PATIMPUS.COM - Ratusan massa yang tergabung dalam Rakyat Sumut Bergerak melakukan aksi damai didepan kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) jalan Diponegoro, Medan, Selasa (27/8/2024)
Pantauan awak media, Ratusan massa Rakyat Sumut Bergerak yang didominasi oleh emak-emak berpakaian serba hitam ini berasal dari berbagai daerah turun kejalan menyuarakan berbagai tuntutan diantaranya menuntut netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 yang sebentar lagi akan digelar.
Massa yang awalnya berkumpul di Masjid Raya Al Mashun dipandu dengan satu truk yang dijadikan komando untuk berorasi, diikuti oleh ratusan yang mengendarai sepeda motor, odong-odong sambil membawa poster dan spanduk bertuliskan berbagai orasi salah satunya 'Blok Medan Orang Edan, Bukan Anak Medan, Tangkap Blok Medan'.
"Tolak Blok Medan, Tolak Blok Medan. Gubernur harus netral, ASN TNI Polri harus netral," teriak massa aksi dengan kompak saat berorasi unjuk rasa damai di kantor Gubsu.
Dalam orasinya Koordinator aksi, Riskinta Sitepu menyampaikan 5 poin tuntunan, diantaranya terkait netralitas Pj Gubernur dan ASN di Provinsi Sumatera Utara didalam Pilkada Serentak 2024 yang dinilai sudah melakukan cawe-cawe politik mendukung salah satu calon.
"Bahwa kami melihat PJ Gubernur Sumatera Utara tidak bertindak secara adil dan jujur dalam Pilkada Sumut, karena sudah melakukan cawe-cawe untuk mendukung salah satu calon Gubernur di Sumatera Utara yang didukung oleh PJ Gubernur Sumatera Utara," katanya.
Riskinta Sitepu melanjutkan lagi, massa menilai tindakan PJ Gubernur Sumatera Utara yang ikut melakukan cawe-cawe politik jelas tidak mencerminkan sikap seorang pimpinan yang memperhatikan kepentingan rakyat, khususnya Rakyat Sumatera Utara.
"Kami menilai yang dilakukan oleh PJ Gubernur Sumatera Utara juga beberapa Bupati dan Walikota di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara juga melakukan cawe-cawe politik terkait dengan Pilkada Sumut untuk dukungan terhadap salah satu calon Gubernur di Sumatera Utara," katanya.
Massa merasa dicurangi oleh PJ Gubernur Sumatera Utara dan kroninya dengan melakukan kesewenangan dalam kepemimpinan, khususnya yang terkait dengan Pilkada Sumut.
Atas dasar itu massa menuntut 5 poin dalam aksinya yang dirangkum sebagai berikut :
1. PJ Gubernur Sumatera Utara menghentikan segera mulai dari hari ini juga tindakan cawe-cawe politik.
2. PJ Gubernur Sumatera Utara harus bersikap netral dalam Pilkada Sumut.
3. PJ Gubernur Sumatera Utara tidak menyakiti hati rakyat Sumatera Utara, karena PJ Gubsu digaji oleh Rakyat Sumatera Utara, dan diharapkan tidak mengkhianati Rakyat Sumatera Utara.
4. PJ Gubernur Sumatera Utara bersama ASN di Sumatera Utara untuk bersikap netral dalam Pilkada Sumut dan memecat ASN yang tidak bersikap netral.
5. Apabila PJ Gubernur Sumatera Utara mengabaikan tuntutan Rakyat Sumatera Utara, maka sebaiknya PJ Gubernur Sumatera Utara mengundurkan diri atau kami minta Mendagri untuk memecat PJ Gubsu karena sudah menyalahi wewenang dan jabatan yang dimiliki.
"Demikian beberapa tuntutan ini kami sampaikan atas nama Rakyat Sumatera Utara, dan akan kami teruskan ke semua media juga ke Menteri Dalam Negeri agar menjadi pertimbangan terhadap cawe-cawe PJ Gubernur dalam Pilkada Sumatera Utara," katanya lagi.
Hadir juga dalam aksi tersebut ustadz Heriansyah, dalam oratornya ia menyampaikan isu Raja Jawa agar tidak sewenang-wenang.
"Keluarganya agak lain, istrinya agak lain, pendukungnya agak lain. Kalian orang Jawa, demi Allah saya katakan kami cinta kalian. Kalian adalah kami, kami adalah kalian. Tapi kami tidak mau tunduk di bawah Raja Jawa. Kami dan kalian sama-sama sudah perjuangkan negeri ini. Kami akan pantau dan awasi kalau ada cawe-cawe politik," kata Heriansyah saat menyampaikan orasinya.
Selain itu, dilokasi aksi terlihat juga tema besar yang disuarakan massa yakni 'Selamatkan Pilkada Sumut, Stop Pj Gubernur Cawe-cawe Politik, Ganti PJ Gubernur yang Tidak netral' , Isu tersebut disinyalir meresahkan masyarakat melihat konstalasi politik menjelang Pilgub Sumut dan Pilkada serentak 2024.
Sementara itu, Dinamisator Aksi, Khairi Amri dalam orasinya meminta Pj Gubernur Sumut bersikap adil dan netral serta mempertanyakan pertanggungjawaban cawe-cawe politiknya.
"Blok Medan harus turun, usut Blok Medan. Kita mau pejabat yang bersih, yang beradab bermoral," kata Khairi Amri.
Khairi Amri juga menilai cawe-cawe politik tersebut sudah keterlaluan. Ia juga menegaskan bahwa pergerakan massa dalam aksi damai ini murni menyuarakan aspirasi masyarakat netral bukan dari inisiator kandidat lain.
"Belakang ini cawe-cawe politik (ASN) sudah sangat keterlaluan. Dengan membawa kandidat ke beberapa kabupaten dan kota. Itu meresahkan kita menghadapi Pilkada," katanya.
"Kami pure (murni) dari masyarakat yang menyuarakan keresahan. Tidak ada dari pasangan mana pun. Kami berharap jangan ada lagi intervensi pejabat ASN, TNI-Polri di Pilkada," tegas Khairi Amri saat menjawab pertanyaan wartawan.
Pantauan awak media hingga berita ini dinaikkan, massa aksi datang dari berbagai daerah seperti Binjai, Sergai, Deliserdang, dan Medan dan dari ratusan tersebut bahkan ada penyandang disabilitas yang ikut dalam kelompok aksi.
Massa yang berorasi dikawal ketat petugas polisi, polwan dan Satpol PP. Massa menunggu perwakilan Pj Gubernur untuk menemui mereka.
Kehadiran Massa Aksi diterima perwakilan Kesbangpol Sumut, Hendra. Dia mengatakan, aspirasi massa diterima dan akan disampaikan ke Pj Gubernur.
"Ya aspirasi kami terima dan selanjutnya akan disampaikan ke atasan," kata Hendra singkat. (Soni).
