Forum Multi Sektor Dampingi Penyintas TBC Di Medan
| Selasa, Desember 07, 2021

By On Selasa, Desember 07, 2021


PATIMPUS.COM - Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI telah mengeluarkan Perpres No. 67 Tahun 2021 tentang penanggulangan tuberkulosis yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Agustus 2021.

Dalam Perpres ini memuat sejumlah fokus penanggulangan TBC dimana diantaranya adalah perlunya peran tanggung jawab baik dari pemerintah pusat dan daerah dalam upaya penanggulangan TBC. Selain itu juga perlu meningkatkan peran serta komunitas, mitra dan multi sektor lainnya dalam eliminasi tuberkulosis.

Mendukung upaya tersebut, pada bulan Juli 2021 Pemerintah Kota Medan membentuk Forum Multi Sektor (FMS) Percepatan Eliminasi TBC Kota Medan melalui Surat Keputusan (SK) Walikota Medan Nomor: 440/03.K/VII/2021 tentang Forum Multi Sektor Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Kota Medan. Terbentuknya FMS dilatarbelakangi situasi penanggulangan TBC di Kota Medan, dimana dari estimasi 18.963 kasus TBC di Kota Medan di tahun 2021, hanya 20% yang sudah terlaporkan per awal Desember 2021.

“Untuk mengatasi rendahnya penemuan kasus ini, maka perlu sinergitas dari setiap pihak untuk saling berkolaborasi dalam upaya meningkatkan tamuan kasus TBC di Kota Medan. Eliminasi TBC tidak akan tercapai apabila hanya satu sektor saja yang bekerja,” ujar Dr Mardohar Tambunan MKes, Ketua FMS dan Plt. Dinas Kesehatan Kota Medan.

FMS Kota Medan turut melibatkan unsur pentahelix, yaitu unsur pemerintahan, untuk korporasi/swasta, unsur masyarakat/komunitas, unsur akademisi, unsur asosiasi profesi, dan unsur media. Forum ini terbentuk atas kerja sama Dinas Kesehatan Kota Medan dengan Yayasan KNCV Indonesia melalui program Mandiri-TB yang didanai oleh USAID.

Sejak diterbitkannya SK ini, FMS Kota Medan telah melakukan sejumlah kegiatan dalam upaya penanggulangan TBC di Kota Medan. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut), sebagai mitra dari unsur korporasi/swasta, memberikan dukungan tambahan nutrisi bagi pasien tuberkulosis resistan obat (TBC RO) yang berpenghasilan rendah, yang disalurkan melalui organisasi pasien (PESAT).

”Kesehatan erat kaitannya dengan ekonomi, kami dari Bank Sumut dalam menyalurkan dukungan CSR mengacu pada tiga pilar salah satunya ekonomi. Harapannya dukungan ini dapat membantu dalam mempercepat pemulihan pasien sehingga mereka dapat kembali beraktivitas,” ujar Drs. Erwinsyah, Pelaksana Sekretaris Bank Sumut.

PESAT sebagai organisasi pendamping pasien melakukan pendampingan pasien TBC Resistan Obat di Kota Medan. Dalam FMS, PESAT merupakan perwakilan unsur komunitas.

PESAT juga turut membantu pemerintah pusat dalam mendistribusikan dukungan masker dan hand sanitizer kepada pasien TBC RO di Kota Medan. Dilansir dari halaman kemkes.go.id, COVID-19 memiliki risiko lebih besar pada orang dengan TBC dibanding mereka yang tidak.

“Pendampingan pasien TBC RO sangat penting karena lamanya pengobatan TBC RO, serta efek samping obat dan stigma di masyarakat. Kami mendampingi dan memotivasi pasien agar bisa sembuh selama berobat teratur hingga tuntas. Melalui FMS ini kami juga termotivasi dalam melakukan pendampingan bahwa kerja untuk TBC ini kami tidak sendiri,” ujar Listiani, Ketua PESAT.

Program kerja FMS juga turut melibatkan sektor akademisi. Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara saat ini tengah mempersiapkan coass/dokter muda untuk melakukan edukasi TBC kepada pasien TBC dan keluarga. Guna memperkuat kinerja FMS Kota Medan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Kota Medan (Balitbang Pemko Medan) turut menggelar pertemuan yang didukung dengan dana APBD.

Berangkat dari pertemuan ini, Balitbang akan merumuskan judul penelitian dalam mendukung penelitian perihal TBC dan mendorong lebih banyak dilakukan penelitian tentang TBC di tahun 2022.

FMS menjadi langkah nyata sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam peluncuran Perpres No. 67 Tahun 2021. Melalui Menko PMK Muhadjir Effendi sebagai Ketua Dewan Pengarah, Presiden Jokowi menyatakan bahwa selain perlunya pelacakan secara agresif untuk menemukan penderita TBC, upaya pencegahan lintas sektor juga harus dilakukan sehingga penanganan dari sisi infrastruktur maupun suprastrukturnya dapat tertangani dengan baik. FMS diharapkan dapat mewadahi semua sektor untuk saling bersinergi dalam mewujudkan Indonesia bebas TBC.(*)

Pemerintah 'Batalkan' PPKM Level 3 Nataru di Semua Wilayah
| Selasa, Desember 07, 2021

By On Selasa, Desember 07, 2021


PATIMPUS.COM - Pemerintah memutuskan untuk tidak akan menerapkan PPKM level 3 pada periode Nataru pada semua wilayah. Penerapan level PPKM selama Nataru akan tetap mengikuti asesmen situasi pandemi sesuai yang berlaku saat ini, tetapi dengan beberapa pengetatan.

“Namun kebijakan PPKM di masa Nataru (Natal dan Tahun Baru) akan dibuat lebih seimbang dengan disertai aktivitas testing dan tracing yang tetap digencarkan,” terang Menko Luhut dalam keterangan persnya, dilansir dari laman maritim.go.id, Senin (6/12/2021).

Dia pun lantas menjelaskan, perbatasan Indonesia akan tetap diperketat dengan syarat untuk penumpang dari luar negeri adalah hasil tes PCR negatif maksimal 2×24 jam sebelum keberangkatan, serta melakukan karantina selama 10 hari di Indonesia.

Melalui penguatan 3T (testing, tracing dab treatment) dan percepatan vaksinasi dalam 1 bulan terakhir, Indonesia saat ini lebih siap dalam menghadapi momen Nataru. Testing dan tracing tetap berada pada tingkat yang tinggi, meski kasus rendah, dan lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Merespon perkembangan tersebut, Pemerintah memutuskan untuk membuat kebijakan yang lebih seimbang dengan tidak menyamaratakan perlakuan di semua wilayah menjelang momen Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Pemerintah memutuskan untuk tidak akan menerapkan PPKM level 3 pada periode Nataru pada semua wilayah. Penerapan level PPKM selama Nataru akan tetap mengikuti asesmen situasi pandemi sesuai yg berlaku saat ini, tetapi dengan beberapa pengetatan.

Keputusan ini juga didasarkan pada capaian vaksinasi dosis 1 di Jawa-Bali yang sudah mencapai 76 persen dan dosis 2 yang mendekati 56 persen. Vaksinasi lansia terus digenjot hingga saat ini mencapai 64 dan 42 persen untuk dosis 1 dan 2 di Jawa Bali. Sebagai perbandingan, belum ada masyarakat Indonesia yang divaksinasi pada periode Nataru tahun lalu. Hasil sero-survei juga menunjukkan masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi Covid-19 yang tinggi.

Selama Nataru, syarat perjalanan jarak jauh dalam negeri adalah wajib vaksinasi lengkap dan hasil antigen negatif maksimal 1×24 jam sebelum keberangkatan. Untuk orang dewasa yang belum mendapatkan vaksinasi lengkap ataupun tidak bisa divaksin karena alasan medis, tidak diizinkan untuk bepergian jarak jauh. Anak-anak dapat melakukan perjalanan, tetapi dengan syarat PCR yang berlaku 3×24 jam untuk perjalanan udara atau antigen 1×24 jam untuk perjalanan darat atau laut.

Pemerintah juga menerapkan pelarangan seluruh jenis perayaan Tahun Baru di Hotel, Pusat Perbelanjaan, Mall, Tempat Wisata dan Tempat Keramaian Umum lainnya. Sementara untuk operasional pusat perbelanjaan, restoran, bioskop dan tempat wisata hanya diizinkan dengan kapasitas maksimal 75 persen dan hanya untuk orang dengan kategori hijau di aplikasi Peduli Lindungi.

“Sedangkan untuk acara sosial budaya, kerumunan masyarakat yang diizinkan berjumlah maksimal 50 orang. Disiplin penggunaan Peduli Lindungi harus ditegakkan,” pungkas Menko Luhut.

Perubahan secara detail akan dituangkan dalam revisi inmendagri dan surat edaran terkait Nataru lainnya.

Di luar itu, Presiden memberi arahan untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi anak-anak. Langkah ini untuk memberikan perlindungan pada anak-anak, termasuk mempertimbangkan penyebaran varian Omicron di Afrika Selatan yang banyak menyerang anak-anak.

Berbagai langkah yang diambil oleh Pemerintah didasarkan pada data dan perkembangan informasi terkini terkait Pandemi Covid-19. Evaluasi terus dilakukan secara berkala tiap minggunya, sehingga kebijakan bisa beradaptasi dengan cepat, menyesuaikan perkembangan terbaru.

Indonesia sejauh ini berhasil menekan angka kasus konfirmasi Covid-19 harian dengan stabil di bawah angka 400 kasus. Kasus aktif dan jumlah yang dirawat di RS menunjukkan tren penurunan dalam beberapa hari ke belakang.

Perbaikan penanganan Pandemi Covid-19 juga terlihat dari tren perubahan level PPKM kabupaten kota di Jawa Bali. Berdasarkan assessmen per 4 Desember, jumlah kabupaten kota yang tersisa di level 3 hanya 9,4 persen dari total kabupaten/kota di Jawa-Bali atau hanya 12 kabupaten/kota saja.

Meski demikian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menekankan bahwa semua pihak perlu meningkatkan kewaspadaan terutama mengingat munculnya varian baru Omicron yang sudah dikonfirmasi di beberapa negara. (*)

BBPOM Musnahkan Produk Ilegal Senilai Rp2,7 M
| Senin, Desember 06, 2021

By On Senin, Desember 06, 2021


PATIMPUS.COM - Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Medan memusnahkan obat dan makanan tanpa izin edar  senilai Rp2,7 M lebih di halaman Kantor BBPOM di Medan, Senin (6/12).

Pemusnahan secara simbolis dilakukan menggunakan incinerator  juga diikuti perwakilan dari Polda Sumut, Kejaksaan Sumut, BNNP Sumut, Dinas Kesehatan Sumut dan GP Farmasi Sumut. 

Kepala BBPOM Medan Drs I Made Bagus Gerameta Apt menyampaikan, produk ilegal senilai Rp2.720.161.132 tersebut merupakan hasil penindakan periode September 2020-2021. Produk ilegal ini diperoleh dari 22 sarana produksi dan distribusi berjumlah 316 jenis produk (38.739 pieces) terdiri dari 58 jenis obat (16.648 pieces), 66 jenis obat tradisional (6.234 pieces), 46 jenis pangan (4.369 pieces) 117 jenis kosmetik (6.622 pieces) dan 29 jenis kemasan (4.866 pieces).

"Produk yang dimusnahkan ini karena tidak memiliki izin edar dan atau tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu," ujarnya.

Bagus menegaskan, pelanggaran di bidang obat dan makanan merupakan kejahatan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan mengancam generasi penerus bangsa, maka BBPOM Medan akan terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam memperkuat sistem dan meningkatkan efektivitas pengawasan. 

"Peningkatan efektivitas penindakan ini dilakukan melalui penindakan berdesain link khusus bersama kepolisian dan kejaksaan," jelasnya. 

Tak hanya itu, jelas Bagus, BBPOM di Medan juga melakukan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) secara berkesinambungan dan masif yang juga melibatkan tokoh masyarakat dan melakukan pendampingan UMKM untuk meningkatkan daya saing produk.

"BBPOM terus berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari peredaran obat dan makanan ilegal. Oleh karena itu sebagai konsumen cerdas pastikan selalu mengecek kemasan dalam kondisi baik, baca informasi pada label, memiliki izin edar dan tidak melebihi masa kedaluwarsa (cek klik)," tandasnya. 

Disinggung terkait pengawasan selama pandemi Covid-19, Bagus mengakui, dari keseluruhan jumlah kasus terdapat lima kasus yang berasal dari penjualan online dan sebagian besarnya adalah kosmetik. 

"Khususnya saat jelang Natal ini, kita juta mulai melakukan pengawasan intensifikasi pasar untuk melihat produk yang beredar apakah aman atau tidak," katanya. (*)

Imanuel Barus Gagas Pabrikan Pupuk Organik di Kabupaten Karo
| Senin, Desember 06, 2021

By On Senin, Desember 06, 2021


PATIMPUS.COM - Sosok Imanuel Barus yang dekat dengan berbagai macam lapisan masyarakat, dari Kedai Kopi, Lapo Tuak, jambur, Kantor Pemerintahan hingga Loby Hotel Bintang Lima membuat beliau peka terhadap situasi ekonomi dan politik, dalam hal ini menangkap peluang pupuk Organik. 

Ditemui di Cafe Srikandi Lapangan Merdeka Medan, Senin (06/12), Pak Barus mengatakan, mahalnya harga pupuk Non Subsidi membuat petani mengeluh di Kabupaten Karo. Lain sisi pupuk Subsisi Petro Kimia, Pupuk Sriwijaya dan berbagai produk Pupuk Indonesia memiliki keterbatasan kuota, belum lagi situasi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi. 

Tantangan seperti inilah dianggap Pak Barus sebagai peluang besar untuk menggagas usaha pupuk organik, mengingat beliau juga punya histori panjang dengan Ibu Bupati Karo, Cory Sebayang, mulai sejak calon DPR RI, menjadi wakil Bupati dan kini menjadi Bupati Karo. 

"Pupuk Organik dengan teknologi dari Negeri Jiran Malaysia saat ini dalam proses legalitas untuk berdiri resmi, saat ini berkasnya sudah di meja Bupati Karo," ujarnya.

Disebutkan Pak Barus, pupuk organik ini bahan bakunya dari sampah, utamanya sampah sayur mayur dan kotoran ternak (kandang), mengingat Pasar Roga, Pajak Singa, Pasar Tiga Panah dan Pajak Lau Gendek sebagai Pasar Hortikultura yang saat ini masih memiliki problem Limbah, akibat keterbatasan personil dan armada di Pemkab Karo selama ini. 

Lahirnya perusahaan ini akan membuat beban Pemkab Karo akan semakin berkurang dalam hal kebersihan, tidak tanggung-tanggung TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah di Nang Belawan mampu diserap seluruhnya oleh perusahaan Pupuk organik tersebut, dan perusahaan ini akan mendorong Pemkab Karo untuk mendirikan titik-titik baru TPA sampah di Kabupaten Karo.

"Saat ini lokasi untuk produksi sudah di siapkan lahan seluas 2 Hektar, lengkap dengan pergudangan di sekitar Simpang Korpri, Gurusinga kecamatan Berastagi," terangnya.

Katanya, pupuk yang diproduksi akan menjadi pupuk produksi asli kabupaten Karo, dan akan dijual dengan harga terjangkau. "Pasarnya akan menembus wilayah Sumatera, bahkan tidak tertutup akan dijual hingga ke Malaysia (Produk Ekspor), tindakan ini merupakan sebuah gagasan baru mendukung kinerja Pemerintah, Bukan Karya Kata tapi Karya Nyata," sebut Pak.Barus. (don)

Warga Aceh Borong Apartemen Podomoro City Medan
| Senin, Desember 06, 2021

By On Senin, Desember 06, 2021


PATIMPUS.COM - Warga Aceh ramai-ramai membeli apartemen Podomoro City yang lokasinya sangat strategis di Kota Medan.

AVP Marketing Podomoro City Deli Medan, Yenti Lokat, mengatakan, pembeli dari Aceh memanfaatkannya sebagai investasi, untuk anak yang kuliah, hingga tempat tinggal jika sedang liburan atau urusan bisnis ke Medan.

Selain itu, Apartemen ini juga terintegrasi dengan pusat perbelanjaan, Deli Park dan pusat perkantoran.

"Apartemen ini merupakan hunian yang sangat praktis, terintegrasi mallnya di bawah, ditambah lagi letak di titik nol Kota Medan, bisa dibilang Podomoro City ini menjadi ikonnya Kota Medan," ujar Yenti saat Podomoro City menggelar Exclusive Ghatering, Sabtu (04/12/2021), di Banda Aceh.

Yenti mengatakan, pihaknya menyasar Aceh sebagai target pemasaran, karena melihat animo warga Aceh membeli apartemen sangat tinggi.

Dari beberapa tower apartemen yang sudah dijual, tambahnya, sebagian besar dibeli oleh warga Aceh, mulai dari Banda Aceh, Meulaboh, Bireuen, dan Lhokseumawe.

Kini, dalam ghatering di Aceh, mereka menjual unit apartemen di Victoria Tower, yaitu tower yang berada di sisi mall. Sedangkan untuk apartemen yang berada di atas mall sudah terjual semuanya.

Apartemen Podomoto City dijual mulai harga Rp800-an jutaan, yaitu untuk tipe studio. Dengan pilihan satu bedroom dan dua bedroom.


Victory Tower menawarkan fasilitas yang sangat lengkap yang bisa diakses oleh para penghuni.

Mulai lobi yang mewah, lalu kolam renang, luxury lounge, function room, ruang karaoke, mini theater, bowling alley, billiard, darts, fitness dan gym center, studio yoga, kids corner, dan sauna.

Yenti Lokat mengatakan, warga Aceh merupakan pembeli terbesar kedua, setelah warga Medan, untuk unit-unit apartemen di Pomodoro City.

Oleh karena itu, mereka pun semakin gencar melakukan pemasaran ke Aceh. Kini hanya tersisa satu tower terakhir di Podomoro City yang masih dijual ke custumer.

“Pembeli paling banyak memang dari Medan dan sekitarnya, tapi kedua terbesar setelah itu yaitu Aceh, mulai dari warga Banda Aceh, Meulaboh, Takengon, Bireuen, Lhokseumawe," jelas Yenti.

Bagi warga yang berminat, Wenti menyaran supaya segera melakukan pemesanan. Aapalgi hingga Desember ini masih ada kebijakan subsidi PPN. (*)

IDI Sumut Diminta Bantu Pemerintah di Bidang Kesehatan
| Minggu, Desember 05, 2021

By On Minggu, Desember 05, 2021


PATIMPUS.COM - Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumatera Utara (Sumut) 2021-2024 yang baru saja dilantik diharap siap membantu Pemerintahan Provinsi Sumut untuk terus maju dalam bidang kesehatan khususnya dalam penanganan pandemi Covid-19.


Hal ini disampaikan Ketua Umum PB IDI dr Daeng M Faqih dalam kata sambutannya dalam acara Pelantikan Pengurus IDI Sumut di Hotel Aryaduta, Minggu (5/12/2021). 


"Pengurus baru dan seluruh IDI cabang di seluruh Sumatera Utara akan siap membantu Pemprov Sumut di bidang kesehatan terutama bidang penanganan pandemi Covid-19. Pada awal-awal penanganan pandemi seluruh dokter di Indonesia bahkan di dunia memang gagap dalam menangani pandemi namun saat ini mulai terbentuk ekosistem pelayanan yang baik," ujarnya.


Apalagi, lanjutnya ke depan masih ada ancaman varian baru Covid-19 yakni varian Omicron. Untuk itu, diharapkan IDI Sumut di bawah kepemimpinan dr Ramlan Sitompul SpTHT, bisa melakukan kolaborasi yang baik dengan berbagai pihak, diantaranya pemerintah. 


"Dengan kolaborasi yang baik mudah-mudahan IDI Sumatera Utara di bawah kepemimpinan dr Ramlan bisa kompak dan saling bahu-membahu dengan pemerintah daerah untuk terus mengawal pelayanan kesehatan khususnya di masa pandemi saat ini karena ke depan masih ada ancaman omicron," katanya. 


Bidang kesehatan, lanjut dr Daeng kesehatan diletakkan dalam kerangka global health security agenda, karena kekhawatiran banyak masalah kesehatan yang akan mengganggu ketahanan dan pertahanan negara.


"Oleh karena itu saya kira tepatnya di Sumatera Utara ini, gubernurnya kebetulan dari unsur TNI. Peran TNI di bidang kesehatan selama ini luar biasa. Saya kira mohon kawan-kawan menjadi catatan di Sumatera Utara untuk langkah-langkah antisipasi ke depan kalau terjadi kondisi darurat kesehatan, untuk mendorong pelayanan kesehatan lebih baik dan cepat-cepat kita melakukan koordinasi dengan seluruh komponen di daerah masing-masing untuk menyelesaikan persoalan, dan kepada Bapak Gubernur jangan sungkan untuk berkoordinasi dan juga memberikan arahannya kepada IDI Sumut," harapnya kepada Gubernur Sumut Edy Rahmayadi yang hadir dalam acara.


Menanggapi hal ini, Edy Rahmayadi meminta ketua terpilih untuk menyampaikan rencana program kerja yang akan dilakukan dan apa yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan Sumut di bidang kesehatan. "Abis ini, tolong sampaikan apa yang bisa bapak buat dan apa yang harus saya lakukan, intinya saya tidak paham karena ilmu yang kita miliki juga sudah bertolak belakang. Makanya kita harus kompak," ujar Edy sembari mengatakan Ia punya mimpi membangun Rumah Sakit bertaraf internasional di Sumut. 


Ia berharap IDI sebagai organisasi besar bisa bergerak secara loyalitas, esprit de corps dan bekerjasama. "Aturan mainnya pertama harus loyalitas, apa itu nanti kebijakan ketua umum sampai ke bawah. Ajak dokter ini loyal meski bukan hal mudah," ujarnya.


Kedua esprit de corps,  jiwa atau perasaan sebagai satu kesatuan sehingga apapun yang dilakukan akan bersangkutan dengan yang lain. "Kalau melakukan hal yang tak benar semua  malu ini dan ketiga kerjasama, sekecil apapun kalau dilakukan dengan kerjasama akan menghasilkan sesuatu yang besar," ujar Edy.


Sementara itu, Ketua IDI Sumut Ramlan Sitompul berharap para dokter yang merupakan bagian dari ketahanan nasional bisa berpartisipasi aktif untuk menjaga keutuhan bangsa terutama saat ini Indonesia tengah menghadapi pandemi Covid19. 


Ramlan juga berharap  ke depan ada sinergi yang baik antar sesama pengurus IDI dan dengan pemprov sehingga pelayanan kesehatan  di Sumut bisa ditingkatkan. (*)

Medan

Sumut

Komunitas

Pendidikan

Ekbis