Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan

Kamis, 06 April 2023

16 Lembaga Desak Jokowi Percepat Pengesahan Ranperpres KKS

    Kamis, April 06, 2023  


PATIMPUS.COM - Sebanyak 16 lembaga mendesak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk segera mengesahkan penyempurnaan penilaian Kabupaten Kota Sehat (KKS) melalui Ranperpres KKS, Jakarta, Kamis (6/4/2023).


Desakan itu dilakukan melalui surat oleh 16 lembaga diantaranya Yayasan Pusaka Indonesia (YPI)- Medan, KAKAK- Surakarta, FAKTA Indonesia,  HIMPHA Stikes Bhakti, IYCTC, Pemuda Penggerak,  Ruang Anak Muda- Sumbar, TCSC, IAKMI, Komnas PT, Lentera Anak, YLKI, CISDI, TC Sumut, IYCTC, ISMKMI Semarku Kulon Progo.


Dari rilis yang diterima menyebutkan, desakan percepatan pengesahan Ranperpres KKS berdasarkan pertimbangan bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana terdapat ketentuan peralihan kewenangan kabupaten/kota dan provinsi/pusat yang mengakibatkan Peraturan Bersama Menteri tersebut sudah tidak relevan. 


Perwakilan lembaga YPI, Elisabet Perangin-angin SH mengatakan bahwa beberapa urusan beralih kewenangannya dari kabupaten/kota ke provinsi/pusat mengakibatkan Peraturan Bersama Menteri tersebut sudah tidak relevan lagi pada masa kini.


Selain itu menurutnya, perlunya up-date instrumen penilaian penyelenggaraan KKS yang sudah agar lebih memotivasi daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan kesehatan di daerahnya sesuai standart kesehatan masyarakat yang universal.


"KKS yang penyelenggaraannya melibatkan multi sektor & multi stakeholder baik di tingkat pusat & daerah, sehingga untuk lebih optimalnya dibutuhkan regulasi yang lebih tinggi dari Peraturan Bersama 2 (dua) Menteri," tambah Elisabet.


Dalam pernyataan yang disampaikan belasan lembaga lewat surat tersebu juga menyebutkan mendukung percepatan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). 


Dengan demikian, melihat urgensi dan pentingnya peran Ranperpres KKS dalam memajukan program pembangunan kesehatan daerah di Indonesia. Selain itu juga dengan  mempertimbangkan waktu yang cukup lama (hampir 4 tahun) dalam pembahasan Ranperpres tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, maka 16 lembaga tersebut meminta segera disahkannya Ranperpres Kabupaten Kota Sehat.


"Kita khawatir Presiden lupa sehingga hingga akhir jabatan Raperpres KKS tidak juga disahkan. Makanya dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Sedunia tanggal 7 April, kami mengingatkan kembali Presiden akan komitmen Presiden dalam pembangunan bidang kesehatan," ujar Elisabet lagi.


Selain itu, ke 16 lembaga yang perduli kesehatan masyarakat dan anak-anak ini menyampaikan apresiasi  atas kerja-kerja yang telah dilakukan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri dalam membahas dan menyusun Rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres) tentang Penyelenggaraan

Kabupaten/Kota Sehat (KKS), beserta seluruh instrumen pendukung yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penilaian KKS tersebut nantinya.


Penyelenggaraan KKS di Indonesia selama ini masih menggunakan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor : 1138/Menkes/ PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat, yang tentunya sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan variabel kesehatan masyarakat di masa kini. Sehingga sejak tahun 2020 lalu,

Kemendagri dan Kemenkes telah menyusun Ranperpres tentang Penyelenggaraan

Kabupaten/Kota Sehat.


Pada Pasal 15 Ranperpres KKS tersebut, disebutkan bahwa tatanan KKS terdiri dari tatanan wajib dan tatanan pilihan. Tatanan wajib KKS meliputi 4 bidang, yaitu (a) Pemukiman, sarana dan prasarana umum; (b) Kehidupan masyarakat sehat yang mandiri, ketahanan pangan dan gizi; (c) Pasar; (d) Pendidikan. Sedangkan tatanan pilihan meliputi 6 bidang, yaitu: (a) Kehidupan sosial yang sehat dan penanganan bencana; (b) Transportasi dan tata tertib lalu lintas jalan; (c) Perkantoran dan

perindustrian ; (d) Pariwisata; (e) Rumah ibadah; (f) Kabupaten/kota pintar.


Perubahan ketentuan ini menjadi salah satu poin penting karena ada kewajiban kabupaten/kota untuk memenuhi tatanan wajib KKS terlebih dahulu sebelum melakukan tatanan pilihan. Sedangkan pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor: 1138/Menkes/ PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat,

kabupaten/kota tidak memiliki kewajiban terhadap tatanan tertentu.


Pada Ranperpres KKS ini juga terdapat banyak perubahan dalam instrumen penilaian KKS yang diharapkan dapat menginspirasi dan memotivasi daerah dalam menyusun program pembangunan kesehatan di daerahnya secara lebih komprehensif, modern dan maju menyesuaikan dengan meningkatnya standar kesehatan masyarakat sesuai dengan standar dan nilai kesehatan yang berlaku di seluruh dunia. (don)


Saat Lebaran, BPJS Kesehatan Pastikan Peserta JKN Bisa Akses Pelayanan

    Kamis, April 06, 2023  


PATIMPUS.COM - Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap bisa mengakses pelayanan khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan administrasi kepesertaan JKN dimasa libur lebaran.


Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengatakan akses pelayanan sangat terbuka bagi peserta disaat masa libur lebaran tahun 2023. Menurutnya, pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh peserta. 


"Pada prinsipnya, BPJS Kesehatan menganut prinsip portabilitas dalam menyelenggarakan Program JKN. Artinya, seluruh peserta dapat mengakses pelayanan dimana pun dan kapan pun, termasuk saat libur lebaran. Dengan adanya kebijakan khusus selama libur lebaran 2023, ini dapat memastikan peserta JKN tetap terlayani dengan mudah, cepat, setara," kata Ghufron. 


Untuk dapat mengakomodir berbagai kebutuhan peserta, BPJS Kesehatan juga menerapkan piket layanan khusus di  kantor cabang. Piket  layanan tersebut membuka akses layanan tatap muka di Kantor Cabang dan Kantor Kabupaten/Kota untuk peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri dan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).  


Layanan tersebut dimulai pada periode 19-21 April 2023 dan 24-25 April 2023 pukul 08.00-12.00 waktu setempat. 


Selama masa libur lebaran, BPJS Kesehatan juga telah membuka 955.429 kanal pembayaran yang bisa dimanfaatkan peserta untuk membayar iuran kepesertaan JKN. Tak hanya itu, BPJS Kesehatan juga melayani peserta JKN yang ingin mendaftar autodebit melalui aplikasi Mobile JKN.


Selain pelayanan di kantor cabang, Ghufron mengatakan peserta juga dapat memanfaatkan layanan digital Program JKN untuk memenuhi kebutuhan administrasi Program JKN, seperti Aplikasi Mobile JKN, Chat Asisstant JKN (CHIKA), Voice Interractive JKN (VIKA), Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA) hingga BPJS Kesehatan Care Center 165.  


Selanjutnya, untuk lebih menjangkau masyarakat dalam membuka akses layanan, BPJS Kesehatan juga telah menghadirkan layanan jemput bola melalui Mobile Customer Service (MCS). Layanan tersebut hadir di berbagai  lokasi yang ramai dikunjungi oleh masyarakat. 


Dalam masa libur lebaran,  Ghufron menambahkan peserta dapat mengakses layanan di  seluruh Fasilitas Kesehatan  Tingkat Pertama (FKTP). Apabila peserta berada di luar  daerah  tempat asalnya, peserta masih dapat mengakses di fasilitas kesehatan yang bukan tempat dirinya terdaftar. 


Menurutnya,  apabila peserta dalam kondisi kegawatdaruratan medis,  seluruh fasilitas kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta. 


"Apabila peserta mengalami  kendala  saat  mengakses  layanan di  fasilitas  kesehatan,  mereka dapat menghubungi  Petugas  Pemberi  Informasi  dan  Penganan  Pengaduan  (PIPP).  Khusus  di  rumah  sakit, BPJS  Kesehatan  juga  telah  menghadirkan  Petugas  BPJS  SATU!  (Siap  Membantu)  untuk mempermudah dalam  mengakses  informasi  pelayanan.  Bukan hanya  itu,  apabila  peserta menemukan kendala di  rumah sakit,  peserta juga  dapat  menghubungi  Petugas  BPJS  SATU!,"  tambah Ghufron. 


Sementara itu,  selama libur  lebaran untuk  pelayanan obat  Program  Rujuk  Balik  (PRB)  ketentuan tetap mengacu pada kebijakan pelayanan  kesehatan  di  FKTP.  Apabila  jadwal  pengambilan  obat  PRB  jatuh pada masa libur  lebaran,  maka jadwal  dapat  disesuaikan menjadi  lebih awal  maksimal  7 hari  sebelum persediaan  obatnya  habis. 


"Kini,  peserta juga dapat  dengan mudah mengakses  layanan kesehatan. Cukup dengan menunjukkan Nomor Induk  Kependudukan (NIK), peserta bisa mendapatkan pelayanan di  fasilitas  kesehatan. Sudah tidak  perlu lagi  membawa fotokopi  kartu JKN  saat  berobat  dan ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia," tambah Ghufron. 


Begitu juga  untuk  mengoptimalkan sistem  teknologi  dan Informasi  selama  masa  libu  lebaran, BPJS Kesehatan juga telah menyiapkan tim  Posko Terpadu Siaga Ramadhan dan Idul  Fitri (POSKO  RAFI).


Nantinya, tim tersebut akan  melakukan pemantauan terhadap  sistem teknologi informasi dalam pelayanan, penanganan kendala sistem, menjaga perlindungan data pribadi  hingga  keamanan siber  dari upaya  akses  ilegal.


Ghufron menambahkan,  guna  memastikan peserta JKN  maupun masyarakat  luas dapat menjalani mudik  lebaran dengan nyaman,  BPJS  Kesehatan juga akan  menghadirkan Posko Mudik di lima  titik dan satu titik  Posko Arus  Balik  padat  pemudik. 


Lima Posko Mudik  tersebut  yaitu Terminal  Pulo Gebang Jakarta,  rest  area  tol  Cikampek  Km  57, rest  area  tol  Ungaran  Km  429,  Terminal Purabaya  Sidoarjo, Pelabuhan  Soekarno Hatta  Makassar  dan  Posko Arus  Balik  terdapat  di  rest  area  Banjaratma Km  260B Brebes.


Di  posko  mudik  tersebut,  pemudik  bisa  mendapatkan  layanan  yang  disiapkan  oleh  BPJS  Kesehatan seperti  konsultasi  kesehatan,  pijat  relaksasi,  pemeriksaan kesehatan,  penyediaan  obat-obatan, pemberian tindakan sederhana  yang bersifat  emergency dan pemberian rujukan bila diperlukan. 


Selain itu,  terdapat  ambulans  yang  bisa  digunakan  untuk  mengantar  pemudik  ke  rumah  sakit  apabila  harus segera mendapatkan pelayanan  lebih lanjut. (don)


Selasa, 14 Februari 2023

Kader dan Simpatisan Partai Ummat Tasikmalaya Sukseskan Rakernas Pertama

    Selasa, Februari 14, 2023  


PATIMPUS.COM - Partai Ummat untuk pertama kalinya menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) mulai Senin (13/2/2023) hingga Rabu (15/2/2023) di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta.


Untuk mendukung dan sebagai dukungan penuh Partai Umat Daerah Pemilihan Daerah (DPD) Kota Tasikmalaya bersama Kader serta simpatisan ikut bersama Ketua DPD ke acara Rakernas itu. 


Kegiatan Rakerna Partai Ummat dibuka Ketua Majelia Suro Partai Ummat, Prof Dr M Amin Rais MA dan Ketua Umum Partai Ummat Dr Ing H Ridho Rahmadi, M.Sc serta dilanjutkan dengan pemukukan bedug sebagai di mulainya kegiatan Rakernas yang dijadwalkan selama 3 hari. 


Sebanyak 45 orang yang terdiri dari pengurus, kader beserta simpatisan Partai Ummat dari DPD Kota Tasikmalaya turut serta ikut ke acara Rakernas tersebut. 


Ke semua itu berangkat dari kota Tasikmalaya pukul 01.00 WIB dengan menggunakan kendaran bus dan tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta pukul 07.00 WIB sebagai tempat kegiatan Rakernas, di dalam bus tersebut turut serta Ketua DPD kota Tasikmalaya Partai Ummat Drs H Ena Mulyana, MPd. 


"Kami sengaja ikut ke acara Rakernas yang pertama ini sebagai bentuk dukungan serta menyemarakan acara tersebut, kemudian kami juga bisa bersilaturami dengan kader kader Partai Ummat dari berbagai daerah karena dalam kegiatan Rakernas ini dihadiri dari berbagai daerah, " ucap Merry Maria Ulfa Ketua Permata Ummat DPD Kota Tasikmalaya, di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, Senin (13/2/2023) siang.


Merry menambahkan kami berangkat ke acara ini juga berharap agar kegiatan Rakernas ini sukses sampai selesai dan menghasilkan hasil yang terbaik, sehingga Partai Ummat bisa menjadi Partai yang amanah serta di cintai masyarakat, pungkaanya.(rel)

Rabu, 08 Februari 2023

Menpora : Pemilu dan PON di Sumut Berjalan Sama

    Rabu, Februari 08, 2023  


PATIMPUS.COM - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Zainuddin Amali menegaskan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI, Aceh-Sumut tetap dilaksanakan pada September 2024.


Hal itu ditegaskan Menpora menjawab keraguan dari sejumlah kalangan karena pelaksanaan PON sejalan dengan pesta demokrasi Pemilu 2024.


Menpora Zainuddin Amali saat membuka seminar olahraga dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2023, di di Hotel Santika Dyandra Medan, Rabu (8/2/2023) memastikan PON akan dibuka pada 8 September 2024 mendatang.


 “PON jadi atau tidak, saya tegaskan dan putuskan melalui rapat kabinet terbatas pembukaannya tanggal 8 September 2024. Jadi, tidak ada perubahan apa-apa. Banyak orang bertanya , ada Pemilu apakah kegiatan-kegiatan lain tetap berjalan? Saya kira Pemilu berjalan, tetapi kegiatan sektor lain harus tetap berjalan,” ucap menpora.  


Zainuddin menilai jangan sampai pelaksanaan Pemilu 2024 mengganggu agenda sektor lain termasuk olahraga. Apalagi sesuai dengan arahan presiden Joko Widodo bahwa seluruh kompetisi olahraga harus berjalan dan tidak harus terkonsentrasi penuh kepada pelaksanaan Pemilu.


“Tidak boleh pikiran kita semuanya tertuju ke urusan Pemilu. Bahkan pak presiden telah memberikan arahan kepada saya bahwa saat Pemilu pun, kompetisi sepakbola Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 tetap harus jalan. Jadi, gak boleh, seolah – olah urusan negara ini cuma Pemilu dan semua konsentrasi kita terpusat di situ. Urusan olahraga tetap jalan sekaligus ini relaksasi. 

Tegang – tegang Pemilu, kita tetap nonton olahraga,” ujar Zainuddin.


Sukses PON juga tidak terlepas dari peran serta media terutama dalam menggaungkan mulai persiapan pelaksanaan hingga usai pelaksaan. 


Gubernur Sumut Edy Rahmayadi  memastikan saat ini panitia PB PON terus melakukan percepatan tuan rumah termasuk percepatan pembangunan venue cabor yang akan dijadikan arena pertandingan bisa rampung pada Juni 2024.


“Peran pers sangat penting mulai perencanaan, persiapan, pelaksanaan, sampai dengan selesai acara. Peran pers juga bertanggung jawab demi suksesnya PON nanti. Venue-venue terus berjalan dan 2024 Juni harus terus berjalan,” ujar Edy.


Dukungan penuh agar PON berjalan sukses juga dikatakan Anggota Komisi X DPR RI, Djohar Arifin Husen yang berkeyakinan Aceh dan Sumut bisa menjadi tuan rumah yang baik. “PON ini adalah hari rayanya olahraga atlet Indonesia. Ini otomatis kita akan support apa saya yang disiapkan PB PON dan Menpora. Insya Allah sukses,” yakinnya.


Sebelumnya, Kadispora Sumut H Baharuddin Siagian memastikan tahun 2023 ini akan ada renovasi kembali sejumlah venue untuk persiapan PON. Mulai dari gedung Bowling, GOR futsal, Kolam Renang Selayang, dan venue squash.


“GOR besar kita di kawasan Jalan Pancing kapasitasnya 15.000 penonton juga kita lengkapi seni artistik dan penambahan lampu. Untuk yang baru kami akan bangun Stadion Madya atletik di Desa Sena. Kemudian Gedung Martial Art dan gedung voli indoor,” kata Baharuddin.


Sementara pada acara seminar tersebut menghadirkan sejumlah narasumber antar lain, yaitu  Sekjen KONI Pusat, TB Ade Lukman, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Ir Diana Kusumastuti, M.T, dan Anggota Komisi X DPR RI Prof Dr. Ir Djohar Arifin Husin. 


Setelah gelaran acara seminar olahraga, kemudian akan dilanjutkan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) SIWO. (son)

1,16 Juta Keluarga di Sumut Berisiko Stunting

    Rabu, Februari 08, 2023  


PATIMPUS.COM - Sekretaris Utama (Sestama) Badan Kependudukan Keluarga Berencana (BKKBN) RI Tavip Agus Rayanto menyampaikan pihaknya mencatat ada 1.166.929 keluarga berisiko stunting di Sumatera Utara (Sumut).


“Kami mencatat di Sumut ada sebanyak 1.166.929 keluarga berisiko stunting di Sumut. Orang beresiko itu tidak otomatis stunting hanya perlu mendapat perhatian, dari data nasional ini kita lihat, kita pilih dan definisikan siapa yang menjadi sasaran stunting maka dipersempit lagi,” ujar Tavip dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sumut di Hotel Santika, Medan, Rabu (8/2/2023).


Data keluarga tersebut dipersempit lagi, diantaranya lanjut Tavip ada sebanyak 214.075 keluarga memiliki baduta (balita usia 0-23 bulan) 512.502 keluarga memiliki balita (usia 24-59 bulan), 199.412 keluarga tidak memiliki sumber air minum layak, 247.878 keluarga tidak memiliki jamban layak, ditambah dengan Pasangan Usia Subur (PUS) berdasarkan 4T (Terlalu Muda Menikah, Terlalu Tua Saat Hamil, Terlalu Banyak Anak, Terlalu Dekat Jarak Kehamilannya).


“Ada sebanyak 771.218 Pasangan Usia Subur yang terlalu banyak anak di Sumatera Utara, 35.872 pasangan yang terlalu dekat jarak kehamilannya, 489.789 pasangan yang hamil terlalu tua dan 9.137 pasangan terlalu muda,” katanya.


Penurunan angka stunting ini, lanjut Tavip, tidak akan sulit bila dipecahkan bersama-sama oleh 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumut dengan intervensi spesifik maupun intervensi sensitif khususnya yang menyangkut nutrisi asupan gizi, pola asuh yang benar, dan lingkungan serta sanitasi yang sehat. “Kalau ini dikeroyok 33 kabupaten/kota tidak akan berat,” ujarnya.


Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan peran dalam menurunkan angka stunting sesuai target 14% di tahun 2024 mendatang. 


Ijeck sapaan akrab Musa Rajekshah menyampaikan, masih adanya Kabupaten/Kota yang angka stuntingnya tinggi, karena belum semua masyarakat mendapatkan informasi lengkap terkait stunting. Ijeck mencontohkan Kabupaten Labura yang angka stuntingnya turun signifikan. Menurutnya, capaian tersebut karena adanya komitmen dari Kepala Daerah. 


“Karena stunting ini bukan hanya masalah gizi saja, tetapi juga soal sanitasi, air bersih dan lainnya. Informasi itu penting, harus bisa sampai ke daerah, ke masyarakat seperti yang dilakukan Labura, posyandunya aktif di semua tempat, bukan sekedar ada tapi aktif ini perlu dicontoh,” ujarnya.


Tahun 2022, lanjut Ijeck, berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, Sumut berhasil menurunkan angka prevalensi stunting sebesar 4,7%, menjadi 21,1%, dari sebelumnya 25,8% pada tahun 2021. “Capaian yang luar biasa ini atas kerja sama antara Kepala Perwakilan BKKBN dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Mudah-mudahan kami yakin untuk tahun 2023 angka 18% bisa tercapai dan 2024 bisa turun 14% bahkan mungkin bisa di bawah itu,” ujar Ijeck.


Ijeck juga mengingatkan pemerintah daerah untuk dapat memaksimalkan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) 2023. “Tahun ini dana BOKB meningkat sekitar Rp493 Miliar, jumlah ini mengalami kenaikan hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp171 miliar. Dananya sudah ada, tinggal bagaimana Pemda meningkatkan perannya, semoga tahun ini serapan dana  BOKB bisa meningkat,” tutupnya. (don)

Selasa, 13 Desember 2022

VIRAL, Remaja Injak Kepala Ibu Lagi Shalat Berubah Jadi Sapi

    Selasa, Desember 13, 2022  


PATIMPUS.COM - Video seorang remaja laki-laki dengan kedua kakinya seperti kaki sapi mendadak viral.


Pria berusia sekitar 20 tahun an itu, nampak hanya mengangguk-angguk ditemani seorang wanita berjilbab dan di sampingnya terdapat dedaunan. 


Tidak diketahui secara pasti lokasi tempat tersebut. Namun terlihat dalam video itu seorang wanita mengajaknya berdialog. Tetapi tidak ada jawaban apa pun dari pria tersebut, ia hanya diam mengangguk-angguk.


Anak itu berada di dalam rumah yang sederhana sedang duduk dengan kedua kaki selonjoran. Terlihay kedua kakinya itu menyerupai kaki sapi.


Dalam potongan percakapan di video tersebut pun, bahwa pihak keluarga pun sudah berobat ke mana pun, namun anak tersebut tak kunjung sembuh. Bahkan kondisinya kian memperihatinkan. Tidak mampu bicara dengan kaki seperti hewan.


Namun dalam tulisan video yang tengah viral di media sosial itu, tertuliskan anak durhaka terhadap orang tuanya. Isunya anak tersebut durhaka karena anak tersebut menginjak kaki ibu kandungnya yang tengah shalat. Kabarnya hal itu membuat murka orang tuanya dengan mengutuk anaknya menjadi kaki sapi. Kabar tersebut hingga saat ini perlu ditelusuri kebenarannya. Namun video itu sudah menyebar di berbagai kalangan. (net)

Kamis, 17 November 2022

Zulkifli Hasan Sebut Kelestarian Laut Dapat Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

    Kamis, November 17, 2022  


PATIMPUS.COM - Menteri Perdagangan, Republik Indonesia, Zulkifili Hasan menghadiri acara High Level Breakfast yang diadakan oleh Konservasi Indonesia.


Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kolaborasi dengan pemangku pembangunan yang memperhatikan pengelolaan laut di Indonesia secara berkelanjutan. 


“Sejak reformasi, Indonesia banyak mengalami perubahan dalam segala aspek dan keterlibatan masyarakat termasuk program kelautan di mana sudah mulai ada keseimbangan antara partisipasi dan perlindungan ekosistem laut,” sebut Zulkifli Hasan, saat memberikan sambutan, pada acara tersebut, kemarin pagi. 


Pada kegiatan ini, Zulkifli Hasan kembali menggaungkan kegiatan yang digalang sejak 2021 dikenal Sail Tidore. Program ini mempromosikan wisata, budaya dan kearifan lokal di Maluku Utara. Kegiatan yang diadakan setiap 2 (dua) tahun sekali ini tidak hanya mendorong pariwisata tetapi juga ekonomi pesisir dan tata kelola laut berkelanjutan. 


“Sangat penting bagi kita untuk mengkorelasikan kekayaan laut kita dengan memastikan ekosistem laut yang lestari. Pada akhirnya, kelestarian ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut," ujarnya.


Antisipasi pada kondisi ekonomi di Indonesia perlu menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan. Tidak dipungkiri bahwa ancaman resesi global pada tahun 2023 menjadi tantangan berat bagi perekonomian semua negara di dunia. Pada Oktober 2022, International Monetary Fund merilis revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia yang memperkirakan pertumbuhan hanya sebesar 3,2% dan akan melambat menjadi 2,7% pada tahun 2023. 


Inisiasi Blue Halo S, program yang baru saja diluncurkan pada rangkaian acara Ocean 20 (O20), yang merupakan rangkaian dari kegiatan Group of Twenty (G20). Inisiasi ini merupakan bentuk integrasi dari konservasi laut dan pengelolaan perikanan yang memperhatikan ekologi laut dan ekonomi  masyarakat lokal. Secara mendasar, inisiasi Blue Halo S mengangkat dan menguatkan perlindungan lingkungan laut dan produksi ekonomi dari kekayaan laut di Indonesia. 


“Inisiasi ini merupakan hal yang baru untuk memastikan sumber daya laut terjaga dan terkelola dengan baik (Blue), memastikan lingkungan memberikan manfaat dan impak yang merata pada mata pencaharian, serta penguatan pangan (Halo) yang berkelanjutan (S = Sustainable),” ujar Meizani Irmadhiany, Ketua Dewan Pengurus, Konservasi Indonesia.


“Kesinambungan itu perlu diperhatikan dengan baik dalam merancang program penguatan ekonomi yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat,” Meizani menutup pernyataannya. (rel)


Minggu, 02 Oktober 2022

Rusuh, 127 Suporter Arema Tewas Terinjak-Injak

    Minggu, Oktober 02, 2022  


PATIMPUS.COM - Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan pecah ketika Arema FC dikalahkan Persebaya Surabaya di Liga 1 dengan score 2-3, Sabtu (1/10). Sebanyak 127 orang meninggal dunia akibat terinjak-injak.

"Imbas kerusuhan yang terjadi di laga Arema vs Persebaya, total 127 orang meninggal dunia, 2 diantaranya petugas polisi, 34 orang meninggal di stadion, sisanya meninggal di rumah sakit," kata Nico Afinta dikutip dari Elshinta.

Insiden di Kanjuruhan bermula dari kemarahan suporter tuan rumah yang tidak terima Arema FC kalah 2-3 dari Persebaya di Liga 1.

Suporter mengamuk masuk ke lapangan, namun mendapat dihalau petugas kepolisian. Tembakan gas air mata yang dilepaskan polisi ke arah suporter membuat penonton panik dan kocar-kacir.

Akibat tembakan itu banyak suporter terinjak-injak dan mengalami sesak napas. Kerusuhan tidak saja terjadi di dalam stadion, tetapi juga meluas ke luar dan sekitar Kanjuruhan.

Sementara itu dikutip dari detik, kericuhan bermula saat para suporter Arema menyerbu lapangan usai timnya kalah melawan Persebaya. Banyaknya suporter yang menyerbu lapangan direspons polisi dengan menghalau dan menembakkan gas air mata.

Sebanyak delapan kendaraan polisi dirusak dan dibakar massa. Rinciannya sebanyak lima unit dirusak dan digulingkan, sedangkan tiga lain dibakar nyaris menyisakan kerangka.

Kerusuhan di Kanjuruhan itu dikecam PSSI. Efek dari tragedi di Kanjuruhan tersebut PSSI memberikan hukuman berat kepada Arema FC berupa larangan menjadi tuan rumah selama sisa kompetisi Liga 1 2022/2023.

Persebaya yang menjadi rival Arema pada laga tersebut menyampaikan duka cita atas korban yang meninggal. Sementara sejauh ini Arema FC belum memberikan pernyataan. (int)

Kamis, 07 Juli 2022

Tiba Di Lapangan Merdeka, Jokowi Diberi Tongkat 'Balehat Raja'

    Kamis, Juli 07, 2022  

 


PATIMPUS.COM - Presiden Joko Widodo melanjutkan kegiatan kunjungan kerjanya di Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, dengan mengunjungi Lapangan Merdeka, dalam rangka menghadiri Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-29 Tahun 2022, pada Kamis (7/7).

Didampingi Ibu Iriana Joko Widodo, Presiden Jokowi yang tiba sekitar pukul 09.30 WIB tampak menggunakan pakaian adat etnis Sumatera Utara, yaitu Baju Adat Toba. Kedatangan keduanya disambut tarian Semarak Indonesiaku yang dibawakan oleh masyarakat dari Kampung KB Binaan Dinas Kebudayaan Kota Medan.

Setelahnya, Presiden dan Ibu Iriana mengikuti prosesi tradisi adat Batak Toba. Presiden diberikan tongkat 'Balehat Raja' yang memiliki arti sebagai lambang kekuatan Presiden Jokowi dalam menjalankan kepemimpinan di Tanah Air.

"Kita berikan tongkat Balehat Raja untuk menjadi semacam perlambang kekuatan kepada Bapak Presiden dalam rangka menjalankan kepemimpinannya," ujar tokoh masyarakat Sumatra Utara, Rustam Effendy Nainggolan, dalam keterangannya usai prosesi berlangsung.

Untuk diketahui, Peringatan Harganas ke-29 Tahun 2022 ini mengambil tema "Ayo Cegah Stunting Agar Keluarga Bebas Stunting". 

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Hasto Wardoyo dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran Presiden dan Ibu Iriana dalam Harganas kali ini.

"Kami menghaturkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah berkenan hadir bersama Ibu Negara pada kesempatan ini Hari Keluarga Nasional ke-29 di Sumatra Utara. Harganas merupakan momentun refleksi dan apresiasi negara terhadap peran penting keluarga dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas," ujar Hasto.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi, Wali Kota Medan Bobby Nasution, dan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo. (don)

Rabu, 06 Juli 2022

Wagubsu : Stunting Sumut Diatas Rata-Rata

    Rabu, Juli 06, 2022  


PATIMPUS.COM - Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke 29 diperingati secara nasional di Kota Medan pada Kamis, 7 Juli 2022, yang dipusatkan di Lapangan Merdeka Medan.

Menjelang Harganas, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar webinar, dialog dan aspirasi Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting yang dilaksanakan di Hotel Santika Dyandra Medan, Rabu (6/7/2022).

Hadir dalam kesempatan itu, Kepala BKKBN Pusat dr Hasto Wardoyo SpOG (K), Direktur Kemendagri, Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Gubernur Provinsi Riau, Wagub Jambi, Wagub Bengkulu, Walikota dan Bupati Se Sumatera Utara, termasuk Walikota Medan, Muhammad Afif Bobby Nasution dan Wakil Walikota Medan Aulia Rahman.

Dalam sambutannya, Walikota Medan, Muhammad Afif Bobby Nasution mengatakan, kondisi stunting di Kota Medan mengalami peningkatan yakni berjumlah 550 keluarga, yang 20 persen diantaranya berusia 2 tahun ke atas.

Bobby berharap kasus stunting di Kota Medan mengalami penurunan dan menganggarkan dana sebesar Rp 198 miliar lebih untuk mengatasi stunting di Kota Medan.

"Masalah stunting di Kota Medan menjadi perhatian pemerintah pusat, oleh sebab itu saya mengajak semua pihak untuk berkolaborasi mengatasi masalah stunting ini. Salah satu langkah Pemerintah Kota Medan dalam mengatasinya adalah memperbaiki gizi keluarga dan memberikan bantuan usaha kepada keluarga stunting akibat ekonomi sehingga kekurangan gizi," sebut Bobby.

Sementara, Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah mengakui angka stunting di Sumatera Utara mencapai 25,7 persen berada di atas rata-rata nasional sekitar 24 persen.

"Ini menjadi tugas dan tangungjawab kami dalam penurunan angka stunting dan membahagiakan keluarga di Sumatera Utara. Oleh sebab itu sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo agar tahun 2024, angka penurunan stunting menjadi 14 persen," sebut Wagubsu.

Ijeck berharap mudah-mudahan di Sumatera Utara, yang terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota, berkat kerjasama dengan BKKBN angka stunting mengalami penurunan.

Sedangkan Kepala BKKBN Pusat, dr Hasto Wardoyo SpOG (K) mengatakan, sesuai pesan Presiden, Joko Widodo, bahwa Peraturan Presiden No 72a tahun 2021, dalam rangka percepatan penurunan stunting 14 persen tahun 2024, keluarga-keluarga muda terus menjadi perhatian utama. Karena keluarga-keluarga mudalah yang masih bisa hamil dan melahirkan anak-anaknya.

"Perlu saya sampaikan kepada gubernur, walikota serta bupati, bahwasannya generasi muda kita 24,4 persen mengalami stunting, sementara yang 9,8 persen inditional disabel, 1 persen autisme dan yang 3 persen difabel, sehingga generasi muda kita yang kurang optimal itu sudah hampir 40 persen lebih. Semua itu disebabkan oleh masalah stunting," jelas dr Hasto Wardoyo SpOG (K). (don)


Jumat, 01 Juli 2022

Sekretaris Kementerian PANRB Membenarkan Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia

    Jumat, Juli 01, 2022  


PATIMPUS.COM - Ketua DPP PDI Perjuangan Sumut membenarkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo meninggal dunia.

"Benar, saya juga dapat info yang sama," kata Djarot saat dikonfirmasi, Jumat (1/7/2022).

Tjahjo Kumolo dikabarkan meninggal dunia di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta, Jumat (1/7/2022). Tjahjo wafat setelah berjuang melawan infeksi paru-paru.

Sebelumnya, Tjahjo dikabarkan sudah menjalani perawatan insentif di rumah sakit sejak pekan lalu. Bahkan sempat berhembus kabar kalau Tjahjo dalam keadaan koma.

Dari laman Kementerian PANRB, Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini mengonfirmasi berita duka tersebut. 

“Bapak Menteri telah dipanggil Allah SWT pada hari ini pukul 11.10 WIB. Kami mohon doa dari Bapak/Ibu dan rekan-rekan sekalian, semoga beliau diterima di sisi-Nya,” ujar Rini di Jakarta. Ia menyampaikan bahwa terkait proses pemakaman akan diinfokan lebih lanjut.

Sebelumnya Sekretaris Kementerian PANRB, Rini Widyantini. Rini menyebut kalau kondisi kesehatan Tjahjo sudah membaik pada sepekan lalu.

"Beliau tidak koma, namun harus menjalani perawatan secara intensif sampai kondisi keseluruhan stabil dan membaik," ujar Rini saat dikonfirmasi, Jumat (24/6/2022).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD juga sempat menyampaikan kalau kondisi Tjahjo sudah membaik. 

Mahfud menegaskan kalau menteri dari PDI Perjuangan itu harus menjalani perawatan supaya bisa segera pulih."Pak Tjahjo sakit dan sedang dalam perawatan intensif. Sudah mulai membaik tapi masih tetap harus dirawat untuk recovery," kata Mahfud kepada wartawan, Jumat (24/6/2022).

"Doakan agar pak Tjahjo terus semakin membaik," tambahnya. (int/don)

Sabtu, 18 Juni 2022

Pasca Tergelincir, Begini Kondisi Menkumham Yasonna Laoly

    Sabtu, Juni 18, 2022  


PATIMPUS.COM - Kabar Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly jatuh bersepeda saat gowes di Kota Medan, Sabtu (18/6/2022) sempat bikin heboh.

Awak media yang mendapat kabar tersebut segera mencari tahu kebenaran menteri asal Sumut itu mendapat kecelakaan.

Kabar Yasonna Laoly jatuh saat bersepeda dibenarkan oleh orang dekatnya, Mario Hulu. Begitu pun, Yasonna tidak mengalami cedera hingga tetap bisa beraktivitas. 

"Saya mendapat kabar Pak Menteri tergelincir saat gowes, tapi tak ada cedera," kata Mario Hulu.

Mario tidak merinci secara detail di mana Menteri dari PDIP tersebut tergelincir. Namun, Mario memastikan kalau Yasonna Laoly baik-baik saja. "Kondisi Pak Menteri baik-baik saja," katanya lagi.

Berdasarkan informasi yang diterima Mario, Yasonna bersepeda dengan teman klubnya dan melewati jembatan kecil.

"Tergelincir saat sepedaan sama klubnya di Medan. Melewati jembatan kecil. Rupanya jembatan itu ada lobang kecil, terus tergelincir," imbuhnya.

Sementara Ketua DPD PDIP Sumut, Djarot Syaifullah membenarkan Menkumham Yasonna Laoly jatuh dari sepedanya. "Sekarang beliau sedang istirahat di kediamannya," ujar Djarot. (don/int)

Selasa, 14 Juni 2022

BKKBN Raih The 2022 United Nation Population Award

    Selasa, Juni 14, 2022  


PATIMPUS.COM - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah berhasil meraih penghargaan tertinggi dunia dalam bidang Kependudukan yaitu The 2022 United Nations Population Award (UNPA) atau Penghargaan Dunia di Bidang Kependudukan tahun 2022 untuk kategori Institusi.

BKKBN sebagai perwakilan Indonesia telah berhasil menyisihkan kandidat lain yang berasal dari 193 negara anggota PBB.

Indonesia pernah menerima UNPA yaitu Presiden RI ke 2 Bapak Soeharto pada 33 tahun lalu (tahun 1989). Penyerahan Penghargaan UNPA kepada Kepala BKKBN Dr (HC) dr Hasto Wardoyo, SpOG (K) melalui Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan (Lalitbang) BKKBN Prof drh Muhammad Rizal Martua Damanik MRepSc PhD yang diserahkan oleh Eksekutif Director UNFPA Kantor Pusat PBB New York, Dr Natalia Kanem kepada BKKBN di New York, Amerika Serikat. 

Prof. Rizal Damanik mengucapkan dengan bangga rasa terimakasihnya atas penyerahan penghargaan ini.

“BKKBN merasa sangat terhormat menerima Penghargaan Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 2022 ini, ucapnya saat menerima penghargaan di New York pada malam Selasa (14/6/2022).

“BKKBN juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Joko Widodo Presiden Republik Indonesia dan kepada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Perwakilan Tetap Republik Indonesia di New York, dan United Nations Population Fund (UNFPA) Country Office Indonesia atas dukungan dan kerjasamanya sehingga  prestasi penting ini dapat diraih. BKKBN didirikan sebagai tindak lanjut dari gerakan KB yang telah berkontribusi pada pembangunan nasional dan internasional,” imbuh Prof. Rizal Damanik.

“Pada Pembangunan Nasional, dalam lima dekade terakhir, BKKBN telah berhasil melaksanakan Program Keluarga Berencana di Indonesia. Hal ini berdampak pada penurunan tajam TFR di Indonesia dari 5,6 menjadi 2,2 anak per wanita selama tahun 1970-an hingga 2000-an," ungkap Prof Rizal Damanik. 

“Selain itu, pertumbuhan penduduk Indonesia menurun dari 2,31% per tahun pada 1971–1980 menjadi 1,25% per tahun pada 2010–2020, lalu mengurangi dampaknya terhadap layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.  Perubahan jumlah penduduk ini pada akhirnya membawa perbaikan taraf hidup di Indonesia," imbuh Prof Rizal Damanik.

Sebagai informasi, Komite untuk Penghargaan Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNPA memilih pemenang Penghargaan tersebut yang terdiri dari sepuluh perwakilan Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (Pantai Gading, Republik Fiji, Gambia, Islandia, Republik Indonesia, Lebanon, Republik Liberia, Panama, Rumania, dan Republik Trinidad dan Tobago) dipilih oleh Dewan Ekonomi dan Sosial untuk masa jabatan tiga tahun (2022-2025).

Para Nominasi yang diusulkan untuk mendapatkan Penghargaan dari Negara anggota PBB dapat diusulkan oleh Pemerintah Negara Anggota; Organisasi antar pemerintah yang terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan kependudukan; Organisasi non-pemerintah terkait kependudukan yang memiliki status konsultatif dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa; Akademisi Profesor universitas kependudukan atau institusi terkait kependudukan; Penerima Penghargaan.

"Indonesia melalui koordinasi BKKBN dan Kementerian Luar Negeri serta Perwakilan Tetap Republik Indonesia mengusulkan BKKBN mewakili delegasi Republik Indonesia sebagai nominasi untuk bersaing meraih penghargaan Penghargaan Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNPA dengan nominasi lainnya yang telah diusulkan," ucap Executive Director UNFPA Pusat di New York, Natalia Kanem.

"Saya turut bangga untuk BKKBN atas diraihnya UNPA kali ini. BKKBN merupakan instansi di Indonesia yang berkontribusi dalam penerapan Keluarga Berencana. Selain itu, BKKBN juga terlibat dalam Kerjasama Selatan Selatan dalam hal pelatihan dan membimbing para pakar kependudukan yang melibatkan organisasi non pemerintah dan berbasis agama tentang masalah kependudukan," tambah Natalia.

Pada 6 April 2022, dalam pertemuan Commission of the UNPA 2022 di New York, BKKBN telah berhasil memenangkan UNPA di Kategori Institusi. BKKBN berhasil memperoleh dukungan 6 dari 9 voters (melewati simple majority), menyisihkan perwakilan institusi dari RRT, Meksiko, Nepal, Filipina, dan Spanyol. 

“Terpilihnya BKKBN sebagai pemenang UNPA merupakan tonggak momentum perjuangan pemerintah RI termasuk BKKBN  dalam peningkatan kualitas SDM Indonesia. Terlebih dengan ditetapkannya BKKBN sebagai koordinator percepatan penurunan stunting oleh presiden RI. Keberhasilan BKKBN mendapatkan UNPA merupakan bukti bahwa perkembangan serta pelaksanaan program KB dan Kependudukan di Indonesia oleh BKKBN serta semua mitra yang terlibat masih mendapatkan dukungan komitmen dari dunia Internasional," tutup Prof Rizal Damanik. (rel)

© 2023 patimpus.com.