Gubernur Edy Rahmayadi Harapkan Kasus Lahan Eks HGU PTPN 2 Segera Selesai

Gubernur Edy Rahmayadi Harapkan Kasus Lahan Eks HGU PTPN 2 Segera Selesai

PATIMPUS     Kamis, April 01, 2021  

PATIMPUS.COM - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi mengharapkan persoalan tanah di daerah ini segera selesai. Karena, selain untuk kepastian hukum, hal tersebut juga berdampak terhadap kesejahteraan rakyat.

Hal itu disampaikan Gubernur Edy Rahmayadi saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sumut di Hotel JW Marriot, Jalan Putri Hijau, Medan, Rabu (31/3/2021).

"Saya harap kasus sengketa tanah segera selesai, baik yang melibatkan rakyat maupun pihak lainnya," kata Gubernur.

Untuk itu, kata Gubernur, Rakor GTRA tersebut diharapkan mampu menyelesaikan masalah pertanahan dengan lembaga teknis lainnya, melalui gerakan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan di Sumut.

Gubernur mencontohkan, sengketa lahan eks HGU PTPN II yang sudah berlangsung lama. Karena itu, melalui pertemuan tersebut harus dapat dirumuskan langkah-langkah strategis guna penyelesaian nya. Sehingga rakyat mendapat kepastian hukum.

Kepastian hak atas tanah, kata Gubernur, berujung pada kesejahteraan masyarakat tersebut. Masyarakat bisa mengelola tanahnya untuk pertanian, perkebunan atau yang lainnya. Sehingga pendapatan daerah juga ikut meningkat.

Selain itu, Gubernur juga mengajak pihak terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk meningkatkan sinergi guna menyelesaikan masalah sengketa tanah. "Saya kepingin bergandengan tangan. Saya ingin menyelesaikan masalah ini. Saya berdoa selesailah urusan agraria ini sehingga ada kepastian," kata Edy Rahmayadi.

Kepala Kantor Wilayah BPN Sumut Dadang Suhendi mengatakan, rencana kerja gugus tugas tahun 2021 salah satunya menyelesaikan sengketa tanah eks HGU PTPN III di Blok 37 di Martoba, Pematangsiantar, yang luasnya kurang lebih 25 hektare. Serta menyelesaikan hasil Rakor GTRA yang belum selesai pada tahun 2020.

Adapun dari GTRA 2020 menghasilkan lokasi kegiatan redistribusi yang berbasis rencana dan program di sektor perkebunan, pariwisata dan transmigrasi. Di bidang perkebunan, telah dilakukan identifikasi dan verifikasi lokasi peremajaan sawit rakyat di Sumut. Di tahun 2021 lokasi tersebut secara nasional telah ditetapkan sebagai lokasi prioritas Reforma Agraria.

"Prioritas pertama yang direncanakan pada kuartal pertama tahun ini, sertifikat dapat diserahkan  kepada 269 kepala keluarga yang tersebar di tiga desa di Kecamatan Angkola, Kabupaten Tapsel, seluas 307 hektare, " kata Dadang.

Sedangkan di bidang pariwisata, kata dia, telah dilaksanakan identifikasi dan verifikasi di 10 desa wisata yang berada di Kawasan Danau Toba dan Desa Agrowisata Denai Lama, Pantailabu, Deli Serdang. (don)

Edy Rahmayadi Lantik Pj Bupati Samosir, Labuhanbatu dan Labusel

Edy Rahmayadi Lantik Pj Bupati Samosir, Labuhanbatu dan Labusel

PATIMPUS     Kamis, April 01, 2021  

PATIMPUS.COM - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi melantik Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Samosir, Labuhanbatu dan Labuhanbatu Selatan (Labusel), Rabu (31/3/2021). Pelantikan Pj Bupati di ketiga kabupaten ini dilakukan karena perselisihan hasil Pilkada 2020 daerah tersebut baru saja selesai persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).

MK memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan pemilihan ulang sembilan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Labuhanbatu dan 16 TPS di Labusel. Untuk pemilihan ulangnya sendiri MK memutuskan dilaksanakan 30 hari kerja setelah keputusan dibacakan.  Sedangkan untuk Samosir, MK memutuskan menolak gugatan Pilkada yang dilayangkan penggugat, namun pelantikan untuk Bupati dan Wakil Bupati terpilih belum bisa laksanakan.

Ketiga Pj Bupati yang dilantik yaitu Harianto Butarbutar untuk Kabupaten Samosir, Mulyadi Simatupang untuk Kabupaten Labuhanbatu dan Alfi Syahriza untuk Kabupaten Labusel. Gubernur Edy Rahmayadi meminta ketiga Pj Bupati tersebut mampu menjalankan tugas dengan baik di sela-sela kekosongan kepemimpinan di daerah tersebut.

“Waktunya mungkin memang sempit, tetapi menentukan keharmonisan di wilayah tersebut, Pj Bupati harus bisa bekerja sebaik mungkin menjaga keharmonisan daerah, stabilitas daerahnya. Kalau Samosir itu sudah masuk ke MK sehingga belum bisa kita lantik walau gugatannya dibatalkan,” kata Edy Rahmayadi, didampingi Wakil Gubernur Musa Rajekshah usai melantik di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan.

Edy Rahmayadi juga mengingatkan kepada kedua Pj Bupati (Labuhanbatu dan Labuhanbatu Selatan) agar tidak ikut dalam mendukung atau berpihak pada salah satu kontestan Pilkada di daerah yang dia pimpin. Namun, keduanya harus memfasilitasi masyarakat untuk melakukan pemilihan ulang.

“Jangan ikut-ikutan, Pj Bupati itu tidak ada urusan dengan Pilkada, tetapi wajib memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pemilihan ulang. Ajak tokoh masyarakat, pemuda, adat dan agama untuk mengawal kejujuran, kompetisi yang bersih dalam rangka memilih pemimpin yang amanah,” tambah Edy.

Pj Bupati Labuhanbatu Mulyadi Simatupang mengatakan, dia akan bertugas sebaik-baiknya untuk memilihara keharmonisan di Labuhanbatu. Selain itu, dia juga berharap agar pemilihan ulang di Labuhanbatu bisa berjalan dengan damai.

“Tentu kita akan bekerja sebaik-baiknya walau waktunya singkat dan kita juga tentu berharap pemilihan ulang berjalan dengan baik. Semua kita perlu mengawal ini semua sehingga tidak ada lagi kesalahan pada pemilihan ulang,” terangnya.

Pelantikan ini dihadiri Wakil Kejaksaan Tinggi Sumut Agus Salim, Aster Kasdam I/BB Kol Inf Susanto Lastua Manurung. Selain itu juga dihadiri tokoh masyarakat dan OPD masing-masing Kabupaten secara virtual. (don)

Gubernur Edy Rahmayadi Berharap Pandemi Segera Berlalu

Gubernur Edy Rahmayadi Berharap Pandemi Segera Berlalu

PATIMPUS     Senin, Maret 29, 2021  

PATIMPUS.COM - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) telah melakukan berbagai upaya mulai dari penanganan kesehatan, stimulus ekonomi, bantuan sosial, vaksinasi, hingga penegakan protokol kesehatan. Namun upaya tersebut mesti dibarengi dengan doa, sehingga Covid-19 diharapkan cepat hilang dari muka bumi, khususnya Sumut.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi saat Doa Bersama Lintas Agama, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan, Senin (29/3). “Kepada Tuhan lah kita harus kembali,  tidak ada jalan lain,” kata Gubernur.

Doa bersama diwakili para tokoh lintas agama. Antara lain mewakili Agama Islam Moh Hatta, mewakili Agama Kristen Eben Siagian, mewakili Agama Katolik Serfain Dany Sanusi, mewakilil Agama Hindu M Manugren, mewakili Agama Budha Indra Wahidin, mewakili Agama Konghucu Muslim Linggouw. Hadir Sekretaris Daerah Provinsi Sumut R Sabrina dan Asisten Administrasi Umum M Fitriyus.

Meski sudah ada vaksin, kata Gubernur, penegakan protokol kesehatan mesti tetap dijalankan. Gubernur mengaku sedih masih ada masyarakat yang tidak menjalankan protokol kesehatan. Masih banyak kerumunan dan tidak memakai masker, bahkan masih ada yang peluk cium di satu acara.

“Bahkan masih berpeluk cium pipi kanan kiri, saya sedih sekali melihat seperti itu, seolah olah hanya saya yang kepingin itu,” kenang Edy Rahmayadi.

Untuk itu, Edy juga mengharapkan tokoh masyarakat agar mengimbau umatnya masing-masing menjalankan protokol kesehatan. Di antaranya memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi.

“Ayolah masker ini satu-satunya obat yang paling manjur terhadap Covid-19, physical distancing, cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan dan membatasi mobilitas,” kata Edy.

Ketua Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi) Indra Wahidin mengharapkan kehidupan kembali normal. “Semoga masyarakat kita kembali hidup normal dan perekonomian juga kembali normal, semoga semua makhluk hidup berbahagia,” kata Indra.

Mengenai penegakan protokol kesehatan di tempat ibadah, Ketua MUI Sumut Maratua Simanjuntak mengatakan  pihaknya telah mengimbau masyarakat menjalankan protokol kesehatan. “Itulah (imbauan) yang bisa kita lakukan,” kata Maratua.

Doa bersama juga diikuti oleh pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat di Sumut secara daring. (don)

Sandiaga Uno Sampaikan 3 Hal Ke Gubsu Soal Percepatan Pariwisata Danau Toba

Sandiaga Uno Sampaikan 3 Hal Ke Gubsu Soal Percepatan Pariwisata Danau Toba

PATIMPUS     Sabtu, Maret 27, 2021  

PATIMPUS.COM - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menerima kunjungan silahturahmi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno, di Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Sabtu (27/3/2021). 

Pada kunjungannya itu, Menparekraf menyampaikan tentang program percepatan pengembangan  pariwisata destinasi wisata super prioritas , yang salah satunya adalah Danau Toba. 

“Setelah tiga kali kunjungan ke Danau Toba, akhirnya saya bisa sowan dengan Bapak Gubernur. Saya ke sini untuk menyampaikan beberapa program percepatan pada salah satu destinasi wisata super prioritas yakni Danau Toba, agar bisa dieksekusi dengan baik,” ujarnya.

Menurut Menparekraf, ada tiga hal yang bisa diterapkan guna membangkitkan dunia pariwisata di Sumut. Pertama, kata Menparekraf, dengan menerapkan protokol kesehatan di daerah wisata. Kedua, memanfaatkan teknologi, terutama teknologi informasi, dan terakhir dengan membentuk Desa Wisata.

“Menerapkan protokol kesehatan menjadi yang utama di saat situasi pandemi ini, langkah tepat yang akan terus dilakukan ialah dengan menerapkan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan), kita pun ingin melakukan kegiatan yang terukur agar pariwisata segera bangkit tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan di daerah wisata,” tambahnya.

Sandiaga Uno juga menyampaikan tentang besarnya peluang di sektor ekonomi kreatif, bila mampu memanfaatkan teknologi.  Seperti baju yang dikenakannya, merupakan hasil produksi salah satu ekonomi kreatif di Sumut.

“Seperti baju yang saya kenakan ini adalah baju hasil dari salah satu ekonomi kreatif di Sumut, kuncinya adalah adaptasi terhadap teknologi, mulai dari pemasaran hingga pembayaran harus bisa menerapkan teknologi,” jelasnya.

Sandiaga Uno juga menyampaikan agar Sumut menjalankan program Desa Wisata, dimana program itu bisa menghadirkan wisata inklusif, berkualitas dan berkelanjutan. Kunjungannya ke Sumut, juga dalam rangka memberi semangat para pelaku wisata untuk segera bangkit kembali.

“Kehadiran saya juga ingin memberikan semangat pada pelaku wisata, sebab hampir satu tahun lebih masyarakat khususnya pelaku wisata menghadapi kesulitan yang ditimbulkan akibat pandemi  Covid-19, saya berharap agar kawan-kawan lekas memupuk harapan untuk segera bangkit," tambahnya.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi pun menyambut baik kunjungan silahturahmi tersebut, dan akan   segera melakukan perencanaan yang terukur guna menggeliatkan pariwisata di Sumut, khususnya Danau Toba.

“Dengan kehadiran beliau (Menparekraf), bisa melihat secara pasti, sehingga kita bisa menyiapkan apa yang perlu disiapkan untuk membangun wisata super prioritas Danau Toba,” ujar Edy Rahmayadi.

Edy  juga memperkenalkan beberapa pariwisata yang ada di Sumut, seperti Sungai Green Canyon (Sei Bah Bolon), keindahan Pulau Nias, Keasrian alam di Tangkahan dan masih banyak lagi lainnya. “Kedepannya itu juga akan kita galakkan, selain wisata super prioritas Danau Toba,” tambahnya.

Pada pertemuan itu, turut hadir Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjutak,  Pangdam I/ Bukit Barisan Mayjen TNI Hassanudin, Asisten Administrasi Umum Mhd Fitriyus, Kepala Dinas Kominfo Sumut Irman Oemar dan Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut Ria Telaumbanua. (don)

Gubsu Perpanjang PPKM Hingga 5 April

Gubsu Perpanjang PPKM Hingga 5 April

PATIMPUS     Kamis, Maret 25, 2021  

PATIMPUS.COM - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi kembali memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dari tanggal 23 Maret 2021 hingga 5 April 2021.  Perpanjangan PPKM Mikro kali ini lebih detail menjelaskan tentang kriteria zonasi di enam kabupaten/kota yang menjadi sasaran.

Perpanjangan PPKM Mikro tersebut tertuang pada Instruksi Gubernur Sumut Nomor 188.54/9/INST/2021. Pada instruksi tersebut dijelaskan ada empat pembagian zonasi sesuai dengan kriterianya masing-masing untuk enam kabupaten/kota (Medan, Binjai, Pematangsiantar, Deliserdang, Simalungun dan Langkat).

Keempat zona tersebut adalah zona hijau dengan kriteria tanpa kasus di satu Rukun Tetangga (RT), kedua zona kuning dengan satu hingga lima kasus di satu RT selama tujuh hari terakhir, ketiga zona orange dengan enam sampai 10 kasus selama tujuh hari terakhir di satu RT dan terakhir zona merah dengan lebih 10 kasus di tujuh hari terakhir.

Keempat zona tersebut juga memiliki skenario pengendalian yang berbeda-beda dan khusus untuk zona merah dan oranye penanganan dilakukan secara ketat di tingkat RT. Di kedua zona ini, Satgas setempat diminta untuk menutup tempat ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya, kecuali sektor esensial. Bahkan untuk zona merah diminta untuk melarang kerumunan lebih dari tiga orang, membatasi keluar masuk RT hingga pukul 20:00 WIB dan meniadakan kegiatan sosial yang menimbulkan kerumunan.

“Menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2021, Pemprov Sumut kembali memperpanjang PPKM Mikro. Gubernur Sumut menginstruksikan untuk kembali mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 hingga tingkat desa/kelurahan, RT dan RW, untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 secara lebih ketat,” kata Kepala Dinas Kominfo Sumut Irman Oemar, Kamis (25/3), di Posko Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan.

PPKM Mikro juga dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten/Kota seperti pembatasan tempat kerja dengan Work Form Home (WFH) dan Work From Office (WFO) 50%, kegiatan belajar mengajar daring, pembatasan jam operasional usaha dan lainnya.

Di Sumut sendiri, perkembangan kasus Covid-19 masih fluktuatif, dari 13-19 Maret tercatat rata-rata perhari pada periode tersebut 88 kasus positif. Sedangkan untuk kesembuhan rata-rata perhari 54 orang, dan kematian rata-rata dua orang per hari.

“Penyebaran di Sumut masih cukup tinggi sehingga Pemprov Sumut lebih mengintensifkan lagi PPKM Mikro dan PPKM Kabupaten/Kota. Harapannya tentu masyarakat lebih sadar akan kepentingan bersama kita menekan penyebaran Covid-19,” tambah Irman, yang juga Koordinator Informasi Satgas Penanganan Covid-19 Sumut.

Ke depan, menurut Irman, Pemprov Sumut akan mengevaluasi kembali pelaksanaan PPKM Mikro, untuk membuat kebijakan berikutnya. “Karena itu kita meminta kepala daerah agar melakukan monitoring ketat, berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan secara berkala untuk mengendalikan Covid-19 di daerah. Setelah itu, kita akan evaluasi kembali untuk membuat kebijakan selanjutnya,” tambah Irman. (don)

Pemerintah Pusat Kebut Proyek Strategis Di Sumut

Pemerintah Pusat Kebut Proyek Strategis Di Sumut

PATIMPUS     Rabu, Maret 24, 2021  

PATIMPUS.COM - Pemerintah Pusat terus berupaya mempercepat pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di  Sumatera Utara (Sumut). Dengan harapan pembangunan proyek-proyek tersebut lebih cepat rampung dan mampu membantu peningkatan perekonomian nasional.

Ada empat kawasan strategis nasional yang ada di Sumut, yaitu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Food Estate Humbang Hasundutan dan Kawasan Industri Kuala Tanjung bersama pelabuhannya.

Selain itu, ada empat proyek strategis daerah yang juga masih berkolaborasi dengan pusat seperti Rusunawa Terintegerasi Sei Mangkei, Sport Centre, jalur kereta api Pematangsiantar-Parapat dan Light Rapid Transit (LRT) Medan-Binjai-Deliserdang (Mebidang). Proyek-proyek strategis ini diharapkan memberikan dampak besar pada pembangunan Sumut. 

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi meminta kepada Pemerintah Pusat agar keterlibatan daerah ditingkatkan, sehingga kesinambungan proyek-proyek tersebut berjalan dengan baik dan masyarakat langsung merasakan manfaatnya. Hal ini di sampaikannya saat Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Pengembangan Wilayah dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Sumut secara virtual, Rabu (24/3)

“Cukup banyak proyek strategis nasional di Sumut, tetapi kita berharap keterlibatan daerah semakin ditingkatkan agar rakyat kita juga merasakan langsung pembangunan ini. Misalnya, untuk rest area di jalan tol, Pemkab diberikan kewenangan sehingga UMKM di daerah tersebut berkembang. Begitu juga pertanian. Petani-petani kita harus mendapat manfaat yang lebih besar dalam perkembangan pertanian di Sumut, bukan malah perusahaan-perusahaan besar,” kata Edy Rahmayadi, di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan.

Selain itu, masalah lingkungan juga menjadi perhatian Edy Rahmayadi. Dia meminta proses pembangunan di Sumut tidak malah merusak lingkungan yang ada, karena pembangunan infrastruktur ini membutuhkan bahan dan lahan yang tidak sedikit.

“Janganlah mengambil pasir atau batu secara ilegal dari sungai sehingga sungai itu rusak atau mengeruk bukit sehingga terjadi longsor, perhatikan dampak lingkungannya. Jangan pula di satu sisi kita membangun sisi lain kita merusak. Ini perlu dikoordinasikan dengan benar ke kabupaten,” kata Edy Rahmayadi, yang didampingi Kepala Bappeda Sumut Hasmirizal Lubis.

Menteri Koordinator (Menko) Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, sejumlah kendala pada proyek strategis nasional dan daerah ini bisa cepat diselesaikan. Dengan begitu perekonomian kita bisa cepat bergerak dan masyarakat bisa merasakan manfaatnya.

“Tentu ada kendala, bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga budaya masyarakat kita, sengketa lahan dan lainnya. Karena itu, kita sekarang terus fokus, ada kendala kita kejar dan cepat selesaikan sehingga pembangunan ini tidak tertunda-tunda,” kata Luhut.

Progres pembangunan proyek strategis nasional dan daerah di Sumut menurut Luhut sudah berjalan dengan baik, namun dia meminta semua Kementerian dan para pemangku kepentingan terus berkoordinasi. Dengan begitu kendala dan masalah di lapangan cepat terselesaikan. “Kita terus berkoordinasi, semua kementerian dan Pemda yang terlibat agar kita segera tahu apa masalah di daerah dan bagaimana solusinya,” terang Luhut.

Rapat terbatas ini juga dihadiri secara virtual oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Dirjen masing-masing Kementerian terkait. Sedangkan di Rumah Dinas Gubernur Sumut hadir Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Bambang Pardede, Kepala Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  Zubaidi dan OPD terkait. (don)