UHC Prioritas Diluncurkan, Warga Sumut Punya Akses Layanan Kesehatan Tanpa Hambatan Biaya
| Senin, September 29, 2025

By On Senin, September 29, 2025



PATIMPUS.COM – Provinsi Sumatera Utara resmi menyandang predikat Universal Health Coverage (UHC) Prioritas dengan telah menjamin seluruh penduduknya ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 


Capaian monumental tersebut ditandai dengan kegiatan Launching Program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas – Program Berobat Gratis (Probis) Sumut Berkah, yang diselenggarakan di Grha Bhineka Perkasa Jaya, Deli Serdang, pada Senin (29/09). 


Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dalam sambutannya menyampaikan bahwa Program UHC Prioritas di Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu program yang termasuk dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumatera Utara. 


“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Kepala Daerah di Provinsi Sumatera Utara, atas dukungan dan komitmennya sehingga Provinsi Sumatera Utara telah berhasil meraih predikat UHC Prioritas. Mohon sama-sama di lapangan nanti dapat kita pantau, agar masyarakat Provinsi Sumatera Utara dapat merasakan UHC Prioritas ini,” kata Bobby. 


Bobby mengatakan bahwa pencapaian UHC Prioritas oleh Provinsi Sumatera Utara harus dimaknai dengan baik oleh seluruh pemangku kepentingan. 


Menurutnya, UHC Prioritas tidak hanya sekedar kemudahan akses masyarakat dengan menunjukkan identitas untuk mendapatkan pelayanan, namun lebih dari itu masyarakat juga harus mendapatkan layanan yang baik dan tidak ada masyarakat yang ditelantarkan ketika mengakses layanan kesehatan. 


“Kepada rumah sakit, kami berharap agar tidak lagi menolak pasien dengan beralasan kamar sudah penuh . Misalnya jika memang ruang rawat kelas tiga penuh, pasien bisa ditempatkan sementara di ruang rawat kelas dua atau yang diatasnya tanpa ada tambahan biaya. Jangan sampai ada masyarakat yang ditelantarkan,” pesan Bobby. 


Lebih lanjut, Bobby menyampaikan bahwa di masa awal-awal pelaksanaan UHC Prioritas biasanya akan terjadi lonjakan pasien. Hal tersebut dapat terjadi karena rasa penasaran masyarakat yang ingin mencoba layanan kesehatan dengan memanfaatkan UHC Prioritas tersebut. 


“Untuk itu mohon nanti sama-sama kita pantau di lapangan agar pelaksanaan UHC Prioritas ini dapat sesuai dengan maknanya. Capaian UHC Prioritas ini bukanlah sebuah final, tetapi merupakan starting point untuk masyarakat Sumatera Utara mendapatkan layanan kesehatan yang baik,” kata Bobby.


Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun menjelaskan bahwa predikat UHC merupakan suatu kondisi seluruh penduduk daerah di suatu wilayah telah terdaftar sebagai peserta Program JKN dan memiliki akses layanan terhadap kesehatan yang layak tanpa hambatan biaya. 


Ia melanjutkan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, telah ditetapkan target kepesertaan Program JKN sebesar 98,6 persen dari total jumlah penduduk, dengan jumlah keaktifan peserta sebesar 80 persen. 


“Per 1 September 2025, Provinsi Sumatera Utara telah mencapai jumlah kepesertaan Program JKN sebesar 15.672.374 jiwa dari total penduduk sebanyak 15.640.905 jiwa atau 100,20 persen dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 80,27 persen atau sebanyak 12.555.579 jiwa terdaftar dan aktif. Atas capaian ini Provinsi Sumatera Utara resmi menyandang predikat UHC, dan menjadi provinsi yang meraih UHC dengan jumlah penduduk yang paling besar di Indonesia,” kata David.


Lebih lanjut, David menyampaikan bahwa capaian tersebut dapat diraih berkat sinergi dan kolaborasi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan di wilayah Provinsi Sumatera Utara.


Pihaknya juga mengapresiasi komitmen yang tinggi dari Gubernur Sumatera Utara yang menghendaki adanya jaminan perlindungan kesehatan yang komprehensif kepada masyarakat di wilayah Provinsi Sumatera Utara.


“Apresiasi yang tinggi kami sampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara yang telah mendukung penuh pencapaian UHC di Provinsi Sumatera Utara. Melalui capaian ini, kini seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Utara memiliki akses layanan kesehatan yang lebih terbuka,” terang David.


David mengatakan, pencapaian UHC tidak hanya terbatas pada capaian angka cakupan kepesertaan semata tetapi juga peningkatan kualitas pelayanan yang oleh masyarakat. Untuk itu, pihaknya komprehensif bersama dengan pemerintah daerah akan diterima berkomitmen untuk terus memastikan peserta mendapatkan kualitas pelayanan untuk kesehatan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.


“P yang prima, baik eran serta pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan seluruh elemen pemerintah dan komponen masyarakat dibutuhkan untuk mewujudkan Universal Health Coverage komprehensif. Yang BPJS  Kesehatan bersama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara secara berkelanjutan akan berupaya untuk menjaga keberlangsungan  program UHC Prioritas ini, agar masyarakat memiliki perlindungan finansial dan akses layanan kesehatan yang berkualitas,” kata David. (don)

Ketua Serikat Wanita Muslimah Nusantara : Hasyim, SE Sosok Pemimpin Inklusif, Jangan Dilemahkan Dengan Isu SARA
| Minggu, September 28, 2025

By On Minggu, September 28, 2025


PATIMPUS.COM – Ditengah memanasnya suhu demokrasi di Kota Medan, dukungan terus mengalir untuk sosok Hasyim SE, dalam memimpin Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan.

‎

Sebelumnya dukungan kepada Hasyim SE, datang dari Ary Apriansyah, Ketua Forum Komunikasi Intelektual Bersatu (FKI-B) Sumatera Utara dan juga sebagai pimpinan Komunitas Sahabat Setia Hasyim (SSH).


‎Dukungan kali ini datang dari Ketua Umum Serikat Wanita Muslimah Nusantara (SWMN), Siti Mala Hayati. Siti menyerukan ditengah memanasnya suhu demokrasi di Kota Medan perlunya kesejukan politik.


‎Siti Mala Hayati juga menegaskan bahwa penggunaan isu SARA untuk melemahkan tokoh politik adalah tindakan tidak bertanggung jawab, tidak mendidik, dan hanya akan merusak persatuan.


‎Menurut Siti Mala Hayati, Indonesia dibangun di atas fondasi kebhinekaan. Setiap anak bangsa, termasuk dari etnis Tionghoa, Batak, Jawa, Melayu, dan etnis lainnya, memiliki hak yang sama untuk berkontribusi dan memimpin.


‎“Kita tidak boleh mengerdilkan seseorang hanya karena latar belakangnya. Persatuan jauh lebih penting daripada politik sesaat,” ujar Siti kepada awak media di Medan, Sabtu (27/9/2025).


‎Siti Mala Hayati menilai, serangan politik berbasis SARA yang diarahkan kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan, Hasyim, SE, adalah upaya yang sangat keliru karena sosok kepemimpinannya sudah terbukti kerja nyata.


‎“Hasyim adalah figur yang telah membuktikan kepemimpinan dengan kerja nyata. Jangan pernah mencoba melumpuhkan kiprahnya dengan isu identitas. Itu politik murahan,” tegasnya.


‎Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa rekam jejak Hasyim SE sudah terlihat jelas. Selama kepemimpinannya, ia tidak hanya membesarkan partai, tetapi juga hadir di tengah masyarakat. “Beliau dikenal dekat dengan rakyat, mampu merangkul berbagai kalangan, dan itu adalah bukti nyata kepemimpinan inklusif yang sangat dibutuhkan Kota Medan,” katanya.


‎Siti Mala Hayati juga menekankan bahwa Hasyim SE masih sangat layak dipercaya untuk kembali memimpin PDI Perjuangan Kota Medan.


‎“Beliau punya pengalaman panjang, dari Ketua DPRD Medan hingga kini sebagai anggota DPRD Sumatera Utara. Basis politiknya jelas, kiprahnya terbukti. Kota Medan adalah barometer perpolitikan di Sumatera Utara, dan Hasyim mampu menjaga itu dengan menjadikan PDIP sebagai pemenang di kota ini hingga menempatkan kadernya sebagai Ketua DPRD Medan,” jelasnya.


‎Siti Mala Hayati pun berharap agar Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan dapat kembali memberikan kepercayaan penuh kepada Hasyim SE.


‎“Kami yakin, Hasyim punya kemampuan dan pengalaman untuk terus membesarkan partai. Jangan dilemahkan, justru harus didukung. Beliau sosok yang terbukti setia, berpengalaman, dan mampu membawa kemenangan bagi PDI Perjuangan,” ucapnya.


Selain itu lanjutnya, Siti mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah. “Politik identitas hanya akan melahirkan perpecahan. Sebaliknya, kita harus mendorong politik kesejukan, politik gagasan, dan politik kerja. Karena hanya itu yang akan membawa bangsa kita maju,” katanya.


‎Menutup pernyataannya, Siti Mala Hayati menegaskan kembali sikap SWMN. “Kami berdiri teguh menolak politik berbasis SARA. Mari rawat kebersamaan, mari dukung pemimpin yang bekerja nyata. Dan kami percaya, Hasyim SE adalah sosok yang pantas terus melanjutkan pengabdiannya demi Medan yang lebih baik dan demi kejayaan PDI Perjuangan di masa depan,” pungkasnya. (rel/Soni)

‎DPW SPI Sumut Siap Bersinergi Perangi Narkoba
| Sabtu, September 27, 2025

By On Sabtu, September 27, 2025


‎PATIMPUS.COM - Sahabat Polisi Indonesia (SPI) Sumatera Utara (Sumut) turut hadir dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Komjen Pol Drs Suyudi Ario Seto MSi, di Polda Sumatera Utara (Poldasu) pada Jum'at (26/09/2025).

‎

‎Agenda ini meliputi pemusnahan barang bukti narkoba, sekaligus kunjungan ke Kantor BNN Provinsi Sumut bersama Brigjen Pol. Drs. Toga Habinsaran Panjaitan.

‎

‎Kehadiran SPI menjadi bentuk dukungan terhadap langkah tegas BNN dan Polda Sumut dalam memberantas peredaran narkoba.

‎

‎Ketua DPW SPI Sumut  Burhanuddin S.E  menegaskan Sahabat Polisi Indonesia Sumatera Utara siap bersinergi mendukung penuh langkah-langkah BNN dan Polda Sumut dalam memberantas narkoba.

‎

‎“Kami mendukung penuh setiap langkah BNN dan aparat kepolisian dalam memerangi narkoba. SPI siap bersinergi untuk mengedukasi masyarakat dan menjaga generasi muda dari bahaya narkotika,” tegas Burhanuddin. 

‎

‎Dengan semangat kolaborasi, SPI berharap sinergi ini semakin memperkuat upaya bersama menuju Indonesia Bersinar (Bersih dari Narkoba).

‎

‎Turut hadir juga pengurus SPI, Sekjen Ananda Abdinesia Sitepu SH,  Penasehat Ponidi SE, Dir Hukum Faisal Rambe, Bendahara Alex Muslim, Bidang Informasi dan Data Aminullah Harahap. (Soni)

PKBI Sumut Pastikan Kontrak Sosial Program HIV Kota Medan
| Sabtu, September 27, 2025

By On Sabtu, September 27, 2025


PATIMPUS.COM - Berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menjadi dasar berjalannya program Kontrak Sosial (Social Contracting) yang menggambarkan skema kerja sama antara pemerintah dengan organisasi masyarakat atau Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). 


"Kerjasama yang dilaksanakan dengan menjalankan pengadaan barang/jasa ini dijabarkan lebih terperinci dalam Peraturan LKPP No. 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola," ungkap Eka Prahadian  Abdurahman, Technical Officer Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Wilayah Sumatera Utara, saat menggelar konferensi pers melalui pendanaan Global Fund yang dikelola oleh Principle Recipient (PR) Indonesia Aids Coalition, Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI), Jumat (26/09/2025) di Kantor PKBI Sumut Jalan Multatuli Medan.


Hadir dalam kegiatan tersebut Emilda SKM, Pengelola Program HIV Dinkes Kota Medan, Adelia Risa P SE MSP Ketua Kwrja Lingkup Sosial Kemasyarakatan BAPPEDA Kota Medan, Mariance SSTP MSP Kabid Rehabsos Dinsos Kota Medan, Saurma MGP Siahaan Ketua Yayasan Peduli Anak HIV-AIDS dan L Marsudi Budi Utomo, Pengelola Peogram Komisi Penanggulangan AIDS Kota Medan


Eka yang biasa disapa Ewok ini menjelaskan dalam Peraturan tersebut, Swakelola dibagi menjadi 4 tipe. Secara spesifik, mekanisme kerjasama yang mengatur relasi antara pemerintah OMS tercantum di dalam Swakelola Tipe III. 


Kebijakan dikeluarkannya mekanisme kerjasama Swakelola adalah peluang baru bagi organisasi masyarakat untuk mengambil perannya, menjawab partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta mempersiapkan atau memberikan peluang seluas-luasnya kepada organisasi komunitas untuk mengambil peran dan terlibat dalam program pemerintah. 


"Maka dari itu, diharapkan kegiatan ini dapat menguatkan pemahaman para pelaku pengadaan agar tidak memiliki kendala dan hambatan dalam melaksanakan Swakelola Tipe III dan dapat membantu organisasi memahami bahwa Swakelola Tipe III merupakan peluang baik untuk masa depan kolaborasi Pemerintah dan Organisasi komunitas penggiat HIV-AIDS di Indonesia," sebutnya.


Dalam pelibatan OMS terhadap program pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menginisiasi pelibatan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam proses pembangunan. 


Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang disempurnakan melalui Perpres 12/2021. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) kemudian mengeluarkan Peraturan LKPP 3/2021 tentang Pedoman Swakelola yang menjabarkan lebih detail tentang persyaratan swakelola. Kegiatan yang dapat dilakukan melalui Swakelola Tipe III di antaranya bidang riset, pengkajian, sektor pendidikan/edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan pendampingan. 


"Peran Media sangatlah dibutuhkan dalam proses sosialisasi dan pengawasan pembangunan yang di programkan oleh pemerintah termasuk dalam penanggulangan HIV/AIDS yang diamanatkan dalam PP no 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) di mana HIV termasuk di dalamnya, dan juga kontrak social penanganan program HIV di Kota Medan," sebut Ewok.


Sementara Dinas Kesehatan Kota Medan bersama mitra jejaring kesehatan meluncurkan Program Swakelola Tipe 3 sebagai langkah strategis memperkuat penanganan HIV di Kota Medan. 


"Program ini berfokus pada percepatan skrining dan tes HIV dengan melibatkan bidan jejaring dan rumah sakit swasta sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat," sebut Emilda SKM selaku Pengelola Program HIV Dinas Kesehatan Medan.


Emilda mengatakan, Dinas Kesehatan Medan, telah menegaskan bahwa percepatan penanganan HIV menjadi prioritas pemerintah daerah sejalan dengan target nasional 'Three Zeros' (Zero Infeksi Baru, Zero Kematian Akibat AIDS, dan Zero Stigma & Diskriminasi).


Pada tahun 2025 ini Dinas Kesehatan merencanakan dua kegiatan dalam program kerjanya yang akan dikelola dengan mekanisme Swakelola Tipe 3 yaitu Percepatan Tes dan Skrining HIV untuk Ibu hamil pada Bidan Jejaring dan Rumah Sakit Swasta yang ada di Kota Medan serta kegiatan Peringatan Hari AIDS Sedunia tahun 2025 tingkat Kota Medan.


Dalam pelaksanaan swakelola tipe 3 tahun ini Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Yayasan Peduli Anak Dengan HIV-AIDS, untuk mendorong lebih banyak tenaga kesehatan di lini pertama seperti bidan praktik mandiri dan fasilitas kesehatan swasta untuk memperluas akses skrining dan tes HIV. Dengan begitu, masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan layanan sejak dini.


Dinas Kesehatan Medan sendiri sedang fokus pada program perluasan akses skrining dan tes HIV dengan menyediakan layanan skrining HIV di jejaring bidan dan rumah sakit.


Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Kota Medan hingga pertengahan tahun 2025.

Statistik Kasus

Kasus Kumulatif: Hingga triwulan pertama tahun 2025 (Januari-Maret), total kasus HIV/AIDS yang tercatat sejak 2006 di Kota Medan telah mencapai 9.883 kasus.


Kasus Baru 2025: Selama triwulan pertama tahun 2025, Dinas Kesehatan Kota Medan mencatat adanya 398 kasus HIV baru yang terdeteksi. Angka ini menunjukkan tren penemuan kasus baru yang konsisten dan signifikan.


Sebagian besar kasus HIV baru terus ditemukan pada kelompok usia produktif. Data menunjukkan dominasi pada rentang usia 25–49 tahun, diikuti oleh kelompok usia 20–24 tahun dan 15–19 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa populasi remaja dan dewasa muda sangat rentan dan memerlukan perhatian khusus dalam hal pencegahan.


Kasus HIV jauh lebih banyak terjadi pada laki-laki. Proporsi kasus pada laki-laki dan perempuan tercatat sekitar 85% laki-laki dan 15% perempuan.


Sementara Faktor Risiko dan Penularan didominasi Lelaki Seks dengan Lelaki (LSL): Kelompok LSL tetap menjadi penyumbang penularan HIV tertinggi di Kota Medan, dengan persentase mencapai 46,2% dari total kasus. Penularan melalui hubungan seks tanpa kondom yang tidak aman menjadi faktor utama.


Penularan juga terjadi pada populasi umum, penderita Tuberkulosis (TB), pasangan ODHA, dan pekerja seks.


Tercatat, sebanyak 5.813 orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di Kota Medan telah rutin menjalani pengobatan dengan Antiretroviral (ARV). Pengobatan ini sangat vital untuk menekan replikasi virus dan meningkatkan kualitas hidup ODHA. (don)


Kakanwil Kemenag Sumut ‎Resmikan PWM Sumut 2025
| Jumat, September 26, 2025

By On Jumat, September 26, 2025


‎PATIMPUS.COM – Perkemahan Wirakarya Madrasah (PWM) Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2025 resmi dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sumatera Utara, H Ahmad Qosbi SAg MM, di Bumi Perkemahan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Kampus IV Tuntungan, Jum'at (26/09/2025).

‎

‎PWM Sumatera Utara 2025 ini, diikuti siswa-siswi madrasah dari 23 kabupaten/kota se-Sumatera Utara, bersama para guru pendamping, kepala madrasah, dan jajaran Kementerian Agama.

‎

Ahmad Qosbi menekankan bahwa PWM bukan sekadar kegiatan perkemahan biasa, tetapi juga sebagai wadah untuk menunjukkan potensi siswa madrasah.

‎

‎“Kegiatan ini adalah ajang silaturahmi, pembentukan karakter, dan peningkatan kompetensi bagi seluruh anak-anak kita. Saat ini, dunia membutuhkan kalian, bukan hanya yang pandai dikelas, tetapi juga yang berakhlak mulia, punya empati, dan peduli pada sesama,” ungkap Ahmad Qosbi.

‎

‎ “Melalui perkemahan ini, adik-adik sekalian akan belajar banyak hal, mulai dari kebersamaan, gotong royong, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Tunjukkan bahwa siswa madrasah bisa bersinergi, berkolaborasi, dan menjadi agen perubahan positif di tengah masyarakat,” tegas Qosbi menambahkan lagi.

‎

‎Ahmad Qosbi mengingatkan lagi bahwa setiap usaha yang dilakukan peserta akan menjadi investasi berharga di masa depan. 

‎

‎“Ingat, setiap keringat yang kalian keluarkan di perkemahan ini akan menjadi bekal untuk masa depan. Kalian adalah duta-duta madrasah yang kelak akan menjadi pemimpin, ulama, ilmuwan, dan pengusaha,” kata Qosbi.

‎

‎Dalam kesempatan itu, Ahmad Qosbi juga menyampaikan apresiasi kepada UINSU Medan atas kerja sama dalam penyelenggaraan PWM 2025. 

‎

‎“Sinergi antara madrasah dan perguruan tinggi sangat penting dalam mencetak generasi unggul. Semoga kerja sama ini terus berlanjut dan memberikan manfaat lebih besar bagi umat dan bangsa,” ucap Qosbi.

‎

‎Ahmad Qosbi juga berpesan kepada peserta, agar memanfaatkan setiap momen dengan sungguh-sungguh. “Ikuti setiap kegiatan dengan semangat, disiplin, dan riang gembira. Jalin persahabatan, tukar pengalaman, dan jadilah pribadi yang lebih baik dari sebelumnya,” pesan Qosbi. (Soni)

NCW Sumut ‎Resmi Lapor Keberadaan Ke Kesbangpol
| Jumat, September 26, 2025

By On Jumat, September 26, 2025


‎PATIMPUS.COM - Organisasi yang fokus pada isu antikorupsi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Nasional Corruption Watch (NCW)  Sumatera Utara (Sumut) mendatangi kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumut, jalan Gatot Subroto, Medan pada Kamis (25/9/2025) siang dan saat itu juga secara resmi melaporkan keberadaannya. 

‎

‎NCW Sumut juga memastikan seluruh persyaratan legalitas telah dipenuhi dan langkah ini menjadi tonggak awal keterlibatan aktif NCW dalam mengawal jalannya pemerintahan yang bersih dan demokratis.

‎

‎Ketua DPW NCW Sumut, Acong Sembiring, A.Md.,SH, didampingi Sekjend, Rudi Koto menegaskan pihaknya siap mengawasi para penyelenggara negara dan kebijakan publik yang berpotensi menyimpang dari aturan.

‎

‎“Hari ini kita secara resmi melaporkan keberadaan NCW Sumatera Utara ke Kesbangpol. Kami siap memantau dan mengawasi kebijakan agar berjalan sesuai aturan dan bebas dari korupsi,” ujar Acong Sembiring.

‎

‎Menurut Acong Sembiring, kehancuran negara kerap berakar dari maraknya penyalahgunaan jabatan dan lemahnya pengawasan publik, terkait hal ini NCW hadir sebagai kontrol sosial di tengah masyarakat. 

‎

‎“Negara bisa hancur karena penyelenggaranya korup. Minimnya kontrol sosial juga jadi penyebab utama. Maka kami hadir untuk mendorong transparansi,” tegasnya.

‎

‎Acong Sembiring menjelaskan lagi, dengan mengusung slogan 'Mewujudkan Indonesia Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Menuju Masyarakat Adil dan Makmur', NCW mengajak masyarakat untuk aktif dan berani melaporkan tindakan korupsi di lingkungan masing-masing.

‎

‎Acong Sembiring juga mengungkapkan, NCW membuka kanal pelaporan melalui email: dpwncwsumut@gmail.com dan menegaskan agar masyarakat jangan takut melaporkan kasus korupsi ke pihaknya sebab setiap data dan identitas pelapor akan dijamin kerahasiaannya.

‎

‎“Kami ingin masyarakat tidak takut. Laporkan saja. NCW akan jamin kerahasiaan pelapor,” pungkasnya.

‎(Soni)

‎Gelar Musda V, KBPPP Sumut Perkuat Kebersamaan Dengan Polri Untuk Kamtibmas
| Jumat, September 26, 2025

By On Jumat, September 26, 2025


‎PATIMPUS.COM - Musyawarah Daerah (Musda) Ke-V Keluarga Besar Putra Putri Kepolisian Republik Indonesia (KBPP Polri) Provinsi Sumatera Utara berlangsung sukses di Aula Dhira Brata Brimob Polda Sumut, Medan, Rabu (24/09/2025).

‎

‎KBPP Polri merupakan organisasi kemasyarakatan yang beranggotakan putra-putri Polri, baik yang masih aktif berdinas maupun yang sudah purna tugas. Organisasi ini berdiri sejak 1 Maret 2003 dan memiliki peran penting dalam mendukung tugas Kepolisian, khususnya dalam bidang pembinaan masyarakat (Binmas).

‎

‎Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto SIK MH, yang diwakili oleh Dirbinmas Polda Sumut Kombes Pol HY Arief Satriyo SIK, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Musda tersebut.

‎

‎“Selamat bermusyawarah, mari kita jaga Kamtibmas di Sumut,” jelasnya.

‎

‎Ketua Daerah PD KBPP Polri Sumut, Ir Bona Lumban Gaol, juga mengucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana serta berharap ketua terpilih dapat membawa organisasi ke arah yang lebih baik.

‎

‎“Terima kasih kepada panitia. Semoga Ketua terpilih nantinya bisa bekerja lebih baik lagi,” ujarnya.

‎

‎Dalam Musda V KBPP Polri Sumut ini, Dra Helena Lumban Gaol terpilih sebagai Ketua Daerah yang baru.

‎

‎Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Dr Ferry Walintukan SIK SH MH, menambahkan bahwa kehadiran KBPP Polri menjadi mitra penting bagi Polri dalam menjaga kondusifitas di tengah masyarakat.

‎

‎“KBPP Polri adalah bagian keluarga besar Polri yang turut berkontribusi menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Kami berharap sinergi ini terus terjalin kuat,” ungkapnya.

‎

‎Turut hadir dalam kegiatan ini, Pengurus Pusat KBPP Polri, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry, Dansat Brimob Polda Sumut Kombes Pol Rantau Isnur Eka SIK MM MH MHan, Karo SDM Polda Sumut yang diwakili Kompol Dian Ginting, unsur pemerintah setempat, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP). (Soni)

Berobat Gratis Kini Lebih Mudah, Ini Mekanisme UHC Prioritas di Sumut
| Kamis, September 25, 2025

By On Kamis, September 25, 2025


PATIMPUS.COM - Menjelang implementasi Program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas di Provinsi Sumatera Utara yang akan di launching pada akhir Bulan September 2025, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara bersama dengan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah I menggelar kegiatan sosialisasi secara online, pada Rabu (24/09). 


Adapun peserta yang hadir secara online pada kegiatan tersebut terdiri dari Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Ketua Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya, Asosiasi Fasilitas Kesehatan, Organisasi Profesi, Puskesmas, serta seluruh Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan di wilayah Provinsi Sumatera Utara.


Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Muhammad Faisal Hasrimy dalam sambutannya menyampaikan bahwa Program UHC Prioritas – Program Berobat Gratis (Probis) merupakan salah satu inisiatif strategis dari Gubernur Sumatera Utara yang termasuk dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumatera Utara. 


Maka dari itu, Faisal menegaskan kepada fasilitas kesehatan di wilayah Provinsi Sumatera Utara untuk dapat mengutamakan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.


“Fasilitas kesehatan agar tetap memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Apabila terdapat kendala, proses administrasi dapat menyusul, faskes dan petugas harus tetap memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat,” tegas Faisal.


Lebih lanjut, Faisal juga menyampaikan kepada fasilitas kesehatan untuk dapat segera menetapkan Person in Charge (PIC) yang memahami mekanisme, alur, dan prosedur pendaftaran Program UHC Prioritas. Pimpinan fasilitas kesehatan juga diminta untuk dapat memberikan edukasi kepada seluruh petugas, agar dapat memberikan pelayanan dan informasi yang benar kepada masyarakat.


“Kami meminta kepada garda terdepan di fasilitas kesehatan untuk terus menampilkan raut senyum pada wajahnya saat melayani peserta ketika mengakses layanan. Layani masyarakat dengan baik dan ramah. Terhadap keluhan yang timbul dari para peserta, pimpinan fasilitas kesehatan agar dapat melakukan inventarisasi daftar masalah, agar nanti dapat dicarikan solusinya,” ujar Faisal.


Pada kesempatan yang sama Deputi Direksi Wilayah I BPJS Kesehatan, Nuim Mubaraq menyampaikan beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian bersama seluruh pihak. 


Pertama, fasilitas kesehatan diharapkan sudah dapat menunjuk PIC yang berperan aktif dalam memastikan keaktifan kepesertaan JKN. PIC juga bertugas menjalin koordinasi cepat dengan Dinas Kesehatan setempat dalam proses pendaftaran maupun permasalahan terkait kepesertaan, sehingga peserta mendapatkan kepastian layanan tanpa hambatan administratif.


“Fasilitas kesehatan diharapkan dapat konsisten dalam menjalankan janji layanan. Diantaranya menerima identitas digital (NIK/KTP/KIS) untuk pendaftaran, tidak meminta fotokopi dokumen, pelayanan tanpa biaya tambahan, tidak membatasi hari rawat sesuai dengan indikasi medis, menyediakan obat yang dibutuhkan tanpa membebankan peserta, dan melayani peserta dengan ramah dan tanpa diskriminasi. Selain itu sinergi dengan seluruh pihak terkait untuk memberikan layanan yang mudah, cepat dan setara juga perlu untuk selalu dikedepankan,” kata Nuim.


Sebagai informasi, bagi penduduk Provinsi Sumatera Utara yang membutuhkan layanan kesehatan dengan memanfaatkan Program JKN, dapat mendatangi fasilitas kesehatan tempat dirinya terdaftar atau fasilitas kesehatan yang terdekat bagi masyarakat yang belum terdaftar dalam Program JKN. Nantinya, petugas fasilitas kesehatan akan melihat status keaktifan kepesertaan Program JKN. Apabila aktif, maka peserta dapat langsung mendapatkan pelayanan kesehatan.


Namun, apabila belum terdaftar sebagai peserta Program JKN masyarakat dapat mengajukan diri sebagai peserta UHC Prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Nantinya petugas di fasilitas kesehatan akan mendaftarkan melalui Aplikasi E-Dabu Pemda, dan selanjutnya akan divalidasi dan disetujui pendaftarannya oleh Dinas Kesehatan. Setelah berhasil didaftarkan dan mendapatkan persetujuan, peserta dapat langsung memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. (don)

UHC Prioritas Sumut, BPJS Kesehatan Beberkan Alur Pelayanan JKN Agar Lebih Mudah
| Selasa, September 23, 2025

By On Selasa, September 23, 2025


PATIMPUS.COM – Provinsi Sumatera Utara mencatat prestasi penting dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).


Deputi Direksi Wilayah I BPJS Kesehatan, Nuim Mubaraq, kepada wartawan, Selasa (23/09/2025) membeberkan bagaimana provinsi ini berhasil mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) Prioritas dua tahun lebih cepat dari target.


Per 1 September 2025, lebih dari 15,6 juta warga Sumut telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS dengan tingkat keaktifan mencapai 80 persen.


Nuim menekankan, keberhasilan ini lahir dari kolaborasi nyata antara pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan BPJS Kesehatan. 


Menurut Nuim, alur pelayanan ini menekankan akses mudah bagi semua peserta, termasuk fakir miskin, pekerja pemerintah, pegawai swasta, hingga pekerja mandiri yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan.


“Peserta tidak lagi repot membawa dokumen fisik. Cukup menggunakan KIS digital atau NIK/KTP, maka layanan bisa langsung diterima,” jelas Nuim di dampingi Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Umum, dan Komunikasi (SDMUK) BPJS Kesehatan Wilayah I, Iwan Adriady, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Medan, dr. Yasmine Ramadhana Harahap dan Kepala Bidang SDM, Umum, dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Medan, Ikhwal Maulana.


Inovasi digital menjadi kunci, mulai dari pendaftaran peserta baru, pengecekan status kepesertaan, hingga layanan kesehatan jarak jauh melalui Aplikasi Mobile JKN, P-Care, Vclaim, dan SIPP.


Bagi penduduk Provinsi Sumatera Utara yang membutuhkan layanan kesehatan dengan memanfaatkan Program JKN, dapat mendatangi fasilitas kesehatan tempat dirinya terdaftar atau fasilitas kesehatan yang terdekat bagi masyarakat yang belum terdaftar dalam Program JKN.


Nantinya, petugas fasilitas kesehatan akan melihat status keaktifan kepesertaan Program JKN. Apabila aktif, maka peserta dapat langsung mendapatkan pelayanan kesehatan.



Namun, apabila belum terdaftar sebagai peserta Program JKN masyarakat dapat mengajukan diri sebagai peserta UHC Prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Nantinya petugas di fasilitas kesehatan akan mendaftarkan melalui Aplikasi E-Dabu Pemda, dan selanjutnya akan divalidasi dan disetujui pendaftarannya oleh Dinas Kesehatan. Setelah berhasil didaftarkan dan mendapatkan persetujuan, peserta dapat langsung memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.


Salah satu terobosan yang jarang dipublikasikan adalah pendaftaran bayi baru lahir. Jika ibu tercatat aktif sebagai peserta JKN, bayi langsung dapat didaftarkan melalui aplikasi SIPP dalam 28 hari pertama kelahiran. Jika status ibu nonaktif, reaktivasi melalui Aplikasi Edabu Pemda memastikan bayi tetap mendapatkan perlindungan sejak hari pertama.


“Setiap bayi berhak terlindungi tanpa harus menunggu prosedur yang rumit,” ujar Nuim.


Pelayanan kesehatan di Sumut juga diatur secara sistematis melalui tingkat fasilitas. Peserta yang datang ke fasilitas kesehatan primer seperti puskesmas atau klinik akan mendapatkan layanan rawat jalan, rawat inap, hingga perawatan gigi sesuai kebutuhan.


Bagi peserta yang membutuhkan penanganan layanan lebih lanjut, peserta dapat dirujuk ke rumah sakit rujukan sesuai indikasi medis. Sistem rujukan ini menjamin pasien mendapatkan layanan tepat, namun dalam kondisi gawat darurat pasien tetap dilayani tanpa menunggu prosedur.


Nuim menegaskan prinsip pelayanan setara bagi semua peserta. Seluruh fasilitas kesehatan di Sumut wajib menerima pendaftaran menggunakan KIS digital atau NIK, melayani peserta tanpa biaya tambahan, menyediakan obat yang dibutuhkan, dan memastikan pasien tidak mengalami diskriminasi.


Bahkan peserta yang berada di luar wilayah domisili tetap bisa mengakses layanan sesuai ketentuan.


Data BPJS Kesehatan menunjukkan pemanfaatan layanan JKN di Sumut meningkat drastis. Dari rata-rata 8.218 kasus per hari pada 2014, kini jumlah ini melonjak menjadi 82.880 kasus per hari. Secara tahunan, kasus yang ditangani meningkat dari 2,9 juta menjadi 30,2 juta pada 2024.


Nuim menyatakan, pencapaian ini membuktikan bahwa masyarakat percaya pada Program JKN dan sistem UHC Prioritas yang diterapkan di Sumut.

“Target kami sederhana, setiap warga Sumut harus mendapatkan layanan kesehatan yang cepat, mudah, dan merata. UHC Prioritas bukan sekadar slogan, tapi harus terasa nyata di lapangan,” kata Nuim.


Dengan pendekatan ini, Sumut menjadi contoh bagi provinsi lain dalam memastikan akses kesehatan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, selaras dengan visi Presiden “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. (don)

‎IKAL SMA Negeri 6 Santuni Yatim Piatu Anak Alumni Saat Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW
| Senin, September 22, 2025

By On Senin, September 22, 2025


‎PATIMPUS.COM - Berthemakan 'Meneladani Rasulullah SAW, Mempererat Ukhuwah Islamiyah', Ikatan Keluarga Alumni (IKAL) SMA Negeri 6 Medan menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H di Masjid Raya Al Mashun, Minggu  (21/9/2025). 

‎

‎Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut menjadi semakin bermakna dimoment Hari Besar Islam tersebut IKAL SMA Negeri 6 Medan juga memberikan bantuan kepada 20 anak yatim piatu dari kalangan keluarga besar Alumni SMA Negeri 6 Medan.

‎

‎Ketua Umum IKAL SMA Negeri 6, HM Husni SE diwakili Sekretaris, Hendra Hakim mengatakan bahwa sejumlah kegiatan di SMA Negei 6 sudah banyak dilaksanakan dan hal tersebut 

‎berkat kekompakan dan bantuan dari abang dan kakak serta adik adik Alumni dari berbagai tingkatan.

‎

‎"Ini berkat kebersamaan dan merupakan kebahagian kita juga. Seperti pelaksanaan Qurban, Reuni Akbar, Memberi Santunan kepada  Anak Yatim, Perayaan 17 Agustusan dan berbagai lomba seperti catur, domino, trus gembira, karoke dan berbagai kegiatan lainnya, dengan semangat kebersamaan tiap.kita laksanakan," ujar Hendra yang juga pengusaha RM Uni Una tersebut.

‎

‎Dikatakannya lagi, selain mempererat silaturahmi, pada puncaknya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW IKAL SMAN 6 Medan juga memberikan santunan kepada anak yatim piatu dari kalangan keluarga besar Alumni SMAN 6 Medan.

‎

‎"Dan pada peringatan Maulid tahun ini, kami support dan mengucapkan  terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras atas semua kegiatan ini. Ke depan kita buat lagi acara dan silaturahmi yang lebih baik dan lebih kompak," katanya.

‎

‎Sementara Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, IKAL SMA Negeri 6 Medan, Taswir Mahyar, mengatakan acara Maulid Nabi tersebut terselenggara berkat kerjasama dan kekompakan para alumni dari berbagai angkatan. 

‎

‎"Kami seluruhbpanitia mengucapkan terima kasih kepada abang, kakak dan adik-adik serta teman teman sekalian atas bantuan moril dan materil yang diberikan terhadap penyelenggaraan acara ini," ujarnya didampingi Bendahara Nova Lubis, Kak Dedek, Risna Nasution, Evi Traca, Safrida dan Ali Nasution serta lainnya.

‎

‎Taswir Mahyar, juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh donatur dan panitia dan mengakui masih ada kekurangan disana sini. Maka atas nama seluruh panitia, ia menyampaikan permohonan maaf dan berjanji kedepan berbagai acara kegiatan agama yang akan dilaksanakan IKAL SMA Negeri 6 Medan akan dilaksanakan lebih baik lagi. 

‎

‎Dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW juga diisi  tausiah yang dibawakan Ustad Sulaiman SPdI serta pembacaan Alquran oleh H Supardjo Sayuti dan sari tilawah dibawkan Refida. Salah seorang keluarga Alumni yang menerima bantuan mengatakan kegiatan memberikan santunan kepada anak yaitm dan piatu sangat membantu dan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan sekolah. 

‎

‎"Alhamdulillah kawan kawan almarhum ayah di SMA Negeri 6, peduli dengan memberikan santunan kepada anak yatim piatu para alumni. Hal ini sangat membantu kami. Mudah mudahan Bapak dan Ibu sekalian sehat sehat dan murahbrezekinya," ucap anak Almargum Faisal, alumni SMA Negeri 6 Angkatan 1985. (Soni)

Medan

Sumut

Komunitas

Pendidikan

Ekbis