Gubsu Pastikan Bayi Kembar Siam Adam dan Aris Diperbolehkan Pulang
| Senin, Maret 01, 2021

By On Senin, Maret 01, 2021



PATIMPUS.COM - Setelah dua kali menjalani operasi pemisahan, kini bayi kembar siam yang diberi nama Adam dan Aris sudah dinyatakan sehat dan diperbolehkan untuk pulang. 


Anak dari pasangan Supono (32) dan Nur Rahmawati (26) segera dibawa pulang ke kampungnya Dusun Sei Kelapa II, Desa Tanjung Haloban, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu.


Untuk memastikan seluruhnya berjalan dengan baik, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi kembali mengunjungi Adam dan Aris yang kini berusia dua tahun lebih di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) H Adam Malik, Jalan Bunga Lau, Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan, Senin (1/3/2021).


Gubernur gembira melihat perkembangan kondisi kesehatan Adam-Aris yang sangat baik. “Alhamdulillah semua berjalan lancar, dan anak-anak (Adam-Aris) pun sekarang terlihat lebih sehat,” ujar Gubernur Edy Rahmayadi, yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan Sumut Alwi Mujahit Hasibuan.


Gubernur pun memberikan apresiasi kepada tim dokter yang telah berhasil melakukan pemisahan. Karena atas kerja keras dan kesungguhan para tim dokter, bayi kembar siam tersebut berhasil menjalani dua kali operasi pemisahan, dan perkembangan kesehatannya sangat baik hingga saat ini.


“Saya ke sini ingin melihat keberhasilan tim dokter melakukan pemisahan bayi kembar siam, Adam dan Aris, waktu saya datang ke mari, mereka terlihat masih kecil, dan saat itu masih direncanakan dilakukan observasi, apakah bisa dipisahkan atau tidak, dan Alhamdulillah semua berjalan lancar,” ujar Edy Rahmayadi, sembari mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) akan tetap melakukan pemantauan, setelah bayi kembar siam dibawa pulang ke rumahnya.


Direktur Utama RSUP H Adam Malik Zainal Safri mengatakan, walau nanti Adam-Aris sudah boleh pulang, namun tetap harus melakukan kontrol ke RSUP Adam Malik. 


“Hari Rabu ini, Adam dan Aris direncanakan akan pulang ke kampung halamannya, kondisinya pun sudah 100% sehat, nantinya mereka akan tetap melakukan kontrol setiap tiga bulan sekali, untuk memantau kesehatan mereka,” jelasnya.


Sebelumnya, Nur Rahmawati yang merupakan orang tua Adam-Aris mengaku senang atas perhatian yang diberikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi. 


“Bapak Gubernur memberikan perhatian lebih kepada kami, tiga kali mengunjungi kami, bahkan saat operasi beliau datang untuk memastikan semua prosesnya berjalan dengan baik, inginnya bisa jumpa lama dengan Bapak Gubernur, namun karena waktu beliau sangat sibuk, kami pun memakluminya,” ujarnya.


Ia pun bercerita bahwa awal mula saat mengandung Adam dan Aris tidak ada pertanda apa-apa, seperti pada kehamilan pada umumnya, namun saat usia kandungan berusia 5 bulan, baru ketahuan bayinya kembar siam setelah melihat hasil USG. “Kami pun sempat bingung dan mencari dokter untuk menolong anak kami,” ungkapnya.


Namun, kata Nur, sedari awal mereka sudah ikhlas dan berserah diri pada Allah SWT. Prinsipnya, bila memang diberi kepercayaan oleh Allah SWT untuk membesarkan Adam dan Aris, pasti Allah akan memudahkanya. Keyakinan itu yang membuat mereka kuat, hingga akhirnya usaha yang mereka lakukan pun membuahkan hasil.


“Sudah tidak terbilang lagi bagaimana bahagianya saya saat ini, anak-anak bisa melalui operasi tanpa kendala, dan sekarang kondisinya pun dalam keadaan baik, terima kasih kepada Bapak Gubernur Edy Rahmayadi dan tim dokter yang telah membantu kami sekeluarga,” ujarnya. (don)

Gubsu Kembali Perpanjang PPKM Hingga 14 Maret 2021
| Senin, Maret 01, 2021

By On Senin, Maret 01, 2021


PATIMPUS.COM - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) kembali diperpanjang dari 1 hingga 14 Maret 2021. Perpanjangan itu dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang hingga saat ini belum berakhir.


“Perpanjangan PPKM tersebut berdasarkan Instruksi Gubernur Sumut Nomor 188.54/5/INST/2021 tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Sumut,” ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, Irman Oemar di Posko Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Senin (1/3/2021). 


Disebutkan, hingga tanggal 28 Februari 2021 angka kematian (Case fatality rate/CFR) Sumut masih di atas rata-rata nasional yaitu 3,41%, recovery rate 86,5 dan positivity rate 7,2%. Untuk itu masih diperlukan langkah sistematis, strategis, cepat, tepat, fokus, dan terpadu untuk mengendalikan penyebaran pandemi Covid-19, dengan memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat secara tepat dan terukur.

Instruksi Gubernur tersebut berisi mengenai pembatasan tempat kerja dengan menerapkan kerja dari rumah sebesar 50% dan kerja dari kantor sebesar 50% dengan memberlakukan protokol kesehatan yang ketat. Sektor penting yang terkait dengan kebutuhan pokok masyarakat bisa tetap beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan.


"Pengaturan kegiatan restoran masih diberlakukan, kapasitas dibatasi sebesar 50%, jam operasional juga dibatasi hanya sampai jaml 21.00 WIB saja," kata Irman.


Selain itu, pembatasan jam operasional untuk tempat hiburan malam hanya bisa beroperasi hingga jam 22.00 WIB. Meski begitu, Tim Monitoring Satgas Penanganan Covid-19 Sumut masih menemukan pelanggaran jam operasional yang ditentukan sesuai Instruksi Gubernur. (don)

Bobby Nasution Ingatkan OPD Hilangkan Ego Sentris
| Senin, Maret 01, 2021

By On Senin, Maret 01, 2021


PATIMPUS.COM - Medan Muhammad Bobby Afif  Nasution SE MM menekankan, pentingnya kolaborasi untuk mewujudkan program kerja dan meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat.


Dengan kolaborasi yang dibangun antar organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan, maka setiap pekerjaan rumah dapat terselesaikan sehingga masyarakat dapat merasakan hasil kerja dan kehadiran pemerintah di tengah-tengah mereka.

  

“Tugas kita adalah bekerja sama, berkolaborasi. Bangun komunikasi dan koordinasi yang baik agar semua pekerjaan menemukan jalan keluar dan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Ingat, mulai hari ini, kita hilangkan ego sentris,” kata Wali Kota dalam Rapat Koordinasi Bersama Camat se-Kota Medan di Balai Kota Medan, Sabtu (27/2/2021) sore.  


Selain camat se-Kota Medan, rapat juga turut dihadiri Wakil Wali Kota Medan H Aulia Rachman SE, Sekda Kota Medan Ir Wiriya Alrahman MM, Asisten Administrasi Umum Renward Parapat dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) sekaligus Plt Asisten Pemerintahan Khairul Syahnan.


Disamping itu, pimpinan OPD terkait juga turut hadir di antaranya Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR), Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) serta Dinas Pendidikan.


Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota mengingatkan setiap camat untuk lebih fokus terhadap kondisi dan situasi serta pembenahan di wilayahnya. Hal yang menjadi perhatian khusus adalah masalah kebersihan, kesehatan serta pendataan UMKM di setiap kecamatan.


Untuk masalah kebersihan, camat harus melakukan monitoring wilayahnya dan berkoordinasi dengan DKP. Lalu, sambung Wali Kota, camat harus cepat tanggap dan sigap dalam penanganan Covid-19 terkait data masyarakat yang terpapar agar segera dilakukan penanganan.


“Kita tidak memiliki waktu yang lama, hanya tiga tahun untuk melakukan perubahan. Jadi kami minta, kita bergerak cepat bersama merealisasikan visi misi yang telah ada salah satunya pendataan UMKM. Sebab, kita ingin mewujudkan ‘Medan Sakasanwira’ (Satu Kelurahan Satu Sentra Kewirausahaan) sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan Kota Medan. Maka yang perlu diingat adalah bukan saling pantau tapi saling dukung,” pesannya.


Selanjutnya, Walikota berpesan agar para camat dan pimpinan OPD membuat rencana kerja sehingga dapat diketahui pekerjaan mana saja yang sudah dan belum dilakukan.


“Semuanya harus memiliki target kerja, sehingga kita memiliki kualitas diri dan kita paham program mana saja yang belum terealisasi. Kembali lagi, kolaborasi harus dibangun. Jika ada di antara pimpinan OPD dan camat yang tidak mau bekerja sama, laporkan ke kami agar kami tindak,” tegasnya.


Sementara itu, Wakil Walikota Medan H Aulia Rachman SE berharap kepada seluruh OPD dan camat untuk merubah sistem kerja menjadi lebih baik. Kemudian, jangan ada batas antar OPD dan kecamatan dan menambahkan beberapa poin yang harus dilakukan oleh pimpinan OPD dan camat. Pertama, untuk DKP agar memperhatikan kondisi pohon serta melakukan pemangkasan dahan secara berkala. 


“Sesuai instruksi Bapak Wali Kota tadi, camat berkoordinasi dengan puskesmas dan gugus tugas kecamatan terkait data. Lalu, Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan kecamatan terkait bagaimana agar masyarakat mengetahui cara mendapatkan vaksin gratis. Camat jangan sampai vakum, lakukan imajinasi, inovasi dan terpenting kolaborasi apa yang menjadi program Bapak Wali Kota. Tugas kita bersama adalah mewujudkannya,” pungkas Wakil Walikota seraya berpesan kepada seluruh OPD dan kecamatan untuk mengetahui apa saja visi dan misi yang harus direalisasi.  


Sebelumnya, rapat dibuka oleh Sekda Kota Medan. Kemudian, para camat diminta untuk memperkenalkan diri dan jumlah kelurahan serta lingkungan di wilayah masing-masing. Terakhir, pertemuan diisi dengan sesi diskusi guna mendengar dan mengetahui sejumlah persoalan dan permasalahan yang dihadapi para camat di antaranya masalah kebersihan, infrastruktur dan pelayanan administrasi kependudukan. (don/hpm)

Syaiful Ramadhan : Sosialisasi Perda Kota Medan Diharapkan Tepat Sasaran
| Minggu, Februari 28, 2021

By On Minggu, Februari 28, 2021



PATIMPUS.COM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Kota Medan Syaiful Ramadhan bersilaturahim dengan warga Jalan Brigjend Katamso Gg Subur Lama, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Medan, Minggu (28/2/2021).


Kunjungan silaturrahim tersebut dalam rangka Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) No 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan.


Anggota Dewan Komisi IV ini mengatakan perlunya Peraturan Daerah (Perda) ini disosialisasikan agar masyarakat memahami bagaimana yang dikategorikan miskin sehingga pelaksanaannya juga tepat sasaran.


"Bapak/ibu yang saya hormati, perlu kita ketahui bersama Perda ini dibuat untuk mengikat Pemerintah Kota Medan agar dapat menjalankan kinerjanya sesuai peraturan dan tepat sasaran. Tugas kami selaku Anggota Dewan melakukan controling atau pengawasan terhadap Kinerja Pemerintah Kota Medan khususnya Perda Nomor 5 Tahun 2015," ujar Syaiful.


Melihat antusias masyarakat yang hadir dari dua lingkungan ini, Syaiful dengan semangat melanjutkan penjelasannya.


"Perda ini dibuat bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan bagi warga di Kota Medan. Sebagaimana juga tercatat Pada pasal 33, 34 dan 27 ayat (2) UUD 1945 telah mewajibkan pemerintah mencegah dan menanggulangi kemiskinan. UU ini juga mengatur mengenai tugas dan usaha yang harus dilakukan pemerintah di bidang kesejahteraan sosial," sebut Syaiful.


Pada kesempatan tersebut Syaiful juga menjelaskan bahwa miskin itu dikategorikan yaitu suatu kondisi dimana seseorang tidak lagi mampu memenuhi hak-hak dasarnya seperti kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan sesuai standar minimalnya.


"Kita menyadari saat ini di lapangan penerapan Perda ini belum maksimal, terutama pendataan tentang masyarakat miskin di Kota Medan belum tepat sasaran. Dalam waktu dekat ini Pemko Medan akan mengeluarkan data baru masyarakat yang tergolong miskin di Kota Medan. Syaiful juga mendesak Pemko Medan untuk segera menjalankan UU tersebut dengan baik dan berharap tepat sasaran dalam memenuhi hak-hak warga Medan yang meliputi bantuan pangan, bantuan kesehatan dalam hal ini masih perlunya penyediaan air bersih, bantuan pendidikan, penyediaan rumah murah bagi warga medan, bantuan peningkatan keterampilan serta bantuan modal usaha, serta memberikan perlindungan rasa aman," terang Syaiful.


Pada kesempatan tersebut, Kepala Lingkungan XVI dan XVII Gg Subur lama Ibu Jasmaniar menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Syaiful Ramadhan, karena telah membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang di rasakan warga di lingkungan tugasnya. Seperti yang baru-baru ini terjadi yaitu permasalahan Kebanjiran yang sudah hampir 2 bulan tak bisa diatasi.


"Alhamdulillah, saya selaku Kepala Lingkungan XVI dan XVII mengucapkan ribuan terimakasih kepada bapak Syaiful Ramadhan yang telah berhasil menyelesaikan persoalan banjir di lingkungan saya ini yang sudah hampir 2 bulan tak pernah terselesaikan. Saya juga berharap kedepannya kiranya bapak lebih sering berkunjung dan memperhatikan Lingkungan Kami," ujarnya.


Pada acara tersebut dihadiri juga tokoh masyarakat, Ketua BPS PKS KOTA MEDAN, Ketua DPC PKS MEDAN MAIMUN, Ketua DPRa Kelurahan Kampung Baru, dan Ketua DPRa Kelurahan Aur.


Warga Gg. Subur Lama Lingkungan XVI dan XVII juga mengapresiasi kerja dari Pemko Medan dari Dinas Pekerjaan Umum. Melalui perwakilan tokoh masyarakat, Ahmad Nasir Syah, warga mengucapkan terimaksih dan apresiasi baik kepada Pemko Medan Dinas Pekerjaan Umum (PU) serta Syaiful Ramadhan.


"Saya mewakili masyarakat mengapresiasi sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Pemko Medan melalui Dinas PU dan juga kepada Bapak Syaiful Ramadhan. Karena selain permasalahan kami yang sudah hampir 2 bulan tak terselesaikan kini bisa diatasi dengan baik, ditambah lagi insfrastruktur seperti lampu jalan sudah ditambah," ujar Ahmad Nasir. (son)


'Dijanjikan' Sertifikat, Warga Kampung Aur Akan Tagih Walikota Medan
| Sabtu, Februari 27, 2021

By On Sabtu, Februari 27, 2021


PATIMPUS.COM - Warga Kampung Aur, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, mengucapkan selamat atas dilantiknya Bobby Nasution dan Aulia Rachman menjadi Walikota dan Wakil Walikota Medan Periode 2021-2024, oleh Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, Jumat (26/2/2021) Pagi.


Warga berharap, Walikota Medan yang baru memberikan perubahan dan perbaikan-perbaikan termasuk di infrastruktur dan bagian birokrasi Kota Medan. Selain itu, Bobby juga diharapkan mampu menyelesaikan persoalan di Kampung Aur, seperti status tanah.


"Waktu kampanye kemarin, Bobby sempat berkunjung dan prihatin dengan kondisi warga Kampung Aur yang kerap dilanda banjir. Dia berjanji akan memberikan solusi yang terbaik. Bahkan Tim Suksesnya menegaskan, jika Bobby terpilih akan mengurus sertifikat tanah ketika memberi bantuan banjir ke Posko Kampung Aur," sebut Syafrudidin Tanjung, Sabtu (27/2/2021) didampingi warga.


Menurutnya, selama ini warga Kampung Aur selalu diteror oleh isu penggusuran, karena lahan yang mereka tempati sangat strategis dan menjadi incaran para developer.


"Sudah beberapa kali kampung ini mau digusur. Setiap terjadi banjir, pasti ada wacana gusur dan pindah. Padahal kami sudah menempati lahan ini sejak sebelum Indonesia merdeka. Bahkan sejak Kerajaan Deli sudah ada," sebutnya.


Bahkan tokoh perjuangan dan penggagas berdirinya Indonesia yakni, Sutan Sjahrir, pernah tinggal di Kampung Aur tepatnya di Jalan Mantri, selama 14 tahun.


"Jadi Kampung Aur ini sudah termasuk heritagenya Kota Medan, karena Pahlawan Nasional pernah tinggal disini," sebutnya.


Disebutkannya, Kampung Aur memang sudah cukup padat. Ada sekitar 500 Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di lahan seluas 1,4 hektar ini. Sementara lahan untuk membangun rumah baru sudah tidak ada, alhasil banyak warga yang sudah berumah tangga tinggal satu rumah dengan orangtuanya. Sedangkan bagi yang mampu mengontrak atau membeli rumah, memilih keluar dari Kampung Aur. 


Oleh sebab itu, sudah sepatutnya Kampung Aur ini dibenah dan ditata tanpa menggusur. Namun setelah ditata, maka status tanah Kampung Aur ini harus disertifikasi agar tidak ada pihak-pihak yang ingin mengganggu Kampung Aur lagi. 


Sementara Zainal, mengatakan, warga berharap Walikota Medan yang baru benar-benar mampu mengatasi persoalan di Kota Medan ini, terutama mengatasi banjir Kampung Aur dan infrastrukturnya, tanpa harus menggusur. (don)


Jokowi Lantik Menantu Jadi Walikota Medan
| Jumat, Februari 26, 2021

By On Jumat, Februari 26, 2021


PATIMPUS.COM - Atas nama Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi secara resmi mengambil sumpah jabatan dan melantik Muhammad Bobby Afif Nasution SE MM, dan H Aulia Rachman SE menjadi Walikota dan Wakil Walikota Medan periode 2021-2024, Jumat (26/2/2021) di Pendopo Rumah Dinas Gubsu, Jalan Jenderal Sudirman.


Selain Walikota dan Wakil Waliota Medan, Gubsu juga melantik 5 pasangan kepala daerah lainnya yang merupakan pemenang Pilkada Serentak 2020 di wilayah Sumut. Ada pun kelima kepala daerah itu masing-masing dari Kabupaten Asahan, Kabupaten Serdangbedagai dan Kabupaten Humbang Hasundutan, Kota Binjai serta Kota Tanjungbalai.


Khusus Kota Binjai, Gubsu hanya melantik Wakil Walikota saja karena Walikota terpilih meninggal dunia sebelum dilakukan pelantikan. Oleh karenanya ada proses lanjutan yang akan dilakukan lagi dalam penetapan Walikota Binjai.


Prosesi pelantikan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan berlangsung penuh khidmat tersebut, turut dihadiri Wagubsu Musa Rajekshah, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, Pangdam I/BB Mayjen TNI Hasanuddin, Wakapolda Sumut  Brigjen Pol Dadang Hartanto serta unsur Forkopimda Sumut lainnya.


Lagu Indonesia Raya mengawali dimulainya acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan. Kemudian diikuti dengan pembacaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Setelah itu Gubsu mengambil sumpah jabatan keenam kepala daerah dan dilanjutkan dengan pelantikan. Kemudian diteruskan dengan penyematan tanda pangkat.


Prosesi pelantikan dipungkasi dengan penandatanganan Fakta Integritas yang dilakukan Walikota dan Wakil Wali Kota Medan bersama lima pasangan kepala daerah lainnya. Usai pelantikan, Walikota didampingi istri tercinta Kahiyang Ayu STP MM dan Wakil Walikota serta istri Shaula Arindianti mengatakan, program prioritas yang akan dilakukan yakni penanganan Covid-19. Salah satunya berupaya agar program vaksinasi berjalan dengan baik di Kota Medan.


“Di tengah pandemi Covid 19 ini, kita tentunya fokus dengan program vaksinasi terhadap warga Kota Medan. Kita berharap agar program vaksinasi berjalan dengan baik sehingga tingkat imunity di Kota Medan bisa di atas 70%. Ini yang harus kita kejar dulu,” kata Wali kota.


Guna memberhasilkan program vaksinasi tersebut, jelas Walikota, Pemko Medan terus melakukan sosialisasi sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana cara mendapatkan vaksin, serta proses pendaftaran. Selain itu lanjutnya, Pemko Medan akan mengajak masyarakat untuk mensukseskan program vaksinasi.


“Tidak hanya masyarakat, kita berharap agar program vaksinasi ini harus didukung seluruh Forkopimda Kota Medan serta stakeholder. Kita harus bersama-sama mendukung program vaksinasi ini agar berhasil dan berjalan dengan baik,” ungkapnya.


Selain program vaksinasi, terang Wali kota, masalah infrastruktur, perekonomian dan UMKM juga termasuk dalam program prioritas yang akan ditangani, termasuk pendidikan. Khusus masalah pendidikan, Walikota menjelaskan, erat kaitannya dengan keberhasilan program vaksinasi. Dikatakannya, vaksinasi akan dimulai dari tenaga pendidik.


“Setelah tenaga pendidik kita vaksin mencapai minimal 40%, baru bisa kita buka perlahan-lahan kelas. Kita awali membuka kelas 25% dulu, begitu semakin besar presentasi vaksin yang dilakukan tentunya pembukaan kelas akan bertambah lagi,” terangnya.


Di kesempatan itu Walikota juga, menyampaikan keinginannya untuk membenahi birokrasi sehingga tidak adalagi ego sectoral dan ego kedinasan. “Kita akan buang semua ego itu agar kita dapat berkolaborasi,” jelasnya.


Sebelumnya, Gubsu usai pelantikan, menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT karena proses pelantikan berjalan dengan baik dan mengikuti protokol kesehatan. “Saya selaku Gubsu, minta maaf karena semua kegiatan tidak bisa digelar secara normal. Kita harus tetap mengatur dan menjaga jarak  akibat pandemi Covid-19,” kata Gubsu.


Selain pelantikan enam kepala daerah, jelas Gubsu, usai Shalat Jumat akan dilanjutkan kembali pelantikan kepala daerah kabupaten/kota lainnya di Sumut. Selesai pelantikan, Gubsu berpesan agar seluruh kepala daerah yang baru dilantik segera melakukan konsolidasi dan mengenal betul organisasi ke dalam, termasuk seluruh kepala dinasnya sehinga bisa bkerjasama dengan baik.


“Lakukan konsolidasi dan pelajari visi dan misi di kabupaten/kota masing-masing, sehingga tidak bertentangan dengan visi misi nasional maupun provinsi. Kemudian selesaikan persoalan daerah sesuai dengan potensi wilayah tersebut, salah satunya menyangkut masalah kesehatan. Saat ini kita sedang bergelut dengan Covid-19, kepala daerah harus bertindak sebagai kepala satgas,” paparnya.


Khusus untuk Kota Medan sebagai ibukota Provinsi Sumut, Gubsu mengungkapkan, banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan, diantaranya masalah infrastruktur  dan sungai. “Bukan berarti 32 kabupaten/kota lainnya tidak penting, sebab Medan merupakan ibukota Provinsi Sumut dan harus menjadi prioritas sehingga menjadi lebih baik,” pesannya. (don/hpm)

Medan

Sumut

Komunitas

Pendidikan