Selasa, 17 Januari 2023

Dinkes Sumut Butuh Dukungan Tekan Angka Kematian Ibu dan Bayi


PATIMPUS.COM - Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara, dr H Alwi Mujahit Hasibuan MKes, mengatakan, masalah kematian ibu dan bayi baru lahir di Sumatera Utara butuh dukungan keteladanan semua pihak. 


"Kalaupun masih terjadi kematian, mestinya setelah ada upaya keras kita untuk mengatasi penyebab agar kematian itu menjadi bermartabat," sebut Alwi Mujahit, Selasa (17/01/2023)  saat membuka kegiatan Orientasi Pedoman Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon (AMPSR) di Sumatera Utara. 


Alwi menyampaikan bahwa semestinya AKI AKB di Provinsi Sumatera Utara bisa ditekan dan diturunkan dengan memastikan bahwa setiap kematian diketahui penyebabnya dengan perlu melakukan audit yang benar dan dari hati, agar masalah dapat ditemukan untuk dicarikan solusi dan tidak terulang. 


Kegiatan Orientasi AMPSR Sumatera Utara yang dilaksanakan pada Tanggal 17-19 Januari 2023 di Hotel Sibayak Kabupaten Karo ini diikuti perwakilan tim AMP dari 3 Kabupaten dampingan USAID MPHD yaitu Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo dan Kabupaten Asahan. 


Satu lagi daerah dampingan Kabupaten Langkat tidak ikut dalam kegiatan ini karena sudah melakukan secara mandiri di Stabat. Pelaksanaan pelatihan orientasi AMPSR merupakan kerjasama USAID – MPHD Sumatera Utara dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.  


Senior Program Manager MPHD – USAID, dr. Apsari Diana Kusumastuti, MARS dalam sesi pembukaan menyatakan bahwa dukungan USAID MPHD untuk pelaksanaan kegiatan orientasi AMPSR ini karena sudah ada amanah dari Peraturan Menteri Kesehatan RI no 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual. 


Lebih lanjut dr. Apsari menyebutkan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatan kapasitas komite AMPSR di tingkat kabupaten kota, mendorong kabupaten / kota untuk melakukan audit kematian maternal dan perinatal sesuai standar pedoman AMP-SR yang telah ditetapkan. 


Selanjutnya kegiatan juga diharapkan mampu menyampaikan panduan AMP-SR terbaru dan formulir-formulir yang digunakan dalam pelaporan kematian maternal dan perinatal. Lebih lanjut dr. Apsari menekankan AMPSR merupakan nadi utama untuk penurunan Kematian ibu dan Bayi. 


Tim AMPSR yang mewakili Kabupaten dampingan terdiri dari Dinas Kesehatan Kabuapten, Tim RSUD yang terdiri dari Spesialsi Kebidanan dan spesilais Anak, Bidan, Perwakilan Puskesmas dan organisasi profesi (IDI, IBI dan PPNI). Tim AMPSR merupakan tim yang secara formal diatur atau ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah (Bupati). Kehadiran tim AMPSR dari 3 Kabupaten yang diundang berdasarkan informasi dari tim MPHD hampir 100%. Hal ini merupakan bukti keseriusan 3 Kabupaten ini untuk bisa memperbaiki proses Audit yang selama ini sudah dilakukan. Dengan adanya Pedoman AMPSR yang dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan RI, maka proses hari ini membuktikan dukungan USAID MPHD terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah.


Para pelatih atau mentor yang memfasilitasi kegiatan ini cukup beragam. Selain menggunakan para Mentor dari Sumatera Utara, kegiatan juga diperkuat melalui presentasi dari Kementrian Kesehatan. Pada Sesi awal, Kemenkes RI mempresentasikan tentang tentang Kebijakan AMPSR di Indonesia yang disampaikan oleh dr. Florentine Marthatilova dari Tim Kerja Surveilans Gizi dan KIA. Selain itu, dari Kemenkes (dr.Irna Lidiawati, MARS) menyampaikan materi tentang dukungan Akreditasi RS terhadap AMPSR. Sekarang AMPSR menjadi salah satu indikator yang akan diukur untuk Proses Akreditasi Rumah Sakit. 


Kegiatan orientasi AMPSR Sumatera Utara secara konten difasilitasi oleh dr. Nurlely Bethesda Sinaga dari WHO. Tugas dr. Bet mengawal proses pelatihan yang akan berlangsung 3 hari. 


Dalam salah satu sesi, dr. Beth menyebutkan bahwa posisi Sumatera Utara masih tinggi sebagai kontributor AKI AKB di Indonesia. Namun demikian secara palaporan, Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara sudah mengalami peningkatan perbaikan. Namun demikian kualitas Audit kematian ibu dan bayi masih membutuhkan perbaikan. Untuk itulah dilaksanakan kegiatan orientasi sekaligus memastikan Pedoman AMPSR yang dikeluarkan oleh Kemetrian bisa dilaksanakan.  


Sederetan mentor Sumatera Utara ikut memfasilitasi antara lain dr. Ade Rachmat Yudianto, M. Ked (Ped) SpA (K), dr. Iman Helmi Efendi, M.Ked ()G), SpOG (K), Prof.Dr.dr. Sarma Lumbanraja, M.Ked (OG), SpOG (K), dr. Aswan B Nasution beserta tim AMPSR Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.  


MPHD merupakan proyek bidang kesehatan yang dirancang diatas program pemerintah saat ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka upaya penurunan AKI AKB di Indonesia. MPHD bekerja di 25 kabupaten/kota berprioritas tinggi pada rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan primer swasta untuk meningkatkan kapasitas layanan, memperkuat data untuk pengambilan keputusan dan manajemen adaptif, meningkatkan jejaring rujukan, dan mengembangkan model berkelanjutan yang dapat direplikasi dan terukur. (rel)



Share:

Senin, 16 Januari 2023

Empat Maling Aset Pertamina Diciduk Polisi Pangkalan Susu


PATIMPUS.COM - Empat kawanan terduga pelaku kasus tindak pidana pencurian aset milik PT Pertamina Hulu Rokan, Region I zona I Pangkalan Susu, diamankan petugas kepolisian, Sabtu (14/01/2023) Jam 13.30 Wib. 


Menurut keterangan Kasi Humas Polres Langkat, AKP Joko Suoeno, e empat tersangka masing-masing berinisial Ben (21), B (21), A (33) dan P (28) merupakan warga Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat. Keempatnya diamankan petugas Polsek Pangkalan Susu.


AKP Joko Sumpeno menyebutkan, sekira Jam 13.15 Wib, Dedi Hardianto seperti biasa bertugas jaga di Posko security PT Pertamina.saat itu Melihat 1 unit mobil Pick up Chevrolet BK 8332 PB, datang dari dalam menuju keluar dari areal Pertamina dan ketika sampai di pos langsung dihentikan. 


Saat dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Security terlihat ada barang bawaan di dalam bak mobil yang ditimbun dengan muatan pasir. 


Kemudian petugas Pos menghubungi Indra Winata pegawai PT. Pertamina untuk datang ke Posko. Selanjutnya mereka membongkar muatan mobil. 


"Ternyata di dalam bak mobil berisikan 2 buah rantai besi Hauwser panjang sekitar 1 meter dan 1 utas tali tambang warna putih panjang 2,5 meter," tutur AKP Joko. 


Atas kejadian tersebut, PT Pertamina Hulu Rokan Region I merasa dirugikan secara materil sebesar Rp 50.000.000 dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangkalan Susu.


"Menindak lanjuti laporan PT Pertamina, Kapolsek Pangkalan Susu AKP Zul Iskandar, SH memerintahkan Kanit Reskrim untuk mengamankan pelaku, serta memproses sesuai hukum yang berlaku," pungkas AKP Joko Supeno. (raj)

Share:

Minggu, 15 Januari 2023

Dua Maling Lembu Diringkus Polsek Besitang


PATIMPUS.COM - Sat Reskrim Polsek Besitang Resort Langkat berhasil mengamankan dua pelaku pencurian hewan ternak lembu, belum lama ini.


Tersangka berinisial Cebol (39) dan BA (18) Warga Lingkungan II Bukit Mas Pasar, Besitang. Diamankan saat mengikat 2 ekor lembu tepat di belakang rumah warga di Lingkungan II Sidomulyo, Kelurahan Pekan Besitang. 


Kapolsek Besitang AKP Trisno Carlos Sihite, SH saat dikonfirmasi wartawan melalui Kasi Humas Polres Langkat AKP Joko Sumpeno membenarkan kejadian. 


Waktu itu, korban Kondar Simamora Warga Lingkungan IV Alur Mas Kelurahan Bukit Kubu, Besitang. Menambatkan lembunya di areal kebun PT. Jaya Baru Lingkungan II Sri Mulyo. Selang berapa lama korban pun tidak lagi melihat ternak peliharaannya di tempat. 


"Akibat kejadian, korban merasa rugi Rp. 30.000.0000 dan segera membuat laporan pengaduan ke Mapolsek Besitang, agar pelaku segera ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku di NKRI," kata AKP Joko. 


Kapolsek Besitang memerintahkan Kanit Reskrim Ipda W. Situmorang untuk melakukan penyelidikan di TKP dan menangkap siapa pelaku. Setelah info didapat bahwa pelaku sedang berada dibelakang rumah warga.


Kanit Reskrim bersama tim turun kelokasi dan melihat pelaku sedang memegang 2 ekor ternak. "Akhirnya pelaku pun diamankan serta dibawa ke Polsek Besitang dengan barang bukti 1 unit mobil Pick up BK 9684 PI sebagai alat transportasinya," tandasnya.(raj).

Share:

Senin, 09 Januari 2023

Kuota Haji 2023 Sebanyak 221 Ribu, Tidak Ada Pembatasan Usia


PATIMPUS.COM - Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah menandatangani kesepakatan penyelenggaraan ibadah haji 1444 H/2023 M. 


Kesepakatan tersebut ditandatangani Menag Yaqut Cholil Qoumas bersama Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah di Jeddah.


Hadir juga Ketua Komisi VIII Ashabul Kahfi, Dirjen Penyenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah.


"Alhamdulillah misi haji 2023 dimulai. Saya hari ini menandatangani kesepakatan haji dengan Menteri Haji Saudi. Kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221.000 jemaah. Kuota itu terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler, dan 17.680 jemaah haji khusus. Adapun untuk petugas, tahun ini kita mendapat 4.200 kuota," jelas Menag di Jeddah, Minggu (8/1/2023).


Selain tentang kuota, kesepakatan ini juga mengatur tentang pendaratan (landing) pesawat di Jeddah dan Madinah, serta beberapa kebijakan terbaru terkait pelayanan ibadah haji. Menag mengatakan, dalam pembicaraan dengan Menteri Haji Saudi disepakati juga tidak adanya pembatasan usia. 


Sebagaimana diketahui, karena pandemi, pemerintah Arab Saudi membatasi usia jemaah haji. Saat itu, Saudi menerapkan syarat usia jemaah haji 2022 di bawah 65 tahun.


"Sesuai kesepakatan, tahun ini sudah tidak ada pembatasan usia jemaah haji," tegas Menag. "Artinya, jemaah 65 tahun ke atas juga dapat berangkat haji tahun ini," lanjutnya.


Pertemuan dengan Menteri Tawfiq juga untuk melobi tambahan kuota bagi Indonesia. Gus Men mengatakan bahwa antrean jemaah haji Indonesia sangat panjang. Gus Men berharap ada tambahan kuota bagi Indonesia sehingga bisa mengurangi jumlah antrean jemaah haji.


"Semua tentu bergantung pada kebaikan hati Yang Mulia Raja Salman, Pangeran Muhammad Bin Salman, dan Bapak Menteri Haji," ujar Gus Men.


Menteri Tawfiq mengaku sangat senang untuk bisa memberikan tambahan kuota jemaah haji Indonesia. Apalagi, Indonesia adalah negara penting bagi Saudi. Namun, lanjut Tawfiq, saat ini negaranya tetap mengedepankan kenyamanan dan keselamatan jemaah haji.


"Kenyamanan dan keselamatan ini prioritas. Namun saya katakan, Indonesia akan selalu mendapatkan prioritas dalam memperoleh kuota tambahan," tuturnya.


Tawfiq menambahkan tentang terus berjalannya transformasi pelayanan jemaah haji di Arab Saudi. Menurutnya, saat ini sudah tidak ada lagi muassasah, namun penyenggaraan haji dilakukan oleh syarikah atau perusahaan. Ada enam syarikah (perusahaan) yang ditunjuk dalam pelaksanaan layanan ibadah haji tahun ini. Setiap negara, termasuk Indonesia, dapat memilih syarikah dalam menyiapkan layanan. 


"Sehingga akan ada kesempatan untuk mendapatkan harga terbaik. Saya juga meminta agar perjanjian dibuat dengan detail, agar dapat memberikan layanan terbaik juga," jelas Tawfiq.


"Jika detail, ini akan menjadi pegangan ketika syarikah melanggar. Jika mereka melanggar, kami bisa memberikan sanksi," katanya lagi.


Menurut Tawfiq, para syarikah akan dihadirkan dalam Muktamar Haji, 9 Januari 2023. Sehingga, setiap negara bisa menilai langsung kesiapan dan tawaran layanan yang mereka siapkan. Dalam muktamar tersebut juga akan digelar pameran beberapa produk layanan haji dan seminar perhajian.


Menag Yaqut menyampaikan terima kasih karena Indonesia diajak terlibat sejak awal dalam proses haji 2023, termasuk undangan menghadiri Muktamar Haji.


Menag mengapresiasi langkah transformasi yang dilakukan Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Transformasi itu mengarah pada penyelenggaraan haji yang lebih profesional. (don)

Share:

Jumat, 06 Januari 2023

Usai Sertijab, Alwi Mujahit Langsung Terima Kunjungan KKP Kelas I Medan


PATIMPUS.COM - Hari pertama kerja pasca dilantik Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi, Kepala Dinas Kesehatan Sumut (Kadiskes Sumut), dr Alwi Mujahit Hasibuan menerima kunjungan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Medan, dr Jepri Sitorus MKes dan Apt Inggrita dari Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit, BTKL Medan.

 

Dikatakan Kadiskes Alwi, kehadiran mereka sehubungan dengan akan diadakannya F1 H2O, di Sumatera Utara, sehingga perlu diadakan persiapan di bidang kesehatan untuk mensukseskan acara dimaksud yang dilaksanakan oleh Kementerian Parekraf, di kawasan Danau Toba, pada 24-26 Feb 2023 mendatang.


"Dari keterangan  yang ada bahwa  event itu akan dihadiri peserta dari 10 negara sehingga diharapkan dapat meningkatkan keberadaan kawasan Danau Toba sebagai destinasi utama pariwisata Indonesia, khususnya Sumatera Utara," ungkapnya usai serah terima jabatan dari drg Ismail Lubis, mantan Kadis Kesehatan Sumut.


Sehingga Alwi menyebutkan ia selaku Kadinkes dan Kepala KKP sepakat akan melaksanakan pertemuan yang akan melibatkan seluruh komponen kesehatan terkait untuk mendukung dan mensukseskan acara dimaksud.


"Mereka datang melaporkan event tersebut dan meminta kita untuk mengonsolidasi dukungan kesehatan. Termasuk tim kesehatan, rumah sakit rujukan dan pendukung lainnya," tandas Alwi Mujahit. (don)

Share:

Kamis, 05 Januari 2023

Alwi Mujahit Kembali Jabat Kadis Kesehatan Sumut


PATIMPUS.COM - Kepala Dinas Kesehatan Sumut termasuk salah satu pejabat yang dirotasi oleh Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, Kamis (5/1). 


Edy Rahmayadi kembali mempercayakan jabatan Kadis Kesehatan Sumut kepada dr Alwi Mujahit Hasibuan menggantikan drg Ismail Lubis yang telah ditunjuk sebagai Direktur UPTD Khusus Rumah 

Sakit Jiwa Prof Dr M Ildrem. 


Alwi sendiri sebelum periode keduanya menjabat Kadis Kesehatan, menempati jabatan sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).


Alwi mengaku, akan kembali melanjutkan rencana program yang sebelumnya telah dirancangnya. 

Terutama, sebut dia, terkait pengembangan pelayanan kesehatan di Sumut. 


"Kita akan kembali melanjutkan apa yang sudah kita rancangan kemarin yang terhambat oleh Covid 

dan belum bisa diwujudkan," ungkapnya," kepada wartawan.


Salah satunya, jelas dia, adalah program Bakti Kesehatan Bermartabat (BKB). Karena menurut Alwi, 


program ini dianggap sangat tepat untuk memberikan kepada masyarakat pelayanan kesehatan yang bermutu. 


"Program ini baru menjangkau 72 persen di Sumut. Sedangkan 28 persen yang belum, ternyata berada di daerah yang sulit dijangkau dengan akses yang sangat lemah untuk masyarakat 

mendapatkan pelayanan kesehatan bermutu," jelasnya.


Oleh karena itu, kata Alwi, program BKB ini ke depan harus dilaksanakan dengan metode jemput bola. Sehingga diharapkan, program itu bisa menjangkau seluruh wilayah di Sumut termasuk di daerah kepulauan Nias. 


"Setelah Covid mereda kita harus melakukan ke hal-hal yang harus dilakukan sesuai program yang 

terencana dengan baik," pungkasnya. (don)

Share:

Selasa, 03 Januari 2023

Pasca Kebakaran Pelayanan BPJS Kesehatan Kembali Normal


PATIMPUS.COM - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan cabang Medan memastikan pelayanan peserta tetap berjalan pasca kebakaran di Kantor BPJS Kesehatan Medan Jalan Karya Medan, Senin (2/1) malam.


“Pasca kebakaran di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Medan, kami pastikan bahwa pelayanan peserta tetap berjalan seperti biasa,” kata Kabid  SDM, Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Medan Rahman Cahyo, Selasa (3/1).


Disebutkannya, mulai per tanggal 3 Januari 2023 Pelayanan peserta tetap dapat dilaksanakan seperti biasanya secara online melalui Mobile JKN, Care Center 165 dan Pelayanan Administrasi Via WA dengan nomor 08118165165.


Sedangkan pelayanan secara tatap muka, dapat dilaksanakan di Kantor BPJS Kesehatan di JL Prof HM Yamin, tepat didepan RS Pirngadi Medan (Prioritas), Halaman gedung kantor BPJS Kesehatan Cabang Medan, Jalan Karya No 135 Sei Agul Medan Barat dan Kantor Camat Medan Johor (Mobile Customer Service) serta Kantor Camat Medan Labuhan (Mobile Customer Service). (don)

Share:

Jones : Pelayanan BPJS Kesehatan Semakin Baik dan Mudah


PATIMPUS.COM - Usia yang tidak muda lagi, nyatanya tak menghalangi semangat Jones Lumbantobing (55) untuk terus mempelajari jaminan pelayanan kesehatan. Selain itu dengan memahami peraturan Program JKN, ia menilai hal tersebut bisa memudahkannya jika perlu mengakses layanan kesehatan.


“Sebetulnya sudah lama saya jadi peserta BPJS Kesehatan ini. Dari tahun 90-an saya sudah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), kami didaftarkan ke dalam PT Askes (Persero) yang akhirnya berubah menjadi BPJS Kesehatan. Meskipun saya belum pernah dirawat inap, tapi saya senang pelayanannya makin baik. Kemarin saya baru dapat kacamata dari BPJS Kesehatan, tidak susah prosesnya,” jelas Jones ketika berjumpa dengan Jamkesnews, Selasa (13/12/2022).


Sebagai informasi, kacamata merupakan salah satu dari sekian alat bantu kesehatan yang dijamin manfaatnya oleh Program JKN. Sejalan dengan komitmen BPJS Kesehatan untuk mempermudah pelayanan bagi pesertanya, kini alur untuk memperoleh kacamata pun telah dipersingkat. Proses pemeriksaan mata dan pelayanan kacamata bisa dilakukan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tanpa harus melalui proses rujukan ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).


“Saat itu saya dengar ada peraturan baru yang memudahkan pelayanan kacamata.  Saya coba dengan datang ke klinik tempat saya terdaftar. Waktu itu saya sudah cukup lama merasa pandangan saya kurang jernih. Sesampainya di klinik, mereka bisa langsung memeriksa saya. Akhirnya setelah selesai diperiksa, saya diberikan surat legalisasi lalu saya diinfokan kalau bisa mengambil kacamata saya di optik yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Senang juga saya, bisa dapat pelayanan yang baik dan mudah,” tutur Jones.


Di akhir perbincangan, Jones berterima kasih atas kemudahan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan. Ia berharap BPJS Kesehatan dapat terus menyosialisasikan inovasi serta program terbaru kepada seluruh masyarakat agar informasi dan manfaat yang dihadirkan oleh Program JKN dapat semakin dipahami. (don)

Share:

Ka Sekper : P3M USU Pelaksana Capeg Perumda Tirtanadi


PATIMPUS.COM - Kepala Sekretaris Perusahaan (Sekper) Perumda Tirtanadi, Jamal Usman Ritonga mengatakan, seleksi calon pegawai Perumda Tirtanadi dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Psikologi Pada Masyarkat (P3M) Universitas Sumatera Utara (USU).


"Pelaksanaan seleksi calon pegawai Perumda Tirtanadi yang baru saja berlangsung itu, mulai dari awal seleksi hingga wawancara pelaksanaannya adalah P3M Fakultas Psikologi USU," ujar Jamal Usman Ritonga, di ruang kerjanya Kantor Perumda Tirtanadi Jalan SM Raja, Medan, Senin (2/1/2023).


Dikatakannya seleksi yang berlangsung dari 22 s/d 24 Des 2022 tersebut juga dilaksanakan di P3M Fakultas Psikologi USU, sehingga hasil seleksi yang dilaksanakan dapat benar-benar bersih dan berharap akan diperoleh calon-calon pegawai yang benar-benar berkualitas.


Lebih jauh dikatakan Jamal saat ini Perumda Tirtanadi masih menunggu hasil dari P3M USU. "Memang sampai saat ini kami (Perumda Tirtanadi-red) belum menerima hasil dari pelaksanaan seleksi itu," kata Jamal Usman Ritonga.


Ditambahkannya adanya berita di beberapa media online yang menyatakan beberapa orang peserta seleksi mengadu ke Ombudsman Sumut dikarenakan ketidakpuasan atas hasil  dari seleksi. Jamal Usman mengatakan proses itu berada di pihak P3M USU, Perumda Tirtanadi masih menunggu hasil seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana.


"Jadi Perumda Tirtanadi menunggu hasil yang sudah valid dari pìhak P3M Fakultas Psikologi USU," tegas Jamal Usman Ritonga. (don)

Share:

Jumat, 30 Desember 2022

Pemerintah Harus Komitmen Penuhi Hak Kesehatan Anak


PATIMPUS.COM - Selama tahun 2022, banyak persoalan yang menyangkut kesehatan anak terjadi di Indonesia.  Diantaranya adalah kasus gagal ginjal akut, cacar monyet, covid, stunting anak, dan masih tingginya angka perokok anak serta narkoba.


Dalam catatan akhir tahun 2022, Yayasan Pusaka Indonesia (YPI) melihat ada 5 moment penting bidang kesehatan yang terjadi di Medan. Pertama, hadirnya Walikota Medan dalam event Healthy Cities Summit di Semarang pada bulan Maret.


Meskipun Kota Medan belum pernah ikut serta dalam penilaian branding Kota Sehat yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan sejak tahun 2005 lalu.


Kedua, dilaksanakannya sosialisasi dan penegakan kebijakan pelanggaran Protokol Kesehatan pencegahan Covid 19, serta penegakan tipiring Perda KTR.  


Terlepas dari kelemahan yang masih ada, edukasi dan penegakan tipiring Prokes Covid serta program vaksinasi dapat mengendalikan penyebaran Covid 19 di masyarakat.


Sementara untuk  tipiring pelanggaran Perda KTR pada tanggal 31 Mei belum dilakukan secara kontiniu, sehingga belum dapat disebut berhasil memaksa kepatuhan masyarakat untuk tidak merokok di wilayah KTR. Hal ini juga dapat terlihat dari masih banyaknya laporan masyarakat terkait pelanggaran KTR melalui Aplikasi PANTAU KTR.


Selama tahun 2022, khusus untuk Kota Medan terekam 2452 pelanggaran, dimana pelanggaran KTR di tempat umum tercatat paling tinggi (1270), tempat proses belajar mengajar 563 pelanggaran, tempat kerja 238 pelanggaran, 168 pelanggaran terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan.


Moment Ketiga adalah ketika Kota Medan kembali mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak (KLA) kategori Madya. Dalam beberapa tahun terakhir Medan belum berhasil menaikkan peringkat Madya ini ke Nindya.


Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Pemko Medan adalah dengan memastikan penegakan Perda KTR dan pelarangan iklan dan sponsor rokok di seputar sekolah. Sebab KTR dan implementasi KTR masuk dalam salah satu indikator penilaian KLA.


Selanjutnya, moment Keempat adalah tingginya temuan stunting anak di Kota Medan. Tercatat 550 kasus yang terbanyak tersebar di 4 kecamatan (Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Marelan dan Medan Deli). 


Temuan ini paralel dengan hasil survey prevalensi perokok Balitbang Medan tahun 2016 lalu. Oleh karenanya di butuhkan langkah-langkah cepat dan terintegrasi lintas OPD untuk menanganinya sehingga stunting anak dapat dicegah dan diturunkan.


Terakhir, moment diluncurkannya Universal Health Coverage (UHC) oleh Walikota Medan pada  9 Desember lalu. Program ini diharapkan Pemko dapat memberi pelayanan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan kepada seluruh warganya tanpa ribet dan diskriminasi. Program ini patut didukung namun harus diimbangi dengan program yang sifatnya kuratif agar penyakit dapat dicegah.


Pembangunan Kesehatan bukan hanya pada sarana, prasarana dan layanan (seperti UHC) tetapi juga pada  program promotive preventif yang bertujuan untuk perubahan mindset (pola pikir) dan perubahan perilaku dari yang tidak/kurang sehat menjadi lebih sehat.  


Kampanye dan edukasi masyarakat untuk lebih mengutamakan belanja telur dan susu daripada belanja produk tembakau keluarga dapat mencegah terjadinya stunting pada anak, dengan melibatkan multistakeholder. (don)

Share:

Info TNI-Polri

Olahraga

Bencana Alam

Nasional

Kasus Korupsi

Internasional

Ekonomi

Peristiwa

Kriminal

Sekitar Sumut

Kesehatan

PatimpusTV

Dukung Kami

Label

Arsip Blog

Jangan Klik

Info Kuliner

Info Selebritis

Apa Cari?

Religi

Visitor

Artikel

Pendidikan

Politik

Cuci Mata

Jangan Lihat