Rabu, 08 Februari 2023

Menpora : Pemilu dan PON di Sumut Berjalan Sama

    Rabu, Februari 08, 2023  


PATIMPUS.COM - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Zainuddin Amali menegaskan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI, Aceh-Sumut tetap dilaksanakan pada September 2024.


Hal itu ditegaskan Menpora menjawab keraguan dari sejumlah kalangan karena pelaksanaan PON sejalan dengan pesta demokrasi Pemilu 2024.


Menpora Zainuddin Amali saat membuka seminar olahraga dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2023, di di Hotel Santika Dyandra Medan, Rabu (8/2/2023) memastikan PON akan dibuka pada 8 September 2024 mendatang.


 “PON jadi atau tidak, saya tegaskan dan putuskan melalui rapat kabinet terbatas pembukaannya tanggal 8 September 2024. Jadi, tidak ada perubahan apa-apa. Banyak orang bertanya , ada Pemilu apakah kegiatan-kegiatan lain tetap berjalan? Saya kira Pemilu berjalan, tetapi kegiatan sektor lain harus tetap berjalan,” ucap menpora.  


Zainuddin menilai jangan sampai pelaksanaan Pemilu 2024 mengganggu agenda sektor lain termasuk olahraga. Apalagi sesuai dengan arahan presiden Joko Widodo bahwa seluruh kompetisi olahraga harus berjalan dan tidak harus terkonsentrasi penuh kepada pelaksanaan Pemilu.


“Tidak boleh pikiran kita semuanya tertuju ke urusan Pemilu. Bahkan pak presiden telah memberikan arahan kepada saya bahwa saat Pemilu pun, kompetisi sepakbola Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 tetap harus jalan. Jadi, gak boleh, seolah – olah urusan negara ini cuma Pemilu dan semua konsentrasi kita terpusat di situ. Urusan olahraga tetap jalan sekaligus ini relaksasi. 

Tegang – tegang Pemilu, kita tetap nonton olahraga,” ujar Zainuddin.


Sukses PON juga tidak terlepas dari peran serta media terutama dalam menggaungkan mulai persiapan pelaksanaan hingga usai pelaksaan. 


Gubernur Sumut Edy Rahmayadi  memastikan saat ini panitia PB PON terus melakukan percepatan tuan rumah termasuk percepatan pembangunan venue cabor yang akan dijadikan arena pertandingan bisa rampung pada Juni 2024.


“Peran pers sangat penting mulai perencanaan, persiapan, pelaksanaan, sampai dengan selesai acara. Peran pers juga bertanggung jawab demi suksesnya PON nanti. Venue-venue terus berjalan dan 2024 Juni harus terus berjalan,” ujar Edy.


Dukungan penuh agar PON berjalan sukses juga dikatakan Anggota Komisi X DPR RI, Djohar Arifin Husen yang berkeyakinan Aceh dan Sumut bisa menjadi tuan rumah yang baik. “PON ini adalah hari rayanya olahraga atlet Indonesia. Ini otomatis kita akan support apa saya yang disiapkan PB PON dan Menpora. Insya Allah sukses,” yakinnya.


Sebelumnya, Kadispora Sumut H Baharuddin Siagian memastikan tahun 2023 ini akan ada renovasi kembali sejumlah venue untuk persiapan PON. Mulai dari gedung Bowling, GOR futsal, Kolam Renang Selayang, dan venue squash.


“GOR besar kita di kawasan Jalan Pancing kapasitasnya 15.000 penonton juga kita lengkapi seni artistik dan penambahan lampu. Untuk yang baru kami akan bangun Stadion Madya atletik di Desa Sena. Kemudian Gedung Martial Art dan gedung voli indoor,” kata Baharuddin.


Sementara pada acara seminar tersebut menghadirkan sejumlah narasumber antar lain, yaitu  Sekjen KONI Pusat, TB Ade Lukman, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Ir Diana Kusumastuti, M.T, dan Anggota Komisi X DPR RI Prof Dr. Ir Djohar Arifin Husin. 


Setelah gelaran acara seminar olahraga, kemudian akan dilanjutkan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) SIWO. (son)

1,16 Juta Keluarga di Sumut Berisiko Stunting

    Rabu, Februari 08, 2023  


PATIMPUS.COM - Sekretaris Utama (Sestama) Badan Kependudukan Keluarga Berencana (BKKBN) RI Tavip Agus Rayanto menyampaikan pihaknya mencatat ada 1.166.929 keluarga berisiko stunting di Sumatera Utara (Sumut).


“Kami mencatat di Sumut ada sebanyak 1.166.929 keluarga berisiko stunting di Sumut. Orang beresiko itu tidak otomatis stunting hanya perlu mendapat perhatian, dari data nasional ini kita lihat, kita pilih dan definisikan siapa yang menjadi sasaran stunting maka dipersempit lagi,” ujar Tavip dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sumut di Hotel Santika, Medan, Rabu (8/2/2023).


Data keluarga tersebut dipersempit lagi, diantaranya lanjut Tavip ada sebanyak 214.075 keluarga memiliki baduta (balita usia 0-23 bulan) 512.502 keluarga memiliki balita (usia 24-59 bulan), 199.412 keluarga tidak memiliki sumber air minum layak, 247.878 keluarga tidak memiliki jamban layak, ditambah dengan Pasangan Usia Subur (PUS) berdasarkan 4T (Terlalu Muda Menikah, Terlalu Tua Saat Hamil, Terlalu Banyak Anak, Terlalu Dekat Jarak Kehamilannya).


“Ada sebanyak 771.218 Pasangan Usia Subur yang terlalu banyak anak di Sumatera Utara, 35.872 pasangan yang terlalu dekat jarak kehamilannya, 489.789 pasangan yang hamil terlalu tua dan 9.137 pasangan terlalu muda,” katanya.


Penurunan angka stunting ini, lanjut Tavip, tidak akan sulit bila dipecahkan bersama-sama oleh 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumut dengan intervensi spesifik maupun intervensi sensitif khususnya yang menyangkut nutrisi asupan gizi, pola asuh yang benar, dan lingkungan serta sanitasi yang sehat. “Kalau ini dikeroyok 33 kabupaten/kota tidak akan berat,” ujarnya.


Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan peran dalam menurunkan angka stunting sesuai target 14% di tahun 2024 mendatang. 


Ijeck sapaan akrab Musa Rajekshah menyampaikan, masih adanya Kabupaten/Kota yang angka stuntingnya tinggi, karena belum semua masyarakat mendapatkan informasi lengkap terkait stunting. Ijeck mencontohkan Kabupaten Labura yang angka stuntingnya turun signifikan. Menurutnya, capaian tersebut karena adanya komitmen dari Kepala Daerah. 


“Karena stunting ini bukan hanya masalah gizi saja, tetapi juga soal sanitasi, air bersih dan lainnya. Informasi itu penting, harus bisa sampai ke daerah, ke masyarakat seperti yang dilakukan Labura, posyandunya aktif di semua tempat, bukan sekedar ada tapi aktif ini perlu dicontoh,” ujarnya.


Tahun 2022, lanjut Ijeck, berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, Sumut berhasil menurunkan angka prevalensi stunting sebesar 4,7%, menjadi 21,1%, dari sebelumnya 25,8% pada tahun 2021. “Capaian yang luar biasa ini atas kerja sama antara Kepala Perwakilan BKKBN dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Mudah-mudahan kami yakin untuk tahun 2023 angka 18% bisa tercapai dan 2024 bisa turun 14% bahkan mungkin bisa di bawah itu,” ujar Ijeck.


Ijeck juga mengingatkan pemerintah daerah untuk dapat memaksimalkan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) 2023. “Tahun ini dana BOKB meningkat sekitar Rp493 Miliar, jumlah ini mengalami kenaikan hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp171 miliar. Dananya sudah ada, tinggal bagaimana Pemda meningkatkan perannya, semoga tahun ini serapan dana  BOKB bisa meningkat,” tutupnya. (don)

Selasa, 07 Februari 2023

YMMA Sumut Optimis Eliminasi TBC 2030 di Sumut Tercapai

    Selasa, Februari 07, 2023  


PATIMPUS.COM - SR Yayasan Mentari Meraki Asa Provinsi Sumatera Utara menggelar Rapat Koordinasi Wilayah Tahun 2023 di Hotel Grandhika Medan, Selasa (07/02/2023).


Tujuan pertemuan tersebut untuk memastikan koordinasi antara SR dan 10 SSR Konsorsium Komunitas Penabulu-STPI yang tersebar di 10 Kab/Kota dengan layanan kesehatan dan Dinas Kesehatan berjalan dengan baik dan masing-masing mampu mengambil peran dalam menyukseskan penanggulangan TBC berbasis komunitas.


10 Kab/Kota yang termasuk dalam program tersebut yakni Kota Medan, Kab. Deli Serdang, Kab. Langkat, Kota Binjai, Kab. Karo, Kab. Simalungun, Kota Pematangsiantar, Kab. Asahan, Kab. Labuhanbatu, dan Kota Padangsidimpuan.


Zubaidah Pohan, Manajer SR YMMA Sumatera Utara mengungkapkan komitmen pengelola program untuk mendukung pemerintah menanggulangi Tuberkulosis di Sumatera Utara. Ia mengatakan Komunitas merupakan salah satu komponen penting di masyarakat yang dapat menjadi katalis dalam akselerasi pencapaian milestone Eliminasi Tuberkulosis di Indonesia tahun 2030.


Dalam paparannya terkait hasil pengelolaan program baik progres pencapaian terduga, notifikasi, dan terapi pencegahan tuberkulosis di tahun 2022, Zubaidah optimis SR YMMA Sumatera Utara dapat meningkatkan capaian dari target yang telah dibuat oleh pengelola program di pusat.


“Tahun 2022 menjadi acuan bagi YMMA Sumatera Utara untuk meningkatkan capaian baik terduga, notifikasi, dan terapi pencegahan tuberkulsosis. Di tahun 2023 ini, kami melakukan resolusi programatik untuk menjaring, melacak, mendampingi, serta menyembuhkan pasien tuberkulosis. Masing-masing pengelola program di 10 Kab/Kota wilayah kerja kita punya target yang harus direalisasikan. Maka, melalui Rakorwil ini, dengan sumberdaya dan kapasitas yang kami miliki, mudah-mudahan target tersebut bisa kita raih,” ungkapnya.


Ia juga menekankan agar seluruh pengelola program di Sumatera Utara untuk menguatkan koordinasi, melibatkan lebih banyak pihak, dan mengajak masyarakat untuk aktif dan berperan serta menanggulangi tuberkulosis di Sumatera Utara. Semakin banyak pihak yang terlibat, maka eliminasi TBC 2030 yang dicanangkan pemerintah pusat dapat terwujud.


“Keterlibatan banyak pihak adalah kunci bagaimana program ini bisa berjalan. Maka dari itu, kami mengajak kepada semua elemen untuk sama-sama berkolaborasi dan bergandeng tangan menanggulangi tuberkulosis,” lanjutnya.


Zubaidah dalam paparannya juga mengapresiasi peran pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan baik Provinsi maupun Kab Kota se Sumatera Utara. Ia berharap di tahun 2023 ini YMMA dan Dinas Kesehatan secara rutin saling berkoordinasi terutama pada update capaian komunitas, update indeks kasus tersedia di Dinkes, update kasus LTFU untuk dilakukan tracing, update hasil CBMF dan kebutuhan dukungan pasien TBC, serta update pembayaran enabler.


“Kami berterima kasih dengan Dinas Kesehatan baik Provinsi, maupun Kab/Kota yang terus mendukung peran komunitas dalam penanggulangan TBC. Sebagai mitra pemerintah, Kami berharap koordinasi berjalan rutin dan semakin baik sehingga capaian, update kasus, dan matching data bisa kita lakukan bersama. Begitu juga kami berterima kasih dengan puskesmas, rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, dan klinik,” ucap Zubaidah.


Zubaidah juga berharap kepada pengelola program di 10 SSR untuk melakukan penguatan kapasitas dan peran kader. Pengelola Program harus dapat memetakan wilayah dan strategi kerja yang konstruktif untuk menjaring lebih banyak lagi penerima manfaat program.


“Fokus utama kita adalah dengan melakukan intervensi dan mengerahkan sumber daya kader dengan beban kasus berdasarkan Puskesmas. Hubungan dengan kader harus harmonis karena kader merupakan garda terdepan pelaksanaan program ini,” pungkasnya. (iki)

Senin, 06 Februari 2023

Forwakes Sumut Gelar Donor Darah dan Seminar Stunting

    Senin, Februari 06, 2023  


PATIMPUS.COM - Dokter Spesialis Anak RSU Haji Medan dr. Ari Kurniasih, MKed (Ped), Sp.A meminta remaja untuk menjaga kualitas diri. Sebab, para remaja ini nantinya akan menjadi orangtua yang nanti merawat dan mendidik anak-anaknya.


"Berkualitaslah jadi manusia. Kedepannya kalian 'digendongin' begitu banyak tanggungjawab. Orangtua yang tidak berkualitas berdampak pada tumbuh kembang anak. Anak yang tumbuh kembangnya terganggu di seribu hari pertama kelahirannya akan menjadi anak yang stunting dan dia tidak bisa menjadi SDM (sumber daya manusia) yang baik," tegas dr. Ari saat menjadi narasumber di acara Donor Darah dan Seminar Edukasi Pencegahan Stunting Sejak Dini di Gedung PWI Sumut Parada Harahap Jalan Adinegoro Medan, Senin (6/2/2023). 


Kegiatan yang diselenggarakan oleh Forwakes (Forum Wartawan Kesehatan) Sumut bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Medan dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut ini menghadirkan siswa dari MAN Serdangbedagai dan Mahasiswa UNIMED. Hadir juga Ketua PWI Pusat Atal S Depari, Ketua PWI Sumut Farianda Putra Sinik serta Kepala Dinkes Sumut dr. Alwi Mujahit, Penasehat Forwakes Sumut Zulnaidi dan lainnya.


Disebutkan dr. Ari, remaja terutama perempuan harus paham untuk menjadi seorang ibu. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang ibu atau orang tua, usia dan pola pikir harus sudah matang.


"Lima tahun ke depan kalian akan menikah dan nanti dikaruniai anak. Untuk itu kalian harus cukup gizi, jangan mengalami anemia yang bisa menyebabkan anak stunting. Sekarang sudah ada pemberian tablet zat besi, konsumsi itu. Kalau tidak mau konsumsi itu, maka perbanyak konsumsi protein hewani seperti ikan, telur dan ayam," sarannya.


Dia juga meminta remaja untuk tidak hamil di luar nikah dan tidak menikah jika belum siap secara usia dan pola pikir. "Jangan belum siap menjadi ibu tapi sudah menjadi ibu. Banyak kita temukan pasangan suami istri yang tidak matang secara berpikir dan usianya. Alhasil, lahir bayi-bayi prematur. Ke depan tumbuh kembangnya gimana? Anak-anak itu menjadi stunting, sehingga dia tidak bisa menjadi SDM yang baik dan akan menjadi beban negara," ungkapnya.


Ditambahkannya, anak yang mengalami stunting akan terganggu kesehatannya, daya tahan tubuh atau imunitasnya sehingga sering sakit. "Ini menyebabkan pengeluaran negera menjadi lebih banyak. Untuk itu saya tekan lagi, berkualitaslah menjadi manusia," tegasnya lagi.


Sedangkan Perwakilan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) Sumut Dra. Rabiatun Adawiyah MPHR juga menyampaikan soal 4 T (Terlalu Muda, Terlalu Tua, Terlalu Dekat Dan Terlalu Banyak) kepada peserta seminar. 


"Jangan terlalu muda menikah dan melahirkan. Usia menikah yang matang itu untuk perempuan adalah 21 tahun dan laki-laki usia 25 tahun. Pada usia ini alat reproduksi sudah mapan atau cocok untuk melahirkan. Kalau dibawah 21 tahun maka alat reproduksi belum sempurna, sehingga rentan alami pendarahan hingga kematian pada ibu dan bayi," ungkapnya. 


Kemudian, Terlalu Tua. "Usia di atas 35 tahun disarankan tidak lagi melahirkan, karena alat reproduksinya sudah mulai 'usang' sehingga beresiko tinggi alami pendarahan hingga kematian. Terlalu Dekat juga tidak boleh. Jarak orang melahirkan itu 2 sampai 5 tahun, kenapa? perempuan yang melahirkan banyak syaraf-syaraf yang putus dan untuk memulihkan syaraf yang putus itu butuh waktu 2 sampai 5 tahun, maka jarak melahirkan itu jangan terlalu dekat. Oleh karena itu, pakai alat kontrasepsi," ujarnya.


Terakhir, Terlalu Banyak. Ibu yang mempunyai anak banyak mempunyai risiko untuk meninggal. "Jumlah anak terlalu banyak kemungkinan akan menyebabkan kesehatan ibu yang sedang hamil atau pasca persalinan terganggu. Terlalu sering melahirkan bisa memberi dampak buruk bagi seorang ibu sehingga risiko kematian menjadi lebih meningkat," ungkapnya.


Sementara itu, Kadis Kesehatan Sumut dr. Alwi Mujahit mengatakan, 1 dari 5 anak mengalami stunting. Sebab, prevalensi angka Stunting di Sumut 21,1 persen. Hal ini menurutnya tentu bakal menjadi permasalahan sosial untuk kedepannya, bila kasus stunting tidak segera ditanggulangi.


Alwi menjelaskan, kasus stunting ini sebetulnya dapat diintervensi hingga temuannya menjadi nol kasus. Caranya ujar dia ialah, dengan memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada anak selama 2 tahun.


Pemberian ASI itu, terangnya menurut hasil penelitian dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia yang diperolehnya, yaitu dilakukan selama 8 kali perhari sampai sang anak merasa kenyang. Hal ini, kata Alwi, maka sudah cukup untuk memenuhi gizi dari sang anak agar terhindar dari stunting.


"Jadi sebenarnya stunting ini kalau diintervensi, yakni di 1.000 hari pertama kehidupan. Mulai dari konsepsi di dalam rahim (gizi ibu), kemudian pemberian ASI selama 2 tahun. Kalau kedua hal ini bisa kita jaga dengan baik, stunting itu harusnya nol," imbuhnya.


Sedangkan Ketua PWI Pusat Atal S Depari mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan Forwakes Sumut bekerja sama PWI Sumut dan PMI Medan.


"Negara kita ini masih sangat butuh darah, jadi kegiatan ini sangat bagus sekali. Begitu juga dengan Stunting, banyak anak-anak kita kurang gizi. Ini harus menjadi perhatian kita bersama, tidak hanya pemerintah tetapi kita sebagai wartawan," tambahnya. (don)

Sabtu, 04 Februari 2023

Balok Teman Sampai Tewas, Tukang Botot Sei Bilah Diringkus

    Sabtu, Februari 04, 2023  


PATIMPUS.COM - Pelaku penganiayaan yang menyebabkan korbannya meninggal dunia ditangkap petugas Polsek Pangkalan Brandan Polres Langkat, Jumat (03/02/2023) Malam.


Pelaku ditangkap tidak lama usai melakukan penganiayaan, saat berada di RS Pertamina Pangkalan Brandan, sekitar jam 20.45 WIB.


Pelaku berinisal AW alias Ade (21) merupakan seorang pengepul barang bekas (botot), warga Jalan Stasiun, Komplek Baru, Kelurahan Sei Bilah Timur, Kecamatan Sei Lepan Kabupaten Langkat, Sumut, sementara korban MA alias Toceng (34) teman seprofesi, warga Dusun III, Desa Kelantan Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat.


Kapolsek Pangkalan Berandan AKP Bram Canda SH MH melalui Kanit Reskrim Ipda Sihar Sihotang SH saat dikonfirmasi membenarkan kejadian ini. Dirinya mengatakan, peristiwa terjadi di Gang Antara, Kelurahan Sei Bilah, Kecamatan Sei Lepan.


Awal kejadian, pelaku marah akibat dilempar batu oleh korban saat melintas menggunakan sepeda motor di jalan Stasiun Kerata Api, pelaku langsung menghampiri korban dengan membawa sepotong kayu, namun saat itu korban juga membawa kayu yang diambilnya di jalanan.


Saat berhadapan, korban meminta maaf namun pelaku mengira dirinya akan dipukul hingga langsung memukul kepala korban menggunakan kayu yang dipegangnya mengakibatkan korban langsung jatuh tidak sadarkan diri.


"Pelaku mengakui perbuatannya dengan cara memukul kepala korban dengan menggunakan kayu ukuran 1x3 sepanjang 70 cm, saat ini pelaku sudah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut," terang Ipda Sihar Sihotang.


Sementara peristiwa penganiayaan ini disaksikan warga sekitar, dimana korban sempat memohon dan meminta maaf, namun pelaku tidak mengindahkan dan memukul korban dengan kayu hingga tewas.


"Banyak warga yang melihat kejadian ini, saat itu Toceng sudah meminta maaf, namun Ade (pelaku) memukulnya hingga jatuh tersungkur, sadis kali la bang," ucap Tri salah seorang warga yang melihat kejadian ini.


Jali (48) warga lainnya mengatakan, Toceng warga Desa Klantan tapi tinggal di Sei Bilah, sehari-hari bekerja sebagai pengepul barang bekas (pencari botot), antara keduanya mereka saling kenal, saat kejadian dirinya sudah meminta maaf, tapi tetap dipukul, ucapnya.


Usai melakukan pemukulan, atas desakan warga, pelaku bersama orang tuanya langsung membawa korban ke RSPPB, namun sesampainya di RSPPB  setelah diperiksa kondisi korban dinyatakan sudah meninggal dunia. (raj)

Jumat, 03 Februari 2023

Ini Alasan RS Medan Labuhan Belum Bisa Rawat Inap

    Jumat, Februari 03, 2023  


PATIMPUS.COM - Pelayanan rawat inap di RSUD H Bachtiar Djafar Medan Labuhan seharusnya direncanakan pada 6 Februari 2023 mendatang, namun hal itu batal dilakukan.


Pasalnya Direksi RSUD H Bachtiar Djafar Medan Labuhan masih menunggu serah terima Sertifikat Layak Operasional (SLO) lift untuk pasien rawat inap.


Direktur RSUD H Bachtiar Djafar dr Irliyan Saputra SpOG kepada wartawan Jumat (23/02/2023) mengatakan sejak peresmian rumah sakit untuk melayani rawat jalan pada Desember 2022 lalu, tidak langsung melayani pasien rawat inap.


Hal itu dikarenakan masih ada sejumlah fasilitas gedung belum bisa langsung dioperasionalkan. Misalnya, lift khusus untuk pasien rawat inap dan juga pemenuhan kebutuhan SDM.


"Kalau dari tim medis sudah siap, tapi kami masih menunggu serah terima SLO lift pasien rawat inap dari dinas terkait, dari managemen terus berupaya agar seluruh layanan RS dapat dibuka katanya.


Bila surat tersebut sudah diterima kepada pihaknya, ia mengatakan rumah sakit akan membuka pelayanan rawat inap. "Ruangan rawat inap kan ada di lantai 6," sebutnya.


Sejak dibukanya pelayanan poliklinik untuk rawat jalan, ia mengatakan sudah dikunjungi masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Medan Labuhan.


"Pasien yang berobat jalan ke rumah sakit dari rujukan Puskesmas, klinik swasta dan program UHC. Jumlah pasiennya masih puluhan, belum banyak kali, karena baru buka dua bulan," ungkapnya.


Ia mengatakan poliklinik yang telah dibuka di rumah sakit tersebut antara lain THT, penyakit dalam, anak, dan obgyn. "Empat poliklinik ini syarat rumah sakit kelas C," sebutnya. (don)

Anggota Dewan Himbau Dinkes Medan Serius Tangani Tuberkulosis

    Jumat, Februari 03, 2023  


PATIMPUS.COM - Anggota DPRD Kota Medan, Edi Syahputra SE, mengatakan Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular yang berbahaya, namun bisa disembuhkan. Oleh sebab itu dia meminta Dinas Kesehatan Medan serius dalam penanggulangan penyakit tersebut.


“Kita menyambut baik program penanggulangan TBC di Kota Medan. Hari ini TBC masih menjadi penyakit menular yang masih menjadi PR besar untuk kita. Saya mengimbau kepada Dinas Kesehatan dan seluruh layanan kesehatan untuk keseriusan dalam penanggulangan ini. Selaku anggota DPRD, kami berkomitmen untuk memperjuangkan anggaran untuk penanggulangan TBC di Kota Medan seperti peraturan daerah,” terang Edi Syahputra saat Konfrensi Pers komitmen Bersama Upaya Kolaborasi Penanggulangan Tuberkulosis di Kota Medan, yang digelar Yayasan Mentari Meraki Asa (MMA), Jumat (3/2/2023).


Edi Syahputra, mengatakan, selain dukungan regulasi terkait anggaran dan pelayanan kesehatannya, dia juga siap mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai syarat pelayanan kesehatan seperti identitas diri dan lain sebagainya.


“Saya juga siap membantu masyarakat yang tidak punya NIK atau surat pindah sebagai syarat melakukan pengobatan. Identitas diri itu sangat perlu untuk mendukung pengobatan,” tambahnya.


Ia juga mengingatkan kepada masyarakat bahwa penyakit tuberkulosis dapat menyerang tubuh manusia tanpa mengenal statusnya. Ia menceritakan bagaimana punya historis penyakit tuberkulosis yang menyerang keluarganya.


“Karena hal tersebutlah saya secara pribadi sangat mendukung program ini. Penyakit ini tidak mengenal siapa anda, mau kaya, miskin, pejabat, tuberkulosis dapat menyerang anda,” lanjutnya.


Sementata Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Medan, dr Pocut Fatimah Putri mengatakan pihaknya Bmenyambut baik upaya kolaborasi dan komitmen bersama dalam penanggulangan TBC di Kota Medan. Ia berharap dengan dukungan dari multipihak, eliminasi TBC akan segera terwujud.


Ia juga berharap peran komunitas dan media untuk menyampaikan informasi Tuberkulosis secara lengkap sehingga masyarakat dapat memahami standar pelayanan kesehatan tuberkulosis.


“Semoga dengan kegiatan hari ini masyarakat dapat menerima banyak informasi terkait penanggulangan tuberkulosis. Sehingga masyarakat paham bagaimana dan tindakan apa yang akan dilakukan mereka untuk melakukan pemeriksaan. Adanya komunitas seperti YMMA Kota Medan dan peran media sangat diharapkan untuk penyampaian informasi ini,” ungkapnya.


Ia juga berharap dengan adanya dukungan legislatif, maka terealisasi peraturan daerah sehingga lebih banyak lagi pihak yang dapat turut serta melakukan penanggulangan tuberkulosis.


“Dengan lahirnya Perda melalui dukungan legislatif, akan lebih banyak lagi dukungan dari berbagai pihak. Nantinya kita dapat membentuk satuan kerja kecamatan untuk mendorong warganya melakukan pemeriksaan dan deteksi dini. Kalau positif, kita akan melakukan pendampingan melalui kader. Kemudian keluarga dan lingkungan sekitar juga kita lakukan penyuluhan dan bila perlu adanya skrining,” tambahnya.


Staf Program YMMA Kota Medan Muhammad Irsyad yang melaksanakan program penanggulangan Tuberkulosis berbasis komunitas mengatakan, saat ini YMMA berada di seluruh puskesmas di Kota Medan untuk mendukung pemerintah dalam mengeliminasi TBC di Kota Medan.


“YMMA Kota Medan sebagai salah satu mitra pemerintah terus melakukan upaya untuk mengeliminasi TBC di Kota Medan. Kita punya 150 kader yang bertugas di 41 puskesmas di mana mereka melakukan pelacakan, pendampingan, dan penyuluhan terkait tuberkulosis,” ucap Irsyad.


Indonesia selalu termasuk dalam daftar tiga negara dengan beban TBC terbesar di dunia dalam beberapa tahun terakhir dan tahun 2022 menduduki peringkat ke dua. Saat ini Kota Medan menargetkan 14.000 orang dapat diobati dan mendapatkan pelayanan.


Konferensi Pers Pernyataan Bersama Upaya Kolaborasi Penanggulangan Tuberkulosis di Kota Medan juga dihadiri USAID TB Private Sector Kota Medan Dr. Junida Sinulingga, Kasi P2P Dinkes Kota Medan Edy Yusuf, Wasor Dinkes Kota Medan, Dokter TB Rumah Sakit Mitra Medika Tanjung Mulia, dan staf YMMA Kota Medan. (aki)

YMMA Desak Pemkab Deliserdang Buat Perda Khusus Tuberkulosis

    Jumat, Februari 03, 2023  


PATIMPUS.COM - Guna mencapai target eliminasi tahun 2030, Pemerintah Kabupaten Deliserdang didesak segera membuat Peraturan Daerah (Perda) khusus penanggulangan Tuberkulosis (TB) karena penyakit tersebut sangat berbahaya.


"Anggaran penanggulangan TB di Dinas Kesehatan Deliserdang sudah ada, namun masih sangat minim sekali, hanya diperuntukkan biaya obat saja. Masih banyak sekali anggaran dibutuhkan untuk memerangi penyakit TBC," sebut Taufik, Ketua Yayasan Mentari Meraki Asa (YMMA) Deliserdang, Kamis (2/2) di Lubuk Pakam.


Taufik mengatakan penyakit yang disebut juga TBC ini merupakan virus yang dapat menular melalui udara dengan cara batuk atau bersin yang menyerang paru-paru manusia. Sehingga penyakit tersebut sangat berbahaya.


“YMMA sendiri saat ini sudah memiliki petugas maupun kader TB di beberapa Kecamatan di Deliserdang, yang terus bergerak mencari dan bersosialisasi kepada masyarakat akan bahaya sekaligus pengobatan virus TB. Namun hal itu belum mencapai maksimal karena terkendala oleh finansial," ungkap Taufik.


Taufik menambahkan program eliminasi TB 2030 harus bisa tercapai, dengan cara keseriusan pemerintah dan komunitas-komunitas yang peduli akan bahaya TB.


Sementara Dinas Kesehatan Deliserdang Wasor TB, Zurjani mengatakan, untuk SPM TB sudah memenuhi capaian yang diberikan, walau pun masih banyak PR untuk dapat mewujudkan Eliminasi TBC di Tahun 2030 nanti.


“Dinas Kesehatan Deli Serdang sudah melakukan upaya pencegahan penyakit TB dan perlu juga disebarluaskan bahwa penderita penyakit TB/TBC di Deliserdang tidak perlu resah untuk biaya perobatan, sebab pemerintah Deliserdang menggratiskan pengobatannya, Untuk lokasi berobat bisa di Puskesmas terdekat dan rumah sakit yang sudah bekerjasama dengan pemerintah," kata Zurjani.


Sementara anggota DPRD Deli Serdang yang juga ketua Fraksi PAN Deliserdang, Bayu Sumantri Agung sangat mendukung capaian yang dipaparkan dalam kegiatan ini.


Selaku anggota dewan, Bayu Sumantri meminta kepada pihak Dinas Kesehatan Deliserdang untuk membuat naskah akademik terkait TB, dan diserahkan ke bagian Bapemperda DPRD Deliserdang, agar dapat dikawal hingga menjadi prioritas ke program Legislasi Daerah (Prolega).


“Dari pemaparan Dinas Kesehatan Deliserdang maupun YMMA terkait penyakit TBC di Deliserdang, maka sangat diperlukan lebih banyak lagi penyuluhan maupun mencegahnya di tengah masyarakat," tegas Bayu Sumantri Agung.


Bayu mengungkapkan anggaran pencegahan penyakit TBC di Dinas Kesehatan nantinya di P APBD tahun 2023 akan mereka perjuangkan untuk bisa diadakan penambahan, sehingga segala kendala dan target pencapaian Eliminasi TB 2030 bisa tercapai. (don)

Rabu, 01 Februari 2023

Wagubsu Musa Rajekshah Dukung Kegiatan Forwakes Sumut

    Rabu, Februari 01, 2023  


PATIMPUS.COM - Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu), Musa Rajekshah mendukung kegiatan Forum Wartawan Kesehatan (Forwakes) Sumut, terlebih saat kegiatan Hari Pers Nasional (HPN) yang dilaksanakan di Medan.


"Semoga HPN tahun ini berjalan dengan lancar dan sukses. Dan, bisa lebih sukses dari HPN-HPN lainnya. Bila giat dari kawan-kawan ini butuh dukungan, maka Pemprovsu bisa langsung berkordinasi saja ke panitia," ujar Wagubsu, saat menerima audiensi Pengurus Forwakes Sumut, Selasa (31/01/2023) di ruang kerjanya di Kantor Gubernur, Lantai 9, Medan.


Kepada Wagubsu, Ketua Forwakes Sumut Mahbubah Lubis, menyampaikan sejumlah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka ikut andil meramaikan HPN yang merupakan  perhelatan besar insan pers di Sumut. 


"Kita Forwakes merupakan  salah satu organisasi pers yang didalamnya beranggotakan para wartawan dari berbagai media lokal dan nasional ini tahun ini ikut andil memeriahkan HPN. untuk itu kita hadir disini guna meminta dukungan dan dorongan dari Wagubsu agar kegaiatan-kegiatan kita dapat berjalan sukses," jelas Mahbubah Lubis kepada Wagubsu yang didampingi Kadis Kominfo Sumut,  ilyas, dan Ketua Kegiatan HPN, Faisal. 


Mahbubah mengatakan, kegiatan yang akan dilaksanakan Forwakes Sumut yakni Donor Darah dan Seminar dan Edukasi Stunting Sejak Dini. Giat itu akan dilaksnaakan pada Senin (6/1/2023) Bertempat di Gedung PWI Sumut. 


Untuk giat Donor Darah yang bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI ) Cabang Medan terbuka untuk umum dengan target 100 pendonor, sedangkan  seminar dan edukasi Stunting sejak dini itu akan dihadiri pelajar dan mahasiswa dari sekolah dan perguruan tinggi (PT) di Medan. 


"Saya berharap pak Wagubsu bisa berhadir dan juga memberi dukungan acara ini," katanya yang saat itu didampingi, Humas, Leo Bukit, Bendahara,  Anita Sinuhaji, Ketua  Panitia , Diva Suwanda dan Bendahara Panitia Donor Darah, Nisa Lubis.


Dalam kesempatan itu, Forwakes Sumut menyempatkan memperkenalkan Profil dan sejarah berdirinya Forwakes Sumut kepada Wagubsu.(don)

Selasa, 31 Januari 2023

Dibandrol 5 Juta, Keluarga Wartawan Batal Makamkan Orangtua di Lahan Garapan

    Selasa, Januari 31, 2023  


PATIMPUS.COM - Keluarga Zulfadli Siregar batal memakamkan mertuanya di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Muslim tanah garapan eks HGU PTPN IV, Pasar IV, Gg. Wakaf Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Seituan.


Pasalnya, pengurus TPU tersebut membanderol harga Rp 5 juta untuk 1 liang lahat untuk menguburkan jenazah mertuanya tersebut.


Kepada wartawan, Zulfadli Siregar (41) bersama istrinya, Juli Yamagishi (38) warga Pasar VII, Makmur Ujung, Anggrek 27, Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Seituan, mengatakan ibunda istrinya meninggal dunia dan berniat akan dikuburkan dalam satu liang lahat di pekuburan tersebut.


Namun anehnya, saat hendak ditanyakan proses penguburan jenazah, pihak yang mengaku sebagai wakil ketua STM, Dusun Kenanga Jalan Sederhana, Desa Sambirejo Timur, mengatakan bahwa biaya pemakaman dikenakan sebesar Rp 5 juta.


Tentu saja hal ini sangat mengejutkan dan di luar kemampuannya sebagai keluarga yang mengalami kemalangan.


Karena biaya yang memberatkan tersebut, pasangan suami istri ini pun dengan sedih dan kesal tidak jadi memakamkan almarhumah dalam satu liang lahat bersama makam mendiang suaminya.


"Aneh kami rasa, awalnya mereka minta Rp 700 ribu tapi malah berujung diminta Rp 5 juta karena kami dianggap pendatang atau bukan warga lingkungan sini," kata Zulfadli yang berprofesi sebagai wartawan di media online di Medan, Selasa (31/1/2023) sore.


Menanggapi hal ini, wartawan mencoba mencari info kebenaran tentang kebijakan ini. Hasilnya, diduga berdasarkan kebijakan yang diambil oleh Saring, selaku Kepala Dusun (Kadus) 4 yang juga menjabat sebagai Kaur Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Seituan.


Saat dikonfirmasi terkait kebijakan biaya pemakaman yang dinilai kejam seperti mencekik leher ini ternyata tidak ditampik sang kadus.


Kata Saring, banderol Rp 5 juta itu dipatok sebagai bentuk penolakan warga di luar Desa Bandar Klippa, karyawan aktif PTPN IX, pensiunan dan STM 3 desa saja.


"Kalau yang bersangkutan tidak menjadi anggota STM tanah wakaf di sini dan bukan penduduk warga Bandar Klippa maka dikenakan biaya sebesar itu," jawab Saring enteng.


Saring yang diketahui masih berstatus pelaksana tugas (Plt). Kadus 4 ini, mengaku hal itu bukan kebijakannya melainkan kesepakatan bersama Kadus Bandar Klippa pada waktu itu.


"Karena selama ini orang dari luar di TPU muslim yang notabene kuburan itu diperuntukkan bagi warga Desa Bandar Klippa," katanya lagi.


Dilanjutkannya, setelah pergantian pengurus, maka diambil kebijakan bersama dengan anggota STM dari 3 desa yaitu Bandar klippa, Desa Tembung, dan Sambirejo Timur  yang berjumlah 38 STM, dengan jumlah  anggotanya sekitar 11.000 KK yg tercakup di STM, tanah wakaf.


"Sebetulnya penolakan secara halus, jadi jangan salah tanggap kami mencari keuntungan dan seolah mencekik leher," pungkasnya.


Saat dipertanyakan apakah hal ini dibenarkan sesuai dengan aturan, Plt. Kadus 4 sekaligus Kaur Desa Bandar Klippa inj menjawab kalau intinya tanah wakaf Pasar IV, yang diperuntukan untuk masyarakat Bandar Klippa, karyawan aktif PTPN IX dan pensiunan karyawan.


"Soal tarif itu bahasa lembutnya untuk menolak bagi orang yang bukan warga Bandar Klippa, karyawan PTP IX sekarang PTPN II, dan anggota STM tanah wakaf yang  dikebumikan di Pasar IV ini," tandasnya beralibi. (son)

© 2023 patimpus.com.