Sekretaris Kemendukbangga BKKBN Isi Kuliah di USU Sebut Pendidikan Tinggi Punya Peran Penting Optimalkan Bonus Demografi dan Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi 8%
| Jumat, Oktober 24, 2025

By On Jumat, Oktober 24, 2025


PATIMPUS.COM - Perguruan Tinggi berperan penting dalam pencapaian Indonesia Emas dan optimalisasi bonus demografi, serta mendukung tekad Presiden Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%.


Hal ini diungkapkan Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Prof Budi Setiyono saat mengisi kuliah umum di Universitas Sumatera Utara (USU), Jumat (24/10/2025).


Kegiatan kuliah umum ini dihadiri oleh para mahasiswa, dosen dan pejabat universitas dengan mengambil tema tentang “Generasi Produktif Siap menuju Indonesia Emas 2045”. 


“Indonesia saat ini berada di ambang peluang besar untuk mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045. Salah satu kunci utama untuk mencapai visi ini adalah dengan mengoptimalkan bonus demografi yang dimiliki oleh negara ini. Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mempersiapkan generasi muda Indonesia untuk menjadi tenaga kerja yang berkualitas dan inovatif,” terangnya.


Bonus Demografi: Peluang dan Tantangan

Bonus demografi adalah fenomena di mana jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada jumlah penduduk usia non-produktif. Ini adalah peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan produktivitas ekonomi. Namun, bonus demografi juga dapat menjadi tantangan jika tidak dikelola dengan baik.

 

Perguruan tinggi berperan penting dalam mempersiapkan generasi muda Indonesia untuk menjadi tenaga kerja yang berkualitas dan inovatif. Prof Budi berpesan beberapa hal dapat dilakukan oleh perguruan tinggi untuk membantu pencapai Indonesia Emas dan optimalisasi bonus demografi diantaranya meningkatkan Kualitas Pendidikan.


“Perguruan tinggi perlu meningkatkan kualitas pendidikan dengan menyediakan layanan tridharma (pendidikan, penelitian, dan pengabdian) yang sesuai dengan kebutuhan stakeholders, meningkatkan kualitas dosen, dan menyediakan fasilitas yang memadai untuk proses belajar mengajar,” imbuh Prof Budi.


Kemudian dengan mengembangkan kurikulum dan keterampilan yang Relevan. “Kembangkan kurikulum dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri, seperti keterampilan teknologi, keterampilan komunikasi, dan keterampilan kepemimpinan,” tambahnya.


Terakhir, kata Prof Budi, membangun kerjasama dengan Industri sebagai cara untuk meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan industri, jelasnya.


Dukungan untuk Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 8%


Sesmendukbangga menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menunjukkan tekad kuat untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi Indonesia dengan menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% per tahun selama periode 2025-2029. 


“Target ini merupakan bagian dari kebijakan "Prabowonomics" yang berfokus pada pembangunan ekonomi berbasis kedaulatan pangan, energi, dan peningkatan daya saing industri nasional.”

 

Pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo.


"Dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan mengembangkan keterampilan yang relevan, perguruan tinggi dapat membantu meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia," tutup Prof Budi.


Sementara itu, Kepala BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Dr. Fatmawati, ST., M.Eng., menegaskan bahwa bonus demografi bukan sekadar statistik, melainkan peluang strategis yang harus diiringi dengan peningkatan kualitas dan profesionalisme generasi muda. 


“Generasi produktif jangan hanya dilihat dari angka. Kita harus pastikan mereka benar-benar bekerja di sektor formal dan mampu menyumbang secara fiskal bagi negara,” ujar Fatmawati.


Bonus Demografi: Peluang atau Beban?


Fatmawati menjelaskan bahwa meskipun jumlah penduduk usia produktif lebih tinggi dibandingkan usia non-produktif, hal itu belum menjamin pertumbuhan ekonomi. Banyak dari mereka justru terserap di sektor informal seperti pemulung, pedagang kaki lima, atau buruh harian, yang tidak memiliki kontribusi fiskal langsung.


“Kalau kita ingin Indonesia maju, pertumbuhan ekonomi harus di atas 8%. Tapi kalau generasi produktif kita hanya terserap di sektor informal, itu tidak cukup,” tegasnya.


Tantangan Supply dan Demand Tenaga Kerja


Ia juga menyoroti ketimpangan antara jumlah angkatan kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan. “Kalau supply tenaga kerja dua juta, tapi demand-nya hanya satu juta, maka satu juta sisanya akan menganggur. Ini PR besar bagi semua kementerian dan lembaga,” jelas Fatmawati.


Fatmawati menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta. “Kita harus bersiap bersama. Bonus demografi hanya akan menjadi berkah jika kita mampu mengelola supply dan demand secara seimbang,” tutupnya. (don)


Pemerintah Daerah Harus Mendukung Tekad Presiden Prabowo Wujudkan Kesejahteraan Rakyat
| Kamis, Oktober 23, 2025

By On Kamis, Oktober 23, 2025


PATIMPUS.COM - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN (Kemendukbangga) mengadakan kegiatan Talkshow Kependudukan di Medan tanggal 23 Oktober 2025. Kegiatan dihadiri Sekretaris Kementerian Prof Budi Setiyono yang dalam paparannya mengemukakan bahwa Indonesia saat ini sedang berada di puncak momentum sejarah bonus demografi.


Lebih dari 70% penduduk kini berada di usia produktif — usia yang bisa bekerja, berinovasi, dan menggerakkan ekonomi. Tapi, seperti dua sisi mata uang, bonus ini bisa jadi berkah besar atau justru bencana sosial, tergantung bagaimana kita mengelolanya. 


“Kita harus optimis karena kepemimpinan kuat dari Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan tekad besar untuk meraih pertumbuhan ekonomi 8% per tahun di tahun 2028-2029.” ujar Prof. Budi.


Menurutnya angka ini bukan sekadar ambisi, melainkan peta jalan menuju Indonesia Emas 2045 — sebuah masa di mana rakyat harus dapat hidup sejahtera, berpendapatan tinggi, dan menjadi bangsa maju. 


Target tersebut menurutnya tidak bisa dicapai hanya dari Jakarta, melainkan justru di daerahlah, di kabupaten dan kota, mesin ekonomi sesungguhnya berputar. 


“Pemerintah daerah harus menjadi motor utama dalam mengubah bonus demografi menjadi kekuatan ekonomi baru.” tegas Prof. Budi.


Budi melanjutkan, lebih dari 60% aktivitas ekonomi nasional berasal dari daerah: industri, perdagangan, pertanian, dan UMKM. Jika daerah bergerak serentak, maka pertumbuhan nasional akan terdorong secara signifikan. Karena itu, pemerintah daerah perlu menempatkan diri bukan sekadar sebagai pelaksana kebijakan pusat, tapi juga berkreasi menjadi penggerak ekonomi produktif.


Dalam kaitan tersebut, Budi menyarankan agar daerah melakukan tiga langkah strategis: Pertama: Menciptakan pusat pertumbuhan baru. Daerah harus menetapkan target investasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan populasi penduduknya serta fokus pada potensi unggulannya. 


Misalnya, Maluku bisa mendorong industri perikanan modern, Kalimantan dengan hilirisasi nikel, Bali, NTB dan NTT dengan pariwisata berkelanjutan. Pemerintah daerah harus mempermudah perizinan investasi, mempercepat digitalisasi layanan, dan membangun infrastruktur dasar. Pastikan jangan ada pungli dan korupsi, serta tawarkan kemudahan izin dan infrastruktur siap pakai. 


“Investor akan datang jika daerah ramah, cepat, dan transparan. Pada akhirnya investasi tumbuh dengan tingkat yang progresif.”


Kedua: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Bonus demografi hanya berguna jika penduduk berkualitas dan menjadi tenaga kerja yang punya keterampilan. Untuk itu, Pemda harus mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) sehingga semua penduduk harus terbebas dari stunting. Semua penduduk juga didorong agar lulus wajib belajar 13 tahun dan memiliki sertifikat kompetensi profesi agar mereka dapat mengakses job market agar memperoleh penghasilan. Pemda dapat membangun pusat pelatihan kerja, bekerja sama dengan industri dan universitas lokal. Pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja — seperti pertanian modern, teknologi informasi, atau logistik — akan menyiapkan generasi muda yang siap berkontribusi.


Ketiga: Mendorong wirausaha muda dan UMKM. Anak muda bukan hanya pencari kerja, tapi juga menjadi pencipta kerja. Pemda bisa menyediakan program pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, dan platform digital bagi UMKM lokal agar bisa menembus pasar nasional bahkan global.


Sinergi Pusat dan Daerah: Kunci Keberhasilan


Sesmendukbangga menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi 8% hanya bisa dicapai jika ada sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah. Pemerintah pusat bisa menyiapkan arah strategis dan regulasi, tapi implementasinya ada di tangan pemerintah daerah. Pada bidang kependudukan, saat ini pemerintah pusat telah menyusun Desain Besar Pembangunan Kependudukan (GDPK) dan di detailkan lebih lanjut dalam Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) yang perlu dijadikan pedoman dan rujukan dalam melaksanakan pembangunan berbasis manusia (people centered development).


Untuk itu, Pemda diharapkan melakukan langkah sinergis dengan pemerintah pusat, dengan menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan RPJMN nasional. Daerah perlu menyesuaikan RPJMD agar sejalan dengan prioritas nasional: hilirisasi industri, transformasi digital, ketahanan pangan, dan energi hijau. Dengan demikian, tercipta ekonomi daerah yang sinergis, dinamis dan terbuka terhadap inovasi.


Pemda juga seharusnya membuat kebijakan yang berpihak pada generasi muda khususnya Gen Z yang sekarang ada pada masa usia produktif. Setiap tahun Pemda perlu melihat jumlah angka kelahiran penduduk, serta mempersiapkan antisipasi terhadap kebutuhan setiap penduduk yang lahir mulai di bidang kesehatan, pendidikan, perumahan dan sebagainya.


Pemda juga harus memfasilitasi peluang kerja, akses modal, serta ruang partisipasi bagi pemuda dan perempuan. Dalam kaitan ini juga harus dihitung rasio keseimbangan kebutuhan jumlah penduduk dengan tanaga dan fasilitas layanan publik. Misalnya berapa jumlah guru, dokter, perawat, bidan, sekolah puskesmas, rumah sakit, pasar, dan lowongan pekerjaan yang harus disediakan agar rakyat mencapai derajat kesejahteraan yang baik.


Menghadapi tantangan ini dibutuhkan kepemimpinan daerah yang berani berubah, berpikir jangka panjang, dan berorientasi hasil. Jika daerah mampu menciptakan kondisi ini, maka bonus demografi akan berubah menjadi bonus ekonomi — tenaga kerja produktif yang mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan rakyat.


Prof. Budi menekankan bahwa Presiden Prabowo telah menyalakan obor ambisi nasional: pertumbuhan ekonomi 8% untuk kesejahteraan rakyat. Kini giliran pemerintah daerah yang memastikan nyala obor itu sampai ke desa, ke pasar, dan ke rumah-rumah rakyat. Dengan kerja keras, inovasi, dan kolaborasi antara pusat dan daerah, Indonesia tidak hanya bisa tumbuh 8%, tapi juga makmur bersama — dari Sabang sampai Merauke.


Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekda Provinsi Sumut), Ir Togap Simangunsong MApp Sc mengatakan, visi dan misi adalah kelangsungan sumber daya manusia (SDM). SDM itu bermula pada seribu hari pertama di kandungan, gizinya harus bagus. Kemudian, ketika menjadi bayi, SD, SMP dan SMA. 


"Itu untuk meningkatkan SDM dan mempersiapkan SDM harus diperhatikan gizinya. Salah satu program nasional, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Ini harus bermanfaat, bukan hanya anak sekolah tetapi juga untuk ibu hamil dan menyusui. Disitulah kita persiapkan SDM yang baik. Bahkan untuk lanjut usia (Lansia), kita juga sudah launching berobat gratis. Ini yang baru di launching oleh Gubernur Sumut di 33 Kabupaten/Kota di Sumut," kata Togap saat menghadiri acara Talkshow Kolaborasi Pembangunan Kependudukan Dalam Penyusunan Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025, di Hotel Grand Mercure Medan, Rabu (23/10).


Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Dr Fatmawati ST MEng menambahkan, tentunya yang diharapkan perpanjangan ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah (Dokrenda) baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Daerah (Renstrada). 


"Setelah itu kita memang menyusun Rencana Aksi (Renaksi) yang secara rinci setiap tahunnya. Sehingga kita bisa melihat siapa yang akan mengerjakan apa terkait dengan kondisi-kondisi atau masalah yang ada di Sumut," tambah Fatmawati.


Adapun, sambung Fatmawati, persiapan akan melakukan kolaborasi seperti acara yang diadakan ini, dengan tema; 'Peta Jalan Kependudukan Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kementerian Kependudukan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara' bersama stakeholder, lalu melakukan beberapa FGD di daerah,daerah, agar semuanya peta jalan ini betul-betul terinternalisir ke dalam Dokrenda di 33 Kabupaten/Kota sesuai Renaksinya. Sementara berjalan juga.


"Peta jalan ini menggaidance kita terkait kebijakan apa yang akan kita telurkan, karena ada indikator-indikator sevagai inputan. Ada indikator terkait kualitas, kuantitas pembangunan dan perseberan keluarga. Semuanya ini akan menghasilkan kebijakan ketika kita inputkan indikator tersebut ke dalam Dokrenda. Ini akan menggaidance Pemda untuk menelurkan kebijakan berdasarkan isu-isu kependudukan yang ada," pungkasnya. (don)

RS Haji Medan Lampaui Target Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan
| Selasa, Oktober 07, 2025

By On Selasa, Oktober 07, 2025


PATIMPUS.COM - Direktur Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan, Sri Suriani Purnamawati SSi Apt MKes, mengatakan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan yang diberikan RSU Haji telah melampaui target yang ditetapkan.


"Sejak bulan Januari sampai September 2025 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSU Haji telah mencapai 90,77 persen," ujarnya kepada Forwakes, Selasa (7/10/2025).


Capaian 90,77 persen tersebut, dijelaskan Sri, merupakan rata-rata atas capaian IKM RSU Haji sejak bulan Januari 2025 sampai dengan September 2025.


Lebih lanjut, Sri mengatakan target IKM RSU Haji Medan pada tahun 2025, telah ditetapkan sebesar 87 persen. Maka capaian IKM sampai dengan keadaan triwulan III telah melampaui target yang telah ditetapkan.


"Kami sangat senang sekali dan bersyukur bahwa pelayanan yang kami upayakan dan selenggarakan, memberikan kepuasan bagi pasien yang telah datang ke RSU Haji Medan," ucapnya.


Atas capaian IKM yang telah melampaui target, RSU Haji Medan berkomitmen akan terus berupaya dan mengupayakan kinerja yang terbaik, agar layanan yang diberikan dapat optimal dan dapat terus meningkatkan kepuasan masyarakat. (don)

RSU Haji Medan Dukung Penuh UHC Prioritas Sumut
| Selasa, September 30, 2025

By On Selasa, September 30, 2025


PATIMPUS.COM – Menyambut peluncuran Program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas di Provinsi Sumatera Utara, RSU Haji Medan menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap langkah monumental tersebut. 


Direktur RSU Haji Medan Sri Suriani Purnamawati, S.Si, Apt, M.Kes menegaskan kesiapan institusinya dalam mendukung pelaksanaan program berobat gratis bagi seluruh masyarakat Sumut.


“Kami sangat mengapresiasi pencapaian UHC Prioritas yang telah diraih oleh Provinsi Sumatera Utara. Ini merupakan tonggak penting dalam upaya mewujudkan layanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan,” ujar Direktur RSU Haji Medan, Selasa (30/9/2025).


Menurutnya, RSU Haji Medan telah melakukan berbagai penyesuaian internal untuk memastikan seluruh pasien yang datang, khususnya peserta JKN, mendapatkan pelayanan yang optimal tanpa hambatan biaya. 


Direktur menegaskan, pihak rumah sakit akan mematuhi arahan Gubernur Sumatera Utara agar tidak ada lagi penolakan pasien dengan alasan keterbatasan ruang rawat.


“RSU Haji Medan berkomitmen untuk tidak menolak pasien yang membutuhkan perawatan. Jika ruang kelas tiga penuh, kami akan mengupayakan penempatan sementara di kelas yang tersedia tanpa membebankan biaya tambahan kepada pasien,” tegasnya.


Lebih lanjut, Direktur menyampaikan bahwa lonjakan kunjungan pasien di awal pelaksanaan UHC Prioritas merupakan hal yang wajar dan menjadi tantangan bersama bagi seluruh fasilitas kesehatan. RSU Haji Medan, kata dia, telah menyiapkan langkah antisipatif agar pelayanan tetap berjalan lancar dan berkeadilan.


“UHC Prioritas bukan hanya soal angka cakupan, tetapi tentang bagaimana kita memperlakukan masyarakat dengan pelayanan yang manusiawi dan profesional. RSU Haji Medan siap menjadi bagian dari transformasi layanan kesehatan di Sumatera Utara,” tutupnya.


Dengan dukungan penuh dari seluruh jajaran rumah sakit, RSU Haji Medan berharap pelaksanaan UHC Prioritas dapat menjadi titik awal menuju sistem kesehatan yang lebih kuat, adil, dan berkelanjutan di Sumatera Utara.


"Inilah yang kita harapkan bersama," pungkasnya.


Peluncuran UHC Prioritas ini dihadiri jajaran direksi dan pejabat struktural. Bahkan, pihaknya menyediakan stand layanan pemeriksaan kesehatan gratis bersama tim kesehatan dan promkes RSU Haji Medan. (don)

RS Pirngadi Tegaskan Dukung UHC Prioritas
| Selasa, September 30, 2025

By On Selasa, September 30, 2025


PATIMPUS.COM – Direktur RSUD Dr Pirngadi Medan, dr Suhartono, menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung penuh implementasi Universal Health Coverage (UHC) Prioritas yang baru saja diluncurkan di Sumatera Utara. 


Menurutnya, capaian ini merupakan momentum besar bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan tanpa hambatan biaya.


“Kami di RSUD Dr. Pirngadi menyambut baik pencapaian UHC Prioritas ini. Artinya, seluruh masyarakat Sumatera Utara kini punya jaminan perlindungan kesehatan. Tugas rumah sakit adalah memastikan akses layanan itu benar-benar dirasakan masyarakat tanpa diskriminasi dan tanpa ada pasien yang ditelantarkan,” ujar Suhartono, Selasa (30/9/2025).


Suhartono menegaskan, pihaknya akan mengedepankan prinsip pelayanan humanis, cepat, dan tepat bagi seluruh peserta JKN. Ia menekankan bahwa program UHC Prioritas tidak boleh hanya berhenti di angka cakupan kepesertaan, tetapi harus tercermin dalam kualitas layanan sehari-hari di rumah sakit.


“Kalau kelas tiga penuh, kami akan menyesuaikan agar pasien tetap tertangani, sebagaimana arahan Bapak Gubernur. Prinsipnya, jangan sampai masyarakat merasa kesulitan hanya karena persoalan kamar atau administratif. Ini sesuai semangat UHC, yaitu tidak boleh ada hambatan biaya dan hambatan pelayanan,” tegasnya.


Suhartono juga mengantisipasi potensi lonjakan pasien di awal pelaksanaan program. RSUD Dr. Pirngadi, kata dia, sudah menyiapkan langkah teknis seperti penguatan sistem rujukan, optimalisasi layanan rawat jalan, serta koordinasi lintas fasilitas kesehatan agar pelayanan tetap berjalan lancar.


“Awal-awal biasanya memang akan terjadi peningkatan kunjungan karena masyarakat ingin mencoba layanan UHC Prioritas. Itu wajar. Kami sudah mempersiapkan agar layanan tidak terganggu, termasuk memperkuat sistem digital untuk registrasi dan monitoring pasien,” jelasnya.


Ia menambahkan, keberhasilan UHC tidak hanya tanggung jawab pemerintah dan BPJS Kesehatan, tetapi juga seluruh rumah sakit dan tenaga kesehatan. “Ke depan, kami ingin masyarakat Sumut bukan hanya mendapat kepastian biaya, tetapi juga merasakan mutu layanan yang makin baik. Itulah makna UHC Prioritas yang sebenarnya,” tutup Suhartono. (don)

UHC Prioritas Diluncurkan, Warga Sumut Punya Akses Layanan Kesehatan Tanpa Hambatan Biaya
| Senin, September 29, 2025

By On Senin, September 29, 2025



PATIMPUS.COM – Provinsi Sumatera Utara resmi menyandang predikat Universal Health Coverage (UHC) Prioritas dengan telah menjamin seluruh penduduknya ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 


Capaian monumental tersebut ditandai dengan kegiatan Launching Program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas – Program Berobat Gratis (Probis) Sumut Berkah, yang diselenggarakan di Grha Bhineka Perkasa Jaya, Deli Serdang, pada Senin (29/09). 


Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dalam sambutannya menyampaikan bahwa Program UHC Prioritas di Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu program yang termasuk dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumatera Utara. 


“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Kepala Daerah di Provinsi Sumatera Utara, atas dukungan dan komitmennya sehingga Provinsi Sumatera Utara telah berhasil meraih predikat UHC Prioritas. Mohon sama-sama di lapangan nanti dapat kita pantau, agar masyarakat Provinsi Sumatera Utara dapat merasakan UHC Prioritas ini,” kata Bobby. 


Bobby mengatakan bahwa pencapaian UHC Prioritas oleh Provinsi Sumatera Utara harus dimaknai dengan baik oleh seluruh pemangku kepentingan. 


Menurutnya, UHC Prioritas tidak hanya sekedar kemudahan akses masyarakat dengan menunjukkan identitas untuk mendapatkan pelayanan, namun lebih dari itu masyarakat juga harus mendapatkan layanan yang baik dan tidak ada masyarakat yang ditelantarkan ketika mengakses layanan kesehatan. 


“Kepada rumah sakit, kami berharap agar tidak lagi menolak pasien dengan beralasan kamar sudah penuh . Misalnya jika memang ruang rawat kelas tiga penuh, pasien bisa ditempatkan sementara di ruang rawat kelas dua atau yang diatasnya tanpa ada tambahan biaya. Jangan sampai ada masyarakat yang ditelantarkan,” pesan Bobby. 


Lebih lanjut, Bobby menyampaikan bahwa di masa awal-awal pelaksanaan UHC Prioritas biasanya akan terjadi lonjakan pasien. Hal tersebut dapat terjadi karena rasa penasaran masyarakat yang ingin mencoba layanan kesehatan dengan memanfaatkan UHC Prioritas tersebut. 


“Untuk itu mohon nanti sama-sama kita pantau di lapangan agar pelaksanaan UHC Prioritas ini dapat sesuai dengan maknanya. Capaian UHC Prioritas ini bukanlah sebuah final, tetapi merupakan starting point untuk masyarakat Sumatera Utara mendapatkan layanan kesehatan yang baik,” kata Bobby.


Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun menjelaskan bahwa predikat UHC merupakan suatu kondisi seluruh penduduk daerah di suatu wilayah telah terdaftar sebagai peserta Program JKN dan memiliki akses layanan terhadap kesehatan yang layak tanpa hambatan biaya. 


Ia melanjutkan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, telah ditetapkan target kepesertaan Program JKN sebesar 98,6 persen dari total jumlah penduduk, dengan jumlah keaktifan peserta sebesar 80 persen. 


“Per 1 September 2025, Provinsi Sumatera Utara telah mencapai jumlah kepesertaan Program JKN sebesar 15.672.374 jiwa dari total penduduk sebanyak 15.640.905 jiwa atau 100,20 persen dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 80,27 persen atau sebanyak 12.555.579 jiwa terdaftar dan aktif. Atas capaian ini Provinsi Sumatera Utara resmi menyandang predikat UHC, dan menjadi provinsi yang meraih UHC dengan jumlah penduduk yang paling besar di Indonesia,” kata David.


Lebih lanjut, David menyampaikan bahwa capaian tersebut dapat diraih berkat sinergi dan kolaborasi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan di wilayah Provinsi Sumatera Utara.


Pihaknya juga mengapresiasi komitmen yang tinggi dari Gubernur Sumatera Utara yang menghendaki adanya jaminan perlindungan kesehatan yang komprehensif kepada masyarakat di wilayah Provinsi Sumatera Utara.


“Apresiasi yang tinggi kami sampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara yang telah mendukung penuh pencapaian UHC di Provinsi Sumatera Utara. Melalui capaian ini, kini seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Utara memiliki akses layanan kesehatan yang lebih terbuka,” terang David.


David mengatakan, pencapaian UHC tidak hanya terbatas pada capaian angka cakupan kepesertaan semata tetapi juga peningkatan kualitas pelayanan yang oleh masyarakat. Untuk itu, pihaknya komprehensif bersama dengan pemerintah daerah akan diterima berkomitmen untuk terus memastikan peserta mendapatkan kualitas pelayanan untuk kesehatan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.


“P yang prima, baik eran serta pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan seluruh elemen pemerintah dan komponen masyarakat dibutuhkan untuk mewujudkan Universal Health Coverage komprehensif. Yang BPJS  Kesehatan bersama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara secara berkelanjutan akan berupaya untuk menjaga keberlangsungan  program UHC Prioritas ini, agar masyarakat memiliki perlindungan finansial dan akses layanan kesehatan yang berkualitas,” kata David. (don)

Medan

Sumut

Komunitas

Pendidikan

Ekbis