Rabu, 31 Maret 2021

LBH Medan : Kunker BPN dan DPRD DS Terkesan Ecek-Ecek


PATIMPUS.COM -  Badan Pertanahan  Negara (BPN) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Deliserdang melakukan kunjungan kerja (Kunker), Rabu (31/3/2021) ke Dusun I Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Deli Serdang, Sumatera Utara guna memastikan titik koordinat Hak Guna Usaha (HGU) atau Eks HGU Kebun Helvetia yang di klaim oleh PTPN II sebagai aset dan pensiunan untuk mempertahankan lahan dan rumahnya.


Kunker yang dihadiri oleh Ketua DPRD Deliserdang, Zakky Shahri SH, Ketua Komisi I, Amri Obos bersama Bongotan dan Rakhmadsyah yang dihadiri oleh LBH Medan, Khairiyah Ramadhani, SH dan Bagus Satrio SH serta Jajaran PTPN II dan Muspika Kecamatan Labuhan Deli.


BPN Deliserdang yang hanya dihadiri oleh seorang ahli ukur melakukan pengukuran di tujuh titik di lahan yang diduga akan dibangun Kota Deli Megapolitan, yang di dalam lahan tersebut ada delapan rumah pensiunan PTPN II yang ingin mempertahankan rumah dari penggusuran oleh PTPN II.


Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Deliserdang, Amri Obos dalam keterangannya mengungkapkan bahwa hasil kunjungan kerja atau rapat lapangan ini, hasilnya akan diserahkan kepada BPN Deli Serdang.


"Terima kasih untuk kita semua, bahwa telah menyaksikan pengecekan titik koordinat lahan HGU atau eks HGU. Dan selanjutnya kita serahkan ke BPN untuk menyerahkan secara tertulis," ucap Amri Obos.


Ketua Devisi Sumber Daya Alam LBH Medan, Muhammad Alinapiah Matondang SH MHum saat dikonfirmasi wartawan melalui telpon mengungkapkan bahwa Kunker yang dilakukan oleh DPRD Deli Serdang terkesan ecek-ecek dan diduga dilakukan hanya untuk kepentingan PTPN II. 


"Hal ini disebabkan kehadiran BPN Deli Serdang tidak disertai membawa data dan dokumen HGU No. 111 guna kepastian hukum dalam memastikan lahan yang tempati oleh pensiunan HGU atau Eks HGU. Sebelumnya juga pada RDP di DPRD Deli Serdang, BPN Deli Serdang tidak bawa data terkait HGU 111 milik PTPN II dengan alasan tidak tahu lokasi tepat perumahan pensiunan," jelas Ali.


Ali juga meminta kepada DPRD Deli Serdang untuk netral jangan sampai kunker ini dijadikan legitimasi untuk kepentingan penerbitan izin HGB pembangunan Kota Deli Megapolitan.


Rapat lapangan yang dilakukan ini adalah sah-sah saja yang dilakukan BPN Deli Serdang yang disaksikan oleh DPRD Deli Serdang, PTPN II dan Jajaran Muspika Kecamatan Labuhan Deli, namun hal ini tidak mengoyahkan semangat bagi para pensiunan untuk tetap bertahan dan tidak meninggalkan rumah yang mereka tempati hingga puluhan tahun apapun hasil kunker DPRD Deli Serdang nantinya.


"Klien kami (Masidi, dkk) tidak akan tergoyahkan atas hasil yang akan dikeluarkan oleh BPN Deli Serdang nantinya, walaupun secara resmi BPN menyerahkan secara tertulis," jelas Ali panggilan sehari-hari di LBH Medan ini.


Kembali lagi Ali memastikan bahwa sesuai SK Kepala BPN Nomor 42, 43 dan 44/HGU/BPN/2002, tanggal 29 Nopember 2002 dan Nomor 10/HGU/BPN/2004, tanggal 6 Februari 2004 seluas 5.873,06 Ha dikeluarkan dari HGU PTPN II berdasarkan Risalah panitia B Plus disebabkan antara lain adanya perumahan pensiunan karyawan seluas 558,35 Ha maka secara yuridis telah jelas Eks HGU PTPN II dikuasai langsung oleh Negara.


"Dengan demikian para pensiunan berhak untuk mendapatkan pendistribusian tanah tanah eks PTPN II ini dari Negara yang diantaranya pada lokasi perumahan pensiunan Emplasmen Kebun Helvetia Dusun 1 Desa Helvetia, Labuhan Deli yang selama berpuluh tahun di tempati oleh Masidi, dkk," sebut Ali untuk meyakinkan masyarakat.


Bahkan Ali juga menduga upaya pengalihan tanah yang dikuasai Negara secara langsung ini (eks HGU PTPN II) berhasil dialihkan menjadi HGB Kota Deli Megapolitan maka LBH meminta juga DPRD Deli Serdang untuk meminta Bupati Deli Sersang membatalkan izin prinsip Kota Deli Magapolitan.


"Besar kemungkinan akan beralih menjadi Sertifikat Hak Milik yang kepemilikannya tidak lagi oleh para pensiunan atau kalangan masyarakat adat atau yang membutuhkan lainnya namun hanya dimiliki oleh segelintir investor untuk menumpuk kekayaan. sebanyak banyaknya, makannya DPRD Deli Serdang minta agar Bupati membatalkan Izin Prinsip Kota Megapolitan," ungkap Ali.


Sebagai data yang didapat, Ali menginformasikan kepada masyarakat bahwa pengeluaran tanah seluas 5.873,06 Ha berdasarkan risalah Panitia B Plus tersebut adalah yaitu untuk pertama, tuntutan Rakyat (terdapat dasar hak yang kuat) seluas 1.377,12 Ha, kedua kepada Garapan Rakyat (penguasaan secara fisik) seluas 546,12 Ha, ketiga Perumahan Pensiunan Karyawan seluas 558,35 Ha.


Selanjutnya keempat kepada terkena RUTRWK (ada dikuasai rakyat/PTPN II) seluas 2.641,47 Ha, kelima Penghargaan masyarakat Adat Etnis Melayu seluas 450,00 Ha dan terakhir keenam kepada Pengembangan Kampus USU (sudah hak pakai) seluas 300,00 Ha. (don)

Share:

Gubsu Edy Rahmayadi Resmikan Masjid Rafiuddin


PATIMPUS.COM - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi berharap kepada para ulama untuk memberikan pencerahan pada umat tentang indahnya Islam, serta menangkal pemahaman sesat atau paham radikal, yang sampai saat ini masih terjadi. Sehingga peristiwa bom bunuh diri seperti yang terjadi di Makasar, tidak terulang lagi.


"Masjid kembali bertambah di Sumut. Saya berharap dengan semakin bertambahnya rumah ibadah ini, dapat menangkal semua pemahaman yang sesat, yang terjadi selama ini. Umat Islam itu tidak ada radikal dan teroris. Umat Islam yang benar menjalankan ibadah. Memiliki rasa sayang pada semua umat, siapa pun umatnya," ucap Edy Rahmayadi, saat meresmikan Masjid Rafiuddin, Yayasan Barokah Sumut Pimpinan Tengku Zulkarnaen, di Jalan Tanjung Sari Medan, Selasa (30/3/2021).


Dalam kata sambutannya, Edy juga meminta kepada para guru dan ulama serta pengurus masjid, agar dapat membantu pemerintah perihal kenakalan remaja dan narkoba. Apalagi, katanya, saat ini Sumut  sudah nomor satu pada kasus penyalahgunaan narkoba.


“Saya harap bantuan dari guru dan ulama saya, untuk mengajak umat dalam kegiatan di masjid memberikan pemahaman bahaya dari narkoba ini," katanya. 


Kepada para santri Yayasan Barokah, Edy meminta agar semakin tekun dan rajin menimba ilmu agama di pesantren ini. Edy pun berharap akan ada penerus ulama yang lahir dari yayasan asuhan Tengku Zulkarnaen nantinya. 


"Rajin-rajinlah belajar anak-anakku. Kalian adalah penerus kami, dan saya harap kalian lah penerus ulama," katanya. 


Sementara Pimpinan Yayasan Barokah Sumut Tengku Zulkarnaen dalam kata sambutnya menyampaikan sejarah masjid dan area yayasan, yang dahulunya merupakan kediaman pribadi dan sudah lama tidak digunakan. Saat ini telah dibangun pesantren Tahfiz Quran, yang kemudian memperluas area lahan dengan bantuan keluarga dan masyarakat untuk membelinya hingga terbangun masjid tersebut. 


Mengenai peristiwa bom bunuh diri di Makasar, Tengku Zulkarnaen juga mengecam tindakan tersebut, seraya menyatakan bahwa tindakan tersebut bukanlah ajaran Islam. "Barang siapa membunuh satu nyawa tanpa hak dan putusan pengadilan, maka yang membunuh mendapat dosa seperti membunuh manusia satu dunia," katanya. 


Tengku Zulkarnaen juga menolak peristiwa yang dilakukan oleh oknum tersebut dikaitkan dengan Islam. "Itu bukan ajaran Islam dan saya keberatan jika ini dikaitkan dengan Islam dan mengatasnamakan Islam. Islam adalah Rahmatan Lil Alamin," katanya. (don)

Share:

MPlus Bangun Kemitraan dengan Instansi dan CSO



PATIMPUS.COM - Berdasarkan hasil survey BNN – LIPI 2019 Provinsi Sumatera Utara menempatkan peringkat pertama dalam penyalahgunaan Narkotika.


Hal itu dikatakan Direktur Program Yayasan MPlus Erwin saat melakukan pertemuan membangun kemitraan antar instansi dan CSO yang ada di Kota Medan, Selasa (30/3/2021) lalu.


"Menyikapi hal ini kita melakukan pertemuan membangun kemitraan antar Instansi dan CSO yang ada di kota Medan untuk berkolaborasi dalam penaggulangan Narkotika di Sumatera Utara khususnya kota Medan," kata Erwin, Rabu (31/3//2021) dalam press releasenya.


Menurutnya, pemerintah dan masyarakat harus bisa lebih peduli dan berperan aktif di lingkungannya baik dalam hal pencegahan, perawatan maupun pasca perawatan korban penyalahgunaan Narkoba agar terciptanya lingkungan yang kondusif.


Sementara, dalam hal pencegahan, lanjutnya, Yayasan Medan Plus akan terus membangun pusat-pusat layanan informasi dan edukasi di setiap kecamatan maupun di kelurahan yang ada di Kota Medan. Hal ini merupakan upaya kita dalam membantu pemerintah provinsi maupun kota. 


"Hal tersebut di atas bisa terwujud kalau seluruh masyarakat dan pemerintah mau ikut berperan aktif bekerjasama dan berani menjaga lingkungannya masing-masing serta peduli dengan melakukan pencegahan, sosialisasi serta penanganan pemulihan khususnya bagi  korban penyalahgunaan Narkoba," ujarnya.


Erwin menyebutkan, adapun wilayah kecamatan/kelurahan yang diinisiasi Posko sebagai pusat informasi Narkoba dan HIV sejauh ini baru terbentuk 4 posko (Medan Area, Medan Tembung, Medan Sunggal, Medan Selayang) dari rencana 10 posko yang akan di inisiasi Medan Plus. Harapannya dapat menggembangkan di 21 kecamatan dan dapat besenergi dengan pemerintah.


"Dalam kerja dilapangan nantinya Medan Plus berharap dapat berkolaborasi dengan pihak kelurahan/kecamatan dan dapat juga di sinkronkan dengan Program P4GN," katanya.


Pertemuan tersebut Kesbang pol, Dinkes propinsi dan kota, KPA propinsi dan kota, Polrestabes diwakili kasat narkotika, Kapema, paralegal JIP, dinas sosial, Sekda Kota Medan, DP3APM, BRSKPN Insyaf, Yayasan Galatea, Biro Hukum, Advokat.


"Masing masing peserta menyambut baik dengan harapan memang penanggulangan pencegahan narkoba harus bisa bersinergi dengan semua pihak," katanya mengakhiri. (don/rel)

Share:

Pemerintah Akhirnya Bolehkan Belajar Tatap Muka



PATIMPUS.COM - Pemerintah akhirnya membolehkan pembelajaran tatap muka dengan syarat seluruh tenaga didik sudah divaksinasi secara lengkap dan menerapkan protokol kesehatan.


Mengenai hal itu pemerintah mengeluarkan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Agama (Menag).


Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim dalam keterangan persnya yang disampaikan secara daring, Selasa (30/03/2021), mengungkapkan melalui SKB Empat Menteri ini pemerintah mendorong akselerasi pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Hal ini juga sejalan dengan akselerasi pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan pemerintah.


"Setelah pendidik dan tenaga kependidikan di dalam satuan pendidikan divaksinasi secara lengkap, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kanwil atau kantor Kemenag mewajibkan satuan pendidikan tersebut untuk menyediakan layanan pembelajaran tatap muka terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan dan pembelajaran jarak jauh,” ujarnya.


Menurut Mendikbud, kewajiban bagi satuan pendidikan tersebut perlu dipenuhi karena orang tua atau wali berhak memilih bagi anaknya untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ). (don)

Share:

Edy Rahmayadi Bagi-Bagi Masker di Pasar Sukarame dan Petisah


PATIMPUS.COM - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mensosialisasi protokol kesehatan (Prokes) dengan membagikan masker dan handsanitizer di sejumlah pasar di Kota Medan, Selasa (30/3/2021). Antara lain di Pasar Sukaramai dan Pasar Petisah. 


Turut serta dalam kegiatan tersebut, Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, Pangdam I/BB Mayjen TNI Hassanudin, Danlantamal I Belawan  Brigjen TNI (Mar) I Made Wahyu Santoso, Pangkosekhanudnas III  Marsekal Pertama TNI Esron SB Sinaga, Anggota DPRD Sumut Meryl Saragih, dan Walikota Medan Bobby Nasution.


Pasar Sukaramai di Jalan Arief Rahman Hakim Medan, menjadi sasaran pertama kegiatan tersebut. Di tempat ini, Gubernur Edy Rahmayadi bersama Forkopimda membagikan langsung masker dan handsanitizer kepada para pedagang dan masyarakat. Para pedagang dan masyarakat pun tampak antusias menerima masker dan handsanitizer tersebut.


Usai membagikan masker, Gubernur mengatakan senang melihat banyak masyarakat yang mengenakan masker. Menurutnya, anjuran pemerintah ditaati oleh masyarakat. Selain itu, masker juga berfungsi untuk melindungi diri sendiri dan orang lain.


Gubernur menyampaikan, angka kematian Covid-19 di Sumut terus meningkat, begitu pula dengan jumlah orang yang terpapar. Kota Medan merupakan penyumbang terbanyak kasus Covid-19. “Saya senang masyarakat memakai masker, berarti masyarakat mentaati Prokes, tidak ada obat Covid-19 yang paling manjur, selain disiplin protokol kesehatan,” kata Edy Rahmayadi. 


Selain memakai masker, Prokes lainnya juga mesti ditaati. Antara lain menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. 


Edy juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama memutus rantai penularan Covid-19 di Sumut. Karena pemerintah tidak bisa bergerak sendirian. Perlu kontribusi masyarakat dalam menjalankan prokes. 


"Mari bersama-sama kita putus rantai penularan Covid-19, kami sayang sama rakyat kami semua," kata Edy.


Dahniar, salah satu pengunjung Pasar Sukaramai mengharapkan agar penegakan Prokes terus dijalankan. Sebab, menurutnya, masih ada beberapa orang yang belum menyadari pentingnya Prokes. "Saya mengharapkan  razia protokol kesehatan tetap dijalankan, " ujar Dahniar. 


Selain di Pasar Sukaramai, rombongan juga melakukan sosialisasi, membagikan masker dan handsanitizer kepada para pedagang dan masyarakat di Pasar Petisah Medan. (don)

Share:

Dinas PPPA Sumut Tingkatkan Akurasi Data


PATIMPUS.COM - Akurasi data sangat penting dalam penanganan dan pencegahan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ketidakakuratan data dapat menyulitkan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan terkait tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk itu perlu dilakukan pencatatan dan pelaporan terstandar di seluruh Indonesia.


Pencatatan dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA). Dengan adanya aplikasi tersebut diharapkan akan lebih mudah melakukan analisis data.


Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) R Sabrina ketika menghadiri sekaligus membuka acara Pelatihan Simfoni PPA, yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sumut, di Hotel Inna Parapat, Jalan Marihat No 1, Kabupaten Simalungun, Selasa (30/3/2021).


"Semoga dengan pelatihan ini kita bisa menggunakanya dengan baik,  dan dengan penggunaan aplikasi ini dapat memudahkan analisa data kekerasan secara komprehensif, sebagai bahan pengambilan keputusan baik di tingkat pusat maupun daerah," ujar Sabrina.


Berdasarkan data dari aplikasi Simfoni PPA hingga 12 Maret 2021, jumlah kasus kekerasan yang terjadi di Sumut sebanyak 918 kasus, dengan jumlah korban sebanyak 1.058 orang, terdiri dari 267 orang anak laki-laki, 449 orang anak perempuan dan 340 orang perempuan dewasa.


Dari aplikasi Simfoni PPA juga diketahui bahwa kasus kekerasan seksual merupakan kasus yang paling banyak terjadi, yakni sebanyak 453 orang, selanjutnya kekerasan fisik 343 orang dan psikis 264 orang.


Namun menurut Sabrina, hal tersebut belum menggambarkan kejadian sesungguhnya, karena berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan masih ada beberapa kabupaten/kota yang belum optimal meng-input data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ke dalam aplikasi.


"Untuk itu ke depan, saya harapkan pada setiap lembaga dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota, setelah mengikuti pelatihan ini agar dapat melaksanakan sistem pencatatan dan pelaporan kasus secara lengkap dan optimal," ujar Sabrina.


Hal senada disampaikan Kepala Dinas PPPA Sumut Nurlela. Dia mengharapkan agar para peserta dapat bekerja lebih baik lagi dalam hal meng-input data. "Setelah kembali ke daerah masing-masing, lakukanlah pendataan yang baik, karena dari 33 kabupaten/kota di Sumut hanya 10 yang mendapat Dana Alokasi Khusus dari  Kementerian PPPA. Karena salah satu indikator penilaian untuk mendapatkan DAK adalah data pelaporan dalam data Simfoni PPA," harapnya.


Kepada para peserta, Nurlela juga menghimbau agar tetap menerapkan protokol kesehatan. Jangan sampai lengah dan tetap waspada dengan tetap memakai masker, rajin mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, serta tetap menjaga jarak. (don)

Share:

Senin, 29 Maret 2021

20 Orang Terluka Akibat Kebakaran Tangki Minyak Balongan


PATIMPUS.COM - Sebanyak 5 orang mengalami luka berat dan 15 orang luka ringan akibat kebakaran tanhki minyak Pertamina Balonhan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Senin (29/3/2021).


Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan data tersebut berdasarkan data sementara Badan Penanggulangan Bemcana Daerah (BOBD) Kabupaten Indramayu.


Kang Emil memastikan warga yang mengalami luka sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit umum daerah setempat. Sementara ratusan warga yang berada dalam radius bahaya diungsikan.


"Ada korban luka-luka sekitar 20 orang. Mereka sudah dirujuk ke rumah sakit umum daerah setempat," tuturnya.


Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Indramayu. Kang Emil pun sudah menginstruksikan BPBD Provinsi Jabar untuk  memastikan semua kebutuhan warga yang mengungsi terpenuhi dan tetap aman dari penularan COVID-19.


"Warga yang berada di radius kilang potensi bahaya sudah diungsikan. Sekitar 500 orang sudah diungsikan Pertamina ke GOR dan Kantor Pendopo Indramayu," ucapnya.


Kang Emil juga menuturkan, saat ini Pertamina telah mematikan sementara sistem operasi dan mencegah kebakaran agar tidak meluas. Hingga kini Pemda Provinsi Jabar masih menunggu informasi lebih lanjut mengenai penyebab kebakaran.


"Pertamina pun menyampaikan permohonan maaf dan yang kedua juga memastikan pasokan BBM tidak terganggu," katanya.


Seperti yang disampaikan pada rilis Pertamina yang beredar, Pertamina sendiri sudah menyiapkan tempat untuk evakuasi dan pengungsian di GOR Perumahan Bumi Patra dan Pendopo Kabupaten Indramayu.


Pertamina pun meminta warga sekitar untuk tetap tenang, dan menjauh dari lokasi kebakaran. Saat ini, dilakukan pemblokiran jalan menuju sekitar lokasi kejadian, dibantu oleh TNI. (don/kum)

Share:

Polisi Temukan Bom Daya Ledak Tinggi di Bekasi dan Condet


PATIMPUS.COM - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran mengungkap jenis bahan peledak yang ditemukan saat penggrebekan teroris di Bekasi dan Condet, Jakarta Timur, Senin (29/3/2021), menggunakan TATP.


“Ditemukan 5 bom aktif yang sudah dirakit dalam bentuk kaleng dengan sumbu yang terbuat dari TATP. Ini adalah sebuah senyawa kimia yang mudah meledak dan tergolong sebagai high explosive yang sangat sensitif,” kata Fadil di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan.


“TATP adalah senyawa peroksida yang memiliki sifat khas yang sangat mudah terbakar hanya dengan gesekan panas dan pemicu-pemicu lainnya,” sambung Fadil.


foto : Antara



Kapolda Metro: Peledak yang Disita dari Teroris Bekasi dan Condet High Explosive (2)

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran saat pemberian rompi khusus Komunitas Ojol dan wartawan untuk awasi pelanggar prokes.


Fadil menyebut, untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, Tim Gegana melakukan pemusnahan dengan cara meledakkan bahan kimia tersebut.


“Oleh sebab itu Tim Jibom dari gegana Polda Metro Jaya memutuskan melakukan disposal di dua lokasi,” ujar Fadil.


Sebelumnya, Irjen Pol Fadil Imran mengungkapkan, dari penggrebekan teroris di Bekasi dan Condet, Jakarta Timur, pihaknya mengamankan TATP dari 5 bom toples dengan berat 3,5 Kg. Ia memperkirakan dengan jumlah sebanyak itu bisa membuat 70 bom pipa.


“Dari temuan handak (bahan peledak) tersebut beserta bahan baku yang ada sesuai perhitungan tim bahwa TATP dari 5 bom toples dengan berat 3,5 kg diperkirakan bisa buat 70 bom pipa,” kata Fadil di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan. (don/kum)

Share:

Edy Rahmayadi Tinjau Kesiapan PSMS Medan Hadapi Liga 2


PATIMPUS.COM - Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengunjungi markas PSMS Medan, di Stadion Mini Kebun Bunga, Senin (29/3/2021) sore.


Kehadiran orang nomor satu di Sumut itu tak lain untuk memantau kesiapan 19 pemain yang dipastikan komitmen bergabung dan bermain bersama klub kecintaan Kota Medan ini. Edy Rahmayadi yang juga pembina PSMS Medan memberikan semangat dan jaminan kepada seluruh pemain.


"Kalian tak boleh kalah karena yang diambil hanya 3 klub. Saya berharap 2022 Kelen sudah naik di Liga 1. Kenapa kalian harus kejar, karena sistem cost PT, kalian akan menaikkan rezeki kalian, karena cost Liga 1 pasti beda dengan liga 2. Ini motivasi buat kalian," ungkapnya.


Masih menurut Edy, dari lima tim perserikatan hanya PSMS Medan yang masih berada di Liga 2.


"Lima tim perserikatan ada PSM Makassar, Persebaya, Persija, Persib dan PSMS Medan, tapi cuma kita yang masih di Liga 2. Dosa kita ini kepada senior yang lain. Hindari ocehan orang. Kalian berlatih saja," pesan Edy.


Dalam kesempatan itu juga, Manajer PSMS Medan, Mulyadi Simatupang menegaskan jika kehadiran Pembina PSMS Medan sebagai motivasi sekaligus jaminan kepada seluruh pemain.


"Dengan kedatangan Gubernur, memastikan bahwa PSMS benar-benar fokus untuk memajukan klub ini. Jadi jangan ragu-ragu untuk bergabung kemari. Dengan catatan kami butuh pemain yang bermain dengan jiwa dan hati," ujarnya.


Pak Edy juga sambung Mulyadi, sudah menegaskan jika PSMS Medan sudah siap menatap Liga 2 musim ini demi mimpi ke Liga 1. (don/rel)


Berikut 19 Nama Pemain PSMS Medan Yang Telah Menandatangani Kontrak:


  1. Abdul Rohim
  2. Herlian Laksono
  3. Afiful Huda
  4. M.Harry
  5. Wira Yudistira
  6. M. Yuda irawan
  7. Syaiful Ramadan
  8. Gusti Sandria
  9. I Gede sukadana
  10. Elina Soka
  11. Paulo Sitanggang
  12. Yudhi Adytia
  13. Ilham Fatoni
  14. Rachmat Hidayat
  15. Hamdi Sula
  16. Yohanis Nabar
  17. Ghozali Siregar
  18. Faisal Ramadhoni
  19. Diego Banowo

Share:

Gubernur Edy Rahmayadi Berharap Pandemi Segera Berlalu



PATIMPUS.COM - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) telah melakukan berbagai upaya mulai dari penanganan kesehatan, stimulus ekonomi, bantuan sosial, vaksinasi, hingga penegakan protokol kesehatan. Namun upaya tersebut mesti dibarengi dengan doa, sehingga Covid-19 diharapkan cepat hilang dari muka bumi, khususnya Sumut.


Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi saat Doa Bersama Lintas Agama, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan, Senin (29/3). “Kepada Tuhan lah kita harus kembali,  tidak ada jalan lain,” kata Gubernur.


Doa bersama diwakili para tokoh lintas agama. Antara lain mewakili Agama Islam Moh Hatta, mewakili Agama Kristen Eben Siagian, mewakili Agama Katolik Serfain Dany Sanusi, mewakilil Agama Hindu M Manugren, mewakili Agama Budha Indra Wahidin, mewakili Agama Konghucu Muslim Linggouw. Hadir Sekretaris Daerah Provinsi Sumut R Sabrina dan Asisten Administrasi Umum M Fitriyus.


Meski sudah ada vaksin, kata Gubernur, penegakan protokol kesehatan mesti tetap dijalankan. Gubernur mengaku sedih masih ada masyarakat yang tidak menjalankan protokol kesehatan. Masih banyak kerumunan dan tidak memakai masker, bahkan masih ada yang peluk cium di satu acara.


“Bahkan masih berpeluk cium pipi kanan kiri, saya sedih sekali melihat seperti itu, seolah olah hanya saya yang kepingin itu,” kenang Edy Rahmayadi.


Untuk itu, Edy juga mengharapkan tokoh masyarakat agar mengimbau umatnya masing-masing menjalankan protokol kesehatan. Di antaranya memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi.


“Ayolah masker ini satu-satunya obat yang paling manjur terhadap Covid-19, physical distancing, cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan dan membatasi mobilitas,” kata Edy.


Ketua Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi) Indra Wahidin mengharapkan kehidupan kembali normal. “Semoga masyarakat kita kembali hidup normal dan perekonomian juga kembali normal, semoga semua makhluk hidup berbahagia,” kata Indra.


Mengenai penegakan protokol kesehatan di tempat ibadah, Ketua MUI Sumut Maratua Simanjuntak mengatakan  pihaknya telah mengimbau masyarakat menjalankan protokol kesehatan. “Itulah (imbauan) yang bisa kita lakukan,” kata Maratua.


Doa bersama juga diikuti oleh pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat di Sumut secara daring. (don)

Share:

Bakti Kesehatan Bermartabat Lakukan Pelayanan Kesehatan Gratis di Tapsel dan Madina


PATIMPUS.COM - Bakti Kesehatan Bermartabat (BKB) Sumatera Utara (Sumut) melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan gratis di Tapanuli Selatan (Tapsel)  dan Mandailingnatal (Natal).


Di Kecamatan Sayurmatinggi, Tapsel, Jumat (26/3/2021), BKB mengoperasi bibir sumbing satu orang, sunatan massal sebanyak 74 orang, dan melakukan pengobatan spesialis penyakit dalam dan anak sebanyak 80 orang.


Kemudian, di  Panyabungan, Madina, Sabtu (27/3/2021)), BKB mengoperasi bibir sumbing sembilan anak, sunatan massal 60 orang, pengobatan spesialis penyakit dalam 61 orang. BKB juga mengadakan penyuluhan kesehatan di kedua lokasi tersebut. Kegiatan ini dihadiri Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution.


"Kegiatan pelayanan kesehatan bergerak di Tapsel dan Madina sejauh ini berjalan baik dan lancar, selanjutnya kita akan bergerak ke kabupaten/kota lain melakukan kegiatan yang serupa," kata Ketua Satuan Tugas (Satgas) BKB Sumut Harry Yusmanadi di Bagas Godang Pemkab Madina, Jalan Sabar Purba, Panyabungan, Madina, Sabtu (27/3/2021).


Setelah melakukan pelayanan kesehatan bergerak di Tapsel dan Madina, pada awal April 2021 nanti, Tim BKB akan bergerak menuju Tapanuli Tengah (Tapteng) 1 April, Sibolga  2-3 April, Batubara  8 April dan Asahan 10 April. Pelayanan kesehatan gratis yang dilaksanakan pun sama, antara lain operasi bibir sumbing, sunatan  massal, pengobatan penyakit dan lain sebagainya.


BKB Sumut merupakan program yang diluncurkan Gubernur Edy Rahmayadi beberapa tahun lalu. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut menganggarkan program tersebut mulai dari pelayanan kesehatan hingga pengadaan bus atau mobil operasi lapangan. Sehingga masyarakat tidak dipungut biaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tersebut.


Diketahui, BKB memiliki tiga mobil operasi lapangan yang bisa dibawa hingga ke pelosok daerah di Sumut. Mobil Operasi Lapangan adalah bus yang dilengkapi berbagai peralatan medis, yang memungkinkan untuk dilakukan tindakan medis seperti operasi bedah dan tindakan medis lainnya. Karena itu, Mobil Operasi Lapangan ini juga sering disebut sebagai ‘Rumah Sakit Berjalan’.


Mobil operasi lapangan bertujuan untuk menjangkau masyarakat di daerah terjauh dengan pelayanan  kesehatan gratis. "Ini merupakan salah satu misi Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi yaitu mewujudkan kesehatan yang prima di Provinsi Sumatera Utara maka perlu dilakukan pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas, " ujar Kepala Dinas Kominfo Sumut Irman Oemar. (don)

Share:

Minggu, 28 Maret 2021

MUI Kutuk Bom Di Depan Gereja Katedral Makassar


photo: cnn









PATIMPUS.COM - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengutuk keras tindakan pelaku peledakan bom di Gereja Katedral Makassar, pada Minggu (28/3/2021), jam 10.30 WITA, saat jemaat sedang beribadat.


"Tindakan ini jelas-jelas tidak bisa ditolerir karena sangat tidak manusiawi dan sangat-sangat bertentangan dengan nilai-nilai dari ajaran agama mana pun yang diakui di negeri ini," kata Waketum MUI Anwar Abbas dalam keterangannya.


Untuk itu MUI meminta pihak aparat untuk mencari dan menangkap pelaku dan atau otak intelektualnya. Serta pihak-pihak yang ada di balik peristiwa ini serta membongkar motif dari tindakan yang tidak terpuji tersebut.

"Di samping itu MUI juga meminta supaya masalah ini jangan dikait-kaitkan dengan agama dan atau suku tertentu di negeri ini karena hal demikian akan semakin membuat rumit dan keruhnya suasana," tutur dia.


Pelaku diduga tewas di lokasi. Polisi menyebut ia mengendarai sebuah sepeda motor.

Sejumlah umat gereja juga ada yang terluka terkena pecahan kaca. Petugas keamanan gereja yang sempat menahan pelaku juga alami luka bakar. (don/kum)

Share:

LBH Medan Sayangkan Klaim Kuasa Hukum PTPN II Atas Kebun Helvetia Tanpa Tunjukan Bukti HGU No 111


PATIMPUS.COM -Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan sangat menyayangkan adanya pengakuan kuasa hukum di media online bahwa kebun Helvetia merupakan aset PTPN II, sebelum menunjukan bukti-bukti sertifikat HGU No 111 dengan pengukuran titik kordinat di lahan perumahan pensiunan tersebut.


"Kami sangat menyayangkan sikap dan pengakuan PTPN II bahwa perumahan pensiunan di Emplasmen Dusun I Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli masih aset mereka yang belum ada dasar bahwa itu HGU Aktif. Bahkan kuasa hukum PTPN II menolak atau keberatan menempuh jalur hukum. Kenapa kuasa hukum perusahaan tidak berani?" jelas Muhammad Alinafiah Matondang, SH, M.Hum Kepala Devisi Sumber Daya Alam LBH Medan, Minggu (28/3/2021).


Ali juga mengatakan kenapa pengacara yang menjadi kuasa hukum di perusahaan besar tidak mau menempuh jalur hukum, dan meminta melakukan pendekatan persuasif ke pensiunan PTPN II. Hal ini menjadi kecurigaan LBH Medan bahwa dasar mereka bahwa tanah tersebut sebagai HGU aktif tidak cukup kuat untuk mempertahankan lahan tersebut.


"Seharusnya PTPN II yang memiliki kuasa hukum, harusnya menggugat pensiunan ke pengadilan secara keperdataan untuk menyelesaikan permasalahan lahan ini di jalur hukum, bukan menggiring opini pensiunan yang hanya menerima uang pensiunan Rp.150.000 perbulan dari PTPN II untuk menggugat PTPN II," jelas Ali sebutannya di LBH Medan.


Ali juga menyayangkan ucapan kuasa hukum PTPN II tersebut yang terkesan melakukan ancaman-ancaman agar masyarakat atau pun komponen masyarakat yang ada, agar jangan ikut campur untuk menghambat proyek ini. serta Kasubag Humas PTPN II Sultan BS Penjaitan tidak usah meragukan status alas hak yang dimiliki PTPN II, seperti sertifikat HGU nomor 111/Kebun Helvetia masih aktif yang berakhir tahun 2028.


"Jangan intimidasi masyarakat untuk gunakan haknya untuk menyampaikan pendapat di muka umum, jangan salahkan masyarakat bila berkeyakinan PTPN II akan gunakan lahan untuk proyek Kota Deli Megapolitan ini tidak sesuai peruntukannya, sebab saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Deliserdang PTPN II dan BPN Deliserdang tidak bisa menunjukan surat sertifikat HGU tersebut. Kami yakin bahwa perumahan pensiunan milik klien kami, merupakan termasuk Eks. HGU PTPN II seluas 5.873 Ha. maka PTPN II tidak berhak dalam mengalihkan lahan ke pihak lain, ini sudah melawan hukum," sebut Ali.


Ali juga menjelaskan bahwa sesuai SK Kepala BPN Nomor 42, 43 dan 44/HGU/BPN/2002, tanggal 29 Nopember 2002 dan Nomor 10/HGU/BPN/2004, tanggal 6 Februari 2004 seluas 5.873,06 Ha dikeluarkan dari HGU PTPN II berdasarkan Risalah panitia B Plus disebabkan antara lain adanya perumahan pensiunan karyawan seluas 558,35 Ha maka secara yuridis telah jelas Eks HGU PTPN II dikuasai langsung oleh Negara.


"Dengan demikian para pensiunan berhak untuk mendapatkan pendistribusian tanah tanah eks PTPN II ini dari Negara yang diantaranya pada lokasi perumahan pensiunan Emplasmen Kebun Helvetia Dusun 1 Desa Helvetia, Labuhan Deli yang selama berpuluh tahun di tempati oleh Masidi, dkk," tambah Ali.


Ia juga mengungkapkan bahwa besar kemungkinan akan beralih menjadi Sertifikat Hak Milik yang kepemilikannya tidak lagi oleh para pensiunan atau kalangan masyarakat adat atau yang membutuhkan lainnya namun hanya dimiliki  segelintir investor untuk menumpuk kekayaan. sebanyak-banyaknya, makannya DPRD Deliserdang minta agar bupati membatalkan Izin Prinsip Kota Megapolitan.


"Besar kemungkinan akan beralih menjadi Sertifikat Hak Milik yang kepemilikannya tidak lagi oleh para pensiunan atau kalangan masyarakat adat atau yang membutuhkan lainnya namun hanya dimiliki oleh segelintir investor," ungkap Ali lagi.


Sebagai data yang didapat, Ali menjelaskan bahwa pengeluaran tanah seluas 5.873,06 Ha berdasarkan risalah Panitia B Plus tersebut adalah yaitu untuk pertama, tuntutan Rakyat (terdapat dasar hak yang kuat) seluas 1.377,12 Ha, kedua kepada Garapan Rakyat (penguasaan secara fisik) seluas 546,12 Ha, ketiga Perumahan Pensiunan Karyawan seluas 558,35 Ha.


Selanjutnya keempat kepada Terkena RUTRWK (ada dikuasai rakyat/PTPN II) seluas 2.641,47 Ha, kelima penghargaan masyarakat Adat Etnis Melayu seluas 450,00 Ha dan terakhir keenam kepada Pengembangan Kampus USU (sudah hak pakai) seluas 300,00 Ha. (don)

Share:

Generasi Kampung Aur Diingatkan Jangan Tinggalkan Shalat


PATIMPUS.COM - Generasi muda  Kampung Aur, Kelurahan Aur, Medan Maimun, diingatkan untuk menjaga shalat 5 waktu seperti yang diperintahkan oleh Allah SWT, melalui Nabi Muhammad SAW, dalam peristiwa Isra' Mi'raj lebih 1400 tahun lalu.


Hal ini ditegaskan Al Ustadz Ilham Gea SPd.I MPd, saat memberikan tausyiahnya kepada ratusan masyarakat Kampung Aur yang menghadiri acara Isra' Mi'raj 1443 H di Masjid Jami' Kelurahan Aur, Sabtu (27/3/2021) Malam.


Al Ustadz menyampaikan umat Islam wajib menjalin tali silaturahim kepada tetangga dan meningkatkan shalat lima waktu. Karena peristiwa Isra' Mi'raj merupakan perjalan Nabi Muhammad SAW untuk menjemput perintah Allah yaitu sholat lima aktu. Rosulullah diperjalankan Allah dengan memberikan perintah shalat lima waktu.


Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Besar Muhammad SAW setiap tahunnya diadakan masyarakat Kampung Aur yang diselenggarakan oleh panitia gabungan dari beberapa elemen diantaranya Badan Kenaziran Masjid Jami' Aur, Remaja Masjid Jami' Aur, Pengajian Ibu Aisyah, Perwiritan Ibu Al-Ikhlas, Perwiritan Nurul Iman, dan Sanggar Perkasa.


Dengan mengusung thema Memaknai Peristiwa Isra' Mi'raj dengan meningkatkan Kualitas Iman dan Takwa pada Bulan suci Ramadhan, Ketua Panitia Aditya Mengajak Jama'ah yang hadir pada acara tersebut untuk meningkatkan Iman Dan Takwa kepada Allah Swt dengan mendirikan Sholat Lima waktu.





"Kami selaku Panitia Peringatan Hari Besar Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah mengucapkan ribuan terimakasih kepada seluruh masyarakat dan para donatur  yang telah membantu hingga acara ini terlaksana, Tema yang kita angkat pada acara ini dengan Memaknai Peristiwa Isra' Mi'raj dengan meningkatkan iman dan taqwa Kita pada tahun ini. Maksudnya adalah agar kita meningkatkan kualitas iman dan taqwa di bulan Ramadhan nanti. Mari kita kuatkan Iman kita pada bulan ramadhan dengan meningkatkan sholat." ujar Aditya.


Pada kesempatan tersebut Ketua Badan Kenaziran Masjid Jami' Aur (BKMJA) Bapak St Fazli mengapresiasi acara tersebut yang sekaligus diadakan untuk menyambut bulan suci ramadhan 1442 H dan berharap agar masyarakat dapat meramaikan masjid pada bulan suci ramadhan. 


Tokoh Masyarakat Kampung Aur, Taufiq Rusli pada kesempatan yang baik tersebut melalui sambutannya mengajak seluruh masyarakat untuk semakin meningkatkan kualitas iman kepada Allah dengan meningkatkan shalat lima waktu dan shalat tarawih di masjid pada bulan Suci Ramadhan nanti.


"Terimaksih Kami kepada Badan Kenaziran Masjid Jami' Aur dan seluruh panitia acara ini, Kita lihat masjid ini sajadahnya sudah baru, mic dan soundnya sudah bagus, AC nya mantap sehingga kita bisa khusyuk menjalankan shalat. Jangan pula masjid kita kosong dari shalat lima waktu dan shalat taraweh pada bulan Suci Ramadhan nanti," tutup Taufiq Rusli. (son)

Share:

Info TNI-Polri

Olahraga

Bencana Alam

Nasional

Kasus Korupsi

Internasional

Ekonomi

Peristiwa

Kriminal

Sekitar Sumut

Kesehatan

PatimpusTV

Dukung Kami

Label

Arsip Blog

Jangan Klik

Info Kuliner

Info Selebritis

Apa Cari?

Religi

Visitor

Artikel

Pendidikan

Politik

Cuci Mata

Jangan Lihat