Jumat, 30 April 2021

Pemprov Papua : Label Teroris Timbulkan Stigma Negatif Bagi Warga Papua

    Jumat, April 30, 2021  


PATIMPUS.COM - Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD telah resmi menetapkan KKB Papua menjadi teroris. Namun penetapan itu disayangkan banyak pihak termasuk Komnas HAM RI. 

Terakhir, Pemerintah Provinsi Papua angkat bicara dan meminta Jakarta untuk meninjau kembali status teroris itu karena akan menimbulkan stigma baru bagi warga Papua.

Pemprov Papua pun mengeluarkan 7 poin pernyataan sikap terkait status teroris KKB Papua. Pernyataan sikap tersebut disebarluaskan oleh Juru bicara Gubernur Papua, Muhammad Rifai Darus, dengan 7 poin pernyataan sikap yakni:

1. Terorisme adalah konsep yang selalu diperdebatkan dalam ruang lingkup hukum dan politik, dengan demikian penetapan KKB sebagai kelompok teroris perlu untuk ditinjau dengan seksama dan memastikan obyektifitas negara dalam pemberian status tersebut.

2. Pemerintah Provinsi Papua sepakat bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai bagian dari KKB adalah perbuatan yang meresahkan, melanggar hukum serta menciderai prinsip-prinsip dasar HAM.

3. Pemerintah Provinsi Papua meminta kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI agar melakukan pengkajian kembali menyoal penyematan label terhadap KKB sebagai teroris. Kami berpendapat bahwa pengkajian tersebut harus bersifat komprehensif dengan memperhatikan dampak sosial, dampak ekonomi dan dampak hukum terhadap warga Papua secara umum.

4. Pemerintah Provinsi Papua mendorong agar TNI dan Polri terlebih dahulu untuk melakukan pemetaan kekuatan KKB yang melingkupi persebaran wilayahnya, jumlah orang dan ciri-ciri khusus yang menggambarkan tubuh organisasi tersebut. Hal ini sangat dibutuhkan, sebab Pemerintah Provinsi Papua tidak menginginkan adanya peristiwa salah tembak dan salah tangkap yang menyasar penduduk sipil Papua.

5. Pemerintah Provinsi Papua juga berpendapat bahwa pemberian label teroris kepada KKB akan memiliki dampak psikososial bagi Warga Papua yang berada di perantauan. Hal ini ditakutkan akan memunculkan stigmatisasi negatif yang baru bagi Warga Papua yang berada di perantauan.

6. Pemerintah Provinsi Papua juga berpendapat bahwa Pemerintah Pusat sebaiknya melakukan komunikasi dan konsultasi bersama Dewan Keamanan PBB terkait pemberian status teroris terhadap KKB.

7. Pemerintah Provinsi Papua menyatakan bahwa Rakyat Papua akan tetap dan selalu setia kepada NKRI, sehingga kami menginginkan agar pendekatan keamanan (security approach) di Papua dilakukan lebih humanis dan mengedepankan pertukaran kata dan gagasan bukan pertukaran peluru.

Kamis, 29 April 2021

Komnas HAM Khawatir Kekerasan Meningkat Pasca Status Teroris KKB Papua

    Kamis, April 29, 2021  

 


PATIMPUS.COM - Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) RI sangat kuatir atas kemungkinan eskalasi kekerasan, setelah penetapan status teroris untuk kelompok perlawanan bersenjata (KKB) di Papua.

Dalam rilisnya yang diterima wartawan, Kamis (29/4/2021), Ketua Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik, mengatakan pihaknya tentu saja mengutuk keras berbagai aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok perlawanan bersenjata, baik yang ditujukan kepada orang sipil mau pun kepada aparat keamanan.

"Seruan tokoh agama dan masyarakat Papua yang disampaikann ke Komnas HAM selama ini selalu menginginkan penyelesaian damai agar masyarakat Papua bisa hidup aman dan meneruskan pembangunan daerah mereka yang sangat tertinggal dibandingkan daerah lain di Indonesia. Suara perdamaian dari para tokoh masyarakat itu sudah kami sampaikan di dalam berbagai kesempatan kepada Presiden Joko Widodo, pimpinan Polri-TNI dan pejabat pemerintahan lainnya," sebut Ahmad Taufan Damanik.

Taufan menjelaskan, pendekatan keamanan yang dilakukan selama ini, belum berhasil dan masih menyisakan banyak catatan kekerasan dan pelanggaran HAM, baik dari aparat mau pun dari kelompok bersenjata yang ingin merdeka. 

"Karena itu, di dalam berbagai kesempatan pertemuan dengan pihak pemerintah sudah kami sampaikan keinginan untuk mengkaji ulang pendekatan keamanan yang selama ini belum berhasil dengan lebih mengedepankan jalan damai dan pendekatan kesejahteraan," jelasnya.

Komnas HAM bahkan sudah mengambil inisiatif untuk membangun dialog dengan berbagai kelompok di Papua dan berencana akan semakin mengintensifkan jalan damai tersebut. Inisiatif ini disambut baik oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. 

"Namun, kebijakan baru yang mengubah status KKB menjadi organisasi teroris, kami kuatirkan akan mengubah situasi sosial politik di Papua menuju jalan buntu penyelesaian yang damai tersebut," pungkasnya.

Selanjutnya, Ahmad Taufan Damanik mengatakan, mendesak organisasi masyarakat Papua yang melakukan gerakan bersenjata untuk menghentikan aksi-aksinya dan menempuh jalan damai bagi penyelesaian masalah Papua yang lebih bermartabat dan manusiawi. Tindakan-tindakan kekerasan akan semakin menjauhkan tujuan damai di Papua dan pembangunan yang sangat diharapkan rakyat Papua. Tindakan kekerasan juga menambah daftar Panjang penderitaan rakyat Papua.

"Didukung tokoh-tokoh masyarakat dan agama, Komnas HAM RI akan terus melakukan pemantauan atas kemungkinan meningkatnya pelanggaran HAM di Papua. Kami juga mengajak seluruh aktifis hak asasi manusia dan tokoh masyarakat sipil  secara aktif memperjuangkan Papua agar bebas dari kekerasan serta mendorong penegakan hukum yang adil dan transparan," sebutnya.

Selain itu, pihaknya juga kembali mengingatkan janji Presiden Joko Widodo untuk segera menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat, Wamena-Wasior dan Paniai mau pun kasus-kasus lainnya sehingga penegakan hukum dan keadilan benar-benar dirasakan masyarakat Papua.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Polhukam, Mahfud MD, mengubah status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua menjadi berstatus teroris Papua, karena menganggap melakukan teror terhadap warga sipil, tokoh agama dan aparat TNI-Polri. Puncak melabelkan teroris kepada KKB Papua ketika Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua, Brigjend TNI I Putu IGP Dani Nugraha Karya, gugur ditembak KKB Papua. (don)

Isi Bulan Ramadhan, Anak Kampung Sejahtera Ikuti Pesantren Kilat

    Kamis, April 29, 2021  



PATIMPUS.COM - Puluhan anak Kampung Sejahtera Medan Petisah mengisi waktu di bulan Puasa dengan mengikuti Pesantren Kilat Ramadhan 1442 H yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Pemuda Pemudi Kampung Sejahtera (PPPKS) selama 3 hari, mulai dari tanggal 29 April hingga 2 Mei 2021 di lapangan Serbaguna Kampung Sejahtera, Jalan H Zainul Arifin, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah. 


Kegiatan tersebut bekerjasama dengan Kelurahan Petisah Tengah dan Komunitas Turun Tangan Medan, serta didukung oleh Pewarta Foto Indonesia (PFI) Medan, Eksplore Sumatera, Vertical Rescue, dan Prima DMI Sumut, Cambridge Condominium, Raja Ekspres, serta seluruh warga Kampung Sejahtera.


Camat Medan Petisah, Agha Novrian STTP mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi oleh PPPKS dan panitia penyelenggara untuk anak-anak Kampung Sejahtera, berupa pesantren kilat yang dapat menanamkan pemahaman agama dan meningkatkan keimanan di bulan Ramadan yang berkah ini. 


"Sekolah belum bisa melakukan tatap muka, dengan adanya kegiatan ini anak-anak bisa semi bersekolah. Harapannya kepada adik-adik agar mengikuti acara selama 3 hari kedepan ini dengan baik, saling akrab mengakrabkan, dapat menjadi duta penerapan protokol kesehatan" ujarnya.


Aminurasid mengucapkan terimakasih kepada para donatur yang telah membantu menyukseskan acara ini, dan terimakasih juga kepada relawan dan panitia semoga kedepan kolaborasi ini akan terus berjalan dan pesantren kilat ini menjadi agenda tiap tahunnya. Kegiatan ini juga untuk mengedukasi anak-anak kampung sejahtera dan mengisi waktu dengan kegiatan bermanfaat di bulan Ramadan.


"Terimakasih juga kami sampaikan kepada Kabareskrim Polri Bapak Agus Andrianto, Bang Ismail Pong yang telah memberikan sedekah Alquran kepada anak-anak Kampung Sejahtera, Raja Ekspres, dan semua donatur yang telah membantu demi terlaksananya kegiatan pesantren kilat Ramadhan 1442 Hijriyah," tuturnya.


Selaku Ketua Komunitas Turun Tangan Medan, Fika Amelia Efendi tidak menyangka kegiatan ini bakal terselenggara dengan megah dan meriah. 


"Kami berharap nantinya adik-adik dapat mengikuti kegiatan ini hingga akhir. Dan diakhir acara nanti, peserta terbaik akan dinobatkan menjadi santri dan santriwati terbaik" harapnya.


Kegiatan pesantren kilat Ramadan ini dilaksanakan dengan konsep alam, yang diselenggarakan di bantaran Sungai Babura dengan menggunakan tenda. Selain belajar mengaji dan salat berjamaah, mereka juga melakukan sahur dan buka bersama. Hal ini untuk menumbuhkan rasa persaudaraan dan keakraban anak-anak kampung sejahtera. (son)

Akhirnya KKB Papua Dilabeli Teroris

    Kamis, April 29, 2021  

 


PATIMPUS.COM - Memburuknya situasi di wilayah Kabupaten Puncak, Papua, dengan banyaknya warga sipil dan aparat yang tewas ditembak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB),  membuat pemerintah bertindak tegas.


Melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, para KKB resmi dinyatakan sebagai kelompok teroris.


Mahfud MD mengatakan bahwa organisasi atau KKB yang melakukan kekerasan di Papua dikategorikan sebagai teroris.


“Guna menangani tindakan-tindakan kekerasan yang muncul belakangan ini di Papua, maka pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan teroris,” ujarnya.


Hal tersebut disampaikan Menko Polhukam dalam konferensi pers terkait peristiwa atau eskalasi tindak kekerasan yang terjadi di Papua dalam beberapa hari terakhir ini, yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam RI, Kamis (29/4/2021).


Menurut Mahfud MD, kelompok sipil bersenjata di Papua dikategorikan sebagai teroris, berdasarkan ketentuan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.


“Di mana yang dikatakan teroris itu adalah siapa pun orang yang merencanakan, menggerakkan dan mengorganisasikan terorisme,” katanya, di channel YouTube Kemenko Polhukam RI.


Tak hanya itu, Mahfud MD juga menjelaskan bahwa terorisme merupakan setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan, atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas.


Hal tersebut juga dapat menimbulkan korban secara massal atau kerusakan hingga  kehancuran terhadap objek vital yang strategis, terhadap lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, dan keamanan.


"Nah berdasarkan definisi yang dicantumkan di dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 tersebut, maka apa yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasinya dan orang-orang yang berafiliasi dengannya adalah tindakan teroris," tuturnya.


Di sisi lain, sejalan dengan pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh Ketua MPR, Bambang Soesatyo, Badan Intelijen Negara, Pimpinan Polri, TNI, Mahfud MD menyebut fakta bahwa banyak tokoh masyarakat, tokoh adat Papua, pemerintah daerah dan anggota DPRD Papua yang datang ke Pemerintah.


“Dalam hal ini ke Kantor Kemenko Polhukam menyatakan dukungan kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna menangani tindakan-tindakan kekerasan yang muncul belakangan ini di Papua,” ucapnya. (pir)

Mahasiswa Unimed Bakal Dibekali Pengalaman Kerja Nyata di Pegadaian

    Kamis, April 29, 2021  



PATIMPUS.COM - Generasi milenial yang duduk dibangku perkuliahan Universitas Negeri Medan (Unimed) akan dibekali pengalaman bekerja nyata di perusahaan PT Pegadaian (Persero).


Hal ini sebagai bukti kepedulian PT Pegadaian (Persero) salah satu perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dalam menyukseskan program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yakni Kampus Merdeka, Merdeka Belajar.


Kolaborasi tersebut segera direalisasikan antara PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan dan Unimed, setelah melakukan penandatanganan kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.


Penandatanganan kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) dilakukan Pemimpin Wilayah PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan, Edwin S Inkiriwang dan Prof  Drs Manihar Situmorang MSc PhD selaku Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, Kamis, 29 April 2021, di Biro Rektorat Unimed.


Sebelumnya, Pemimpin PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan, Edwin S Inkiriwang mengatakan, sebagai perusahaan BUMN yang sedang bertransformasi digital, memberikan kesempatan bagi mahasiswa-mahasiswi Unimed untuk melakukan pemagangan belajar.


"Pemagangan yang wajib dilakukan mahasiswa di luar kampus merupakan bagian dari program Kampus Merdeka. Kita (Pegadaian) siap memberikan wadah pembelajaran tersebut bagi mahasiswa-mahasiswi Unimed," ungkap Edwin.


Menurut Edwin, mahasiswa Unimed yang melakukan pemagangan di Pegadaian akan dibekali pengalaman pembelajaran di bidang pemasaran. 


"Tak hanya belajar, anak-anak didik nanti juga diberikan bekal pengalaman bekerja secara nyata di perusahaan, sehingga kelak mampu beradaptasi dalam dunia kerja," sebut Edwin.


Dalam kesempatan itu, Edwin S Inkiriwang berjanji akan mendatangkan Direktur Teknologi dan Digital PT Pegadaian (Persero) untuk bisa mengajar di Unimed. "Namun, belum bisa terealisasikan saat ini berhubungan pandemi masih melanda pelosok negeri, sehingga agenda tersebut masih tertunda," beber Edwin.


Sementara itu, Wakil Rektor IV Unimed, Prof Drs Manihar Situmorang MSc PhD berterimakasih kepada PT Pegadaian (Persero) yang telah bersedia memberikan kesempatan bagi mahasiswanya untuk belajar magang di perusahaan plat merah tersebut.


"Seharusnya kami (Unimed) yang datang ke Pegadaian untuk menjalin kerjasama ini. Dan ternyata, sudah terlebih dahulu disambut oleh Pegadaian," ungkapnya.


Ia berharap, mahasiswa-mahasiswa Unimed yang kelak melakukan proses pemagangan di PT Pegadaian (Persero) dapat beradaptasi dan menggali sebanyak mungkin informasi maupun pengalaman bekerja secara nyata. 


"Kerjasama dengan Pegadaian, tak hanya sampai disini saja. Mungkin dalam kesempatan lain akan diperluas lagi program-program kerjasama lainnya," ucap Wakil Rektor. 


Turut mendampingi Pemimpin PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan, Deputi Bisnis Area Medan I, M Aries Aviani; Kepala Departemen Bisnis Gadai Area Medan 2, Sofie Martin; Humas & Protokoler, Gopher Manurung dan para staf Wakil Rektor IV Unimed. (don)

TKW Hongkong 'Tektekan' Beli Kapal Selam, Terkumpul Rp 800 Juta

    Kamis, April 29, 2021  



PATIMPUS.COM - Tenaga Kerja Wanita (TKW) hingga pengusaha tambang di Tapanuli Utara 'tektekan' mengumpulkan uang untuk membeli kapal selam pengganti KRI Nanggala 402 yang tenggelam di perairan Bali.


Penggalangan dana ini dilakukan oleh Pengurus Maajid Jogokariyan, Yogyakarta, yang membuka donasi membeli kapal selam baru.


Sejak donasi dibuka, antusias masyarakat sangat tinggi. Dalam dua hari, Masjid Jogokariyan berhasil menhumpulkan dana patungan tersebut sebesar Rp 800 juta.


Ketua Dewan Syuro Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Ustadz Muhammad Jazir mengatakan para donatur itu berasal dari berbagai daerah termasuk tenaga kerja wanita (TKW) yang ada di Hongkong.


"Ada dari Hongkong, TKW dari Hongkong ada nelepon mau menyerahkan dolar. Dari Papua, Maluku, Tidore," ujar Jazir dihubungi, Rabu (28/4/2021).


Jumlah donasi pun bervariatif, ada orang yang Rp 50 ribu juga. Memang donasi ini relatif kecil tetapi jumlah orang yang ikut donasi sangat banyak.


"Donasi dari mana saja. Kecil-kecil ada Rp 50 ribu ada tapi banyak orangnya," katanya.




Jazir menceritakan ada pula pengusaha tambang emas di Tapanuli Utara menyumbang 1 persen dari tambang emasnya.


"Saya bilang kalau angkanya besar silakan sumbangkan sendiri, tapi kalau mau titip Jogokariyan tidak apa-apa," katanya.


Pihak masjid juga tengah mengajukan perizinan ke Kementerian Sosial hingga OJK. Termasuk pula dengan mengandeng akuntan publik untuk transparansi donasi.


"Tadi pagi kita sudah mulai urus perizinan ke Kementerian Sosial. Kita juga melibatkan OJK untuk pengawasan dan juga kita mau minta bantuan auditor," ujar Jazir dihubungi, Rabu (28/4/2021).


Jazir menegaskan bahwa donasi ini 100 persen untuk kapal selam. Untuk operasional tidak diambilkan dari donasi melainkan dari kas masjid.


"100 persen sumbangan masyarakat untuk kapal selam. Ini perlu diawasi maka kami minta OJK dan Kemensos juga akuntan," ujarnya.


"Kita tidak ingin pengumpulan dana dengan niat yang suci ini nanti tercemar. Kita lakukan se-transparan mungkin sebersih mungkin. Ini bukan proyek kita benar-benar ibadah lakukan secermat dan sebaik mungkin," katanya. 

Dua Pangkalan Udara Myanmar Diserang

    Kamis, April 29, 2021  


PATIMPUS.COM - Perlawanan terhadap Junta Militet Myanmar terus berlanjut, pasca kudeta dan menangkap Presiden dan Aung San Suu Kyi beserta politisi Myanmar lainnya.


Kamis (29/4/2021) waktu setempat, dua pangkalan udara militer di Myanmar diserang oleh pihak tak dikenal. Dalam serangan tersebut, terdengar suara ledakan di satu pangkalan dan tembakan roket di pangkalan lainnya.


Mengutip Reuters, hingga kini belum ada klaim yang bertanggung jawab atas serangan tersebut dari pihak manapun. Ada atau tidaknya korban jiwa dari serangan tersebut juga masih samar.


Kantor Berita Delta melaporkan, pada serangan pertama, sebanyak tiga ledakan terjadi di sebuah pangkalan udara dekat Kota Magway, Myanmar, pada dini hari.




Pengamanan langsung ditingkatkan di jalanan luar pangkalan udara tersebut usai terjadinya ledakan.


Kemudian, Reporter Delta, Than Win Hlaing, yang saat itu tengah berada di sekitar lokasi kejadian, melaporkan serangan di pangkalan udara yang berbeda.


Sebanyak lima tembakan roket dilepaskan di pangkalan udara lainnya, yaitu pangkalan yang berlokasi di Meiktila, bagian timur laut Kota Magway.


Dalam akun media sosial Facebook miliknya, Than Hlaing mengunggah sebuah video berisi suara yang diduga merupakan suara roket, yang kemudian berujung pada ledakan.


Juru bicara militer Myanmar masih belum bisa dihubungi untuk dimintakan keterangan soal penyerangan tersebut.

Situasi tegang di Myanmar belum mereda sejak penggulingan pemerintahan Aung San Suu Kyi lewat kudeta pada 1 Februari lalu.


Junta militer dan warga sipil terus bentrok. Bahkan, para kelompok aktivis pro-demokrasi melaporkan, ada sebanyak 756 demonstran yang tewas dibunuh oleh militer Myanmar sepanjang aksi anti-kudeta yang telah berlangsung selama 3 bulan tersebut.

Rabu, 28 April 2021

BKKBN Sumut Peringati Nuzul Quran

    Rabu, April 28, 2021  



PATIMPUS.COM - Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Propinsi Sumatera Utara, melaksanakan peringatan Nuzulul Quran sekaligus buka puasa bersama dengan karyawan dan warga sekitar, Rabu (28/4/2021) di Masjid As Sakinah, Jalan Krakatau Medan.


Ari Arrmawan, Ketua BKM As Sakinah yang tetletak kompleks Perwakilan BKKBN Sumut, melaporkan, pelaksanaan peringatan Nuzul Quran ini bisa terselenggara berkat dukungan dan bantuan seluruh pegawai BKKBN Sumut.


"Biasanya kegiatan ini tertampung di anggaran Perwakilan BKKBN Sumut, namun dikarenakan kondisi Covid-19, maka dana peringatan Nuzul Quran dan kegiatan keagamaan lainnya tidak ada lagi. Berkat bantuan dari pegawai, maka peringatan ini bisa terlaksana," sebut Ary, yang juga Humas Perwakilan BKKBN Sumut


Sementara itu, Sekretaris Perwakilan BKKBN Sumut, Yusrizal Batubara, dalam sambutan mewakili Kepala Perwakilan BKKBN Sumut, mengatakan pelaksanaan kegiatan Nuzul Quran ini merupakan rangkaian menjalin tali silaturrahim, meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dan memperdalam keimanan tentang kebenaran Al Quran.


Sementara Al Ustadz dr Fuji Rahmadi, dalam tausyiahnya, mengatakan puasa adalah menguji keikhlasan orang yang menjalaninya.


"Jalankan ibadah puasa dengan ikhlas dan iman karena yang mendoronga kita puasa adalah ikhlas dan iman," ujarnya.


Dirinya merangkum ada lima hal dalam menyikapi Al Quran yaitu pertama meyakini semua isi Al Quran itu betul. Kedua, pelajari alquran dan selanjutnya mengaamalkannya."


Ke empat mendakwahkan Al Quran dan kelima istiqomah dengan Al Quran," katanya. (don)

 

Tak Ada Amdal dan SIMB, Bangunan 9 Pintu Diprotes Warga

    Rabu, April 28, 2021  

 


PATIMPUS.COM - Bangunan 9 pintu di Jalan Brigjend Katamso Gang Bunga, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, diprotes warga. 


Pasalnya proyek pembangunan rumah itu disinyalir tidak memiliki Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) dari dinas terkait.


"Proyek itu tidak memiliki Amdal dan SIMB. Kami sudah berulang kali menanyakan itu, tapi tak digubris. Bayangkan berapa kerugian Pemko Medan," ujar warga berinisial H, ketika dihubungi wartawan, Rabu (28/4/2021).


Menurut warga, pembangunan rumah tersebut mengabaikan dampak lingkungan sekitar. Rumah warga menjadi kotor oleh lalulalang kendaraan pengangkut material bangunan dan juga tak mengindahkan keselamatan dan kesehatan warga.


Sementata itu, Ijon, warga Hamparan Perak selaku mandor proyek tersebut menuturkan, pihaknya hanya meneruskan proyek yang sempat terbengkalai karena keadaan dana.


"Proyeknya sempat mangkrak karena pemiliknya tak punya dana. Kami hanya meneruskan saja. Sudah satu bulan ini kami kerjakan," sebutnya ketika disamperin wartawan, Rabu (28/4/2021).


Lanjutnya, saat melanjutkan pekerjaan rumah yang ditargetkan selesa usai Lebaran, pihaknya hanya disodorkan selembar surat yang digantung di pos mandor.


"Izinnya ini. Tapi kalau planknya dulu ada katanya, tapi sudah rusak dan hilang," tukasnya sembari menyarankan menghubungi pengawasnya bernama Legirin.


Sayangnya ketika dihubungi Legirin tak bersedia dan menjawab panggilan telpon wartawan. 


Pantauan wartawan di lokasi sejumlah pekerja tampak sedang mengenyelesaikan pekerjaan pembangunan rumah type 48 tersebut. Sementara mobil pick up pengangkut material pasir baru saja tiba dan melangsir muatannya ke dalam proyek.

Gunakan Rapid Tes Bekas, 5 Karyawan Kimia Farma Diringkus Polisi Nyamar

    Rabu, April 28, 2021  



PATIMPUS.COM - Lima karyawan Kimia Farma diringkus petugas Polda Sumatera Utara (Sumut) lantaran kedapatan memggunakan alat rapid tes bekas di Bamdara Kualanamu, Deliserdang, Selasa (27/4/2021).


Kelima karyawan tersebut masing-masing berinisial RN, AD, AT, EK dan EL. Kelimanya pun langsung dihiring ke Polda Sumut untuk pemeriksaan lebuh lanjut.


Berdasarkan informasi yang diperoleh, penggrebekan itu bermula ketika seorang petugas Poldasu menyamar sebagai penumpang. Kemudian petugas mendaftar untuk rapit tes Antigen yang terletak di lantai Mazzine, Bandara Kualanamu.


Setelah namanya dipanggil dan dilakukan rapit tes, hasilnya positif. Petugas pun tidak terima dan terjadi perdebatan dengan para tersangka yang merupakan pegawai honor di perusahaan Kimia Farma.


Lantas petugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di ruangan tersebut dan ditemukanlah alat rapit tes yang sudah didaur ulang.




Saat diinterogasi, para tersangka mengatakan alat yang digunakan untuk pengambilan sampel dicuci dan dibersihkan kembali. Lalu dimasukkan ke dalam bungkus kemasan untuk digunakan dan dipakai pada pemeriksaan orang berikutnya.


Dari hasil penggerebekan itu, petugas mengamankan barang bukti komputer 2 unit, mesinnprinter 2 unit, uangndanbratusan alat rapid tes bekas yang sudah dicuci bersih dan telah dimasukkan ke dalam kemasan, serta ratusan alat pengambil sampel antigen yang belum digunakan.


Hal tersebut dibenarkan oleh Plt SM Bandara Kualanamu, Agoes Soepriyanto melalui humas, Novita Maria Sari.


“Benar kejadiannya. Sekarang lagi penyelidikan, nanti keterangan lebih lanjut besok akan disampaikan oleh bapak Agoes,” ucapnya kepada wartawan. 

© 2023 patimpus.com.