16 Lembaga Desak Jokowi Percepat Pengesahan Ranperpres KKS

16 Lembaga Desak Jokowi Percepat Pengesahan Ranperpres KKS

PATIMPUS     Kamis, April 06, 2023  

PATIMPUS.COM - Sebanyak 16 lembaga mendesak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk segera mengesahkan penyempurnaan penilaian Kabupaten Kota Sehat (KKS) melalui Ranperpres KKS, Jakarta, Kamis (6/4/2023).

Desakan itu dilakukan melalui surat oleh 16 lembaga diantaranya Yayasan Pusaka Indonesia (YPI)- Medan, KAKAK- Surakarta, FAKTA Indonesia,  HIMPHA Stikes Bhakti, IYCTC, Pemuda Penggerak,  Ruang Anak Muda- Sumbar, TCSC, IAKMI, Komnas PT, Lentera Anak, YLKI, CISDI, TC Sumut, IYCTC, ISMKMI Semarku Kulon Progo.

Dari rilis yang diterima menyebutkan, desakan percepatan pengesahan Ranperpres KKS berdasarkan pertimbangan bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana terdapat ketentuan peralihan kewenangan kabupaten/kota dan provinsi/pusat yang mengakibatkan Peraturan Bersama Menteri tersebut sudah tidak relevan. 

Perwakilan lembaga YPI, Elisabet Perangin-angin SH mengatakan bahwa beberapa urusan beralih kewenangannya dari kabupaten/kota ke provinsi/pusat mengakibatkan Peraturan Bersama Menteri tersebut sudah tidak relevan lagi pada masa kini.

Selain itu menurutnya, perlunya up-date instrumen penilaian penyelenggaraan KKS yang sudah agar lebih memotivasi daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan kesehatan di daerahnya sesuai standart kesehatan masyarakat yang universal.

"KKS yang penyelenggaraannya melibatkan multi sektor & multi stakeholder baik di tingkat pusat & daerah, sehingga untuk lebih optimalnya dibutuhkan regulasi yang lebih tinggi dari Peraturan Bersama 2 (dua) Menteri," tambah Elisabet.

Dalam pernyataan yang disampaikan belasan lembaga lewat surat tersebu juga menyebutkan mendukung percepatan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). 

Dengan demikian, melihat urgensi dan pentingnya peran Ranperpres KKS dalam memajukan program pembangunan kesehatan daerah di Indonesia. Selain itu juga dengan  mempertimbangkan waktu yang cukup lama (hampir 4 tahun) dalam pembahasan Ranperpres tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, maka 16 lembaga tersebut meminta segera disahkannya Ranperpres Kabupaten Kota Sehat.

"Kita khawatir Presiden lupa sehingga hingga akhir jabatan Raperpres KKS tidak juga disahkan. Makanya dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Sedunia tanggal 7 April, kami mengingatkan kembali Presiden akan komitmen Presiden dalam pembangunan bidang kesehatan," ujar Elisabet lagi.

Selain itu, ke 16 lembaga yang perduli kesehatan masyarakat dan anak-anak ini menyampaikan apresiasi  atas kerja-kerja yang telah dilakukan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri dalam membahas dan menyusun Rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres) tentang Penyelenggaraan

Kabupaten/Kota Sehat (KKS), beserta seluruh instrumen pendukung yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penilaian KKS tersebut nantinya.

Penyelenggaraan KKS di Indonesia selama ini masih menggunakan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor : 1138/Menkes/ PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat, yang tentunya sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan variabel kesehatan masyarakat di masa kini. Sehingga sejak tahun 2020 lalu,

Kemendagri dan Kemenkes telah menyusun Ranperpres tentang Penyelenggaraan

Kabupaten/Kota Sehat.

Pada Pasal 15 Ranperpres KKS tersebut, disebutkan bahwa tatanan KKS terdiri dari tatanan wajib dan tatanan pilihan. Tatanan wajib KKS meliputi 4 bidang, yaitu (a) Pemukiman, sarana dan prasarana umum; (b) Kehidupan masyarakat sehat yang mandiri, ketahanan pangan dan gizi; (c) Pasar; (d) Pendidikan. Sedangkan tatanan pilihan meliputi 6 bidang, yaitu: (a) Kehidupan sosial yang sehat dan penanganan bencana; (b) Transportasi dan tata tertib lalu lintas jalan; (c) Perkantoran dan

perindustrian ; (d) Pariwisata; (e) Rumah ibadah; (f) Kabupaten/kota pintar.

Perubahan ketentuan ini menjadi salah satu poin penting karena ada kewajiban kabupaten/kota untuk memenuhi tatanan wajib KKS terlebih dahulu sebelum melakukan tatanan pilihan. Sedangkan pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor: 1138/Menkes/ PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat,

kabupaten/kota tidak memiliki kewajiban terhadap tatanan tertentu.

Pada Ranperpres KKS ini juga terdapat banyak perubahan dalam instrumen penilaian KKS yang diharapkan dapat menginspirasi dan memotivasi daerah dalam menyusun program pembangunan kesehatan di daerahnya secara lebih komprehensif, modern dan maju menyesuaikan dengan meningkatnya standar kesehatan masyarakat sesuai dengan standar dan nilai kesehatan yang berlaku di seluruh dunia. (don)

Saat Lebaran, BPJS Kesehatan Pastikan Peserta JKN Bisa Akses Pelayanan

Saat Lebaran, BPJS Kesehatan Pastikan Peserta JKN Bisa Akses Pelayanan

PATIMPUS     Kamis, April 06, 2023  

PATIMPUS.COM - Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap bisa mengakses pelayanan khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan administrasi kepesertaan JKN dimasa libur lebaran.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengatakan akses pelayanan sangat terbuka bagi peserta disaat masa libur lebaran tahun 2023. Menurutnya, pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh peserta. 

"Pada prinsipnya, BPJS Kesehatan menganut prinsip portabilitas dalam menyelenggarakan Program JKN. Artinya, seluruh peserta dapat mengakses pelayanan dimana pun dan kapan pun, termasuk saat libur lebaran. Dengan adanya kebijakan khusus selama libur lebaran 2023, ini dapat memastikan peserta JKN tetap terlayani dengan mudah, cepat, setara," kata Ghufron. 

Untuk dapat mengakomodir berbagai kebutuhan peserta, BPJS Kesehatan juga menerapkan piket layanan khusus di  kantor cabang. Piket  layanan tersebut membuka akses layanan tatap muka di Kantor Cabang dan Kantor Kabupaten/Kota untuk peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri dan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).  

Layanan tersebut dimulai pada periode 19-21 April 2023 dan 24-25 April 2023 pukul 08.00-12.00 waktu setempat. 

Selama masa libur lebaran, BPJS Kesehatan juga telah membuka 955.429 kanal pembayaran yang bisa dimanfaatkan peserta untuk membayar iuran kepesertaan JKN. Tak hanya itu, BPJS Kesehatan juga melayani peserta JKN yang ingin mendaftar autodebit melalui aplikasi Mobile JKN.

Selain pelayanan di kantor cabang, Ghufron mengatakan peserta juga dapat memanfaatkan layanan digital Program JKN untuk memenuhi kebutuhan administrasi Program JKN, seperti Aplikasi Mobile JKN, Chat Asisstant JKN (CHIKA), Voice Interractive JKN (VIKA), Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA) hingga BPJS Kesehatan Care Center 165.  

Selanjutnya, untuk lebih menjangkau masyarakat dalam membuka akses layanan, BPJS Kesehatan juga telah menghadirkan layanan jemput bola melalui Mobile Customer Service (MCS). Layanan tersebut hadir di berbagai  lokasi yang ramai dikunjungi oleh masyarakat. 

Dalam masa libur lebaran,  Ghufron menambahkan peserta dapat mengakses layanan di  seluruh Fasilitas Kesehatan  Tingkat Pertama (FKTP). Apabila peserta berada di luar  daerah  tempat asalnya, peserta masih dapat mengakses di fasilitas kesehatan yang bukan tempat dirinya terdaftar. 

Menurutnya,  apabila peserta dalam kondisi kegawatdaruratan medis,  seluruh fasilitas kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta. 

"Apabila peserta mengalami  kendala  saat  mengakses  layanan di  fasilitas  kesehatan,  mereka dapat menghubungi  Petugas  Pemberi  Informasi  dan  Penganan  Pengaduan  (PIPP).  Khusus  di  rumah  sakit, BPJS  Kesehatan  juga  telah  menghadirkan  Petugas  BPJS  SATU!  (Siap  Membantu)  untuk mempermudah dalam  mengakses  informasi  pelayanan.  Bukan hanya  itu,  apabila  peserta menemukan kendala di  rumah sakit,  peserta juga  dapat  menghubungi  Petugas  BPJS  SATU!,"  tambah Ghufron. 

Sementara itu,  selama libur  lebaran untuk  pelayanan obat  Program  Rujuk  Balik  (PRB)  ketentuan tetap mengacu pada kebijakan pelayanan  kesehatan  di  FKTP.  Apabila  jadwal  pengambilan  obat  PRB  jatuh pada masa libur  lebaran,  maka jadwal  dapat  disesuaikan menjadi  lebih awal  maksimal  7 hari  sebelum persediaan  obatnya  habis. 

"Kini,  peserta juga dapat  dengan mudah mengakses  layanan kesehatan. Cukup dengan menunjukkan Nomor Induk  Kependudukan (NIK), peserta bisa mendapatkan pelayanan di  fasilitas  kesehatan. Sudah tidak  perlu lagi  membawa fotokopi  kartu JKN  saat  berobat  dan ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia," tambah Ghufron. 

Begitu juga  untuk  mengoptimalkan sistem  teknologi  dan Informasi  selama  masa  libu  lebaran, BPJS Kesehatan juga telah menyiapkan tim  Posko Terpadu Siaga Ramadhan dan Idul  Fitri (POSKO  RAFI).

Nantinya, tim tersebut akan  melakukan pemantauan terhadap  sistem teknologi informasi dalam pelayanan, penanganan kendala sistem, menjaga perlindungan data pribadi  hingga  keamanan siber  dari upaya  akses  ilegal.

Ghufron menambahkan,  guna  memastikan peserta JKN  maupun masyarakat  luas dapat menjalani mudik  lebaran dengan nyaman,  BPJS  Kesehatan juga akan  menghadirkan Posko Mudik di lima  titik dan satu titik  Posko Arus  Balik  padat  pemudik. 

Lima Posko Mudik  tersebut  yaitu Terminal  Pulo Gebang Jakarta,  rest  area  tol  Cikampek  Km  57, rest  area  tol  Ungaran  Km  429,  Terminal Purabaya  Sidoarjo, Pelabuhan  Soekarno Hatta  Makassar  dan  Posko Arus  Balik  terdapat  di  rest  area  Banjaratma Km  260B Brebes.

Di  posko  mudik  tersebut,  pemudik  bisa  mendapatkan  layanan  yang  disiapkan  oleh  BPJS  Kesehatan seperti  konsultasi  kesehatan,  pijat  relaksasi,  pemeriksaan kesehatan,  penyediaan  obat-obatan, pemberian tindakan sederhana  yang bersifat  emergency dan pemberian rujukan bila diperlukan. 

Selain itu,  terdapat  ambulans  yang  bisa  digunakan  untuk  mengantar  pemudik  ke  rumah  sakit  apabila  harus segera mendapatkan pelayanan  lebih lanjut. (don)

Kader dan Simpatisan Partai Ummat Tasikmalaya Sukseskan Rakernas Pertama

Kader dan Simpatisan Partai Ummat Tasikmalaya Sukseskan Rakernas Pertama

PATIMPUS     Selasa, Februari 14, 2023  

PATIMPUS.COM - Partai Ummat untuk pertama kalinya menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) mulai Senin (13/2/2023) hingga Rabu (15/2/2023) di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta.

Untuk mendukung dan sebagai dukungan penuh Partai Umat Daerah Pemilihan Daerah (DPD) Kota Tasikmalaya bersama Kader serta simpatisan ikut bersama Ketua DPD ke acara Rakernas itu. 

Kegiatan Rakerna Partai Ummat dibuka Ketua Majelia Suro Partai Ummat, Prof Dr M Amin Rais MA dan Ketua Umum Partai Ummat Dr Ing H Ridho Rahmadi, M.Sc serta dilanjutkan dengan pemukukan bedug sebagai di mulainya kegiatan Rakernas yang dijadwalkan selama 3 hari. 

Sebanyak 45 orang yang terdiri dari pengurus, kader beserta simpatisan Partai Ummat dari DPD Kota Tasikmalaya turut serta ikut ke acara Rakernas tersebut. 

Ke semua itu berangkat dari kota Tasikmalaya pukul 01.00 WIB dengan menggunakan kendaran bus dan tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta pukul 07.00 WIB sebagai tempat kegiatan Rakernas, di dalam bus tersebut turut serta Ketua DPD kota Tasikmalaya Partai Ummat Drs H Ena Mulyana, MPd. 

"Kami sengaja ikut ke acara Rakernas yang pertama ini sebagai bentuk dukungan serta menyemarakan acara tersebut, kemudian kami juga bisa bersilaturami dengan kader kader Partai Ummat dari berbagai daerah karena dalam kegiatan Rakernas ini dihadiri dari berbagai daerah, " ucap Merry Maria Ulfa Ketua Permata Ummat DPD Kota Tasikmalaya, di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, Senin (13/2/2023) siang.

Merry menambahkan kami berangkat ke acara ini juga berharap agar kegiatan Rakernas ini sukses sampai selesai dan menghasilkan hasil yang terbaik, sehingga Partai Ummat bisa menjadi Partai yang amanah serta di cintai masyarakat, pungkaanya.(rel)

Menpora : Pemilu dan PON di Sumut Berjalan Sama

Menpora : Pemilu dan PON di Sumut Berjalan Sama

PATIMPUS     Rabu, Februari 08, 2023  

PATIMPUS.COM - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Zainuddin Amali menegaskan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI, Aceh-Sumut tetap dilaksanakan pada September 2024.

Hal itu ditegaskan Menpora menjawab keraguan dari sejumlah kalangan karena pelaksanaan PON sejalan dengan pesta demokrasi Pemilu 2024.

Menpora Zainuddin Amali saat membuka seminar olahraga dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2023, di di Hotel Santika Dyandra Medan, Rabu (8/2/2023) memastikan PON akan dibuka pada 8 September 2024 mendatang.

 “PON jadi atau tidak, saya tegaskan dan putuskan melalui rapat kabinet terbatas pembukaannya tanggal 8 September 2024. Jadi, tidak ada perubahan apa-apa. Banyak orang bertanya , ada Pemilu apakah kegiatan-kegiatan lain tetap berjalan? Saya kira Pemilu berjalan, tetapi kegiatan sektor lain harus tetap berjalan,” ucap menpora.  

Zainuddin menilai jangan sampai pelaksanaan Pemilu 2024 mengganggu agenda sektor lain termasuk olahraga. Apalagi sesuai dengan arahan presiden Joko Widodo bahwa seluruh kompetisi olahraga harus berjalan dan tidak harus terkonsentrasi penuh kepada pelaksanaan Pemilu.

“Tidak boleh pikiran kita semuanya tertuju ke urusan Pemilu. Bahkan pak presiden telah memberikan arahan kepada saya bahwa saat Pemilu pun, kompetisi sepakbola Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 tetap harus jalan. Jadi, gak boleh, seolah – olah urusan negara ini cuma Pemilu dan semua konsentrasi kita terpusat di situ. Urusan olahraga tetap jalan sekaligus ini relaksasi. 

Tegang – tegang Pemilu, kita tetap nonton olahraga,” ujar Zainuddin.

Sukses PON juga tidak terlepas dari peran serta media terutama dalam menggaungkan mulai persiapan pelaksanaan hingga usai pelaksaan. 

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi  memastikan saat ini panitia PB PON terus melakukan percepatan tuan rumah termasuk percepatan pembangunan venue cabor yang akan dijadikan arena pertandingan bisa rampung pada Juni 2024.

“Peran pers sangat penting mulai perencanaan, persiapan, pelaksanaan, sampai dengan selesai acara. Peran pers juga bertanggung jawab demi suksesnya PON nanti. Venue-venue terus berjalan dan 2024 Juni harus terus berjalan,” ujar Edy.

Dukungan penuh agar PON berjalan sukses juga dikatakan Anggota Komisi X DPR RI, Djohar Arifin Husen yang berkeyakinan Aceh dan Sumut bisa menjadi tuan rumah yang baik. “PON ini adalah hari rayanya olahraga atlet Indonesia. Ini otomatis kita akan support apa saya yang disiapkan PB PON dan Menpora. Insya Allah sukses,” yakinnya.

Sebelumnya, Kadispora Sumut H Baharuddin Siagian memastikan tahun 2023 ini akan ada renovasi kembali sejumlah venue untuk persiapan PON. Mulai dari gedung Bowling, GOR futsal, Kolam Renang Selayang, dan venue squash.

“GOR besar kita di kawasan Jalan Pancing kapasitasnya 15.000 penonton juga kita lengkapi seni artistik dan penambahan lampu. Untuk yang baru kami akan bangun Stadion Madya atletik di Desa Sena. Kemudian Gedung Martial Art dan gedung voli indoor,” kata Baharuddin.

Sementara pada acara seminar tersebut menghadirkan sejumlah narasumber antar lain, yaitu  Sekjen KONI Pusat, TB Ade Lukman, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Ir Diana Kusumastuti, M.T, dan Anggota Komisi X DPR RI Prof Dr. Ir Djohar Arifin Husin. 

Setelah gelaran acara seminar olahraga, kemudian akan dilanjutkan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) SIWO. (son)

1,16 Juta Keluarga di Sumut Berisiko Stunting

1,16 Juta Keluarga di Sumut Berisiko Stunting

PATIMPUS     Rabu, Februari 08, 2023  

PATIMPUS.COM - Sekretaris Utama (Sestama) Badan Kependudukan Keluarga Berencana (BKKBN) RI Tavip Agus Rayanto menyampaikan pihaknya mencatat ada 1.166.929 keluarga berisiko stunting di Sumatera Utara (Sumut).

“Kami mencatat di Sumut ada sebanyak 1.166.929 keluarga berisiko stunting di Sumut. Orang beresiko itu tidak otomatis stunting hanya perlu mendapat perhatian, dari data nasional ini kita lihat, kita pilih dan definisikan siapa yang menjadi sasaran stunting maka dipersempit lagi,” ujar Tavip dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sumut di Hotel Santika, Medan, Rabu (8/2/2023).

Data keluarga tersebut dipersempit lagi, diantaranya lanjut Tavip ada sebanyak 214.075 keluarga memiliki baduta (balita usia 0-23 bulan) 512.502 keluarga memiliki balita (usia 24-59 bulan), 199.412 keluarga tidak memiliki sumber air minum layak, 247.878 keluarga tidak memiliki jamban layak, ditambah dengan Pasangan Usia Subur (PUS) berdasarkan 4T (Terlalu Muda Menikah, Terlalu Tua Saat Hamil, Terlalu Banyak Anak, Terlalu Dekat Jarak Kehamilannya).

“Ada sebanyak 771.218 Pasangan Usia Subur yang terlalu banyak anak di Sumatera Utara, 35.872 pasangan yang terlalu dekat jarak kehamilannya, 489.789 pasangan yang hamil terlalu tua dan 9.137 pasangan terlalu muda,” katanya.

Penurunan angka stunting ini, lanjut Tavip, tidak akan sulit bila dipecahkan bersama-sama oleh 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumut dengan intervensi spesifik maupun intervensi sensitif khususnya yang menyangkut nutrisi asupan gizi, pola asuh yang benar, dan lingkungan serta sanitasi yang sehat. “Kalau ini dikeroyok 33 kabupaten/kota tidak akan berat,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan peran dalam menurunkan angka stunting sesuai target 14% di tahun 2024 mendatang. 

Ijeck sapaan akrab Musa Rajekshah menyampaikan, masih adanya Kabupaten/Kota yang angka stuntingnya tinggi, karena belum semua masyarakat mendapatkan informasi lengkap terkait stunting. Ijeck mencontohkan Kabupaten Labura yang angka stuntingnya turun signifikan. Menurutnya, capaian tersebut karena adanya komitmen dari Kepala Daerah. 

“Karena stunting ini bukan hanya masalah gizi saja, tetapi juga soal sanitasi, air bersih dan lainnya. Informasi itu penting, harus bisa sampai ke daerah, ke masyarakat seperti yang dilakukan Labura, posyandunya aktif di semua tempat, bukan sekedar ada tapi aktif ini perlu dicontoh,” ujarnya.

Tahun 2022, lanjut Ijeck, berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, Sumut berhasil menurunkan angka prevalensi stunting sebesar 4,7%, menjadi 21,1%, dari sebelumnya 25,8% pada tahun 2021. “Capaian yang luar biasa ini atas kerja sama antara Kepala Perwakilan BKKBN dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Mudah-mudahan kami yakin untuk tahun 2023 angka 18% bisa tercapai dan 2024 bisa turun 14% bahkan mungkin bisa di bawah itu,” ujar Ijeck.

Ijeck juga mengingatkan pemerintah daerah untuk dapat memaksimalkan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) 2023. “Tahun ini dana BOKB meningkat sekitar Rp493 Miliar, jumlah ini mengalami kenaikan hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp171 miliar. Dananya sudah ada, tinggal bagaimana Pemda meningkatkan perannya, semoga tahun ini serapan dana  BOKB bisa meningkat,” tutupnya. (don)

VIRAL, Remaja Injak Kepala Ibu Lagi Shalat Berubah Jadi Sapi

VIRAL, Remaja Injak Kepala Ibu Lagi Shalat Berubah Jadi Sapi

PATIMPUS     Selasa, Desember 13, 2022  

PATIMPUS.COM - Video seorang remaja laki-laki dengan kedua kakinya seperti kaki sapi mendadak viral.

Pria berusia sekitar 20 tahun an itu, nampak hanya mengangguk-angguk ditemani seorang wanita berjilbab dan di sampingnya terdapat dedaunan. 

Tidak diketahui secara pasti lokasi tempat tersebut. Namun terlihat dalam video itu seorang wanita mengajaknya berdialog. Tetapi tidak ada jawaban apa pun dari pria tersebut, ia hanya diam mengangguk-angguk.

Anak itu berada di dalam rumah yang sederhana sedang duduk dengan kedua kaki selonjoran. Terlihay kedua kakinya itu menyerupai kaki sapi.

Dalam potongan percakapan di video tersebut pun, bahwa pihak keluarga pun sudah berobat ke mana pun, namun anak tersebut tak kunjung sembuh. Bahkan kondisinya kian memperihatinkan. Tidak mampu bicara dengan kaki seperti hewan.

Namun dalam tulisan video yang tengah viral di media sosial itu, tertuliskan anak durhaka terhadap orang tuanya. Isunya anak tersebut durhaka karena anak tersebut menginjak kaki ibu kandungnya yang tengah shalat. Kabarnya hal itu membuat murka orang tuanya dengan mengutuk anaknya menjadi kaki sapi. Kabar tersebut hingga saat ini perlu ditelusuri kebenarannya. Namun video itu sudah menyebar di berbagai kalangan. (net)