Kakanwil Kemenagsu Jajaki Kerjasama Dengan Kejatisu
| Senin, Agustus 11, 2025

By On Senin, Agustus 11, 2025


P‎ATIMPUS.COM - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) H. Ahmad Qosbi, S.Ag, MM didampingi Plt. Kepala Bagian Tata Usaha Dr. H. Muksin Batubara, M.Pd, para Kepala Bidang, dan Pembimas berkunjung ke Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut pada Senin (11/08/2025).

‎Kunjungan Kakanwil Kemenag Sumut diterima langsung Wakil Kepala Kejati Sumut Sofyan Selle, SH MH di ruangannya.

‎Ahmad Qosbi menyampaikan rasa terima kasih atas penerimaan Kejati Sumut dan membuka tangan untuk peluang kerjasama antara kedua institusi negara tersebut.

‎“Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita bisa bekerja sama untuk peningkatan kualitas pelayanan agama dan keagamaan serta pendidikan agama dan keagamaan di Sumatera Utara,” ucap Ahmad Qosbi.

‎Qosbi juga mengatakan bahwa tugas dan fungsi ASN di lapangan pasti mengalami kendala dan tantangan baik dari dalam maupun dari luar. Untuk itu, Kakanwil berharap Kejati selaku aparat penegak hukum dapat memberikan pendampingan hukum agar pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai regulasi yang berlaku.

‎“Kami memohon bimbingan dan arahan dari Kejati terkait regulasi yang berlaku agar ASN yang bekerja di lapangan tidak melakukan kesalahan,” tambah Qosbi.

‎Qosbu juga berharap Kejati Sumut sebagai bagian dari mewujudkan Sumatera Utara yang moderat dan rukun.

‎“Melalui moderasi beragama, kami memohon Kejati Sumut menjadi bagian dari lembaga yang merawat kerukunan umat beragama di Sumatera Utara,” ujar Ahmad Qosbi.

‎Wakajati Sumut Sofyan Selle mengapresiasi kunjungan Kakanwil Kemenagsu beserta rombongan dan membuka tangan untuk melakukan kerja sama antar instansi pemerintah tersebut.

‎Sofyan berharap dengan adanya kerja sama antara dua lembaga tersebut dapat memperkuat tugas dan fungsi masing-masing terutama dalam pelayanan kepada umat.

‎“Kita tunggu bagaimana nanti kerja sama yang bisa dibuat. Intinya kami mendukung dan siap untuk berkolaborasi,” ucapnya. (rel/Soni)

Nanda Ramli Salurkan Bantuan Kepada Warga Korban Puting Beliung
| Sabtu, Agustus 02, 2025

By On Sabtu, Agustus 02, 2025


PATIMPUS.COM - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan, H.Iswanda Ramli turun langsung ke kawasan Jalan Brigjen Katamso Gang Masjid, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sabtu (2/8/2025) siang.

Ketua Partai Demokrat Kota Medan yang akrab disapa Nanda Ramli itu datang untuk menyerahkan bantuan material bangunan kepada warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat akibat diterjang angin puting beliung.

"Alhamdulillah, hari ini kita baru saja memberikan bantuan kepada warga yang rumahnya rusak karena angin puting beliung. Kita memberikan bantuan berupa seng dan sejumlah bantuan lainnya," ucap Nanda Ramli kepada wartawan usai memberikan bantuan tersebut.

Dikatakan Nanda Ramli, bantuan tersebut ia berikan setelah dirinya mendapatkan laporan langsung dari korban bahwa rumahnya telah rusak diterjang angin puting. Akibat angin puting beliung, atap rumah korban terangkat sehingga rumah tersebut tidak layak untuk dihuni.

"Dengan bantuan ini, atap rumah korban bisa dipasang kembali dan segenap anggota keluarga bisa kembali menempati rumah tersebut. Ini bentuk kepedulian kita kepada masyarakat, semoga bantuan ini bisa bermanfaat," ujar Nanda Ramli yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan itu.

Tak hanya sampai disitu, Nanda Ramli juga menegaskan bahwa dirinya akan mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk turut memberikan bantuan kepada warga yang menjadi korban angin puting beliung tersebut.

"Masih banyak yang harus dibantu atas kejadian (angin puting beliung) ini, Pemko Medan harus turun tangan. Sebelumnya, Pemko Medan harus melakukan pendataan terhadap seluruh warga yang terdampak," tegasnya.

Pada kesempatan itu, Nanda juga berpesan kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap cuaca ekstrem dan segera melapor jika terjadi peristiwa serupa. Ia memastikan, Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan akan selalu hadir untuk rakyat dalam kondisi apapun.

Sementara itu, Upik sebagai salah seorang warga penerimaan bantuan dari Nanda Ramli, menyampaikan rasa syukur atas bantuan yang ia terima.

“Atap rumah saya hampir semua terbang, siang kami kepanasan, malam kami kehujanan. Syukur Alhamdulillah Pak Nanda peduli dan datang langsung kesini untuk membantu kami. Sekarang  atap rumah kami bisa dipasang lagi,” tuturnya haru.

Seperti diketahui, kedatangan Nanda Ramli ke Jalan Brigjen Katamso Gang Masjid, tidak hanya untuk memberikan bantuan material bangunan kepada warga yang menjadi korban angin puting beliung. Akan tetapi, Nanda Ramli juga memberikan bantuan berupa loudspeaker aktif kepada ibu-ibu pengajian yang ada disana. (rel)

Hadi Suhendra Minta Seluruh Sekolah Harus Belajar Dari Peristiwa Penculikan Siswa SD di Marelan
| Jumat, Agustus 01, 2025

By On Jumat, Agustus 01, 2025


PATIMPUS.COM - Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra, angkat suara atas peristiwa penculikan siswa laki-laki kelas 2 SD dari sekolahnya yang berada di Kecamatan Medan Marelan pada Kamis (31/7/2025) siang.

Pasalnya, penculikan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak dikenal saat para siswa di sekolah tersebut telah memasuki jam pulang.

Hadi Suhendra mengaku sangat miris dengan kejadian itu dan meminta semua sekolah di Kota Medan, baik sekolah negeri maupun swasta di Kota Medan untuk menjadikan peristiwa penculikan anak itu sebagai pembelajaran.

"Kita sangat miris dengan peristiwa ini, ada siswa yang diculik dari sekolahnya saat jam pulang sekolah. Seluruh sekolah di Kota Medan harus menjadikan peristiwa ini sebagai pembelajaran," ucap Hadi Suhendra kepada wartawan, Jumat (1/8/2025).

Dikatakan Hadi Suhendra yang merupakan Pimpinan DPRD Medan dari Fraksi Partai Golkar itu, peristiwa ini tentunya akan menjadi momok yang membuat setiap orangtua di Kota Medan merasa khawatir atas keselamatan anaknya di sekolah.

"Jangan sampai sekolah dinilai sebagai tempat yang tidak lagi aman untuk anak. Sekolah bukan hanya tempat untuk menempuh pendidikan dan membentuk karakter, tetapi sekolah juga harus menjadi tempat yang aman untuk setiap siswa dari semua bentuk kekerasan, termasuk aksi penculikan," ujar Pimpinan DPRD Medan dari Dapil II (Medan Belawan, Medan Labuhan, dan Medan Marelan) itu.

Atas peristiwa ini, Hadi Suhendra meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Medan untuk memberikan arahan kepada seluruh sekolah di Kota Medan melalui petunjuk teknis (juknis) terkait aktivitas antar/jemput anak di sekolah.

"Harus ada aturan ataupun juknis terkait aktivitas antar/jemput siswa di sekolah. Jangan sampai ada lagi siswa yang dijemput oleh orang yang tidak dikenal, baik tidak dikenal oleh siswa, orangtua siswa, ataupun pihak sekolah.

Jangan sampai peristiwa penculikan seperti ini terulang lagi. Sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi seluruh siswa," pungkasnya.

Seperti diketahui, Polres Pelabuhan Belawan menangkap tiga pelaku yang terlibat dalam kasus penculikan seorang siswa SD di Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Tiga pelaku tersebut adalah Julia Hasibuan (40), Nurhayati (52), dan Firda Hermayati (40).

Korban diculik oleh dua dari tiga tersangka saat pulang sekolah dan membawa korban dengan mobil. Usai melakukan penculikan, pelaku mengirimkan surat ke rumah bocah itu dan meminta uang tebusan sebesar Rp50 juta. Bila tebusan itu tidak dipenuhi oleh orangtua korban, pelaku mengancam akan menjual organ tubuh anak tersebut.

Orang tua korban yang membaca surat itupun langsung membuat laporan ke Polres Pelabuhan Belawan. Polisi yang menerima laporan penculikan anak ini kemudian langsung membentuk tim gabungan untuk mencari keberadaan korban dan juga memburu pelaku penculikan.

Polisi pun berhasil menangkap ketiga pelaku tersebut. Ternyata, satu dari tiga pelaku, yakni Julia Hasibuan merupakan kerabat dari ibu korban. Sang korban yang masih berusia 8 tahun itu ditemukan dalam keadaan selamat, masih mengenakan seragam sekolah, dan langsung dibawa ke Polsek Medan Labuhan untuk diserahkan kembali kepada orang tuanya. (rel)

Pemko Medan Akan Relokasi Warga Pinggir Sungai Rawan Banjir dan Bangun 6 Underpass
| Selasa, Juli 22, 2025

By On Selasa, Juli 22, 2025


PATIMPUS.COM - Pemerintah Kota Medan dipastikan akan membangun enam underpass baru dan melakukan relokasi warga di pinggir sungai dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. 

Hal ini disampaikan oleh Ketua Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Medan, Henry Jhon Hutagalung SE SH MH, didampingi Anggota Pansus lainnya Zulham Efendi dan dr Dimas Sofani usai pembahasan bersama pihak eksekutif di ruang rapat Badan Musyawarah, Selasa (22/07/2025).

Menurut Henry Jhon, pembangunan underpass menjadi opsi yang paling realistis dan memungkinkan dibanding pembangunan jalan tol maupun flyover. 

“Kita sudah tanya ke Pemko Medan, apa yang bisa dibangun? Jalan tol tidak mungkin, flyover juga tidak mungkin katanya. Maka yang memungkinkan adalah underpass. Di Medan itu sudah ada delapan titik yang direncanakan, dua sudah terealisasi, jadi masih ada enam lagi,” jelasnya. 

Salah satu underpass yang direncanakan segera dibangun berada di kawasan Kampung Lalang. 

"Yang akan segera dibangun yaitu underpass di Kampung Lalang. Namun, yang lain mereka belum mau merinci di titik-titik mana saja yang akan menjadi lokasi pembangunan selanjutnya," katanya seraya mengatakan pembiayaan proyek ini direncanakan berasal dari dana APBD atau pembiayaan APBN.

Selain pembangunan infrastruktur, DPRD juga menyoroti masalah penanganan banjir, khususnya relokasi warga yang bermukim di bantaran sungai. 

Henry Jhon menyebutkan bahwa pemerintah pusat telah menyatakan kesediaannya mendukung relokasi asalkan Pemerintah Kota Medan segera mengajukan proposal.

"Sebenarnya persoalan ini sudah kita sampaikan sejak lama dan pemerintan pusat kabarnya juga sudah setuju, tapi proposal dari Pemko Medan belum juga diajukan," katanya. 

Terkait persoalan lahan diamuj Henry Jhon sebenarnta tidak ada masalah. "Kita sudah punya rumah susun di Kayu Putih, dan lahan seluas tiga hektare di Johor,” tambahnya.

Henry juga menyinggung pentingnya lokasi relokasi yang tidak jauh dari tempat tinggal warga saat ini agar tidak mengganggu mata pencaharian dan keseharian mereka.

“Pernah ada usulan agar rusun yang dibangun tidak jauh dari lokasi asal warga. Ini penting agar mereka tidak kehilangan pekerjaan dan tetap terhubung dengan komunitasnya,” pungkasnya. (rel)

Kampanyekan LGBT, Komisi II DPRD Medan Serukan Tolak Konser Honne
| Sabtu, Juli 19, 2025

By On Sabtu, Juli 19, 2025


PATIMPUS.COM - Ketua Komisi II DPRD Kota Medan H Kasman bin Marasakti Lubis Lc MA, menolak keras dilaksanakannya konser grup musik asal Inggris, Honne, yang dikenal secara terbuka mengampanyekan nilai-nilai LGBT. 

Seperti diketahui, konser duo musisi asal Inggris tersebut rencananya akan digelar di Medan pada Kamis, 31 Juli 2025 di Hotel Santika Medan. 

"Penolakan ini bukan semata-mata bentuk intoleransi, melainkan wujud kepedulian terhadap nilai-nilai budaya, moral, dan pendidikan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Kota Medan, " tegas Kasman, kepada wartawan di Medan, Sabtu (19/07/2025). 

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan pihaknya bukan menolak dan anti dengan musik atau pertunjukan seni. Tapi, pihaknya tegas menolak penyebaran nilai-nilai yang bertentangan dengan norma agama dan budaya lokal. 

"Kota Medan yang religius dan multikultural selama ini menjaga keharmonisan dengan menjunjung tinggi etika, sopan santun, nilai kekeluargaan dan budi pekerti," tegasnya. 

Kehadiran grup musik yang secara terang-terangan menyuarakan kampanye LGBT dikhawatirkan memberi dampak buruk, terutama bagi generasi muda. 

"Nilai-nilai yang mereka bawa dinilai bertolak belakang dengan sistem pendidikan, norma sosial, dan semangat pembinaan karakter genarasi muda di tengah masyarakat Kota Medan," tegasnya. 

Terkait persoalan ini, Kasman mengingatkan pemerintah kota Medan dan aparat berwenang dapat mengevaluasi secara serius izin kegiatan hiburan yang membawa misi ideologis bertentangan dengan konstitusi dan nilai Pancasila. 

"Kebebasan berekspresi memang dijamin, namun tidak boleh menginjak hak masyarakat untuk mempertahankan jati diri budayanya. Kita minta Pemko Medan dan aparat terkait mengevaluasi izin konser tersebut, " tegasnya. 

Berbicara kepada wartawan, Kasman menyampaikan pihaknya menyambut baik kreativitas anak muda, tapi bukan dengan menggadaikan prinsip moral dan budaya yang menjadi ruh Kota Medan, pungkasnya. (rel)

DPRD Medan Fasilitasi Kejelasan Nasib Guru Honorer Lulusan P3K
| Senin, Juli 14, 2025

By On Senin, Juli 14, 2025


PATIMPUS.COM - Ketua Komisi 2 DPRD Kota Medan, H Kasman bin Marasakti Lubis Lc MA, juga menyampaikan komitmennya untuk terus mengawal permasalahan adanya keresahan guru honorer terkait belum dilantiknya  mereka yang telah lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) hingga selesai


Hal ini disampaikan H.Kasman saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemko Medan bersama Forum Komunikasi Guru Honorer se-Kota Medan, Senin (14/07/2025).


“Kami hadir untuk mendengar dan menyuarakan aspirasi rakyat. Terutama untuk guru-guru honorer yang telah lama mengabdi. Insya Allah, kita akan pastikan hak mereka benar-benar terpenuhi," katanya dalam rapat tersebut.


Disampaikan politisi PKS Dapil 5 Kota Medan ini, RDP hari ini ini menjadi bukti konkret sinergi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat dalam membangun dunia pendidikan yang lebih adil dan berkeadilan. "Ini menjadi bukti konkrit kita bersama, legislatif, eksekutif serta masyarakat dalam mewujdkan pembangunan pendidikan di Medan yang lebih baik," ungkapnya.


Dalam rapat tersebut, pihak BKPSDM Pemko Medan menyampaikan bahwa pelantikan akan dilaksanakan secara bertahap mulai Agustus, dengan target paling lambat pada Oktober 2025. "Guru-guru honorer yang telah lulus P3K akan dilantik mulai Agustus ini. Paling lama bulan Oktober. Prosesnya bertahap karena harus disesuaikan dengan administrasi dan kesiapan teknis," katanya.


Mendengar penjelasan ini, para guru honorer mengaku lega dan bersyukur atas kejelasan tersebut. Mereka juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Komisi 2 DPRD Kota Medan yang telah memfasilitasi pertemuan tersebut.


“Kami, mewakili rekan-rekan guru honorer Kota Medan, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Komisi 2 DPRD Kota Medan, khususnya kepada Ketua Komisi 2, Bapak H. Kasman bin Marasakti Lubis, Lc., M.A., yang telah memperjuangkan dan memfasilitasi pertemuan kami dengan Dinas Pendidikan serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Pemko Medan,"  ungkapnya. (rel)

Pendapatan Tak Maksimal, Evaluasi Bapenda Secara Besar-Besaran
| Senin, Juli 14, 2025

By On Senin, Juli 14, 2025


PATIMPUS.COM - Komisi III DPRD Kota Medan merekomendasikan agar dilakukan evaluasi besar-besaran di jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan. Sebab, pengutipan pajak restoran, reklame, parkir, dan pajak lainnya tidak maksimal.


"Kita (Komisi III) rekomendasikan saja supaya di Bapenda ini dilakukan evakuasi besar-besaran. Evaluasi tidak hanya menyangkut orang atau pejabatnya saja tapi juga sistem kerjanya," kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Medan HT Bahrumsyah dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Bapenda dan Satpol PP Medan di ruang Komisi III DPRD Medan, Senin (14/7/2025).


RDP tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPRD Medan Salomo Pardede dan diikuti anggota Komisi III diantaranya Godfried Efendi Lubis, Eko Afrianta Sitepu, dan Sri Rezeki. Dari Bapenda Medan dan Satpol PP Medan hadir sejumlah kabid di dua OPD tersebut.


Bahrumsyah mengungkapkan penyebab penarikan pajak restoran, reklame, dan parkir tidak mencapai terket setiap tahun. Diantaranya, tidak dilakukan ekstensifikasi dan intensifikasi secara rutin.


Bahrumnya mencontohkan pajak dari Restoran Kalasan. Jika Bapenda rutin melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi maka pajak restoran tersebut mestinya bisa lebih besar dari yang ada sekarang


"Sekarang pajak Restoran Kalasan hanya puluhan juta rupiah per bulan. Saya yakin jika Bapenda rutin melakukan pengawasan maka pajak restoran itu bisa diatas ratusan juta rupiah per bulan," ujar Bahrumsyah.


Hal serupa juga terjadi pada pajak reklame. Bahkan, menurut Bahrumsyah, reklame yang dikenakan pajak umumnya pada papan reklame yang berdiri di jalan-jalan protokol. Padahal, saat ini di ruas jalan kecamatan marak berdiri papan reklame yang bayar pajak.


Bahrumsyah mencontohkan, di sepanjang Jalan Merak Jingga setiap toko sedikitnya ada 10 reklame terpasang, tapi yang bayar pajak paling satu dua saja. Begitu juga di Jalan Platina Raya, Medan Deli, banyak papan reklame berdiri sampai menutupi estetika sepanjang jalan itu.


"Kita tau ada oknum petugas di lapangan baik dari Bapenda dan Satpol PP Medan menjadikan papan reklame ini menjadi sumber cuan. Bahkan Satpol PP ini dibuat hanya untuk menakut-nakuti pengusaha yang tidak bayar pajak," tandas Bahrumsyah.


Bahrumsyah berharap, melalui rekomendasikan Komisi III nantinya maka kedepan Bapenda dan Satpol PP Kota Medan bisa menjalankan tugas dan peran masing-masih sesuai regulasi dan peraturan yang berlaku. (rel)

Medan

Sumut

Komunitas

Pendidikan

Ekbis