134 Ribu Narapidana Dapat Kado HUT RI 76, Yang Bebas 2491
| Selasa, Agustus 17, 2021

By On Selasa, Agustus 17, 2021


PATIMPUS.COM - Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh para narapidana. Pasalnya itu adalah hari mereka mendapatkan bonus dari pemerintah.

Sebanyak 134.430 warga binaan di seluruh Indonesia mendapat remisi oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di HUT Kemerdekaan RI Ke 76.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Reynhard Silitonga mengatakan bahwa tiap narapidana menerima besaran remisi yang bervariasi. Sebanyak 2.491 narapidana dinyatakan bebas setelah menerima Remisi Umum (RU) II; lalu ada 131.939 narapidana yang menerima pengurangan masa hukuman atau RU I yang besarannya bervariasi mulai dari 1-6 bulan.

"Remisi merupakan wujud apresiasi terhadap pencapaian perbaikan diri yang tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari narapidana. Jika mereka tidak berperilaku baik, maka hak Remisi tidak akan diberikan," ujar Reynhard dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/8/2021).

Remisi diberikan kepada seluruh narapidana yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif. Seperti telah menjalani pidana minimal 6 bulan, tidak terdaftar pada Register F, dan aktif mengikuti program pembinaan di Lapas, Rutan, atau LPKA.

Syarat itu sesuai aturan dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP, Perubahan Pertama PP No. 28 Tahun 2006, Perubahan Kedua PP Nomor 99 Tahun 2012, Keputusan Presiden RI No. 174 /1999, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberian Remisi kepada WBP.

Reynhard menambahkan pemberian remisi umum ini berkontribusi pada penghematan pengeluaran negara yakni dengan memangkas anggaran makan narapidana hingga lebih dari Rp 205 miliar. 

"Pemberian Remisi bukan sekadar reward kepada narapidana yang berkelakuan baik serta memenuhi persyaratan administratif dan substantif, namun juga anggaran negara yang dihemat dengan berkurangnya masa pidana narapidana," ucap Reynhard.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly menyebut remisi diberikan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan motivasi diri dalam proses reintegrasi sosial. Melalui proses tersebut, Yasonna meyakini hal itu dapat dijadikan sebagai modal bagi warga binaan sebelum kembali ke masyarakat.

"Tunjukkan sikap dan perilaku yang lebih baik lagi. Jadilah insan yang baik, hiduplah dalam tata nilai kemasyarakatan yang baik, taat aturan, berpartisipasi aktif dalam pembangunan untuk melanjutkan perjuangan hidup, kehidupan, dan penghidupan sebagai warga negara, anak bangsa, dan anggota masyarakat," ungkap Yasonna.

Dalam kesempatan yang sama, Yasonna juga mendukung upaya pemindahan sebanyak 664 narapidana bandar narkotika ke Nusakambangan. Pemindahan dipandangnya sebagai bentuk kesungguhan dan komitmen Kemenkumham dalam memutus mata rantai dan mencegah peredaran gelap narkoba.

"Melalui pemindahan ini diharapkan dapat memberantas peredaran obat-obatan terlarang di Lapas maupun Rutan yang merupakan persoalan klasik yang terus terjadi dari tahun ke tahun," kata Yasonna.

Yasonna menyebut Kemenkumham juga telah menyiapkan rencana Groundbreaking terkait Pembangunan Lapas baru di Nusakambangan. Hal ini sebagai upaya menjawab permasalahan akan meningkatnya kapasitas lapas yang sudah mencapai mencapai 103%, 

"Kami meyakini penyediaan infrastruktur lapas merupakan program prioritas yang dapat mendukung keberhasilan penegakan hukum yang profesional," tutupnya.

China Ambil Kesempatan Jalin Hubungan Baik Dengan Taliban
| Selasa, Agustus 17, 2021

By On Selasa, Agustus 17, 2021


PATIMPUS.COM - China menyatakan siap menjalin hubungan baik dengan Taliban setelah milisi tersebut menguasai Kabul, ibukota Afghanistan, Minggu (15/8/2021).

Pernyataan itu diungkapkan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Senin (16/8/2021).

Dikutip dari AFP, China “menyambut baik” kesempatan untuk mempererat hubungan dengan Afghanistan dan menghormati keputusan warga Afghanistan dalam "menentukan takdir" mereka.

“Taliban telah berulang kali menunjukkan harapannya untuk bisa membangun hubungan baik dengan China, dan mereka menanti partisipasi China dalam rekonstruksi serta pembangunan Afghanistan,” ujar Jubir Kemlu China, Hua Chunying, kepada wartawan.

“Kami menyambut ini dengan baik. China menghormati hak-hak rakyat Afghanistan untuk secara mandiri menentukan takdir mereka sendiri, dan (China) bersedia untuk terus mengembangkan hubungan baik dan kooperatif dengan Afghanistan,” lanjutnya.

Hua meminta Taliban untuk memastikan berjalannya “transisi kekuasaan yang mulus” dan menepati janjinya untuk menegosiasikan pendirian “Pemerintahan Islami yang terbuka dan inklusif”.

Selain itu, Hua juga meminta Taliban untuk menjamin keamanan rakyat Afghanistan serta warga negara asing.

Kedutaan Besar China di Kabul akan tetap beroperasi seperti biasa. Meskipun, China sudah lebih dulu mengevakuasi warga negaranya dari Afghanistan beberapa bulan lalu, melihat eskalasi situasi.

WN China di Afghanistan diminta untuk terus memperhatikan kondisi keamanan di lokasi dan tidak meninggalkan rumah.

Pemerintah China awalnya sangat khawatir bahwa Afghanistan akan menjadi lokasi “menempa” umat Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang.

Tetapi pada bulan lalu, utusan Taliban menemui Menlu China Wang Yi di Tianjin. Pada pertemuan tersebut Taliban berjanji Afghanistan tak akan pernah dijadikan sebagai pangkalan bagi kelompok-kelompok militan.

China merespons janji Taliban dengan menawarkan dukungan ekonomi serta investasi untuk pembangunan kembali negara Afghanistan, yang selama ini babak belur akibat pertempuran dengan Pemerintahan Presiden Ashraf Ghani.

DK PBB Desak Taliban Segera Bentuk Pemerintahan Baru Afghanistan
| Selasa, Agustus 17, 2021

By On Selasa, Agustus 17, 2021


PATIMPUS.COM - Dewan Keamanan PBB mendesak segera dibentuknya pemerintahan baru di Afghanistan yang dikuasai oleh Taliban, pada Minggu (15/8/2021).

Dikutip dari reuters, DK PBB Senin (16/8/2021) menggelar rapat mendesak adanya pemerintahan baru di Afghanistan yang bersatu, inklusif dan representatif, termasuk dengan partisipasi penuh, setara, dan berarti dari kaum perempuan.

Badan yang beranggotakan 15 orang itu juga menyerukan agar permusuhan dan pelanggaran hak asasi manusia di Afghanistan segera diakhiri. Adapun agar semua pihak mengizinkan akses kemanusiaan segera, aman dan tanpa hambatan.

“Kami menyerukan segera diakhirinya kekerasan, pemulihan keamanan, ketertiban sipil dan konstitusional (di Afghanistan). Kami dewan, menunjukkan keprihatinan mendalam tentang pelanggaran serius di negara hukum humaniter dan pelanggaran hak asasi manusia itu,” kata Deputi Duta Besar Estonia untuk PBB, Andre Lipart.

“Semua pihak harus memberikan akses kemanusiaan segera, aman dan tanpa hambatan dan mendukung pekerjaan UNAMA (Misi Bantuan PBB di Afghanistan),” imbuh dia.

Sebelumnya, Sekjen PBB Antonio Guterres telah mendesak Dewan Keamanan tersebut untuk mengerahkan segala cara untuk menekan ancaman teroris global dari Afghanistan, serta menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia.

"Kami tidak bisa dan tidak boleh meninggalkan rakyat Afghanistan," kata Guterres.

Dewan Keamanan ikut menekankan pentingnya memerangi terorisme di Afghanistan, untuk memastikan negara-negara lain tidak terancam atau diserang. 

Mereka menegaskan baik Taliban maupun kelompok atau individu Afghanistan lainnya tidak boleh mendukung teroris yang beroperasi di wilayah negara lain mana pun.

Taliban memasuki ibu kota Kabul pada Minggu (15/8/2021), disusul Presiden Ashraf Ghani yang meninggalkan Afghanistan. Kembalinya kekuasaan Taliban terjadi ketika AS dan pasukan asing lainnya meninggalkan negara itu setelah dua dekade.

Ini adalah puncak dari serangan cepat militan Islam untuk merebut kembali negara itu dalam 20 tahun usai mereka digulingkan oleh invasi pimpinan AS. 

Sementara itu, kini sejumlah kericuhan tengah terjadi karena orang-orang berusaha meninggalkan Afghanistan dan melarikan diri dari kelompok Taliban.

Bayi Matahari' Berusia 600 Juta Tahun Ditemukan
| Minggu, Agustus 15, 2021

By On Minggu, Agustus 15, 2021


PATIMPUS.COM - Bayi matahari berusia 600 Juta tahun ditemukan baru-baru ini. Sedanhkan matahari kita saat ini berusia 4,6 miliar tahun.

Kita mengetahui umurnya dari pemodelan bintang mirip Matahari, serta melalui pengamatan kita terhadap bintang lain dengan massa yang sama. 

Ada banyak hal tentang sejarah Matahari yang tidak kita pahami, misalnya seberapa aktif Matahari di masa mudanya, hingga sifat apa dari Matahari muda yang memungkinkan kehidupan terbentuk di Bumi miliaran tahun yang lalu.

Andai memiliki mesin waktu, kita dapat melakukan perjalanan ke masa lalu yang sangat jauh dan mengamati masa muda Matahari secara langsung. Tapi karena itu tidak mungkin, kita bisa melakukan hal lain yang merupakan cara terbaik untuk mempelajari bayi Matahari.

Caranya, seperti dikutip dari Universe Today, kita bisa mencari bintang muda yang ukuran dan komposisinya sangat mirip dengan Matahari kita, salah satunya adalah HIP 102152. Benda langit ini adalah "doppelganger" alias cerminan Matahari kita sekitar 4 miliar tahun lebih tua.

Saat ini, tim ilmuwan mempelajari doppelganger Matahari muda yang dikenal sebagai Kappa-1 Ceti tersebut. Bintang ini telah dipelajari sejak tahun 1940-an. Kappa-1 Ceti sangat mirip dengan Matahari kita dalam hal massa dan logam, tetapi usianya "baru" sekitar 600 juta tahun.

Untuk penelitian ini, tim mengintegrasikan data pengamatan Kappa-1 Ceti dengan model surya evolusioner. Dari sini, mereka bisa membuat prediksi tentang bagaimana Matahari berperilaku pada usia yang sama.

Berdasarkan model mereka, Matahari kemungkinan berotasi sekitar tiga kali lebih cepat daripada sekarang, memiliki medan magnet yang jauh lebih kuat, dan memancarkan lebih banyak jilatan api Matahari dan partikel berenergi tinggi.

Hal menarik tentang Matahari yang berusia sekitar 600 juta tahun ini adalah kehidupan di Bumi pertama kali muncul sekitar waktu tersebut. Memahami Matahari pada usia ini, dapat memberi kita petunjuk tentang bagaimana kehidupan terestrial terbentuk.

Studi ini memiliki beberapa kemungkinan yang menarik. Karena medan magnet Bumi saat itu lebih lemah, semburan Matahari dan lontaran massa korona dari Matahari muda akan membuat Bumi terpapar lebih banyak partikel berenergi tinggi dibandingkan saat ini.

Partikel-partikel ini bisa membantu molekul kompleks terbentuk di Bumi. Jika itu masalahnya, Matahari muda yang aktif dapat memainkan peran kunci dalam membentuk bangunan kehidupan.

Sebagai catatan, ini masih studi awal. Dengan demikian, hubungannya dengan kehidupan di Bumi masih renggang. Namun, tim ilmuwan berharap dapat mengumpulkan data dari bintang mirip Matahari lainnya di berbagai usia. Jika ada lebih banyak pengamatan, mereka akan dapat menyempurnakan model mereka dan menelusuri sejarah Matahari yang lebih akurat.

Yayasan Hujjatul Quran Indonesia Buka Rumah Tahfiz di Medan Polonia
| Minggu, Agustus 15, 2021

By On Minggu, Agustus 15, 2021


PATIMPUS.COM - H Riwayat Pakpahan membuka Rumah Tahfiz Hujjatul Quran di Jalan Teratai, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Minggu (15/8/2021).

Pendiri Yayasan Hujjatul Quran Indonesia ini mengatakan, berdirinya rumah tahfiz ini sebagai aplikasi dari sunnah rasul yang menyebutkan sebaik-baik manusia itu bermanfaat bagi orang lain.

"Berdasarkan hal itu, kita berinisiatif mendirikan rumah tahfiz ini agar bermanfaat bagi orang lain. Apalagi, semakin banyak generasi muda Islam mempelajari dan hapal Quran akan membuat masyarakat semakin dekat dengan Allah SWT dan membuat dunia semakin damai karena ajaran Islam adalah membawa kedamaian," ujar Pakpahan.

Oleh karena itu, lanjut Pakpahan menjelaskan, untuk saat ini demi kepentingan syiar dan agama, ia siap mendermakan hartanya.

"Semoga dari tempat ini akan dilahirkan tahfiz dan tahfizoh yang harapannya nanti bisa mengajarkan ilmunya kepada masyarakat luas sehingga terpelihara alquran ini sampai hari kiamat nantinya," jelasnya seraya menambahkan pondok tahfiz ini sudah memiliki cabang di Kota Rantau Parapat.

Menurut Pakpahan, saat ini sudah ada 5 santriwati dalam proses pendaftaran dan akan segera mengikuti proses belajar.

Sementara sebelumnya pada 21 Maret 2021 sudah lebih dahulu dibuka Rumah Tahfidz Hujjatul Quran untuk santri pria. Saat ini santri pria sudah ada 10 orang dan telah mengikuti proses hapalan Quran.

Pakpahan mengatakan, pembukaan Tahfiz Quran merupakan panggilan karena banyak orang tua yang menginginkan anak-anak penghapal Quran 30 Juz. Penghafal Quran ini merupakan generasi yang akan menjaga kemurnian Quran dan tetap menjadi penunjuk jalan yang benar bagi umat hingga akhir zaman.

Ia berharap para santri memiliki tekad kuat untuk bisa menghapal 30 Juz Quran. Sedangkan orang tua mendukung agar anak-anak bisa belajar degan baik dan lancar di Rumah Tahfiz Quran.

Selain itu, Ketua Forum Masyarakat Sari Rejo (Formas) ini menyebutkan pembukaan pondok tahfiz ini juga sebagai ajang silaturahmi antar pengurus dalam memperjuangkan hak atas sertifikat 260 hektar lahan yang ditempati warga sejak tahun 1948.

Pakpahan menegaskan, tinggal di Sarirejo sejak tahun 1976 dan masih terus berjuang melalui Formas untuk mendapatkan sertifikat tanah masyarakat.

"Sekecil apapun kita harus bermanfaat untuk masyarakat banyak, memberi pencerahan kepada masyarakat agar hak-haknya atas tanah dapat diberikan pemerintah", tegas Pakpahan.

Masalah tanah Sari Rejo, lanjut Pakpahan, seharusnya tidak ada masalah karena masyarakat secara hukum sah memiliki tanah, bahkan sudah menang di Mahkamah Agung dan putusan telah berkekuatan hukum tetap.

Selain perjuang mendafatkan sertifikat, ia juga terpanggil mendirikan Rumah Tahfiz Quran dengan prinsp hidup sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat bagi orang banyak. Ikut mencerdaskan anak-anak dengan menghapal Quran sebagai pegangan hidup dan kemajuan umat Islam.

Sementara itu, tokoh masyarakat Abdul Basir Harahap mengatakan salut dan bangga atas dibukanya Rumah Tahfiz Quran untuk santriwati. Hal ini melengkapi Rumah Tahfiz Quran santri pria yang sudah terlebih dahulu dibuka di Kelurahan Sarirejo.

Abdul Basri berharap Quran sebagai kitab suci umat Islam tetap terjaga kemurniannya karena semakin banyak yang hapal Quran 30 Juz.

Sepanjang 2020, 444 Kasus Korupsi Rugikan Negara Rp 18,6 T
| Minggu, Agustus 15, 2021

By On Minggu, Agustus 15, 2021


PATIMPUS.COM - Pandemi Covid-19 menjadi ajang manfaat dan proyek haram bagi segelintir oknum. Buktinya, selama 2020, sebanyak 444 kasus korupsi telah ditangani lembaga penegak hukum dengan 875 tersangka.

Wakil Koordinator ICW Siti Juliantari mengatakan, dari 444 perkara korupsi yang ditangani, negara telah dirugikan hingga Rp 18,6 triliun.

"ICW sepanjang 2020 paling tidak ada 444 kasus korupsi yang ditindak oleh penegak hukum sepanjang tahun 2020 dengan tersangkanya 875 orang, kerugian negara sekitar Rp 18,6 triliun," ujar Siti dalam diskusi ICW yang digelar secara daring, Minggu (15/8/2021).

Dari catatan itu pula, ICW mendapati fakta banyak yang tertangkap dan dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Pasal tersebut mengatur kemungkinan penerapan pidana mati bagi pelaku korupsi yang merugikan keuangan negara di tengah bencana. 

"Yang menarik seandainya kita lihat Bagaimana kemudian penegak hukum menangani kasus ini dari 444 kasus ini sebagian besar ditindak dengan pasal 2 dan 3. Memang sebagian besar kasus korupsi kita kebanyakan pasal 2 dan 3 ya masuknya," ucap Siti.

Siti mengartikan, banyaknya tindak korupsi yang tersangkanya dijerat Pasal 2 dan 3 membuktikan bahwa kasus yang terjadi tak hanya untuk mengejar keuntungan finansial. Tapi juga karena kepentingan politik.

"Bagaimana kemudian dia terlihat lebih loyal terhadap partai politiknya, mendukung partai politiknya, dianggap setia dengan partai politik atau bahkan dianggap membantu teman untuk memenangkan atau untuk kemenangan dalam kongres-kongres partai politik itu," kata Siti.

Selama pandemi, ICW menilai bahwa korupsi kerap dilakukan dengan memanfaatkan celah kondisi kedaruratan. Karena dalam masa darurat, terkadang transparansi penggunaan anggaran kerap diabaikan.

"Padahal walau pun keadaan darurat, transparansi harusnya ada. Bagaimana pun proses itu juga menjadi hal yang wajib. Bahkan harus menjadi hal yang utama apalagi dengan keadaan yang serba abu-abu atau bisa berujung pada korupsi," kata Siti.

Medan

Sumut

Komunitas

Pendidikan

Ekbis