Perwakilan BKKBN Sumut Tandatangani Komitmen Bersama Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi
| Senin, Januari 19, 2026

By On Senin, Januari 19, 2026


PATIMPUS.COM - Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Utara melaksanakan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Senin (19/1) di Lapangan kantor Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara. 


Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud nyata keseriusan dalam mendukung Reformasi Birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.


Penandatanganan komitmen bersama ini diikuti oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Dr Fatmawati ST MEng dan seluruh jajaran pegawai Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara. 


"Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk menyatukan tekad dan langkah seluruh aparatur dalam membangun budaya kerja yang berintegritas serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik," sebut Kaper BKKBN Sumut, DR Fatmawati ST MEng.


Zona Integritas lanjutnya, merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya memiliki komitmen kuat untuk melakukan reformasi birokrasi, khususnya dalam aspek pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan. 


Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuntut perubahan menyeluruh, tidak hanya pada aspek administrasi, tetapi juga pada pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) aparatur.


Pembangunan ZI WBK bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sekaligus mendorong terwujudnya pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel.


Melalui ZI WBK, instansi pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.


Dalam konteks tugas dan fungsi BKKBN, pembangunan Zona Integritas memiliki peran strategis. Sebagai instansi yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan pembangunan keluarga, BKKBN dituntut untuk memberikan pelayanan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. 


Oleh karena itu, komitmen bersama menuju WBK menjadi landasan penting dalam memastikan seluruh program dan layanan dilaksanakan secara bersih dan bertanggung jawab.


Pembangunan Zona Integritas menuju WBK bukanlah proses yang instan, melainkan membutuhkan konsistensi, kerja sama, dan pengawasan yang berkelanjutan. 


Seluruh unsur organisasi diharapkan mampu berperan aktif dalam mengimplementasikan nilai-nilai integritas dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi. Dengan demikian, ZI WBK tidak hanya menjadi simbol komitmen, tetapi benar-benar terinternalisasi dalam budaya kerja sehari-hari.


"Melalui kegiatan penandatanganan komitmen bersama ini, Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara menegaskan tekad untuk terus melakukan pembenahan internal dan meningkatkan kualitas tata kelola organisasi. Upaya ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya pelayanan publik yang prima, berintegritas, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam bidang kependudukan dan pembangunan keluarga," ujarnya.


Ke depan, Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara akan terus mendorong implementasi pembangunan Zona Integritas secara konsisten sebagai bagian dari upaya mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. (don)

Dinkes Medan Gandeng Forwakes Guna Tangkal Berita Hoax Di Medsos
| Minggu, Januari 18, 2026

By On Minggu, Januari 18, 2026


PATIMPUS.COM - Berbagai informasi yang beredar di media sosial (medsos) saat ini tidak bisa dijadikan sumber informasi akurat dan dapat dipercaya.


Sebab banyak kekurangan dari medsos yang bisa menimbulkan dampak negatif, misal risiko kejahatan, kesehatan mental karena adanya 'cyberbullying', hingga sulitnya membedakan fakta alias berita hoax.


Meski medsos banyak kekurangannya, tapi banyak masyarakat malah menjadikan media sosial sebagai sumber informasi yang bisa dipercaya, apalagi jika informasi yang disajikan bermuatan negatif, menyudutkan pihak tertentu tanpa adanya konfirmasi sebagai perimbangan dari pihak-pihak yang tertulis namanya di medsos.


"Kalau kita lihat ya banyak masyarakat sekarang suka lihat berita dari medsos yang terkadang hanya memberitakan satu pihak, tanpa adanya konfirmasi dari pihak lainnya, terkesan menyudutkan dan menjelekkan citra salah satu pihak. Anehnya lagi, masyarakat justru suka hal demikian, hingga komentar-komentarnya berisi amarah bahkan caci maki. Padahal kebenaran dari suatu informasi itu belum tentu  benar. Harus dikroscek kembali," ucap Plt Kadis Kesehatan Kota Medan, dr Surya Syaputra Pulungan melalui Sekretaris Dinkes Kota Medan, Plt Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Medan, Iin Juliani Saragih, SKM MM saat menerima Audiensi Forum Kesehatan (Forwakes) Sumut di Kantor Dinkes Kota Medan, belum lama ini.


Iin didampingi Plh Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Medan Zulhilminil Amani SKM dan Edy Yusuf SKM, MKM selaku Ketua Tim Kerja P2PM Dinas Kesehatan Kota Medan menyampaikan, bahwa dari medsos banyak informasi sepotong atau keterangan yang tidak lengkap. Belum lagi komentar-komentar netizennya yang terkadang tidak etis,  bahkan karena medsos jadi suka marah-marah.


Pihaknya juga menyoroti  medsos yang berisi informasi semisal kegiatan pemerintahan yang positif atau mendapat suatu penghargaan/prestasi malah kurang diapresiasi atau sepi tanggapan. Tapi bila ada isu negatif dari instansi pemerintahan justru disukai, paling banyak dikomentari tanpa mencari penyeimbang dari media lain (media massa) untuk tahu apakah benar informasi yang disampaikan.


Karena itulah mengapa saat ini media massa seperti surat kabar, media elektronik (televisi, radio, termasuk media online) masih sangat dibutuhkan hingga saat ini. 


"Kita tahu media massa memiliki aturan dalam hal peliputan hingga cara penyampaiannya ke masyarakat. Sehingga informasi yang sampai lebih akurat dan dapat dipercaya serta bisa dipertanggungjawabkan," sebutnya.


Selaku instansi pemerintahan di bidang pelayanan kesehatan, mereka memerlukan media massa sebagai penyambung lidah atau penyampai informasi yang tepat kepada masyarakat. Karena itu, pihaknya berharap antara Forwakes dan jajaran Dinkes Medan bisa bermitra dengan baik untuk menangkal berita-berita hoax tentang kesehatan di Kota Medan. 


"Masyarakat juga diharap harus semakin cerdas dalam menyaring informasi dari medsos sehingga tidak terjebak dengan informasi tidak benar (hoaks). Perlu dilakukan kroscek ulang, dari sumber lainnya," serunya.


Menanggapi hal itu Ketua Forwakes Sumut, Mahbubah Lubis menegaskan bahwa media massa hadir, tugasnya selain sebagai penyampai informasi pada masyarakat juga sebagai kontrol sosial atas informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, sebagai penyeimbang, sehingga masyarakat paham mana yang benar. 


Didampingi para pengurus dan anggota Forwakes Sumut, Mahbubah menjelaskan, saat ini medsos sangat berkembang pesat. Hanya saja media massa dan medsos memiliki perbedaan. 


Perbedaan yang sangat mendasar adalah medsos tidak memiliki izin/legalitas dalam penyebaran informasi seperti media massa, bahkan penyebar informasi melalui medsos tidak jelas pelakunya. Kabar yang disampaikan juga kita tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Ada pula si penyampai informasi menayangkan di medsosnya hanya untuk mencari sensasi, supaya viral sehingga banyak yang nge-'like' dan naik rating.


Ada pula informasi yang disampaikan merupakan informasi lama, entah sudah beberapa tahun lalu kejadiannya. Tapi diposting ulang lagi hanya demi 'like', seolah-olah kejadiannya baru berlangsung. Untungnya saat ini banyak masyarakat yang sudah cerdas, mencari tahu fakta sebenarnya dari media massa. 


"Jadi tugas media massa itu tidak hanya sekadar penyampai informasi tapi juga untuk mengungkap fakta sebenarnya. Masyarakat harusnya tidak menelan mentah-mentah informasi yang beredar di medsos, sebab banyak bertebaran informasi hoaks di sana," pungkasnya.


Katanya, keunggulan dari medsos hanyalah dalam hal kecepatan (speed), sementara media massa unggul dalam kebenaran dan kedalaman (accuracy & depth). 


"Sebenarnya keduanya saling melengkapi, akan tetapi media massa tetap dibutuhkan sebagai jangkar informasi yang andal di tengah ketidakpastian informasi di medsos," ucapnya.


Mahbubah menambahkan, terkait Forwakes, selama ini sudah hadir sebagai penyampai informasi khususnya tentang pelayanan kesehatan di Kota Medan dan Sumut.


"Forwakes selama 20 tahun ini sudah menjadi mitra penyampai informasi layanan hingga keluhan masyarakat terkait kesehatan, dan selama ini berjalan lancar," ucapnya.


Selain Dinkes Kota Medan, Forwakes juga menjalin mitra dengan instansi lainnya seperti Dinkes Sumut, rumah sakit pemerintahan, rumah sakit swasta, puskesmas dan lainnya. 


"Forwakes senantiasa siap menjadi mitra Dinkes Kota Medan, karena mungkin masih banyak informasi atau kegiatan berkaitan dengan kesehatan belum diketahui masyarakat, sehingga perlu disampaikan lewat media massa," tutup Mahbubah. (don)

Farianda Sinik Ajak Anggota PWI Sumut Ramaikan Turnamen Domino Piala Kapolrestabes
| Sabtu, Januari 17, 2026

By On Sabtu, Januari 17, 2026


‎PATIMPUS.COM - Dalam rangka memeriahkan Hari Pers Nasional (HPN) 2026, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara (Sumut) akan menggelar Turnamen Domino PWI Sumut memperebutkan Piala Kapolrestabes pada 23-24 Januari 2026 mendatang.

‎

‎Turnamen Domino PWI Sumut Piala Kapolrestabes 2026 ini memperebutkan hadiah jutaan rupiah dan akan berlangsung di Gedung PWI Sumut, Jalan Adinogoro Medan.

‎

‎Ketua PWI Sumut H Farianda Putra Sinik mengajak Anggota PWI Sumatera Utara untuk meramaikan Turnamen Domino Piala Kapolrestabes tersebut.  

‎

‎"Turnamen Domino PWI Sumut Piala Kapolrestabes ini merupakan event untuk memeriahkan Hari Pers Nasional (HPN) 2026. Jadi kita berharap agar anggota PWI Sumut ambil bagian," ujar Farianda di Medan, Sabtu (17/1/2026).

‎

‎Selain untuk memeriahkan HPN 2026, lanjut Farianda. Turnamen Domino PWI Sumut juga bertujuan bertujuan untuk meningkatkan tali silaturahmi antar sesama Anggota PWI Sumut dan juga dengan mitra kerja PWI Sumut, Untuk itu, turnamen ini akan dimeriahkan pertandingan eksebisi. 

‎

‎"Pertandingan eksebisi akan digelar antara PWI Sumut, Polrestabes Medan, Kejari Medan, Pemko Medan, DPRD Medan, dan sejumlah instansi lainnya. Jadi turnamen ini akan berlangsung seru," ungkap Farianda. 

‎

‎Sementara itu, Ketua Panitia Ariadi menjelaskan, Turnamen Domino PWI Sumut Piala Kapolrestabes ini akan mempertandingkan dua nomor, yakni perorangan dan berpasangan. Setiap anggota PWI Sumut bisa mengikuti kedua nomor tersebut. 

‎

‎"Jadi setiap anggota PWI Sumut bisa mengikuti kedua nomor itu. Untuk nomor berpasangan, harus didaftarkan dengan tandemnya," jelas Ariadi. 

‎

‎Ariadi mengakui anggota PWI Sumut cukup antusias mengikuti turnamen ini. Terbukti hingga Sabtu 17 Januari 2026, sudah ada 40 orang peserta yang mendaftarkan diri. Jumlah tersebut akan terus bertambah, karena pendaftaran dibuka hingga 22 Januari 2026 mendatang. 

‎

‎"Pendaftaran masih dibuka hingga 22 Januari 2026, namun kita juga membatasi jumlah peserta hanya120 orang untuk perorangan dan 60 tim untuk berpasangan. Jadi kita berharap kawan-kawan segera mendaftarkan diri," harapnya. 

‎

‎Untuk pendaftaran bisa menghubungi Husni Lubis (0821 6461 7324), Ariadi (0813 6157 8515), dan Isvan (0821 6384 0208). Atau bisa mendatangi Kantor PWI Sumut Jalan Adinogoro Medan di jam kerja. Adapun syarat pendaftaran yakni Kartu Biru PWI. (Soni)

M Arif Tanjung : ‎Momentum Isra' Mi'raj 2026 Dinilai Relevan Bangun Karakter Dan Etika Sosial Umat Islam
| Jumat, Januari 16, 2026

By On Jumat, Januari 16, 2026


‎PATIMPUS.COM - Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 2026 dinilai bukan sekadar peristiwa keagamaan historis, melainkan momentum strategis untuk membangun karakter, etika sosial, serta kesadaran moral umat Islam di tengah tantangan kehidupan modern.

‎

‎Hal tersebut disampaikan Pemerhati Sosial dan Tokoh Masyarakat, M Arif Tanjung, kepada wartawan di Medan, Jumat (16/1/2026).

‎

‎Menurut Arif Tanjung, nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa Isra Mi'raj memiliki relevansi kuat dengan kondisi sosial saat ini, khususnya dalam membentuk pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, dan berintegritas melalui pelaksanaan sholat lima waktu.

‎

‎“Isra' Mi'raj mengajarkan umat Islam tentang disiplin waktu, tanggung jawab, serta konsistensi dalam menjalankan perintah Allah. Nilai-nilai ini sangat penting dalam membangun tatanan sosial yang adil dan bermoral,” ujarnya.

‎

‎Ia menuturkan, kewajiban sholat lima waktu yang ditetapkan melalui Isra' Mikraj merupakan fondasi pembentukan karakter seorang Muslim. Sholat itu tiang agama tidak hanya bernilai ibadah ritual, tetapi juga melatih kejujuran, kesabaran, serta kepedulian sosial.

‎

‎Selain itu, Arif Tanjung menilai Isra Mikraj sebagai peristiwa yang mengajarkan keteguhan iman di tengah ujian. Pada masa itu, Nabi Muhammad SAW menghadapi tekanan dakwah dan penolakan, namun justru diberikan kemuliaan oleh Allah SWT sebagai bentuk penguatan spiritual lahir dan bathin.

‎

‎“Pesan terpentingnya adalah ketahanan mental dan spiritual. Umat Islam diajarkan untuk tidak mudah goyah meski menghadapi tekanan, tantangan, atau ketidakadilan, karena disetiap insan manusia sudah di tentukan Qadarnya," jelasnya.

‎

‎Ia juga menyoroti hikmah Isra Mikraj dalam konteks persatuan dan keadilan sosial. Kebersihan hati, menurutnya, merupakan kunci terciptanya sikap toleran dan harmonis dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk.

‎

‎“Jika hati bersih, maka keadilan akan lahir secara alami. Inilah esensi persatuan yang diajarkan melalui peristiwa Isra Mi'raj,” tambahnya.

‎

‎Lebih jauh, Isra Mikraj memperlihatkan kekuasaan Allah SWT yang melampaui nalar manusia. Hal ini, kata Arif Tanjung, menjadi pengingat agar umat Islam tidak semata-mata mengedepankan logika rasional, tetapi juga membangun kepekaan batin dan keimanan.

‎

‎“Dalam kehidupan modern yang serba rasional, Isra Mi'raj mengajarkan keseimbangan antara akal dan hati,” ungkapnya.

‎

‎Arif Tanjung berharap, peringatan Isra Mi'raj 2026 tidak berhenti pada kegiatan seremonial, melainkan menjadi sarana refleksi kolektif untuk memperbaiki perilaku individu maupun sosial.

‎

‎“Jika nilai Isra Mi'raj benar-benar dihayati, maka akan lahiran masyarakat yang religius, beretika, dan saling menghormati,” pungkasnya. (Soni)

Sumut Berpotensi Kembangkan Wisata Kesehatan
| Kamis, Januari 15, 2026

By On Kamis, Januari 15, 2026


PATIMPUS.COM - Provinsi Sumatera Utara dinilai memiliki peluang besar untuk mengembangkan health tourism atau wisata kesehatan mulai tahun 2026. 


Namun, pengembangan sektor ini membutuhkan keberanian rumah sakit, dukungan kebijakan pemerintah daerah, serta model pembiayaan di luar BPJS Kesehatan. Alhasil, Sumut masih tertinggal dibanding Malaysia dan Thailand.


Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) Laksono Trisnantoro dalam diskusi strategis bertajuk “Sumatera Utara Health Tourism: Bagaimana Memulainya di Tahun 2026 Ini?” yang digelar Kamis (15/1/2026), menjelaskan, Sumatera Utara memiliki modal dasar yang kuat, mulai dari sumber daya alam, infrastruktur pariwisata, hingga fasilitas kesehatan. Namun, potensi tersebut belum terintegrasi dalam satu strategi pengembangan wisata kesehatan yang jelas.


“Faktanya, masih banyak masyarakat Sumatera Utara yang memilih berobat ke Malaysia. Sebaliknya, belum terlihat arus signifikan pasien asing, termasuk dari Malaysia, yang datang untuk berobat ke Sumut,” ujar Laksono.


Menurutnya, kondisi ini seharusnya menjadi alarm kebijakan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pasalnya, lebih dari 60 persen pendapatan wisata kesehatan Malaysia diketahui berasal dari pasien asal Indonesia, yang sebagian besar berasal dari wilayah Sumatera.


Laksono menilai, keberhasilan Malaysia dan Thailand tidak terjadi secara alami, melainkan didukung oleh kehadiran negara dan pemerintah daerah sebagai pengarah ekosistem, termasuk dalam soal regulasi, pendanaan, dan sinergi lintas sektor.


“Di Malaysia dan Thailand, rumah sakit swasta diberi ruang tumbuh melalui pendanaan non-pajak, asuransi kesehatan swasta, serta keterhubungan langsung dengan sektor pariwisata. Sementara di Sumatera Utara, belum terlihat adanya roadmap daerah yang secara spesifik mendorong hal itu,” katanya.


Ia juga menyoroti ketergantungan tinggi pada BPJS Kesehatan yang membuat ruang inovasi rumah sakit menjadi terbatas. Dengan belanja kesehatan nasional yang stagnan di kisaran tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), rumah sakit dinilai sulit naik kelas jika seluruh layanan hanya bertumpu pada skema jaminan sosial.


“BPJS penting sebagai jaring pengaman sosial. Tapi jika semua layanan diseragamkan, rumah sakit tidak punya ruang untuk mengembangkan layanan berstandar internasional. Akibatnya, pasien yang mampu justru memilih berobat ke luar negeri,” jelas Laksono.


Dalam konteks Sumatera Utara, Laksono menyarankan agar pengembangan health tourism dimulai dari rumah sakit non-BPJS atau rumah sakit yang memiliki lini layanan khusus di luar BPJS. Langkah ini dinilai lebih realistis tanpa mengorbankan prinsip keadilan layanan kesehatan.


Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam membangun sinergi antara rumah sakit, hotel, resort, dan sektor pariwisata. Tanpa koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), wisata kesehatan berisiko hanya menjadi wacana tanpa implementasi.


“Masalahnya bukan semata di rumah sakit. Ini soal tata kelola daerah. Kalau kesehatan dan pariwisata masih berjalan sendiri-sendiri, sulit berharap Sumatera Utara bisa bersaing dengan Malaysia,” ujarnya.


Laksono menegaskan, tidak semua rumah sakit di Sumatera Utara harus masuk ke bisnis wisata kesehatan. Cukup sekelompok rumah sakit yang siap berinvestasi, memiliki tata kelola kuat, dan berani membenchmark layanan ke luar negeri untuk menjadi pemantik perubahan.


“Awal 2026 adalah momentum. Sumatera Utara harus menentukan sikap, apakah ingin terus menjadi daerah pengirim pasien ke luar negeri, atau mulai bertransformasi menjadi tujuan layanan kesehatan regional,” pungkasnya.


Sedangkan, Destanul Aulia, Ketua MMTB dan Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat USU, menegaskan, persoalan medical tourism bukan semata-mata soal kemampuan rumah sakit, melainkan masalah sistem dan tata kelola daerah.


“Medical tourism tumbuh karena desain sistem, bukan kebetulan. Di Malaysia dan Thailand ada pemisahan yang jelas antara layanan UHC dan layanan pasar. Negara tidak menghambat rumah sakit swasta berkembang,” kata Destanul.


Ia menilai, Medan sebagai gerbang Sumatera seharusnya memiliki posisi strategis dalam pengembangan wisata kesehatan. Namun hingga kini, pasar tersebut belum dikelola secara serius, meski masyarakat Indonesia sudah terbiasa membayar layanan kesehatan non-BPJS.


"OOP (out of pocket) atau biaya dari kantong sendiri di Indonesia tinggi. Artinya pasar ada. Tapi di Medan, pasar itu tidak ditata menjadi industri,” ujarnya.


Destanul juga menyoroti ketergantungan tinggi pada BPJS Kesehatan yang membuat semua rumah sakit berada dalam posisi “setengah BPJS”. Kondisi ini dinilai menyulitkan lahirnya diferensiasi layanan yang menjadi prasyarat tumbuhnya medical tourism. “Tanpa sistem tier yang jelas, medical tourism sulit tumbuh. Semua rumah sakit berada di zona abu-abu,” katanya. (don)

Ikut Meriahkan HPN 2026, Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak Dukung Turnamen Domino PWI Sumut
| Kamis, Januari 15, 2026

By On Kamis, Januari 15, 2026


‎PATIMPUS.COM - Menyambut Hari Pers Nasional (HPN) 2026, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr Jean Calvijn Simanjuntak SIK MH mendukung penuh pelaksanaan Turnamen Domino PWI Sumatera Utara 2026 yang akan memperebutkan Piala Kapolrestabes Medan. 

‎

‎Dukungan tersebut diungkapkan Jean Calvijn Simanjuntak saat menerima audiensi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara (Sumut) H Farianda Putra Sinik SE bersama Wakil Ketua PWI Sumut Rifqi Warisan, Sekretaris PWI Sumut SR Hamonangan Panggabean, Ketua Panitia Ariadi, dan jajaran panitia seperti Irma Yuni, Deking Sembiring, Husni Lubis serta lainnya di Mapolsek Medan Area, Kamis (15/1/2026).

‎

‎"Polrestabes Medan memiliki hubungan baik dengan PWI Sumut. Bukan hanya karena kantor bertetangga, tapi hubungan personel juga sangat baik," ujar Jean Calvijn.

‎

‎Calvijn menambahkan, Polri tidak bisa dipisahkan dengan wartawan. Untuk itu, Polrestabes Medan juga sudah menggelar sejumlah kegiatan antar wartawan beberapa waktu lalu, seperti turnamen biliar hingga lomba tulis.

‎

‎"Untuk itu, kami sangat mendukung turnamen domino ini. Apalagi memang digelar untuk memeriahkan Hari Pers Nasional (HPN) 2026," ungkap Calvijn.

‎

‎Sebelumnya, Ketua PWI Sumatera Utara H Farianda Putra Sinik SE menjelaskan, Turnamen Domino PWI Sumatera Utara ini akan memperebutkan Piala Kapolrestabes Medan dan tujuannya untuk memeriahkan Hari Pers Nasional (HPN) yang puncaknya digelar di Banten, 9 Februari 2026.

‎

‎"Turnamen ini bertujuan untuk meningkatkan silaturahmi antar sesama wartawan dengan mitra kerja. Kemudian memeriahkan HPN 2026," jelas Farianda.

‎

‎Farianda menambahkan, turnamen ini juga akan menggelar pertandingan eksebisi antara PWI Sumut, Polrestabes Medan, Kejari Medan, dan lainnya. "Kami mengucapkan terima kasih kepada Kapolrestabes Medan yang mendukung turnamen ini," papar Farianda.

‎

‎Sedangkan Ketua Panitia Ariadi melaporkan, Turnamen Domino PWI Sumut Piala Kapolrestabes Medan ini khusus diikuti Wartawan Anggota PWI Sumut. Turnamen ini akan mempertandingkan dua nomor, yakni perorangan dan berpasangan.

‎

‎"Bagi Wartawan Anggota PWI Sumut yang ingin ambil bagian. sudah bisa mendaftarkan diri ke Sekretariat PWI Sumut. Pendaftaran dibuka mulai Jumat (16/1)," jelas Ariadi.

‎

‎Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ariadi (0813 6157 8515) atau Husni Lubis (0821 6461 7324). Adapun syarat pendaftaran yakni Kartu Pers dan Kartu Anggota PWI Sumut. (Soni)



Medan

Sumut

Komunitas

Pendidikan

Ekbis