Setahun Dilaunching, Program Wisata Medis Belum Buahkan Hasil
| Senin, September 18, 2023

By On Senin, September 18, 2023


PATIMPUS.COM - Program wisata medis di Kota Medan sejak dilaunching Agustus 2022 lalu belum menimbulkan dampak yang signifikan, bahkan euforianya seakan menurun begitu saja.


Padahal, semangat awal lahirnya program Medan Medical Tourism Board (MMTB) ini adalah untuk menurunkan angka warga Medan yang berobat keluar negeri.


Salah seorang warga Medan, Yudha, menilai jika pengobatan yang didapatkan di Penang, Malaysia, pelayanannya terbilang jauh lebih baik dari Tanah Air. Sebab, selain diagnosa dapat diketahui lebih cepat, juga penjelasan dokter sangat rinci dan akurat.


Hal ini kata dia, karena dokter yang bertugas di sana pelayanannya dibatasi untuk beberapa pasien saja setiap hari. Sehingga tidak ada lagi dokter yang praktek ke tempat lain.


"Tapi di sini masih terjadi (praktek lebih dari satu) karena gajinya kecil. Jadi kalau sudah diperbaiki standardisasi dokter, perawat, alkes dan pelayanannya, orang pasti akan datang berobat ke Medan tidak usah lagi hari pakai judul wisata medis," katanya kepada wartawan, Senin (18/9).


Dia juga menyebutkan, jika pun seorang pasien harus melakukan wisata medis, tujuannya tentu bukan Kota Medan, karena destinasi wisata itu ada di Danau Toba bukannya di Medan. Selain itu, sambungnya, di Penang, pasien yang berobat juta bukan mikirin wisata tapi karena pelayanan yang bagus dan kepastian pengobatan yang jelas serta biaya terjangkau dan berbagai kemudahan lain


"Orang sakit nggak mikirin wisata. Sehat saja dia sudah syukur, jadi yang penting itu yang ada saat ini saja diperbaiki," jelasnya.


Sementara itu, Ketua MMTB Destanul Aulia menyatakan, selama setahun lebih program wisata medis, progresnya terbilang cukup baik dari sisi usaha rumah sakit untuk mempromosikan layanan unggulannya.


"Artinya, dengan adanya Medan Medical Tourism Board (MMTB) ini telah mengatur aktivitas wisata medis, sehingga yang berhubungan dengan pemasaran itu meningkat," ungkapnya, Senin (18/9).


Dia menjelaskan, pada awal pembentukannya, pihaknya hanya berani tampil pada acara yang sifatnya sudah direncanakan seperti roadshow ke daerah. Hal ini, jelasnya untuk mempromosikan layanan unggulan rumah sakit layanan medis karena melihat banyak masyarakat sumut yang tidak berobat ke Medan. 


"Di tahun pertama kita mengidentifikasi kota-kota yang masyarakatnya banyak pergi berobat. Disitu kita ajak 12 rumah sakit untuk mempromosikan layanan unggulannya," ujarnya.


Adapun rumah sakit yang mendapat SK dari Kemenkes untuk wisata medis ini, sebutnya ada tujuh rumah sakit yaitu Royal Prima, Columbia Asia, Murni Teguh, Siloam, RS Adam Malik, Pirngadi dan Putri Hijau.


Kemudian bertambah karena dilihat ada beberapa rumah sakit yang berpotensi menjadi rumah sakit wisata, namun terbentur dengan syarat Kemenkes terkait Tipe, karena RS wisata medis ini harus tipe A dan tipe B.


"Jadi kita sudah melihat secara fisik sudah setara dengan standard, sehingga RS wisata medis menjadi bertambah saat ini menjadi 12," terangnya.


Destanul mengaku, tujuan hadirnya wisata medis ini bagaimana agar masyarakat tidak berobat ke luar negeri dan mengajak masyarakat luar negri berobat disini belum tercapai. Namun dia mengakui hal itu belum tercapai.


"Saya pastikan belum,  secara statistik itu tidak signifikan tetapi kita sudah memulainya karena di negara lain pun untuk membangun sebuah wisata medis itu perlu waktu," sebutnya.


"Artinya harus meluncurkan banyak anggaran, kegiatan dan investasi serta juga merangkul semua orang untuk membangun medical tourism ini," sambungnya.


Menurut Destanul, kenapa wisata medis tidak berjalan, karena adanya kekurangan dokter dokter spesialis. Untuk menghasilkan dokter ini membutuhkan waktu yang panjang dan sangat tergantung dengan universitas.


"Di Medan sendiri kondisinya kekurangan dokter jantung, bedah dan lainnya, sehingga para dokter berpraktek di tiga tempat. Padahal ini tidak profesional dalam wisata medis," tuturnya.


Oleh karena itu, imbuh dia, saat inilah harus diperbaiki terutama mindset masyarakat untuk berobat di dalam negeri.


"Ini yang paling susah dan tantangan terbesar medical tourism. Kita juga harus memastikan bahwa rumah sakit kita setara pelayanannya dengan luar negeri," tuturnya.


Selain itu, sambungnya, perangkat daerah, yakni Dinas Pariwisata dan Dinas Kesehatan juga harus memberi penekanan terhadap medical tourism ini.


"Tapi yang kita lihat aktif itu hanya marketingnya yakni Dinas Pariwisatanya. Sementara kita juga perlu anggaran untuk memperbaiki kinerja rumah sakit yang sudah terlibat dimana Dinkes Medan harus melatih dokter-dokter supaya dia fokus. Ini juga untuk memastikan bagaimana kesiapan alkes, lingkungan sekitar, sehingga ini penting dilakukan Dinkes sebagai motor penggerak," paparnya.


Destanul juga mengatakan  untuk mewujudkan ini, pemerintah harus menyiapkan anggaran dan jangan hanya tergantung dengan swasta begitu juga sebaliknya.


"Terus terang jika dibandingkan dengan negara lain, MMTB tidak menerima anggaran. Untuk itu kita tetap memastikan bahwa program ini ada meski kita lihat Dinkes Medan belum bergerak," pungkasnya.(don)

HUT Ke 1, Rubis.id Berbagi Untuk Dhuafa dan Anak Yatim
| Sabtu, September 16, 2023

By On Sabtu, September 16, 2023


PATIMPUS.COM - Sebagai bentuk rasa kepedulian bagi masyarakat kaum Dhuafa dan anak Yatim Piatu, khususnya kepada warga sekitar, Rubis.id menggelar Kegiatan Berbagi, Jumat (15/9/2023).


Kegiatan ini juga dilaksanakan sebagai bentuk syukur telah memasuki tahun pertama media online yang berkantor di Jalan Tanjung Bungan II, No. 58, Kecamatan Medan Kota, Sumut, tersebut.


Selain melaksanakan pembagian sembako kepada kaum Dhuafa dan anak-anak Yatim di sekitar lokasi kantor, Tim Rubis juga mengajak para tamu undangan serta masyarakat sekitar mengikuti Lucky Draw dengan beragam hadiah yang sengaja diberikan untuk warga masyarakat.


Erri Manto Damanik SE, selaku owner Rubis.id mengungkapkan, kegiatan berbagi ini sengaja dibuat dalam rangka HUT Rubis.id yang pertama.


"Maka dari itu, kehadiran media kita disini untuk menunjukan kepada masyarakat bahwa kita hadir bukan hanya sebagai informasi pemberitaan tapi juga bermanfaat bagi masyarakat, terutama Yatim-Piatu dan kaum Dhuafa," ujarnya.


Untuk itu, pria lulusan sarjana ekonomi ini berharap, kedepan bisa meningkatkan bantuan bagi kaum Dhuafa dan anak-anak Yatim Piatu, bukan hanya dari warga sekitar melainkan warga masyarakat lainnya di luar lingkungan domisili kantor Rubis.


"Ini kan HUT yang pertama. Jadi kedepan harapan kita bisa lebih meningkatkan untuk memberi kepada anak-anak Yatim-Piatu dan juga kaum Dhuafa seperti janda dan lanjut usia (Lansia)," harap Erri Manto Damanik SE yang turut didampingi Pimpinan Redaksi Rubis.id, Eric Indra Cipta.


Hadir dalam acara tersebut, Lailatul Badri selaku aktivis Assyiyah Kota Medan yang juga maju sebagai Bacaleg DPRD Dapil 3 kota Medan dari partai PKB, Bob Lubis selaku Tokoh Pemuda Sumut, HM Hasan Pulungan selaku Ketua KEIND Sumut, para tokoh masyarakat, tokoh agama serta rekan media dan tamu undangan lainnya. 


Sementara itu, Palacheta Subies Subianto yang turut berpartisipasi pada acara itu, mengatakan, sangat mendukung kegiatan sosial tersebut.


"Semoga ke depan kegiatan ini terus berlanjut. Karena sangat membantu sesama umat manusia, terutama untuk kaum duafa dan fakir miskin dan semoga Media Rubis tetap konsisten menyajikan berita yang inspiratif, edukatif dan inspiratif." sebutnya.


Hal senada juga dikatakan Lailatul Badri. "Semoga Media Online Rubis.id tetap konsisten menyajikan berita inpormatif, Edukatif dan Inspiratif yang bermanfaat untuk masyarakat dan sangat mendukung kegiatan yang positif dan sosial seperti yang saat ini diselenggarakan," ujar Lailatul Badri.


Acara puncak diakhiri dengan pemberian bingkisan secara simbolis kepada anak-anak Yatim-Piatu dan juga kaum Dhuafa. 


"Ada juga bingkisan yang kita berikan kepada mereka yang menerima. Bingkisan ini merupakan bantuan dari beberapa sponsor yang ingin ikut berbagi. Beberapa sponsor itu diantaranya, Malaysia Tourism, JNE Medan, KPPU Kanwil I, Indosat, Angkasa Pura Aviasi, Pewarta.co, CV Mawaddah, PLN UID Sumut, UDARI komunikasi, Chapter Sumut, medansport.id dan lainnya. (rel)

Tirtanadi akan Lakukan Gugatan Hukum Terhadap Bumiputera
| Kamis, September 14, 2023

By On Kamis, September 14, 2023


PATIMPUS.COM - Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Sumatera Utara (Sumut) akan melakukan upaya gugatan hukum terhadap AJB Bumiputera jika mediasi tidak mendapat titik temu.


"Kita telah mengajukan permohonan mediasi ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) dengan nomor pendaftaran

P230900973 di Jakarta," kata Irwansyah Tanjung SH, pengacara yang mendapat kuasa dari Perumda Tirtanadi, Kamis (14/9).


Menurut Irwansyah sejak pembaharuan Perjanjian Kerjasama Nomor 10/SPIN/DIR/2012 dan 043/BP-

PDAM TN/PKS/VI1/2012 tanggal 13 Juli 2012 AJB Bumiputera 1912 membayar kewajibannya walau

sering terjadi keterlambatan, terakhir pembayaran klaim dilakukan oleh AJB Bumiputera 1912 pada Bulan Februari 2023 untuk membayar klaim Pensiunan Bulan April 2022. Setelah itu tidak ada lagi

pembayaran lagi dari AIBB


Karena itu kata Irwansyah keseluruhan kewajiban yang harus dibayarkan ke Perumda Tirtanadi sebesar

Rp 32.543.663.059.


"Dari data dan fakta yang ada Perumda Tirtanadi sudah melakukan kewajiban pembayaran premi tapi

pihak Bumiputera tidak membayarkan klaim yang diajukan Perumda Tirtanadi yaitu pembayaran manfaat program tabungan hari tua sesuai dalam perjanjian kerja," kata Irwansyah didampingi Kepala Sekretaris Perusahaan Tengku Dicky Anggara, Kepala Divisi (Kadiv) Sumber Daya Manusia (SDM) Aruna

Irani, Kadiv Perencana Siti Zainab, Kadiv Keuangan Sahrim Siregar, Kabid Kesra Oktavia Anggraini, Erni Purba Staf Divisi SDM dan Kabid Hukum Nisfusa Faisal.


Untuk itu lanjut Irwansyah mengharapkan pada proses mediasi yang sudah didaftarkan tersebut, pihak

Bumiputera akan menyelesaikan kewajibannya ke Perumda Tirtanadi.


Sebelumnya menurut Zainab (mantan Kadiv SDM) pihaknya sudah dua kali menanyakan hal tersebut ke pihak Bumiputera, namun tidak mendapat jawaban dari pihak Bumiputera. (don)

Pemilik Pasrah Rumahnya Diratakan Api
| Rabu, September 13, 2023

By On Rabu, September 13, 2023


PATIMPUS.COM - Musibah yang memilukan dialami Musliadi (48) warga Dusun IV Desa Sei Tualang, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat.


Pasalnya, rumah kayu yang dihuninya bersama keluarga ludes tak tersisa, setelah api membakarnya Rabu (13/9/2023) dinihari.


Tak hanya rumah dan seisinya yang ludes, satu unit mobil Daihatsu dan sepeda motor Supra X turut menjadi korban.


Peristiwa kebakaran tersebut awalnya diketahui korban sekitar jam 01.30 WIB, saat dirinya terbangun hendak ke kamar mandi.


Korban melihat api sudah membakar dinding teras depan rumahnya. Melihat itu, korban pun membangunkan anaknya yang bernama Jefri dan membawa istrinya beserta sepeda motor lewat pintu belakang.


Kemudian korban meminta bantuan ke tetangganya dan berusaha memadamkan api. Lantaran rumah korban terbuat dari kayu, api semakin ganas sehingga seluruh rumah korban ludes terbakar.


Kapolsek Pangkalan Brandan AKP Bram Candra SH MH mendapat laporan langsung memerintahkan Personil Polsek Pangkalan Brandan turun ke Lokasi kebakaran dan turut mengamankan lokasi dan membantu 1 unit mobil Pemadam kebakaran datang memadamkan api.


Kapolsek Pangkalan Brandan melalui Kasihumas AKP Yudianto menerangkan Akibat dari Kebakaran rumah korban Musliadi mengalami kerugian, 1 unit rumah yang terbuat dari papan,1 unit mobil Daihatsu thn 1978 ,1 unit sepeda motor Supra X, Isi perabotan rumah,

kerugian materi Rp 300 juta.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.


Personil Polsek Pangkalan Brandan selanjutnya mengamankan Barang bukti berupa 1 lembar seng bekas terbakar dan 1 batang kayu yang bekas terbakar dan membawa ke Polsek Pangkalan Brandan. 


Sementara itu korban membuat surat pernyataan tidak membuat laporan pengaduan atas peristiwa kebakaran tersebut ke Polsek Pangkalan Berandan.


"Saya tidak membuat laporan pengaduan karena peristiwa tersebut murni musibah bagi saya," ujarnya. (raj)

Dekan FH UMSU : Negara Harus Hadir Dalam Penyelesaian Agraria di Indonesia
| Rabu, September 13, 2023

By On Rabu, September 13, 2023


PATIMPUS.COM -  Anggota Majelis Hukum Dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr Faisal SH MHum, mengatakan, maraknya konflik agraria di Indonesia tidak kunjung berakhir hingga selalu terjadi di beberapa daerah dan berujung kerugian kepada rakyat, seperti kasus Wadas. 


Konflik persoalan lainnya yang baru-baru ini terjadi mengakibatkan bentrokan antara warga dan aparat keamanan, yaitu di tanah daerah Rempang, Batam Kepulauan Riau, jelas menimbulkan keprihatinan mendalam bagi seluruh anak bangsa Indonesia.


“Hal ini dikarenakan negara yang seyogianya menjalankan amanat konstitusi memberikan perlindungan, kesejahteraan, kepada rakyat, malah melakukan hal yang merugikan dan menimbulkan penderitaan bagi rakyat,” ujar Dekan Fakultas Hukum ini di Kampus UMSU, Selasa (12/9).


Terlepas dari permasalahan alas hak kepemilikan lahan, kata Faisal, yang jelas seharusnya negara hadir dalam rangka mensejahterakan rakyat, bukan justru menyengsarakannya.


“Pemberian hak kepemilikan oleh negara kepada pihak-pihak tertentu sah-sah saja, sepanjang tidak merugikan rakyat. Karena sejatinya negara tidak memiliki hak atas tanah, yang ada hanya hak menguasai, dan itu bertujuan untuk kesejahteraan rakyat,” tegasnya.


Jadi, lanjut Faisal, keliru besar jika negara mengatakan sebagai pemilik tanah. Karena Hukum Agraria telah memberi kewenangan absolut bahwa Negara tidak boleh memiliki tanah, dan rakyat Indonesia boleh memiliki tanah atas pengakuan hak milik, dan hak-hak lain yang diatur oleh Undang-undang.


“ Sehingga jika negara merasa sebagai pemilik hak dan dengan sesuka hati mengambil tanah- tanah yang telah di usahai dan dikuasai rakyat, dan memberikan kepada pihak tertentu, dengan alasan apapun termasuk investasi jelas suatu perbuatan pelanggaran atas amanah konstitusi,” kata Faisal.


Dr. Faisal SH MHum yang ke depannya mempersiapkan diri dalam pencalonan rektor UMSU melihat, selama ini praktik investasi di tanah-tanah warga hanya menguntungkan pengusaha. Sementara masyarakat hanya menjadi buruh dengan tingkat kesejahteraan yang kian merosot.


“Faktanya kesejahteraan dan penghasilan masyarakat terus menurun akibat kehilangan tanah. Tanah mereka dikonversi dunia usaha atau konglomerasi menjadi investasi. Dan mirisnya, paling-paling masyarakat yang sudah kehilangan tanah itu cuma ditawarkan sebagai buruh di pusat-pusat investasi tersebut. Akhirnya bukannya menciptakan kesejahteraan di masyarakat, tetapi malah menciptakan pusat-pusat kemiskinan baru di masyarakat,” tegas Faisal.


Kemudian, Faisal menilai selama ini tindakan aparat penegak hukum cenderung tidak mencerminkan moto sebagai pengayom dan pelindung masyarakat dan justru terkesan berpihak kepada pemilik modal. Karena itu ia berharap kepada aparat penegak hukum harus faham tugas dan fungsinya sebagai alat negara, bukan alat penguasa dan pengusaha.


“ Dalam artian silahkan kalian bertugas, tetapi harus tau dan faham tugas tersebut batasannya, jika merugikan rakyat dan melanggar amanah konstitusi, maka jangan laksanakan tugas tersebut, ” tukas aktivis mahasiswa 98 ini.


“Jangan alasan pembangunan, investasi rakyat dikorbankan, ingat investor tidak pernah mempertaruhkan jiwa raga, harta benda untuk merebut dan mempertahankan negara ini, tapi rakyat Indonesialah yang berkorban merebut dan mempertahankan kemerdekaan negara ini,” imbuhnya.


Kemudian untuk para penguasa, baik legislatif dan eksekutif yang sekarang diberikan amanah atau dipercaya oleh rakyat, Faisal mengingatkan jangan sekali kali menghianati amanah rakyat tersebut.


Menurut Faisal, salah satu penyebab konflik agraria di Indonesia adalah ketika pemerintah menggunakan hukum formal sebagai instrumen penyelesaian masalah tanah. Padahal, dia menilai hukum formal yang digunakan oleh pemerintah acap kali mengabaikan asas keadilan.


“Ada kecenderungan selama ini pemerintah memandang penyelesaian konflik agraria itu melulu berdasarkan hukum formil. Pada hal sesungguhnya hukum formil untuk kasus hukum di Indonesia sering kali tidak menemukan keadilan. Artinya tidak sama antara melakukan penegakan hukum dengan penegakan keadilan," sebut Faisal.


Oleh sebab itu, Faisal meminta pemerintah bisa lebih bijak dan mengedepankan prinsip keadilan dalam menangani konflik agraria.


“Jangan sampai karena tidak ditangani secara bijak dan adil, konflik agraria justru malah berkembang menjadi konflik sosial,” pungkas Faisal. (son)

KSAD Dukung Penuh Bobby Normalisasi Sungai Deli
| Selasa, September 12, 2023

By On Selasa, September 12, 2023


PATIMPUS.COM - Walikota Medan, Bobby Nasution mendapat dukungan penuh Kepala Staff Angkatan Darat (KSAD) untuk melakukan normalisasi Sungai Deli.


Hal itu terungkap setelah suami Kahiyang Ayu itu berkunjung ke Kantor KSAD di Jakarta Selasa (12/9).


Dalam kunjungan itu Bobby mengajak TNI AD berkolaborasi mengatasi banjir di Kota Medan. Salah satu upayanya adalah menormalisasi sungai yang melintasi Kota Medan. 


Untuk memaksimalkan normalisasi sungai, Bobby mengharapkan kolaborasi dari TNI AD. Saat berkunjung ke kantor KSAD Bobby Nasution diterima langsung oleh KSAD Jenderal Dudung Abdurachman. 


Bobby yang didampingi Kadis SDABMBK Topan Ginting dan Kepala BPBD Medan Muhammad Husni itu pun mendapatkan kabar baik.


"Alhamdulillah rencana kami untuk menormalisasi Sungai Deli sepanjang 32 km mendapat dukungan penuh dari Bapak KSAD dengan memerintahkan personel TNI AD untuk terlibat langsung dalam kegiatan," kata Bobby Selasa (12/9).


Tak hanya tenaga, pihak TNI AD juga akan membantu meminjamkan alat-alat berat yang mereka punya. 


"Kami juga akan dibantu dengan menggunakan peralatan yang dimiliki TNI AD," lanjut Bobby. 


Tak hanya sekedar wacana, kegiatan tersebut akan langsung dilakukan bulan ini juga. 


"Rencananya kegiatan normalisasi akan kami mulai pada 27 September 2023, dan akan berlangsung selama 64 hari kerja. Insya Allah apel pembukaan kegiatan normalisasi akan dipimpin langsung oleh Bapak KSAD di Kota Medan," pungkas Bobby. (rel)

Raker Dengan Mendagri, Senator M Nuh Soroti Potensi Konflik Kepala Daerah
| Jumat, September 08, 2023

By On Jumat, September 08, 2023


PATIMPUS.COM -  Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sukses menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada 4 September 2023 di Ruang Sriwijaya gedung B Kompleks DPD RI Senayan Jakarta.


Raker Komite I DPD RI dengan Mendagri membahas tentang pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah pasca keluarnya Undang-undang cipta kerja, Pejabat (Pj.) Kepala Daerah, Penataan Daerah Otonom Baru. Selain itu juga pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan UU  Jakarta. 


Raker tersebut diikuti oleh anggota Komite I DPD RI dan dipimpin oleh Ketua Komite I, Senator Fachrul Razi. Dalam sambutan pengantarnya Fachrul Razi mempertanyakan pelaksanaan  otonomi daerah dewasa ini yang menurutnya otonomi daerah dilaksanakan dengan kewenangan yang besar bagi daerah dan DPD RI akan terus memperjuangkan Revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah.


Sementara itu, salah satu anggota senator DPD RI KH. Muhammad Nuh, MSP dalam raker bersama Mendagri tersebut, M Nuh sapaan akrabnya menyoroti 4 point mengenai kebijakan pemerintah.


Adapun empat (4) Point yang menjadi sorotan M Nuh diantaranya yaitu pertama terkait Pejabat (Pj) Kepala Daerah atau Pelaksana Tugas khususnya di Sumatera Utara (Sumut) menurut informasi yang dibacanya dari beberapa media 1 dari 10 Pj yang pelaksana tugas Gubernur merupakan TNI aktif.


"Ya, Alhamdulillah Raker berjalan lancar dan sukses, Kita menyoroti terkait Pejabat Kepala Daerah yang di angkat sebagai Pejabat Kepala Daerah di Sumatera Utara atau Pelaksana Kepala Daerah. Dan hal ini banyak di pertanyakan jangankan di masyarakat digrup DPD RI aja ini dipertanyakan, bahwa 1 diantara 10 calon kepala Pejabat Kepala Daerah adalah di Sumatera Utara, dari informasi yang tersebar di media yang kita baca merupakan TNI aktif," kata M Nuh saat di konfirmasi via WhatsApp pada Kamis (7/9).


"Jadi hal tersebut ingin kita pertanyakan secara praktis. Tentu ini karena terkait dengan peraturan yang kita miliki, cukup jelimat ya saya coba  telusuri. Kita ada undang-undang ASN, kita ada undang-undang TNI, undang-undang Polri, dan sebagainya, pada kesempatan ini, karena tuan rumahnya yang punya gawean Kementrian Dalam Negeri, kalau dilihat alurnya keputusan itu dipimpin langsung oleh Presiden, kita ingin mendapatkan penjelasan yang praktis, yang mudah memahamkan kepada publik," lanjut M Nuh.


M Nuh juga memaparkan, mengenai hal tersebut lebih lanjut, "kalau kita anggota DPD RI berbaik sangka husnuzon dengan kebijakan pemerintah tersebut, tapi persoalannya kita ini tercekik antara dinamika sosial di masyarakat umum dengan kebijakan Pemerintah yang banyak orang bisa soroti dengan beragam pandangan, jadi kita ingin mendapatkan penjelasan singkat dan mudah TNI-POLRI untuk Kepala atau pejabat daerah tersebut," jelas M.Nuh.


Lalu yang kedua, sebut M Nuh lagi. Senator asal Sumut itu menyoroti terkait penyampaian Mendagri adanya potensi konflik antara Gubernur, Bupati dan Walikota. Menurut M. Nuh adanya hal tersebut merupakan realita yang tidak mudah diatasi di lapangan.


M Nuh menilai sebaiknya Mendagri perlu diperkuat, mulai atas hingga alur kebawahnya agar tidak terlibat kepentingan-kepentingan politik mengingat Kementrian Dalam Negeri merupakan sebagai pengelola urusan pemerintah dalam negeri.


"Pak Tito selaku Mendagri, saat itu menyampaikan adanya potensi konflik antara Kepala Daerah, Bupati dan Walikota paling tidak antara Gubernur, Bupati dan Walikota serta ditambah oleh pemimpin kita tadi bahkan antara Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah, jadi saya fikir hal itu merupakan realita yang tidak mudah kita hadapi di lapangan,"  jelas M Nuh.


"Dalam hal ini, saya yakin semua Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut takut pada Menteri Dalam Negeri sebagai pengelola urusan Pemerintahan dalam negeri,  jadi menurut saya yang perlu diperkuat adalah  Kementrian Dalam Negerinya dengan alur  hingga kebawahnya dengan demikian negara yang kita cintai ini menjadi stabil. Walau demikian ya, tentu tak bisa kita nafikan adanya kepentingan-kepentingan politik tadi ya, tapi jangan sampai mengganggu kinerja Kementrian dalam negeri yang sangat di butuhkan masyarakat," papar M Nuh.


Point ke 3 lain yang menjadi sorotan M Nuh yaitu terkait Undang-undang Cipta Kerja. Menurutnya antitesa terkait undang-undang cipta kerja yang disoroti publik ini merupakan kebijakan dari pemerintahan sebelumnya yang sentralistik sehingga di era reformasi ini bukan hanya desentralisasi dan otonomi daerah, tapi otonomi desa pun dirorong.


Sehingga sambung M Nuh lagi dengan undang-undang cipta kerja ini kesan resentralisasi ini tidak bisa di pungkiri meskipun Mendagri sudah memaparkannya, M. Nuh berharap ada penjelasan yang singkat dan mudah, serta ada bukti-bukti nyata bahwa undang-undang cipta kerja ini tidak seperti apa yang disoroti kebanyakan publik.


Selanjutnya terakhir kata M Nuh. Ia menyoroti terkait moratorium pemekaran wilayah. "Undang-undang yang kita dapatkan, sebetulnya sekarang bandul pemekaran itu adanya di eksekutif dengan persiapan tiga (3) tahun. Dan tahun yang lalu bandul itu berada di partai politik yaitu di legislatif karena aspirasi politik yang didahulukan. Jadi secara pribadi saya setuju, pemerintahlah selaku eksekutif yang mengelola keadaan, tetapi tampaknya ini perlu di kompromikan terutama di DPD RI banyak sorotan ketika Papua di buka, ini sedikit tentang apa yang namanya pencabutan moratorium tetapi yang lain belum," jelas M Nuh tentang Point akhirnya.


M Nuh juga memaparkan hasil rapat kerja Komite I DPD RI dengan Mendagri. Ia mengatakan sedikitnya ada 7 Point kesimpulan yang di sepakati kedua pihak, diantaranya : 


1. Komite I DPD RI meminta Pemerintah untuk segera merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan memperkuat otonomi daerah dan menata sistem hubungan pusat dan daerah dalam bingkai NKRI termasuk pemekaran daerah otonom. 


2. Komite I DPD RI meminta Pemerintah untuk memastikan proses penunjukan Penjabat Kepala Daerah dilakukan dengan demokratis, transparan, akuntabel,  memperhatikan dengan sungguh-sungguh dinamika sosial politik di daerah dan mempertimbangkan masukan dari DPD RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 


3. Komite I DPD RI mendorong Pemerintah untuk mengevaluasi Penjabat Kepala Daerah agar lebih mementingkan kepentingan daerah dan masyarakat. 


4. Komite I DPD RI bersepakat dengan Pemerintah akan melibatkan DPD RI dalam melaksanakan pembinaan dan rapat koordinasi terhadap Pj. Gubernur, Bupati dan Walikota dan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Kemendagri di setiap daerah. 


5. Komite I DPD RI mendorong Pemerintah untuk membuat regulasi teknis atau revisi pengaturan pelantikan Kepala Daerah hasil pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 sehingga Januari 2025 telah menghasilkan Kepala Daerah definitif. 


6. Komite I DPD RI meminta Pemerintah untuk melakukan percepatan penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan memperhatikan substansi Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta Raya yang telah disusun oleh Komite I DPD RI. 


7. Komite I DPD RI meminta Pemerintah agar Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dikembalikan ke Kota Banjarmasin dengan melakukan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan.

(son)

Berusia 118 Tahun, Perumda Tirtanadi Lakukan Perubahan Di Segala Sektor
| Jumat, September 08, 2023

By On Jumat, September 08, 2023


PATIMPUS.COM - Ratusan pegawai Perumda Tirtanadi melaksanakan upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke 118 dengan penuh hikmat di Lapangan Kantor Pusat Jln Sisingamangaraja No 1 Medan, Jumat (8/9) Pagi.


Upacara dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu) Arief S Trinugroho, sedangkan yang bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Direktur Utama Kabir Bedi. Selain itu hadir Direktur Administrasi dan Keuangan Humarkar Ritonga, Direktur Air Limbah Fauzan Nasution dan Direktur Air Minum Ewin Putera serta para Kepala Divisi (Kadiv) para Kepala Bidang (Kabid) Kepala Cabang (Kacab) dan seluruh pegawai Perumda Tirtanadi.


Dalam amanatnya Dirut Kabir Bedi menyampaikan pencapaian Perumda Tirtanadi seperti kemudahan pelanggan membayar air dengan dibangunnya Drive Thru yang berlokasi di kantor pusat, dan juga untuk kecepatan dalam melaksanakan tugas sudah ada aplikasi eletter serta wistleblowing.


"Di usia yang ke 118 Tahun ini Perumda Tirtanadi telah melakukan pembenahan di segala sektor baik dari sisi pelayanan terhadap masyarakat pelanggan  maupun dalam peningkatan etos kerja sehingga diharapkan Perumda Tirtanadi semakin baik kedepannya," kata Kabir Bedi.


Untuk itu sambung Kabir  Bedi para pegawai diharapkan mampu dan  lebih meningkatkan disiplin dan giat dalam bekerja untuk menghasilkan yang lebih baik lagi.


Selain itu kata Kabir Bedi mewakili Perumda Tirtanadi ia (Kabir-red) memohon doa kepada seluruh masyarakat pelanggan maupun stakeholder yang ada di lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif agar dapat lebih meningkatkan pelayanan dengan baik.


"Kami juga mohon doa kepada semua dan seluruh masyarakat pelanggan maupun stakeholder yang ada di lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif untuk lebih meningkatkan pelayanan dengan baik tanpa doa dan dukungan dari seluruh masyarakat kami tidak dapat berbuat yang terbaik," ujar Kabir Bedi yang juga Ketua Akuatik Sumut ini.


Usai upacara dilanjutkan dengan pemotongan nasi tumpeng oleh Sekdaprovsu Arief S Trinugroho, Dirut Kabir Bedi beserta isteri, Dir Ak Humarkar Ritonga beserta isteri, Dir Al Fauzan Nasution dan Dir Am Ewin Putera masing-masing beserta isteri. (don)

Camat Besitang Buka MTQ 56 Tahun 2023 di Desa Suka Jaya
| Jumat, September 08, 2023

By On Jumat, September 08, 2023


PATIMPUS.COM - Kepala Pemerintahan Kecamatan Besitang Irham Efendi SAg, membuka secara resmi Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke 56 tahun 2023 di Desa Suka Jaya, Jumat (8/9/2023).


Kepala Pemerintahan Kecamatan Besitang Irham Effendi SAg ketika memberikan kata sambutannya mengatakan tidak perlu mengambil peserta MTQ dari daerah lain dan harus dari putra putri asli Besitang.


Lebih lanjut Camat Besitang Irham Efendi memaparkan nanti hasilnya mau bagus atau kurang baik yang penting putra putri asli Besitang.


Dalam kesempatan tersebut  Camat Besitang mengucapkan terima kasih kepada Donatur yang telah menyumbang dan memberikan bantuan baik moril mau pun materil. Kemudian untuk MTQ 2024 mendatang, tuan rumah diadakan di  Kelurahan Pekan Besitang,


Sementara Anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar Kabupaten Langkat Ahmad Senang, dalam kata sambutannya, meminta kepada Camat Besitang, seluruh lurah dan kepala desa serta guru-guru mengaji mengharapkan pelaksanaan MTQ mendatang lebih ramai lagi.


"Jangan seperti acara MTQ ke 56 Kecamatan Besitang tahun 2023, untuk pawai Ta'aruf saja kurang ramai, maka dalam kesempatan ini saya mengharapkan tahun depan MTQ yang ke 57 di Kelurahan Besitang Kecamatan Besitang diusahakan lebih banyak dan ramai lagi pawai ta'arufnya," harap Ahmad Senang SH.


Pembukaan MTQ ke 56 Kecamatan Besitang ini turut di hadiri  Forpincam Kecamatan Besitang Kapolsek Besitang AKP Carlos Sihete, Danramil 14 Besitang  diwakili Pelda Ngatimin, KUA  Besitang Abdul Fuad SH,I Ketua MUI Besitang  Ismail Siregar SPd ,Kepala Kelurahan Se Kecamatan Besitang, Kepala Desa Sekecamatan Besitang, 


MTQ ke 56 Kecamatan Besitang Tahun 2023 memperlombakan 1. Mujawad 2. Fahmil Qur'an 3. Syarhil. 4. Tahfidz Qur'an, dengan diikuti lebih kurang 250 peserta. (raj)

Polsek Tanjung Pura Amankan Pencuri Mobil Pick Up
| Jumat, September 08, 2023

By On Jumat, September 08, 2023


PATIMPUS.COM - Sat Reskrim Polsek Tanjung Pura Resort Langkat mengamankan pelaku pencurian mobil di Dusun II Sepakat Desa Serapuh Asli, Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Kamis (7/9/2023) jam 13.30 wib.


"Dari tersangka berinisial DH (23) warga Dusun 1 Desa Sangga Lima, Gebang, Langkat, diamankan barang bukti 1 unit mobil Pick Up L-300 BK 8351 BY dan 1 buah kunci leter T yang dibalut karet ban," ucap Plh. Kasi Humas Polres Langkat AKP Yudianto kepada wartawan, Jumat (8/9/2023).


AKP Yudianto menjelaskan, bermula Kamis (7/9/2023) sekitar Jam 13.00 Wib, saksi Zulpan baru tiba mengendarai mobil Pick Up L-300 BK 8351 BY warna coklat tembakau tersebut.


Namun setelah sampai di Dusun II Sepakat, Desa Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Pura, Langkat, Zulpan memarkirkan mobil tersebut dan selang berapa lama korban Sa'adah (54) melihat mobil Pick Up L-300 itu berjalan dari parkiran rumahnya dibawa oleh orang tak dikenal.


"Sambil berteriak Zulpan mencoba mengejar dan menghalangi mobil itu dari arah depan," kata Kasi Humas.


Bukannya berhenti pelaku menabrak Zulpan sehingga membuatnya terpental dan mengalami luka lecet di tangan sebelah kiri dan kedua kaki mengalami luka.

 

"Beruntung pelaku yang berusaha membawa lari mobil tersebut dapat dihentikan masyarakat setempat serta mengamankan pelaku," tutur AKP Yudianto.


Atas kejadian, korban mengalami kerugian Rp 88.000.000 dan merasa keberatan, sehingga melaporkannya ke Polsek Tanjung Pura agar pelaku di proses hukum.


Kapolsek Tanjung Pura memerintahkan Kanit Reskrim Iptu Kaspar Napitupulu untuk melakukan penyelidikan. Setelah penyelidikan tim Reskrim pun langsung mengamankan pelaku pencurian, Kamis (7/9/2023) Jam 14.00 wib.


"Selanjutnya, membawa pelaku dan barang bukti ke Polsek Tanjung Pura untuk di proses sesuai hukum yang berlaku di NKRI," ujar AKP Yudianto. (raj)

Medan

Sumut

Komunitas

Pendidikan

Ekbis