Enam Kabupaten/Kota Di Sumut Terapkan PPKM Mikro

Enam Kabupaten/Kota Di Sumut Terapkan PPKM Mikro

PATIMPUS     Sabtu, Maret 06, 2021  

PATIMPUS.COM - Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, berlaku mulai 9 - 22 Maret 2021, guna mencegah penyebaran Covid-19 di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

“Penerapan PPKM Mikro tersebut tertuang dalan Surat Gubernur Sumut Nomor 360/1879/2021, tertanggal 4 Maret 2021,” ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut Irman Oemar di Kantor Dinas Kominfo Sumut Jalan HM Said Nomor 27 Medan, Jumat (5/3/2021), yang juga Koordinator Informasi Satgas Penanganan Covid-19 Sumut.

Irman menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada 4 Maret 2021, tentang pembahasan perkembangan pelaksanaan PPKM Mikro, yang menetapkan bahwa Provinsi Sumut harus melaksanakan PPKM Mikro, khususnya di wilayah yang tingkat penyebaran Covid-19 masih tinggi.

“Mengingat penyebaran Covid-19 di Sumut masih tinggi, untuk itu kita melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019, mulai tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021,” terangnya.

Berdasarkan Surat Gubernur tersebut, ada enam kabupaten/kota yang akan menerapkan PPKM Mikro tersebut, yakni Kota Medan, Kota Binjai, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Simalungun, dan Kabupaten Langkat.

Dijelaskan, prinsip PPKM Mikro sebenarnya adalah pembatasan bukan pelarangan. Pembatasannya ini dibuat berskala. Kemudian dengan berjalannya waktu penanganannya semakin berskala kecil dan semakin tersasar.

Bedanya dengan PPKM sebelumnya, PPKM Mikro dapat dilihat dari wilayah zonasi, dimana PPKM Mikro mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian hingga ke tingkat RT. Perbedaan lain yang terlihat adalah pelonggaran aktivitas perkantoran dalam PPKM berbasis mikro.

Pada PPKM sebelumnya, Kemendagri menetapkan bekerja di kantor atau work from office (WFO) hanya diperkenankan 25% dari kapasitas penuh perkantoran. Sedangkan pada PPKM Mikro, aturan tersebut diperlonggar hingga 50 % dari kapasitas kantor, dan WFH bisa dikurangi menjadi 50%.

Sedangkan untuk kegiatan sekolah dilakukan secara online. Lalu wilayah desa atau kelurahan wajib mendirikan posko yang terdiri dari beberapa unsur masyarakat. 

Sekretaris Satgas Penanganan Covid-19 Sumut Arsyad Lubis menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat menetapkan Sumut untuk menjalankan PPKM Mikro karena pengalaman provinsi lain yang ikut PPKM Mikro mampu menurunkan angka penyebaran Covid-19.

“Penerapan PPKM Mikro sendiri adalah upaya partisipatif atau gotong royong dari semua elemen masyarakat. Upaya ini dalam rangka mengatasi dan menahan laju penularan Covid-19 dengan lebih cepat,”ujarnya. (don)

Gubsu Panen Perdana di Humbahas

Gubsu Panen Perdana di Humbahas

PATIMPUS     Kamis, Maret 04, 2021  

PATIMPUS.COM - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengharapkan keberhasilan program Food Estate menjadi motivasi kebutuhan pangan dan kesejahteraan masyarakat Desa Riaria, Kecamatan Pollung, Humbang Hasundutan (Humbahas), setelah melakukan panen perdana bawang merah fab kentang, Rabu (3/3/2021). 

“Secara umum hasil panen bawang merah dan kentang ini merupakan keberhasilan awal. Untuk itu, saya mengajak setiap pihak agar optimis. Jadikan ini motivasi untuk menjadikan Humbahas sebagai lumbung pangan nasional,” imbuhnya.

Diketahui, pemerintah membuka lahan Food Estate atau lumbung pangan nasional di Humbahas, di atas lahan seluas 3.000 hektare. Pada tahap pertama, lahan yang digunakan seluas 215 hektare dipergunakan untuk pengembangan bawang merah, bawang putih dan kentang.

Gubernur juga mengajak setiap pihak agar berkolaborasi menyukseskan lumbung pangan di Sumut. Cita-cita tersebut tidak akan tercapai jika dikerjakan oleh satu pihak saja. 

“Kita harus kolaborasi termasuk masyarakat, kasih semangat kita lakukan yang terbaik untuk negara kita khususnya Sumut yang kita cintai ini,” ujar Gubernur.

Senada dengan Gubernur, Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor mengatakan meski belum maksimal, panen dianggap cukup berhasil. 

“Panen perdana ini belum maksimal, dikarenakan kadar asam tanah yang tinggi dan intensitas curah hujan yang cukup tinggi, tapi dengan keadaan seperti ini, kami anggap panen sudah berhasil,” jelas Dosmar. (don)

Gubsu Lantik 27 Pejabat, Siapa Saja?

Gubsu Lantik 27 Pejabat, Siapa Saja?

PATIMPUS     Rabu, Maret 03, 2021  

PATIMPUS.COM - Sebanyak 27 Pejabat Administrator (Eselon III) di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dilantik Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman, Medan, Selasa (2/3/2021).

Usai melantik dan pengambilan sumpah/janji jabatan, Gubernur Edy Rahmayadi yang hadir bersama Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah, berpesan pada seluruh Pejabat Administrator agar menjaga loyalitas dengan mengikuti instruksi dari Kepala Dinas/Biro masing-masing. Juga berpesan tentang pentingnya kerja sama dan bekerja secara tim.

"Berkali kita melaksanakan ‘ijab kabul’ acara ini yang merupakan teken kontrak pada Tuhan dan rakyat. Bekerjalah secara baik, loyalitas dan ikuti instruksi Kepala Dinas/Biro. Selain itu saya minta juga untuk bisa kerja sama dalam bekerja," ucap Edy Rahmayadi.

Edy juga mengingatkan, agar para pejabat berbuat dengan benar, jujur dan iklas dalam bekerja. Persoalan ketidakmampuan karena keterbatasan ilmu, menurutnya, masih bisa dikejar dengan belajar. Namun persoalan akhlak yang tidak baik dalam bekerja, hal ini yang sulit untuk diatasi.

Pejabat Administrator yang dilantik adalah Lisni Elysah sebagai Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Prof Dr Muhammad Ildrem, Rehulina Ginting sebagai Wakil Direktur Administrasi dan Umum RS Umum Haji Medan, Zuhar Elisa Sirait sebagai Wakil Direktur Penunjang Medis dan Akademik RSU Haji Medan.

Selanjutnya Yulfadiaz sebagai Kepala UPT Pelayanan Sosial Anak, Remaja Tanjung Morawa di Dinas Sosial, Fazri Efendi Pasaribu sebagai Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Rita Mestika Hayati sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Luthfi Solihin Sirait sebagai sebagai Kabag Persidangan dan Perundang Undangan Sekwan DPRD Sumut, Efi Julianti sebagai Kabag Program dan Keuangan Sekwan DPRD Sumut.

Toman Nababan sebagai Kabid Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas PMD, Nirmaraya sebagai Kabag Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Biro Administrasi Pembangunan, Timbul Naibaho sebagai Kepala UPT Pengelolaan Tahura Bukit Barisan Tongkoh Dinas Kehutanan.

Laila Jamilah Lubis sebagai Kabid Bina Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Priwisata,

Maksum Syahri Lubis sebagai Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKD, Ilona Anggeriani sebagai Kabag Perencanaan dan Kepegawaian Sekda Biro Administrasi Pimpinan, Fahri Azhari sebagai Kabid Penanganan Darurat, Peralatan Logistik BPBD Sumut.

M Mahfullah Pratama Daulay sebagai Sekretaris BPBD Sumut, Irwansyah sebagai Kabag Rumah Tangga Biro Umum, Elisabeth Simanjuntak sebagai Kabid Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan, Maradoli sebagai Kacab Dinas Pendidikan Gunung Tua Dinas Pendidikan, Ichsanul Arifin Siregar sebagai Kacab Dinas Pendidikan Sunggal Dinas Pendidikan, M Basir S Hasibuan sebagai Kacab Dinas Pendidikan Stabat Dinas Pendidikan.

Waozaro Hulu sebagai Kacab Dinas Pendidikan Gunungsitoli Dinas Pendidikan, Gatimbowo Lase sebagai Kacab Dinas Pendidikan Teluk Dalam Dinas Pendidikan, Ibnu Akbar sebagai Kepala UPT Taman Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Rachmat Hadi Saputra Harahap sebagai Kepala UPT Museum Negeri,

Denny Elpriansyah sebagai Kepala UPT Pelayanan Sosial Anak Dinas Sosial Kabanjahe Dinas Sosial dan Sari Utami sebagai Kepala UPT Pelayanan Sosial Wanita Tuna Susila dan Tuna Laras Dinas Sosial Brastagi Dinas Sosial. (don/hum)

Gubsu Pastikan Bayi Kembar Siam Adam dan Aris Diperbolehkan Pulang

Gubsu Pastikan Bayi Kembar Siam Adam dan Aris Diperbolehkan Pulang

PATIMPUS     Senin, Maret 01, 2021  

PATIMPUS.COM - Setelah dua kali menjalani operasi pemisahan, kini bayi kembar siam yang diberi nama Adam dan Aris sudah dinyatakan sehat dan diperbolehkan untuk pulang. 

Anak dari pasangan Supono (32) dan Nur Rahmawati (26) segera dibawa pulang ke kampungnya Dusun Sei Kelapa II, Desa Tanjung Haloban, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu.

Untuk memastikan seluruhnya berjalan dengan baik, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi kembali mengunjungi Adam dan Aris yang kini berusia dua tahun lebih di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) H Adam Malik, Jalan Bunga Lau, Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan, Senin (1/3/2021).

Gubernur gembira melihat perkembangan kondisi kesehatan Adam-Aris yang sangat baik. “Alhamdulillah semua berjalan lancar, dan anak-anak (Adam-Aris) pun sekarang terlihat lebih sehat,” ujar Gubernur Edy Rahmayadi, yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan Sumut Alwi Mujahit Hasibuan.

Gubernur pun memberikan apresiasi kepada tim dokter yang telah berhasil melakukan pemisahan. Karena atas kerja keras dan kesungguhan para tim dokter, bayi kembar siam tersebut berhasil menjalani dua kali operasi pemisahan, dan perkembangan kesehatannya sangat baik hingga saat ini.

“Saya ke sini ingin melihat keberhasilan tim dokter melakukan pemisahan bayi kembar siam, Adam dan Aris, waktu saya datang ke mari, mereka terlihat masih kecil, dan saat itu masih direncanakan dilakukan observasi, apakah bisa dipisahkan atau tidak, dan Alhamdulillah semua berjalan lancar,” ujar Edy Rahmayadi, sembari mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) akan tetap melakukan pemantauan, setelah bayi kembar siam dibawa pulang ke rumahnya.

Direktur Utama RSUP H Adam Malik Zainal Safri mengatakan, walau nanti Adam-Aris sudah boleh pulang, namun tetap harus melakukan kontrol ke RSUP Adam Malik. 

“Hari Rabu ini, Adam dan Aris direncanakan akan pulang ke kampung halamannya, kondisinya pun sudah 100% sehat, nantinya mereka akan tetap melakukan kontrol setiap tiga bulan sekali, untuk memantau kesehatan mereka,” jelasnya.

Sebelumnya, Nur Rahmawati yang merupakan orang tua Adam-Aris mengaku senang atas perhatian yang diberikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi. 

“Bapak Gubernur memberikan perhatian lebih kepada kami, tiga kali mengunjungi kami, bahkan saat operasi beliau datang untuk memastikan semua prosesnya berjalan dengan baik, inginnya bisa jumpa lama dengan Bapak Gubernur, namun karena waktu beliau sangat sibuk, kami pun memakluminya,” ujarnya.

Ia pun bercerita bahwa awal mula saat mengandung Adam dan Aris tidak ada pertanda apa-apa, seperti pada kehamilan pada umumnya, namun saat usia kandungan berusia 5 bulan, baru ketahuan bayinya kembar siam setelah melihat hasil USG. “Kami pun sempat bingung dan mencari dokter untuk menolong anak kami,” ungkapnya.

Namun, kata Nur, sedari awal mereka sudah ikhlas dan berserah diri pada Allah SWT. Prinsipnya, bila memang diberi kepercayaan oleh Allah SWT untuk membesarkan Adam dan Aris, pasti Allah akan memudahkanya. Keyakinan itu yang membuat mereka kuat, hingga akhirnya usaha yang mereka lakukan pun membuahkan hasil.

“Sudah tidak terbilang lagi bagaimana bahagianya saya saat ini, anak-anak bisa melalui operasi tanpa kendala, dan sekarang kondisinya pun dalam keadaan baik, terima kasih kepada Bapak Gubernur Edy Rahmayadi dan tim dokter yang telah membantu kami sekeluarga,” ujarnya. (don)

Gubsu Kembali Perpanjang PPKM Hingga 14 Maret 2021

Gubsu Kembali Perpanjang PPKM Hingga 14 Maret 2021

PATIMPUS     Senin, Maret 01, 2021  

PATIMPUS.COM - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) kembali diperpanjang dari 1 hingga 14 Maret 2021. Perpanjangan itu dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang hingga saat ini belum berakhir.

“Perpanjangan PPKM tersebut berdasarkan Instruksi Gubernur Sumut Nomor 188.54/5/INST/2021 tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Sumut,” ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, Irman Oemar di Posko Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Senin (1/3/2021). 

Disebutkan, hingga tanggal 28 Februari 2021 angka kematian (Case fatality rate/CFR) Sumut masih di atas rata-rata nasional yaitu 3,41%, recovery rate 86,5 dan positivity rate 7,2%. Untuk itu masih diperlukan langkah sistematis, strategis, cepat, tepat, fokus, dan terpadu untuk mengendalikan penyebaran pandemi Covid-19, dengan memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat secara tepat dan terukur.

Instruksi Gubernur tersebut berisi mengenai pembatasan tempat kerja dengan menerapkan kerja dari rumah sebesar 50% dan kerja dari kantor sebesar 50% dengan memberlakukan protokol kesehatan yang ketat. Sektor penting yang terkait dengan kebutuhan pokok masyarakat bisa tetap beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan.

"Pengaturan kegiatan restoran masih diberlakukan, kapasitas dibatasi sebesar 50%, jam operasional juga dibatasi hanya sampai jaml 21.00 WIB saja," kata Irman.

Selain itu, pembatasan jam operasional untuk tempat hiburan malam hanya bisa beroperasi hingga jam 22.00 WIB. Meski begitu, Tim Monitoring Satgas Penanganan Covid-19 Sumut masih menemukan pelanggaran jam operasional yang ditentukan sesuai Instruksi Gubernur. (don)

Jokowi Lantik Menantu Jadi Walikota Medan

Jokowi Lantik Menantu Jadi Walikota Medan

PATIMPUS     Jumat, Februari 26, 2021  

PATIMPUS.COM - Atas nama Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi secara resmi mengambil sumpah jabatan dan melantik Muhammad Bobby Afif Nasution SE MM, dan H Aulia Rachman SE menjadi Walikota dan Wakil Walikota Medan periode 2021-2024, Jumat (26/2/2021) di Pendopo Rumah Dinas Gubsu, Jalan Jenderal Sudirman.

Selain Walikota dan Wakil Waliota Medan, Gubsu juga melantik 5 pasangan kepala daerah lainnya yang merupakan pemenang Pilkada Serentak 2020 di wilayah Sumut. Ada pun kelima kepala daerah itu masing-masing dari Kabupaten Asahan, Kabupaten Serdangbedagai dan Kabupaten Humbang Hasundutan, Kota Binjai serta Kota Tanjungbalai.

Khusus Kota Binjai, Gubsu hanya melantik Wakil Walikota saja karena Walikota terpilih meninggal dunia sebelum dilakukan pelantikan. Oleh karenanya ada proses lanjutan yang akan dilakukan lagi dalam penetapan Walikota Binjai.

Prosesi pelantikan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan berlangsung penuh khidmat tersebut, turut dihadiri Wagubsu Musa Rajekshah, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, Pangdam I/BB Mayjen TNI Hasanuddin, Wakapolda Sumut  Brigjen Pol Dadang Hartanto serta unsur Forkopimda Sumut lainnya.

Lagu Indonesia Raya mengawali dimulainya acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan. Kemudian diikuti dengan pembacaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Setelah itu Gubsu mengambil sumpah jabatan keenam kepala daerah dan dilanjutkan dengan pelantikan. Kemudian diteruskan dengan penyematan tanda pangkat.

Prosesi pelantikan dipungkasi dengan penandatanganan Fakta Integritas yang dilakukan Walikota dan Wakil Wali Kota Medan bersama lima pasangan kepala daerah lainnya. Usai pelantikan, Walikota didampingi istri tercinta Kahiyang Ayu STP MM dan Wakil Walikota serta istri Shaula Arindianti mengatakan, program prioritas yang akan dilakukan yakni penanganan Covid-19. Salah satunya berupaya agar program vaksinasi berjalan dengan baik di Kota Medan.

“Di tengah pandemi Covid 19 ini, kita tentunya fokus dengan program vaksinasi terhadap warga Kota Medan. Kita berharap agar program vaksinasi berjalan dengan baik sehingga tingkat imunity di Kota Medan bisa di atas 70%. Ini yang harus kita kejar dulu,” kata Wali kota.

Guna memberhasilkan program vaksinasi tersebut, jelas Walikota, Pemko Medan terus melakukan sosialisasi sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana cara mendapatkan vaksin, serta proses pendaftaran. Selain itu lanjutnya, Pemko Medan akan mengajak masyarakat untuk mensukseskan program vaksinasi.

“Tidak hanya masyarakat, kita berharap agar program vaksinasi ini harus didukung seluruh Forkopimda Kota Medan serta stakeholder. Kita harus bersama-sama mendukung program vaksinasi ini agar berhasil dan berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Selain program vaksinasi, terang Wali kota, masalah infrastruktur, perekonomian dan UMKM juga termasuk dalam program prioritas yang akan ditangani, termasuk pendidikan. Khusus masalah pendidikan, Walikota menjelaskan, erat kaitannya dengan keberhasilan program vaksinasi. Dikatakannya, vaksinasi akan dimulai dari tenaga pendidik.

“Setelah tenaga pendidik kita vaksin mencapai minimal 40%, baru bisa kita buka perlahan-lahan kelas. Kita awali membuka kelas 25% dulu, begitu semakin besar presentasi vaksin yang dilakukan tentunya pembukaan kelas akan bertambah lagi,” terangnya.

Di kesempatan itu Walikota juga, menyampaikan keinginannya untuk membenahi birokrasi sehingga tidak adalagi ego sectoral dan ego kedinasan. “Kita akan buang semua ego itu agar kita dapat berkolaborasi,” jelasnya.

Sebelumnya, Gubsu usai pelantikan, menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT karena proses pelantikan berjalan dengan baik dan mengikuti protokol kesehatan. “Saya selaku Gubsu, minta maaf karena semua kegiatan tidak bisa digelar secara normal. Kita harus tetap mengatur dan menjaga jarak  akibat pandemi Covid-19,” kata Gubsu.

Selain pelantikan enam kepala daerah, jelas Gubsu, usai Shalat Jumat akan dilanjutkan kembali pelantikan kepala daerah kabupaten/kota lainnya di Sumut. Selesai pelantikan, Gubsu berpesan agar seluruh kepala daerah yang baru dilantik segera melakukan konsolidasi dan mengenal betul organisasi ke dalam, termasuk seluruh kepala dinasnya sehinga bisa bkerjasama dengan baik.

“Lakukan konsolidasi dan pelajari visi dan misi di kabupaten/kota masing-masing, sehingga tidak bertentangan dengan visi misi nasional maupun provinsi. Kemudian selesaikan persoalan daerah sesuai dengan potensi wilayah tersebut, salah satunya menyangkut masalah kesehatan. Saat ini kita sedang bergelut dengan Covid-19, kepala daerah harus bertindak sebagai kepala satgas,” paparnya.

Khusus untuk Kota Medan sebagai ibukota Provinsi Sumut, Gubsu mengungkapkan, banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan, diantaranya masalah infrastruktur  dan sungai. “Bukan berarti 32 kabupaten/kota lainnya tidak penting, sebab Medan merupakan ibukota Provinsi Sumut dan harus menjadi prioritas sehingga menjadi lebih baik,” pesannya. (don/hpm)

Staf Ahli : Sesuai Peraturan Menteri BUMN, Lahan Eks PTPN II Diberikan Ke Pensiunan

Staf Ahli : Sesuai Peraturan Menteri BUMN, Lahan Eks PTPN II Diberikan Ke Pensiunan

PATIMPUS     Rabu, Februari 24, 2021  

PATIMPIS.COM - Sejumlah pensiunan PTPN II kembali melakukan aksi  unjukrasa di rumah dinas Kantor Gubernur Sumatera Utara, Rabu (24/2/2021) menuntut Gubsu agar menyelesaikan permasalahan perumahan pensiunan PTPN II yang sudah ditempati selama puluhan tahun.

Dengan membawa pengeras suara dan membentangkan beberapa spanduk tuntutan kordinator aksi, Masidi mulai berorasi.

"Ayah (Gubernur-red) tolong kami, kami minta perlindungan ayah, bahwa kami akan digusur oleh PTPN II demi proyek Kota Deli Megapolitan," pinta Masidi dalam orasinya di depan pintu masuk.

Bahkan Masidi menjelaskan dalam orasinya menyebutkan sejak puluhan tahun mereka sudah menempati rumah, tapi pihak PTPN II terus mencoba melakukan intimidasi. Maka pensiunan meminta kepada Gubernur agar PTPN II tidak menganggu keamanan dan kenyamanan pensiunan hingga tidak ada tindakan pengosongan.

"Ayah, kami minta supaya kami aman dan nyaman tinggal di rumah kami, dan berharap rumah kami jangan digusur oleh PTPN II," sebut Masidi. (don)

KPK Kepada Pemda Se Sumut Hindari Korupsi Pelayanan Publik

KPK Kepada Pemda Se Sumut Hindari Korupsi Pelayanan Publik

PATIMPUS     Sabtu, Februari 20, 2021  

PATIMPUS.COM - Masih banyaknya praktek pungli, suap, pemerasan atau gratifikasi di Sumatera Utara membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan peringatan keras.

KPK memperingatkan pemerintah daerah (pemda) Se Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menghindari praktik pemerasan, suap, atau gratifikasi dalam pelayanan publik. 

Demikian disampaikan dalam rapat koordinasi (rakor) bertema Pencegahan Korupsi dalam Pelayanan Publik, yang berlangsung di Aula Tengku Rizal Nurdin, Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jumat (19/2/2021).

Hadir dalam pertemuan ini adalah Gubernur Provinsi Sumut, Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumut, Bupati, Walikota, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dari Kabupaten dan Kota se-Provinsi Sumut.

Direktur Korsup Wilayah I KPK Didik Agung Widjanarko mengungkapkan, terdapat hubungan positif antara praktik korupsi dengan kelembagaan dan kualitas pelayanan publik. 

“Di antara tindak pidana korupsi sebagaimana disebut dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang paling banyak terjadi adalah pemerasan, suap, dan gratifikasi, apalagi karena terkait pelayanan publik,” ujar Didik. 

Berdasarkan survei Ombudsman terhadap 19 pemda di Sumut atas kepatuhan pada standar pelayanan publik sejak 2015 sampai 2019, hanya 7 pemda dengan kepatuhan tinggi atau berada dalam zona hijau. Selebihnya, 12 pemda lainnya yang disurvei masih berada dalam kepatuhan sedang (zona kuning) dan kepatuhan rendah (zona merah). 

Ketujuh pemda itu adalah Kabupaten Deli Serdang, Kota Medan, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumut, Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kabupaten Pakpak Bharat. 

Dalam kesempatan ini, lanjut Didik, KPK mendorong pemda membenahi kelembagaan pelayanan publik. Tujuannya, kata Didik, agar layanan publik makin transparan dan akuntabel, dengan minimal adanya Standar Operasi dan Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), dan saluran pengaduan masyarakat. 

“Kami mendapatkan informasi dari berbagai sumber mengenai perilaku layanan publik di sejumlah pemda di Sumut. Kami akan mendiskusikannya lebih lanjut dengan Gubernur dan pihak terkait lainnya,” ungkap Didik. 

Sementara itu, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumut Abyadi Siregar menyampaikan, kualitas pelayanan publik di pemda-pemda di Sumut masih relatif perlu perbaikan. 

Di Sumut, ucap Abyadi, pihaknya masih melihat belum semua pemda menerapkan standar layanan publik, sehingga ketiadaan ini manipulasi yang berakibat merugikan masyarakat. 

“Kondisi pelayanan publik di Sumatera Utara masih memperihatinkan. Negara hadir tapi justru menyusahkan rakyat. Pelayanan publik kita di daerah masih jauh dari yang diharapkan. Butuh mindset (pola pikir) yang diubah. Kita masih terjebak dalam hal-hal prosedural dan administratif. Yang diperlukan adalah layanan yang cepat, inovatif, dan berorientasi hasil,” tutur Abyadi. 

Menanggapi KPK dan Ombudsman, Gubernur Provinsi Sumut Edy Rahmayadi meminta semua pemangku kepentingan di pemda Se Provinsi Sumut untuk membenahi kualitas pelayanan publiknya. 

“Kenapa kita masih seperti ini terus. Saya kepingin tuntas, clear. Selesai semua. Kalau kita ingin jaga Sumatera Utara, ayo kita jagalah. Perbaiki layanan publik ini,” tegas Edy. (lim)

Gubsu : FKPPI Komponen Cadang TNI/Polri

Gubsu : FKPPI Komponen Cadang TNI/Polri

PATIMPUS     Jumat, Februari 19, 2021  

PATIMPUS.COM - Forum Komunikasi Putra Putra ABRI (FKPPI) merupakan komponen cadang TNI/Polri. Karena dua institusi ini dulu tergabung dalam ABRI dan tidak boleh terlibat politik praktis. Batasan itulah yang menjadj tanggungjawab FKPPI.

“Organisasi ini sejak awal berdiri pada 12 September 1978, memang dipersiapkan sebagai komponen cadangan TNI/Polri,” ungkap Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi secara tegas, Kamis (18/2/2021).

Hal itu disampaikan Edy Rahmayadi saat menyampaikan kata sambutan dalam pelantikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PD II FKPPI dan Kepengurusan Wanita FKPPI Sumatera Utara bertema “Penguatan Komitmen Keluarga Besar FKPPI Siap Membentuk Karakter yang Solid, Kuat, Militan dan Profesional” yang berlangsung di Aula H Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubsu, Jalan Sudirman, Medan.

Dalam kegiatan dengan mengedepankan protokol kesehatan tersebut, Edy juga menjelaskan, seluruh kader harus memahami tentang organisasi ini.

Apalagi di tengah menjamurnya Ormas dan organisasi kepemudaan (OKP), FKPPI ini harus tetap mampu mempertahankan ciri khasnya.

“Hanya putra putri TNI Polri yang bisa bergabung disini. Tidak semua orang bisa masuk organisasi ini. Tapi kader FKPPI bisa masuk ke OKP manapun. Artinya sejak didirikan putra kelahiran Sumut, Surya Paloh pada tahub 1977 dan akhirnya resmi berdiri pada 12 September 1978, FKPPI memang bukan organisasi sembarang. FKKPI ini patriot,” tandasnya.

Menyinggung tentang pelantikan LBH FKPPI masa bakti 2020-2025 dan dan Wanita FKPPI masa bakti 2020-2022, mantan Pangkostrad yang mengaku tulen lahir dari organisasi tersebut, ke depan mampu berbuat segala hal yang positif.

“Bantu masyarakat, terus berbuat untuk kepentingan masyarakat, itu harus menjadi tekad yang harus dicamkan seluruh kader,” pesan Edy.

Saking cintanya dengan FKPPI, Edy sempat bercita-cita mengumpulkan ribuan kader untuk menggelar apel akbar. Namun karena pandemi, semua itu belum bisa dilaksanakan.

“FKPPI harus jadi garda untuk negara ini. Lihat Republik China yang sudah show of force menunjukkan kekuatan senjatanya dan merekrut pemuda untuk pertahanan negara. Karena itu, FKPPI harus memiliki cita-cita memiliki kekuatan perang di masa depan. Semua itu kita awali dengan mengembalikan FKPPI ke khitohnya. Kuncinya, terus jaga persatuan," ujarnya.

Sementara, prosesi pelantikan LBH FKPPI itu ditandai dengan penyerahan pataka dari Wakil Ketua PD II FKPPI Krisyanto Pasaribu kepada Direktur LBH FKPPI terpilih Hendrick PS Napitupulu, SH, MH. Begitu juga dengan pelantikan Pengurus Wanita FKPPI Sumut, ditandai dengan penyerahan patakan kepada Ketua terpilih Dahlia.

Usai dilantik, Direktur LBH FKPPI Sumut Hendrick PS Napitulu, SH, MH yang didampingi Wakil Direktur I Ade Sandrawati Purba, SH, MH mengungkapkan, seluruh jajaran pengurus akan langsung menjalankan tugas dengan satu tekad hadir di tengah masyarakat bukan hanya sekadar kata-kata, tapi betul-betul berguna secara nyata.

“Semuanya dimulai dengan disipilin. Karena itu, kami akan segera melakukan untuk koordinasi dengan Pengurus Daerah. Harapanya, kita harus mengembalikan kejayaan FKPPI seperti tahun 70 an dan 80 an,” tegas Hendrick.

Untuk mewujudkan itu pula, Hendrick meminta arahan dan bimbingan Gubsu Edy Rahmayadi sebagai pembina.

Untuk diketahui, dalam kegiatan dengan tagline ‘Aku Bangga Menjadi Anak TNI Polri’, untuk kepengurusan LBH FKPPI, diisi 33 orang pengurus dan Kepengurusan Wanita FKPPI Sumut terdiri dari 23 orang kader.(don/rel)

Gubsu Perpanjang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Hingga 28 Februari

Gubsu Perpanjang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Hingga 28 Februari

PATIMPUS     Rabu, Februari 17, 2021  

PATIMPUS.COM - Bertambahnya jumlah positif Covid-19 menjadi alasan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), selama 14 hari ke depan, yakni sampai 28 Februari 2021.

Kebijakan Gubsu tersebut tertuang dalam Instruksi Gubernur Sumut No. 188.54/3/INST/2021, yang disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi, Irman Oemar, Selasa (16/2/2021), di rumah dinas Gubsu, dengan tujuan untuk mengendalikan penyebaran Covid-19

Irman mengatakan, berdasarkan data Dinas Kesehatan Sumut, tercatat ada penambahan 134 kasus pada tanggal 15 Februari 2021. Itu berarti meningkat delapan kasus dibanding hari sebelumnya.

Bila dirata-ratakan selama 14 hari terakhir (2-15 Februari) penambahan kasus Covid-19 Sumut sebanyak 145,5. Ini membuat total kasus Covid-19 di Sumut mencapai 29.999 kasus.

“Sampai tanggal 8 Februari 2021 angka kematian masih di atas rata-rata nasional yaitu 3,6% dan positivity rate 7,1%. Karena itu kita putuskan untuk memperpanjang PPKM, agar covid-19 ini bisa kita kendalikan,” kata Irman.

Dijelaskan Irman, pada instruksi Gubsu tersebut, perkantoran atau tempat kerja harus melakukan bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) sebesar 50% dari total karyawan/pekerjanya. 

Namun, untuk sektor esensial. Seperti kebutuhan pokok, kesehatan, bahan pangan dan minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri objek vital nasional tetap beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional.

Begitu juga dengan usaha restoran (penyedia makanan/minuman) harus mengurangi kapasitasnya hingga 50%. Sedangkan untuk jam operasional seperti mall, kafe, kuliner malam hanya diperbolehkan hingga jam 21:00 WIB dan untuk hiburan malam sampai jam 22:00 WIB.

Sedangkan tempat-tempat ibadah masih diperbolehkan berkegiatan, dengan syarat mematuhi protokol kesehatan (Prokes). Sedangkan untuk kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan hanya diperbolehkan 50% dari kapasitas maksimal.

“Kita harus melakukan ini untuk kebaikan kita bersama. Kita juga sekarang memperkuat 3T (test, tracking, dan treatment), termasuk meningkatkan ruang ICU, isolasi. Ini juga harus dilakukan setiap daerah di Sumut. Optimalkan kembali Posko Satgas Covid-19 di tingkat kabupaten/kota sampai RT/RW dan desa,” kata Irman.

Untuk memastikan kebijakan ini berjalan, menurut Irman,  Pemprovsu akan menurunkan tim, yang terdiri atas TNI, Polri dan Satpol PP ke tengah-tengah masyarakat. Irman berharap kedisiplinan masyarakat dan upaya pemerintah menangani Covid-19 semakin tinggi. (don/rel)

Seluruh KDH Di Sumut Fokus Pulihkan Ekonomi.

Seluruh KDH Di Sumut Fokus Pulihkan Ekonomi.

PATIMPUS     Jumat, Februari 12, 2021  

PATIMPUS.COM - Seluruh bupati dan walikota se Sumut diinstruksikan untuk fokus pada upaya pemulihan ekonomi dan penegakan protokol kesehatan (prokes) di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanda.

Sebab, hal tersebut merupakan amanat langsung Presiden RI Joko Widodo untuk seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.

Instruksi tersebut disampaikan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi kepada seluruh Bupati dan Walikota Se Sumut dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Perkembangan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kabupaten/Kota se Sumut secara.

Dalam rakor tersebut Walikota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi diwakili Kadis Kesehatan Kota Medan Edwin Effendi yang mengikuti virtual di Command Center, Balai Kota Medan, Kamis (11/2/2021).

"Pada kuartal pertama ini, sesuai instruksi dan arahan Bapak Presiden, seluruh provinsi dan kabupaten/kota harus berupaya memulihkan prekenomian masing-masing. Caranya dengan mengoptimalkan belanja modal," kata Gubsu.

Selain itu, lanjut Gubsu, bupati dan walikota harus ikut serta memperhatikan penyaluran bansos sehingga berjalan sesuai dengan harapan dan tepat sasaran. "Berkaitan dengan dana desa atau kelurahan, peruntukannya harus dilakukan dengan padat karya sehingha perekonomian desa dapat pulih, bangkit dan berkembang," tambahnya.

Agar angka kasus Covid-19 di Sumut dapat dikendalikan dan dihentikan, Gubsu mengingatkan seluruh bupati dan wali kota untuk gencar memperhatikan dan mengingatkan kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. "Turun ke lapangan, optimalkan seluruh perangkat hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Perkuat koordinasi agar pandemi ini dapat segera diakhiri," tegasnya. (don/hpm)

Kalah Pilkada, Akhyar Nasution 'Tetap' Dilantik Jadi Walikota Medan

Kalah Pilkada, Akhyar Nasution 'Tetap' Dilantik Jadi Walikota Medan

PATIMPUS     Kamis, Februari 11, 2021  

PATIMPUS.COM - Meskipun kalah dalam Pilkada Medan Desember 2020 lalu, namun Akhyar Nasution tetap dilantik menjadi Walikota Medan, oleh Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, Kamis (11/2/2021) di Aula Tengku Rizal Nurdin.

Eits, tunggu dulu. Pelantikan Akhyar Nasution ini untuk mengisi kekosongan jabatan Walikota Medan sebelumnya yang ditinggal oleh Dzulmi Eldin S MSi, yang terjerat kasus hukum. 

Akhyar Nasution menjabat sebagai Walikota Medan definitif sisa masa jabatan 2016-2021. Sebelumnya, Akhyar menjabat sebagai Wakil Walikota sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Medan sejak Oktober 2019.

Pelantikan ini akan menjadi catatan sejarah, dimana jabatan kepala daerah definitif, menggantikan pejabat sebelumnya di satu periode, hanya beberapa hari saja sebelum masa bakti berakhir pada 16 Februari 2021.

Pengesahan tersebut berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 131.12-212/2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Pengesahan Pemberhentian Walikota Medan.

Gubernur menyampaikan apresiasi kepada Akhyar Nasution yang akan menghabiskan sisa jabatan sebagai Walikota Medan defenitif hingga beberapa hari ke depan. Sebab, sejak masalah yang menimpa kepala daerah, Akhyar yang kemudian melanjukan kepemimpinan hingga 16 Februari 2021.

“Walaupun singkat, tetapi dalam menjalankan amanah ini bukan soal waktu. Tetapi apa yang bisa dibuat dengan tulus dan ikhlas. Secara fisik pastinya dengan waktu yang singkat ini sulit. Tetapi mendoakan rakyatnya adalah kegiatan yang paling mulia sebagai pemimpin terhadap rakyatnya,” sebut Gubernur.

Selain itu, Gubernur juga menyampaikan terima kasih kepada Nurul Khairani Akhyar yang selama ini telah mendampingi Akhyar Nasution sejak dilantik sebagai Wakil Walikota, Plt Walikota hingga Walikota Medan yang akan segera berakhir dalam beberapa hari ke depan.

“Saya tahu begitu sulit menjalankan amanah ini. Terima kasih Akhyar yang telah menjalankan amanahnya dengan sepenuh hati dan kerelaan,” sebut Edy.

Edy juga menekankan bahwa meskipun singkat, apapun dan siapapun orangnya, hal ini adalah sejarah. Pelantikan ini menjadi gambaran sekaligus catatan tentang nama Akhyar Nasution yang telah menjadi Walikota Medan.

“Karena itu yang masih bisa kita banggakan, sampai akhirnya kita bisa mempertahankan kredibilitasnya. Kepada Akhyar dan Ibu (istri), jangan pernah berhenti mengabdi kepada bangsa ini. Masih banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan. Semoga kemudahan Allah selalu menyertai kita semua,” ujarnya.

Sementara Walikota Medan Akhyar Nasution usai dilantik menyampaikan kepada wartawan, tugasnya dalam beberapa hari ke depan sebelum masa jabatan berakir, adalah menyiapkan kelengkapan administrasi ABPD Kota Medan. Kemudian bagaimana menjaga keharmonisan warga Kota Medan yang selama ini terbilang sangat baik.

“Saya memohon maaf kepada semua warga Kota Medan atas apa yang belum berkenan bagi warga, dan apa yang belum sempat kami kerjakan. Apa yang sudah kami kerjakan, silakan dinikmati,” ungkapnya. (don)

Tempat Tidur Pasien Covid-19 di Rumah Sakit Medan Hampir Penuh

Tempat Tidur Pasien Covid-19 di Rumah Sakit Medan Hampir Penuh

PATIMPUS     Selasa, Januari 26, 2021  

PATIMPUS.COM - Berkurangnya kedisiplinan Protokol Kesehatan (Prokes) saat perayaan akhir tahun 2021 lalu, berdampak meningkatnya kasus Covid-19 di Sumatera Utara dalam dua pekan terakhir.

Rata-rata jumlah penambahan konfirmasi positif Covid-19 pada 14 hari terakhir sebesar 85,3 kasus per hari. Walau sempat menurun di pertengahan Januari, penambahan kasus positif terus meningkat 88 kasus pada 24 Januari 2021. Karena itu, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi meminta kabupaten/kota kembali perkuat Prokes dan fasilitas kesehatan.

"Kondisi saat ini sangat memprihatinkan, bukan hanya di Sumut, tetapi juga Indonesia. Bayangkan, di Jakarta ada pasien Covid-19 yang harus di rawat di kursi roda, tidak di tempat tidur lagi karena tempat tidur perawatan sudah habis. Di Medan rumah sakit juga sudah hampir penuh, jadi kabupaten/kota perlu tingkatkan Prokes dan kemampuan merawat pasien, tidak semua dikirim ke Medan,” kata Edy Rahmayadi pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Pengendalian Kasus Covid-19 di Provinsi Sumut secara virtual di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman, Medan, Senin (25/1/2021).

Pada Rakor virtual yang dihadiri kepala daerah kabupaten/kota se-Sumut tersebut Edy Rahmayadi juga meminta setiap kepala daerah membuat langkah yang nyata dalam pencegahan dan pengendalian kasus Covid-19. Menurutnya, beberapa bulan terakhir berbagai daerah di Sumut telah menurun kedisiplinannya mencegah penyebaran Covid-19.

"Saya harap kepala daerah memahami kondisi saat ini, kita perlu ambil langkah yang konkret. Lakukan kembali hal-hal seperti saat pertama kita terkena wabah ini, jangan kendur. Saya yakin, bila bersama kita bisa melewati ini,” jelas Edy.

Per tanggal 24 Januari, kasus di Kota Medan sudah mencapai 9.927 dengan pertambahan kasus baru 56 orang, sedangkan Deliserdang 2.527 kasus dengan pertambahan kasus 15 orang. Ini membuat Edy Rahmayadi cukup prihatin, karena Medan lebih sering dijadikan muara bagi daerah untuk perawatan penanganan pasien Covid-19.

“Lakukanlah penyekatan, lakukan perawatan di daerah, bisa dikirim ke sini (Medan) bila kondisinya berat, kita akan siapkan perawatannya. Bayangkan di Medan ada pasien dari seluruh kabupaten/kota di Sumut, bahkan dari Aceh, Riau, Kalimantan, kita khawatir RS di Medan tidak cukup kapasitasnya karena melihat pertambahan kasus yang cukup signifikan 14 hari terakhir,” kata Edy Rahmayadi, yang di dampingi Kadis Kesehatan Pemprov Sumut Alwi Mujahit.

Selain peningkatan Prokes 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mengurangi mobilisasi, Edy Rahmayadi berpesan agar memperhatikan Bed Occupancy Rate (tingkat kemanfaatan tempat tidur) dengan meningkatkan kapasistas tempat tidur di RS rerata 30-40%. Menurunkan angka kematian dengan cara tidak terlambat dalam melakukan test PCR dan tes PCR bagi seluruh Tenaga Kesehatan (Nakes) dua minggu sekali.

Edy Rahmayadi juga berpesan agar kabupaten/kota laksanakan program vaksinasi termasuk pendataan, sosialisasi dan menyiapkan dana. “Diminta kepada Bupati/Walikota memastikan ketersediaan dana untuk proses vaksinasi masing-masing sebesar 4% dan dana DAU (Dana Alokasi Umum) dan bagi hasil yang diterima dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Terkait vaksin, Kadis Kesehatan Sumut Alwi Mujahit menambahkan saat ini vaksin masih diutamakan untuk tenaga kesehatan (Nakes). Setelah itu, gelombang berikutnya adalah masyarakat dengan risiko tinggi seperti Polisi, Aparatur Sipil Negara yang banyak berhubungan dengan masyarakat, pegawai bank dan lainnya.

Belum ke masyarakat secara langsung, kita masih menunggu informasi selanjutnya. Sekarang diutamakan kepada Nakes, setelah itu kelompok masyarakat yang berisiko tinggi dan kemudian yang berisiko rendah,” tegas Alwi, saat video conference.

Selain Kepala Daerah Se Sumut Rakor virtual ini juga dihadiri Sekretaris Satgas Penanganan Covid-19 Sumut Arsyad Lubis, Koordinator Medis dan Paramedis Satgas Penanganan Covid-19 Sumut Restuti Hidayani Saragih dan LO BNPN untus Satgas Penanganan Covid-19 Sumut Dahlan Harahap. Selain itu Rakor virtual ini juga dihadiri Kadis Kesehatan kabupaten/kota se-Sumut dan OPD terkait. (don/rel)