BKKBN Sumut Apresiasi Capaian PK 21 Pakpak Bharat Tertinggi di Sumut
| Senin, Mei 24, 2021

By On Senin, Mei 24, 2021


PATIMPUS.COM - Bersama dengan Tim Monev BKKBN Sumut, Plt Kepala Perwakilan BKKBN Sumut, Sahidal Kastri, berkunjung ke Pakpak Bharat, Kamis (20/5/2021).

Sahidal Kastri beserta rombongan berkesempatan bertemu dengan Franc bernhard tumanggor dan Mutsyuhito Solin selaku bupati dan wakil bupati Kabupaten Pakpak Bharat.

Dalam Pertemuan kali ini, Sahidal kastri berterima kasih dan mengapresiasi pemerintah Pakpak Bharat telah mendukung pendataan keluarga 2021 yang masih berjalan sampai tanggal 31 Mei 2021

Tidak hanya Pendataan Keluarga 2021, saat ini stunting menjadi perhatian pemerintah Indonesia termasuk BKKBN yang ditetapkan menjadi koordinator penurunan angka stunting. Franc selaku Bupati Pakpak Bharat melaporkan bahwa angka stunting saat ini mencapai 26,8% di Pakpak Bharat.

Telah dilakukan upaya-upaya Pemkab Pakpak Bharat saat ini salah satunya  melakukan penyuluhan di setiap posyandu melalui kader, melalui petugas di puskesmas dan bidan di desa.


Penyuluhan yang dilakukan dengan menggaungkan pemberian makanan tambahan, pemberian asi eksklusif. Pemberian asupan-asupan yang dapat meningkatkan status gizi pada ibu hamil dimasa seribu Hari Pertama Kehamilan (1000HPK).

Sebagai perwakilan BKKBN di Sumatera Utara, Sahidal Kastri siap mendukung dan membantu program yang telah direncakan pemerintah pakpak bharat dalam mengurangi stunting.

“BKKBN Sumut siap membantu dan mendukung program-program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pakpak Barat untuk mengurangi angka stunting. Saya berharap kita sama-sama berupaya untuk menurunkan angka stunting. Karena stunting saat ini menjadi focus perhatian pemerintah dan merupakan masalah kita bersama,” ucap sahidal

Beranjak dari kantor Bupati Pakpak Bharat, Sahidal dan tim Monev BKKBN Sumut bertemu dengan para kader pendata dan penyuluh di aula kantor dinas PPKB. Beliau sangat mengapresiasi kinerja yang dilakukan para kader dalam pendataan keluarga 2021 di Pakpak Bharat.

Berdasarkan monitoringpk21.bkkbn.go.id, Kabupaten Pakpak Bharat menjadi peringkat tertinggi di sumatera utara dalam capaian target  pendataan per tanggal 20 mei 2021 mencapai 81%. Metode pendataan yang dilakukan di pakpak bharat 100% menggunakan metode capi atau dengan metode smartphone. 

Capaian Pakpak Barat ini tidak lepas dari Kegigihan para kader pendata untuk mendata setiap hari dan terus mengejar target agar pendataan keluarga dapat sukses di Pakpak Bharat. Sahidal selaku Plt Kaper BKKBN Sumut mengharapkan para kader tetap semangat dan meningkatkan kinerja nya sehingga capaian target pendataan keluarga di Kabupaten Pakpak Bharat dapat terus meningkat sampai tanggal 31 mei 2021.

Data BPJS Kesehatan Diduga Bocor dan Dijual di Forum Peretas, Ini Kata Kominfo
| Minggu, Mei 23, 2021

By On Minggu, Mei 23, 2021


PATIMPUS.COM - Diduga data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bocor dan dijual ke Raid Forums.

Namun, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) belum dapat memastikan sumber 279 juta data penduduk Indonesia dijual di forum peretas tersebut.

Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi mengatakan pihaknya sedang melakukan pendalaman terkait dengan hal itu.

"Kementerian Kominfo sedang melakukan pendalaman atas dugaan kebocoran data tersebut," ujar Dedy kepada CNNIndonesia.com, Kamis (20/5/2021).

Dedy enggan berkomentar langkah apa yang dilakukan oleh Kominfo dalam mengungkap insiden kebocoran data itu. Selain itu, dia juga enggan berkomentar siapa pemilik data tersebut.



Sebelumnya, 279 data penduduk Indonesia bocor dan dijual di forum peretas Raid Forum pada 12 Mei 2021.

Belum diketahui secara pasti dari mana data itu berasal dan bagaimana data itu diperoleh.

Data yang diunggah oleh akun bernama kotz itu berisi beberapa informasi, seperti KTP, alamat, nama, hingga foto pribadi. Akun itu juga memberikan 1 juta data sampel secara gratis untuk diuji dari 279 juta data yang tersedia.

Pemilik data menjual 279 juta data ini dengan harga 0,15 bitcoin atau setara Rp87 juta.

Salah satu akun @Br__AM menyampaikan data itu milik Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan. Informasi itu diperoleh dari komunikasinya dengan akun bernama KAZALA MORO.

"Source BPJS Kesehatan and they sell it for 0.15 BTC around 6K usd," kicau @Br__AM.

Kebocoran data bukan kali ini saja terjadi, 180 juta data penduduk Indonesia juga dijual di forum itu pada 27 November 2020. Data itu diketahui berkaitan dengan data pemilih pada Pemilu tahun 2019.

Kepala Humas BPJS Kesehatan qbal Anas Ma'ruf menegaskan pihaknya sedang melakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan apakah data yang bocor tersebut berasal dari BPJS Kesehatan atau bukan.

"Kami sudah mengerahkan tim khusus untuk sesegera mungkin melacak dan menemukan sumbernya," kata Iqbal kepada CNNIndonesia.com, Kamis (20/5/2021).

Namun Iqbal menegaskan bahwa BPJS Kesehatan konsisten memastikan keamanan data peserta BPJS Kesehatan dilindungi sebaik-baiknya.

Dengan big data kompleks yang tersimpan di server BPJS, pihaknya mengklaim memiliki sistem pengamanan data yang ketat dan berlapis sebagai upaya menjamin kerahasiaan data tersebut, termasuk di dalamnya data peserta JKN-KIS.

Burhanuddin Sitepu : Jangan Paksakan Dinasti Kepling, Batas Usia 48 Tahun
| Sabtu, Mei 22, 2021

By On Sabtu, Mei 22, 2021


PATIMPUS.COM - Anggota DPRD Kota Medan Burhanuddin Sitepu SH meminta warga untuk proaktif memantau keberadaan Kepala Lingkungan (Kepling) di wilayahnya masing-masing.

Jika diketahui ada praktik "dinasti" dalam pergantian Kepling, sementara yang bersangkutan kurang berkompeten dalam menjalankan Tupoksinya, maka  warga diminta melakukan protes untuk dilakukan pergantian.

"Pengangkatan Kepling sesuai Perda  No 9 tahun 2017 harus berbasis kompetensi. Artinya Kepling itu harus siap menjadi pelayan masyarakat, memiliki kecakapan soal administrasi, bahkan harus bersih diri dan lingkungan. Bagaimana bisa dia menjalankan tugas sebagai kepling kalau dia bekas pengguna narkoba atau penulis togel. Begitu juga keluarganya apakah abang atau adiknya ada yang terlibat masalah narkoba itu juga bisa mempengaruhi kredibilitasnya," tegas Burhanuddin dalam acara Sosper Perda No 9 Tahun 2017 yang dirangkai dengan Halal Bi Halal Keluarga Besar DPC Partai Demokrat Kota Medan, Sabtu (22/5/2021) di kediamannya .

Namun jika memang ada kepling yang diangkat dari keluarga kepling terdahulu dan masyarakat menerimanya karena memiliki kecakapan, serta  secara administrasi terpenuhi maka "dinasti" tersebut tidak perlu dipermasalahkan.

Dalam acara itu disosialisasikan bahwa masa tugas kepling 1 periode untuk 3 tahun.

Setiap Kepling diperkenankan memimpin hingga 3 periode dengan usia maksimal calon Kepling 48 tahun dan minimal 23 tahun.

Perda Kepling ditegaskannya merupakan aturan yang harus dijalankan dalam pengangkatan Kepling guna mengoptimalkan pelayanan Pemko kepada masyarakat.

Vaksin Covid Buat Napi Tj Gusta Dijual di Kompleks Perumahan
| Sabtu, Mei 22, 2021

By On Sabtu, Mei 22, 2021


PATIMPUS.COM - Mencari keuntungan di masa pandemi Covid-19, seorang wanita agen property berinisial AW diringkus petugas Direktorat Reskrimum dan Reskrimsus Polda Sumut.

Pasalnya AW nekat menjual 185 ribu vaksin Covid-19 di sebuah kompleks perumahan dengan harga Rp 250 ribu perorang.

“Vaksin itu harusnya diberikan kepada pelayan publik dan napi, namun diberikan ke warga perumahan di Medan, dengan imbalan uang Rp 250 ribu perorang,” sebut Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra didampingi Waka Polda, Brigjen Dadang Hartanto di Lapangan KS Tubun Medan, Jumat (21/5/2021).

Kata Kapolda, pengungkapan praktik penyelewengan program pemerintah tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat tentang jual beli vaksin. 

Petugas langsung melakukan penyelidikan dan menemukan perbuatan jual beli vaksin di kawasan sebuah perumahan di Medan pada Selasa (18/5/2021).

“Vaksin itu diberikan kepada masyarakat yang belum berhak menerimanya,” kata Panca.

Dijelaskannya, tersangka SW mengumpulkan warga lalu berkoordinasi dengan dokter Dinkes Sumut aparatur sipil negara (ASN) berinisial IW dan ASN di Lapas Tanjung Gusta, berinisial  SH.

Sedangkan seorang tersangka lagi berinisial KS (ASN) yang berperan sebagai penyuap, atau penerima vaksin. Pemberian vaksin secara ilegal tersebut telah berlangsung selama 15 kali di 15 tempat dengan jumlah total yang sudah tersalur sebanyak 185.000 vaksin.

“Kegiatan itu sudah dilakukan sejak April dan uang yang sudah diterima Rp 271 juta lebih. Keempatnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan,” tegasnya.

Dalam praktiknya, para penerima vaksin juga diberi sertifikat sebagai mestinya. Penyidik menerapkan UU Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 372 dan 374 KUHPidana.

Kapolda menekankan, kepada warga masyarakat agar tidak mudah percaya atau tertipu dengan tawaran pemberian vaksin dari orang tidak bertanggung jawab, karena merupakan kewenangan pemerintah.

“Proses pemberian vaksin tidak dipungut biaya, semua masyarakat dapat tinggal menunggu tahapannya,” terang Panca.

Disinggung tentang tersangka lainnya karena diduga melibatkan berbagai pihak, Panca menuturkan, masih dalam proses perkembangan penyidikan.

“Masih didalami terus, termasuk mencari dokumen-dokumen di Dinkes Sumut,” pungkasnya.

Tersangka SW mengakui perbuatannya, mendapat imbalan dari usahanya mengumpulkan orang untuk mendapatkan vaksin dengan cara suap. Dari SW, polisi menyita 13 botol vaksin Sinovac, 4 kosong dan  9 berisi beserta barang bukti lainnya.

Israel Menyerah, Rakyat Palestina Rayakan Kemenangan
| Sabtu, Mei 22, 2021

By On Sabtu, Mei 22, 2021


PATIMPUS.COM - Warga Gaza turun ke jalan-jalan merayakan kemenangannya atas Israel yang selama 11 hari menggempur Palestina, Jumat (21/5/2021) dinihari.

Dua kelompok bersenjata utama Palestina di Gaza, Hamas dan Jihad Islam, memaksa Israel untuk mengumumkam gencatan senjata pada Kamis (20/5/2021) waktu setempat.

Kementerian Luar Negeri Iran memuji "kemenangan bersejarah" Palestina dan kembali menegaskan dukungan Teheran setelah gencatan senjata diberlakukan.

"Selamat kepada saudara Palestina kami atas kemenangan bersejarahnya. Perlawanan Anda memaksa penyerang mundur," kata jubir Saeed Khatibzadeh lewat akun Twitternya, dalam pernyataan resmi pertama Iran terkait gencatan senjata, dikutip dari AFP.

"Referendum akan diadakan. Sampai saat itu, kami BANGGA mendukung perlawanan kalian," lanjutnya.

Pejabat Iran sebelumnya mengatakan referendum dengan partisipasi "penduduk Muslim, Kristen, dan Yahudi Palestina serta pengungsi Palestina" pada sistem pemerintahan akan menjadi solusi bagi konflik Israel-Palestina.

Sebagaimana diketahui, serangan Israel di Gaza telah menewaskan 243 penduduk Palestina, termasuk 66 anak-anak serta para pejuang sejak 10 Mei 2021.

Sementara roket yang ditembakkan ke Israel dari Gaza telah menewaskan 12 orang Yahudi, termasuk satu anak-anak, remaja, tentara Israel, satu WN India dan dua WN Thailand.

Gempa 5,9 M di Jatim, Malang, Blitar dan Kulon Progo Alami Kerusakan
| Sabtu, Mei 22, 2021

By On Sabtu, Mei 22, 2021


PATIMPUS.COM - Gempa bumi berkekuatan 5,9 magnitudo yang terjadi Jumat (21/5/2021) malam menimbulkan kerusakan di sejumlah daerah di Jawa Timur. Warga pun terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman.

BMKG melaporkan, terdapat beberapa rumah dan fasilitas umum yang mengalami kerusakan di Blitar, Malang dan Kulon Progo.

"Hingga saat ini sudah ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan, data sementara tercatat kerusakan ringan di fasilitas umum dan rumah warga, itu info sementara," kata Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati dalam konferensi pers.

Namun, gempa tidak berpotensi mengakibatkan tsunami. Sampai jam 20.00 WIB, BMKG mencatat ada 2 kali gempa susulan dengan kekuatan 3.1 dan 2.9 magnitudo. 

Dwikorita juga mengimbau agar masyarakat waspada terhadap kondisi di sekitarnya. Seperti bangunan retak atau rusak pasca gempa. 

"Dan pastikan bangunan tempat tinggal tahan gempa ataupun tidak ada kerusakan akibat gempa yang dapat membahayakan kestabilan bangunan, pastikan itu sebelum kembali ke rumah," kata Dwikorita.

Sementara itu Kepala Bidang Mitigasi, Gempa Bumi, dan Tsunami BMKG, Daryono, menyebutkan kerusakan imbas gempa di Blitar terjadi di sejumlah daerah. Mulai Blitar, Malang, hingga Kulon Progo, DIY.

"Info kerusakan: 1. Wates 2. Baleorejo 3. Desa Sentong, Dampit 4. Sumberboto 5. Wonotirto 6. Pandowan, Balur, Kulonprogo 7. Puskesmas Donomulyo 8. Musholla Ds.Sumberagung, Sumbermanjing Wetan 9. PKM Bantur 10.Bakalankrajan, Sukun, Malang," ucap Daryono dalam akun Twitternya.

BKKBN Sumut Monitoring Program PK 21 di Tanah Karo
| Kamis, Mei 20, 2021

By On Kamis, Mei 20, 2021


PATIMPUS.COM - Plt Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Utara, Sahidal Kastri melakukan kunjungan kerja sekaligus monitoring evaluasi dalam rangka pendataan keluarga 2021, ke Kabupaten Karo, Selasa (18/5/2021).

Di dampingi  Kooridantor advokasi dan penggerakan Informasi (Adpin) BKKBN Sumut, Rabiatun Adawiyah, Sahidal berkesempatan melakukan audiensi dengan Wakil Bupati Karo, Theopilus Ginting yang didampingi oleh Kadis PPKB Karo, Seruan Sembiring,  Kabid Dalduk PPKB Karo, Repince Sinaga.

Sahidal mengapresisasi serta berterimakasih kepada pemerintah Kabupaten Karo telah mendukung pendataan keluarga 2021. Tidak hanya itu, Plt Kaper BKKBN Sumut dalam sela-sela audiensi berkesempatan melakukan promosi dan memberikan penjelasan terkait program kerja BKKBN Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang sering disebut dengan Bangga Kencana. 

Dalam penjelasan singkatnya Bangga Kencana merupakan program yang berfokus menjadikan keluarga memilki rencana berkeluarga, mempunyai anak, mempunyai pendidikan sehinga terbentuk keluarga-keluarga yang berkualitas di masyarakat

Dari pertemuannya dengan wakil bupati, Sahidal dan rombongan kembali melanjutkan agenda monitoring dan evaluasi pelaksanaan PK 21 di Kabupaten Karo.

Di Aula Kantor PPKB Kabupaten Karo, Sahidal bertemu para kader yang merupakan ujung tombak dan komponen penting pelaksananaan PK 21 yang berjumlah sekitar 60 orang.

Seperti yang diketahui bahwa Pendataan Keluarga 2021 dimulai tanggal 1 april 2021 – 31 mei 2021 dan telah memasuki minggu ke-7. Pendataan Keluarga merupakan kegiatan lima tahunan sejak tahun 1994 yang dilaksanakan BKKBN untuk mendapatkan data keluarga secara mikro. 

Pendataan keluarga secara langsung akan menghasilkan profil keluarga termasuk profil keluarga pasangan usia subur (PUS) baik yang sudah mengikuti program KB maupun yang belum, menghasilkan data PUS seCara akurat dan lengkap, by name by address dimana basis data ini tidak tersedia pada sumber data manapun kecuali hanya diperoleh melalui Pendataan Keluarga 2021.

Tahun ini, tepatnya 25 januari 2021 Presiden Joko Widodo menunjuk BKKBN menjadi koordinator dalam percepatan penurunan stunting. Stunting merupakan salah satu permasalahan Kesehatan anak di Indonesia. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak baik fisik maupun otaknya akibat kekurangan gizi kronis.

Pada permasalahan Stunting, Presiden Joko Widodo telah menargetkan penurunan angka stunting mencapai 14% di tahun 2024 dari 27,6% di tahun 2019. 

Hal ini berarti bkkbn harus berupaya keras menurunkan angka stunting minimal 2.7 persen setiap tahunnya. Beranjak dari hal tersebut, BKKBN melalui Pendataan Keluarga 2021, memasukkan stunting dalam pendataan kelaurga 2021 sehingga dapat mengukur jumlah penderita stunting di Indonesia.

“Stunting musuh kita Bersama, jadi peran data sangat penting bagi pemerintah untuk merencanakan serta membuat kebijakan yang sesuai untuk menuntaskan stunting di Indonesia," ucap Sahidal.

Dalam sambutannya, Sahidal juga menghimbau para kader harus mepersiapkan data baik secara manual dalam pendataan keluarga 2021 sehingga ketika data sudah siap, data dapat dikirim. Lebih lanjut Sahidal juga sedikit memberikan tips dan trik bagi pada kader pendata untuk melakukan entri data.

“Kalian para kader dapat melakukan pengentrian data pada jam-jam yang tidak sibuk, contoh nya pada waktu bulan puasa kemarin, pengentrian data dapat dilakukan pada saat sahur sehingga Ketika data di entri tidak ada kendala dalam proses loading,” kata sahidal.

Sebagai ujung tombak pendataan keluarga 2021, para kader sangat diharapkan benar-benar mengisi data dengan baik, valid serta benar. Karena salah satu alasan pendataan keluarga 2021 ini dilakukan agar data yang telah diisi nantinya dapat digunakan dalam suatu perencanaan di masa yang akan datang dan hal tersebut dilakukan demi kepentingan bersama kita bersama. (don)

Netizen Indonesia Bombardir Bintang 1 Aplikasi Facebook
| Kamis, Mei 20, 2021

By On Kamis, Mei 20, 2021


PATIMPUS.COM - Netizen Indonesia melampiaskan dukungannya kepada Palestina dengan cara membombardir Bintang 1 Aplikasi Facebook di Google Playstore, karena dianggap terlalu berpihak ke Israel.

Alhasil, aplikasi facebook di Google Playstore kini punya rating hingga Kamis (20/5/2021) jam 02.00 WIB, rata-rata 2,6 saja. Sejak 16 Mei 2021, banyak pengguna Google Play Store yang memberikan rating bintang 1 dengan alasan Facebook membatasi dukungan pada Palestina.

Sebelumnya, ratusan pengguna media sosial memang telah menuduh Instagram dan Facebook menghapus konten dan akun yang melaporkan kekerasan militer Israel terhadap warga Palestina di Sheikh Jarrah.

Menurut laporan Arab News, salah satu video yang dihapus Facebook adalah arsip berita milik jurnalis Palestina, Maha Rezeq.

Arsip berita tersebut melaporkan soal seorang pemukim Israel bernama Jacob yang mengambil alih rumah milik warga Palestina, Muna El-Kurd, pada 2009 silam. Jacob mengatakan kepada El-Kurd bahwa jika dia tidak mencuri rumahnya maka orang lain akan mencurinya.

“Apa yang saya bagikan adalah rekaman mentah, video, kesaksian orang-orang di lapangan, beberapa di antaranya benar-benar berasal dari mulut orang Israel, mulut seorang pemukim, mengapa itu kontroversial? Semuanya sudah jelas, tidak ada darah atau cuplikan gambar yang melanggar standar komunitas,” kata Rezeq.

Rezeq mengatakan kepada Arab News bahwa hanya kontennya tentang Syekh Jarrah yang dihapus. "Satu-satunya hal yang dihapus dari arsip saya adalah cerita dan postingan yang terkait dengan pengungkapan kejahatan Israel terhadap orang Palestina,” kata dia.

Sensor serupa juga dialami oleh Mohammed El-Kurd, seorang penulis Palestina dari Yerusalem. Dia mendapat peringatan bahwa akunnya bisa dihapus ketika mem-posting video dan cerita tentang kekerasan di Sheikh Jarrah pada 4 Mei 2021.

"Beberapa postingan Anda sebelumnya tidak mengikuti Pedoman Komunitas kami", bunyi pesan itu, yang menandai posting-nya sebagai hate speech. "Jika Anda memposting sesuatu yang bertentangan dengan pedoman kami lagi, akun Anda dapat dihapus, termasuk postingan, arsip, pesan, dan pengikut Anda."

Facebook juga kedapatan menghapus 57 konten dari akun El-Kurd karena melanggar pedoman.

Adapun Instagram, yang dimiliki oleh Facebook, menjelaskan di Twitter bahwa mereka sedang menghadapi masalah teknis pada 6 Mei 2021, setelah ratusan orang mulai melaporkan penyensoran terhadap dukungan untuk Palestina.

“Kami tahu bahwa beberapa orang mengalami masalah saat mengupload dan melihat cerita. Ini adalah masalah teknis global yang tersebar luas yang tidak terkait dengan topik tertentu dan kami sedang memperbaikinya sekarang. Kami akan memberikan pembaruan secepat kami bisa,” kata mereka.

Alasan tersebut dianggap tidak masuk akal oleh Nadim Nashif, direktur organisasi nirlaba bernama 7amleh yang mengadvokasi hak digital Palestina.

“(Ini) sangat aneh, seperti yang Anda tahu, membandingkan apa yang terjadi di lingkungan tertentu di Yerusalem, dengan negara-negara besar seperti Kanada, AS, dan Kolombia, kedengarannya tidak masuk akal bagi kami, tidak terdengar seperti benar-benar menjelaskan, karena di Kanada dan AS mereka menurunkan berita-berita yang bertopik beragam, (tapi) di sini tagar tertentu (yang dihapus), khususnya tentang Syekh Jarrah,” ujarnya.

Nashif mengatakan penyensoran terhadap warga Palestina terjadi melalui dua saluran.

“Salah satu faktornya adalah apa yang dilakukan orang Israel, mereka pada dasarnya mencoba mendorong platform media sosial untuk mengadopsi standar mereka sendiri tentang apa yang seharusnya ada dan apa yang tidak boleh ada. Ada kerja sama yang kuat antara mereka dan Facebook terutama,” jelasnya.

Di sisi lain, platform media sosial tengah kesulitan untuk mengatasi hoaks dan misinformasi yang disebarkan oleh pendukung Israel maupun Palestina.

Menurut laporan The New York Time, hoaks di media sosial ini membuat sejumlah platform membatasi fungsi mereka dan menghapus konten yang dianggap misinformasi. Beberapa di antaranya adalah Facebook, Instagram, WhatsApp, dan TikTok.

Pada gilirannya, hoaks-hoaks dari kedua pendukung berpotensi mematikan, kata para ahli disinformasi. Hoaks di tengah konflik kedua negara dapat mengobarkan ketegangan antara Israel dan Palestina, apalagi ketika kecurigaan dan ketidakpercayaan telah meningkat.

"Banyak rumor dan telepon yang rusak, tetapi sekarang dibagikan karena orang sangat ingin berbagi informasi tentang situasi yang sedang terjadi," kata Arieh Kovler, seorang analis politik dan peneliti independen di Yerusalem yang mempelajari hoaks.

“Apa yang membuatnya lebih membingungkan adalah bahwa itu adalah campuran dari klaim palsu dan hal-hal asli, yang dikaitkan dengan tempat yang salah atau waktu yang salah,” pungkasnya.

Ketua Komisi A DPRD Sumut Tolak Somasi Ketiga, Lawan Bila Dieksekusi PTPN II
| Rabu, Mei 19, 2021

By On Rabu, Mei 19, 2021


PATIMPUS.COM - Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara, Hendro Susanto, mengecam dan menolak bentuk represif somasi ketiga yang dilakukan pihak PTPN II kepada para keluarga dan pensiunan untuk mengosongkan rumah dengan sukarela, pada tujuh hari setelah lebaran Idulfitri 1442 H atau paling lambat tanggal 21 Mei 2021. 

Alasan pengosongan tersebut untuk penyelamatan, pemulihan dan pengoptimalisasian aset PTPN II dan mengancam akan pengosongan sepihak dengan bantuan dari aparat pemerintah daerah dan aparat Kepolisian.

"Saya (Komisi A) sangat mengecam dan menolak dalam bentuk represif kepada somasi yang ketiga yang dilakukan oleh PTPN II, agar melakukan pengosongan rumah yang sudah ditempati oleh para pensiunan. Mereka harus punya hati nurani sebelum kasus ini jelas," tegas Hendro Susanto disaat menerima Pensiunan bersama LBH Medan dan Pengurus Forum Umat Islam (FUI) Sumut, Rabu (19/5/2021) di Ruang Rapat Fraksi PKS Gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Bahkan Hendro Susanto mengungkapkan bahwa bila PTPN II tetap melakukan eksekusi pengosongan rumah pada tanggal 21 Mei 2021 mendatang, maka Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, akan melawan bersama para pensiunan atau pun unsur yang terlibat agar tidak dilakukan eksekusi rumah pensiunan yang dilakukan oleh PTPN II.

"Kalau tetap terjadi upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak mereka, lawan saja dan lawan sampaikan saja bahwa kita sudah melaporkan kepada Ketua Komisi A DPRD Sumut bahwa telah jelas dan clen dan clear untuk masalah ini, sehingga kita juga akan melawan," sebut Hendro lagi.

Sementara itu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan melalui Ketua Devisi Sumber Daya Alam, M Alinafiah Matondang, SH MHum kepada Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyurati Direktur Utama PTPN II untuk menanggapi surat somasi tersebut, dengan berisikan bahwa kliennya diberikan izin dalam menempati rumah dinas tersebut sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan tidak diberikannya Santunan Hari Tua (SHT) atau pensiun berhak mendapatkan fasilitas membeli rumah dinas dari perusahaan.

“Klien kami terdahulu adalah karyawan aktif PTPN II, maka diberikan izin untuk menempati rumah dinas perusahaan, sesuai dengan PKB pada PTPN II bahwa karyawan yang diberhentikan dengan hormat atau pensiun berhak mendapatkan fasilitas membeli rumah dinas dari perusahaan atau memperoleh Santunan Hari Tua (SHT) dalam bentuk uang tunai. Namun SHT tidak diberikan apabila pensiunan tidak meninggalkan rumah dinas, maka dengan demikian klien kami berhak menempati rumah dinas perusahaan,” jelas Ali.

Bukan hanya itu saja, jelas Ali bahwa sesuai hasil kerja Panitia B Plus atas permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II, terdapat areal HGU PTPN II yang tidak diperpanjang (eks HGU) seluas 5.873 hektar yang diperuntukannya terdiri dari salah satunya permohonan pensiunan seluas 558, 35 hektar, dan hal ini dapat dibuktikan salah satunya sesuai dengan informasi publik yang terdapat pada website interatif BPN: https://bhumi.atrbpn.go.id.

“Untuk diketahui peta situasi sebagaimana berita acara peninjauan Lapangan dan pengambilan Titik Koordinat pada tanggal 31 Maret 2021 lalu, diterbitkan oleh BPN Deli Serdang adalah merupakan Bidang Tanah Kosong (bukan HGU) seluas 68809.85 meter persegi sehingga apa yang menjadi dasar Somasi terakhir PTPN II terhadap klien kami tidak beralasan hukum yang benar,” ungkap Ali lagi.

Ali juga menjelaskan bahwa terdapat klaim General Manger Citraland Helvetia yang bernama Taufik Hidayat bahwa sesuai pemberitan di beberapa media online pada tanggal 30 Maret 2021 dengan judul “Citraland Kota Deli Megapolitan Segera Hadir” yang mengatakan “… status tanah Citraland Helvetia Kota Deli Megapolitan HGU yang sudah menjadi HGB” atas kalimat ini, menimbulkan ketidakpastian subjek hukum yang berhak atas tanah dan rumah dinas yang hingga saat ini ditempati para pensiunan.

“Tentunya kalimat yang disampaikan oleh General Manger Citraland Helvetia yang bernama Taufik Hidayat menimbulkan ketidakpastian subjek hukum yang berhak atas tanah dan rumah dinas yang hingga saat ini ditempati klien kami. Maka untuk itu, sebagai kepastian hukum bagi klien, adalah patut dan wajar apabila pihak PTPN II memberikan fotocopy salinan dokumen sertifikat HGU No.111 serta Peta Pendaftaran No.59/1997 kepada klien kami,” sebut Ali dengan menunjukkan bukti peta dari website interatif BPN: https://bhumi.atrbpn.go.id kepada Ketua Komisi A, Hendro dan Ketua FUI Sumut, Ustadz Indra Suheri.

Atas hal tersebut, Ali mengungkapkan lagi bahwa atas patut dan wajar dan berdasarkan hukum yang benar, sebagai itikad baik PTPN II dan kepastian hukum terhadap nasib para pensiunan, maka Ali menyampaikan tanggapan surat somasi yang dilayangkan tidak memenuhi peringatan terakhir yang disampaikan PTPN II.

“Jelas Somasi ini bahwa patut dan wajar berdasarkan hukum yang benar, sebagai itikad baik PTPN II dan kepastian hukum terhadap nasib klien kami. bahwa kami menyampaikan tanggapan surat somasi yang dilayangkan tidak memenuhi peringatan terakhir yang disampaikan PTPN II melalui kuasa hukumnya,” beber Ali lagi.

Sebelumnya juga Ketua Forum Umat Islam (FUI) Sumatera Utara, Ustadz Indra Suheri menyampaikan bahwa sebelumnya juga pada tanggal 18 Maret 2021 yang lalu, bahwa sempat terjadi perlawanan dari pensiunan dan dibantu dari FUI atas perusakkan yang dilakukan oleh oknum TNI dan pekerja PTPN II dengan alat berat (excavator) dilokasi rumah para pensiunan di Dusun I Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Deli Serdang.

"Bahwa dalam dua bulan yang lalu, ada peristiwa bahwa beberapa oknum TNI dengan menggunakan pakaian dinas bersama karyawan PTPN II dengan membawa alat berat di lokasi lahan para pensiunan, melakukan perusakan pagar dan mencoba menyerobot lahan karyawan, sehingga terjadi perlawanan," sebut Ustadz Indra Suheri.

Maka atas hal tersebut, Ustadz Indra Suheri mengungkapkan agar dalam permasalahan yang dihadapi para pensiunan PTPN II ini bisa mencari jalan solusinya, sehingga jangan terjadi hal-hal tidak diinginkan. (don)

Medan

Sumut

Komunitas

Pendidikan

Ekbis