Buronan Korupsi Adelin Lis Diupayakan Dideportasi Dari  Singapura
| Kamis, Juni 17, 2021

By On Kamis, Juni 17, 2021


PATIMPUS.COM - Kejaksaan Agung RI berupaya memulangkan Adelin Lis, buronan kelas kakap kasus korupsi dan pembalakan liar di Sumatera Utara setelah ditangkap Singapura saat memasuki negara itu.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, membenarkan Adelin Lis ditangkap di Singapura.

Adelin Lis ditangkap lantaran menggunakan paspor palsu atas nama Hendro Leonardi pada Maret 2021 ketika memasuki Singapura.

Oleh karena itu, Eben Ezer menyebutkan Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta agar Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura segera memulangkan buronan tersebut.

“Jaksa Agung meminta Adelin Lis segera dibawa ke Jakarta. Tim Kejagung di Singapura sudah ‘standby’ di sana untuk pemulangan. Dan harus dibawa ke Jakarta, tidak boleh ke tempat lain,” kata Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (16/6/2021) malam.

Sejak mendapatkan kabar tersebut, Kejagung langsung bergerak cepat bersama KBRI melobi Pemerintah Singapura agar mendeportasi Adelin Lis yang pernah dua kali melarikan diri.

“Jaksa Agung Burhanuddin menolak keinginan Adelin Lis, karena penegakan hukum merupakan kewenangan mutlak Kejaksaan Agung. Burhanudin memerintahkan KBRI untuk hanya mengizinkan Adelin Lis dideportasi ke Jakarta,” kata Leonard.

Diketahui, Adelin Lis merupakan buronan sejak 2008, dan bahkan masuk dalam daftar ‘red notice’ Interpol, Jaksa Agung berniat untuk menjemput langsung Adelin Lis oleh aparat penegak hukum Indonesia dari Singapura.

Pada 2008 Adelin Lis divonis 10 tahun penjara karena kasus pembalakan liar. Namun sebelum dieksekusi, ia kabur dengan mengganti namanya menjadi Hendro Leonardi.

Buronan kakap Kejaksaan Agung dalam kasus pembalakan liar hutan Adelin Lis diketahui tengah diupayakan agar bisa di deportasi ke Indonesia setelah otoritas keamanan Singapura menangkap Adelin atas kasus pemalsuan paspor atas nama Hendro Leonardi dan denda US$ 14 ribu pada 9 Juni 2021 silam.

>>>>Raja Kayu Sumut

Dari informasi yang didapatkan dari Wikipedia, Adelin Lis (53) adalah putra dari Acak Lis, pemilik PT Mujur Timber, perusahaan pengolah kayu gelondongan menjadi tripleks serta kayu lapis (plywood) di Sibolga.

Keluarga Lis mengembangkan bisnis dengan mendapatkan sejumlah Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di Provinsi Sumatra Utara, salah satunya adalah PT Keang Nam Development Indonesia (KNDI) yang memiliki HPH seluas 58.590 hektare sejak 1998 dengan masa berlaku 55 tahun.

Penguasaan sektor hulu dan hilir ini menjadikan usaha keluarga Lis sebagai raja perkayuan Sumatra dan menjadi penggerak utama ekonomi Kota Sibolga.

Keluarga ini juga memasuki bisnis perkebunan dan perhotelan. Namun, bisnis kayu yang menjerumuskan Adelin Lis akibat tuduhan perambahan hutan di luar wilayah haknya.

Adelin Lis adalah Direktur Keuangan PT KNDI dan Direktur Utama di PT Rimba Mujur Mahkota, suatu perusahaan perkebunan. Ia terkena kasus pembalakan liar yang dituduhkan ke PT KNDI.

Setelah sempat kabur, ia tertangkap di Beijing pada bulan September 2006, setelah sebelumnya dilakukan pencarian oleh Kepolisian Daerah Sumatra Utara. Saat itu namanya sudah santer sebagai cukong perkayuan, baik legal maupun ilegal.

Namanya benar-benar mencuat ke tingkat nasional setelah Pengadilan Negeri Medan membebaskannya dari segala tuduhan pembalakan liar. Akibat keputusan ini dan sejumlah kejanggalan yang menyertainya, hakim serta jaksa yang menanganinya harus diperiksa oleh atasan masing-masing dan menimbulkan polemik luas di media massa.

Nama Adelin Lis dari situs Kejaksaan Negeri Medan disebutkan beralamat di Jalan Hang Jebat Nomor 6 Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan. Ia diketahui sebagai Direktur Keuangan/ Umum PT Keang Nam Development Indonesia.

Komisi A DPRD Sumut Gelar RDP Tentang Konflik Lahan PTPN II, LBH Medan Minta Hadirkan Pejabat Terkait
| Rabu, Juni 16, 2021

By On Rabu, Juni 16, 2021


PATIMPUS.COM - Komisi A DPRD Sumatera Utara (Sumut) gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait konflik lahan antara pensiunan dan PTPN II di lahan Kebun Helvetia Dusun I Desa Helvetia, Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Rabu (16/6/2021) di Aula Bamus DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Ketua Komisi A DPRD Sumut, Hendro Susanto menjelaskan hasil dari RDP tersebut, pihaknya meminta agar penyelesaikan konflik itu segera dapat diselesaikan.

“Saya bilang tadi ke kuasa hukum PTPN II jangan memperlambat. Ini kan orang tua kita, mereka menikmati usia tua mereka dan mereka diseret-seret, kan mereka tidak menikmati hidup mereka,” sebutnya.

Bahkan Ia menyebutkan bahwa, Komisi A siap membantu untuk menyelesaikan konflik antara kedua belah pihak tersebut.

“Bagaimanapun, komisi A hadir menghargai kontribusi eks Karyawan PTPN II itu yang telah membangun berkontribusi untuk PTPN II, dan ini juga termasuk dalam panitia nominatif eks HGU yang 5 ribu sekian. Bahwa ada 5 klaster yang kita prioritaskan dan itu harus dituntaskan,” ungkapnya.

Menurutnya, pihak PTPN II haruslah bertanggungjawab terhadap para mantan karyawannya yang telah bekerja sejak lama. “Salah satunya adalah untuk menggantikan kebutuhan eks karyawan PTPN II, dalam mencermati ini juga, dalam status tanah ini itu legalitasnya bukan di kami, kami hanya memediasi,” tuturnya.

Antisipasi Tunggak Iuran, BPJS Kesehatan Perluas Tagihan Autodebit
| Rabu, Juni 16, 2021

By On Rabu, Juni 16, 2021


PATIMPUS.COM - Kepala Deputi Direksi BPJS Kesehatan wilayah Sumut-Aceh, Mariamah mengakui bahwasanya saat ini sekitar 25 persen peserta mandiri atau Pekerjaan Bukan Penerima Upah (PBPU) di Provinsi Sumut menunggak iuran JKN-KIS.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya kini mulai melakukan perluasan terhadap metode tagihan iuran autodebit kepada peserta tersebut, pada sejumlah kanal E-Wallet yang tersedia.

"Kenapa kita menyajikan autodebit ini, karena bahwa segmen BPJS PBPU, secara kolektibilitasnya masih rendah. Sumut sendiri baru 75 persen, artinya masih ada 25 persen peserta mandiri yang belum membayar (menunggak)," ungkapnya, Rabu (16/6/2021).

Menurut Mariamah, penyebab dari tunggakan yang terjadi itu, umumnya dilatarbelakangi oleh 2 hal. Pertama adalah kesadaran membayar yang hanya dilakukan ketika sakit, padahal secara ekonomi mampu. Kemudian yang kedua, karena memang murni ketidakmampuan dalam membayar.

"Alasannya macam-macam, mulai dari lupa hingga susah membayarnya. Lalu kalau yang tidak mampu seharusnya tinggal mendaftar ke Dinas Sosial agar dimasukkan ke dalam PBI JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan)," jelasnya.

Mariamah menerangkan, metode iuran autodebit ini sendiri sebetulnya sejak 2018 pihaknya memang sudah mulai mengharuskan. Tapi dia mengakui, progresnya belum sesuai yang diharapkan, makanya dalam melakukan pendaftaran, calon peserta diwajibkan memakai rekening bank.

"Sekarang autodebit diperluas lagi, biasa melalui kredit card, wallet, dan lain-lain. Jadi tidak hanya dari bank saja," terangnya.

Mariamah membeberkan, hingga saat ini, dari data yang mereka miliki sekitar 63 persen peserta sudah teregistrasi dalam iuran autodebit untuk Sumut dan Aceh. Adapun nominal tunggakan yang ada, Mariamah menuturkan, secara akumulasi mulai dari 2014 hingga per 3 Mei 2021 mencapai sebesar Rp941 miliar.

"Dengan autodebit ini, harapannya bisa meningkatkan kesadaran membayar dari peserta mandiri sampai 100 persen. Karena untuk segmen Pekerjaan Penerima Upah (PPU) sudah 90 persen," pungkasnya.

Sementara itu, Staf Manajemen Iuran BPJS Kesehatan Wilayah Sumut-Aceh Maulana Iqbal menambahkan, metode autodebit ini sifatnya adalah wajib bagi peserta. Makanya secara berkelanjutan, peserta diimbau untuk melakukan pendaftaran malalui fitur yang tersedia di aplikasi mobile JKN.

Maulana, menyatakan, BPJS Kesehatan telah menjamin keamanan akun, karena autodebit ini memiliki OTP (one time pasword) yang terkoneksi ke nomor terdaftar. Untuk penarikan iuran dapat berlangsung 2 kali dalam sebulan yakni pada tanggal 5 dan 20, sesuai nominal iuran yang diharuskan.

"Tapi masalahnya jumlah saldonya ini. Makanya kita koordinasi dengan bank. Karena kalau saldo tidak cukup maka sistem gagal mendebetnya," tandasnya. (don)

PKS dan BKPRMI Medan Maimun Sepakat Berdakwah Selamatkan Akhlak Generasi Bangsa
| Rabu, Juni 16, 2021

By On Rabu, Juni 16, 2021


PATIMPUS.COM - Dewan Pengurus Cabang Partai Keadilan Sejahtera (DPC PKS) Medan Maimun kembali melakukan kunjungan silaturrahim kebangsaan. Kunjungan Kali ini ke Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Medan Maimun pada Selasa (15/6/2021).

Kunjungan Silaturahim ini berlangsung di rumah Ketua BKPRMI Medan Maimun di Jalan Teratai. Banyak hal yang dibahas dalam kegiatan tersebut, terutama tentang persoalan generasi bangsa yang sudah banyak jauh dari nilai-nilai agama serta bagaimana meningkatkan kreatifitas generasi dalam meningkatkan ketrampilan, Skill dan Ekonomi sehingga nantinya generasi bangsa ini bisa mandiri dan kreatif yang mencintai Agama, Masjid, dan Al-Qur'an.

Banyak generasi muslim yang sudah tidak perduli lagi dengan dakwah agama, dan bahkan banyak generasi yang tidak tahu baca Al Qur'an khususnya surat pendek. Selain itu agak sulit mengajak generasi khususnya remaja zaman now ini untuk meramaikan masjid, mereka lebih mau berlama-lama nongkrong duduk di cafe-cafe, ada juga yang lebih mau maen game-game online, dan tak malu bertiktok ria dengan berjoget-joget didepan kamera hp nya yang di tonton jutaan manusia di seluruh dunia.

Melalui silaturahim PKS Maimun ini, terjadi diskusi membahas persoalan generasi bangsa saat ini. Pengurus BKPRMI Maimun menyampaikan aspirasi dan pandangannya tentang persoalan generasi bangsa yang menurut mereka sudah sangat memprihatinkan.

Akhyar selaku Ketua BKPRMI Medan Maimun Memaparkan kegelisahannya tentang persoalan generasi islam saat ini. Menurutnya remaja sebagai generasi bangsa saat ini perlu diselamatkan dan di arahkan kembali kepada ajaran agama. Karena agak sulit mengajak remaja sekarang untuk meramaikan masjid, apalagi di wilayah BKPRMI Maimun ini dekat dengan Cafe. Para remaja lebih mau berlama-lama nongkrong di cafe dari pada berlama-lama di masjid untuk sholat, belajar mengaji, baca al-qur'an, dan sebagainya. 

Akhyar sangat miris melihat hal ini, makanya Dia dan kawan-kawan BKPRMI Maimun tergerak untuk berdakwah mengarahkan kembali generasi secara perlahan dan berharap juga menjadi perhatian semua kalangan untuk bekerja sama dalam persoalan merubah moral generasi saat ini. 

Banyak strategi dan program BKPRMI Medan Maimun agar Remaja bisa mandiri,kreatif dan puya skill. Salah satunya dengan mengarahkan generasi melalui kegiatan positif, seperti pelatihan-pelatihan wira usaha dengan memanfaatkan teknologi hp, jadi diharapkan mereka bisa memanfaatkan hp mereka tidak monoton ke game online ataupun tiktok saja tetapi memanfaatkannya untuk berwirausaha sehingga meraka bisa mandiri nantinya. 

Untuk Tiktok yang saat ini, menjadi media yang sangat ramai di minati para remaja baik pria maupun wanita, bahkan orang tua. Kita ubah dan arahkan dengan berdakwah seperti sholawatan, dengarkan ceramah pengajian dari ustad-ustad kondang. Sehingga mereka akan secara perlahan tidak lagi mempertontonkan tubuh mereka dengan menari-nari di depan kamera. 

"Kita sangat prihatin bang, remaja sekarang agak sulit kita arahkan ke agama. Kita arahkan ke masjid agar mereka mencintai masjid, mereka lebih mau berlama-lama nongkrong di cafe, dan bermain game online bahkan bertiktok ria yang tak ada manfaatnya sama sekali, jadi ini harus kita rubah bersama bang. " ujar Akhyar kepada DPC PKS Maimun yang di Komandoi langsung oleh Ketua Bidang (KaBid) Kepemudaan.

Pada pertemuan yang berbahagia tersebut. Ketua Bidang Kepemudaan DPC Medan Maimun Susandi, juga merasakan kegelisahan yang sama dengan keadaan generasi saat ini. Dan persoalan generasi ini menjadi sorotan DPC PKS Maimun melalui Bidang Kepemudaan.

PKS Maimun sendiri juga memiliki program-program positif melalui Bidang Kepemudaan untuk mengarahkan generasi kembali kepada nilai-nilai agama, mencintai masjid, Meningkatkan skill dan kreatifitas, serta juga bisa mandiri dalam meningkatkan ekonomi.

Melalui Bidang Kepemudaan PKS Maimun, Dia dan Kawan-kawan lainnya mengarahkan remaja melalui pendekatan dialog persaudaraan yang disinergikan dengan kegiatan positif yang diminati generasi, seperti mengajak futsal, camping mengenal alam, dan kegiatan pengajian halaqoh, hingga pelatihan kewirausahaan yang memanfaatkan teknologi.

Andi sapaan akrab Susandi, memaparkan lebih lanjut. Kenapa PKS Medan Maimun Menyoroti hal ini. Menurutnya Remaja sebagai generasi bangsa menjadi target mereka yang hendak merusak akhlak dan moral penerus bangsa. Seperti perkembangan teknologi sekarang yaitu Hp. Kalau tidak kita arahkan ke hal yang positif maka hp tersebut dapat berdampak buruk bagi generasi seperti yang kita lihat saat ini, game online, tiktokan bahkan juga uda ada konten-konten yang terkadang mengarah kepada pornografi.

Selain itu juga, remaja menjadi target maraknya peredaran narkoba yang juga dapat merusak mental dan moral generasi. Dalam persoalan remaja ini, Andi sepakat ini bukan tugas mudah, sudah saatnya kita pemuda bangsa bersatu dan peduli dengan keadaan sekarang, bersatu untuk berdakwah dalam hal kegiatan positif khususnya di wilayah medan maimun.

"Benar yang kawan-kawan BKPRMI katakan, persoalan generasi ini juga menjadi sorotan yang memprihatinkan dari PKS Medan Maimun. Dan persoalan ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri butuh perhatian dan kerjasama semua pihak karena generasi kita saat ini menjadi target mereka yang hendak merusak generasi penerus bangsa," papar andi.

Di akhir pertemuan, Akhyar juga menyampaikan rasa terimakasihnya kepada DPC PKS Maimun telah sudi bersilaturahim kepada Pengurus BKPRMI Medan Maimun. Dan menyampaikan permohonan maafnya karena silaturahim sempat tertunda dari jadwal sebalumnya dikarenakan banyak hal kegiatan dan kesibukan dari program BKPRMI.

"Alhamdulillah, terimaksih atas kehadiran abang-abang kami dari Kepemudaan PKS Medan Maimun yang sudah sudi bersilaturahim dengan kami, sehingga terjadi diskusi yang ternyata kita memiliki misi dan visi dakwah yang sama terhadap bangsa ini. Kami siap bekerja sama dalam hal dakwah ini. Dan Kami juga mohon maaf atas tertundanya jadwal silaturahim kita dikarenakan padatnya kegiatan dari BKPRMI." Ujar akhyar.

Pada akhir pertemuan, Andi yang diamanahkan Ketua DPC PKS Medan Maimun sebagai Ketua Bidang Kepemudaan juga menyampaikan rasa terimakasihnya atas sambutan ramah dari pengurus BKPRMI Medan Maimun, dan memaklumi perihal tertundanya jadwal silaturahim.

Turut hadir pada pertemuan silaturahim tersebut seluruh Pengurus BKPRMI Medan Maimun serta para senioran. Dari PKS Maimun sendiri turut hadir Ketua Bidang Kepemudaan PKS Medan Maimun, para ketua Dewan Pengurus Ranting se- Kecamatan Medan Maimun. (son)

Perda KTR Indikator Penting Bagi Kota Layak Anak dan Kota/Kabupaten Sehat
| Selasa, Juni 15, 2021

By On Selasa, Juni 15, 2021


PATIMPUS.COM - Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menjadi salah satu indikator penting untuk mendapatkan predikat Kota Layak Anak. Hal tersebut disampaikan Kementrian Pemberdayaan Perlindungan  Perempuan dan Anak (PPPA) dalam Fokus Grub Diskusi (FGD).

FGD yang diselenggarakan Yayasan Pusaka Indonesia bertema branding cities dalam upaya pengendalian epidemi Tembakau melalui kebijakan KTR, Selasa (15/6) melalui zoom meeting. FGD ini menghadirkan 2 Narasumber yakni koordinator bidang kesehatan dan pendidikan Kementrian PPPA Anggi Nazla Rahma dan Dirgen Bina Bangda Kementrian Dalam Negeri.

Selain penerapan Perda KTR, yang tidak kalah penting lainnya adalah pengawasan terhadap iklan, promosi, dan sponsor rokok di kota tersebut.

"Dalam penilaian kota layak anak terdapat 24 indikator, dan penerapan KTR serta pengawasan terhadal iklan, promosi dan sponsor rokok masuk dalam indikator ke 17 yang menjadi indikator penting dalam penetapan KLA," ujar Anggin.

Anggin juga memaparkan, dalam penilaian tersebut juga dilihat, apakah kota tersebut telah memiliki perda KTR, bagaimana penerapannya, pemberian sanksi dan anggaran yang disiapkan pemerintah untuk implementasi perda KTR.

Selain Kota Layak Anak (KLA) , branding cities yang saat ini menjadi kebanggaan bagi kepala daerah dan tengah diperebutkam adalah Kota/Kabupaten Sehat (KSS). Tidak jauh berbeda dengan KLA, KKS juga menjadikan penerapan kawasan tanpa rokok (KTR) dan larangan Iklan, promosi dan sponsor  rokok masuk dalam indikator  KKS. 

"Suka tidak suka, KKS ini harus dilaksanakan oleh kabupaten dan kota, termasuk di dalamnya penerapan kawasan tanpa rokok,"  ujar Dirgen Bina Bangda Kementrian Dalam Negeri Budiono Subambang.

Diskusi yang berlangsung selama 2 jam itu memberikan masukan kepada kemendagri untuk memberikan tambahan indikator Kota/Kabupaten Sehat tentang aturan akses pembelian untuk meminimalisir pembelian rokok secara ketengan.



Selain itu, untuk Branding City baik penilaian KLA dan KKS membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut memberikan penilain kepada pemerintah.

Branding cities yang diselenggarakan pemerintah, menurut kedua narasumber merupakancara pemerintah melakukan advokasi pemenuhan hak masyarakat dan sebagai pembelajaran kepada kota lain yang sukses mendapat kota terbaik agar bisa ikut menerapkan

Sementara Ketua Badan pengurus Yayasan Pusaka Indonesia (YPI), OK. Syahputra Harianda menambahkan, Kabupaten/Kota Sehat (KKS) dan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan apresiasi yang diberikan pemerintah pusat  kepada pemerintah daerah yang sudah berupaya menyelenggarakan program sesuai dengan panduan yang diberikan dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan  Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor : 1138/Menkes/PB/VIII/2005 dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Kedua program ini, baik program KKS maupun program KLA memiliki irisan tujuan yang sama yaitu dalam rangka pencapaian tujuan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, katanya. (don)

OPPA Berkolaborasi dengan Bank Sampah Induk  Surabaya untuk Mengapresiasi Pekerja Sampah
| Senin, Juni 14, 2021

By On Senin, Juni 14, 2021


PATIMPUS.COM -  Sampah bertumpuk, bertebaran, bahkan tak elok dipandang dan berbau. Beberapa orang mungkin  mengatasinya  dengan cara membakar  atau menimbun di dalam tanah yang  justru malah mencemari lingkungan.  

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan  Kehutanan (KLHK) menyebut di era  pandemi tahun 2020, total produksi  sampah nasional telah menembus angka 67,8  juta  ton, atau meningkat sekitar 3 juta ton dari tahun 2018.

Secara bersamaan, pekerja sektor sampah juga rawan kehilangan pekerjaan. Seperti dialami pekerja salah satu BSIS, Yuda (37) yang sempat dirumahkan sementara waktu. Beberapa fasilitas pengolahan sampah memilih menunda operasinya selama pandemi untuk mengurangi penyebaran virus dari material asing atau omset turun drastis akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 

Perlunya Kolaborasi maka dari itu OPPA-SecondMuse, yang didukung oleh The Incubation Network (TIN), The Circulate Initiative (TCI), Global Affairs Canada (GAC), Alliance to End Plastic Waste (AEPW), dan beberapa organisasi lain, mencoba mencari solusi inovatif untuk mengatasi tantangan dalam sistem pengelolaan sampah lokal dan sektor daur ulang melalui kegiatan kolaboratif.  

“Sektor informal juga menjadi perhatian besar bagi OPPA, sehingga kami  dengan semangat mendukung aksi sosial Peduli Pahlawan Lingkungan yang dijalankan oleh BSIS di Kota Surabaya,” tambah Duala Okto selaku Project Manager OPPA. 

Salah satu penerima bantuan, Agus Winarto (46) menyampaikan aksi sosial ini menandai bahwa pekerja sektor sampah mulai diperhitungkan. 

“Insya allah ke depannya kami lebih bersemangat dan bisa memberikan kontribusi lebih,” lanjut Agus yang juga ketua Bank Sampah Songolikoer Surabaya. 

Saat ini, ada sekitar 3,7 Juta pemulung di Indonesia, menurut data Ikatan Pemulung Indonesia (2019)4 yang mengandalkan pendapatan hariannya dari sampah. Angka ini belum termasuk pekerja lain di sektor serupa. 

Terlebih lagi, pekerja sektor informal bertanggung jawab terhadap pengumpulan sampah plastik untuk kebutuhan daur ulang di Indonesia, berdasarkan National Plastic Action Partnership. Sebagai aktor kunci dalam sistem manajemen sampah yang lebih baik, kesejahteraan pekerja informal harus menjadi perhatian kita semua. 

Selain aksi bakti sosial bersama Bank Sampah Induk Surabaya, OPPA juga berkolaborasi dengan National Plastic Action Partnership (NPAP) dan the World Economic Forum menjalankan program “Informal Plastic Collection Innovation Challenge” (cutt.ly/IPC-Innovation-Challenge-2021). 

Program ini ingin mencari solusi atas tiga tantangan penanganan sampah sektor informal di Indonesia yaitu, menciptakan rantai pasokan yang lebih baik, meningkatkan literasi digital bagi pekerja sektor informal dan visibilitas yang lebih baik bagi pekerja sektor sampah di mata masyarakat.  

Medan

Sumut

Komunitas

Pendidikan

Ekbis