‎M Arif Tanjung Salurkan Donasi Untuk Korban   ‎Banjir
| Rabu, Desember 10, 2025

By On Rabu, Desember 10, 2025


PATIMPUS.COM - Bencana alam yang menghantam 11 wilayah Sumatera Utara pada 27 November 2025 lalu meninggalkan duka dan prihatin dari berbagai kalangan.

‎Selain itu juga banyak menumbuhkan kesolehan sosial yang sering membangkitkan empati serta solidaritas terhadap sesama.

‎Di Kota Medan sendiri, Kepedulian terhadap warga yang terdampak musibah banjir tersebut menggerakkan hati M. Arif Tanjung, salah seorang tokoh masyarakat dan pemerhati sosial Sumatera Utara (Sumut). 

‎Tanpa kepentingan citra politik, Arif Tanjung bergerak dari nawaitu (niat) tulus menggalang donasi selama sepekan terakhir, karena sadar dirinya berstatus abdi yang wajib mengatasi masalah sosial dan ekonomi dalam masyarakat. 

‎"Selain bantuan dari negara, saya terharu melihat solidaritas warga yang menyalurkan donasi dan aparat saling bahu-membahu mengatasi banjir kali ini," tutur Arif Tanjung kepada wartawan yang menemuinya usai menyalurkan bantuan untuk korban bencana pada Rabu, (10/12/2025). 

‎Menurut Arif Tanjung, salah satu hikmah hebat dibalik musibah dahsyat adalah munculnya gerakan kesalehan sosial yang akan menjadi kekuatan mendatangkan keberkahan hidup masyarakat se-Tanah Air.

‎"Sesuai anjuran agama saya, yang pertama dibantu adalah korban (bencana) yang (lokasinya) dekat dulu, baru kemudian (membantu) yang jauh," jelasnya soal alasan bantuan diproritaskan untuk korban banjir di Medan. 

‎Arif Tanjung menjelaskan lagi, untuk wilayah Kota Medan sendiri kurang lebih ada sebanyak 46.587 jiwa dari 15.753 Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di 14 wilayah kecamatan menjadi korban terdampak musibah banjir dan untuk sementara telah merenggut lebih kurang 12 nyawa. 

‎Dari donasi yang terkumpul M. Arif Tanjung pun menyalurkan bantuan berupa paket sejumlah kebutuhan mandi-cuci plus makanan ringan yang akan dibagikan kepada puluhan abang becak bermotor yang terdampak banjir diberbagai domisili yang berbeda dan titik pembagian tali asih penyaluran jalan air bersih Lingkungan XI Kelurahan Sudirejo I Kecamatan Medan Kota dan turut dihadiri oleh Kepling Lingkungan XI Kelurahan Sudirejo I Ibu Berlian.

‎Petaka terparah sepanjang sejarah Kota Medan tahun ke tahun yang disambangi banjir kontan membuat ibukota Sumut itu ditetapkan sebagai wilayah darurat bencana dan Status 'darurat' berakhir pada Kamis (11/12/2025) mendatang.   

‎Seiring menyalurkan donasi, Arif Tanjung meminta warga Medan mengulang tradisi kakek buyut tercintanya yang merawat alam beratus-ratus tahun lewat. 

‎"Sebagai penghuni kota yang secara geografis rendah, menurutnya sikap itu mutlak dan publik pun mendesak Gubernur Sumut dan Wali Kota Medan cepat menemukan cara jitu pasca bangunan kanal senilai Rp 240 miliar di Titi Kuning terbukti tidak mampu menangkal banjir yang dramatis," ujar Arif Tanjung.

‎Dalam perspektif metropolis, Arif menilai Medan seharusnya tak pernah terendam jalanan yang merata. Soalnya, kota itu dikenal sebagai etalase Indonesia bagian barat. Di situ diletak martabat bangsa. 

‎"Mari bersama kerja keras, all-out untuk menciptakan Medan sebagai kota yang aman dan nyaman. Tak lupa juga buat kawan dan sahabat yang berpartisipasi untuk berdonasi, semoga Amal Jariyah… Aamiin," tutup Arif Tanjung. (Soni)

BPJS Kesehatan Buka Posko Layanan Kesehatan Gratis bagi Korban Bencana Aceh - Sumut
| Rabu, Desember 10, 2025

By On Rabu, Desember 10, 2025


PATIMPUS.COM - Sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi kemanusiaan pasca bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara, BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah I bergerak cepat membuka Posko Kesehatan pada tanggal 08-11 Desember 2025 di beberapa titik terdampak. 


Posko Kesehatan ini merupakan kolaborasi antara BPJS Kesehatan, Pemerintah Daerah dan Fasilitas Kesehatan di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh. 


Posko layanan kesehatan dibuka di Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Lhoksukon di Provinsi Aceh, serta di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera Utara. 


Seluruh posko memberikan pelayanan kesehatan gratis sekaligus konsultasi psikologi bagi masyarakat yang terdampak, mengingat banyaknya penyintas yang mengalami tekanan fisik dan emosional. Antusiasme Masyarakat untuk mendapatkan layanan sangat tinggi saat Posko mulai di buka.   


“Kami sampaikan bahwa  di tengah kondisi sarana kesehatan yang turut terdampak, BPJS Kesehatan memastikan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan (faskes) di wilayah sekitar zona bencana. Langkah ini dilakukan untuk menjaga agar pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal, terutama di faskes yang masih beroperasi. 


Sejumlah fasilitas kesehatan yang tidak terdampak dilaporkan mengalami lonjakan kunjungan pasien dari wilayah yang terdampak akibat bencana, hal ini sejalan dengan arahan pemerintah untuk memperkuat pelayanan dasar bagi masyarakat,” kata Deputi Direksi Wilayah I BPJS Kesehatan, Nuim Mubaraq, Selasa (09/12). 


Nuim menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan secara khusus juga memberi perhatian pada layanan kategori life saving, terutama Hemodialisis (HD). 


Untuk memastikan pasien HD tetap mendapatkan pelayanan, BPJS Kesehatan melakukan pemetaan kapasitas dan ketersediaan layanan HD di rumah sakit sekitar lokasi bencana. Pasien HD dari rumah sakit yang terdampak diarahkan ke rumah sakit lain yang masih mampu memberikan layanan. 


“Dalam situasi darurat ini, BPJS Kesehatan menegaskan bahwa peserta yang rutin menjalani HD tidak memerlukan dokumen tambahan, termasuk HD traveling, ketika harus berpindah sementara ke rumah sakit lain. Kami berkoordinasi dengan rumah sakit yang menerima rujukan pasien-pasien tersebut agar dapat menambah kapasitas pelayanan dengan membuka shift tambahan dari dua shift menjadi tiga shift per hari, untuk memastikan seluruh pasien tetap mendapatkan terapi tepat waktu,” jelas Nuim. 


Nuim melanjutkan, RSUD dr. Zubir Mahmud Kabupaten Aceh Timur merupakan satu-satunya rumah sakit yang beroperasi di wilayah Kabupaten Aceh Timur pasca terjadinya bencana. 


Beberapa pelayanan di poliklinik sudah mulai diaktifkan kembali diantaranya Poliklinik THT, Poliklinik Mata, Poliklinik Bedah, Poliklinik Anak, Poliklinik Gigi, Poliklinik Penyakit Dalam, Poliklinik Saraf, dan Poliklinik Jiwa. 


“Pelayanan HD di RSUD dr. Zubir Mahmud mengalami peningkatan akibat adanya pengalihan pasien dari RSUD di Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang yang belum berfungsi. Kami tetap berkoordinasi secara intens agar pelayanan bagi pasien di RSUD dr. Zubir Mahmud dapat berjalan dengan optimal,” kata Nuim.  


Lonjakan pasien HD ataupun non BPJS Kesehatan juga telah berkoordinasi dengan  RSU Putri Bidadari di  Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera RSU  Putri Bidadari Langkat, dr Esti Aditya Utara menegaskan kesiapan  pihaknya satu rujukan  tambahan. 


“Bagi pasien dari wilayah Provinsi Aceh. Kami siap menerima pasien rujukan  dari Aceh, termasuk pasien HD. Plh Direktur sebagai salah maupun penyakit kronis lainnya.  Kami pastikan seluruh pasien yang datang akan dilayani seoptimal mungkin regulasi yang berlaku,” kata Esti. 


Sesuai diharapkan dengan  kolaborasi bersama antara BPJS Kesehatan, Pemerintah Daerah dan Fasilitas Kesehatan, akses layanan bagi peserta Jaminan Kesehatan di daerah terdampak tetap dapat diberikan secara berkualitas dan optimal. (don)

‎Sosper Tentang Sistem Kesehatan, Firdaus Fadwa Berharap Bisa Direalisasikan Dan Dirasakan Masyarakat Sumut
| Selasa, Desember 09, 2025

By On Selasa, Desember 09, 2025


PATIMPUS.COM - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) dari Fraksi PKS H. Salman Alfarisi, Lc., М.А. menggelar kegiatan Sosialisasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sosper) Tahun Anggaran 2025 di Toko Halal Network Internasional (HNI) Medan 1 jalan Gaperta Ujung, Medan. Selasa (9/12/2025).

‎Dalam Sosper tersebut, Salman Alfarisi memaparkan pentingnya Sosper sebagai edukasi pemahaman kepada masyarakat terkait peran dan fungsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diantaranya fungsi legislatif Anggota DPRD bersama dengan Pemerintah Daerah Membentuk Peraturan Daerah (Perda) sebagai landasan hukum di daerah untuk mengatur pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

‎Fungsi Anggaran, membahas dan menyetujui Rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah serta menentukan penggunaan anggaran daerah agar sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

‎Fungsi Pengawasan, mengawasi jalannya pemerintahan daerah dan pelaksanaan Perda serta APBD yang telah disepakati serta menggunakan hak-hak seperti interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat untuk mengontrol kebijakan pemerintah daerah. 

‎Salman Alfarisi juga menekankan, perlunya disusun peraturan daerah terkait kesehatan. Ia juga memaparkan terkait program UHC dan memberikan tips penting untuk menjaga kesehatan.

‎Sementara itu, kegiatan Sosper Tentang Sistem Kesehatan Provinsi Sumatera Utara disambut baik oleh Ketua Koordinator Acara Firdaus Fadwa yang juga merupakan Owner Toko Halalmart HNI Medan 1.

‎Menurut Firdaus Fadwa, HNI merupakan perusahaan Indonesia yang sudah lama bergerak dibidang kesehatan, makanan, obat-obatan dan kebutuhan masyarakat tentunya mendukung rancangan Perundang-Undangan terkait Kesehatan yang dibuat DPRD bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

‎"Kebetulan sekali, apa yang disampaikan tadi adalah sistem kesehatan provinsi Sumatera utara dan kami yang  selama ini bergerak dibidang kesehatan sangat mendukung apa yang telah dirancang maupun yang belum dirancang oleh Dewan Perwakilan Rakyat maupun nanti yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan provinsi Sumatera Utara," ucap Firdaus Fadwa kepada awak media.

‎Firdaus Fadwa menegaskan lagi, bahwa kebutuhan dasar masyarakat adalah kesehatan yang juga sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara.

‎" Memang kebutuhan dasar masyarakat itu adalah salah satunya tentang kesehatan. Jadi catatan dari kami ya kedepannya kesehatan itu harus ya.. dibuat murah atau paling tidak pemerintahan Sumatera Utara bisa memberikan fasilitas kesehatan gratis.  Selain itu juga diberikan pelayanan ramah, pelayanan murah dan gratis, pelayanan cepat, tepat ya mungkin bisa dilakukan dirumah-rumah sakit ya agar masyarakat kita semuanya terbebas dari penyakit. Kalau masyarakat kita sehat, sangat berdampak kepada nantinya terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera utara," ungkap Firdaus Fadwa.

‎Firdaus Fadwa juga menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga diri agar terhindar dari penyakit.

‎"jadi kami sekali lagi sangat mendukung kegiatan seperti ini, dan berharap agar rancangan Perundang-Undangan yang sudah disepakati Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah Sumatera Utara terkait sistem kesehatan di Sumut pelayanannya dapat segera direalisasikan dan dirasakan oleh masyarakat luas," tutup Firdaus Fadwa. (Soni)

Pimpinan DPRD Medan Apresiasi Polrestabes Bentuk Tim JCS
| Senin, Desember 08, 2025

By On Senin, Desember 08, 2025


PATIMPUS.COM - Pimpinan DPRD Kota Medan, H Zulkarnaen SKM, memberikan apresiasi kepada Kapolrestabes Kota Medan, Kombes Pol Dr Jean Calvijn Simanjuntak yang telah membentuk Timsus JCS (Jaga, Cegah, Sigap).


Zulkarnaen yang merupakan Wakil Ketua DPRD Kota Medan dari Fraksi Gerindra itu menilai, pembentukan Timsus JCS merupakan bentuk keseriusan Polrestabes Medan di bawah kepemimpinan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak dalam menciptakan kondusifitas di Kota Medan.


"Alhamdulillah, saya hadir langsung dalam kegiatan pengukuhan Tim JCS Polrestabes Medan pada Sabtu (6/12) kemarin. Saya menilai, Tim JCS ini merupakan langkah tepat yang dilakukan Kapolrestabes Medan dalam menjaga keamanan aman di Kota Medan," ucap Zulkarnaen kepada wartawan, Senin (8/12/2026).


Dikatakan Zulkarnaen, Polrestabes Medan memang perlu membentuk sebuah tim khusus yang bekerja dalam memberantas aksi-aksi kriminalitas yang sudah sangat meresahkan masyarakat Kota Medan.


"Misalnya seperti begal, rampok, geng motor, dan aksi kriminalitas jalanan lainnya. Aksi kriminalitas di Kota Medan sudah sangat tinggi, masyarakat resah karenanya. Kepolisian tentunya butuh tim khusus untuk menangani masalah ini, sebab dibutuhkan penanganan dan aksi yang lebih serius," ujarnya.


Zulkarnaen berharap Tim JCS Polrestabes Medan dapat bekerja keras dan bergerak cepat dalam menekan angka kriminalitas di Kota Medan. Dengan ada Tim JCS Polrestabes Medan, angka kejahatan di Kota Medan diharapkan dapat menurun secara signifikan.


"Saya berharap, kegiatan patroli dan tindakan-tindakan preventif dapat lebih ditekankan. Kita ingin Kota Medan kembali aman, masyarakat merasa tenang, dan seluruh aktivitas tidak lagi terganggu dengan tingginya aksi kriminalitas," pungkasnya.

(rel)

Korban Banjir Di Sumut Alami Sakit Kulit dan ISPA
| Minggu, Desember 07, 2025

By On Minggu, Desember 07, 2025


PATIMPUS.COM - Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) merilis perkembangan situasi kesehatan pascabencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor yang melanda 17 kabupaten/kota di provinsi tersebut.


Data terbaru hingga Minggu, 7 Desember 2025 pukul 13.00 WIB menunjukkan dominasi penyakit berbasis lingkungan yang berpotensi berkembang menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) jika tidak dilakukan intervensi cepat.


Sekretaris Dinkes Sumut, Hamid Rijal Lubis, menyampaikan bahwa penyakit kulit (6.433 kasus) dan ISPA (5.151 kasus) menjadi penyakit tertinggi yang dilaporkan dari wilayah terdampak. Menurutnya, kondisi ini dipengaruhi oleh paparan air kotor, sanitasi lingkungan yang menurun, serta kepadatan dan kelembapan di lokasi pengungsian.


Selain itu, tercatat 1.065 kasus diare, 755 kasus Influenza Like Illness (ILI), serta 534 kasus suspek demam tifoid, yang menggambarkan tingginya penyakit saluran cerna dan infeksi akut pada periode pascabanjir. 


Sementara itu, laporan kasus dengue masih rendah (7 kasus), namun kewaspadaan tetap ditingkatkan karena peningkatan tempat perindukan nyamuk biasanya terjadi setelah air surut.


Dinkes juga menerima laporan 2 kasus suspek campak, masing-masing dari Kabupaten Deli Serdang dan Tapanuli Tengah. Untuk mencegah penularan lebih luas, petugas kesehatan diminta segera melakukan pelacakan dan pemeriksaan kontak di lokasi pengungsian maupun tempat tinggal korban.


Tidak ada laporan kasus leptospirosis, pertusis, maupun malaria hingga saat ini. Namun, Dinkes menegaskan perlunya pemantauan ketat karena penyakit-penyakit tersebut dapat meningkat dalam situasi krisis, terutama jika terjadi penurunan cakupan imunisasi atau peningkatan vektor.


Hamid Rijal menjelaskan bahwa dominasi penyakit kulit, ISPA, dan penyakit berbasis air menunjukkan bahwa faktor lingkungan menjadi penyebab utama. “Pola penyakit ini selaras dengan kondisi pascabanjir yang memengaruhi sanitasi, hunian sementara, dan akses air bersih,” ujarnya.


Secara demografis, kelompok usia di atas 5 tahun mendominasi kasus ISPA, penyakit kulit, suspek dengue, dan diare. Sementara balita paling rentan terhadap suspek campak, dipengaruhi kondisi fisiologis dan status imunisasi. Distribusi kasus antara laki-laki dan perempuan relatif seimbang.


Dampak Bencana dan Kondisi di Lapangan


Bencana besar yang melanda Sumatera Utara menyebabkan dampak signifikan:


  1. 1.495.687 jiwa terdampak (402.776 KK)

  2. 327 orang meninggal

  3. 103 luka berat, 2.927 luka ringan

  4. 139 orang hilang

  5. 56.271 orang mengungsi



Di sisi lain, beberapa fasilitas kesehatan mengalami kerusakan atau tidak beroperasi, sehingga menghambat layanan medis bagi masyarakat terdampak.


Di Tapanuli Selatan, dua Pustu (Huta Godang dan Garoga) serta satu Polindes Sibara-bara tidak beroperasi. Sementara Pustu Tolang tetap beroperasi namun dipindahkan ke Posko Kesehatan Desa Tolang Julu.


Di Tapanuli Tengah, tiga puskesmas, Tukka, Kolang, dan Sorkam tidak beroperasi dan dialihkan menjadi layanan keliling ke posko-posko kesehatan. Satu Pustu di Bottot juga tidak beroperasi.


Di Langkat, RSUD Tanjung Pura tidak dapat beroperasi sehingga layanan dipindahkan ke RSU Putri Bidadari. Puskesmas Pantai Cermin juga tidak berfungsi dan sementara dipindahkan ke posko kesehatan setempat.


Dinkes Sumut menekankan pentingnya penguatan surveilans, peningkatan sanitasi pengungsian, penyediaan air bersih, serta deteksi dini kasus untuk mencegah terjadinya KLB. Koordinasi lintas sektor juga terus dilakukan untuk memastikan layanan kesehatan tetap berjalan selama masa tanggap darurat. (don)

Pemko Medan, OMS, dan Komunitas Gandeng Tangan Tanggulangi HIV-AIDS Melalui Swakelola Tipe 3
| Jumat, Desember 05, 2025

By On Jumat, Desember 05, 2025


PATIMPUS.COM - Pemerintah Kota Medan bersama Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Organisasi Berbasis Komunitas (OBK) hari ini mengumumkan langkah progresif dalam penanggulangan HIV-AIDS melalui pendekatan Swakelola Tipe 3.


Menurut Eka Prahadian Adburahman, Technical Officer Program HIV Kota Medan, saat memberikan keterangan di Gedung PKBI Sumut, Jumat (5/12/2025), kolaborasi strategis ini menandai pergeseran paradigma, menempatkan komunitas sebagai garda terdepan dalam mencapai target eliminasi HIV di Kota Medan.


"Salah satu tantangan terbesar program HIV adalah memastikan Orang dengan HIV (ODHIV) dapat terjangkau dan mengakses layanan Kesehatan yang diperlukan serta tetap patuh pada pengobatan Antiretroviral (ARV). OMS dan OBK, melalui tenaga Peer Educator (pendidik sebaya), Penjangkau Lapangan, Paralegal, memainkan peran tak tergantikan," sebutnya.


Di lapangan, mereka bukan hanya fasilitator, tetapi juga “peluru” tajam yang dapat menjangkau populasi beresiko tinggi yang tidak terjangkau oleh program-program pemerintah selama ini. 


Dengan adanya mekanisme Swakelola Tipe 3 untuk program HIV, OMS dan OBK kini memiliki sumber daya yang stabil untuk mengintensifkan pendampingan, memastikan ODHIV dalam pendampingan aktif, dan membantu mereka mencapai status viral load tersupresi, yang merupakan kunci untuk menghentikan penularan virus serta mengurangi stigma dan diskriminisasi.


Eka mengungkapkan, Persatuan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sumatera Utara pada tahun 2025 ini melalui dukungan Global Fund komponen program Community System Strenghtening-Human Rights (CSS-HR)  melakukan advokasi anggaran daerah untuk penanggulangan HIV-AIDS di tingkat Kota Medan melalui meknisme anggaran Swakelola tipe 3. 


Selama bertahun-tahun, OMS dan OBK di Medan telah menjadi tulang punggung dalam penjangkauan populasi kunci—mereka yang paling sulit dijangkau oleh sistem kesehatan formal. Melalui skema Swakelola Tipe 3, Pemerintah Kota Medan secara resmi mengakui dan mendukung peran fundamental ini, mengalokasikan anggaran program secara langsung untuk dikelola oleh mitra komunitas.


Pendekatan Swakelola Tipe 3 ini adalah investasi kepercayaan yang dicoba dibangun antara Pemerintah kota Medan dan Organisasi Masyarakat Sipil serta Komunitas di isu HIV-AIDS.


Pada tahun 2025, total alokasi anggaran ke OMS/OBK adalah Rp 33.939.250. Meskipun jumlah anggaran masih belum terlalu memadai dalam mendukung penanggulangan HIV-AIDS di Kota Medan, namun dengan adanya mekanisme swakeloal tipe 3 ini OMS dan OBK dapat memberikan layanan di masyarakat karena mereka yang paling memahami seluk-beluk komunitas, sehingga setiap rupiahnya benar-benar menyentuh target, mulai dari proses Penjangkauan (Reach), Pendampingan Pengobatan (Treat), hingga Retensi Kepatuhan ARV (Retain).


"Swakelola Tipe 3 sebagai jalan keluar dari tantangan stigma dan diskriminasi. Ketika komunitas memimpin, hambatan untuk mengakses layanan kesehatan akan berkurang," ujarnya. 


Pemerintah Kota Medan, lanjut Eka, berkomitmen memastikan transparansi dan akuntabilitas penuh atas anggaran yang disalurkan. Semua kegiatan diikat dalam perjanjian kerja sama yang ketat, dengan pengawasan berlapis dari Organisasi Masyarakat Sipil dan Organisasi Berbasis Komunitas yang tergabung dalam Medan District Task Force (MDTF).


Kolaborasi ini membuktikan bahwa penanggulangan HIV-AIDS adalah tanggung jawab kolektif. Pemerintah Kota Medan mengajak seluruh stakeholder, termasuk media dan masyarakat, untuk mendukung program ini demi mewujudkan Medan sebagai kota yang sehat, inklusif, dan bebas dari stigma. (don)

Medan

Sumut

Komunitas

Pendidikan

Ekbis