Mobil Damkar Dapat Panggilan 'Hoax'

Mobil Damkar Dapat Panggilan 'Hoax'

PATIMPUS     Rabu, Februari 24, 2021  

PATIMPUS.COM - Empat unit mobil pemadam kebakaran (Damkar) milik Pemko Medan, mendatangi sebuah warung Ayam Penyet di Jalan Denai, Simpang Mandala By Pass Medan, karena mendapat laporan adanya kebakaran, Selasa (23/2/2021) jam 10.00 WIB.

Namun sesampai di lokasi ternyata tak ada asap yang membumbung tinggi begitu juga dengan apinya. Alhasil, petugas Dankar hanya memarkirkan empat unit mobilnya di depan warung berlantai 3 tersebut.

Menurut informasi di lokasi kejadian, kedatangan 4 unit Damkar tersebut akibat laporan warga yang menghubungi Nomor Panggilan Darurat Kebakaran, yang menginformasikan adanya kebakaran di TKP.

Namun nyatanya, tidak ditemukan gedung yang terbakar, melainkan sisa kabel listrik yang hangus akibat korsleting listrik di kamar karyawan warung Two One Muda yang menjual ayam penyet, yang berhasil dipadamkan.

"Di lantai dua itu tadi ada ledakan mengeluarkan api. Suaranya keras sampai ke luar. Ada beberapa kali. Tapi untung listriknya sudah diputus," ucap warga yang melintas. 

Ledakan akibat korsleting itu sempat menjadi tontonan warga yang melintas sehingga menimbulkan kemacatan. Adanya ledakan itu sempat menimbulkan tandanya warga. Warga menduga ada mesin yang dioperasikan secara illegal di lantai 2 gedung tersebut.

Setelah PatimpusTV menelusurinya ke lantai 2, ternyata tak ditemukan adanya mesin, melainkan sebuah panel listrik yang terbakar akibat korsleting.

Setelah di tunjukkan videonya, warga pun percaya dan mulai bubar meninggalkan lokasi. Namun belum jauh melangkah, empat unit mobil Damkar milik Pemko Medan tiba di lokasi, sehingga kembali menjadi perhatian warga.

Di lokasi kejadian, petugas tak menemukan asap yang mengepul bersama apinya, sehingga petugas tak melakukan penyemprotan. Sementara warga kembali berkerumun menyaksikan kedatangan mobil Damkar tersebut. (don)

UMSU Dukung Uji Kompetensi Wartawan Sumut

UMSU Dukung Uji Kompetensi Wartawan Sumut

PATIMPUS     Selasa, Februari 23, 2021  

PATIMPUS.COM - Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) mendukung Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang diselenggarakan oleh Dewan Pers bekerjasama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dan PWI Sumatera Utara, 24 - 25 Februari 2021 di Hotel Grand City Hall, Medan.

"PWI memberikan apresiasi kepada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan dukungan guna mensukseskan pelaksanaan UKW yang diselenggarakan dewan pers bekerjasama dengan PWIt," ungkap Ketua PWI Sumut, H Hermansjah SE, didampingi Wakil Sekretaris, Rifki Warisan, kepada wartawan di sela Rapid Tes Antigen 49 calon peserta UKW di Klinik Pratama UMSU di Jalan Kapten Muktar Basri Medan.

Dijelaskan, partisipasi dan dukungan UMSU dalam pelaksanaan kegiatan UKW  merupakan wujud kepedulian kampus tersebut dalam pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya khususnya di lingkungan wartawan.  

"Dukungan dan kepedulian UMSU dalam peningkatan SDM wartawan sebelumnya juga diwujudkan dalam bentuk pemotongan biaya pendidikan bagi wartawan yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang pascasarjana," katanya.

Lebih lanjut, kepedulian dan komitmen UMSU  dalam pengembangan SDM di lingkungan media, diawali dengan penandatanganan naskah kerjasama dengan PWI Sumut. 

"Selaku Ketua dan Pengurus PWI Sumut , kami tentu sangat mengapresiasi UMSU dengan kiprahnya dan kepedulian di tengah masyarakat khususnya dalam peningkatan kualitas SDM wartawan " katanya.

UMSU sebagai mitra kerja wartawan ke depannya diharapkan terus bersinergi terutama dengan PWI Sumut dalam membantu para wartawan di dalam pengembangan profesi wartawan. Apa yang dilakukan UMSU sebagai perguruan tinggi sangat berarti dalam meningkatkan kualitas wartawan dalam menjalankan profesinya.

Sementara Rektor UMSU, Dr. Agussani, MAP mengungkapkan,  dukungan kepada PWI Sumut dalam penyelenggaraan UKW merupakan komitmen  dalam merealisasikan kerjasama yang ditandatangani sebelumnya.

"Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, maka sudah seharusnya UMSU sebagai mitra PWI Sumut peduli dengan upaya-upaya peningkatan kualitas SDM di lingkungan wartawan," kata Rektor, didampingi Kepala Biro Humas dan Protokoler UMSU, Dr. Ribut Priadi, M. IKom.

Sebagai mitra PWI Sumut, UMSU juga memberikan  apresiasi kepada pengurus PWI yang terus berupaya  melakukan pelatihan dan pembekalan kepada seluruh anggota PWI Sumut mulai jenjang tingkat muda, madya dan utama, melalui kegiatan UKW.

Menurut Rektor, UKW merupakan salah satu yang patut memdapatkan dukungan karena  bertujuan agar wartawan di Sumut mampu menjadi jurnalis yang profesional, bertanggung jawab dan mandiri. Wartawan sudah seharusnya memiliki kompetensi dasar bagaimana menyajikan berita yang baik dan benar sesuai kaidah UU Pokok Pers dan kode etik jurnalistik dan hukum pers.  

"Kita berharap UKW akan melahirkan wartawan yang profesional dan mampu menghasillan produk pers yang benar-benar mendorong kemajuan dan mencerdaskan  masyarakat," katanya. (don)

Surat Tak Direspon, Pensiunan Bentang Spanduk Depan DPRD Sumut

Surat Tak Direspon, Pensiunan Bentang Spanduk Depan DPRD Sumut

PATIMPUS     Senin, Februari 22, 2021  

PATIMPUS.COM - Sejumlah pensiunan PTPN II membentangkan spanduk, Senin (22/2/2021) di depan Gedung DPRD Propinsi Sumatera Utara, akibat lambatnya DPRD Sumatera Utara merespon surat mereka. Atas akan dilakukan pengkosongan rumah oleh PTPN II yang mereka tempati selama puluhan tahun.

Sebelum melakukan aksi, perwakilan pensiunan dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan melakukan  konfirmasi ke ruangan Ketua DPRD Sumatera Utara, namun surat tidak ada diterima, selanjutnya mereka menuju ke Komisi A atas deposisi yang mereka ketahui dan ditemukan surat masuk pada tanggal 29 Januari 2021 dan hingga saat ini belum direspon oleh Komisi A.

"Kami kecewa kepada DPRD Sumatera Utara, sebab surat yang kami masukkan melalui LBH Medan tidak ditanggapi hingga sudah selama 1 bulan ini," sebut Masidi yang membentangkan spanduk bersama para pensiunan lainnya.

Aksi Masidi bersama para pensiunan ini membentangkan dengan kalimat 'Bapak/Ibu DPR yang terhormat jangan diam aja dengarkan kami', bukan hanya itu saja, spanduk juga berisikan 'Rakyat sudah susah karena Covid-19 jangan bebani kami oleh keserakahan pihak pengembang'.

Bukan hanya itu, spanduk yang mereka buat dan bentang juga berisikan 'Memprihatinkan Demi Bangun Perumahan Mewah Deli Megapolitan Rumah Para Pensiunan Digusur Paksa Oleh PTPN 2 Bapak Jokowi & Gunernur Sumut Tolong Kami !!!'.

Selanjutnya juga LBH Medan yang mendampingi para pensiunan melalui Kepala Devisi Sumber Daya Alam LBH Medan, Muhammad Alinafiah Matondang SH MHum mengungkapkan bahwa kedatangan mereka adalah sebagai respon lambatnya DPRD Sumatera Utara yang ingin menyampaikan keluh dan kesah para pensiunan.

"Kami datang kemari ingin menyampaikan keluh kesah para pensiunan kepada Anggota DPRD Sumatera Utara, bahwa permasalahan ini sudah berlarut-larut yang dihadapi oleh para pensiunan," jelas Muhammad Alinafiah Matondang SH, M.Hum.

Bahkan Ali panggilan sehari-hari di LBH Medan menjelaskan bahwa perumahan pensiunan milik klien kami, merupakan termasuk Eks. HGU PTPN II seluas 5.873 Ha. maka PTPN II tidak berhak dalam mengalihkan lahan pihak lain.

"Sesuai SK Kepala BPN Nomor 42, 43 dan 44/HGU/BPN/2002, tanggal 29 Nopember 2002 dan Nomor 10/HGU/BPN/2004, tanggal 6 Februari 2004 seluas 5.873,06 Ha dikeluarkan dari HGU PTPN II berdasarkan Risalah panitia B Plus disebabkan antara lain adanya perumahan pensiunan karyawan seluas 558,35 Ha maka secara yuridis telah jelas Eks HGU PTPN II dikuasai langsung oleh Negara," jelas Ali lagi.

Dengan demikian para pensiunan berhak untuk mendapatkan pendistribusian tanah tanah ex PTPN II ini dari Negara yang diantaranya pada lokasi perumahan pensiunan Emplasmen Kebun Helvetia Dusun 1 Desa Helvetia, Labuhan Deli yang selama berpuluh tahun di tempati oleh Masidi, dkk yang saat ini tengah didampingi oleh LBH Medan, dan tidak tertutup kemungkinan juga pendistribusian pada perumahan pensiunan pada lokasi lainnya kebun PTPN II.

"Saya menduga upaya pengalihan tanah yang dikuasai Negara secara langsung ini (eks HGU PTPN II) berhasil dialihkan menjadi HGB Kota Deli Megapolitan besar kemungkinan akan beralih menjadi Sertifikat Hak Milik yang kepemilikannya tidak lagi oleh para pensiunan atau kalangan masyarakat adat atau yang membutuhkan lainnya namun hanya dimiliki oleh segelintir investor untuk menumpuk kekayaan sebanyak banyaknya," ungkap Ali kepada wartawan di Gedung DPRD Sumut. (don)

Hingga 20 Februari, 400 Warga Medan Meninggal Dunia

Hingga 20 Februari, 400 Warga Medan Meninggal Dunia

PATIMPUS     Minggu, Februari 21, 2021  

PATIMPUS.COM - Bertambahnya 2 orang meninggal dunia akibat positif terinfeksi virus corona (Covid-19) pada Sabtu (20/2/2021) menjadikan total warga Kota Medan yang meninggal sebanyak 400 orang.

Berdasarkan laporan Gugus Tugas Covid-19 Kota Medan, data pasien terkait Covid-19 per Sabtu, 20 Februari 2021, jam 18.15 WIB, yang dirilis Humas Pemko Mesan menyebutkan total warga Kota Medan yang terkonfirmasi terinfeksi virus corona mencapai 11.850 orang.

Sedangkan total yang sembuh sebanyak 10.155 orang setelah 92 orang dinyakan sembuh kemarin. Dan yang masih dalam perawatan di sejumlah rumah sakit rujukan di Kota Medan mencapai 1295 orang.

Sementara, sebanyak 6 orang dirawat karena dinyatakan suspek Covid-19 sehingga total warga Medan yang suspek virus asal Wuhan, China itu mencapai 17.055 orang. Meninggal dunia 444 orang, yang masih dalam perawatan 452 orang dan yang sudah pulang sebanyak 16.159 orang.

Hingga saat ini seluruh kecamatan di Kota Medan masih berstatus Zona Merah. Disebabkan masih ditemukan warga Kota Medan yang terinfeksi virus corona.

Tak lupa Gugus Tugas Covid-19 Kota Medan juga menyampaikan kepada warga Kota Medan tetap selalu waspada, menjaga kebersihan dan daya tahan tubuh agar terhindar dari virus mematikan tersebut. (don)

KPK Kepada Pemda Se Sumut Hindari Korupsi Pelayanan Publik

KPK Kepada Pemda Se Sumut Hindari Korupsi Pelayanan Publik

PATIMPUS     Sabtu, Februari 20, 2021  

PATIMPUS.COM - Masih banyaknya praktek pungli, suap, pemerasan atau gratifikasi di Sumatera Utara membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan peringatan keras.

KPK memperingatkan pemerintah daerah (pemda) Se Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menghindari praktik pemerasan, suap, atau gratifikasi dalam pelayanan publik. 

Demikian disampaikan dalam rapat koordinasi (rakor) bertema Pencegahan Korupsi dalam Pelayanan Publik, yang berlangsung di Aula Tengku Rizal Nurdin, Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jumat (19/2/2021).

Hadir dalam pertemuan ini adalah Gubernur Provinsi Sumut, Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumut, Bupati, Walikota, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dari Kabupaten dan Kota se-Provinsi Sumut.

Direktur Korsup Wilayah I KPK Didik Agung Widjanarko mengungkapkan, terdapat hubungan positif antara praktik korupsi dengan kelembagaan dan kualitas pelayanan publik. 

“Di antara tindak pidana korupsi sebagaimana disebut dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang paling banyak terjadi adalah pemerasan, suap, dan gratifikasi, apalagi karena terkait pelayanan publik,” ujar Didik. 

Berdasarkan survei Ombudsman terhadap 19 pemda di Sumut atas kepatuhan pada standar pelayanan publik sejak 2015 sampai 2019, hanya 7 pemda dengan kepatuhan tinggi atau berada dalam zona hijau. Selebihnya, 12 pemda lainnya yang disurvei masih berada dalam kepatuhan sedang (zona kuning) dan kepatuhan rendah (zona merah). 

Ketujuh pemda itu adalah Kabupaten Deli Serdang, Kota Medan, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumut, Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kabupaten Pakpak Bharat. 

Dalam kesempatan ini, lanjut Didik, KPK mendorong pemda membenahi kelembagaan pelayanan publik. Tujuannya, kata Didik, agar layanan publik makin transparan dan akuntabel, dengan minimal adanya Standar Operasi dan Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), dan saluran pengaduan masyarakat. 

“Kami mendapatkan informasi dari berbagai sumber mengenai perilaku layanan publik di sejumlah pemda di Sumut. Kami akan mendiskusikannya lebih lanjut dengan Gubernur dan pihak terkait lainnya,” ungkap Didik. 

Sementara itu, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumut Abyadi Siregar menyampaikan, kualitas pelayanan publik di pemda-pemda di Sumut masih relatif perlu perbaikan. 

Di Sumut, ucap Abyadi, pihaknya masih melihat belum semua pemda menerapkan standar layanan publik, sehingga ketiadaan ini manipulasi yang berakibat merugikan masyarakat. 

“Kondisi pelayanan publik di Sumatera Utara masih memperihatinkan. Negara hadir tapi justru menyusahkan rakyat. Pelayanan publik kita di daerah masih jauh dari yang diharapkan. Butuh mindset (pola pikir) yang diubah. Kita masih terjebak dalam hal-hal prosedural dan administratif. Yang diperlukan adalah layanan yang cepat, inovatif, dan berorientasi hasil,” tutur Abyadi. 

Menanggapi KPK dan Ombudsman, Gubernur Provinsi Sumut Edy Rahmayadi meminta semua pemangku kepentingan di pemda Se Provinsi Sumut untuk membenahi kualitas pelayanan publiknya. 

“Kenapa kita masih seperti ini terus. Saya kepingin tuntas, clear. Selesai semua. Kalau kita ingin jaga Sumatera Utara, ayo kita jagalah. Perbaiki layanan publik ini,” tegas Edy. (lim)

Ngantuk Nabrak Pick Up, Toyota Vios Telentang di Tengah Jalan

Ngantuk Nabrak Pick Up, Toyota Vios Telentang di Tengah Jalan

PATIMPUS     Jumat, Februari 19, 2021  

PATIMPUS.COM - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Brigjend Katamso, depan Gang Perwira, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, pada Jumat (19/2/2021).

Mobil Toyota Vios berwarna hitam terbalik di tengah jalan setelah menabrak mobil pick up Gran Max yang sedang parkir di pinggir jalan. Tabrakan keras yang menghantam bagian sudut belakang pik up hingga penyok juga menyeret dua pengendara sepeda motor serta membuat kaca di sebuah rumah pecah.

Akibat kecelakaan, mobil sedan warna hitam tersebut mengalami kerusakan parah di bagian depan dan samping. Kemacetan panjang pun terjadi karena banyak warga yang penasaran dan menonton serta merekam kejadian tersebut. Tak lama personel Dinas Perhubungan dan Polisi Lalu Lintas tiba di lokasi kejadian.

Arvin pengendara sepeda motor matic yang terkena musibah tersebut mengatakan, saat itu dirinya sedang mengendarai sepeda motornya dari arah Deli Tua menuju Istana Maimun. Tiba-tiba ada mobil pickup yang mendorongnya dengan keras dari belakang.

"Terkejut kali bang. Kejadiannya sangat cepat. Sempat sekilas nampak mobil mendekat dengan cepat, tahu-tahu aku udah jatuh dan mobil sedan itu terbalik," katanya sembari menunjukkan luka lecet di pergelangan tangan kanannya.

Sementara itu Teguh, pemilik mobil pick up Gran Max mengatakan, dia baru saja memarkirkan mobilnya sekitar 20 menit sebelum kejadian. Saat itu dia sedang berada di lantai 2 rumahnya.

"Ini memang biasanya di situ parkir. Orang baru sampai rumah terus naik ke atas. Terdengar suara keras kali, rupanya mobil disorong sampai rumah sebelah melewati gang," katanya sambil menunjuk kerusakan pada bak dan ban belakangnya yang pecah. 

Ani pemilik rumah, yang saat kejadian sedang berada di dapur mengaku mendengar suara keras dari jalan. Karena terkejut, dia langsung berlari ke depan dan melihat ada mobil pikap yang mendorong sepeda motor hingga membentur dinding kaca rumahnya.

"Saking kerasnya, makanya kaget trus lari ke depan. Kutengok kereta (sepeda motor) yang diparkir di depan disorong sama pikap ini, kena kaca, langsung pecah lah. Katanya dia lagi ngantuk. Ketiduran sebentar terus nabrak. Orang Bajak II (Mariendal) dia," ujar ani.

Sementara itu, Adi, pengemudi mobil Toyota Vios tampak kebingungan dan pucat atas kejadian yang terjadi saat itu.

"Tadi ngantuk. Ketiduran, Bang," katanya sembari minum dan tangannya gemetaran saat memegang ponselnya.

Tak lama kemudian dia pun masuk ke rumah Ani bersama personel polisi untuk dimintai keterangan.

seorang saksi mata bernama Heri mengatakan, dia tidak tahu persis apakah sebelumnya mobil sedan itu ngebut atau tidak, awalnya mobil sedan itu menabrak pick up yang terparkir di depan warung sarapan di dekat Gang Perwira. 

"Aku kan pas di seberang nengok aplikasi, tiba-tiba nampak mobil sedan itu nabrak trus kebalik, orang yang bawa kereta jatuh kena tabrak, terus kaca rumah itu pecah," katanya. 

Heri yang juga driver ojek online itu mengatakan, dia sempat melihat seorang pemuda dengan perawakan sedikit gemuk keluar dari mobil sedan itu kemudian duduk di pinggir jalan.

"Pucat sekali mukanya. Sama warga dibawa duduk ke sudut rumah yang kacanya pecah itu," ungkapnya. 

Agar kemacetan tidak berkepanjangan dan warga yang menonton tidak berkerumunan di lokasi, mobil tersebut pin akhirnya diderek Dinas Perhubungan. (son)

Gubsu : FKPPI Komponen Cadang TNI/Polri

Gubsu : FKPPI Komponen Cadang TNI/Polri

PATIMPUS     Jumat, Februari 19, 2021  

PATIMPUS.COM - Forum Komunikasi Putra Putra ABRI (FKPPI) merupakan komponen cadang TNI/Polri. Karena dua institusi ini dulu tergabung dalam ABRI dan tidak boleh terlibat politik praktis. Batasan itulah yang menjadj tanggungjawab FKPPI.

“Organisasi ini sejak awal berdiri pada 12 September 1978, memang dipersiapkan sebagai komponen cadangan TNI/Polri,” ungkap Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi secara tegas, Kamis (18/2/2021).

Hal itu disampaikan Edy Rahmayadi saat menyampaikan kata sambutan dalam pelantikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PD II FKPPI dan Kepengurusan Wanita FKPPI Sumatera Utara bertema “Penguatan Komitmen Keluarga Besar FKPPI Siap Membentuk Karakter yang Solid, Kuat, Militan dan Profesional” yang berlangsung di Aula H Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubsu, Jalan Sudirman, Medan.

Dalam kegiatan dengan mengedepankan protokol kesehatan tersebut, Edy juga menjelaskan, seluruh kader harus memahami tentang organisasi ini.

Apalagi di tengah menjamurnya Ormas dan organisasi kepemudaan (OKP), FKPPI ini harus tetap mampu mempertahankan ciri khasnya.

“Hanya putra putri TNI Polri yang bisa bergabung disini. Tidak semua orang bisa masuk organisasi ini. Tapi kader FKPPI bisa masuk ke OKP manapun. Artinya sejak didirikan putra kelahiran Sumut, Surya Paloh pada tahub 1977 dan akhirnya resmi berdiri pada 12 September 1978, FKPPI memang bukan organisasi sembarang. FKKPI ini patriot,” tandasnya.

Menyinggung tentang pelantikan LBH FKPPI masa bakti 2020-2025 dan dan Wanita FKPPI masa bakti 2020-2022, mantan Pangkostrad yang mengaku tulen lahir dari organisasi tersebut, ke depan mampu berbuat segala hal yang positif.

“Bantu masyarakat, terus berbuat untuk kepentingan masyarakat, itu harus menjadi tekad yang harus dicamkan seluruh kader,” pesan Edy.

Saking cintanya dengan FKPPI, Edy sempat bercita-cita mengumpulkan ribuan kader untuk menggelar apel akbar. Namun karena pandemi, semua itu belum bisa dilaksanakan.

“FKPPI harus jadi garda untuk negara ini. Lihat Republik China yang sudah show of force menunjukkan kekuatan senjatanya dan merekrut pemuda untuk pertahanan negara. Karena itu, FKPPI harus memiliki cita-cita memiliki kekuatan perang di masa depan. Semua itu kita awali dengan mengembalikan FKPPI ke khitohnya. Kuncinya, terus jaga persatuan," ujarnya.

Sementara, prosesi pelantikan LBH FKPPI itu ditandai dengan penyerahan pataka dari Wakil Ketua PD II FKPPI Krisyanto Pasaribu kepada Direktur LBH FKPPI terpilih Hendrick PS Napitupulu, SH, MH. Begitu juga dengan pelantikan Pengurus Wanita FKPPI Sumut, ditandai dengan penyerahan patakan kepada Ketua terpilih Dahlia.

Usai dilantik, Direktur LBH FKPPI Sumut Hendrick PS Napitulu, SH, MH yang didampingi Wakil Direktur I Ade Sandrawati Purba, SH, MH mengungkapkan, seluruh jajaran pengurus akan langsung menjalankan tugas dengan satu tekad hadir di tengah masyarakat bukan hanya sekadar kata-kata, tapi betul-betul berguna secara nyata.

“Semuanya dimulai dengan disipilin. Karena itu, kami akan segera melakukan untuk koordinasi dengan Pengurus Daerah. Harapanya, kita harus mengembalikan kejayaan FKPPI seperti tahun 70 an dan 80 an,” tegas Hendrick.

Untuk mewujudkan itu pula, Hendrick meminta arahan dan bimbingan Gubsu Edy Rahmayadi sebagai pembina.

Untuk diketahui, dalam kegiatan dengan tagline ‘Aku Bangga Menjadi Anak TNI Polri’, untuk kepengurusan LBH FKPPI, diisi 33 orang pengurus dan Kepengurusan Wanita FKPPI Sumut terdiri dari 23 orang kader.(don/rel)

Imbas Covid-19, Rekening Listrik Pengusaha Bengkak Jadi Rp 93 Juta

Imbas Covid-19, Rekening Listrik Pengusaha Bengkak Jadi Rp 93 Juta

PATIMPUS     Jumat, Februari 19, 2021  

PATIMPUS.COM - Imbas pandemi Covid-19, tagihan rekening listrik PLN miliknya mengalami lonjakan, padahal aktivitas usahanya tidak berjalan normal selama corona.

Seperti yang dirasakan Yusuf Halim warga Jalan Irian Barat Sampali yang menerima surat panggilan kedua dari PLN UP3 Medan Utara per 16 Pebruari 2021 yang ditandatangani Manager Pelaksana Pelayanan Pelanggan Medan Utara, Rizal Azhari.

Dalam surat bernomor 0145/DIS.01.03/B08120000/2021 yang ditujukan kepada Yusuf Halim tersebut disebutkan, berdasarkan hasil pemeriksaan sambungan listrik yang dilakukan P2TL 2020 PT PLN UP3 Medan Utara 6 Agustus 2020, ditemukan adanya kabel wiring yang putus/terbakar sehingga energi yang digunakan pelanggan tidak terukur secara sempurna.

Karenanya, berdasarkan hal tersebut, pelanggan dikenakan tagihan susulan pemakaian rata-rata Kwh yang tidak terukur selama tiga bulan dari pemakaian rata-rata sebesar Rp93.582.246. 

"Kami PLN memohon agar tagihan tersebut diatas dapat diselesaikan di kantor PT PLN (Persero) UP3 Medan Utara Jl KL Yos Sudarso No 115 Pada hari kerja pukul 08.00 s/d 16.30 Wib selambat-lambatnya satu minggu setelah surat ini diterima dan apabila sampai batas waktu yang sudah ditentukan belum ada penyelesaian maka tagihan susulan tersebut akan disatukan bersamaan dengan tagihan rekening listrik bulanan," tulis dalam surat panggilan kedua yang ditandatangani Rizal Azhari.

Mendapat surat panggilan kedua ini, Yusuf Halim mengaku heran dan  keberatan. Pasalnya, setelah kejadian Agustus 2020 lalu, enam bulan berjalan dan tidak ada kabar apapun dari PLN. Namun, tiba-tiba datang surat panggilan kedua. "Ini tadi tiba-tiba datang surat panggilan kedua. Ini katanya pemeriksaan enam bulan lalu itu akan ditagih susulan Rp 93 juta lebih berdasarkan rata-rata pemakaian," ujarnya, Rabu (17/2/2021) malam.

Memang akunya, dalam kondisi normal sebelum Covid-19 tagihan rekening listriknya dalam satu bulan rata-rata mencapai Rp40 juta untuk dua meteran. Namun, setelah Covid-19, terjadi penurunan produksi pabrik plastik miliknya, secara signifikan. Sehingga berimbas juga pada penggunaan dan pemakaian listrik. Bahkan diawal masa Covid-19, usahanya hampir tidak berjalan, yang berdampak pada penurunan tagihan rekening listrik, hingga pernah pembayaran hanya sekira Rp 1 jutaan. 

"Mungkin ini yang membuat mereka curiga, pemakaian tidak sempurna. Padahal sejak Covid-19, sekira April, sudah hampir tidak produksi lagi. Karena kita ada dua tempat, yang satu tidak jalan, sedangkan yang satu lagi tidak sampai separoh lagi. Makanya turun kali pemakaiannya," urai Yusuf Halim. 

Sebenarnya sebut Yusuf Halim,  saat pihak PLN pernah datang melakukan pemeriksaan, beban listrik juga tidak seperti biasanya. "Waktu mereka datang melakukan pemeriksaan mereka melihat bagaimana penggunaan, ketika ada beban dan ketika tidak ada beban, seperti apa. Jadi saat itu, terpaksa mesin dipanasin, setelah itu dimatikan," ujarnya.

Sedangkan terkait adanya  kabel yang ditemukan putus, saat pemeriksaan, ia tidak melakukan apapun terhadap kabel tersebut. Bahkan untuk membuktikan hal tersebut tidak dipotong, Yusuf Halim mengaku mendatangkan ahli independen, dan disimpulkan kabel tersebut digigit hewan. Hal tersebut juga sudah dituangkan dalam berita acara. 

"Kita masih punya itu berita acaranya. Tapi disini, disurat panggilan kedua, ditulis putus/ terbakar padahal diberita acara disebutkan digigit hewan," keluhnya.

Yusuf pun juga semakin keberatan dan heran ketika disebutkan penggunaan dinilai berdasarkan pemakaian.  Padahal saat itu aktivitas usahanya di masa Covid-19, tidak berjalan normal. "Apa rata-rata pakai segitu apa harus tetap segitu. Itu hari memang ada turun, dan akhir tahun terpaksa mulai jalan lagi, naik lagi pemakaian agak normal seperti sebelum pandemi," ujarnya.

Dia menyebutkan, sejak April hingga Agustus aktivitas usahanya hanya sekira 20% saja. Setelah Agustus baru kembali mulai jalan lagi, karena kalau tutup terus ternyata bukan solusi, akunya.

Kemudian sambung Yusuf Halim yang sudah 18 tahun menggeluti usaha plastik ini, sejak akhir tahun 2020, pemakaian listrik ini sudah mendekati normal 80-90% dari sebelumnya. "Tapi kita hitung-hitung tidak cocok, outputnya turun tapi costnya tidak turun," ujarnya seraya menambahkan walaupun produksi turun,  namun pemakaian listrik tidak berbanding lurus dengan produksi. 

Terpisah Manajer Komunikasi PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Sumut, Jimmy Aritonang yang dikonfirmasi terkait keluhan pelanggan ini mengaku pihaknya belum mendapatkan informasi terkait hal pelanggan tersebut. Karenanya, dia akan berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) UP3 Medan Utara. (don/rel)

KPU Tetapkan Bobby Dan Aulia Walikota dan Wakil Walikota Medan

KPU Tetapkan Bobby Dan Aulia Walikota dan Wakil Walikota Medan

PATIMPUS     Kamis, Februari 18, 2021  

PATIMPUS.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan resmi menetapkan pasangan Bobby Nasution dan Aulia Rachman sebagai Walikota dan Wakil Walikota Medan, Kamis (18/2/2021) di Hotel Arya Duta Medan.

Usai ditetapkan sebagai Wali Kota Medan terpilih, Bobby Nasution menegaskan dirinya bersama Wakil, Aulia Rachman bekerja untuk selama satu periode kepemimpinan.

“Saya dan Bang Aulia memang tidak menetapkan kerja 100 hari, tapi kita bekerja untuk satu periode kepemimpinan dan bekerja untuk menyelesaikan keluhan dan persoalan yang dirasakan masyarakat,” ujar Bobby Nasution didampingi Aulia Rachman.

Beberapa persoalan yang sampai sekarang belum terselesaikan, tutur Bobby, diantaranya masalah kebersihan, drainase Kota Medan yang buruk yang menyebabkan banjir, infrastruktur yang kurang baik dan kualitasnya harus diperbaiki. Sampai dengan penataan birokrasi di Pemko Medan, dan termasuk menekan penyebaran Covid-19.

“Tentu ini akan menjadi fokus kita di awal kepemimpinan. Dan untuk merealisasikan itu, kita harus berkolaborasi,” tutur penggagas Kolaborasi Medan Berkah ini.

Dalam mewujudkan program kerja, Bobby mengaku akan melibatkan seluruh partai, sebab sebagai rekan kerja eksekutif Pemko Medan, legislatif bukan hanya diisi partai politik pendukung Bobby-Aulia, akam tetapi ada juga PKS dan Demokrat.

“Tentunya kerja kami harus bergandengan dengan legislatif meliputi semua partai yang duduk di DPRD, termasuk PKS dan Demokrat,” terang suami Kahiyang Ayu ini.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan, Agussyah Ramadhani Damanik mengetuk palu menetapkan Bobby Nasution-Aulia Rachman, sebagai calon terpilih Pilkada Medan 2020. Pasangan ini dinyatakan menang dengan total suara 393.327.

Rapat pleno dihadiri oleh pemenang Pilkada Medan, Bobby Nasution-Aulia Rachman, Plh Wali Kota Medan Wiriya Alrahman, Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim, pimpinan partai politik pendukung dan Forkompimda.

Penetapan dilakukan berdasarkan keputusan  Nomor 175/pl.02.7 -kpt/1271/kpu-kot/II/2021 tentang penetapan pasangan calon wali kota/wakil wali kota terpilih dalam pemilihan wali kota/wakil wali kota Medan tahun 2020.

“Penetapan hasil ini merupakan serangkaian tugas KPU Kota Medan dalam menyelenggarakan Pilkada Kota Medan tahun 2020. Hasilnya ini diserahkan ke DPRD Kota Medan, guna menyampaikan pengusulan pelantikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Utara,” kata Agussyah Damanik. (don)

Hari Terakhir Menjabat, Akhyar Minta Maaf

Hari Terakhir Menjabat, Akhyar Minta Maaf

PATIMPUS     Rabu, Februari 17, 2021  

PATIMPUS.COM - Menjabat selama 6 hari sebagai Walikota Medan, Ir Akhyar Nasution menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Kota Medan, karena belum maksimal melaksanakan pekerjaannya.

"Saya mohon maaf kepada seluruh warga Kota Medan yang belum bisa menerima pekerjaan kami. Kami hanya manusia biasa banyak kekurangan. Semua fasilitas yang telah diberikan Pemko Medan selama ini juga saya kembalikan kepada Pemko Medan. Semoga kedepannya kita semua menjalankan tugas dengan baik," ungkap Akhyar, di hadapan jajaran Pemko Medan, Selasa (16/2/2021) di Balaikota Medan.

Itu adalah pertemuan terakhir Walikota Medan, Ir Akhyar Nasution MSi dengan jajarannya. Dalam pertemuan itu, Akhyar mengaku belum maksimal membangun dan melayani masyarakat Medan.

"Saya memohon maaf kepada semua jajaran Pemko Medan baik kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun honorer jika saya melakukan kesalahan selama menjabat. Saya ucapkan terima kasih kepada bapak ibu yang telah mensupport dan mendukung saya selama ini," ucap Akhyar.

Akhyar juga mengucapkan terima kasih kepada Drs H T Dzulmi Eldin MSi MH, yang telah memintanya untuk menjadi Wakil Walikota Medan pada Pilkada 2015 lalu, hingga menjadi Pelaksana tugas (Plt) Walikota Medan selama 16 bulan dan akhirnya menjadi Walikota Medan selama 6 hari.

 "Saya mohon maaf kepada saudara semuanya atas pekerjaan (hutang) yang selama ini belum terlaksana. Bukan saya tidak mau membayar tapi memang begitulah kemampuan saya.  Semua fasilitas yang telah diberikan Pemko Medan selama ini juga saya kembalikan. Semoga kedepannya kita semua menjalankan tugas dengan baik," ungkap Akhyar.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan Ir Wiriya Alrahman MM mengucapkan terima kasih kepada Walikota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi yang selama ini telah bekerjasama dalam membangun dan membuat Kota Medan lebih sejahtera. 

"Sebagai manusia biasa, mungkin selama bekerja terjadi kesilapan dan kesalahan yang terjadi tanpa sengaja. Saya secara pribadi memohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Walikota Medan. Sebagai bawahan saya tidak luput dari kesalahan," kata Sekda.

Sekda berharap kepada Bapak Akhyar selepas memimpin Kota Medan, mendapat pekerjaan yang jauh lebih baik dunia akhirat. "Yang paling utama kita mendapat kesehatan kedepannya. Meskipun Bapak tidak bertugas lagi disini, kami tetap menerima kritikan Bapak Akhyar untuk membangun Kota Medan ini kedepannya. Sekali lagi, saya ucapkan terimakasih dan memohon maaf atas kesalahan yang terjadi selama ini," ucap Sekda.

Setelah acara pelepasan tersebut, Akhyar juga menyerahkan semua fasilitas yang selama ini melekat kepada jabatannya mulai dari Wakil Wali Kota hingga Wali Kota Medan. Akhyar mohon diri kepada seluruh jajaran pejabat Pemko Medan dan para staf yang melepasnya di lobi depan kantor Wali Kota Medan,  dengan mengendarai sepeda motor jenis trail menuju kediaman pribadinya di Jalan Intertip Medan Timur. (don/hpm)

Satpol PP Bongkar Bangunan Tanpa SIMB di Jalan Gajah Mada

Satpol PP Bongkar Bangunan Tanpa SIMB di Jalan Gajah Mada

PATIMPUS     Selasa, Februari 16, 2021  

PATIMPUS.COM - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan, akhirnya membongkar bangunan tanpa Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) milik Jaswant Singh yang terletak di Jalan Gajah Mada Medan, Senin (15/2/2021) kemarin.

Namun, pembongkaran bangunan yang sedang dipersengketakan tersebut hanya bersifat formalitas karena petugas Satpol PP hanya membongkar bagian pintunya saja alias 'ketok cantik'.

Pantauan wartawan di lokasi, Selasa (16/2/2021), terlihat pintu gerbang tertutup seng dan sejumlah pekerja sedang melanjutkan pembangunan gedung yang telah dibongkar Satpol PP tersebut.

Sementara menanggapi 'ketok cantik' bangunan yang masih berstatus sengketa itu, Ketua LSM Gertak, Hendra P Hutagalung, mengatakan, masalah ketok cantik Satpol PP terhadap bangunan bermasalah adalah hal yang biasa.

Menurutnya, hal yang biasa tersebut disinyalir ada 'main mata' dengan pemilik bangunan lalu agar terlihat ada tindakan. 

"Satpol PP harus membongkar habis bangunan itu, karena sudah jelas melanggar Perda dan merugikan Pemko Medan dalam meraih PAD nya. Bayangkan, satu meter itu Rp 27 ribu, ukurlah luasnya, berapa duit itu?" pungkas Hendra P Hutagalung ketika dihubungi Selasa.

Dia pun mengatakan pihak Satpol PP harus menyegel lokasi dan meminta pemilik bangunan harus menghentikan pekerjaannya.

Sedangkan dr Harbhajan Kaur ketika dihubungi Selasa, membenarkan puluhan petugas Satpol PP datang ke lokasi bangunan milik suaminya Jaswant Singh, namun dia membantah pihak Satpol PP membongkar bangunan tersebut.

"Iya, ada datang kemarin. Tapi tidak ada pembongkaran, hanya checking saja. Semuanya sudah beres, tidak ada masalah lagi," pungkasnya.

Terpisah, Kuldip Singh, salah satu ahli waris lahan yang diduga dikuasai sepihak oleh pamannya, Jaswant Singh, Selasa mengatakan, pihaknya tidak bisa menerima pembangunan gedung di lahan milik almarhum kakeknya, Adabaran Singh, yang masih disengketakan. 

Apalagi bangunan tersebut tidak memiliki SIMB dari dinas terkait dan harus dibongkar.

Kuldip Singh pun mengapresiasi langkah Satpol PP melakukan tindakan pembongkaran bangunan. Dirinya juga meminta Pemko Medan untuk tidak mengeluarkan SIMB dan membongkar habis bangunan karena masih bersengketa.

"Tanah seluas 1601 m2 itu adalah warisan dari kakek kami, Adabaran Singh, sementara paman saya JS  ingin menguasai sepihak dengan mendirikan bangunan di lokasi tersebut tanpa persetujuan dari kami," ujar Kuldip Sing, yang juga selaku ahli waris pengganti kepada wartawan.

Menurut Kuldip, meskipun masih bersengketa, pamannya JS masih tetap meneruskan pembangunan rumah atau gudang di lahan warisan tersebut. (don)

PKS Optimis Menang Pemilu 2024

PKS Optimis Menang Pemilu 2024

PATIMPUS     Senin, Februari 15, 2021  

PATIMPUS.COM - Sukses menggelar Musyawarah Daerah (MUSDA) Ke V Partai Keadilan Sejahteta (PKS) Kota Medan pada Senin (28/12/2020), Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) PKS Kota Medan kembali menyelenggarakan Musyawarah Cabang (Muscab) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKS Se Kota Medan pada Minggu (14/02/2021).

Dalam Muscab yang berlangsung di Jalan Sei Batangkuis, Kelurahan Babura, Medan Baru, DPTD PKS Kota Medan sukses memilih 21 pengurus tingkat Kecamatan di Kota Medan periode 2020-2025. 

Dalam acara yang digelar sesuai protokol kesehatan tersebut, turut hadir, Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS H Kasman Lubis LC MA, Sekretaris Umum DPD PKS Rudiawan Sitorus MPem I, Ketua Majelis Pimpinan Daerah (MPD) Wahyudi SS, Sekretaris MPD Rudiyanto SPd, Sekretaris Dewan Etik Daerah H Doli Indra Rangkuti SE serta Kabid Kaderisasi Sri Rezeki AMd.

Ketua DPD PKS Kota Medan H Kasman Lubis menyampaikan rasa terima kasih tak terhingga kepada seluruh pengurus periode sebelumnya yang telah bekerja maksimal berkarya dalam dakwah.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para penyelenggara sebelumnya yang telah mengirimkan 7 kursi legislatif di DPRD Kota Medan dan berbagai kontribusi pimpinan yang luar biasa dalam mengemban amanah. Semoga apa yg sudah diperbuat menjadi nilai ibadah baik dunia dan akhirat," ujar Kasman Lubis.

Kasman Lubis juga optimis dengan semangat pengurus baru terpilih, mampu menjadikan PKS 2024 lebih baik lagi dengan menambah kursi legislatif menjadi 21 kursi.

"Kepada seluruh kepengurusan yang baru terpilih dengan periode 2020-2025, semoga lebih baik lagi dan kita harus optimis menjadi pemenang di 2024 dengan 2 target besar menambah jumlah suara (kursi) dan menambah jumlah kader," jelas Kasman Lubis pada acara yang juga di hadiri Ketua DPC terpilih, Ketua DPC sebelumnya serta para Ketua Bidang Pembinaan Cabang (BPC).

Acara Muscab kali ini tergabung dengan seluruh pengurus baru dan pengurus lainnya secara virtual di kantor sekretariat daerah cabang masing-masing. DPD PKS Kota Medan juga langsung menggelar rapat koordinasi untuk memantapkan langkah dakwah selanjutnya.

Berikut adalah Ketua DPC UKM terpilih perolde 2021-2025.

1. Bidang Baru:

Ketua: Paidi

Sec: Zulfadli Dalimunthe

2. Medan Barat :

Ketua: Heriandi

Sec: Heru Sukoco

3. Helvetia

Ketua Lapangan : Ade Fendra

Sec: Azwardin Ahmad Rangkuti, SE

4. Lapangan Petisah

Ketua: Sujarwo

Sec: Darwin Simamora

5. Medan Marelan

Ketua: Fakhrur Razi, S.Pd

Sec: Dedek Indra Gunawan Hutasuhut, M.Kom

6. Medan Belawan

Ketua: Fahrel Fauzi Manurung

Sec: Dharmawan

7. Medan Deli

Ketua: Ibnu Hafiz, S.Pd

Sek: Abdul Rahman

8. Medan Labuhan

Ketua: Rusmanto

Sek: Razali

9. Medan Timur

Ketua: Ronal Suhendri, SH

Sek: Hendra Budiono, S.Pd

10. Medan Perjuangan

Ketua: Eka Bobby Febrianto

Sek: Rahmad Al Abror

11. Medan Tembung

Ketua: Suyono S.Pd.I

Sek: Surya Suherli S.Kom

12. Medan Denai

Ketua: MUSLIM RASYID

Sek: IMAM SYAFII RAMBE

13. Medan Kota

Ketua: Robin Ginting, M .Pd

Sek: Taufik, ST

14. Ketua Area Medan : Rahmad Dani, SH

Sek: Sunarji Harahap, S.Pd, MM

15. Medan Amplas

Ketua: Suwarno

Sec: Syafrudin Syam

16. Medan Selayang

Ketua: Syaiful Bahri Hasibuan, S.Pd.I.

Sec: Setio Marsudi, S.Pd.I.

17. Medan Johor

Kepala: MAHYUDANIL, SPd.I

Sek: AHMAD SHIDDIK, SHI

18. Medan Sunggal

Kepala: Akhmad Ramadhan

Sek: M. Fauzi Sidqi

19. Medan Polonia

Kepala: Ferry Syahputra

Sek: Syahdan Putra Nadeak

20. Medan Tenefan

Kepala: Untung Islamuddin

Sec: Suyanto

21. Medan Maimun

Ketua: Ismalik Syahputra, SE

Sec: Muhammad Endra