Gubernur Edy Rahmayadi Harapkan Kasus Lahan Eks HGU PTPN 2 Segera Selesai

Gubernur Edy Rahmayadi Harapkan Kasus Lahan Eks HGU PTPN 2 Segera Selesai

PATIMPUS     Kamis, April 01, 2021  

PATIMPUS.COM - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi mengharapkan persoalan tanah di daerah ini segera selesai. Karena, selain untuk kepastian hukum, hal tersebut juga berdampak terhadap kesejahteraan rakyat.

Hal itu disampaikan Gubernur Edy Rahmayadi saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sumut di Hotel JW Marriot, Jalan Putri Hijau, Medan, Rabu (31/3/2021).

"Saya harap kasus sengketa tanah segera selesai, baik yang melibatkan rakyat maupun pihak lainnya," kata Gubernur.

Untuk itu, kata Gubernur, Rakor GTRA tersebut diharapkan mampu menyelesaikan masalah pertanahan dengan lembaga teknis lainnya, melalui gerakan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan di Sumut.

Gubernur mencontohkan, sengketa lahan eks HGU PTPN II yang sudah berlangsung lama. Karena itu, melalui pertemuan tersebut harus dapat dirumuskan langkah-langkah strategis guna penyelesaian nya. Sehingga rakyat mendapat kepastian hukum.

Kepastian hak atas tanah, kata Gubernur, berujung pada kesejahteraan masyarakat tersebut. Masyarakat bisa mengelola tanahnya untuk pertanian, perkebunan atau yang lainnya. Sehingga pendapatan daerah juga ikut meningkat.

Selain itu, Gubernur juga mengajak pihak terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk meningkatkan sinergi guna menyelesaikan masalah sengketa tanah. "Saya kepingin bergandengan tangan. Saya ingin menyelesaikan masalah ini. Saya berdoa selesailah urusan agraria ini sehingga ada kepastian," kata Edy Rahmayadi.

Kepala Kantor Wilayah BPN Sumut Dadang Suhendi mengatakan, rencana kerja gugus tugas tahun 2021 salah satunya menyelesaikan sengketa tanah eks HGU PTPN III di Blok 37 di Martoba, Pematangsiantar, yang luasnya kurang lebih 25 hektare. Serta menyelesaikan hasil Rakor GTRA yang belum selesai pada tahun 2020.

Adapun dari GTRA 2020 menghasilkan lokasi kegiatan redistribusi yang berbasis rencana dan program di sektor perkebunan, pariwisata dan transmigrasi. Di bidang perkebunan, telah dilakukan identifikasi dan verifikasi lokasi peremajaan sawit rakyat di Sumut. Di tahun 2021 lokasi tersebut secara nasional telah ditetapkan sebagai lokasi prioritas Reforma Agraria.

"Prioritas pertama yang direncanakan pada kuartal pertama tahun ini, sertifikat dapat diserahkan  kepada 269 kepala keluarga yang tersebar di tiga desa di Kecamatan Angkola, Kabupaten Tapsel, seluas 307 hektare, " kata Dadang.

Sedangkan di bidang pariwisata, kata dia, telah dilaksanakan identifikasi dan verifikasi di 10 desa wisata yang berada di Kawasan Danau Toba dan Desa Agrowisata Denai Lama, Pantailabu, Deli Serdang. (don)

Edy Rahmayadi Lantik Pj Bupati Samosir, Labuhanbatu dan Labusel

Edy Rahmayadi Lantik Pj Bupati Samosir, Labuhanbatu dan Labusel

PATIMPUS     Kamis, April 01, 2021  

PATIMPUS.COM - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi melantik Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Samosir, Labuhanbatu dan Labuhanbatu Selatan (Labusel), Rabu (31/3/2021). Pelantikan Pj Bupati di ketiga kabupaten ini dilakukan karena perselisihan hasil Pilkada 2020 daerah tersebut baru saja selesai persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).

MK memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan pemilihan ulang sembilan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Labuhanbatu dan 16 TPS di Labusel. Untuk pemilihan ulangnya sendiri MK memutuskan dilaksanakan 30 hari kerja setelah keputusan dibacakan.  Sedangkan untuk Samosir, MK memutuskan menolak gugatan Pilkada yang dilayangkan penggugat, namun pelantikan untuk Bupati dan Wakil Bupati terpilih belum bisa laksanakan.

Ketiga Pj Bupati yang dilantik yaitu Harianto Butarbutar untuk Kabupaten Samosir, Mulyadi Simatupang untuk Kabupaten Labuhanbatu dan Alfi Syahriza untuk Kabupaten Labusel. Gubernur Edy Rahmayadi meminta ketiga Pj Bupati tersebut mampu menjalankan tugas dengan baik di sela-sela kekosongan kepemimpinan di daerah tersebut.

“Waktunya mungkin memang sempit, tetapi menentukan keharmonisan di wilayah tersebut, Pj Bupati harus bisa bekerja sebaik mungkin menjaga keharmonisan daerah, stabilitas daerahnya. Kalau Samosir itu sudah masuk ke MK sehingga belum bisa kita lantik walau gugatannya dibatalkan,” kata Edy Rahmayadi, didampingi Wakil Gubernur Musa Rajekshah usai melantik di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan.

Edy Rahmayadi juga mengingatkan kepada kedua Pj Bupati (Labuhanbatu dan Labuhanbatu Selatan) agar tidak ikut dalam mendukung atau berpihak pada salah satu kontestan Pilkada di daerah yang dia pimpin. Namun, keduanya harus memfasilitasi masyarakat untuk melakukan pemilihan ulang.

“Jangan ikut-ikutan, Pj Bupati itu tidak ada urusan dengan Pilkada, tetapi wajib memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pemilihan ulang. Ajak tokoh masyarakat, pemuda, adat dan agama untuk mengawal kejujuran, kompetisi yang bersih dalam rangka memilih pemimpin yang amanah,” tambah Edy.

Pj Bupati Labuhanbatu Mulyadi Simatupang mengatakan, dia akan bertugas sebaik-baiknya untuk memilihara keharmonisan di Labuhanbatu. Selain itu, dia juga berharap agar pemilihan ulang di Labuhanbatu bisa berjalan dengan damai.

“Tentu kita akan bekerja sebaik-baiknya walau waktunya singkat dan kita juga tentu berharap pemilihan ulang berjalan dengan baik. Semua kita perlu mengawal ini semua sehingga tidak ada lagi kesalahan pada pemilihan ulang,” terangnya.

Pelantikan ini dihadiri Wakil Kejaksaan Tinggi Sumut Agus Salim, Aster Kasdam I/BB Kol Inf Susanto Lastua Manurung. Selain itu juga dihadiri tokoh masyarakat dan OPD masing-masing Kabupaten secara virtual. (don)

Gubernur Edy Rahmayadi Berharap Pandemi Segera Berlalu

Gubernur Edy Rahmayadi Berharap Pandemi Segera Berlalu

PATIMPUS     Senin, Maret 29, 2021  

PATIMPUS.COM - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) telah melakukan berbagai upaya mulai dari penanganan kesehatan, stimulus ekonomi, bantuan sosial, vaksinasi, hingga penegakan protokol kesehatan. Namun upaya tersebut mesti dibarengi dengan doa, sehingga Covid-19 diharapkan cepat hilang dari muka bumi, khususnya Sumut.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi saat Doa Bersama Lintas Agama, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan, Senin (29/3). “Kepada Tuhan lah kita harus kembali,  tidak ada jalan lain,” kata Gubernur.

Doa bersama diwakili para tokoh lintas agama. Antara lain mewakili Agama Islam Moh Hatta, mewakili Agama Kristen Eben Siagian, mewakili Agama Katolik Serfain Dany Sanusi, mewakilil Agama Hindu M Manugren, mewakili Agama Budha Indra Wahidin, mewakili Agama Konghucu Muslim Linggouw. Hadir Sekretaris Daerah Provinsi Sumut R Sabrina dan Asisten Administrasi Umum M Fitriyus.

Meski sudah ada vaksin, kata Gubernur, penegakan protokol kesehatan mesti tetap dijalankan. Gubernur mengaku sedih masih ada masyarakat yang tidak menjalankan protokol kesehatan. Masih banyak kerumunan dan tidak memakai masker, bahkan masih ada yang peluk cium di satu acara.

“Bahkan masih berpeluk cium pipi kanan kiri, saya sedih sekali melihat seperti itu, seolah olah hanya saya yang kepingin itu,” kenang Edy Rahmayadi.

Untuk itu, Edy juga mengharapkan tokoh masyarakat agar mengimbau umatnya masing-masing menjalankan protokol kesehatan. Di antaranya memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi.

“Ayolah masker ini satu-satunya obat yang paling manjur terhadap Covid-19, physical distancing, cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan dan membatasi mobilitas,” kata Edy.

Ketua Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi) Indra Wahidin mengharapkan kehidupan kembali normal. “Semoga masyarakat kita kembali hidup normal dan perekonomian juga kembali normal, semoga semua makhluk hidup berbahagia,” kata Indra.

Mengenai penegakan protokol kesehatan di tempat ibadah, Ketua MUI Sumut Maratua Simanjuntak mengatakan  pihaknya telah mengimbau masyarakat menjalankan protokol kesehatan. “Itulah (imbauan) yang bisa kita lakukan,” kata Maratua.

Doa bersama juga diikuti oleh pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat di Sumut secara daring. (don)

Sandiaga Uno Sampaikan 3 Hal Ke Gubsu Soal Percepatan Pariwisata Danau Toba

Sandiaga Uno Sampaikan 3 Hal Ke Gubsu Soal Percepatan Pariwisata Danau Toba

PATIMPUS     Sabtu, Maret 27, 2021  

PATIMPUS.COM - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menerima kunjungan silahturahmi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno, di Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Sabtu (27/3/2021). 

Pada kunjungannya itu, Menparekraf menyampaikan tentang program percepatan pengembangan  pariwisata destinasi wisata super prioritas , yang salah satunya adalah Danau Toba. 

“Setelah tiga kali kunjungan ke Danau Toba, akhirnya saya bisa sowan dengan Bapak Gubernur. Saya ke sini untuk menyampaikan beberapa program percepatan pada salah satu destinasi wisata super prioritas yakni Danau Toba, agar bisa dieksekusi dengan baik,” ujarnya.

Menurut Menparekraf, ada tiga hal yang bisa diterapkan guna membangkitkan dunia pariwisata di Sumut. Pertama, kata Menparekraf, dengan menerapkan protokol kesehatan di daerah wisata. Kedua, memanfaatkan teknologi, terutama teknologi informasi, dan terakhir dengan membentuk Desa Wisata.

“Menerapkan protokol kesehatan menjadi yang utama di saat situasi pandemi ini, langkah tepat yang akan terus dilakukan ialah dengan menerapkan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan), kita pun ingin melakukan kegiatan yang terukur agar pariwisata segera bangkit tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan di daerah wisata,” tambahnya.

Sandiaga Uno juga menyampaikan tentang besarnya peluang di sektor ekonomi kreatif, bila mampu memanfaatkan teknologi.  Seperti baju yang dikenakannya, merupakan hasil produksi salah satu ekonomi kreatif di Sumut.

“Seperti baju yang saya kenakan ini adalah baju hasil dari salah satu ekonomi kreatif di Sumut, kuncinya adalah adaptasi terhadap teknologi, mulai dari pemasaran hingga pembayaran harus bisa menerapkan teknologi,” jelasnya.

Sandiaga Uno juga menyampaikan agar Sumut menjalankan program Desa Wisata, dimana program itu bisa menghadirkan wisata inklusif, berkualitas dan berkelanjutan. Kunjungannya ke Sumut, juga dalam rangka memberi semangat para pelaku wisata untuk segera bangkit kembali.

“Kehadiran saya juga ingin memberikan semangat pada pelaku wisata, sebab hampir satu tahun lebih masyarakat khususnya pelaku wisata menghadapi kesulitan yang ditimbulkan akibat pandemi  Covid-19, saya berharap agar kawan-kawan lekas memupuk harapan untuk segera bangkit," tambahnya.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi pun menyambut baik kunjungan silahturahmi tersebut, dan akan   segera melakukan perencanaan yang terukur guna menggeliatkan pariwisata di Sumut, khususnya Danau Toba.

“Dengan kehadiran beliau (Menparekraf), bisa melihat secara pasti, sehingga kita bisa menyiapkan apa yang perlu disiapkan untuk membangun wisata super prioritas Danau Toba,” ujar Edy Rahmayadi.

Edy  juga memperkenalkan beberapa pariwisata yang ada di Sumut, seperti Sungai Green Canyon (Sei Bah Bolon), keindahan Pulau Nias, Keasrian alam di Tangkahan dan masih banyak lagi lainnya. “Kedepannya itu juga akan kita galakkan, selain wisata super prioritas Danau Toba,” tambahnya.

Pada pertemuan itu, turut hadir Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjutak,  Pangdam I/ Bukit Barisan Mayjen TNI Hassanudin, Asisten Administrasi Umum Mhd Fitriyus, Kepala Dinas Kominfo Sumut Irman Oemar dan Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut Ria Telaumbanua. (don)

Gubsu Perpanjang PPKM Hingga 5 April

Gubsu Perpanjang PPKM Hingga 5 April

PATIMPUS     Kamis, Maret 25, 2021  

PATIMPUS.COM - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi kembali memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dari tanggal 23 Maret 2021 hingga 5 April 2021.  Perpanjangan PPKM Mikro kali ini lebih detail menjelaskan tentang kriteria zonasi di enam kabupaten/kota yang menjadi sasaran.

Perpanjangan PPKM Mikro tersebut tertuang pada Instruksi Gubernur Sumut Nomor 188.54/9/INST/2021. Pada instruksi tersebut dijelaskan ada empat pembagian zonasi sesuai dengan kriterianya masing-masing untuk enam kabupaten/kota (Medan, Binjai, Pematangsiantar, Deliserdang, Simalungun dan Langkat).

Keempat zona tersebut adalah zona hijau dengan kriteria tanpa kasus di satu Rukun Tetangga (RT), kedua zona kuning dengan satu hingga lima kasus di satu RT selama tujuh hari terakhir, ketiga zona orange dengan enam sampai 10 kasus selama tujuh hari terakhir di satu RT dan terakhir zona merah dengan lebih 10 kasus di tujuh hari terakhir.

Keempat zona tersebut juga memiliki skenario pengendalian yang berbeda-beda dan khusus untuk zona merah dan oranye penanganan dilakukan secara ketat di tingkat RT. Di kedua zona ini, Satgas setempat diminta untuk menutup tempat ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya, kecuali sektor esensial. Bahkan untuk zona merah diminta untuk melarang kerumunan lebih dari tiga orang, membatasi keluar masuk RT hingga pukul 20:00 WIB dan meniadakan kegiatan sosial yang menimbulkan kerumunan.

“Menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2021, Pemprov Sumut kembali memperpanjang PPKM Mikro. Gubernur Sumut menginstruksikan untuk kembali mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 hingga tingkat desa/kelurahan, RT dan RW, untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 secara lebih ketat,” kata Kepala Dinas Kominfo Sumut Irman Oemar, Kamis (25/3), di Posko Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan.

PPKM Mikro juga dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten/Kota seperti pembatasan tempat kerja dengan Work Form Home (WFH) dan Work From Office (WFO) 50%, kegiatan belajar mengajar daring, pembatasan jam operasional usaha dan lainnya.

Di Sumut sendiri, perkembangan kasus Covid-19 masih fluktuatif, dari 13-19 Maret tercatat rata-rata perhari pada periode tersebut 88 kasus positif. Sedangkan untuk kesembuhan rata-rata perhari 54 orang, dan kematian rata-rata dua orang per hari.

“Penyebaran di Sumut masih cukup tinggi sehingga Pemprov Sumut lebih mengintensifkan lagi PPKM Mikro dan PPKM Kabupaten/Kota. Harapannya tentu masyarakat lebih sadar akan kepentingan bersama kita menekan penyebaran Covid-19,” tambah Irman, yang juga Koordinator Informasi Satgas Penanganan Covid-19 Sumut.

Ke depan, menurut Irman, Pemprov Sumut akan mengevaluasi kembali pelaksanaan PPKM Mikro, untuk membuat kebijakan berikutnya. “Karena itu kita meminta kepala daerah agar melakukan monitoring ketat, berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan secara berkala untuk mengendalikan Covid-19 di daerah. Setelah itu, kita akan evaluasi kembali untuk membuat kebijakan selanjutnya,” tambah Irman. (don)

Pemerintah Pusat Kebut Proyek Strategis Di Sumut

Pemerintah Pusat Kebut Proyek Strategis Di Sumut

PATIMPUS     Rabu, Maret 24, 2021  

PATIMPUS.COM - Pemerintah Pusat terus berupaya mempercepat pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di  Sumatera Utara (Sumut). Dengan harapan pembangunan proyek-proyek tersebut lebih cepat rampung dan mampu membantu peningkatan perekonomian nasional.

Ada empat kawasan strategis nasional yang ada di Sumut, yaitu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Food Estate Humbang Hasundutan dan Kawasan Industri Kuala Tanjung bersama pelabuhannya.

Selain itu, ada empat proyek strategis daerah yang juga masih berkolaborasi dengan pusat seperti Rusunawa Terintegerasi Sei Mangkei, Sport Centre, jalur kereta api Pematangsiantar-Parapat dan Light Rapid Transit (LRT) Medan-Binjai-Deliserdang (Mebidang). Proyek-proyek strategis ini diharapkan memberikan dampak besar pada pembangunan Sumut. 

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi meminta kepada Pemerintah Pusat agar keterlibatan daerah ditingkatkan, sehingga kesinambungan proyek-proyek tersebut berjalan dengan baik dan masyarakat langsung merasakan manfaatnya. Hal ini di sampaikannya saat Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Pengembangan Wilayah dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Sumut secara virtual, Rabu (24/3)

“Cukup banyak proyek strategis nasional di Sumut, tetapi kita berharap keterlibatan daerah semakin ditingkatkan agar rakyat kita juga merasakan langsung pembangunan ini. Misalnya, untuk rest area di jalan tol, Pemkab diberikan kewenangan sehingga UMKM di daerah tersebut berkembang. Begitu juga pertanian. Petani-petani kita harus mendapat manfaat yang lebih besar dalam perkembangan pertanian di Sumut, bukan malah perusahaan-perusahaan besar,” kata Edy Rahmayadi, di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan.

Selain itu, masalah lingkungan juga menjadi perhatian Edy Rahmayadi. Dia meminta proses pembangunan di Sumut tidak malah merusak lingkungan yang ada, karena pembangunan infrastruktur ini membutuhkan bahan dan lahan yang tidak sedikit.

“Janganlah mengambil pasir atau batu secara ilegal dari sungai sehingga sungai itu rusak atau mengeruk bukit sehingga terjadi longsor, perhatikan dampak lingkungannya. Jangan pula di satu sisi kita membangun sisi lain kita merusak. Ini perlu dikoordinasikan dengan benar ke kabupaten,” kata Edy Rahmayadi, yang didampingi Kepala Bappeda Sumut Hasmirizal Lubis.

Menteri Koordinator (Menko) Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, sejumlah kendala pada proyek strategis nasional dan daerah ini bisa cepat diselesaikan. Dengan begitu perekonomian kita bisa cepat bergerak dan masyarakat bisa merasakan manfaatnya.

“Tentu ada kendala, bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga budaya masyarakat kita, sengketa lahan dan lainnya. Karena itu, kita sekarang terus fokus, ada kendala kita kejar dan cepat selesaikan sehingga pembangunan ini tidak tertunda-tunda,” kata Luhut.

Progres pembangunan proyek strategis nasional dan daerah di Sumut menurut Luhut sudah berjalan dengan baik, namun dia meminta semua Kementerian dan para pemangku kepentingan terus berkoordinasi. Dengan begitu kendala dan masalah di lapangan cepat terselesaikan. “Kita terus berkoordinasi, semua kementerian dan Pemda yang terlibat agar kita segera tahu apa masalah di daerah dan bagaimana solusinya,” terang Luhut.

Rapat terbatas ini juga dihadiri secara virtual oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Dirjen masing-masing Kementerian terkait. Sedangkan di Rumah Dinas Gubernur Sumut hadir Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Bambang Pardede, Kepala Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  Zubaidi dan OPD terkait. (don)

Jelang PON Papua, Edy Rahmayadi Minta KONI Pacu Mental Atlet Sumut

Jelang PON Papua, Edy Rahmayadi Minta KONI Pacu Mental Atlet Sumut

PATIMPUS     Jumat, Maret 19, 2021  

PATIMPUS.COM - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi meminta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumut terus mendorong mental para atlet menjelang Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021. Ini diperlukan karena saat ini Indonesia dilanda pandemi Covid-19, yang berdampak besar pada ekonomi dan sosial.

PON XX Papua sendiri dijadwalkan dilaksanakan pada 2-15 Oktober 2021 dan KONI telah mempersiapkan atlet-atletnya walau telescouting dan Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) sempat terkendala karena Covid-19. Bukan hanya itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut juga memiliki keterbatasan dalam hal anggaran untuk peningkatan prestasi atlet saat ini.

“Kondisinya seperti ini sekarang, tetapi bukan berarti kita itu menyerah. Tidak ada kata menyerah bagi para pejuang, para atlet-atlet ini adalah pejuang yang harus memiliki mental baja, tak kenal menyerah walau saat ini kondisi kita tidak seperti biasa,” kata Edy Rahmayadi, saat bertemu para mantan atlet berprestasi di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan, Kamis (18/3/2021).

Ada sekitar 60 mantan atlet berprestasi Sumut yang hadir pada pertemuan ini, antara lain Josua Sinurat peraih enam medali emas PON cabang Gulat, Aprina Siahaan peraih empat medali emas cabang Senam, dan atlet berprestasi lainnya. Edy Rahmayadi meminta para mantan atlet berprestasi tersebut untuk ikut memberikan dorongan memperkuat mental para atlet Sumut yang akan berkompetisi di PON Papua.

“Mantan-mantan atlet ini sudah membuktikan mereka berhasil di masa-masanya, sekarang mereka perlu memberikan dorongan, perhatian lebih kepada adek-adek mereka agar atlet kita nanti bisa berprestasi seperti mereka di PON Papua,” tambah Edy Rahmayadi.

Ketua KONI Sumut John Ismadi Lubis menerangkan saat ini ada dua program yang dijalankan organisasi yang dia pimpinnya, yaitu jangka pendek untuk PON XX Papua dan jangka panjang untuk PON XXI Sumut-Aceh. Untuk jangka pendek program pelatihan atlet terus berjalan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

“Kita terus berlatih dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, kita sangat menjaga atlet atau tim kita terpapar Covid-19. Untuk jangka panjang kita sudah membuat program, di bulan Mei kita sudah harus selesai telescouting Cabor (cabang olahraga) perorangan untuk Pelatda, 2022 pelatda semua Cabor perorangan dan tahun 2023-2024 semua Cabor siap untuk berkompetisi,” kata John, usai acara.

Pada pertemuan ini, salah satu yang banyak diminta para mantan atlet Sumut adalah fasilitas olahraga yang mumpuni di Sumut. Menurut mereka, saat ini atlet-atlet Sumut sulit berkembang karena keterbatasan sarana dan prasarana olahraga yang ada.

“Teman-teman mantan atlet memang banyak yang menuntut itu karena untuk beberapa Cabor kita harus berangkatkan atlet kita keluar kota karena di sini fasilitasnya tidak mencukupi, tetapi tentu sebentar lagi Sumut memiliki Sport Centre yang sangat lengkap dan berkelas internasional. Selain itu, kejuaraan-kejuaraan juga sangat berkurang di masa pandemi ini ,sehingga semakin sulit bagi kami melihat bibit-bibit baru atlet kita. Mudah-mudahan ke depannya semakin banyak kejuaraan semua Cabor di Sumut,” kata John. (don)

Silaturrahim Humas PKS Se Sumut Andalkan IT Konten Kreatif

Silaturrahim Humas PKS Se Sumut Andalkan IT Konten Kreatif

PATIMPUS     Sabtu, Maret 06, 2021  

PATIMPUS.COM - Dewan Pimpinan Wilayah Sumatera Utara (DPW SUMUT) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengadakan Silaturahim Humas Se Sumut pada Sabtu (6/3/2021) pagi tadi.

Kegiatan yang dimulai jam 08.30 WIB tersebut membahas target besar PKS dalam memenangkan Pemilu 2024 khususnya di Sumatera Utara.

“Target besar PKS untuk menambah suara dan kursi hingga memenangkan Pemilu 2024 hanya bisa dicapai dengan kerja terpadu dan Humas-lah yang menjadi ujung tombaknya, ” ujar Ketua DPW PKS Sumut, Dr H Usman Jakfar Lc MA, dalam sambutannya secara virtual.

Usman juga mengajak agar seluruh komponen Humas PKS memastikan bahwa masyarakat memahami visi PKS sebagai partai Islam rahmatan lil alamin melalui semua unggahan di berbagai kanal media sosial.

Kegiatan silaturahim tersebut turut dihadiri Kabid Humas PKS Sumatera Utara Syaiful Ramadhan dan mengimbau seluruh pegiat Humas PKS agar mengandalkan konten kreatif dan positif dalam menyampaikan berbagai capaian kinerja, prestasi dan advokasi PKS tentunya tetap dalam satu komando. 

Acara tersebut tidak saja membahas tentang target dan teknis kinerja pencapaiannya, tetapi juga dilaksanakan sharing perkenalan kehumasan yang turut dihadiri ratusan relawan yang tergabung dalam lima komponen relawan humas PKS yaitu PKSTV, PKSFoto, PKSArt, Relawan Literasi dan Relawan Digital. (son)

Enam Kabupaten/Kota Di Sumut Terapkan PPKM Mikro

Enam Kabupaten/Kota Di Sumut Terapkan PPKM Mikro

PATIMPUS     Sabtu, Maret 06, 2021  

PATIMPUS.COM - Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, berlaku mulai 9 - 22 Maret 2021, guna mencegah penyebaran Covid-19 di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

“Penerapan PPKM Mikro tersebut tertuang dalan Surat Gubernur Sumut Nomor 360/1879/2021, tertanggal 4 Maret 2021,” ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut Irman Oemar di Kantor Dinas Kominfo Sumut Jalan HM Said Nomor 27 Medan, Jumat (5/3/2021), yang juga Koordinator Informasi Satgas Penanganan Covid-19 Sumut.

Irman menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada 4 Maret 2021, tentang pembahasan perkembangan pelaksanaan PPKM Mikro, yang menetapkan bahwa Provinsi Sumut harus melaksanakan PPKM Mikro, khususnya di wilayah yang tingkat penyebaran Covid-19 masih tinggi.

“Mengingat penyebaran Covid-19 di Sumut masih tinggi, untuk itu kita melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019, mulai tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021,” terangnya.

Berdasarkan Surat Gubernur tersebut, ada enam kabupaten/kota yang akan menerapkan PPKM Mikro tersebut, yakni Kota Medan, Kota Binjai, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Simalungun, dan Kabupaten Langkat.

Dijelaskan, prinsip PPKM Mikro sebenarnya adalah pembatasan bukan pelarangan. Pembatasannya ini dibuat berskala. Kemudian dengan berjalannya waktu penanganannya semakin berskala kecil dan semakin tersasar.

Bedanya dengan PPKM sebelumnya, PPKM Mikro dapat dilihat dari wilayah zonasi, dimana PPKM Mikro mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian hingga ke tingkat RT. Perbedaan lain yang terlihat adalah pelonggaran aktivitas perkantoran dalam PPKM berbasis mikro.

Pada PPKM sebelumnya, Kemendagri menetapkan bekerja di kantor atau work from office (WFO) hanya diperkenankan 25% dari kapasitas penuh perkantoran. Sedangkan pada PPKM Mikro, aturan tersebut diperlonggar hingga 50 % dari kapasitas kantor, dan WFH bisa dikurangi menjadi 50%.

Sedangkan untuk kegiatan sekolah dilakukan secara online. Lalu wilayah desa atau kelurahan wajib mendirikan posko yang terdiri dari beberapa unsur masyarakat. 

Sekretaris Satgas Penanganan Covid-19 Sumut Arsyad Lubis menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat menetapkan Sumut untuk menjalankan PPKM Mikro karena pengalaman provinsi lain yang ikut PPKM Mikro mampu menurunkan angka penyebaran Covid-19.

“Penerapan PPKM Mikro sendiri adalah upaya partisipatif atau gotong royong dari semua elemen masyarakat. Upaya ini dalam rangka mengatasi dan menahan laju penularan Covid-19 dengan lebih cepat,”ujarnya. (don)

Gubsu Lantik 27 Pejabat, Siapa Saja?

Gubsu Lantik 27 Pejabat, Siapa Saja?

PATIMPUS     Rabu, Maret 03, 2021  

PATIMPUS.COM - Sebanyak 27 Pejabat Administrator (Eselon III) di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dilantik Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman, Medan, Selasa (2/3/2021).

Usai melantik dan pengambilan sumpah/janji jabatan, Gubernur Edy Rahmayadi yang hadir bersama Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah, berpesan pada seluruh Pejabat Administrator agar menjaga loyalitas dengan mengikuti instruksi dari Kepala Dinas/Biro masing-masing. Juga berpesan tentang pentingnya kerja sama dan bekerja secara tim.

"Berkali kita melaksanakan ‘ijab kabul’ acara ini yang merupakan teken kontrak pada Tuhan dan rakyat. Bekerjalah secara baik, loyalitas dan ikuti instruksi Kepala Dinas/Biro. Selain itu saya minta juga untuk bisa kerja sama dalam bekerja," ucap Edy Rahmayadi.

Edy juga mengingatkan, agar para pejabat berbuat dengan benar, jujur dan iklas dalam bekerja. Persoalan ketidakmampuan karena keterbatasan ilmu, menurutnya, masih bisa dikejar dengan belajar. Namun persoalan akhlak yang tidak baik dalam bekerja, hal ini yang sulit untuk diatasi.

Pejabat Administrator yang dilantik adalah Lisni Elysah sebagai Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Prof Dr Muhammad Ildrem, Rehulina Ginting sebagai Wakil Direktur Administrasi dan Umum RS Umum Haji Medan, Zuhar Elisa Sirait sebagai Wakil Direktur Penunjang Medis dan Akademik RSU Haji Medan.

Selanjutnya Yulfadiaz sebagai Kepala UPT Pelayanan Sosial Anak, Remaja Tanjung Morawa di Dinas Sosial, Fazri Efendi Pasaribu sebagai Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Rita Mestika Hayati sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Luthfi Solihin Sirait sebagai sebagai Kabag Persidangan dan Perundang Undangan Sekwan DPRD Sumut, Efi Julianti sebagai Kabag Program dan Keuangan Sekwan DPRD Sumut.

Toman Nababan sebagai Kabid Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas PMD, Nirmaraya sebagai Kabag Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Biro Administrasi Pembangunan, Timbul Naibaho sebagai Kepala UPT Pengelolaan Tahura Bukit Barisan Tongkoh Dinas Kehutanan.

Laila Jamilah Lubis sebagai Kabid Bina Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Priwisata,

Maksum Syahri Lubis sebagai Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKD, Ilona Anggeriani sebagai Kabag Perencanaan dan Kepegawaian Sekda Biro Administrasi Pimpinan, Fahri Azhari sebagai Kabid Penanganan Darurat, Peralatan Logistik BPBD Sumut.

M Mahfullah Pratama Daulay sebagai Sekretaris BPBD Sumut, Irwansyah sebagai Kabag Rumah Tangga Biro Umum, Elisabeth Simanjuntak sebagai Kabid Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan, Maradoli sebagai Kacab Dinas Pendidikan Gunung Tua Dinas Pendidikan, Ichsanul Arifin Siregar sebagai Kacab Dinas Pendidikan Sunggal Dinas Pendidikan, M Basir S Hasibuan sebagai Kacab Dinas Pendidikan Stabat Dinas Pendidikan.

Waozaro Hulu sebagai Kacab Dinas Pendidikan Gunungsitoli Dinas Pendidikan, Gatimbowo Lase sebagai Kacab Dinas Pendidikan Teluk Dalam Dinas Pendidikan, Ibnu Akbar sebagai Kepala UPT Taman Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Rachmat Hadi Saputra Harahap sebagai Kepala UPT Museum Negeri,

Denny Elpriansyah sebagai Kepala UPT Pelayanan Sosial Anak Dinas Sosial Kabanjahe Dinas Sosial dan Sari Utami sebagai Kepala UPT Pelayanan Sosial Wanita Tuna Susila dan Tuna Laras Dinas Sosial Brastagi Dinas Sosial. (don/hum)

Panca Putra Simanjuntak Gantikan Martuani Sormin

Panca Putra Simanjuntak Gantikan Martuani Sormin

PATIMPUS     Kamis, Februari 18, 2021  

PATIMPUS.COM - Kapolda Sumatera Utara, Irjen Martuani Sormin terkena perombakan besar-besaran di jajaran Pejabat Tinggi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Dia digantikan oleh Irjen Panca Putra Simanjuntak untuk menjabat sebagai Kapolda Sumut yang baru.

Pergantian Kapolda Sumut tersebut tertuang dalam telegram rahasia (STR) yang dikeluarkan Kapolri dengan nomor ST/318/II/KEP/2021 yang diterima wartawan, Kamis (18/2/2021).

"Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak Kapolda Sulut diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Sumut," bunyi petikan surat telegram tersebut.

Sementara itu Irjen Martuani Sormin yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumut akan diangkat pada jabatan baru sebagai Koorsahli Kapolri.

Penunjukan Irjen Panca Putra sebagai Kapolda Sumut bukanlah orang baru, pasalnya dia merupakan kelahiran Medan tahun 1969.

Sebelum menjabat Kapolda Sulut, Panca Putra diketahui menjabat sebagai Direktur Penyidikan di KPK. Sederet prestasi telah ditorehkan Panca selama bertugas di KPK.

Usai ditarik dari KPK saat itu Panca ditarik ke Polri untuk dipromosikan menjadi Widyaiswara Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.

Selama di KPK, Brigjen Panca juga sempat mengemban 'double job desk' atau dua tugas. Dua tugas itu adalah Direktur Penyidikan KPK dan Plt Deputi Penindakan KPK sejak 19 Juni 2019 hingga April 2020.

Meski mengemban dua tugas, Brigjen Panca mampu menyelesaikan penanganan kasus-kasus besar di KPK.

Berikut kasus-kasus besar yang dituntaskan Panca selama bertugas di KPK.

Menuntaskan proses penyidikan kasus Tubagus Chaeri Wardana dalam perkara tindak pidana pencucian uang.

Menuntaskan penanganan kasus korupsi pengadaan pesawat dan mesin pesawat di PT Garuda Indonesia yang menjerat eks Dirut PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar dan Soetikno Soedarjo. Kasus ini saat ini masuk tahap persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Menangkap buron KPK dalam kasus penyuapan panitera Pengadilan Negeri Jakpus Eddy Sundoro yang telah melarikan diri selama 2 tahun lebih.

Kegiatan OTT KPK tahun 2019 sebanyak 21 kasus serta banyak lagi kasus yang ditingkatkan ke tahap penyidikan. (don/ind)

Wartawan Harus Diupgrade Dengan Uji Kompetensi

Wartawan Harus Diupgrade Dengan Uji Kompetensi

PATIMPUS     Rabu, Februari 17, 2021  

PATIMPUS.COM - Selaku insan pers, wartawan harus meningkatkan kualitas diri guna menunjang kompetensi seiring perkembangan zaman di era digitalisasi ini.

"Seorang pelaku jurnalistik sangat penting mengupgrade dirinya dengan mengikuti ujian kompetensi," sebut Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh, saar membuka Pelatihan Jurnalistik dalam rangka Uji Kompetensi Waetaean (UKW) bekerjasama Dewan Pers dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut secara virtual, Rabu (17/2) pagi.

“Wartawan wajib upgrade kompetensi diri sesuai perkembangan zaman yang dinamis ini, khususnya memasuki era serba digital. Karena siapapun sekarang ini butuh digital technology dalam bidang apapun,” kata Mohammad Nuh, di hadapan 50-an wartawan asal Sumut yang bakal mengikuti UKW tingkat Utama, Madya, dan Muda,

Pelatihan dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang Filosofi Jurnalistik yang disampaikan oleh Jamalul Insan. Dalam paparannya, Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan & Pengembangan Profesi Pers Dewan Pers tersebut juga memberi penyegaran kepada peserta tentang fungsi dan peran pers Indonesia serta kompetensi wartawan.

Selanjutnya, peserta mendapat paparan materi tentang Kode Etik Jurnalistik dan Hukum Pers mencakup Rambu Hukum, Etik, dan Pedoman Pemberitaan yang disampaikan oleh Irmanto. Salah satu poin penting adalah pemaparan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.

“Segala berita sebelum dipublikasi di media, harus melalui proses verifikasi informasi agar berita tersebut layak dan tidak menimbulkan kekeliruan di kemudian hari. Ingat, tugas utama wartawan adalah verifikasi informasi. Berita pun harus bersifat penting dan informatif bagi publik,” papar Irmanto.

Begitu juga dengan pengambilan informasi dari media sosial. Disebutkan, hal tersebut wajar-wajar saja, namun tetap informasi itu harus diverifikasi. Karena itu, standar kompetensi wartawan menjadi penting untuk dipahami wartawan.

Sesi terakhir mencakup Teknik Wawancara dan Penulisan Berita menampilkan Rita Sri Hastuti (Anggota Komisi Kompetensi Wartawan PWI Pusat) selaku pemateri. Di sini, Rita menjelaskan pentingnya teknik wawancara dan penulisan berita bagi wartawan dalam tugasnya sehari-hari termasuk sejumlah poin-poin yang diuji saat UKW.

Ketua PWI Sumut, H Hermansjah SE, mengatakan 54 dari 60 peserta nantinya akan mengikuti proses UKW pada 23-25 Februari mendatang di Kota Medan dengan penguji dari Dewan Pers. (don)

Gubsu Perpanjang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Hingga 28 Februari

Gubsu Perpanjang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Hingga 28 Februari

PATIMPUS     Rabu, Februari 17, 2021  

PATIMPUS.COM - Bertambahnya jumlah positif Covid-19 menjadi alasan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), selama 14 hari ke depan, yakni sampai 28 Februari 2021.

Kebijakan Gubsu tersebut tertuang dalam Instruksi Gubernur Sumut No. 188.54/3/INST/2021, yang disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi, Irman Oemar, Selasa (16/2/2021), di rumah dinas Gubsu, dengan tujuan untuk mengendalikan penyebaran Covid-19

Irman mengatakan, berdasarkan data Dinas Kesehatan Sumut, tercatat ada penambahan 134 kasus pada tanggal 15 Februari 2021. Itu berarti meningkat delapan kasus dibanding hari sebelumnya.

Bila dirata-ratakan selama 14 hari terakhir (2-15 Februari) penambahan kasus Covid-19 Sumut sebanyak 145,5. Ini membuat total kasus Covid-19 di Sumut mencapai 29.999 kasus.

“Sampai tanggal 8 Februari 2021 angka kematian masih di atas rata-rata nasional yaitu 3,6% dan positivity rate 7,1%. Karena itu kita putuskan untuk memperpanjang PPKM, agar covid-19 ini bisa kita kendalikan,” kata Irman.

Dijelaskan Irman, pada instruksi Gubsu tersebut, perkantoran atau tempat kerja harus melakukan bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) sebesar 50% dari total karyawan/pekerjanya. 

Namun, untuk sektor esensial. Seperti kebutuhan pokok, kesehatan, bahan pangan dan minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri objek vital nasional tetap beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional.

Begitu juga dengan usaha restoran (penyedia makanan/minuman) harus mengurangi kapasitasnya hingga 50%. Sedangkan untuk jam operasional seperti mall, kafe, kuliner malam hanya diperbolehkan hingga jam 21:00 WIB dan untuk hiburan malam sampai jam 22:00 WIB.

Sedangkan tempat-tempat ibadah masih diperbolehkan berkegiatan, dengan syarat mematuhi protokol kesehatan (Prokes). Sedangkan untuk kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan hanya diperbolehkan 50% dari kapasitas maksimal.

“Kita harus melakukan ini untuk kebaikan kita bersama. Kita juga sekarang memperkuat 3T (test, tracking, dan treatment), termasuk meningkatkan ruang ICU, isolasi. Ini juga harus dilakukan setiap daerah di Sumut. Optimalkan kembali Posko Satgas Covid-19 di tingkat kabupaten/kota sampai RT/RW dan desa,” kata Irman.

Untuk memastikan kebijakan ini berjalan, menurut Irman,  Pemprovsu akan menurunkan tim, yang terdiri atas TNI, Polri dan Satpol PP ke tengah-tengah masyarakat. Irman berharap kedisiplinan masyarakat dan upaya pemerintah menangani Covid-19 semakin tinggi. (don/rel)

Ulah Anggota Dewan Penyebab Sumut Provinsi Terkorup Ke 3

Ulah Anggota Dewan Penyebab Sumut Provinsi Terkorup Ke 3

PATIMPUS     Jumat, Februari 05, 2021  

PATIMPUS.COM - Sebagian besar kasus korupsi di Sumatera Utara dilakukan oleh anggota dewan sehingga menempatkan provinsi ini bertengger di posisi ke 3 sebagai provinsi terkorup se Indonesia.

“Sebagian besar perbuatan korupsi di Sumut didominasi anggota dewan, dengan berbagai modus, mulai dari uang ketok, pembuatan regulasi, dan lobi-lobi,” kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lily Pintauli Siregar, pada pertemuan semiloka yang digelar di ruang paripurna DPRD Sumut, Medan, Rabu (3/2/2021) kemarin.

Lily menyebutkan, dirinya merasa malu melihat Sumatera Utara hingga kini terkorup No 3 di Indonesia setelah Jawa Barat dan Jawa Timur.

Hadir dalam acara itu, Gubsu Edy Rahmayadi, Wagub Musa Rajekhshah, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, para wakil ketua dan para anggota DPRD Sumut.

Penegasan Lily disampaikan merespon pandangan lima fraksi, yakni Partai Golkar (Wagirin Arman), Thomas Dachi (Gerindra), Panyabar Nakhe (PDI-P), Berkat Laoly (Nasdem), dan PKS (Hendro Susanto).

Kelima frasksi tersebut memberi apresiasi atas peran ditunjukkan KPK dalam penanganan korupsi yang akhir-akhir ini menunjukkan tren meningkat, termasuk di Sumut.

Menurut Lily, untuk tindak korupsi di Sumut, yang terkategorikan terkorup No 3 di Indonesia berdasarkan hasil survei sejumlah LSM dan penanganan yang dilakukan KPK, ditandai dengan jumlah kepala daerah, dan legislatif yang sudah ditahan dan sedang diproses hukum.

Untuk Sumut, terdapat dua Gubernur Sumut, 12 pimpinan DPRD Sumut, puluhan anggota dewan, bupati dan walikota yang sudah ditahan dan sedang dalam proses penyidikan.

“Terhadap sebagian lagi anggota DPRD Sumut lainnya yang sedang diproses dan masih menunggu putusan hukum, serta proses penyidikan lebih lanjut terhadap pihak terkait lainnya, kita saat ini selalu meminta masyarakat bersabar karena SDM di KPK masih minim,” katanya.

Hal itu merespon pandangan anggota dewan, Thomas Dachi yang mempersoalkan KPK masih tebang pilih, yang mempertanyakan tidak adanya pihak eksekutif yang belum ditahan terkait kasus suap mantan Gubsu Gatot Pudjo Nugroho.

“Kalau itu uang negara, kita pertanyakan kenapa pengelola anggarannya tidak tersentuh hukum atau ditahan,” ujarnya.

Terhadap hal itu, Lily meminta masyarakat bersabar, karena saat ini dengan 9 kordinator wilayah yang dibentuk KPK di 34 provinsi, kehadiran SDM di KPK saat ini masih minim dan belum maksimal menangani ratusan perkara yang ditangani lembaga antirasuah itu.

Lily juga merespon pandangan dua anggota dewan dari Nias yakni Thomas Dachi, Berkat Laoly yang menyoal belum tersentuhnya penanganan korupsi di Nias dan menyebutkan dirinya menjadwalkan akan berkunjung ke daerah itu dalam waktu dekat ini.

Dia juga merespon pandangan dua anggota DPRD Sumut Wagirin Arman dan Thomas Dachi yang meminta kehadiran KPK untuk ikut dalam proses anggaran di dewan, menegaskan untuk sementara KPK akan melakukan hal itu dengan cara zoom meeting.

“Saat ini masih pandemi Covid-19, sehingga KPK lebih memilih melakukan tugas dari kantor dan rumah, namun dia juga minta peran masyarakat dilibatkan aktif, termasuk dalam pelaporan dugaan kasus korupsi yang terjadi,” katanya.

Untuk meminimalisir praktik korupsi di Sumut, Lily berharap dengan semiloka yang digelar di DPRD Sumut, peringkat Sumut ketiga terkorup di Indonesia dapat terhapus dari zona korupsi di Indonesia. (don/cpb)