Karena itu, ia meminta masyarakat tidak khawatir apabila dalam tindakan kateterisasi tidak dilakukan pemasangan stent. Pelayanan tetap diberikan berdasarkan indikasi medis, bukan semata-mata karena harus memasang alat tertentu.

Meski fasilitas dan tenaga medis telah disiapkan, Obrin menegaskan masih terdapat tahapan yang harus diselesaikan agar pelayanan tersebut dapat dimanfaatkan secara luas oleh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Salah satunya adalah kerja sama pelayanan dengan BPJS Kesehatan.

Ia menyebutkan Kemenkes telah memberikan dukungan peralatan melalui skema bantuan, sementara dokter yang diperlukan juga telah tersedia untuk mendampingi pelayanan. Rumah sakit pun telah mendapatkan izin operasional yang diperlukan.

Namun, agar masyarakat peserta BPJS Kesehatan dapat memperoleh pelayanan dengan jaminan pembiayaan, diperlukan kerja sama antara rumah sakit dan BPJS Kesehatan.

"Kami berharap seluruh layanan Cath Lab yang sudah terpasang ini segera didorong untuk kerja sama. Mohon kepala cabang BPJS Kesehatan agar informasi ini disampaikan ke pusat bahwa pelayanan sudah terselenggara, sehingga pelayanan ini bisa dijamin BPJS," ujarnya.

Obrin berharap dukungan Pemerintah Kota Medan dan BPJS Kesehatan dapat mempercepat proses tersebut. Dengan demikian, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan fasilitas pelayanan tanpa harus bergantung pada satu atau dua rumah sakit rujukan.

Ia menyebutkan, dengan jumlah penduduk Medan sekitar 2,5 juta jiwa, pengembangan fasilitas pelayanan jantung menjadi kebutuhan untuk memperluas akses masyarakat terhadap penanganan penyakit kardiovaskular.

Namun, ia mengingatkan bahwa penguatan fasilitas rumah sakit harus berjalan beriringan dengan upaya pencegahan penyakit.

Obrin menegaskan penanganan penyakit jantung dan stroke tidak cukup hanya dilakukan ketika pasien sudah mengalami serangan. Pemerintah daerah perlu memperkuat intervensi dari hulu melalui deteksi dini dan pengendalian faktor risiko.

Ia menyoroti hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi sebagai sejumlah faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung maupun stroke.

Menurutnya, masyarakat yang memiliki faktor risiko tersebut harus segera mendapatkan tindak lanjut medis, termasuk pengobatan dan pemantauan secara berkala.

Kementerian Kesehatan, kata dia, telah menyediakan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya, termasuk tekanan darah, gula darah, dan kadar kolesterol.

Namun, pemeriksaan tidak boleh berhenti pada kegiatan pengambilan data. Hasil pemeriksaan harus ditindaklanjuti melalui pelayanan di puskesmas agar masyarakat yang terdeteksi memiliki faktor risiko memperoleh pengobatan.

"Saya berharap hasil-hasil CKG ini ditindaklanjuti. Kalau hipertensi diberikan obatnya, kalau diabetes juga ditangani. Jangan sampai orang yang sudah diketahui memiliki faktor risiko justru dibiarkan sampai akhirnya masuk rumah sakit," katanya.

Ia meminta Dinas Kesehatan Kota Medan memperkuat pelaksanaan CKG sekaligus memastikan masyarakat yang membutuhkan pengobatan dapat dilayani puskesmas.

Obrin juga menyinggung target cakupan CKG nasional sebesar 46 persen penduduk. Ia meminta capaian di Kota Medan diperiksa dan terus dikejar, mengingat kegiatan berlangsung hingga Desember 2026.

Menurutnya, data hasil pemeriksaan perlu menjadi dasar untuk mengetahui jumlah masyarakat yang mengalami hipertensi maupun diabetes, sekaligus memastikan tindak lanjut pengobatannya.

Dalam kesempatan itu, Obrin juga menyoroti pemerataan fasilitas pelayanan jantung di wilayah Sumatera Utara, terutama daerah yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap rumah sakit dengan kemampuan intervensi.

Ia menyebutkan pengembangan pelayanan tidak boleh hanya terpusat di Kota Medan dan Pematangsiantar. Masyarakat di wilayah Tapanuli hingga daerah perbatasan Sumatera Barat juga harus memperoleh akses pelayanan yang lebih dekat.

Obrin mengungkapkan, fasilitas kateterisasi jantung di Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, telah terpasang dan memperoleh izin dari BPJS Kesehatan. Kemenkes merencanakan pelaksanaan tindakan perdana di fasilitas tersebut pada 22 Desember 2026.

Ia berharap pengembangan jejaring tersebut dapat memperluas jangkauan pelayanan intervensi jantung dan stroke di Sumatera Utara.

"Jangan sampai orang di daerah Tapanuli sepanjang itu tidak mendapatkan pelayanan. Saya berharap mulai dari perbatasan Sumatera Barat sampai Tarutung sudah ada fasilitas yang memberikan layanan untuk serangan jantung maupun stroke," ujarnya.

Obrin menegaskan pemerintah harus hadir dalam seluruh lapisan pelayanan kesehatan dan sepanjang siklus kehidupan masyarakat. Karena itu, keberadaan rumah sakit dengan fasilitas canggih perlu disertai penguatan pelayanan kesehatan primer.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap menyambut pengoperasian layanan kateterisasi jantung di RSUD Dr Pirngadi. Ia berharap fasilitas tersebut dapat memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, khususnya bagi pasien yang membutuhkan penanganan penyakit jantung.

Zakiyuddin mengatakan Kota Medan selama ini menjadi tujuan masyarakat dari berbagai daerah di Sumatera Utara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Bahkan, menurutnya, masyarakat dari Aceh juga banyak yang datang berobat ke Medan.

Kondisi tersebut membuat kebutuhan pelayanan rumah sakit di Kota Medan semakin besar. Ia menilai peningkatan fasilitas kesehatan harus diikuti dengan pembenahan kualitas pelayanan dan ketersediaan tenaga medis.

Ia juga menyoroti masih banyaknya masyarakat yang harus mencari informasi mengenai ketersediaan kamar maupun dokter ketika membutuhkan pelayanan rumah sakit.

"Setiap hari masyarakat menelepon dan mengirim WhatsApp, selalu bertanya apakah ada kamar dan apakah ada dokter. Ini yang harus kita benahi. Masyarakat yang sakit harus mendapatkan pelayanan, tidak boleh dibedakan," ujarnya.

Zakiyuddin turut mengingatkan bahwa pembangunan rumah sakit dan penambahan fasilitas kesehatan harus diimbangi dengan upaya pencegahan penyakit.

Menurutnya, pertumbuhan rumah sakit di Medan harus berjalan seiring dengan peningkatan edukasi masyarakat mengenai pola hidup sehat. Ia menilai masyarakat perlu mendapatkan pemahaman tentang pentingnya menjaga kesehatan sebelum mengalami penyakit.

Ia juga meminta seluruh puskesmas di Kota Medan lebih aktif memberikan edukasi kepada masyarakat, termasuk warga yang tinggal di wilayah pinggiran seperti Belawan.

Selain itu, Zakiyuddin menyoroti perlunya pembenahan bangunan dan ruangan di RSUD Dr Pirngadi. Menurutnya, sejumlah ruangan di rumah sakit tersebut masih belum dimanfaatkan secara optimal.

Ia berharap pembenahan dilakukan berdasarkan master plan yang jelas, sehingga pembangunan atau renovasi bangunan benar-benar menjawab kebutuhan pelayanan.

"Jangan sampai bangunannya sudah selesai, tetapi alat-alatnya belum tersedia. Ini sering terjadi. Kalau rumah sakit sudah siap, alat-alatnya juga harus langsung ditempatkan sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat," katanya.

Zakiyuddin juga menekankan bahwa peningkatan kualitas rumah sakit pemerintah tidak cukup hanya melalui pembangunan fisik dan pengadaan peralatan medis. Kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor penting dalam memberikan pelayanan kepada pasien.

Ia menilai rumah sakit pemerintah harus terus meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, profesionalisme, serta kualitas pelayanan agar masyarakat mendapatkan pengalaman berobat yang baik.

Zakiyuddin turut menyinggung perlunya optimalisasi alat kesehatan yang telah tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan. Ia mencontohkan adanya peralatan pelayanan mata di RSUD Bachtiar Djafar yang belum dapat difungsikan secara optimal.

Ia berharap pemerintah dan pihak terkait mengevaluasi kondisi tersebut agar peralatan yang telah diadakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selain itu, ia meminta koordinasi dengan BPJS Kesehatan terus diperkuat sehingga fasilitas dan peralatan yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk melayani peserta JKN.

Plt Direktur RSUD Dr Pirngadi Medan, dr. Mardohar, menyampaikan bahwa 6 November 2026 menjadi momentum penting bagi rumah sakit tersebut karena untuk pertama kalinya melaksanakan tindakan percutaneous coronary intervention (PCI) atau intervensi koroner perkutan.

Ia menjelaskan pelaksanaan tindakan perdana tersebut melalui sejumlah tahapan, mulai dari persiapan, pemeriksaan pasien, persiapan tindakan, pelaksanaan prosedur, hingga evaluasi awal setelah tindakan.

Menurutnya, pelayanan intervensi jantung membutuhkan kesiapan tenaga medis dan kerja sama multidisiplin, mulai dari dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, dokter anestesi apabila diperlukan, perawat, tenaga radiologi, farmasi, laboratorium, hingga unsur pendukung lainnya.

Karena itu, keberhasilan tindakan perdana bukan hanya hasil kerja seorang dokter, melainkan kerja bersama seluruh unsur rumah sakit.

Mardohar mengakui bahwa untuk mencapai pelayanan yang mandiri dan berkelanjutan, RSUD Dr Pirngadi masih membutuhkan proses pembelajaran, peningkatan kompetensi, pendampingan klinis, evaluasi, serta pembenahan standar pelayanan secara konsisten.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Direktur Pelayanan Klinis Kemenkes beserta tim pengampuan KJSU-KIA dan tim RSUP Haji Adam Malik yang telah membantu proses pengembangan pelayanan kateterisasi jantung di RSUD Dr Pirngadi.

"Kami berharap proses transfer pengetahuan dan pengalaman ini dapat terus berlangsung sehingga kompetensi SDM semakin meningkat dan pelayanan PCI dapat dikembangkan secara bertahap menuju pelayanan yang semakin tinggi," ujarnya.

Mardohar menegaskan, kegiatan monitoring dan evaluasi dari Kemenkes menjadi kesempatan strategis bagi rumah sakit untuk mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu diperbaiki.

Menurutnya, pengembangan rumah sakit tidak cukup hanya melalui pembangunan fasilitas fisik, tetapi harus disertai peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan mutu pelayanan.

Ia berharap penguatan layanan kardiovaskular di RSUD Dr Pirngadi dapat berjalan terarah, terukur, dan berkelanjutan dengan dukungan Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, serta seluruh mitra pelayanan kesehatan. (don)

Plt Direktur RS Pirngadi Medan, Mardohar Tambunan Berharap Pelatihan IRJ Dapat Dipraktekkan Sehari-hari

MEDAN (patimpus.com) – RSUD Dr Pirngadi Medan resmi menutup Pelatihan Manajemen Instalasi Rawat Jalan Tahun 2026 yang berlangsung selama empat hari, 21–24 Oktober 2026. 

Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dalam mengelola pelayanan rawat jalan yang profesional, efektif, dan berorientasi pada kepuasan pasien.

Penutupan pelatihan dilaksanakan pada Sabtu (24/10/2026) oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Dr Pirngadi Medan, dr Mardohar Tambunan MKes. 

Kegiatan tersebut turut dihadiri narasumber dari Himpunan Perawat Manajer Indonesia (HPMI) Wilayah Sumatera Utara, Seriga Banjarnahor SKep Ns MARS PhD FISQua, serta jajaran panitia dan peserta pelatihan.

Dalam sambutannya, Mardohar mengatakan instalasi rawat jalan merupakan salah satu pintu utama pelayanan rumah sakit. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dengan mengutamakan keselamatan pasien dan kualitas pelayanan.

Ia berharap seluruh peserta dapat menerapkan ilmu dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

“Saya berharap ilmu yang diperoleh melalui pelatihan ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi benar-benar diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Mari kita tingkatkan koordinasi, disiplin, dan kualitas pelayanan agar masyarakat semakin percaya dan nyaman berobat di RSUD Dr Pirngadi Kota Medan,” ujar Mardohar.

Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan tidak terlepas dari manajemen yang baik, koordinasi antarpersonel, serta komitmen seluruh jajaran rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

Mardohar juga menyampaikan apresiasi kepada narasumber, panitia, dan peserta yang telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh semangat.

“Manajemen yang baik menghasilkan pelayanan yang hebat, pasien puas, dan rumah sakit semakin berkualitas,” katanya.

Pelatihan Manajemen Instalasi Rawat Jalan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kemampuan pengelolaan pelayanan, meningkatkan koordinasi, serta membangun komitmen bersama dalam menghadirkan layanan kesehatan yang semakin bermutu.

Melalui pelatihan ini, RSUD Dr Pirngadi Medan berharap pelayanan rawat jalan dapat semakin responsif, efektif, dan humanis, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit.

Mardohar mengajak seluruh peserta untuk terus belajar, berinovasi, dan mengembangkan kompetensi demi memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat.

Dengan berakhirnya pelatihan tersebut, RSUD Dr Pirngadi Medan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan melalui penguatan manajemen dan pengembangan sumber daya manusia.

Pelatihan Manajemen Instalasi Rawat Jalan Tahun 2026 secara resmi ditutup oleh Mardohar Tambunan pada Sabtu (24/10/2026). (don)

Sikapi Kabut Asap, RSU Haji Medan Bagi-Bagi Masker

MEDAN (patimpus.com) - Menyikapi kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Sumatera Utara, UPTD Khusus RSU Haji Medan membagikan masker kepada masyarakat di depan gedung rumah sakit, Kamis (15/10/2026). 

Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat di tengah menurunnya kualitas udara.

Direktur RSU Haji Medan, dr Yulinda Elvi Nasution MKes, bersama jajaran direksi dan pejabat struktural turun langsung membagikan masker kepada pengguna jalan, mulai dari pengendara sepeda motor, pengemudi mobil hingga pejalan kaki yang melintas di sekitar rumah sakit.

Yulinda mengatakan, pembagian masker tersebut merupakan tindak lanjut dari imbauan Gubernur Sumatera Utara agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap.

“Berdasarkan imbauan Gubernur Sumatera Utara, kami membagikan masker kepada pengguna jalan, baik pengendara roda dua, roda empat maupun pejalan kaki yang melintas di kawasan RSU Haji Medan. Kondisi udara kita sedang tidak baik karena asap menyelimuti Provinsi Sumatera Utara dalam beberapa hari terakhir,” ujar Yulinda.

Ia menjelaskan, penggunaan masker merupakan salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat untuk membantu mengurangi paparan partikel asap saat beraktivitas di luar ruangan.

Menurutnya, kegiatan tersebut juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan ketika kualitas udara mengalami penurunan.

Yulinda mengimbau masyarakat agar selalu menggunakan masker saat berada di luar rumah, mengurangi aktivitas di luar ruangan, serta menghindari paparan asap secara langsung hingga kondisi udara kembali membaik.

Berdasarkan pemantauan BMKG Sumatera Utara, kualitas udara di sejumlah wilayah berada pada kategori sedang hingga tidak sehat. Kondisi ini perlu diwaspadai karena paparan kabut asap dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama pada saluran pernapasan.

Melalui pembagian masker tersebut, RSU Haji Medan berharap masyarakat semakin peduli terhadap kesehatan diri dan keluarga serta melakukan langkah pencegahan untuk mengurangi dampak kabut asap.

“Selalu gunakan masker, jaga kesehatan, dan kurangi aktivitas di luar rumah,” imbau Yulinda. (don)