DPR Dorong Penguatan ESG BUMN Perkebunan, PalmCo Percepat Dekarbonisasi
| Jumat, April 24, 2026

By On Jumat, April 24, 2026


MEDAN (patimpus.com) - Komisi VI DPR RI menegaskan pentingnya percepatan penerapan prinsip environmental, social, and governance (ESG) di sektor perkebunan negara guna menjaga daya saing Indonesia di pasar global. Transformasi menuju praktik usaha berkelanjutan dinilai bukan lagi sekadar tuntutan etis, melainkan kebutuhan strategis.


Penegasan itu disampaikan dalam kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Regional 1 PTPN IV di Medan, Sumatera Utara, dalam Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026. Rombongan dewan menyoroti langkah-langkah transformasi yang tengah dijalankan Holding Perkebunan PTPN III (Persero) bersama entitas di bawahnya, termasuk PTPN IV PalmCo.


Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, mengatakan sektor perkebunan memiliki ketergantungan tinggi terhadap kualitas lingkungan dan penerimaan sosial masyarakat. Karena itu, penerapan ESG menjadi fondasi keberlanjutan usaha.


“ESG bukan lagi pilihan moral, tetapi kebutuhan strategis. Sektor ini sangat bergantung pada kualitas lingkungan, ketersediaan air, kesuburan tanah, dan dukungan masyarakat,” ujar Nurdin dalam arahannya kepada jajaran manajemen BUMN perkebunan, BP BUMN dan Danantara Asset Management.


Dalam pemaparan kepada dewan, Direksi PTPN III (Persero) yang diwakili Direktur Bisnis Ryanto Wisnuhardi menyebutkan bahwa transformasi tata kelola yang dilakukan mulai menunjukkan hasil. Kinerja keuangan grup berada dalam tren positif, yang antara lain ditopang kontribusi signifikan dari subholding kelapa sawit, PTPN IV PalmCo.


“Sekitar 80 persen pendapatan grup berasal dari komoditas utama yang dikelola PalmCo. Secara keseluruhan, PTPN Group juga mencatat skor risiko ESG sebesar 17,1 (kategori *low risk*) dari lembaga pemeringkat global Sustainalytics, yang mencerminkan tingkat kepatuhan terhadap standar keberlanjutan internasional”, ungkap Ryanto.


Capaian tersebut diperkuat oleh kinerja PalmCo secara mandiri. Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, secara terpisah menyatakan bahwa perusahaan menempatkan ESG sebagai inti strategi bisnis.


Ia mengungkapkan, PalmCo telah mencatat penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 28,88 persen sebagai bagian dari upaya dekarbonisasi. Selain itu, perusahaan juga memperluas kemitraan ekonomi kerakyatan melalui program plasma yang kini mencapai 46.314 hektare.


“Efisiensi bisnis dan keberlanjutan lingkungan harus berjalan beriringan. Kami mendorong keduanya sebagai motor pertumbuhan perusahaan,” kata Jatmiko.


Sementara dukungan terhadap transformasi tersebut juga datang dari anggota Komisi VI DPR RI, Nasril Bahar. Ia menilai perbaikan tata kelola di tubuh PTPN menjadi indikator positif di tengah tantangan industri global.


“Ini menunjukkan bahwa langkah transformasi mulai berjalan efektif,” ujarnya.


Selain fokus pada pengurangan emisi, PalmCo juga menyiapkan strategi jangka panjang melalui pengembangan energi terbarukan. Hingga 2030, perusahaan merencanakan pembangunan 36 fasilitas energi baru, termasuk pembangkit listrik tenaga biogas dan compressed biomethane gas (CBG).


Program ini diproyeksikan mampu menekan emisi hingga 54,46 persen dibandingkan skenario "business as usual" pada 2030.


Penguatan ESG di sektor perkebunan dinilai menjadi salah satu kunci untuk menjawab tekanan global terhadap isu lingkungan dan keberlanjutan. Di sisi lain, langkah ini juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisi sebagai pemain utama dalam industri kelapa sawit yang lebih modern dan transparan.


Dengan dukungan legislatif serta konsistensi implementasi di tingkat operasional, transformasi yang dijalankan BUMN perkebunan diharapkan tidak hanya meningkatkan kinerja korporasi, tetapi juga memberikan dampak luas bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. (don)

Gubsu Lepas ‎Keberangkatan Jamaah Calhaj Kloter II Asal Langkat
| Kamis, April 23, 2026

By On Kamis, April 23, 2026


‎MEDAN (patimpus.com) - Sebanyak 360 jamaah calon haji (Calhaj) Kelompok Terbang II asal Kabupaten Langkat dijadwalkan akan diberangkatkan dari Kualanamu International Airport (KNIA) pada Kamis 23 April 2026 dinihari, pukul 01.30 WIB dengan menaiki Pesawat Garuda nomor flight GA 3402 menuju tanah suci. 

‎Sebelum keberangkatan rombongan jamaah calon haji Kloter II, seperti biasanya Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Haji dan Umroh (Kemenhaj) Provinsi Sumatera Utara Embarkasi Medan akan menggelar acara pelepasan untuk para tamu Allah di Aula Madinahtul Hujjaj Asrama Haji Embarkasi Medan, pada Rabu (22/4/2026) malam, sekira pukul 22.00 WIB.

‎Pada acara pemberangkatan tersebut, tampak hadir sejumlah Anggota DPR RI diantarnya Ashari Tambunan, Muhammad Husni, Ansory Siregar yang dipimpin Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang bersama Gubernur Sumut Bobby Nasution, Bupati Langkat Syah Afandin untuk melepas keberangkatan jamaah Calhaj Kloter 2 asal Kabupaten Langkat.

‎Tampak hadir juga dalam acara pelepasan tersebut Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenhaj Sumut Zulkifli Sitorus dan jajaran serta Sekda Sumut Sulaiman Harahap.

‎Dalam sambutannya, Gubernur Bobby Nasution berpesan kepada jamaah haji, untuk tetap menjaga kekompakan, fokus ibadah, menjaga kesehatan dan tidak mengerjakan yang tidak ada keterkaitan dengan ibadah haji. Bobby Nasution juga berharap agar jamaah haji mendoakan keberkahan untuk Sumatera Utara agar dijauhkan dari bencana dan tetap menjaga nama baik Sumut dan Indonesia.

‎“Jaga kesehatan dan fokus ibadah, tetap jaga nama baik Sumatera Utara dan mendoakannya,” ucap Gubernur Bobby Nasution saat acara pemberangkatan jamaah haji Kloter 2 asal Langkat.

‎Sementara itu Ketua Komisi VIII DPR RI H. Marwan Dasopang bersama rombongan, menyampaikan berbahagia seluruh jamaah haji yang bisa berangkat tahun ini, setelah menunggu 13 sampai 14 tahun.

‎“Tidak mudah menunggu selama 14 tahun sembari berharap-harap cemas apakah bisa berangkat atau tidak, alhamdulilah tahun ini bisa berangkat, masih ada 5 juta lebih yang lagi menunggu antrian untuk berangkat,” ujar Marwan Dasopang.

‎Marwan Dasopang juga menegaskan agar Kementerian Haji mampu menghadirkan ibadah haji yang lebih berkualitas dari pelayanan haji sebelumnya, tetap mengaktifkan kebijakan nusuk dan ketika jamaah mendarat di Saudi seluruh jamaah sudah terlayani secara baik.

‎Marwan Dasopang juga menyampaikan kondisi dunia yang sedang bergejolak dikarenakan adanya konflik dan itu berimbas, sehingga Pemerintah mengeluarkan anggaran 1,8T rupiah sebagai biaya tambahan dikarenakan konflik.

‎“Pertambahan biaya tidak di bebani kepada jamaah, karena Presiden Prabowo Subianto tegas mengatakan negara yang akan menanggung biaya tambahan dan tidak di bebankan kepada jamaah,” tegas Marwan disambut riuh tepuk tangan jamaah.

‎Informasi yang diterima awak media dari Humas PPIH Kanwil Kemenhaj Sumut, 360 jamaah calon haji Kloter II asal Langkat terdiri dari 137 laki-laki, 217 perempuan, 2 Petugas Haji Daerah (PHD) Kota Medan, 1 orang Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI), 1 orang Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI), dan 2 orang Tenaga Kesehatan Haji/Tim Kesehatan Haji (TKH).  (Soni)

RSU Muhammadiyah Medan Ungkap Dugaan Malapraktek Pasien Miom
| Rabu, April 22, 2026

By On Rabu, April 22, 2026


MEDAN (patimpus.com) - Dugaan malapraktek terhadap pasien Mimi Maisyarah (48) terungkap setelah pihak RSU Muhammadiyah Medan membeberkan kronologis diagnosis hingga operasi.


Manajemen rumah sakit menegaskan seluruh tindakan medis telah melalui proses edukasi, persetujuan, serta tahapan sesuai prosedur.


Kepala Bagian Umum dan SDM RSU Muhammadiyah Medan, Ibrahim Nainggolan, menjelaskan pasien pertama kali datang pada Januari 2026 dengan keluhan yang mengarah pada miom. Saat itu, pasien disebut telah menyampaikan dugaan penyakitnya sebelum dilakukan pemeriksaan oleh dokter.


“Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh, dokter menjelaskan bahwa kondisi pasien merupakan miom dengan tingkat tertentu yang memerlukan tindakan operasi, termasuk kemungkinan pengangkatan rahim,” ujarnya, Rabu (22/4).


Pada kunjungan awal tersebut, pasien dan keluarga belum bersedia menjalani operasi dan memilih pulang untuk berdiskusi lebih lanjut.


Sekitar satu bulan kemudian, pasien kembali dengan keluhan yang semakin memburuk. Setelah pemeriksaan ulang dan penjelasan kembali dari tim medis, pasien dan keluarga akhirnya menyetujui tindakan operasi.


“Persetujuan tindakan medis ditandatangani oleh pihak keluarga setelah melalui proses pertimbangan. Operasi kemudian dijadwalkan dan dipersiapkan pada Februari,” jelas Ibrahim.


Ia menegaskan, keputusan tindakan medis tidak dilakukan secara tiba-tiba, melainkan melalui rentang waktu yang cukup panjang agar keluarga dapat memahami dan mempertimbangkan langkah yang diambil.


“Tindakan ini bukan seketika. Dari awal sudah dijelaskan, namun sempat ditolak. Setelah satu bulan, barulah keluarga menyetujui dan menandatangani persetujuan,” tambahnya.


Menanggapi isu kurangnya edukasi kepada pasien, pihak rumah sakit membantah tudingan tersebut. Menurut Ibrahim, informasi mengenai kondisi miom, termasuk kemungkinan dampaknya terhadap rahim, telah disampaikan sejak awal.


Ia juga menjelaskan bahwa secara medis terdapat berbagai kondisi miom, mulai dari yang berdiri sendiri hingga yang telah memengaruhi dinding rahim. Dalam kondisi tertentu, hal tersebut dapat memerlukan tindakan pengangkatan rahim.


Selain itu, ia mengungkapkan adanya dinamika dalam penanganan pasien. Pada suatu kesempatan, pasien sempat dibawa kembali ke rumah sakit dalam kondisi yang disebut membutuhkan penanganan segera. Namun, tindakan medis tidak dapat dilakukan karena adanya penolakan dari pihak keluarga.


“Kami sudah siapkan penanganan di UGD, tetapi keluarga menolak dilakukan tindakan medis, sehingga pasien dibawa pulang,” jelasnya.


RSU Muhammadiyah Medan juga menyatakan telah membuka ruang komunikasi dengan keluarga pasien, termasuk melalui pertemuan yang melibatkan kuasa hukum dan pihak kepolisian guna menjaga kondusifitas pelayanan.


Terkait somasi yang dilayangkan pihak keluarga, manajemen rumah sakit menyatakan masih mempelajari isi dan substansinya sebelum memberikan tanggapan resmi.


“Yang utama bagi kami adalah memastikan kondisi pasien. Untuk somasi, tentu kami butuh waktu untuk memahami secara utuh sebelum memberikan jawaban,” tegasnya.


Dalam hal rujukan, pihak rumah sakit mengaku telah menyarankan pasien dirujuk ke sejumlah fasilitas kesehatan, seperti RS Murni Teguh dan RSUP Adam Malik. Namun, keluarga disebut memilih untuk dirujuk ke RSU Haji Medan dengan pertimbangan jarak yang lebih dekat.


Sementara itu, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sebelumnya sudah  menurunkan tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait dugaan malpraktik tersebut begitu juga dengan Dinkes Medan serta Organisasi Profesi Kesehatan salah satunya Ikatan Dokter Indonesia (IDI) serta Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI).


Kasus ini hingga kini masih dalam proses penelusuran lebih lanjut oleh pihak terkait dimana RS masih mengumpulkan informasi atas apa yang telah terjadi. (don)

Perumda Tirtanadi Sumut dan Kajatisu Teken MoU Penanganan Perkara DATUN
| Selasa, April 21, 2026

By On Selasa, April 21, 2026


MEDAN (patimpus.com) - Direktur Utama Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara, Ardian Surbakti bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) Harli Siregar, menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait penanganan perkara di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN).


Penandatanganan MoU tersebut dilaksanakan di Aula lantai III Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Jalan AH Nasution No. 1C Medan, merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara Perumda Tirtanadi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, khususnya dalam penyelesaian permasalahan hukum yang berkaitan dengan perdata dan tata usaha negara, Selasa (21/4/ 2026).


Ardian Surbakti dalam sambutannya menyampaikan bahwa kerjasama ini sangat penting untuk mendukung kinerja perusahaan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan hukum yang mungkin timbul, baik dalam pengelolaan aset maupun pelayanan kepada masyarakat.


Menurutnya, dengan adanya pendampingan dari pihak kejaksaan, Perumda Tirtanadi dapat lebih optimal dalam menjalankan tugasnya sebagai penyedia layanan air bersih bagi masyarakat Sumatera Utara tanpa terkendala persoalan hukum.


Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara DR Harli Siregar SH MHum menegaskan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara siap memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum serta tindakan hukum lainnya kepada Perumda Tirtanadi dalam lingkup DATUN.


Ia juga menambahkan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari upaya preventif untuk meminimalisir potensi sengketa hukum, sekaligus memastikan setiap kebijakan yang diambil tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


Melalui MoU ini, kedua pihak sepakat untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam penyelesaian berbagai persoalan hukum, termasuk dalam hal pendampingan proyek strategis serta pengamanan aset milik daerah.


Penandatanganan tersebut turut disaksikan oleh jajaran pejabat di lingkungan Perumda Tirtanadi dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, yang menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung tata kelola perusahaan yang baik dan transparan.


Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan Perumda Tirtanadi dapat semakin profesional dalam menjalankan fungsinya, sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan tetap mengedepankan kepastian hukum.


Hadir pada kegiatan itu, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Abdullah Noer Deny SH MH, Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Herlina Setyorini SH MH, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Irfan Wibowo SH MH, Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Jurist Precisely SH MH, Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Jhonny William Pardede SH MHum.


Selanjutnya, Asisten Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kolonel Sus Lukas Sambiono SH, Asisten Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Nur Handayani SH MH, Kasi Perdata, Lamro Simbolon SH MH, Kasi Timkum, Marice Endang Butar-butar SH MH, Kasi TUN, Ida Mustika Napitupulu SH MH, Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Agung Ardyanto SH.


Kemudian, Asisten Pemulihan Aset Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Ronal H Baskara SH MH dan Kepala Bagian Tata Usaha pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Rio Aditya Arifiansyah SH MH.


Sedangkan hadir dari pihak Perumda Tirtanadi Prov.Sumatera Utara antara lain: Kepala Satuan Pengawas Internal, Perdinan, Kabid Publikasi Komunikasi selaku Plh Kepala Sekretaris Perusahaan, Lokot Parlindungan Siregar, Sekretris Direktur, Saddam Ilyas Lubis, Sekretaris Air Limbah, Pegawai Bidang Hukum, Ghitha Ghassani, Pegawai Bidang Kerjasama, Sekar Azzahra, Pegawai Bidang Publikasi Komunikasi, Salsa Dilla Siregar. (don)


Kemendukbangga/BKKBN Sumut Bersama Ombudsman Sumut Perkuat Pengawasan Transparansi
| Selasa, April 21, 2026

By On Selasa, April 21, 2026


MEDAN (patimpus.com) - Dalam rangka menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ BKKBN terkait Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara melaksanakan audiensi bersama Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara.


Kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antar lembaga, khususnya dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.


Audiensi ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Dr. Fatmawati, ST., M.Eng dan tim kerja Kemendukbangga/BKKBN Sumut. Dalam audiensi yang dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Herdensi, S.Sos., M.SP ini, kedua belah pihak berdiskusi mengenai berbagai aspek pengawasan pelayanan publik, termasuk upaya pencegahan maladministrasi, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan sistem pengaduan masyarakat. Selain itu, dibahas pula pentingnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap lini pelayanan.


Melalui audiensi ini, diharapkan terjalin kolaborasi yang lebih erat antara Kemendukbangga/BKKBN Sumut dan Ombudsman RI Perwakilan Sumut, khususnya dalam mendukung terciptanya pelayanan publik yang prima dan berintegritas. Kemendukbangga/BKKBN Sumut berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan inovasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan yang diberikan. (don)

‎Tahun Ini Embarkasi Medan Berangkatkan 5.922 Calhaj Sumut, Dibagi 17 Kloter
| Selasa, April 21, 2026

By On Selasa, April 21, 2026


‎MEDAN (patimpus.com) - Untuk pertama kalinya Kementerian Haji dan Umroh (Kemenhaj) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Embarkasi Medan sebagai Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) tahun 1447 Hijriah/2026 siap memberangkatkan sebanyak 5.922 calon jamaah haji (Calhaj) asal Sumut ke Tanah Suci. 

Ke ‎5.922 Calhaj Sumut tahun ini dibagi menjadi 17 kelompok terbang (Kloter), hal tersebut berdasarkan hasil kurasi data, kuota yang ditetapkan pemerintah pusat, serta pertimbangan teknis pelayanan di embarkasi dan Arab Saudi.

‎Calhaj Kloter 1 (pertama) tiba di Asrama Haji Embarkasi Medan pada Selasa, 21 April 2026 pukul 06.00 WIB dan dijadwalkan akan take off pada Rabu, 22 April 2026 pukul 03.05 melalui Bandara Kualanamu Deli Serdang nomor penerbangan GIA 3101.

‎Jamaah haji Kloter pertama ini berjumlah 360 calhaj berasal dari Kota Binjai berjumlah 223 orang (85 laki-laki, 138 perempuan) dan Kota Medan 131 orang terdiri dari 92 calhaj, dan Jabal Nor sebanyak 39 calhaj, (58 laki-laki, 73 perempuan).

‎Setiba Asrama Haji Embarkasi Medan, rombongan jamaah haji Kloter 1 ini diarahkan ke Aula Jabal Nur untuk dilakukan serangkaian proses pelayanan satu atap seperti Pemeriksaa Kesehatan, Penyerahan SPMA, Penyerahan Konkarde, Penyerahan Gelang, Penyerahan Boarding Pass, Penyerahan Pasport dan Visa, Penyerahan Living Cost, Penyerahan Kartu Nusuk, selanjutnya sarapan pagi dan istirahat di Hotel Madinah Al-Munawaroh.

‎Ketua PPIH Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara Embarkasi Medan, Dr H Zulkifli Sitorus MA, dalam arahannya saat menyambut kedatangan 360 jamaah haji Kloter 1 menegaskan agar menjaga kartu Nusuk yang merupakan dokumen paling krusial dalam pelaksanaan haji tahun ini.

‎“Kartu Nusuk ini adalah akses resmi Bapak dan Ibu selama berada di Makkah, Madinah, dan Armuzna. Jangan sampai rusak, hilang, atau digunakan orang lain. Bahkan, jangan difoto sembarangan karena barcode didalamnya sangat penting,” ungkap Zulkifli.

‎Zulkifli Sitorus yang juga Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, juga mengingatkan jamaah untuk tetap waspada terhadap barang bawaan ditengah suasana yang padat, serta menjaga kondisi fisik dengan baik dengan memanfaatkan waktu istirahat sebelum menjalani tahapan lanjutan.

‎Zulkifli juga menyampaikan bahwa pemerintah akan terus melakukan perbaikan layanan haji setiap tahunnya. Dengan hadirnya Kementerian Haji dan Umrah sebagai penyelenggara utama tahun ini, diharapkan tata kelola haji menjadi lebih terintegrasi dan profesional.

‎“Ini menjadi babak baru dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Pemerintah berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dengan sistem yang semakin baik dan terarah,” jelas Zulkifli.

‎Zulkifli Sitorus menambahkan pada tahun ini, terdapat peningkatan layanan keberangkatan. Jamaah tidak lagi melalui terminal kargo, melainkan langsung diberangkatkan melalui terminal internasional Gate 12 dengan fasilitas garbarata.

‎“Ini merupakan peningkatan layanan untuk memberikan kenyamanan lebih kepada jamaah. Tahun ini, jamaah diberangkatkan langsung melalui terminal internasional dengan fasilitas garbarata,” tambah Zulkifli.

‎Zulkifli Sitorus berharap dengan adanya persiapan yang semakin matang dan sistem yang terus diperbaiki, seluruh proses penyelenggaraan haji berjalan lancar, mulai dari keberangkatan hingga pemulangan.

‎“Semoga seluruh jamaah dapat melaksanakan ibadah dengan baik dan kembali ke Tanah Air dengan predikat haji mabrur,” pungkasnya.

‎Sementara itu, Kepala Sub Bagian Humas Kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian Haji dan Umrah Sumatera Utara, Suci Ramadhani SKom MSI mengatakan Kanwil Kemenhaj Embarkasi Medan akan mengedepankan jamaah lansia, dan terkait persiapan dalam pelaksanaan sudah cukup matang, hanya tinggal finishing dalam penyambutan dan pelaksanaan. 

‎"Semua sudah dipersiapkan dengan betul-betul, tinggal finishing pemasangan-pemasangan beberapa stand, tenda, beberapa stand pendukung kegiatan. Kalau untuk teknis semua sudah siap dilaksanakan, karena tidak ada berbeda dari tahun-tahun lalu. Hanya pada saat di bandara saja nanti kita akan melakukan pengantaran calhaj ke pesawat lebih simple, mengingat kita mengedepankan calhaj yang lansia juga," jelas Suci kepada awak media diruang sekretariat Kanwil Kemenhaj Sumut.

‎Suci menambahkan, seluruh petugas haji daerah dan petugas kloter sudah dibekali pelatihan teknis dan manasik. Tujuannya memastikan layanan selama di asrama, dalam perjalanan, hingga di Arab Saudi berjalan lancar dan sesuai standar pelayanan haji.

‎Asrama Haji Medan telah menyiapkan skema penerimaan jamaah secara bergelombang dan setiap kloter akan menjalani proses satu atap meliputi verifikasi paspor, visa, penyerahan living cost, pemeriksaan kesehatan akhir, hingga pembagian gelang identitas dan seragam. 

‎"Kalau untuk teknis disini (Asrama Haji Medan) tidak ada perbedaan dari tahun kemari. Semua dijalankan sebagaimana biasanya," ungkap Suci. 

‎Suci menjelaskan lebih lanjut, Pihak Kanwil Kemenhaj menekankan pentingnya kesiapan fisik jamaah dan Calhaj dihimbau untuk menjaga pola makan, istirahat cukup, dan rutin minum obat bagi yang memiliki penyakit penyerta, Tim Kesehatan Haji Kloter (TKHK) akan mendampingi setiap kloter selama perjalanan.

‎Untuk akomodasi di Arab Saudi, 5.922 Calhaj Sumut akan menempati hotel di Makkah dan Madinah sesuai sistem zonasi yang ditetapkan pemerintah. Jarak hotel ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi bervariasi, sehingga jamaah diminta mengikuti arahan petugas sektor.

‎Kegiatan ini penyambutan jamaah haji Kloter 1 ini, turut dihadiri oleh Kabag TU Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Alfian, S. Ag, M. AP, Sekretaris PPIH Dr. H. Torang Rambe, M.Ag, Pimpinan Yayasan Majelis Taklim Jabal Noor KH. Zulfiqar Hajar, LC, Kabid Keamanan, Kabid Pembinaan, Kabag Kesra Kota Medan, serta perwakilan Pemerintah Kota Binjai.

‎Informasi yang didapat awak media, keberagaman usia turut mewarnai, pada kloter pertama ini Jamaah tertua tercatat atas nama Sonimin Amat Ngariman (81) asal Binjai, sementara jemaah termuda adalah Nazwa Mora Kania Nasution (20) asal Medan. (Soni)


Medan

Sumut

Komunitas

Pendidikan

Ekbis