Dinkes Sumut Sebut PBI Non Aktif Bisa Aktif Kembali, Jika…
| Jumat, Februari 13, 2026

By On Jumat, Februari 13, 2026


PATIMPUS.COM – Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara angkat bicara terkait polemik penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang belakangan ramai dikeluhkan warga.


Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut, Hamid Rizal Lubis, mengatakan persoalan ini sebenarnya sudah dibahas di tingkat pusat. Pertemuan melibatkan DPR RI, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan, dan sejumlah instansi terkait.


“Di pusat sudah ada pertemuan dan pembahasan. Kami di daerah tentu mengikuti kebijakan yang ditetapkan dan menunggu tindak lanjutnya,” ujar Hamid, Jumat, 13 Februari 2026.


Menurut dia, begitu kabar penonaktifan mencuat, Dinkes Sumut langsung berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan Wilayah Sumut-Aceh dan Dinas Sosial Sumut. Ia menegaskan, penonaktifan kepesertaan PBI didasarkan pada Surat Keputusan dari Kementerian Sosial.


Dari hasil koordinasi itu, ada dua langkah yang disepakati. Pertama, Dinas Sosial akan menelusuri ulang data peserta yang dinonaktifkan. Jika setelah diverifikasi ternyata masih memenuhi syarat, maka kepesertaannya bisa diaktifkan kembali.


Kedua, Dinas Kesehatan juga diberi ruang untuk mengusulkan data baru masyarakat yang dinilai layak menjadi peserta PBI.


“Jadi bukan berarti yang nonaktif itu selesai begitu saja. Kalau memang memenuhi syarat, bisa diaktifkan kembali. Kami juga bisa mengusulkan data baru yang layak,” jelasnya.


Hamid juga mengingatkan rumah sakit dan fasilitas kesehatan agar tidak menolak pasien dalam kondisi darurat. Ia menegaskan, apa pun status kepesertaan BPJS, pasien gawat darurat tetap wajib dilayani.


“Dalam keadaan gawat darurat, tidak boleh ada penolakan. Itu sudah jelas aturannya,” tegasnya.


Terkait jumlah peserta PBI yang dinonaktifkan di Sumatera Utara, Hamid menyarankan agar data rinci dikonfirmasi langsung ke pihak BPJS Kesehatan. Ia menyebut, secara nasional jumlahnya disebut-sebut mencapai sekitar 11 juta peserta, namun angka pasti untuk Sumut berada di BPJS.


Sejauh ini, Dinkes Sumut mengaku belum menerima laporan resmi dari masyarakat maupun rumah sakit terkait penolakan pelayanan akibat penonaktifan PBI. Meski begitu, pihaknya membuka ruang pengaduan bagi warga yang mengalami kendala.


“Kalau ada masalah di lapangan, silakan sampaikan ke kami, termasuk lewat media sosial resmi Dinkes. Nanti akan kami tindak lanjuti,” pungkasnya. (don)

Afif Abdillah Ingatkan Pengguna UHC, BPJS Tidak Digunakan Setahun Dianggap Mampu
| Kamis, Februari 12, 2026

By On Kamis, Februari 12, 2026


PATIMPUS.COM - Anggota DPRD Medan Afif Abdillah mengingatkan warga yang tercatat sebagai pengguna program Universal Health Coverage (UHC) agar tetap menggunakan BPJS Kesehatan. Jangan sampai dalam setahun warga tidak menggunakan program tersebut.


"Jadi, kalau BPJS Kesehatan program UHC itu tidak digunakan selama setahun, maka nanti pemerintah menganggap warga sudah mampu. Kenapa? Karena BPJS nya tidak dipakai-pakai," tegas Afif Abdillah di hadapan konstituennya saat Sosialisasi Perda II, Tahun Anggaran 2026 Perda No.4 Tahun 2026 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan yqng digelar di Jalan Panglima Denai, Gang Syahrul Bayadi, Lingkungan 3, Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Amplas, Sabtu (7/2/2026).


Dengan tidak menggunakan BPJS tersebut, lanjut Afif, berarti warga tidak butuh. Oleh karena itu, Afif yang juga Ketua Fraksi NasDem DPRD Medan itu menyarankan agar warga tetap menggunakan BPJS Kesehatan, meski hanya sekadar cek kesehatan ke puskesmas. Cuma ada masalah baru, banyak kartu BPJS-nya mati. Waktu mau cuci darah, kartunya mati. Demikian juga saat mau kemoterapi. Padahal digunakan berkali-kali. Apalagi rutin setiap bulan digunakan Kenapa kartunya bisa mati. Jadi ini harus diluruskan. Saya juga bingung, kenapa BPJS Kesehatan pusat atau Kementerian Sosial bisa salah dalam hal ini. 


"Kan gampang hanya melihat aktif atau tidak digunakan warga. Di kartu BPJS apa pun pengobatan kita yang terakhir, itu nampak digunakan atau tidak. Seharusnya tidak diputus PBI nya. Kenapa? Karena dia pakai," papar Afif.


Hanya saja karena katanya desil. Kalau desil 1 sampai 5, tapi desil 6 ke atas tidak lagi dapat BPJS dari APBN. Kenapa begitu? Karena dianggap mampu. Tapi warganya kemoterapi, cuci darah. Desil naik apakah dianggap mampu? Belum tentu. (don)

Rico Waas Buka Pasar Murah di 151 Kelurahan Selama Ramadan
| Kamis, Februari 12, 2026

By On Kamis, Februari 12, 2026


PATIMPUS.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas secara resmi membuka Pasar Murah Pemko Medan dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1447 H. 


Tidak hanya sekadar membuka secara seremoni, namun secara tegas Rico Waas juga mengingatkan kepada seluruh jajaran Pemko Medan agar memastikan distribusi bahan pokok yang dijual di Pasar Murah tepat sasaran dan bebas dari praktik kecurangan.


"Jangan sampai masyarakat sudah senang dengan adanya pasar murah ini, tapi begitu sampai di kelurahan barangnya tidak ada. Baru dua hari sudah habis. Saya minta sistemnya diatur, jangan ada orang dalam yang bermain, itu pelanggaran berat karena menyangkut kepercayaan masyarakat," kata Rico Waas tegas saat membuka acara tersebut di lapangan Warna Warni Martubung, Kec. Medan Labuhan, Kamis (12/2/2026).


Pasar murah yang berlangsung mulai dari tanggal 12 Februari hingga 12 Maret 2026 ini tidak hanya terpusat di satu lokasi saja, melainkan tersebar di 151 Kelurahan sekota Medan. Melalui kegiatan ini, Rico Waas ingin memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok khususnya menjelang bulan suci Ramadhan dan hari raya Idul Fitri.


"Pemko Medan berkomitmen memperhatikan kebutuhan warga. Apalagi menjelang puasa, kebutuhan pokok pasti meningkat, dari belanja harian sampai persiapan bikin kue lebaran," ujar Rico Waas dalam sambutannya.


Lebih lanjut, Rico Waas juga mengatakan Pasar Murah ini bertujuan untuk menekan harga kebutuhan pokok di pasaran. Tidak tanggung-tanggung, Pemko Medan menggelontorkan subsidi mencapai lebih dari Rp 4 Miliar untuk memangkas harga kebutuhan pokok agar lebih murah dari harga pasar. Salah satu komoditas utama yang disiapkan adalah beras, dengan total stok mencapai 430 ton.


"Jika satu ton beras dibagi dalam kemasan 5 kg, maka 400 ton saja bisa menjangkau 80.000 warga. Saya ingin pastikan manfaat ini benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan," ungkap Rico Waas.


Tidak hanya itu saja, orang nomor satu di Pemko Medan itu juga memastikan bahwa bahan pokok yang dijual memiliki kualitas yang baik. 


"Beras yang kita jual bukan SPHP, tapi beras medium menuju premium. Biasanya Rp 15.000 /kg, sekarang menjadi Rp 11.600," jelasnya.


Penurunan harga juga berlaku untuk komoditas bahan pokok lainnya, seperti Gula pasir dari Rp 18.500 menjadi Rp 15.200/ kg, tepung terigu dari Rp 10.500 menjadi Rp 8.600/ kg, telur dari Rp 1.900 menjadi Rp 1.350/ butir, kacang tanah kupas dari Rp 34.000 menjadi Rp 28.600/kg.


Lalu selanjutnya minyak goreng dari Rp 20.500 menjadi Rp 17.700/ liter, Margarin dari Rp 9.500 menjadi Rp 6.400/pcs. Sirup berbagai merek juga turun, seperti Sarang Tawon Standard Quality 430 Ml dari harga Rp 18.300 menjadi Rp 17.000/botol, Sarang Tawon Raspberry 630 Ml dari Rp 22.000 menjadi Rp 18.667/ botol, dan Pohon Pinang Standard Quality 520 Ml dari Rp 21.000 menjadi Rp 19.500/ botol.


Sementara itu, Plt Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, Citra Effendi Capah, dalam laporannya menjelaskan bahwa Pasar Murah ini digelar di 151 titik selama 30 hari dengan total subsidi mencapai Rp 4.170.656.500.


"Ini merupakan salah satu langkah Pemko Medan untuk mengendalikan harga barang-barang kebutuhan pokok sekaligus upaya untuk membantu masyarakat dalam pemenuhan ketersediaan bahan makanan pangan," jelasnya.


Pembukaan Pasar Murah yang dirangkaikan dengan penyerahan sembako bagi masyarakat kurang mampu ini turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra, Ketua MUI Kota Medan Hasan Matsun, beserta para Camat. (don)

Saipul Bahri SE Ingatkan Pemko Medan Tingkatkan Pengamanan Jelang Hari Raya Besar Keagamaan
| Kamis, Februari 12, 2026

By On Kamis, Februari 12, 2026


PATIMPUS.COM - Menjelang perayaan Imlek 2557 dan bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah. Anggota Komisi I DPRD Medan Saipul Bahri minta Pemko Medan bersama Polrestabes Medan dan Polres Belawan meningkatkan situasi  keamanan.


Sebab biasanya, setiap menjelang perayaan hari besar keagamaan tingkat kriminalitas meningkat tajam.


Hal itu disampaikan Saipul Bahri SE, kepada wartawan, Kamis (12/11/2026) menyikapi harapan masyarakat terjadinya suasana kondusif di Kota Medan terutama menjelang dan perayaan hari besar keagamaan.


Sehubungan dengan upaya pengamanan itu, Saipul Bahri (Nasdem) minta Pemko Medan supaya segera melakukan perbaikan dan pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (Lpju) disetia titik yang ada di seluruh Kota Medan terutama di kawasan rawan kejahatan. 


"Pastikan kondisi Lpju berfungsi menerangi setiap lingkungan. Situasi ini akan mampu meminimalisir tindak kejahatan," sebut umgkap Saipul.


Disampaikan Saipul  Pemko Medan bersama instansi terkait segera kordinasi terkait antisipasi berbagai kemungkinan akan maraknya aksi penjambretan, pencurian, perampokan, begal dan curanmor. "Pemerintah harus hadir dan  bertanggungjawab memberikan rasa aman dan nyaman. Sehingga bagi umat yang merayakan terhindar rasa kuatir dan takut," imbuhnya.


Terkhusus kepada Kepala Lingkungan (Kepling), Lurah dan Camat diimbau agar mengaktifkan dan meningkatkan fungsi Pos Siskamling. "Kordinasi dengan pihak Kepolisian dan Babinsa supaya insten," harapnya.


Begitu juga terkait memaksimalkan keberadaan fungsi Pos Siskamling di Kota Medan, Saipul menyarankan agar dialokasikan anggaran untuk itu. "Mungkin di Perubahan APBD 2026 dapat direalisasikan," katanya. (don)

Dinkes Sumut Uji Sampel Dugaan Keracunan MBG Siswa SMK HKBP Sidikalang
| Rabu, Februari 11, 2026

By On Rabu, Februari 11, 2026


PATIMPUS.COM - Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara memastikan sampel terkait dugaan keracunan makanan program MBG (Makan Bergizi Gratis) di SMK Swasta HKBP Sidikalang telah diterima dan sedang dalam proses pemeriksaan di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Sumut.


Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut, Hamid Rijal, mengatakan sampel baru tiba di Labkesda pada Selasa pagi, 11 Februari 2026.


“Sampel baru tiba di Labkesda jam 10 pagi ini, 11 Februari 2026,” ujar Hamid Rijal saat dikonfirmasi, Rabu (11/2).


Ia menjelaskan, sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku, proses pemeriksaan laboratorium membutuhkan waktu.


“Selanjutnya sesuai SOP menurut Kepala Labkesda, pemeriksaan membutuhkan waktu lima hari setelah sampel diterima,” jelasnya.


Hamid menambahkan, sampel yang diperiksa merupakan bahan atau menu makanan yang disajikan pada 9 Februari 2026, yang diduga menjadi penyebab insiden tersebut.


Pihak Dinas Kesehatan Sumut mengimbau masyarakat untuk menunggu hasil resmi dari pemeriksaan laboratorium guna memastikan penyebab pasti dugaan keracunan tersebut. Hasil uji laboratorium nantinya akan menjadi dasar untuk langkah penanganan lebih lanjut.


Sementara  itu, informasi sebelumnya Ratusan siswa-siswi SMK Swasta HKBP Sidikalang dilarikan ke rumah sakit dan puskesmas, usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka  dirawat di RSUD Sidikalang, RSU Serenapitta, Klinik Katolik, dan Puskesmas Huta Rakyat Sidikalang, Selasa (10/2).


Para siswa dan guru  mengatakan ratusan siswa/i mengalami diare selama satu malam setelah mengkomsumsi menu MBG, Senin (9/2) kemarin.


dimana pada saat itu siswa dan guru disajikan menu MBG berupa nasi, ayam gule, pisang, sayur selada, beraroma basi dan berlendir. beruntungnya sebagian siswa tidak mengkonsumsi karena bau sehingga ada juga siswa yang selamat dari keracunan itu. (don)

Paul Simanjuntak Minta Pemko Maksimalkan Koordinasi Upaya Normalisasi 5 Sungai Medan
| Rabu, Februari 11, 2026

By On Rabu, Februari 11, 2026


PATIMPUS.COM - Penyelesaian masalah banjir di Kota Medan tetap menjadi perhatian serius bagi Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak SH.


Politisi asal PDI Perjuangan itu tampak fokus dan  peduli disetiap kesempatan bagaimana mengantisipasi banjir dan berharap Kota Medan bebas banjir.


Seperti pada kesempatan pertemuan singkat di kantor Balai Kota Medan bersama Walikota Medan Rivo Tri Putra Bayu Waas, anggota DPRD RI Lokot Hasibuan, anggota DPRD Medan Ahmad Affandi, BBWS Sumatera II dan sejumlah OPD jajaran Pemko Medan serta stakeholder, Selasa (10/2/2026).


Paul Mei Anton Simanjuntak menyampaikan sejumlah poin penting kepada Pemko Medan agar meningkatkan koordinasi dengan Pemprovsu dan pemerintah pusat serta BBWS Sumatera II yang difasilitasi dengan Lokot Hasibuan serta seluruh anggota DPRD Sumut dan DPR RI asal daerah pemilihan Kota Medan.


Kordinasi itu kata Paul Mei Simanjuntak untuk merealisasikan normalisasi dan perbaikan tanggul 5 sungai di Kota Medan. 


Sebab tambah Paul, kolaborasi itu sangat penting apalagi soal anggaran. "Anggaran dari APBD Kota Medan sangat terbatas. Maka perlu bantuan anggaran dari pusat. Dan Pemko Medan pun kiranya dapat terbuka soal kemampuan keuangan Pemko Medan," sebut Paul. 


Terkait hal itu, Paul Simanjuntak menyampaikan harapannya kepada Lokot Hasibuan serta anggota parlemen lainnya. Secara bersama sama dapat memfasilitasi serta memperjuamgkan tambahan anggaran untuk perbaikan normalisasi 5 sungai di Kota Medan.


"Kita dengar untuk anggaran perbaikan/normalisasi 1 sungai membutuhkan biaya Rp 1.5 Triliun. Untuk 5 sungai menghabiskan 7.5 Triliun.Tentu APBD Pemko Medan tidak sanggup maka perlu bantuan pusat," terang Paul. 


Tentu sebut Paul, dengan meningkatkan komunikasi secara intens kepada semua pihak akan mendapat solusi. "Mulai saat ini mari kita maksimalkan kordinasi dengan memulai tahap demi tahap," ungkapnya. (rel)


Medan

Sumut

Komunitas

Pendidikan

Ekbis