DPP Partai Golkar Sebut Tidak Ada Lagi Penjaringan di Daerah

DPP Partai Golkar Sebut Tidak Ada Lagi Penjaringan di Daerah

PATIMPUS     Minggu, April 14, 2024  

PATIMPUS.COM - Dalam kesiapan menghadapi Pilkada 2024, DPP Partai Golkar (PG) telah melakukan tahapan-tahapan penjaringan dan saat ini dalam tahap survey 1 dan keseluruhan penjaringan dari proses awal telah lama dilakukan. 

Bermula dari surat penugasan sehingga untuk penjaringan ini tidak ada lagi dilakukan pendaftaran pada DPD Provinsi atau Kabupaten/Kota.

"Tidak ada lagi penjaringan bakal calon kepala darah baik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten kota yang akan  mengikuti kontestasi pada Pilkada 2024 digelar secara serentak pada November tahun ini," ujar Wakil Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Hasrul Benny Harahap SH MHum kepada awak media, Sabtu (13/4/2024) di Medan.

Selanjutnya kata Hasrul Benny Harahap yang juga Wasekjen Pemenangan Pemilu (PP) Sumatera 1 DPP Partai Golkar mengatakan dalam menentukan siapa Calon Kepala Daerah (Cakada) yang akan diusung nantinya tentu PG lebih memprioritaskan kader Partai Golkar yang ada. 

"Kita partai besar, partai yang memiliki banyak kader pemimpin di negeri ini. Tentu saja dalam pemilihan kepala daerah nanti kita Partai Golkar akan memprioritaskan kader dari dari Partai yang sudah mumpuni," ucapnya.

Dikatakan, dalam menghadapi Pilkada serentak November 2024, partai berlogo pohon beringin ini, sudah mempersiapkan strategi politik. Ketika rapat bertemu dengan calon gubernur, calon wali kota dan bupati. 

Dalam arahannya, Airlangga menyampaikan menargetkan Partai Golkar harus mampu meraih 60 persen dan sampai tahap ini DPP Partai Golkar telah melakukan tahapan penjaringan dengan melakukan survey kepada Calon Kepala Daerah (Cakada) sehingga tidak ada penjaringan ataupun pendaftaran lagi di tingkat DPD. 

“Dalam survei yang sedang berlangsung, kita melihat simpatik dan elaktabilitas bakal calon di tengah masyarakat, DPP Partai Golkar yang membuka penjaring calon kepala daerah,” kata Hasrul.

Saat disinggung pencalonan Bobby Nasution, menantu Presiden Jokowi yang digadang akan mencalonkan diri dari Partai Golkar. Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Sumut, Musa Rajekshah yang disapa Ijeck digadang akan bertarung di Pilgub Sumut. 

Hasrul menegaskan Partai Golkar bakal lebih memprioritaskan kader. “Prioritaskan kader Golkar untuk calon gubernur, calon wali kota/bupati,” kata Hasrul yang berprofesi sebagai pengacara kondang di Sumut itu.

Sebagaimana diketahui, Bobby Nasution tampak menghadiri acara pengarahan untuk bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di markas DPP Partai Golkar beberapa waktu lalu. (Soni)

Riri Stephanie Siregar, Caleg Petahana Hanura Bakal Kembali Raih Kursi DPRD Sumut

Riri Stephanie Siregar, Caleg Petahana Hanura Bakal Kembali Raih Kursi DPRD Sumut

PATIMPUS     Selasa, Februari 27, 2024  

PATIMPUS.COM - Riri Stephanie Siregar, caleg petahana dari Partai Hanura di Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara 3, bakal kembali menduduki kursi di DPRD Sumut periode 2024-2029. 

Riri Stephanie Siregar, yang kini menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Utara, meraih suara tinggi di Dapil Sumut 3 yang meliputi kabupaten Deliserdang. 

Riri Stephanie Siregar mengungkapkan kegembiraannya melihat hasil penghitungan sementara yang menunjukkan suaranya berada di posisi yang menggembirakan, dengan harapan kursi partainya tetap akan menjadi miliknya. 

"Saya merasa bersyukur melihat hasil dari C1 dan D-Hasil beberapa kecamatan yang sudah selesai. Alhamdulillah, suara saya terhitung lebih tinggi daripada yang lain," ujar Riri kepada wartawan, Senin (26/2). 

Dia juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kemungkinan adanya kecurangan dalam proses perhitungan suara. "Saya berharap proses perhitungan suara dapat berjalan lancar dan dijauhkan dari orang-orang yang curang dan jahat. Mohon doanya dari semua pihak agar proses pemilu berjalan dengan jujur dan adil," tambahnya. 

Riri menambahkan bahwa apresiasi dan dukungan dari semua pihak sangat diharapkan untuk memastikan proses pemilu berjalan dengan transparan. 

"Tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada semua masyarakat atas dukungan yang diberikan," ucap Sekretaris Komisi E DPRD Sumut itu. 

Ketua Tim Pemenangan Hj. Riri Stephanie Siregar, Misnun, menyampaikan berdasarkan data resmi, perolehan suara Riri Stephanie Siregar sebagai Calon Legislatif (Caleg) DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera 3 (Kabupaten Deli Serdang) menunjukkan popularitas yang tinggi. 

"Dari rekapitulasi di 6.123 Tempat Pemungutan Suara (TPS), 14 Kelurahan, dan 380 Desa, Riri Stephanie Siregar berhasil meraih puluhan ribu suara, unggul jauh dari caleg lainnya," ucap Misnun yang juga wakil bendahara DPD Partai Hanura Sumut. 

Misnun menyampaikan hasil rekapitulasi tersebut berasal dari TPS yang telah selesai dan ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), serta rekapitulasi di beberapa kecamatan seperti Beringin, Sibolangit, Gunung Meriah, Pagar Merbau, Biru-biru, Bangun Purba, STM Hilir, dan STM Hulu. 

"Suara untuk caleg lain, mulai dari nomor urut 2 hingga 12, jauh di bawah perolehan suara Riri Stephanie Siregar," tegasnya. 

"Adapun caleg nomor urut di bawah ibu Riri Stephanie Siregar antara lain adalah: saudara Hendra Sucipto Sembiring, saudara Dedy SH, saudara Toni Togatorop, saudari Media Ladia Pati Asmunik, Hari Yudi Padang, Mukhroza, Adriyan Puteri Novita Simanjuntak, Afrizal Nasution, Bambang Hartoko, Viola Masturia dan Syahputra," tambah Misnun. 

Dengan perolehan suara tersebut, tim pemenangan lanjut Misnun yakin bahwa Partai Hanura akan kembali memperoleh satu kursi di DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara 3 (Kabupaten Deli Serdang). 

"Kami percaya kursi itu akan kembali menjadi milik Hj. Riri Stephanie Siregar, caleg petahana yang aktif dalam mewujudkan program pro rakyat dan memperjuangkan aspirasi dapil," terang Misnun. 

Misnun juga menyampaikan Tim Pemenangan mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Deli Serdang yang telah mendukung dan memberikan suara pada pemilu serentak tanggal 14 Februari 2024. 

"Terakhir, tim pemenangan berharap agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat menjalankan rekapitulasi dengan profesional, jujur, dan amanah, sehingga suara rakyat yang dipercayakan kepada partai dan caleg dapat dijaga, dan hasilnya menghasilkan demokrasi yang bersih dan berkualitas," pungkas Misnun.(don)

82 Petugas Pemilu di Sumut Dilarikan ke RS dan Puskesmas

82 Petugas Pemilu di Sumut Dilarikan ke RS dan Puskesmas

PATIMPUS     Kamis, Februari 15, 2024  

PATIMPUS.COM - Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumut mencatat 82 petugas penyelenggara Pemilu  dan pemilih yang mendapatkan perawatan di rumah sakit dan Puskesmas di berbagai kab/kota di Sumut. 

Dari jumlah tersebut, sebanyak 10 orang harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit, sementara 72 orang lainnya dirawat di Puskesmas. Bahkan, satu dari mereka dinyatakan meninggal dunia.

Kepala Dinas Kesehatan Sumut, dr. Alwi Mujahit, mengungkapkan, kelompok yang terkena dampak tersebut terdiri dari berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu. 

Di antaranya 1 orang dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), 17 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), 7 orang Linmas, 27 pemilih, 8 petugas, 1 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), 16 orang Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan 5 saksi.

"Dari sebaran geografis, terlihat bahwa kabupaten/kota dengan jumlah kasus tertinggi adalah Tanjungbalai dengan 41 orang, diikuti oleh Toba dengan 10 orang, Labuhanbatu Selatan (Labusel) dan Padang Lawas (Palas) masing-masing 8 orang, Simalungun 6 orang, Deliserdang 4 orang, Medan 3 orang, dan Asahan 2 orang," ungkapnya, Selasa (15/2). 

Sedangkan, Kadis Kesehatan Kota Medan dr. Taufik Ririansyah mengatakan, mayoritas kasus yang memerlukan perawatan tersebut disebabkan oleh kelelahan dan masalah kesehatan pencernaan seperti asam lambung.

"Di Medan, ada dua yang mendapatkan perawatan karena kelelahan dan asam lambung," katanya. 

Dia juga meminta petugas penyelenggara Pemilu memperhatikan kesehatannya. 

"Kami mendorong agar ada program kesehatan dan pencegahan yang lebih intensif bagi petugas penyelenggara Pemilu di masa mendatang. Langkah-langkah ini termasuk pengaturan jadwal istirahat yang lebih teratur, penyediaan makanan sehat, dan peningkatan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan selama proses Pemilu," ungkap Ririansyah. (don)

Kominfo Sumut Gelar Dialog Interaktif 'Kita Kawal Pemilu 2024'

Kominfo Sumut Gelar Dialog Interaktif 'Kita Kawal Pemilu 2024'

PATIMPUS     Sabtu, Januari 27, 2024  

PATIMPUS.COM - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelar Dialog Interaktif bersama insan pers dan penggiat media sosial dalam rangka menyukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) pada 14 Februari mendatang.

Dialog Interaktif yang digagas oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) berlangsung sukses di Gedung lantai II Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Diponegoro, Kota Medan, Sumatera Utara, dengan tema  ' KITA KAWAL PEMILU TAHUN 2024 '. 

Hadir dalam Acara Dialog Interaktif tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara Mayor Jenderal TNI (Purn) Hassanudin mengingatkan pentingnya peranan media dalam mensukseskan Pemilu 2024.

Dalam kesempatan tersebut Hassanudin menitipkan beberapa pesan penting kepada insan media serta penggiat media sosial yang hadir, yaitu Pertama, media mesti mengedepankan liputan yang berimbang dan objektif. Kedua, media mesti mengedepankan integritas dan profesionalisme.

“Jadilah agen perubahan dalam mendukung proses demokrasi serta menghindari sensasionalisme yang dapat memicu konflik dan ketenangan masyarakat.”, ucap Hassanudin, saat menjadi keynote speaker pada dialog “Kita Kawal Pemilu” Kata Hasanuddin saat menjadi Keynote Speaker pada Dialog Interaktif 'Kita Kawal Pemilu 2024', Jumat (26/1/2024).

Hassanudin menambahkan bahwa Pers bertanggung jawab pada upaya-upaya pembangunan kemanusiaan dan keadilan serta menjadi aktor penting dalam menentukan ke-Indonesiaan dan kemanusiaan di masyarakat.

Purnawirawan TNI ini berpesan bahwa media, konten kreator dan influencer merupakan Mitra Kunci untuk menyebar luaskan informasi yang mencerdaskan.

“Media merupakan Mitra Kunci untuk menyebar luaskan informasi yang akurat, obyektif serta berimbang," ucap Hassanudin.

Menurut Hassanudin, peran media dan pegiat media sosial sangatlah strategis dalam menyukseskan Pemilu. Media berperan memberikan informasi akurat dan terverifikasi, yang dapat mengedukasi masyarakat saat Pemilu.

Selain itu, momentum Pemilu dapat memperkuat pondasi kebangsaan Indonesia, untuk menjadi negara maju. Jika Pemilu 2024 berjalan lancar, maka akan menghasilkan pemimpin eksekutif dan legislatif yang berkualitas. Sebaliknya, apabila Pemilu tidak terkelola dengan baik, maka ada potensi persatuan dan kesatuan akan renggang.

Hassanudin berharap, Pemilu dapat meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Demokrasi berkualitas yaitu dapat menghasilkan keadilan, kemajuan dan kesejahteraan rakyat.

“Untuk itu, antisipasi potensi tindakan provokatif dan fenomena disinformasi dapat dilakukan media, Pemprov Sumut siap bersinergi dengan media dan penggiat sosial, dalam menyebarkan informasi yang akurat, valid dan terverifikasi”, kata Hassanudin.

Media juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu. Pada tahun 2019, partisipasi pemilih masyarakat di Sumut sebesar 79,91%. Hassanudin berharap pada tahun 2024, angka tersebut meningkat.

Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Ilyas Sitorus menyebut peran media dan penggiat media sosial sangat penting dalam menyukseskan Pemilu yang damai. Menurutnya, informasi di media sosial ampuh dalam mengedukasi masyarakat.

Untuk itu, Dinas Kominfo Sumut mengadakan kegiatan dialog antara media, penggiat sosial dan Pemprov Sumut.

“Kegiatan ini diadakan untuk mengajak keterlibatan media dan penggiat media sosial guna terciptanya Pemilu yang kondusif dan damai, diharapkan informasi pesan pemilu damai dapat tersebar ke masyarakat”, kata Ilyas.

Dalam acara dialog interaktif tersebut turut hadir Pejabat sementara Gubernur Sumatera Utara Dr Hassanudin, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Ilyas Sitorus, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, Pangdam Bukit Barisan diwakili Kepala Staf Kodam Brigjen TNI Refrizal serta pimpinan Forkopimda Sumatera Utara, Dekan FISIP UMSU Dr Arifin Saleh SSos MSP selaku narasumber. (son)

Hasrul Benny Harahap Ajak Warga Tidak Golput

Hasrul Benny Harahap Ajak Warga Tidak Golput

PATIMPUS     Sabtu, Januari 13, 2024  

PATIMPUS.COM - Hasrul Benny Harahap, Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Caleg DPR RI) dari Partai Golkar Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara (Sumut) 1 mengunjungi warga di Desa Namo Tulang, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara pada pekan lalu. 

Dalam kunjungan silaturahmi kepada warga di sana, HBH panggilan Hasrul Benny Harahap saat pada Sabtu (13/1/2024), mengatakan pihaknya memohon dukungan kepada warga sekitar dengan majunya ia sebagai peserta Pemilu 2024 dari Partai Golkar untuk DPR RI dari Dapil Sumut 1 meliputi Daerah Pemilihan Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) dan Kota Tebing Tinggi.

Selain itu, HBH juga mengingatkan warga untuk tidak golput dan menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 14 Februari 2024 mendatang.

"Saudara-saudara sekalian saya ingatkan pada Pemilu 14 Pebruari 2024 jangan golput. Datanglah ramai-ramai ke TPS masing-masing dimana kita terdaftar dan gunakan hak pilihnya. Saya mohon doa agar kita semua sehat-sehat. Kepada saudara-saudara sekalian mohon dukung saya untuk menjadi Wakil Rakyat duduk di DPR RI Senayan, " jelasnya yang disambut warga dengan respon positif.

Dalam kunjungan silaturahmi tersebut HBH berdialog dengan warga, Hasrul Benny Harahap dan tim juga memberikan batako untuk tapak jalan utama menuju desa tersebut sepanjang 70 meter. 

"Memasang batako di tapak jalan utama ini kita lakukan agar mobilisasi dan aktivitas warga semakin lancar dan memudahkan akses jalan dari dan menuju desa tersebut," katanya.

Untuk masa datang kata Benny, pembangunan demi pembangunan akan kita giatkan dan tingkatkan di Sumatera Utara termasuk di kawasan Desa Namo Tulang, Kecamatan Sibiru-biru, ini. 

"Sekali lagi saya ingatkan saudara saudara sekalian untuk tidak golput dan pilih caleg Hasrul Benny Harahap untuk DPR RI dari Partai Golkar. Surat suaranya warna kuning. Pilih Partai Golkar dan nama saya ada di nomor Urut 3. Coblos nama.saya itu ya, " pinta Benny kepada warga disambut dengan rasa senang dan gembira. (soni)

M Nuh Dan UAS Sepakat Ajak Masyarakat Pilih Pemimpin Yang Baik

M Nuh Dan UAS Sepakat Ajak Masyarakat Pilih Pemimpin Yang Baik

PATIMPUS     Kamis, Januari 04, 2024  

PATIMPUS.COM -  Ribuan masyarakat mengikuti Tabligh Akbar yang digelar oleh Alumni Al-Azhar Kairo Mesir dan Pesantren Al-Muttaqin Bulan-Bulan Batubara bersama Ustad kondang Prof Dr KH Abdul Shomad Lc MA sebagai penceramah di lapangan Pasar Tradisional Bulan-Bulan, Lima Puluh Pesisir, Batubara, Kamis (4/1/2024).

Tabligh Akbar tersebut turut dihadiri para tokoh ternama Sumatera Utara (Sumut) di antaranya yaitu Prof Irwan Prayitno, Prof Usman Jakfar, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan Sumut KH Muhammad Nuh MSP, Andi Pranata, Zainuddin Razali, Dr Abdullah Sani, Ust Ansory Siregar dan lainnya.

Dalam ceramahnya Ustad Abdul Somad (UAS)  sapaan akrab Prof Dr KH Abdul Shomad Lc MA mendoakan semoga kelak dari para santri Pesantren Al-Muttaqin Bulan-Bulan Batubara akan lahir pemimpin yang sholeh di tengah masyarakat.

UAS juga mendoakan agar keluarga-keluarga para jama'ah yang hadir menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah, serta dijauhkan dari kemaksiatan, narkoba dan hal-hal dapat yang merusak, ia juga merasa bahwa dirinya saat ini bukan sedang berceramah tapi lebih merasa seperti pulang kampung sebab asal usulnya memang dari Batubara.

Dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 14 Februari 2024 mendatang UAS berpesan dan mengajak para jama'ah agar memilih pemimpin dan wakil rakyat yang sholeh dan amanah, agar negeri ini lebih baik di masa yang akan datang.

" Semoga Kita dan keluarga kita yang hadir pada hari ini menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah, dijauhkan dari kemaksiatan, narkoba dan hal-hal yang dapat merusak. Dalam menghadapi Pemilu 14 Februari 2024 mendatang agar memilih pemimpin dan wakil rakyat yang sholeh dan amanah, agar negeri ini menjadi lebih baik dimasa yang akan datang. in sya Allaah, Aamiin," harap UAS.

Dalam Tabligh Akbar tersebut juga diadakan penggalangan dana untuk Palestina. dalam donasi tersebut, ada peristiwa yang unik dan mengharukan yaitu ada anak yang membuka tabungannya sebesar Rp. 10 juta untuk di sumbangkan ke Palestina. 

Sementara itu, senator DPD RI perwakilan dari Sumatera Utara KH Muhammad Nuh MSP yang turut hadir pada Tabligh Akbar itu dalam sambutannya menyampaikan, agar kiranya masyarakat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 14 Februari 2024 yang tinggal menghitung hari.

" Bahwa kurang lebih satu bulan 10 hari lagi, kita akan melaksanakan Pemilihan Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Marilah kita pilih yang terbaik untuk Indonesia yang lebih baik," ajak M. Nuh sapaan akrab KH. Muhammad Nuh, M.SP.

Selain itu, M. Nuh yang juga merupakan Wantim (Dewan Pertimbangan) MUI Sumut menyampaikan apresiasi kepada ribuan  masyarakat yang memenuhi lokasi kegiatan. 

" Meski suasana panas tapi hati tetap dingin, banyaknya peserta yang menggunakan atribut Palestina menginspirasi kita untuk tidak mengalah dengan keadaan. Israel yang dianggap hebat dan tak terkalahkan, ternyata lemah di hadapan para pejuang  Palestina, begitulah kita dalam berupaya untuk kebaikan dan perbaikan, jangan mengalah dengan adanya opini kalangan tertentu yang tidak boleh kalah, " jelas M. Nuh.

Pada kesempatan yang baik tersebut, Prof Usman Jakfar, Lc. MA sebagai tokoh Sumatera Utara asal Batubara, dalam sambutannya mengutip penjelasan Dr Yusuf Qardhawi, dalam menghadapi pilihan.

"Kita pilih yang terbaik. Jika semua punya kekurangan, maka pilihlah yang paling minim kekurangannnya," kata Usman Jakfar.

Usman Jakfar mengatakan bahwa bangsa ini perlu perubahan, melihat kondisi saat ini tidak baik-baik saja. "Kita ingin bangsa ini perlu perubahan, Apakah kondisi saat ini baik-baik saja," taya Usman Jakfar  yang langsung disambut hadirin dengan menjawab tidak baik-baik saja. (soni)

Raker Dengan Mendagri, Senator M Nuh Soroti Potensi Konflik Kepala Daerah

Raker Dengan Mendagri, Senator M Nuh Soroti Potensi Konflik Kepala Daerah

PATIMPUS     Jumat, September 08, 2023  

PATIMPUS.COM -  Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sukses menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada 4 September 2023 di Ruang Sriwijaya gedung B Kompleks DPD RI Senayan Jakarta.

Raker Komite I DPD RI dengan Mendagri membahas tentang pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah pasca keluarnya Undang-undang cipta kerja, Pejabat (Pj.) Kepala Daerah, Penataan Daerah Otonom Baru. Selain itu juga pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan UU  Jakarta. 

Raker tersebut diikuti oleh anggota Komite I DPD RI dan dipimpin oleh Ketua Komite I, Senator Fachrul Razi. Dalam sambutan pengantarnya Fachrul Razi mempertanyakan pelaksanaan  otonomi daerah dewasa ini yang menurutnya otonomi daerah dilaksanakan dengan kewenangan yang besar bagi daerah dan DPD RI akan terus memperjuangkan Revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Sementara itu, salah satu anggota senator DPD RI KH. Muhammad Nuh, MSP dalam raker bersama Mendagri tersebut, M Nuh sapaan akrabnya menyoroti 4 point mengenai kebijakan pemerintah.

Adapun empat (4) Point yang menjadi sorotan M Nuh diantaranya yaitu pertama terkait Pejabat (Pj) Kepala Daerah atau Pelaksana Tugas khususnya di Sumatera Utara (Sumut) menurut informasi yang dibacanya dari beberapa media 1 dari 10 Pj yang pelaksana tugas Gubernur merupakan TNI aktif.

"Ya, Alhamdulillah Raker berjalan lancar dan sukses, Kita menyoroti terkait Pejabat Kepala Daerah yang di angkat sebagai Pejabat Kepala Daerah di Sumatera Utara atau Pelaksana Kepala Daerah. Dan hal ini banyak di pertanyakan jangankan di masyarakat digrup DPD RI aja ini dipertanyakan, bahwa 1 diantara 10 calon kepala Pejabat Kepala Daerah adalah di Sumatera Utara, dari informasi yang tersebar di media yang kita baca merupakan TNI aktif," kata M Nuh saat di konfirmasi via WhatsApp pada Kamis (7/9).

"Jadi hal tersebut ingin kita pertanyakan secara praktis. Tentu ini karena terkait dengan peraturan yang kita miliki, cukup jelimat ya saya coba  telusuri. Kita ada undang-undang ASN, kita ada undang-undang TNI, undang-undang Polri, dan sebagainya, pada kesempatan ini, karena tuan rumahnya yang punya gawean Kementrian Dalam Negeri, kalau dilihat alurnya keputusan itu dipimpin langsung oleh Presiden, kita ingin mendapatkan penjelasan yang praktis, yang mudah memahamkan kepada publik," lanjut M Nuh.

M Nuh juga memaparkan, mengenai hal tersebut lebih lanjut, "kalau kita anggota DPD RI berbaik sangka husnuzon dengan kebijakan pemerintah tersebut, tapi persoalannya kita ini tercekik antara dinamika sosial di masyarakat umum dengan kebijakan Pemerintah yang banyak orang bisa soroti dengan beragam pandangan, jadi kita ingin mendapatkan penjelasan singkat dan mudah TNI-POLRI untuk Kepala atau pejabat daerah tersebut," jelas M.Nuh.

Lalu yang kedua, sebut M Nuh lagi. Senator asal Sumut itu menyoroti terkait penyampaian Mendagri adanya potensi konflik antara Gubernur, Bupati dan Walikota. Menurut M. Nuh adanya hal tersebut merupakan realita yang tidak mudah diatasi di lapangan.

M Nuh menilai sebaiknya Mendagri perlu diperkuat, mulai atas hingga alur kebawahnya agar tidak terlibat kepentingan-kepentingan politik mengingat Kementrian Dalam Negeri merupakan sebagai pengelola urusan pemerintah dalam negeri.

"Pak Tito selaku Mendagri, saat itu menyampaikan adanya potensi konflik antara Kepala Daerah, Bupati dan Walikota paling tidak antara Gubernur, Bupati dan Walikota serta ditambah oleh pemimpin kita tadi bahkan antara Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah, jadi saya fikir hal itu merupakan realita yang tidak mudah kita hadapi di lapangan,"  jelas M Nuh.

"Dalam hal ini, saya yakin semua Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut takut pada Menteri Dalam Negeri sebagai pengelola urusan Pemerintahan dalam negeri,  jadi menurut saya yang perlu diperkuat adalah  Kementrian Dalam Negerinya dengan alur  hingga kebawahnya dengan demikian negara yang kita cintai ini menjadi stabil. Walau demikian ya, tentu tak bisa kita nafikan adanya kepentingan-kepentingan politik tadi ya, tapi jangan sampai mengganggu kinerja Kementrian dalam negeri yang sangat di butuhkan masyarakat," papar M Nuh.

Point ke 3 lain yang menjadi sorotan M Nuh yaitu terkait Undang-undang Cipta Kerja. Menurutnya antitesa terkait undang-undang cipta kerja yang disoroti publik ini merupakan kebijakan dari pemerintahan sebelumnya yang sentralistik sehingga di era reformasi ini bukan hanya desentralisasi dan otonomi daerah, tapi otonomi desa pun dirorong.

Sehingga sambung M Nuh lagi dengan undang-undang cipta kerja ini kesan resentralisasi ini tidak bisa di pungkiri meskipun Mendagri sudah memaparkannya, M. Nuh berharap ada penjelasan yang singkat dan mudah, serta ada bukti-bukti nyata bahwa undang-undang cipta kerja ini tidak seperti apa yang disoroti kebanyakan publik.

Selanjutnya terakhir kata M Nuh. Ia menyoroti terkait moratorium pemekaran wilayah. "Undang-undang yang kita dapatkan, sebetulnya sekarang bandul pemekaran itu adanya di eksekutif dengan persiapan tiga (3) tahun. Dan tahun yang lalu bandul itu berada di partai politik yaitu di legislatif karena aspirasi politik yang didahulukan. Jadi secara pribadi saya setuju, pemerintahlah selaku eksekutif yang mengelola keadaan, tetapi tampaknya ini perlu di kompromikan terutama di DPD RI banyak sorotan ketika Papua di buka, ini sedikit tentang apa yang namanya pencabutan moratorium tetapi yang lain belum," jelas M Nuh tentang Point akhirnya.

M Nuh juga memaparkan hasil rapat kerja Komite I DPD RI dengan Mendagri. Ia mengatakan sedikitnya ada 7 Point kesimpulan yang di sepakati kedua pihak, diantaranya : 

1. Komite I DPD RI meminta Pemerintah untuk segera merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan memperkuat otonomi daerah dan menata sistem hubungan pusat dan daerah dalam bingkai NKRI termasuk pemekaran daerah otonom. 

2. Komite I DPD RI meminta Pemerintah untuk memastikan proses penunjukan Penjabat Kepala Daerah dilakukan dengan demokratis, transparan, akuntabel,  memperhatikan dengan sungguh-sungguh dinamika sosial politik di daerah dan mempertimbangkan masukan dari DPD RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

3. Komite I DPD RI mendorong Pemerintah untuk mengevaluasi Penjabat Kepala Daerah agar lebih mementingkan kepentingan daerah dan masyarakat. 

4. Komite I DPD RI bersepakat dengan Pemerintah akan melibatkan DPD RI dalam melaksanakan pembinaan dan rapat koordinasi terhadap Pj. Gubernur, Bupati dan Walikota dan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Kemendagri di setiap daerah. 

5. Komite I DPD RI mendorong Pemerintah untuk membuat regulasi teknis atau revisi pengaturan pelantikan Kepala Daerah hasil pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 sehingga Januari 2025 telah menghasilkan Kepala Daerah definitif. 

6. Komite I DPD RI meminta Pemerintah untuk melakukan percepatan penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan memperhatikan substansi Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta Raya yang telah disusun oleh Komite I DPD RI. 

7. Komite I DPD RI meminta Pemerintah agar Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dikembalikan ke Kota Banjarmasin dengan melakukan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan.

(son)

Anggota DPD RI Silaturrahim Dengan Anies Baswedan

Anggota DPD RI Silaturrahim Dengan Anies Baswedan

PATIMPUS     Sabtu, Juli 15, 2023  

PATIMPUS.COM - Puluhan Anggota DPD RI dari Aceh sampai Papua bersilaturahim dengan Anies Rasyid Baswedan, di Pendopo Kediamannya Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (15/07/2023).

Pertemuan silaturahmi yang berlangsung dengan hangat dan penuh kekeluargaan itu di koordinir oleh KH Muhammad Nuh.

KH Muhammad Nuh berharap agenda pertemuan tersebut kedepannya ada kolaborasi dan sinergi dalam memperkuat fungsi mengingat peran DPD sebagai lembaga legislatif penyambung aspirasi daerah, sehingga akan terwujudnya pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

M Nuh sapaan akrab KH Muhammad Nuh mendoakan agar Anies Baswedan diberi kelancaran dan kemudahan dalam proses pencalonan untuk memimpin negara ini menjadi Presiden Republik Indonesia pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang, walaupun begitu banyak tantangan dan rintangan yang dihadapinya.

Sementara itu Anies Rasyid Baswedan yang merupakan Bakal Calon Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Perbaikan menilai nafas perjuangan utama DPD selaras dengan tagline perubahan yang disuarakannya yaitu berhubungan dengan ketimpangan pembangunan antara Pusat dan Daerah, antara jakarta dengan luar jakarta. 

"Terwujudnya keadilan sosial menjadi prioritas utama dari gagasan perubahan yang kami sampaikan, Keadilan sosial bagi seluruh Daerah dari Sabang sampai Merauke, antara kota besar dengan kota kecil," tegas Anies.

Anies menjelaskan kalau mau melihat ketimpangan tersebut bisa dilihat dari peta satelit Indonesia pada malam hari, dimana daerah yang diterangi cahaya hanya di kota-kota besar khususnya di pulau Jawa seperti Jakarta dan surabaya, daerah lain masih banyak yang gelap, berbeda dengan negara lain seperti India yang relatif lebih merata pencahayaannya.

"Fakta ini membuat kita sangat miris karena banyak daerah yg memiliki sumber daya yang luar biasa tapi tidak selaras dengan perkembangan pembangunnya, contohnya Kalimantan yang memiliki banyak tambang batubara tapi tidak berdampak secara langsung ke pembangunan daerah," jelas Anies Baswedan.

Anies Baswedan juga menekankan Keadilan Sosial yang merupakan gagasan dari founding father, gagasan ini memancar kesemua aspek apa yang akan dikerjakan, selama ini dalam bentuk pernyataan belum tergambar dari kebijakan dan tingkah laku.

Dalam konteks hari ini, semua ini Dimulai dari proses Pemenangan kemudian ada tahap pembentukan teknorat baru, setelah itu ada tim eksekusi yang benar. 

"Seperti halnya yang dilakukan saat memimpin Provinsi DKI Jakarta, dimana meminta semua SKPD menjadikan keadilan sosial menjadi aspek utama dalam setiap program yg ingin dibuat," terang Anies.

Terakhir Anies Baswedan mengajak semua untuk bergerak mewujudkan perubahan untuk pembangunan yang merata dan Indonesia yang lebih baik.

"Ayo kita dorong bersama-sama perubahan ini. keadilan sosial terus diperjuangkan supaya terwujudnya Pembangunan merata bagi seluruh Daerah di Indonesia," tutupnya. (son)

PKS Maimun Sembelih 8 Hewan Qurban

PKS Maimun Sembelih 8 Hewan Qurban

PATIMPUS     Minggu, Juli 02, 2023  

PATIMPUS.COM - Dewan Pengurus Cabang Partai Keadilan Sejahtera (DPC PKS) Medan Maimun menebar paket qurban Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, Sabtu (1/7/2023).

Sesuai intruksi DPP PKS untuk menebar 1,8 juta paket qurban, DPC PKS Medan Maimun, menyembelih sebanyak 4 ekor lembu dan 4 ekor kambing yang berlangsung di Eks Sekretariat DPC PKS Maimun Jalan Brigjend Katamso Gang Indra Medan.

Turut hadir langsung dalam penyembelihan hewan qurban tersebut, Ketua DPC PKS Medan Maimun H Ismalik Syahputra SE. Ismalik mengapresiasi kinerja dari panitia qurban yang dibentuk DPC PKS Medan Maimun.

Ismalik juga menyampaikan rasa syukurnya bahwa DPC PKS Medan Maimun masih bisa melaksanakan Qurban pada tahun ini, ia juga menjelaskan bahwa program ini juga mengikuti intruksi dari PKS yaitu tebar 1,8 juta paket Qurban dan merupakan wujud kepedulian PKS terhadap rakyat Indonesia, bahwa PKS Menang Bersama Rakyat.

"Alhamdulillah, Kami dari DPC PKS Medan Maimun, di Hari Raya Idul Adha yang ke 3 ini tepatnya hari Sabtu, melaksanakan penyembelihan hewan qurban dengan 4 ekor lembu dan 4 ekor kambing yang nantinya akan kita bagikan kepada masyarakat Medan Maimun khususnya untuk para dhuafa, fakir miskin dalam bentuk paket qurban," jelas Ismalik.

Ismalik Syahputra mengatakan kegiatan ini selain menyemarakkan semangat Hari Raya Idul Adha pada tahun ini, juga mengikuti intruksi partai untuk tebar 1,8 paket Qurban, sebagai wujud cinta PKS dalam menerapkan kebaikan qurban kepada rakyat. "Bagi PKS qurban kita bahagiakan rakyat," sebut Ismalik.

Sementara itu Ketua Panitia Qurban DPC PKS Medan Maimun Nasril Muchtar mengatakan, pelaksanaan kurban pada tahun ini berjalan dengan sukses. 

Bang Anas sapaan Akrab Nasril Muchtar menambahkan pelaksanaan kurban pada tahun ini juga sebagai wujud kepatuhan perintah agama dan berbagi kepada sesama agar daging hewan kurban Idul Adha ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 

"Alhamdulillah, PKS Maimun dapat melaksanakan qurban tahun ini, dan kegiatan kurban dapat berjalan dengan sukses. Pelaksanaan penyembelihan hewan qurban ini juga sebagai wujud kepatuhan kita pada perintah agama dan berbagi kepada sesama agar daging hewan kurban Idul Adha kita ini dapat sama sama dirasakan manfaatnya," jelas Anas.

Anas menjelaskan lebih lanjut bahwa 4 ekor sapi dan 4 ekor kambing tersebut berasal dari 30 orang kader PKS se Medan Maimun yang menjadi peserta qurban.

DPC PKS Medan Maimun juga menyebarkan sebanyak 550 kupon kurban kepada masyarakat Medan Maimun khususnya fakir miskin dan dhuafa.

Anas juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Panitia Qurban yang juga merupakan pengurus DPC PKS Maimun atas kerjasama dan kinerja terbaiknya.

"Kita berharap semoga panitia dan masyarakat penerima manfaat daging qurban merasakan kebahagiaan dan kegiatan qurban tahun depan semakin banyak lagi hewan qurbannya dan semakin banyak pula masyarakan yg menerima manfaatnya. Aamiiin," tutup bang Anas.

Pantauan wartawan, pembagian paket kurban DPC PKS Medan Maimun berjalan tertib, masyarakat yang mengambil paket tersebut merasa bahagia dan antusias. 

Pelaksanaan Kurban DPC PKS Medan Maimun turut dihadiri oleh Ketua DPC PKS Medan Maimun, Ustad Son Haji, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Medan Syaiful Ramadhan, dan seluruh pengurus serta kader DPC PKS Medan Maimun. (son)

Rahudman Berharap Ditahun Politik Tetap Terjaga Kerukunan dan Toleransi

Rahudman Berharap Ditahun Politik Tetap Terjaga Kerukunan dan Toleransi

PATIMPUS     Kamis, Juni 29, 2023  

PATIMPUS.COM - Ketua Dewan Pakar DPW NasDem Sumut, Rahudman Harahap mengharapkan perayaan Idul Adha 1444 H mempertebal keimanan dan ketaqwaan masyarakat.

Hal itu dikatakannya ketika mengikuti penyembelihan tiga ekor sapi qurban di Komplek Indah Traso, Jl Setia Budi, Medan, Kamis (29/6). 

  

"Tentunya kita mengharapkan Idul Adha ini membuat kita dapat terus mempertebal keimanan dan ketaqwaan. Penyembelihan hewan qurban membawa semangat kebersamaan dan berbagi untuk siapapun," kata Rahudman yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina Pengda Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumut. 

  

Mantan Walikota Medan 2010-2015 ini juga mengajak semua pihak untuk tetap bersama-sama menjaga kerukunan dan tolerasi di tahun politik 2024. Perbedaan partai politik, pilihan calon presiden serta dukungan pada calon anggota legislatif, dikatakannya tidak layak dijadikan sumber perpecahan. 

  

"Semangat toleransi dan menjaga suasana damai sangat perlu kita terus kembangkan. Sumut dibawah kepemimpinan Gubernur Edy Rahmayadi harus tetap menjadi provinsi yang bermartabat dalam segala hal," kata Rahudman lagi. (don)

M Nuh Berharap Pemilu 2024 Berjalan Dengan Baik

M Nuh Berharap Pemilu 2024 Berjalan Dengan Baik

PATIMPUS     Jumat, Juni 23, 2023  

PATIMPUS.COM -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Partai Politik (Parpol) Peserta Pemilu dan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPD RI) di Polonia Hotel & Convention Jalan Jendral Sudirman, Medan, Jumat (23/6/2023).

H Muhammad Nuh MSP yang merupakan Bakal Calon DPD RI, menyambut baik FGD yang di gelar KPU Sumut tersebut. Ia mengatakan Kegiatan Focus Group Discussion bertujuan menyerap dan menampung masukan dari forum diskusi yang nantinya dapat menyiapkan rumusan kebijakan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

"Kegiatan Focus Group Discussion yang digelar KPU Sumut ini sangat baik ya. KPU menampung dan menyerap masukan terkait dengan perekapan suara dan penyederhanaan formulir dari peserta forum diskusi, sehingga nantinya sesuai undangan mereka (KPU Sumut) yaitu penyusunan rancangan peraturan KPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu 2024 nantinya dapat menyiapkan rumusan kebijakan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 mendatang," Kata M Nuh sapaan akrab H Muhammad Nuh MSP.

Pada kesempatan tersebut,  M Nuh yang merupakan calon petahana dan juga Anggota Komite I DPD RI yang juga bermitra dengan KPU RI dan BAWASLU RI menyampaikan beberapa hal dalam forum diskusi tersebut.

Pertama, M Nuh menyatakan rumitnya Pemilu karena terganggunya kepercayaan dalam kehidupan politik. Idealnya para calon (Presiden/Wapres, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) cukup dengan upaya mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya. Tidak perlu dibebani dengan saksi dan mengawasi penyelenggara. 

Selanjutnya yang Kedua, kata M Nuh, DPD RI Pernah menyampaikan ke Bawaslu RI, dan saat itu disetujui bahwa data di Panwas bisa difoto untuk menjadi pembanding. 

Selain yang ketiga lanjut M Nuh lagi, hal yang juga perlu diperhatikan yaitu adanya informasi Daftar Calon Sementara (DCS) pemilih yang puluhan juta bermasalah. 

"Yah, tadi kita dari DPD RI menyampaikan 3 hal saja, terutama kita soroti adanya Daftar Calon Sementara (DCS) Pemilih yang puluhan juta bermasalah," jelasnya.

M Nuh berharap nantinya Pemilu 2024 mendatang khususnya di Sumatera Utara dapat terlaksana dengan baik dan memuaskan.

"Saya berharap dengan digelarnya acara ini, Pemilu 2024 mendatang khususnya di Sumut dapat berjalan dengan baik dan memuaskan, berkat sinergi antara penyelenggara yang bekerja dengan sungguh-sungguh serta  professional dengan Peserta  Pemilu dalam hal ini Parpol dan Perorangan, sehingga terwujud Indonesia yang lebih baik, insya Allah," harap M Nuh. (son)

PKS Sumut Siap Menang Pemilu 2024

PKS Sumut Siap Menang Pemilu 2024

PATIMPUS     Senin, Juni 19, 2023  

PATIMPUS.COM - Dalam menyongsong dan menyambut kemenangan Pemilu 2024, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Utara mempersiapkan diri dengan menggelar apel siaga, Minggu (18/6/2023).

Apel siaga yang berlangsung di Kampung Outbond Deliserdang dipimpin langsung oleh Sekretaris DPW PKS Sumut Drs Misno Adisyahputra sekaligus wakil ketua DPRD Provinsi Sumut. 

Misno Adisyahputra mengungkapkan, dari apel siaga ini bagian tahapan yang dilakukan adalah untuk mencapai target dan kemenangan PKS Sumut.

“Harapan kita dalam acara ini peserta apel siaga harus bersungguh-sungguh dengan materi-materi yang disampaikan dan ini merupakan bagian daripada tahapan-tahapan yang harus kita lalui untuk memenangkan PKS pada pemilu 2024,” ungkapnya di hadapan 200 peserta apel siaga yang berlokasi Kampung Outbond, Deliserdang.

Adapun tujuan digelarnya apel siaga tersebut untuk memotivasi kader agar berjuang secara maksimal.

“Melalui apel siaga itu untuk mengecek kesiapsiagaan para kader PKS dalam menghadapi pemilu. Dan kami akan memaksimalkan kerja-kerja untuk memenangkan pemilu dan Anies Baswedan sebagai Capres 2024,” ujarnya. (son)

Jelang Pemilu, UDA Minta Mahasiswa Tidak Termakan Informasi Hoaks di Medsos

Jelang Pemilu, UDA Minta Mahasiswa Tidak Termakan Informasi Hoaks di Medsos

PATIMPUS     Kamis, Juni 08, 2023  

PATIMPUS.COM - Universitas Darma Agung (UDA), menggelar Seminar Nasional bertema 'Peran Mahasiswa Membangun Komunikasi Politik di Era Demokrasi Digital Menjelang Pemilu 2024' di Hermina Centre, Jalan TD Pardede, Medan, Rabu (7/6/2023). 

Hadir dalam kegiatan itu dua pembicara yakni Dekan Fakultas Komunikasi Unpad, Dr Dadang Rahmat Hidayat SH MSi dan Dekan Fisipol USU, Dr Hatta Rido MSP. 

Dalam kegiatan itu, Kepala LL DIKTI Wilayah I Prof. Drs Saiful Anwar Matondang MA PhD dalam kata sambutannya secara daring berpesan agar mahasiswa lebih bijak dalam menyikapi era digital saat ini, terlebih jelang Pemilu 2024. Untuk itu, para kaum intelektual itu harus mampu membaca situasi dan selalu berhati-hati terkait segala informasi khususnya yang berkaitan dengan politik. 

"Kita tahu berbagai informasi tentang politik seliweran di sosial media. Karena itu untuk menyikapinya, mahasiswa harus melakukan cek dan recek agar tidak salah," ucapnya. 

Untuk itu juga, sambungnya, setiap mahasiswa juga dituntut kemampuan berkomunikasi, terutama di tahun politik ini. 

"Jangan karena pemilu berpecah belah, karena gempuran informasi yang tidak terbendung. Harus cari sumber pembanding dalam menyikapi Pemilu 2024, termasuk mengenai ersaingan antara parpol dan calon yang ikut dalam kontestasi," sebutnya. 

Sementara, Rektor UDA Dr Irene Silviani, MSP  selaku Opening Speech menyambut baik kegiatan yang menjadi bukti bahwa Universitas Darma Agung turut aktif dan merasa bertanggungjawab untuk mendukung pelakasanaan pesta rakyat melalui pemilihan umum secara serentak di seluruh Indonesia. 

"Menyadari betapa pentingnya peran mahasiswa dalam pengawasan partisipatif dalam pemilu, maka kita mengusung thema yang langsung menitikberatkan peran mahasiswa dalam pemilu yang akan datang, yaitu: Peran Mahasiswa Membangun Komunikasi Politik di Era Demokrasi Digital Menjelang Pemilu 2024," ucapnya. 

Dia juga mengatakan sangat menyadari bahwa mahasiswa merupakan salah satu mitra strategis dalam pengawasan pemilu dan memiliki peran yang sangat penting pada proses pengawasan partisipatif dalam memberikan informasi awal, sehingga dapat mencegah pelanggaran, kemudian ikut memerangi kampanye gelap yang pasti akan marak di dunia sosial media. 

"Tidak dapat dipungkiri bahwa narasi-narasi politik yang bersifat positif dan negatif akan terbangun secara massif. Setuju atau tidak, yang pasti menjelang tahun politik 2024, banyak terobosan yang dilakukan para calon dan pendukungnya, untuk meraih dukungan massa, termasuk melalu berbagai media. Tren informasi hoaks pun diprediksi semakin bertebaran, khususnya melalui media sosial. Rendahnya literasi digital adalah faktor utama berkembangnya berita hoaks," tandasnya. 

"Berangkat dari hal inilah, kita merasa wajib memberikan perhatian, dan turut berkontribusi dalam menyukseskan pemilihan umum tahun 2024 yang akan datang. Kepedulian inilah yang menginisiasi kita menghadirkan para narasumber yang mumpuni di bidangnya sehingga sebagai mahasiswa, rekan-rekan semua yang hadir pada saat ini dapat membangun narasi positif dan memerangi narasi-narasi negatif yang akan menghiasi media-media cetak dan online kita di tahun politik 2024 yang akan datang. Besar harapan kami, mahasiswa dapat menyelamatkan kondisi Indonesia dari perpecahan yang diakibatkan oleh narasi-narasi politik nantinya," pungkasnya. 

Sementara itu, Dr Dadang Rahmat Hidayat SH MSi pada kesempatan itu membahas tentang kurangnya kepedulian dan pemahaman mahasiswa dengan politik di era digital ini. 

Selain itu, mantan komisioner KPI Pusat ini juga menyoroti tentang netralitas media yang saat ini hingga akhirnya acapkali memicu permasalahan di tengah masyarakat. 

Sedangkan Dr Hatta Rido MSP membahas tentang bagaimana bicara money politic yang menghancurkan politik di tanah air serta. 

Black Campaign 

"Mahasiswa jangan menghabiskan energi untuk saling mencela, khususnya jelang Pemilu 2024 ini. Bangun optimisme dan pikiran positif di tahun politik ini," harapnya. 

Kegiatan seminar nasional ini tampak disambut antusias para mahasiswa SI dan Magister Ilmu Komunikasi UDA yang hadir sebagai peserta. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan cendera mata dari Rektor UDA kepada kedua narasumber dan berfoto bersama. (son)