Prof Ridha Siap Menang Untuk Perubahan Kota Medan
| Selasa, Agustus 06, 2024

By On Selasa, Agustus 06, 2024


PATIMPUS.COM - Momentum keakraban yang terlihat saat sesi makan siang antara Tokoh Masyarakat yang juga merupakan Calon Walikota Prof.Dr.dr Ridha Dharmajaya Sp BS (K) dengan para pengurus partai pengusungnya DPC PDI Perjuangan dan DPC PKB Kota Medan di rumah relawan Prof Ridha di jalan Pemuda, Senin (5/8/2024).


Usai makan siang bersama, dilanjutkan pula dengan pemasangan bendera partai di rumah relawan Prof Ridha tersebut dan momen tersebut pun menjadi sinyal kekuatan baru dua partai untuk wajah perubahan kota Medan. 


"Kita harapkan koalisi yang terbentuk lewat kerjasama politik antara PDIP dengan PKB yang mengusung Prof Ridha sebagai calon walikota 2024-2029 tentu ini satu kekuatan yang sangat luar biasa.  Kita harapkan ini bisa membawa harapan bagi masyarakat Kota Medan untuk menuju perubahan kota Medan ke arah yang lebih baik lagi," ujar Ketua DPC PDI Perjuangan kota Medan, Hasyim SE. 


Sementara itu Wakil Ketua DPC PKB Kota Medan, Chairuddin Lubis SE menyatakan kesiapan partainya bekerjasama dengan PDIP untuk mendukung dan memenangkan Prof Ridha menjadi walikota Medan. 


"PKB siap mendukung Prof Ridha dan siap bekerja sama dengan PDIP untuk memenangkan Prof Ridha," tegasnya. 


Menyahuti dukungan kedua partai PDIP dan PKB, Prof Ridha mengaku sangat terhormat mendapatkan kepercayaan besar yang diberikan kepadanya. 


"Ini kehormatan buat saya untuk menerima mandat dari PDIP dan PKB ini membuat saya harus kerja keras untuk menuntaskan tanggung jawab ini dengan memberikan hasil yang terbaik dan Insya Allah kita akan menang di kota Medan," katanya disambut teriakan merdeka dari para simpatisan dan kader partai yang hadir siang itu. 


Disinggung mengenai koalisi selain dua partai di atas, Prof Ridha mengaku akan membuka diri bagi partai manapun yang ingin bergabung demi perubahan kota Medan ke arah yang lebih baik lagi tentunya. 


"Kita terbuka dengan partai lain yang ingin bergabung selama platform sama dan tidak bertentangan dengan kita," sebutnya. (Soni)

Ketua NPCI Sumut Targetkan 5 Besar di Peparnas 2024
| Senin, Agustus 05, 2024

By On Senin, Agustus 05, 2024



PATIMPUS.COM - Ketua National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Sumatera Utara (Sumut) Alan Sastra Ginting mengaku mendapatkan dukungan penuh dari DPRD Sumut menuju Peparnas 2024 mendatang. 


Anggaran akan masuk ke dalam Perubahan APBD guna sukseskan atlet disabilitas Sumut.


"Dispora bertugas mengawasi, tapi berapa jumlah anggaran kita belum tahu. Yang penting kita bisa mendapatkan support dari pemerintah provinsi," kata Alan saat diskusi dengan Pewarta Foto Indonesia (PFI) Medan, Senin (5/8/2024) sore.


Bertemu di ruang kerjanya Alan menyebutkan maksimal 150 kontingen bakal berlaga di Pekan Paralimpiade Nasional atau Pekan Paralimpik Indonesia (Peparnas) pada awal Oktober mendatang.


"Seminimalnya, 120 kontingen kita harap bisa berangkat bertanding. Target kita tak muluk-muluk, kita berharap bisa meraih peringkat lima besar," ujar Alan.


Alan mengaku materi latihan dan persiapan menuju Peparnas semakin matang. Mental atlet NPCI Sumut sudah terbentuk menjadi pemenang.


Apalagi, nama-nama atlet NPCI Sumut telah mampu berprestasi. Bahkan mereka telah mengukir nama hingga ke tingkat internasional.


"Dengan semangat dan pengurus yang loyal kita pasti peduli dengan para atlet. Kita harus selalu siap dipanggil dan bertarung kapan saja," kata Alan.


Alan menyatakan NPCI Sumut sedang membutuhkan publikasi melalui visual pada Peparnas 2024 mendatang. Hal ini diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan semangat para atlet.


"Keluarga juga pasti akan senang membaca dan melihat para atlet. Ini prestasi dan penting bagi NPCI Sumut," ungkap Alan. (Soni)

Tanggulangi TB, Semua Pihak Harus Berkolaborasi
| Minggu, Agustus 04, 2024

By On Minggu, Agustus 04, 2024


PATIMPUS.COM - Dalam diskusi penanggulangan TB di Sumatera Utara dan sosialisasi piagam hak dan kewajiban pasien, dr Delyuzar, salah satu komponen dalam upaya penanggulangan Tuberkulosis (TB) di Sumatera Utara, menegaskan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak untuk meningkatkan efektivitas program penanggulangan TB. 


Acara ini dihadiri oleh berbagai tim percepatan penanggulangan TB, termasuk organisasi Forwakes, dengan tujuan saling memberikan masukan dan mencari solusi untuk meningkatkan hasil penanggulangan TB di daerah ini.


"Tujuan dari acara ini adalah bagaimana kita bisa lebih baik lagi dalam kolaborasi. Kami berharap melalui forum ini, kita bisa saling mendengar, memberikan masukan, dan ada tempat-tempat untuk kita berkolaborasi," ujar Dr Delyuzar, Minggu (4/8/2024) di UPT Rumah Sakit Khusus Paru Masyarakat.


Menurut Dr Delyuzar, acara ini juga penting untuk sosialisasi dengan media dan penyusunan penelitian tentang peran pemangku kepentingan, hambatan yang dihadapi, serta usulan dan perencanaan ke depan. 


Dia pun mencontohkan bagaimana keberhasilan Desa Pasar Miring, Deli Serdang, hingga menjadikan desa tersebut bebas dari TB.


Bahkan, ada gelontoran anggaran dari dana desa untuk pemberian vitamin.


"Keberhasilan penanggulangan TB di Sumatera Utara harus bisa direplikasi di daerah lain. Kita perlu mempercepat upaya ini dan memastikan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan komunitas," tambah Delyuzar yang juga Ketua Pamali TB (Perhimpunan Pasien dan Mmasyarakat Peduli Tuberkolosis).


Menurut Delyuzar, Gubernur Sumatera Utara telah mengeluarkan SK untuk tim percepatan penanggulangan TB ini, termasuk Forwakes, yang bertujuan memperkuat kerjasama di lapangan. 


"Kami perlu effort yang tidak bisa jalan sendiri. Harus ada dua komponen Utama, pemerintah, yang bertanggung jawab dari aspek pendanaan, dan komunitas, yang melibatkan pemangku kepentingan masyarakat, pasien, organisasi profesi, dan media. Dengan berkolaborasi, kita bisa mencapai tujuan," tegas Dr. Delyuzar.


Di tempat yang sama, Dr. Jefri Suska, Direktur Rumah Sakit Khusus Paru, menyampaikan rasa syukurnya atas kolaborasi yang terjalin antara rumah sakit dan lembaga komunitas TB dalam upaya penanggulangan Tuberkulosis (TB). 


"Alhamdulillah, hari ini kita bekerja sama dengan lembaga komunitas TB. Rumah Sakit Paru menjadi tempat FGD atau forum diskusi untuk merencanakan bagaimana program bebas TB 2030 dapat tercapai," ujar dr. Jefri.


Dalam pertemuan tersebut, dr. Jefri menekankan pentingnya keterlibatan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum dan mereka yang pernah menjalani pengobatan TB. 


"Kegiatan ini tidak bergantung pada sekelompok organisasi saja, tapi melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Penting bagi mereka yang pernah menjalani pengobatan untuk tidak takut atau malu menyampaikan keluhan yang bisa berdampak merugikan diri sendiri maupun keluarga," tambahnya.


"Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam pertemuan ini dapat tersampaikan keluar dan tidak hanya selesai sampai di sini saja," tutup dr. Jefri.


Sementara itu, Direktur Poltekkes Medan, Sri Arini Winarti Rinawati, SKM. M.Kep, menyampaikan pentingnya peran Poltekkes dalam mengawal program kesehatan di daerah sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Kesehatan. 


Dalam pidatonya, Sri Arini menekankan bahwa Poltekkes Medan, bersama 38 Poltekkes lainnya di Indonesia, berperan penting dalam mendukung program kesehatan baik penyakit menular maupun tidak menular.


"Kami mengawal program ini melalui kurikulum yang mengintegrasikan mata kuliah mengenai penyakit-penyakit tersebut. Ini menjadi default yang diberikan kepada peserta didik secara generik. Selain itu, kami juga melaksanakan inter-professional education karena kami memiliki 7 jurusan atau calon tenaga kesehatan yang harus berkolaborasi sejak awal pendidikan," ujar Sri Arini.


Sri Arini juga menjelaskan, kolaborasi ini tidak hanya terjadi di lingkungan pendidikan, tetapi juga dalam praktek lapangan dan komunitas. "Kami menjadi perpanjangan tangan dari kehadiran Kementerian Kesehatan, melaksanakan PKL di 9 kabupaten/kota," tambahnya.


Menurut Sri Arini, potensi munculnya TB di Medan cukup tinggi, sehingga penting bagi mahasiswa untuk menjalani screening kesehatan yang komprehensif. 


Sri Arini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pendidikan tinggi kesehatan di Sumatera Utara. "Kolaborasi ini memungkinkan kita untuk menggunakan media yang lebih modern dan mudah diterima oleh kalangan remaja. Dengan demikian, TB tidak lagi menjadi penyakit yang tabu untuk dibicarakan," tuturnya.


"Kami berharap seluruh pendidikan tinggi kesehatan di Sumatera Utara bisa berkumpul dan bekerja sama untuk mengatasi TB. Kami siap untuk berperan aktif dalam upaya ini," tutup Sri Arini. (don)

Sambut HUT RI Ke 79, Ketum LPPEI : Jangan Tinggalkan Pembangunan Karakter Bangsa
| Minggu, Agustus 04, 2024

By On Minggu, Agustus 04, 2024


PATIMPUS.COM - Ketua Umum (Ketum) Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ekspresi Iman (LPPEI), James E. Simorangkir mengingatkan rakyat Indonesia agar jangan tinggalkan pembangunan karakter bangsa ditengah euphoria pembangunan infrastruktur dengan mengandalkan hutang luar negeri.


Hal itu diungkapkan James sehubungan menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI) ke 79 tahun Kafe Cindelaras jalan Teladan Medan, Jum'at (2/8/2024).


James E. Simorangkir yang dikenal sebagai aktivis pekerja sosial dan fasilitator ragam lokakarya di Indonesia ini melihat terjadi pemujaan seolah keberhasilan pembangunan infrastuktur akan menjadikan manusia Indonesia lebih maju, sampai pada akhirnya lahir istilah Indonesia Emas 2045.


"Saat ini kita berada dalam euphoria pembangunan infrastruktur dengan mengandalkan hutang LN, terjadi pemujaan terhadap seolah keberhasilan pembangunan infrastuktur akan menjadikan manusia Indonesia lebih maju, sampai pada lahirnya istilah Indonesia Emas 2045. Pertanyaannya apakah semata mata infrastruktur menjadikan kita dapat disejajarkan dengan negara negara maju yang rakyatnya berbahagia?" ungkap James.


James yang juga lulusan Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Jakarta menambahkan lagi. Pertanyaan ini muncul sebagai refleksi memasuki perayaan HUT RI ke 79 tahun yang akan dipusatkan di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terlihat dipaksakan dan diburu untuk bisa digunakan.


Menurut James lagi, menjelang HUT RI ke 79 tahun dengan melihat kondisi bangsa Indonesia saat ini, tentu patut menjadi kajian refleksi bersama dalam menyusun dan membangun moralitas rakyat dengan melakukan edukasi menyeluruh kepada masyarakat khususnya generasi muda.


"Terkait moralitas dan kondisi bangsa Indonesia, kita dari Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ekspresi Iman, moralitas bangsa dan melihat kondisi bangsa ini, tentunya menjadi perhatian serius yang perlu kita jadikan kajian refleksi untuk menyusun dan membangun moralitas rakyat dengan terus melakukan edukasi menyeluruh kepada masyarakat khususnya generasi muda," tegas James.


"Ya, sah saja jika kita ingin menuju Indonesia Emas di 2045 sehingga pembangunan infrastruktur terus dilakukan, tapi ingat jangan pula kita tinggalkan pembangunan karakter bangsa dengan mengedepankan moralitas yang diimplementasikan melalui iman kepada generasi muda saat ni," tutup James yang juga merupakan pemegang Diploma Komunikasi Sosial dan Religius dari Crec Avec Lyon, France. (Soni)

Prestasi Disnaker Sumut Diapresiasi Tokoh Masyarakat Sumut
| Minggu, Agustus 04, 2024

By On Minggu, Agustus 04, 2024


PATIMPUS.COM - Penghargaan North Sumatera Innovation Forum 2024 (NSIF-2024) kategori Inovasi Perangkat Daerah yang diberikan langsung Pj. Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Dr. Drs. H. A. Fatoni, M.Si kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, Dr. Drs. M. Ismael P. Sinaga, M.Si. mendapat apresiasi dari salah satu tokoh masyarakat Sumut M. Arif Tanjung.


Arif Tanjung mengatakan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) yang baru beberapa bulan dipimpin oleh Dr. Drs. M. Ismael P. Sinaga, M.Si. sudah bisa mengukir prestasi penghargaan dan mampu membuat inovasi perangkat daerah berbasis web.


"yah.. saya melihat pak Ismael baru beberapa bulan menjabat sebagai Kadis Disnaker Sumut, sudah mampu mengukir prestasi terkait inovasi perangkat daerah. Dan dia berani sukses melakukan reformasi birokrasi di Disnaker, ini menunjukkan kapasitas kinerja pak Ismael sangat baik dan kompeten," kata Arif Tanjung saat ditemui di ruang kerjanya, Sabtu (3/8/2024).


Arif Tanjung yakin, aplikasi RESPEK Versi Sumut Hebat berbasis web milik Disnaker Pemprovsu ini nantinya semakin berkembang lebih baik lagi sehingga bermanfaat untuk efektifitas kinerja birokrasi menjadi lebih baik dan juga paling utama bermanfaat bagi masyarakat.


"Saya yakin dan percaya Disnaker Pemprovsu dibawah kepemimpinan pak H. Drs Ismael P Sinaga M.Si kedepannya dalam kegiatan apapun yang di laksanakan Pemprovsu akan jadi lebih baik lagi prestasinya, saya melihat baru beberapa bulan saja di bawah komando pak Ismael P Sinaga Disnaker Pemprovsu yang berani mereformasi birokrasi yang efektif sudah mampu mengukir prestasi dan mendapat predikat juara ke tiga dala ajang inovasi perangkat daerah," ungkap Arif Tanjung.


Selain itu, Arif Tanjung juga mengapresiasi kinerja cepat tanggap Pj. Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Dr. Drs. H. A. Fatoni, M.Si.


Arif Tanjung menilai Agus Fatoni sosok pekerja keras yang cepat tanggap. Hal itu dikatakannya melihat sejak beberapa bulan dilantik sebagai Pj. Gubsu, Agus Fatoni terus berupaya menjalankan tugas nya dengan baik, diantanya bekerja keras untuk mensukseskan PON XXI yang akan di gelar di Aceh-Sumut tahun 2024. (Soni)

Aplikasi RESPEK Versi Sumut Hebat Milik Disnakersu Raih NSIF 2024
| Sabtu, Agustus 03, 2024

By On Sabtu, Agustus 03, 2024


PATIMPUS.COM - Pj Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Dr Drs H A Fatoni MSi memberikan penghargaan kepada Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara atas prestasi yang diukir menjadi Juara III untuk kategori Inovasi Perangkat Daerah pada ajang North Sumatera Innovation Forum 2024 (NSIF 2024), yang berlangsung pada 30 Juli – 1 Agustus 2024 di lapangan parkir Kantor Gubernur Sumatera Utara.


Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Fatoni atas pencapaian yang diperoleh aplikasi 'RESPEK Versi Sumut Hebat' milik Dinas Ketenagakerjaan Sumatera Utara (Sumut).


'RESPEK Versi Sumut Hebat' milik Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara ini merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan dalam memberikan layanan K3, khususnya untuk proses verifikasi dan penerbitan keterangan memenuhi/tidak memenuhi syarat K3 bagi peralatan, instalasi, atau objek K3 di perusahaan, dan menjadikan Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan sebagai pejabat penanggung jawab penandatangan Surat Keterangan Layak dari hasil riksa uji.


Aplikasi RESPEK ini dibangun dan dioperasikan sejak tahun 2022, pada awalnya merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi dengan memangkas waktu yang dibutuhkan untuk layanan tersebut menjadi 7 hari dari sebelumnya 14 hari ketika dilakukan secara manual, dimana saat itu hanya ditandatangani oleh Kepala Dinas saja.


Selain untuk pemangkasan birokrasi, penguatan fungsi dan kewenangan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan, dan ketersediaan data peralatan/instalasi/objek K3, melalui inovasi RESPEK Versi Sumut Hebat ini telah terjadi kenaikan signifikan hingga 400% untuk jumlah pelaksanaan riksa uji peralatan/objek K3 sejak 2022 hingga 2023. 


Hal ini menggambarkan efektivitas aplikasi RESPEK Versi Sumut Hebat dalam mendorong kepatuhan perusahaan dalam penerapan K3 meningkat tajam.


Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, Dr. Drs. M. Ismael P. Sinaga, M.Si. menyampaikan rasa syukur dan bangga atas pencapaian tersebut, dan berjanji akan terus meningkatkan performa aplikasi RESPEK Versi Sumut Hebat ini kedepan dengan menambah fitur-fitur baru untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.


“Melalui inovasi ini, diharapkan kedepannya angka kecelakaan kerja di Sumatera Utara akan dapat ditekan. Untuk itu, kita akan mengembangkan aplikasi ini dengan menambahkan jenis-jenis layanan K3 lainnya, yakni pengesahan P2K3, pelaporan P2K3, dan laporan pelaksanaan layanan kesehatan kerja di perusahaan.  Sehingga upaya kita dalam mewujudkan pekerja terlindungi dan produktivitas meningkat untuk Sumatera Utara Mantap dan Harmoni dapat tercapai”, ungkap Ismael.


Ismael menambahkan, North Sumatera Innovation Forum 2024 (NSIF-2024), yang diselenggarakan oleh Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara menampilkan beragam inovasi baik dari perangkat daerah, akademisi, pelajar, maupun perorangan. Melalui ajang ini, diharapkan masyarakat akan termotivasi dan muncul inovasi-inovasi yang implementatif. (soni)

Pj Gubsu Lepas 550 Betor PON XXI
| Sabtu, Agustus 03, 2024

By On Sabtu, Agustus 03, 2024


PATIMPUS.COM - Untuk memperkuat promosi dan sosialisasi Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI tahun 2024, sebanyak 550 Abang Becak Bermotor (Betor) yang berasal dari 5 Kabupaten/Kota, yakni Medan, Deli Serdang, Binjai, Serdang Bedagai dan Langkat dilepas Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Agus Fatoni di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman 41 Medan, Jumat (2/8/2024).


Pelepasan ratusan Betor yang difasilitasi dengan spanduk, brosur dan stiker sosialisasi agar masyarakat turut mensukseskan Event Nasional PON XXI ini diharapkan bisa menjadi Duta PON 2024 serta sarana publikasi ke masyarakat luas.


“Ini lima Kabupaten/Kota, selanjutnya kita ke daerah lain. Saya harap abang semua ramah, baik pada masyarakat, kasih informasi yang tepat pada pengunjung, kita jadikan ini salah satu daya tarik wisata”, kata Fatoni usai melepas abang becak tersebut.


Menurut Fatoni, saat pagelaran PON XXI berlangsung Sumatera Utara (Sumut) akan kedatangan puluhan ribu lebih tamu dari berbagai daerah, untuk itu Fatoni meminta agar para abang becak untuk bersikap ramah, komunikatif dan bersahabat dengan masyarakat terutama pendatang. 


“Ada lebih dari 15 ribu atlet, pelatih dan official yang akan datang ke Sumut, belum lagi para suporter mereka, dan becak ini transportasi masyarakat yang populer, bisa masuk-masuk gang, angkat barang dan ini tidak ada di daerah lain”, ucap Fatoni.


Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut yang juga Ketua Bidang Humas, Publikasi dan IT PB PON XXI,  H. Ilyas Sitorus mengatakan selain untuk mempromosikan PON 2024, langkah tersebut juga untuk memberdayakan abang becak menjadi bagian kesuksesan ajang bergengsi tersebut.


“Kita ingin sosialisasi semakin luas, semakin kuat dan keterlibatan masyarakat semakin banyak, karena PON ini milik kita semua, milik masyarakat Sumut”, kata Ilyas.


Salah satu abang becak dari Deliserdang bernama Juardi mengatakan semangat PON sudah sampai hingga ke desa-desa. Dia juga bersyukur pemerintah ikut melibatkan abang becak di PON 2024.


“Alhamdulillah, kami ikut dilibatkan, walau tanpa dilibatkan kami dengan senang hati promosikan PON, sekarang pun orang-orang di desa-desa sudah pada tahu ada PON di Sumut”, kata Juardi. (Soni)

Disdik Sumut Ajak DPW IMO-Indonesia Sosialisasikan Program Transformasi Digital Pendidikan
| Jumat, Agustus 02, 2024

By On Jumat, Agustus 02, 2024


PATIMPUS.COM - Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Sumatera mengajak Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Media Online (DPW IMO) Indonesia Sumatera Utara untuk mensosialisasikan Program Transformasi Digital Pendidikan.


Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Ir Abdul Haris Lubis MSi mengatakan  Program Transformasi Digital Pendidikan tersebut merupakan terobosan dalam mengantisipasi perkembangan teknologi yang kian cepat. 


“Program Transformasi Digital Pendidikan ini adalah program terobosan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang sedemikan pesatnya. Jadi kita targetkan sudah akan kita terapkan pada tahun ajran 2025 mendatang,” kata Haris Lubis saat menerima kunjungan silaturahmi Pengurus DPW IMO-Indonesia Sumatera Utara di Kantor Dinas Pendidikan Sumatera Utara, jalan Cik Ditiro Medan, Rabu (31/07/2024).


Menurut Haris Lubis, sejak dia dipercaya menjadi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, dirinya berpikir keras untuk mencari solusi bagaiamana mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang tumbuh berkembang sangat pesat serta dikaitkan dengan konsep, dan sistem pembelejaran Kurikulum Merdeka. 


“Seperti kita ketahui, teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang saat ini seperti internet dan gadget sangat mempengaruhi prilaku masyarakat terutama para siswa dalam kegiatan sehar-hari. Saat ini melalui gadget seluruh informasi dapat sampai kepada kita dalam hitungan detik sehingga menjadi pertanyaan apakah cara belajar anak-anak kita di sekolah sudah sesuai dengan perkembangan teknologi itu. Untuk menjawab tantangan itulah tim kami di Dinas Pendidikan Sumut Tengah berusaha mematangkan konsep Transformasi Digital Pendidikan itu sehingga pada tahun ajaran 2025 nanti siap kita luncurkan,” kata Haris lagi.


Lebih lanjut Haris mengatakan, tahun ajaran 2025 nanti akan dimulai dengan beberapa sekolah contoh sebagai ujicoba, karena konsep Tranformasi Digital ini seluruhnya berbasis IT, tentunya akan disediakan dulu sarana dan prasarana yang berbasis digitalnya dulu serta melatih para guru. 


“Jika ujicobanya berhasil kita akan ajak dunia usaha membantu program ini, termasuk IMO. Kita minta IMO membantu mensosialisasikan program ini agar masyarakat mendapat pemahaman yang serupa dengan kita sehingga program ini mendapat dukungan yang signifikat dari seluruh lapisan masyarakat,” ungkapny lagi.


Sebelumnya Haris mengungkapkan rasa terimakasih dan apresiasinya  atas kepedulian DPW IMO-Indonesia Sumut datang dan berdiskusi tentang upaya memajukan dunia pendidikan di Sumatera Utara. 


Menurut Haris, keberadaan IMO di Sumatera Utara ini harus memberikan manfaat baik bagi masyarakat maupun pemerintah daerah. 


“Keberadaan IMO di Sumut haruslah menambah energi kita untuk sama-sama membangun dunia pendidikan di Sumatera Utara. Dunia Pendidikan memerlukan kolaborasi yang kuat dengan media massa terutama media online karena kami memerlukan media untuk menyebarkan informasi tentang kebijakan pemerintah dalam membangun dunia pendidikan. Media online adalah media yang pas, karena media online mempunyai keunggulan bisa menyampaikan informasi secara cepat dan akurat,” ujar Haris.


Haris menyayangkan di awal-awal kepemimpinannya di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dirinya sering difitnah macam-macam. Padahal pihaknya sudah bertekad untuk bekerja all-out dalam memajukan Pendidikan di Sumatera Utara. 


“Kami memang sangat membutuhkan kritik dan saran, tapi kritik dan saran yang membangunan, bukan fitnah. Kami berharap media online yang bergabung dalam IMO-Indonesia Sumut adalah media-media yang berjalan di jalan yang lurus. Kami terbuka untuk diskusi kapan saja, Semua informasi akan kita sampaikan secara transfaran,” terangnya.


Sementara Ketua DPW IMO Indonesia Sumatera Utara, HA Nuar Erde dan jajaran menyatakan siap berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Sumatera Utara. 


"KIta sebagai pemilik dan pengelola media online siap bekerja sama dengan siapapun termasuk Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Kita akan berkolaborasi untuk memajukan dunia pendidikan di Sumatera Utara," ujar HA Nuar Erde, 


Dalam kunjungan silaturahmi DPW IMO Sumut itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Ir. Abdul Haris Lubis, MSi didampingi Kepala Bidang SMA/SMK, P Hasibuan. (Soni)

Pemko Medan Minta 'Orang Mati' Kembalikan Dana Jaspel dan BOK
| Jumat, Agustus 02, 2024

By On Jumat, Agustus 02, 2024


PATIMPUS.COM - Sejumlah pegawai dan puskesmas di Medan harus menghadapi permintaan pengembalian dana Jasa Pelayanan (Jaspel) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). 


Sebanyak 35 pegawai, termasuk yang sudah pensiun dan meninggal, serta 44 puskesmas diwajibkan mengembalikan dana tersebut.


Nursulinda, mantan staf Puskesmas Terjun di Medan Marelan, mengungkapkan keresahan terkait hal ini. 


Dalam pesan yang diterima oleh media, ia menjelaskan situasi yang dihadapi para pegawai dan puskesmas.


"Assalamualaikum, bagaimana kabar, sehat, mba? Boleh cerita sedikit ya. Semasa aku sedang bertugas, ada dapat jasa pelayanan dari BPJS. Terus setiap bulan turun, kami dapat upah 50 ribu per bulan. Nah, sekarang BPJS dan Inspektorat minta uang dibayarkan ke pegawai disuruh kembalikan dari tahun 2023. Sementara yang sudah pensiun pun ditagih. Kalau nggak mau bayar, katanya berurusan dengan mahkamah," ungkapnya, Kamis (1/8/2024).


Keluhan ini mencuat karena banyak pensiunan yang merasa kesulitan untuk mengembalikan dana tersebut, mengingat penghasilan mereka saat ini hanya bergantung pada uang pensiun yang diterima.


"Maaf ya merepotkan. Bukan apa-apa, yang sudah pensiun mau bayar pakai apa? Kan tinggal uang pensiun yang diterima," lanjutnya.


Selain itu, mereka juga menekankan bahwa selama bekerja, mereka benar-benar turun ke lapangan dan bekerja keras untuk memenuhi tanggung jawab mereka.


"Kita itu, pure (murni), benar-benar kerja, turun ke lapangan pakai SPT dan buat laporan hasil turun lapangan. Nggak tahu tiba-tiba inspektorat minta kembalikan uang kelapangan selama 1 tahun. Terus BPJS meminta pembayaran yang sakit dan opname, jadi nggak ada istilah sakit dan opname. Padahal sakit karena kecapean melayani BPJS yang begitu banyak setiap hari masa aku kerja," tambahnya.


Dia pun berharap, keluhan ini dapat segera mendapatkan perhatian dari pihak berwenang, agar para pensiunan tidak terus terbebani dengan pengembalian dana yang diminta.


Sementara itu, Kepala Inspektorat Kota Medan, Sulaiman Harahap menjelaskan, nantinya ada pembuktian misalnya ada yang sudah meninggal dan harus membuktikan dengan surat kematian.


Dalam kasus pengembalian dana dari pegawai puskesmas, Sulaiman menegaskan bahwa Inspektorat tidak menerima uang tunai. 


"Seluruh pembayaran harus dilakukan melalui transfer ke rekening yang telah ditentukan. nanti surat tanda setorannya disampaikanlah ke Inspektorat dan tidak perorangan, tapi jadi satu ke satuan, misalnya unit kerjanya di mana, bendaharanya nanti yang menyampaikannya ke kami," katanya.


Sulaiman juga membantah pengembalian ini hanya dilakukan untuk 35 pegawai saja.


"Beda-beda, bukan 35, masing-masing unit kerjanya kan beda-beda, UPT puskesmas ya, dan bukan hanya mereka aja, seluruh puskesmas di Kota Medan," jelasnya.


Begitupun, Sulaiman tidak bisa membeberkan leih lanjut.


"Saya tidak bisa memberikan berapa orang, by name by address, karena itu bagian dari pemeriksaan," tandasnya. (don)

Status KLB, 32 Provinsi di Indonesia Beresiko Tinggi Polio
| Kamis, Agustus 01, 2024

By On Kamis, Agustus 01, 2024


PATIMPUS.COM - Sebanyak 32 provinsi di 399 kabupaten/kota di Indonesia beresiko tinggi penyebaran polio khususnya polio tipe 2. Sedangkan 8 provinsi melaporkan kejadian luar biasa (KLB) kasus polio.


Hal itu diungkapkan Prof dr Ayodhia Pitaloka Pasaribu MKed(Ped) SpA(K) PhD(CTM), dalam kegiatan Pelaksanaan Advokasi dan Penguatan Imunisasi IPV2 yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Kamis (01/08/2024) di Medan.


dr Ayodhia memaparkan, Poliomyelitis merupakan penyakit yang ditularkan oleh virus polio yang termasuk dalam golongan enterovirus.


Virus ini berkembang di saluran pencernaan dan menyerang system saraf sehingga dapat menyebabkan kelumpuhan permanen, terutama pada anak yang belum mendapatkan imunisasi.


"Terdapat 12 kasus polio dan 32 anak sehat positif polio yang tersebar di 8 propinsi di Indonesia rentan waktu 2022 hingga 2024," sebut Ayodhia.


Sementara Kepala Dinas Kesehatan Sumut, menerangkan, imunisasi merupakan upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya sakit ringan.


"Pelaksanaan imunisasi juga merupakan perwujudan dari komitmen kita dalam bela negara, " kata Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Bapak Drs. Basarin Yunus Tanjung melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Sumut Novita Saragih.


Novita menyebutkan imunisasi dapat melindungi warga negara Indonesia dari berbagai penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) seperti polio, difteri, hepatitis, pertusis, tetanus dan campak rubella. 


"Masyarakat Indonesia yang hidup sehat, kuat dan unggul menjadi modal awal bagi sebuah bangsa yang maju," jelasnya. 


Pelaksanaan imunisasi juga menjadi faktor penting dalam penurunan angka stunting karena termasuk salah satu intervensi spesifik yang sejalan dengan rencana pembangunan nasional bidang kesehatan pada RPJMN 2022-2024.


"Indonesia telah mendapatkan sertifikat bebas polio pada tahun 2014. Artinya Indonesia harus memiliki cakupan imunisasi yang tinggi dan merata agar status bebas polio dapat dipertahankan. Konsekuensinya penemuan satu kasus polio merupakan suatu kejadian luar biasa (KLB)," jelasnya. 


Menurutnya pada saat pandemi covid-19, cakupan imunisasi rutin menurun karena orangtua enggan atau tidak berani membawa anaknya ke posyandu. Akibatnya banyak terjadi KLB penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) termasuk KLB polio.


"Secara nasional tercatat KLB polio terjadi di Aceh (3 kasus), Jawa Barat (1 kasus), Jawa Tengah (1 kasus), Jawa Timur (2 kasus), Papua (4 kasus) dan terakhir Banten (1 kasus). Oleh karena itu kita perlu menguatkan imunisasi polio untuk pencegahan penyakit polio yang dapat menyebabkan kelumpuhan permanen termasuk penguatan imunisasi IPV, " jelasnya. 


Dia menambahkan Indonesia telah melaksanakan tahapan-tahapan yaitu kampanye imunisasi tambahan polio (TOPV) nasional, penarikan vaksin OPV secara bertahap yang dimulai dengan penggantian dari trivalent oral polio vaccine (TOPV) menjadi bivalent oral polio vaccine (BOPV), dan introduksi satu dosis inactivated poliovirus vaccine (IPV) pada tahun 2016. 


"Penarikan OPV secara bertahap yang dimulai dengan penggantian TOPV ke BOPV dan introduksi IPV bertujuan untuk mencegah munculnya kasus circulating vaccine-derived polio viruses (CVDPV) dan vaccine-associated paralytic polio (VAPP) yang disebabkan oleh virus polio yang berasal dari virus polio sabin, " urainya. 


WHO mulai 5-7 Oktober 2020, tambahnya, mencatat bahwa produksi IPV telah meningkat secara signifikan sehingga memungkinkan untuk melaksanakan introduksi atau pengenalan IPV dosis kedua atau IPV2 ke dalam jadwal imunisasi rutin di 94 negara yang saat ini menggunakan IPV satu dosis dan BOPV. 


"Penambahan dosis kedua IPV akan meningkatkan perlindungan terhadap semua virus polio, termasuk perlindungan terhadap kelumpuhan yang disebabkan oleh VDPV2, " urainya


Berdasarkan rekomendasi WHO, lanjutnya, maka dilaksanakan introduksi imunisasi IPV2 pada imunisasi rutin. Jadwal IPV yang dianjurkan pada imunisasi rutin adalah usia 4 bulan untuk IPV dosis pertama diberikan bersamaan dengan vaksin DPT-HBHIB3 dan OPV4. 


"Sedangkan pemberian IPV2 diberikan pada usia 9 bulan bersamaan dengan imunisasi campak-rubela, " paparnya. (don)

Medan

Sumut

Komunitas

Pendidikan

Ekbis